Lhp lkpp

Lhp lkpp

Ketua BPK RI Moemahardi Serahkan LHP atas LKPP 2017 kepada Ketua DPR Bamsoet

Ketua BPK RI Moemahardi Serahkan LHP atas LKPP 2017 kepada Ketua DPR Bamsoet

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:
Ketua BPK RI Moemahardi Soerjo Djanegara didampingi Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar dan para anggota, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo yang juga didampingi para Wakil Ketua dan di hadapan para anggota melalui sidang paripurna di DPR RI, Kamis (31/5), di Jakarta.

Dalam sambutannya, Ketua BPK mengatakan, pemeriksaan LKPP dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan.

Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap LKPP sebagai laporan keuangan konsolidasian dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Atas ke-87 LK tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 79 LKKL dan 1 LKBUN, serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap 6 LKKL, yaitu pada Kemenhan, Kemenpora, Komnas HAM, Bapeten, LPP TVRI, dan LPP RRI. Sedangkan pada 2 LKKL yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat.

"Berdasarkan perolehan opini tersebut, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2017. Hal ini mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2017 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” jelas Ketua BPK.

Ditambahkannya, adapun realisasi pendapatan negara tahun 2017 sebesar Rp. 1.666 triliun dan realisasi belanja negara tahun 2017 sebesar Rp. 2.007 triliun.

"Realisasi belanja yang melebihi realisasi pendapatan negara tersebut mengakibatkan terjadinya defisit anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 340 triliun atau 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, realisasi pembiayaan tahun 2017 mencapai Rp. 366 triliun sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 25 triliun," pungkas Ketua BPK. (Agus)

Bendungan Cipanas Mulai Dibangun untuk Mengairi 9.243 Hektar Sawah di Indramayu dan Sumedang

Bendungan Cipanas Mulai Dibangun untuk Mengairi 9.243 Hektar Sawah di Indramayu dan Sumedang

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Bendungan Cipanas yang berada di Kabupaten Sumedang dan Indramayu, Jawa Barat. Selain Bendungan Cipanas, bendungan lain yang tengah dibangun di Jawa Barat adalah Bendungan Ciawi (Cipayung), Sukamahi, Kuningan, dan Leuwikeris. Pembangunan bendungan bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan air nasional yang juga menjadi agenda Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Pembangunan bendungan akan meningkatkan suplai air untuk lahan pertanian secara lebih merata dan kontinu. Saat ini dari 7,3 juta hektar lahan irigasi, hanya sekitar 11% yang mendapatkan pasokan air dari bendungan. Nantinya setelah 65 bendungan rampung, daerah irigasi yang akan dipasok airnya dari bendungan akan bertambah menjadi 19-20%,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Dari lima bendungan tersebut, Bendungan Cipanas menjadi yang terbesar dengan volume tampung total 250,81 juta m3. Dengan daya tampung sebesar itu, bendungan multifungsi ini akan menjadi sumber air irigasi di Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi lumbung pangan nasional.

Daerah irigasi yang akan menerima manfaat adalah seluas 9.423 hektar di dua wilayah Kabupaten, yakni Indramayu dan Sumedang. Bendungan Cipanas juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air baku dengan kapasitas sebesar 850 liter per detik dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro sebesar 3 MW.

Bendungan Cipanas juga menjadi pengendali banjir di Indramayu karena mampu memotong debit banjir 1.220 m3/detik menjadi 745 m3/detik, serta memiliki potensi untuk wisata. Bendungan ini merupakan tipe urugan batu inti tegak yang dilengkapi dengan terowongan pengelak sepanjang 399,81 meter.

Biaya pembangunan bendungan yang menahan aliran Sungai Cipanas tersebut adalah sebesar Rp 1,3 triliun, yang terbagi menjadi dua paket konstruksi. Paket pertama dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya dan PT. Jaya Konstruksi, KSO, Sedangkan paket lainnya dikerjakan PT. Brantas Abipraya (Persero).

Untuk konstruksi pekerjaannya telah dimulai sejak Desember 2016 dan ditargetkan selesai pada akhir 2020. Pekerjaan yang saat ini dilakukan dibawah pengawasan dan pengendalian Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk – Cisanggarung, Ditjen Sumber Daya Air, adalah pembangunan intake, spillway, outlet terowongan pengelak, bangunan fasilitas dan jalan masuk. Progres fisik kini berkisar 5%.

Total luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Bendungan Cipanas sebesar 1.702,79 hektar yang terdiri dari lahan masyarakat seluas 361,83 hektar dan milik Perhutani seluas 1.340,97 hektar.

Pengadaan lahan menjadi tantangan dalam pembangunannya. Namun hal itu dapat diatasi setelah keluarnya PP No.105 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Disamping itu dalam proses pengadaan lahan juga melibatkan tim penilai (appraisal) yang memberikan angka besaran ganti rugi.(***)

Adanya Diskon Tarif Tol, Arus Mudik Diharapkan Terdistribusi

Adanya Diskon Tarif Tol, Arus Mudik Diharapkan Terdistribusi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pemberian diskon tarif tol pada mudik Lebaran 2018 bertujuan agar arus mudik tidak terkonsentrasi pada puncak arus mudik yang diperkirakan tanggal 8-9 Juni 2018. Pemberian diskon merupakan inisiatif dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melalui Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengapresiasi langkah BUJT yang telah secara sukarela memberikan diskon tarif tol pada Lebaran 2018. Diharapkan bisa membantu kelancaran arus mudik nanti.

“Kita harapkan lalu lintas terdistribusi. Karena kalau menumpuk pada satu titik waktu, kapasitas jalan yang ada terbatas, kapasitas rest area juga terbatas,” kata Arie usai diumumkannya diskon tarif tol.

Pengumuman diskon tarif tol disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia yang juga Direktur Operasi PT. Astra Infra Toll Road Sunarto Sastrowiyoto di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, 31 Mei 2018. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan perwakilan BUJT.

Diskon terbagi menjadi beberapa waktu berbeda dan ruas tol berbeda. Pertama diskon sebesar 10% akan diberikan pada tanggal 13-14 Juni dan 18-19 Juni 2018 di ruas jalan tol yang dikelola PT. Jasa Marga, PT. Hutama Karya, PT. Nusantara Infrastruktur, PT. Waskita Toll Road, PT. Cipta Marga Nusaphala Persada, PT. Jakarta Lingkar Barat Satu, dan PT. Margabumi Matraraya.

Ruas-ruas tol PT. Jasamarga yang diberlakukan diskon antara lain ruas Cawang-Tomang-Pluit, Jakarta-Cikampek, Palimanan-Kanci, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Mojokerto dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Ruas milik PT. Hutama Karya yakni Akses Tanjung Priok, Bakauheuni-Terbanggi Besar, Palembang-Indralaya dan Medan-Binjai.

Ruas tol PT. Nusantara Infrastruktur yakni Makassar Seksi IV, Ujung Pandang Tahap I dan II. Ruas tol PT. Waskita Toll Road yakni Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang. Ruas tol PT. Cipta Marga Nusaphala Persada yakni Cawang-Tj. Priuk dan Soreang-Pasir Koja. Ruas tol PT. Jakarta Lingkar Barat Satu yakni JORR W1 (Kebun Jeruk-Ulu Jami) dan Surabaya-Gresik milik PT. Margabumi Matraraya.

Sunarto menambahkan, program yang kedua sebesar 10% akan diberlakukan pada tol yang dikelola oleh Astra Infra Toll Road, yakni jalur Tangerang-Merak, Cikampek-Palimanan, dan Jombang-Kertosono pada selama tiga hari yakni tanggal 15-17 Juni 2018. Diskon terbesar diberikan PT. Waskita Toll Road pada ruas tol Bekasi – Cawang – Kp Melayu (Becakayu) sebesar 28% pada tanggal 8-23 Juni 2018.

"Kami bersepakat untuk memberikan diskon kepada para pemakai jalan, yang dimaksudkan untuk pendistribusian _traffic_ supaya lebih baik," kata Sunarto. Sebagai gambaran besaran tarif sebelum diskon dari Jakarta hingga Semarang sebesar Rp 173.000. (***)

Indonesia Kehilangan Dawam Rahardjo Ekonom Demokrasi Koperasi

Indonesia Kehilangan Dawam Rahardjo Ekonom Demokrasi Koperasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Indonesia dianggap telah kehilangan cendekiawan multidimensi sekaligus ekonom penganut demokrasi koperasi Dawam Rahardjo yang meninggal dunia pada Rabu (30/5) karena sakit.

"Dawam Rahardjo adalah sosok yang mengusung bahwa demokrasi ekonomi itu manifestasinya ya koperasi," kata Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto di Jakarta, Kamis.

Para penggerak ekonomi koperasi, kata Suroto, kehilangan sosok penganut konsep koperasi sebagai adalah konsep post kapitalisme dan post revolusioner.

Oleh karena itu, ia menyampaikan duka cita yang amat mendalam atas kepergian Dawam untuk selamanya dan menyebut Indonesia telah kehilangan guru bangsa.

"Bahkan beliau begitu yakin abad 21 ini harusnya menjadi abad koperasi," katanya.

Dawam yang pernah menulis soal aliran-akuran pemikiran pembangunan koperasi di Indonesia itu dianggap Suroto sebagai seorang penguji pemikiran sekaligus pemikir demokrasi ekonomi yang terang.

"Benang merah pemikiranya tentang demokrasi ekonomi sangat tegas. Beliau juga adalah sedikit dari ekonom yang mau menggali pemikiran konsep ekonomi dengan dasar pijak ilmiah dan kontekstual dengan persoalan bangsa," katanya.

Dawam Rahardjo menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Rabu malam sekitar pukul 21.55 WIB karena sakit.

Ekonom, budayawan, pengusaha, cendekiawan, aktivis LSM, pemikir Islam, sekaligus penafsir tersebut diketahui beberapa kali menjalani perawatan intensif di rumah sakit lantaran komplikasi penyakit yang dideritanya; diabetes, gangguan jantung, dan stroke. (Agus)

Smesco Fashion Bazaar Ramadhan” Pertemukan Pengrajin dengan Fashion Desainer

"Smesco Fashion Bazaar Ramadhan" Pertemukan Pengrajin dengan Fashion Desainer

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Ajang Smesco Fashion Bazaar Ramadhan yang digelar di Gedung Smesco Indonesia selama tiga hari pada 26-28 Mei 2018 menjadi wadah untuk mempertemukan para pengrajin

"Kami berupaya untuk mengawinkan para perajin di daerah-daerah dengan fashion desainer melalui ajang Smesco Fashion Bazaar ini," Dewan Pengawas Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP-KUKM) Samuel Wattimena di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, selama ini Indonesia memiliki beragam potensi hasil kerajinan termasuk wastra, kain, batik, tenun, hingga kerajinan kriya.

Namun, lantaran merupakan hasil budaya warisan leluhur yang turun-temurun kerap kali, produk yang dihasilkan kurang berkembang dan tidak mengikuti perkembangan zaman.

Sementara para fashion desain cenderung memiliki ide-ide baru yang segar namun kurang memiliki penguasaan teknis dalam hal pengerjaannya.

"Dengan mempertemukan mereka melalui satu wadah kami harapkan ini akan menjadi solusi bagi pengembangan produk kreatif kita," katanya.

Menurut dia, selama ini persoalan pengembangan produk kreatif di Indonesia bukan sekadar pada problem pasar karena pasar domestik Indonesia dengan ratusan juta penduduknya adalah pangsa pasar yang sangat besar.

"Dengan mengawinkan dua pihak ini diharapkan kita bisa mengembangkan hulu dan hilirnya sekaligus," katanya.

Pihaknya juga sukses menggaet beragam kalangan untuk terlibat dalam Smesco Fashion Bazaar Ramadhan, seperti misalnya IWAPI, WITT, Komunitas Notaris Indonesia Berkebaya, dan Indonesian Gastronomy Association.

Smesco Fashion Bazaar Ramadhan digelar untuk mempromosikan "Creative Stage" yang berada di lantai 3 Gedung Smesco Indonesia Jalan Gatot Subroto Jakarta sebagai tempat promosi produk unggulan UKM Indonesia.

Untuk itu pula Samuel mengajak para desainer yang hadir agar menggunakan Creative Stage ini untuk kegiatan yang bisa mendukung kemajuan UKM. Dengan memiliki komunitas yang potensial, LLP-KUKM berharap ke depan kedua belah pihak bisa menjalin kerja sama.

Fashion Bazaar Ramadhan ini dimeriahkan dengan event fesyen show, pameran produk fesyen dan berbagai perlengkapannya, displai berbagai kostum selebritis, displai kain nusantara, serta talkshow dan "sharing", maupun konsultasi seputar fesyen dan kecantikan. (Agus)

Mendikbud: Target kita bukan hanya pemerataan akses, tetapi juga kualitas

Mendikbud: Target kita bukan hanya pemerataan akses, tetapi juga kualitas

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menyampaikan bahwa reformasi sekolah menjadi tema besar program pemerintah di bidang pendidikan dasar dan menengah. Salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah penerapan sistem zonasi di persekolahan.

"Zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Target kita bukan hanya pemerataan akses pada layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan," disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy di depan Kepala Dinas Pendidikan yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang pendidikan dasar dan menengah, di Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Meskipun kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah telah dibagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diharapkan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi tidak dibatasi oleh sekat-sekat birokrasi. Guru Besar Universitas Negeri Malang ini juga berpesan kepada jajarannya yang berada di daerah agar memperkuat kerja sama dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di wilayah tugasnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tidak banyak perubahan dalam peraturan pengganti, fokus kebijakan pada implementasi sistem zonasi. Di dalam pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

Ditegaskan kembali oleh Mendikbud bahwa kebijakan zonasi ini diambil sebagai respon atas terjadinya ‘kasta’ dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena seleksi mutu masukan/penerimaan peserta didik baru. "Tidak boleh ada favoritisme. Pola pikir kastanisasi dan favoritisme dalam pendidikan semacam itu harus kita ubah. Seleksi dalam zonasi dibolehkan hanya untuk penempatan (placement)", ujar Muhadjir.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyampaikan bahwa sistem zonasi telah diimplementasikan bertahap sejak tahun 2016. Diawali dengan penggunaan zona untuk penyelenggaraan ujian nasional, kemudian pada tahun 2017 untuk pertama kali digunakan dalam PPDB, dan pada tahun 2018 ini semakin disempurnakan lagi. Dalam penerapan tahun ini akan dilakukan penyesuaian jumlah rombongan belajar (rombel), jumlah siswa dalam rombel, sehingga dapat dicari solusi permasalahan yang terjadi dalam implementasi PPDB berbasis zonasi pada tahun lalu.

"Pemanfaatan zonasi akan diperluas untuk pemenuhan sarana prasarana, redistribusi dan pembinaan guru, serta pembinaan kesiswaan. Ke depan, sistem zonasi bukan hanya untuk UN dan PPDB, tetapi menyeluruh untuk mengoptimalkan potensi pendidikan dasar dan menengah," lapor Dirjen Hamid.

*Peran Masyarakat Memajukan Pendidikan*

Mendikbud menjelaskan bahwa penataan sekolah dimulai dari penguatan peran masyarakat dalam pendidikan, yaitu melalui Komite Sekolah. Termasuk sumber pendanaan alternatif yang tentunya dengan cara-cara yang baik, transparan, dan akuntabel; seperti sumbangan alumni. "Intinya perlu adanya keterlibatan banyak pihak dalam mendukung sekolah. Lalu bagaimana cara menggali dan memanfaatkan berbagai sumber daya di lingkungan sekitar untuk memajukan sekolah," kata Muhadjir.

Muhadjir menjelaskan bahwa Kemendikbud bekerja sama dengan tim saber pungli (sapu bersih pungutan liar) untuk menyosialisasikan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. "Kalau ada keraguan, lapor saja. Kita tugaskan Itjen untuk mendampingi," katanya.

Menutup arahannya, Mendikbud kembali mengingatkan pentingnya alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% sesuai amanat konstitusi. Saat ini pemerintah pusat telah mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk fungsi pendidikan. Mendatang, diharapkan semakin banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk fungsi pendidikan.

"Kami mohon kepala dinas dapat memperjuangkan guru-guru honorer agar mendapatkan gaji minimal sebesar upah minimum regional. Itu kan bisa dianggarkan di APBD," ujar Mendikbud. (Agus)

Bendungan Teritip Siap Dimanfaatkan Memasok Kebutuhan Air Baku Kota Balikpapan

Bendungan Teritip Siap Dimanfaatkan Memasok Kebutuhan Air Baku Kota Balikpapan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Proses pengisian Bendungan Teritip Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang dilakukan sejak Juli 2017, sudah selesai. Bendungan yang memiliki kapasitas tampung sebesar 2,43 juta m3, siap dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan air baku Kota Balikpapan yang mengalami kekurangan. Kebutuhan air baku Kota Balikpapan sendiri mencapai 1.600 liter/detik dimana saat ini baru bisa dipenuhi 1.000 liter/detik dari Bendungan Manggar.

Untuk mendistribusikan air kepada masyarkat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi Kalimantan TImur dan Pemerintah Kota Balikpapan bekerjasama dalam menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Teritip. “Meningkatnya jumlah warga Kota Balikpapan yang mendapatkan akses air bersih merupakan bagian dari upaya mencapai target 100-0-100 tahun 2019 yakni agar penduduk Indonesia seluruhnya memiliki akses air bersih, berkurangnya kawasan kumuh dan seluruhnya mendapat akses sanitasi layak,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Tugas Kementerian PUPR adalah untuk membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tahap I berkapasitas 200 liter/detik di Kecamatan Balikpapan Timur. Pembangunan dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya dengan nilai Rp 91,99 miliar kontrak tahun jamak 2017-2018. Progres hingga 27 Mei 2018 telah mencapai 50,1%.

IPA yang dibangun pada areal seluas 5 hektar terdiri dari bangunan kantor, bangunan reservoir dan rumah pompa, pengolahan air, pengolahan kimia dan gudang kimia, bangunan pengering dan limbah, genset, reservoir pelayanan dan bak penenang. Pembangunan IPA Tahap I ini ditargetkan selesai pada Oktober 2018.

Hasil pengolahan IPA akan disalurkan melalui jaringan pipa distribusi ke enam reservoir untuk selanjutnya disalurkan ke sambungan rumah. Pembangunan sebagian jaringan distribusi utama, reservoir, dan pipa sambungan rumah akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Wilayah pelayanan dimaksud adalah Kelurahan Teritip, Lamaru. Manggar Baru, Manggar, dan Sepinggan dengan penerima manfaat minimal 60.000 jiwa.

Pada akhir tahun 2016, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sudah menyelesaikan Pembangunan Bendungan Teritip. Selain itu sudah selesai rumah pompa dan pipa air baik vertical kapasitas 2×200 l/dt, rumah jaga dan pipa transmisi air baku diameter 400 mm sepanjang 1 km untuk mendukung berfungsinya SPAM Teritip. (***)

BPJS Tangerang Cimone

BPJS Tangerang Cimone

Du’ Anyam, UKM yang Mampu Raih Lisensi Asian Games Berkat Social Entrepremeurship

Du’ Anyam, UKM yang Mampu Raih Lisensi Asian Games Berkat Social Entrepremeurship

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menjelang gelaran akbar Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang, Agustus mendatang, Usaha Kecil Menengah (UKM) pun tak ketinggalan ikut memeriahkannya. INASGOC sebagai pelaksana ajang ini, membagi keikutsertaan UKM di Asian Games dalam dua bagian, yaitu yang berhak menggunakan lisensi Asian Games, dan yang tidak berhak.

INASGOC juga menyediakan lapak-lapak jualan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) selama penyelenggaraan pesta multi-cabang olahraga tertinggi di Asia itu. "Pelaku UKM dapat berjualan selama Asian Games di area ring tiga yaitu sepanjang jalan di sekitar komplek Gelora Bung Karno, Senayan," kata Direktur Pendapatan, Pemasaran, dan Penjualan INASGOC Hasani Abdulgani

INASGOC mengimbau para pelaku UKM di Indonesia untuk tidak menggunakan segala hak cipta intelektual Asian Games seperti logo, maskot, kata Asian Games, bahkan warna-warna yang mengasosiasikan kejuaraan olahraga itu dalam produk maupun jasa mereka.

"Pelaku UKM dapat datang ke kami dan bekerja sama. Bentuk kerja sama itu beraneka ragam. Jika mereka memang ingin menggunakan lisensi Asian Games, kami akan jaga kualitas barangnya," tutur Hasani. Namun, INASGOC juga tidak memaksakan pelaku UKM untuk mendapatkan lisensi Asian Games, karena memang harus memenuhi persyaratan tertentu.

Datangi Sendiri INASGOC

Adalah Du’ Anyam, sebuah social entrepreneurship yang mengusung peran sejumlah wirausaha muda dalam mengatasi masalah malnutrisi (kekurangan asupan gizi) yang diderita ibu dan anak yang di Kabupaten Flores NTT, mampu mendapatkan lisensi Asian Games. Du’Anyam, menggandeng para ibu dan wanita di daerah NTT untuk menganyam daun lontar sebagai satu alternatif pendapatan tambahan.

“Kami ini sekumpukan anak muda gila yang tidak tahu malu, awalnya kami datang ke Smesco, namun tak banyak informasi yang kami dapat, kami nekad datang ke INASGOC untuk tanya ini dan itu bagaimana cara menrdapatkan lisensi Asian Games ” kata Azalea Ayuningtyas (27 th), Co-Founder dan CEO Du’Anyam.

Du ‘Anyam lalu diminta menyerahkan contoh produk, bergiktu perjalanan bisnis Du’Anyam selama ini. ‘Mungkin karena bisnis yang kami tekuni ini, eco friendly dan go green, serta memberi manfaat bagi masyarakat sekitar khususnya kaum perempuan dan anak, maka Du Anyam lolos menjadi lisensi produk-produk Asian Games,’ kata Ayu.

Menanggapi hal ini, Samuel Watimena, desainer yang banyak terlibat di Smesco Indonesia mengatakan, apa yang dilakukan Du Anyam ini sangatlah menarik dan diharapkan bisa membuat isntansi pemerintah bagun untuk lebih aktif dalam mengembangkan UKM.

“Saya kagum dengan apa yang dilakukan Du Anyam ini, bahkan Ayu ini lulusan pasca sarjana Harvard University rela balik ke Indonesia untuk menekuni bisnis kecil ini namun sarat dengan aspek sosial,” kata Sammy. Kebberanian pendiri Du Anyam yang langsung mendatangi INASGOC untuk bisa mendapatkan lisensi Asian games untuk produk-produk merchanidse, layak dijadikan teladan bahwa UKM harus proaktif dalam mengembangkan kepak bisnisnya.

Ada Potensi dan Keterampilan

Ayu menceritakan, anyaman adalah budaya khas di banyak daerah di Indonesia. Salah satunya di NTT. Ibu-ibu cukup trampil karena ini warisan budaya. Sedangkan untuk bahan baku yaitu daun lontar juga tesedia melimpah. Namun mereka tak memiliki akses pasar. “Kami menggandeng para wanita di Flores ini yang selama ini menggantungkan kehidupannya dari menganyam daun lontar untuk sama-sama membangun bisnis,” ujarnya.

Lewat Du’Anyam, Ayu dan teman-temannya membantu ibu-ibu dan wanita di 20 desa di Flores untuk lebih banyak menghasilkan produk kerajinan anyaman dari daun lontar dengan tetap mempertahankan ciri khas desain tradisional. Du’Anyam menghasilkan tas, sepatu, dan beragam suvenir serta produk kerajinan berbahan daun lontar lain.

“Produk ini kami jual di beberapa resor, hotel, dan toko suvenir di Bali,” kata Ayu. Uang hasil penjualan digunakan untuk memperbaiki dan memenuhi kebutuhan pangan sehat anak-anak dan para ibu.“Tingginya angka malnutrisi di Flores disebabkan para orang tua tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan bergizi bagi kebutuhan sehari-hari anak dan mereka sendiri,” kata Ayu. Dan bisnis Du’Anyam hadir untuk memenuhi itu.

Ayu sadar betul, bisnis sosial yang sedang ia jalankan masih tergolong sangat kecil dan muda. “Masih banyak tantangan yang harus saya dan teman-teman hadapi agar bisnis ini menjadi makin matang,” katanya. Terutama, kata Ayu, dalam hal mencari investor untuk pendanaan. Du’Anyam membiayai aktivitasnya dari pendanaan jangka pendek dari hasil memenangkan berbagai kompetisi kewirausahaan sosial, seperti MIT Global Ideas Challenge 2014, UnLtd Indonesia Incubation profram 2014-2016, Global Social Venture Competition 2015, serta dana hibah dari Tanoto Foundation.

Tak Punya Akses Tunai

Sebagai salah satu kerajinan tradisional, anyaman memang sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Selain bahannya yang alami, produk turunan dari anyaman juga sangat banyak, contohnya saja tikar, keranjang, tas, dan lain-lain. Di beberapa daerah di Tanah Air, kemampuan menganyam bahkan diajarkan secara turun-temurun.

Salah satu daerah yang penduduknya memiliki kemahiran dalam menganyam adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun sayang kerajinan ini sempat ‘terlupakan’ dan hanya ibu-ibu paruh baya yang memiliki kemampuan menganyam. Pada 2015, kerajinan menganyam ini kembali dibangkitkan oleh Hana Keraf dan kawan-kawan.

Di sana ia menemukan bahwa masalah kesehatan pada ibu dan anak cukup memprihatinkan, bahkan di sana juga merupakan wilayah dengan kasus kematian ibu dan anak tertinggi. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat sosial ekonomi. Meskipun pemerintah dan beberapa NGO telah menggalakan program kesehatan gratis, nyatanya ada saja gap yang membuat masyarakat tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan.

Salah satunya adalah para ibu yang ternyata tidak memiliki uang cash untuk sehari-hari. “Untuk bisa berobat ke Puskesmas kan harus punya fotokopi KTP, nah mereka uang seribu rupiah aja untuk fotokopi nggak ada,” ujar Hana yang orang tuanya lahir di NTT.

Untuk menjawab masalah ini, dipilihlah model bisnis kewirausahaan sosial yang berkelanjutan. Ayu bersama Hanna Keraf , Melia Winata, dan Zona Ngadiman membangun sebuah social entrepreneurship bernama Du’ Anyam.“Dalam bahasa Flores, Du’ berarti ibu, sehingga Du’ Anyam bermakna ibu yang menganyam.”

Du’ Anyam adalah sebuah kewirausahaan sosial yang mengusung peran aktif dalam mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak yang terjadi di NTT. Lewat Du’Anyam, Hanna dan teman-temannya menggandeng para ibu dan wanita di daerah NTT untuk menganyam daun lontar sebagai satu alternatif pendapatan tambahan dari sekadar berladang.

Di lini produksi, Du’Anyam memiliki dua wilayah. Pertama di NTT sebagai pusat pengolahan raw material, kemudian Jakarta sebagai kantor utama dan tempat workshop. Bahan setengah jadi berupa hasil anyaman dikirim ke Jakarta untuk diolah menjadi ragam produk, seperti tas, souvenir, dan produk kerajinan lain berbahan daun lontar.

Dari segi desain, meski menggunakan bahan alami namun produk yang dihasilkan Du’ Anyam bergaya modern dan tidak ketinggalan zaman. Hal ini juga berkat masukan dari tim Du’Anyam pada para ibu penganyam. Hana juga menambahkan, bahwa Du’Anyam tak ingin dikenal semata karena menjual kemiskinan dari NTT. “Kami ingin Du’Anyam dikenal karena memang kualitas dan desain produknya yang bagus.” Hasil produksi Du’ Anyam sebagian besar dipesan oleh hotel-hotel, dan juga dijual secara online

Ekspansi Tiga Provinsi

Meski tergolong bisnis sosial yang masih muda, namun kini Du’Anyam memiliki kurang lebih 500 ibu dan wanita penganyam dari 20 desa di NTT. Tentunya angka tersebut buah keringat mereka selama 4 tahun terakhir. Hal ini yang diamini Hanna sebagai sebuah achievement atas apa yang ia lakukan sejauh ini. Para ibu dan wanita kini sudah memiliki pendapatan lebih selain berkeringat di ladang pertanian. Di sela waktu, atau dalam kondisi mengandung, mereka dapat menganyam.

Namun, jauh sebelum semua itu tercapai, ia membagi sedikit ceritanya saat membangun Du’Anyam. Berbekal 16 pengrajin di tahun 2013, ia dan temannya terus melakukan inovasi serta mengedukasi para penganyam agar kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga. Dari 16 ibu-ibu pertama yang bergabung, hampir semuanya menginjak usia 40 tahun ke atas, dan kini semakin banyak perempuan muda menjadi pengrajin Du’Anyam

. “Semakin banyak perempuan muda yang ikut. Walaupun tidak bisa menganyam, justru kita lebih senang. Kita ajarkan keahlian dasar ke mereka. Selain memberdayakan perempuan, In a way kita membantu pelestarian budaya.

Dengan keberadaan Du’Anyam, perlahan keadaan ekonomi para ibu pengayam juga mengalami perbaikan.“Setelah penjualan pertama kami di bulan September 2015, peningkatan ekonomi ibu dan wanita cukup meningkat. Dari yang sebelumnya hanya bertani dengan pendapatan per tahun sekitar Rp6-8 juta, kini para ibu dan wanita bisa mendapat Rp100 ribu sampai Rp200 ribu per minggu,” tuturnya

Tidak berhenti sampai di situ. Sebagian hasil dari penjualan produk pun digunakan untuk memperbaiki dan memenuhi kebutuhan pangan sehat para ibu dan anak. “Sebagian pendapatan mereka disisihkan untuk membangun kandang ayam contohnya. Itu bertujuan untuk memberikan nutrisi protein dari telur kepada para penganyam,” jelas Ayu

Ia melanjutkan ceritanya. Perubahan lain yang dilihat seiring berjalannya Du’Anyam adalah perilaku para ibu yang kini mulai berubah. Mereka mulai berani bersuara karena sudah bisa lebih mandiri. Mendapat penghasilan lebih. “Kita lihat dari beberapa kasus, ibu-ibu kita sekarang jadi lebih percaya diri, lebih bisa mengambil keputusan untuk anak-anaknya, yang sebelumnya dipegang penuh oleh suaminya,”

Saat ini ada 2 proyek yang dijalankan Du’Anyam, yakni project bisnis dan sosial, begitu mereka menyebutnya. Untuk bisnis sosial, mereka sedang menjalankan program peningkatan gizi untuk para ibu dan wanita yang menganyam. Jika mereka menganyam di Du’Anyam, sebagian pendapatan mereka akan disisihkan untuk pembangunan kandang ayam. Kemudian, mereka juga berkolaborasi dengan program pemerintah, seperti tabungan bersalin maupun pemberian makan tambahan.

Sementara untuk proyek bisnis, Ayu dan teman-temannya sedang memikirkan ekspansi ke daerah lain untuk produk anyamnya. Tiga provinsi sudah dimulai digarap pada 2018 ini, iatu Papua tepatnya di Kabupaten Nabire, Kab Beurau di Kalimantan Timur, dan Kab Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur. Du Anyam pun bekerja sama dengan pihak lain untuk memperluas jaringan hingga ke Lombok. Dengan ekspansi ke daerah lain, kita akan punya hasil produk yang berbeda juga. Produk kita akan lebih banyak, gak cuma daun lontar. (Agus)