Tanggap Darurat Palu dan Donggala : Kementerian PUPR Kirimkan Alat Berat dan Peralatan Air Bersih dan Sanitasi

Tanggap Darurat Palu dan Donggala : Kementerian PUPR Kirimkan Alat Berat dan Peralatan Air Bersih dan Sanitasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Minggu 30 September 2018 telah mengirimkan peralatan air bersih dan sanitasi serta tambahan alat berat untuk membantu penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi magnitude 7,4 di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah yang terjadi Jumat, 28 September 2018.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungan kerjanya mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau lokasi gempa di Kota Palu mengatakan pada masa tanggap darurat ketersediaan air bersih sangat penting. Oleh karenanya Tim Kementerian PUPR telah melakukan survei lokasi-lokasi yang berpotensi sebagai sumber air baku para pengungsi.

Terdapat 6 lokasi untuk dibuat sumur bor yang dioperasikan dengan genset dan 2 lokasi menggunakan solar cell (tenaga surya). Selain itu sumber air permukaan seperti Sungai Palu juga akan digunakan sebagai sumber air baku menggunakan pipa intake di Jembatan Palu 2 dan Jembatan Kasubi.

Di samping itu sudah dikirim peralatan air bersih dari tiga Gudang PUPR di Makassar, Surabaya dan Bekasi yang akan dikirimkan ke Palu dan Donggala. Peralatan yang dikirimkan yakni mobil Tangki air, mobil Intalasi Pengolahan Air, mobil tinja dan mobil lapangan total sebanyak 35 unit, tenda darurat 34 unit, WC knockdown 49 unit, hidran umum 25 unit, genset 3 unit dan peralatan lainnya.

Pengiriman peralatan air bersih dan sanitasi dari Bekasi dan Surabaya akan menggunakan Kapal Laut dan diperkirakan akan tiba dalam waktu 5-6 hari. Peralatan dari Makassar akan dikirimkan melalui jalur darat. Untuk memudahkan koordinasi, Pusat Komando Gabungan Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR akan berkantor di Balai Wilayah Sungai III di Jalan Abd. Rahman Saleh, Palu.

Kementerian PUPR juga sudah melakukan pembersihan jalan nasional Makassar – Palu – Donggala dari longsor dan tsunami sehingga bantuan bisa disalurkan melalui jalur darat. “Jalan nasional sudah kita bersihkan dari longsor sehingga dari arah Makassar-Mamaju-Donggala-Palu sudah terbuka, kemudian dari arah Gorontalo-Molosipat-Kebun Kopi-Palu sudah terbuka. Dari Poso-Parigi Moutong-Kebun Kopi sudah bisa dilalui," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja.

Tambahan alat berat juga telah dikirim Kementerian PUPR pada Minggu, 30 September 2018 sebanyak 4 unit excavator, 6 unit loader, 7 unit dump truck dan 1 unit grader. Pengerahan alat berat berasal dari beberapa Balai Jalan maupun dari proyek Kebon Kopi.

Dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV dikirimkan sebanyak 1 unit excavator, 1 unit loader dan 4 unit dump truck dari Gorontalo. BPJN XIII Makassar telah mengirimkan 1 unit excavator dan 1 unit loader. Dari proyek Kebon Kopi sebanyak 2 unit excavator, 1 unit loader, 1 unit grader dan 3 unit dump truck.

Di Kota Palu, 2 unit excavator dan 2 dump truck milik kementerian PUPR juga sudah digunakan untuk membantu evakuasi korban dan pembersihan puing-puing di Alfamidi dan Hotel Roa-Roa.

Terkait Jembatan Palu IV atau dikenal sebagai Jembatan Ponulele yang rubuh pasca gempa, Endra menegaskan infrastruktur tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota Palu. Untuk jembatan yang dibangun oleh Kementerian PUPR hanya ada dua jembatan nasional yang mengalami kerusakan yakni Jembatan Towalen dan Toyobo yang mengalami penurunan oprit.

Sementara itu perumahan MBR Kelapa Gading di Kabupaten Sigi yang turut terkena gempa kondisinya tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Pembangunan perumahan MBR ini diawasi oleh Kementerian PUPR karena mendapat fasilitas KPR subsidi, sehingga kualitasnya telah memenuhi standar. Perumahan ini semula akan diresmikan Menteri Basuki pada acara puncak peringatan Hari Habitat Dunia, Hari Kota Dunia dan Hari Perumahan Nasional tahun 2018 di Kota Palu pada Senin, 1 Oktober 2018. Namun acara tersebut dibatalkan akibat terjadinya gempa.

Menteri Basuki didampingi oleh Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin. (*)

Advertisements

Tiba di Palu, Presiden Langsung Pimpin Ratas

Tiba di Palu, Presiden Langsung Pimpin Ratas

PALU, JURNAL IBUKOTA: Setibanya di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu, pada Minggu, 30 September 2018, Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah jajarannya terkait bencana gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah.

Tiba pada pukul 13.06 WITA, Presiden disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selain itu tampak juga Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Ermi Widyatno, dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang.

Presiden kemudian menuju ruangan yang berada di bandara dan langsung ratas bersama Gubernur Sulteng, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI M Syaugi.

Setelah ratas, Presiden yang mengenakan jaket loreng hijau-hitam TNI, kemudian memberikan arahan kepada prajurit TNI di pelataran atau teras bandara. Secara khusus, dirinya meminta kesiapan para prajurit TNI untuk bekerja keras dalam tahapan evakuasi.

"Saya minta saudara-saudara semuanya siap untuk bekerja siang dan malam menyelesaikan yang berkaitan dengan evakuasi, siap?" kata Presiden.

“Siap!” jawab prajurit TNI serempak.

Selain evakuasi, Kepala Negara juga meminta kesiapan para anggota TNI untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah ini.

"Juga bekerja keras bersama-sama dengan masyarakat, dengan seluruh komponen Polri, masyarakat dan seluruh lembaga dan kementerian agar kita semuanya bisa segera menyelesaikan persoalan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah ini," ujarnya.

Dari bandara, Presiden dan rombongan langsung bergerak untuk meninjau sejumlah titik yang terdampak bencana.

Titik pertama yang dituju adalah Perumnas Balaroa dan tiba pada pukul 13.55 WITA. Di lokasi ini, Presiden meninjau lokasi reruntuhan bangunan dan menyerahkan bantuan.

Setelah itu titik berikutnya yang akan ditinjau Presiden adalah Pantai Talise. Pantai ini merupakan tempat wisata utama di Palu dan terdampak tsunami paling parah.

Selanjutnya Presiden akan menuju Rumah Sakit Undata dan terakhir Presiden akan meninjau posko pengungsi di Lapangan Vatulemo.
(*)

Demi Kenyamanan, Jasa Marga Tingkatkan Pemeliharaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Demi Kenyamanan, Jasa Marga Tingkatkan Pemeliharaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Bekasi JURNAL IBUKOTA: AVP Corporate Communication
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru mengatakan
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Cikampek (Japek) terus meningkatkan kualitas kenyamanan pengendara yang melintasi ruasnya dengan menjaga konsistensinya dalam bidang pemeliharaan jalan melalui _Rigid Pavement_ (perkerasan jalan).

Pengerjaan akan dilakukan di kedua arahnya, untuk arah Cikampek pengerjaan dimulai dari :
1. Km 26+100 sampai dengan Km 26+200, panjang penanganan 100m pada lajur 1
2. Km 26+975 sampai dengan Km 27+020 panjang penanganan 45m pada lajur 1
3. Km 27+217 sampai dengan Km 27+247 panjang penanganan 30m pada lajur 2

"Pengerjaan dimulai pada hari Sabtu 29 September 2018 pukul 22.00 WIB sampai dengan hari Kamis 4 Oktober 2018 pukul 05.00 WIB," kata AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru.

Menurut dia, untuk arah Jakarta pengerjaan dimulai dari Km 36+354 sampai dengan KM 36+125 panjang penanganan 134m pada lajur 2. Pengerjaan akan dimulai pada hari Senin 1 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB sampai dengan hari Jum’at 5 Oktober 2018 pukul 05.00 WIB.

"Guna menjaga kelancaran arus lalu lintas, kegiatan _loading_ bongkaran dan pengecoran akan dilakukan pada saat _window time_, yaitu setelah pukul 22.00 WIB," katanya.

Selain itu, Jasa Marga Cabang Japek juga menyiagakan petugas di lokasi pengerjaan untuk memastikan kelancaran lalin dan keselamatan pengguna jalan tol.

Oleh karena itu, katanya, Jasa Marga Cabang Japek memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses pengerjaan. Jasa Marga Cabang Japek juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol untuk selalu waspada dan mematuhi rambu-rambu serta arahan para petugas di lapangan.

Untuk mendapat info terkini di jalan tol, pengguna jalan tol dapat mengakses kanal informasi resmi Jasa Marga, yaitu:
– Call Center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080
– Twitter @PTJASAMARGA (khusus informasi lalu lintas) dan @official_JSMR (untuk informasi umum lainnya).
– Instagram @official.jasamarga
– Aplikasi Mobile JMCARe.
– Website http://www.jasamarga.com. (Agus)

Yuana: KUR Sampai September 2018 Capai Rp87,58 Triliun

Yuana: KUR Sampai September 2018 Capai Rp87,58 Triliun

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:
Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Yuana Setyowati menyampaikan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 31 Agustus 2018 mencapai Rp87,58 triliun (70,88%) melalui 41 lembaga keuangan penyalur, di antaranya 32 bank, 4 lembaga keuangan, dan 2 koperasi, dengan jumlah debitur dalam realisasi penyaluran KUR tersebut sebanyak 3.324.645 orang.

Penyaluran KUR tersebut tersebar di 5 sektor usaha, antara lain sektor perdagangan 57,2%; sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan 21,6%; sektor jasa 13%; sektor industri pengolahan 6,7%; dan sektor perikanan 1,5%. Dalam pendampingan KUR 2018, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop-UKM telah merekrut sebanyak 314 orang tenaga pendamping (non-PNS).

"Sampai Agustus 2018, telah diterima laporan hasil pendampingan sebanyak 7.760 UKM yang telah didampingi dengan realisasi akad kredit mencapai Rp79,3 miliar (64,98%) dari total pengajuan sebesar Rp122 miliar," terangnya dalam konferensi pers, Jumat (28/9/2018), di Jakarta.

Sementara untuk bantuan Wirausaha Pemula (WP), Yuana mengungkapkan, pada 2018 dilaksanakan program bantuan pemerintah bagi WP dengan alokasi anggaran sebesar Rp23,803 miliar. Bantuan tersebut ditargetkan sebanyak 1.831 WP di kawasan daerah tertinggal, terluar, terdepan, kawasan ekonomi khusus, dan daerah antarkelompok berpendapatan rendah atau masyarakat miskin. (Agus)

Kemenkop dan UKM Fasilitasi 28 UKM di Pameran Kriyanusa

Kemenkop dan UKM Fasilitasi 28 UKM di Pameran Kriyanusa

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pameran Kriyanusa yang diselenggarakan sejak 26 hingga 30 September 2018 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, kembali menggelar fashion show yang memamerkan produk tenun dari berbagai daerah, diantaranya Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pada Sabtu (29/9/2018). Fashion show kali ini dihadiri langsung oleh Ketua Dekranas (Dewan Kerajinan Nasional), Mufidah Jusuf Kalla, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas, Bintang Puspayoga, Ketua Bidang Daya Saing Produk Dekranas, Yanti Airlangga, dan para Ketua Dekranas Daerah (Dekranasda).

Dalam fashion show tersebut beberapa produk fashion unggulan berbahan tenun ditampilkan, diantaranya yaitu Tenun Sasirangan dari Provinsi Kalimantan Selatan oleh Indira Hadi, Tenun Badong dari Kalimantan Timur oleh Siswa Sekolah Fashion IKJ, Tenun Sintang dari Kalimantan Barat oleh Wieke Dwiharti, Tenun Tanimbar dari Maluku Tenggara Barat oleh Sofie, Tenun Mandar dari Sulawesi Barat oleh Neera Alatas, dan Oh Boutique oleh Otty.

Sebagai Dewan Pengawas LLP-KUKM (Smesco Indonesia) yang merupakan BLU Kemenkop dan UKM, Samuel Wattimena mengungkapkan, Fashion Show tenun nusantara yang digelar di hari keempat Pameran Kriyanusa tersebut bertujuan untuk memperkenalkan produk nusantara kepada generasi milenial, dan memberikan peluang kepada mereka untuk berkarya dengan kain tenun nusantara. "Memperpanjang waktu existensi kain nusantara, dan sebuah bukti nyata bahwa produk etnic nusantara mampu masuk ke selera milenial," jelas Samuel.

Di samping kemeriahan fashion show yang berlangsung di pusat pameran, para UKM yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam pameran tersebut, mengaku beruntung karena mendapat kesempatan untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat. Hal tersebut diutarakan Astho Setyo, salah satu UKM kerajinan tas kulit tanpa jahitan ramah lingkungan dengan brand Janedan yang sudah ke sekian kali difasilitasi Kemenkop dan UKM untuk mengikuti pameran. "Dengan pameran ini jadi bisa menjelaskan kepada pecinta produk kami. Mereka bisa bertemu dengan saya langsung foundernya. Karena tujuan pameran kan memperkanalkan produk," tutur Astho.

Sementara itu, Samuel mengungkapkan bahwa dalam Pameran Kriyanusa tersebut, Kemenkop dan UKM memberi kesempatan kepada 14 UKM untuk memamerkan produk di booth Kemenkop dan UKM, dan 14 UKM di booth Smesco Indonesia. Adapun, fasilitas pameran yang diberikan kepada 24 UKM tersebut diantaranya yaitu biaya booth selama 5 hari atau selama pameran berlangsung, biaya dekorasi, dan promosi produk.

Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, sebagaimana diungkapkan Samuel, para UKM telah melalui proses kurasi yang menjadi persyaratan dari Kemenkop dan UKM dan juga Smesco Indonesia. Sementara proses kurasi yang ditangani langsung oleh Samuel, dimulai dengan melihat keberagaman produk UKM, kemudian pemahaman UKM terhadap produknya mulai dari hulu hingga ke hilir. "Maksudnya, mereka memahami keberadaan bahan baku sebagai hulunya. Lalu hilirnya, mereka mampu mendesain berdasarkan permintaan pasar," jelas Samuel.

Selain itu, para peserta pameran yang difasilitasi Kemenkop dan UKM juga harus mengirimkan surat-surat perizinan usaha dan formulir keikutsertaan dalam pameran selama 5 hari.

Dari proses kurasi yang mengutamakan keberagaman produk tersebut, Samuel berharap, konsep One Stop Shopping Exhibiton terjadi dalam pameran. "Jadi nantinga kalau dia mampir di booth, nomor 1, dia bisa berlanjut ke booth nomor 14 untuk memenuhi kebutuhan berbelanjanya," jelas Samuel. (Agus)

Atasi Banjir Semarang, Kementerian PUPR Targetkan Bendung Karet KBB Rampung Januari 2019

Atasi Banjir Semarang, Kementerian PUPR Targetkan Bendung Karet KBB Rampung Januari 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana tengah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur pengendali banjir di Kota Semarang salah satunya yakni bendung karet di sungai Kanal Banjir Barat (KBB).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungan kerjanya ke Semarang, pada Jumat malam (28/9/2018) mengecek progres pembangunan bendung yang nantinya berfungsi sebagai penahan intrusi air laut dan menjaga debit air, serta penggelontoran (flushing) sedimen sungai untuk pengendalian banjir di wilayah barat Kota Semarang.

"Progresnya sudah sekitar 54 persen, dari 4 span (karet bendung), saat ini sudah terpasang 2 buah. Direncanakan pada hari Selasa nanti akan dibuka penutup bendungnya, dan mulai dibangun untuk sisi yang satu lagi. Diharapkan sekitar Januari 2019 sudah selesai pembangunannya," ujar Menteri Basuki.

Pada saat musim hujan, air yang masuk di Sungai KBB akan ditahan bendung tersebut. Saat ketinggian air mencapai elevasi 2,5 meter, maka air langsung didorong oleh karet bendungan ke hilir sungai dan masuk ke laut. Sementara pada musim kemarau bendung karet sepanjang 155,5 meter tersebut juga berfungsi sebagai long storage yang dapat menampung sekitar 700.000 m3 air.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana Ruhban Ruzziyatno mengatakan, pengerjaan proyek pembangunan bendung karet KKB tersebut telah dilakukan sejak November 2017 lalu dengan nilai kontrak Rp 147,24 miliar. Konstruksi dikerjakan oleh kontraktor PT Adhi Karya dan Minarta.

Dikatakan Ruhban, dengan tetap terjaganya air di sungai tersebut nanti dapat digunakan sebagai untuk pemenuhan kebutuhan air baku dengan potensi sebesar 100 liter/detik. "Terutama untuk menyuplai kebutuhan air bagi warga di wilayah Barat Kota Semarang," ujarnya.

Bendung karet KBB Kota Semarang terletak kurang lebih 3 km di bawah Bendung Simongan atau sekitar 1 km di atas jembatan ringroad. Nantinya diharapkan bendung karet yang melintang di sungai KBB juga bisa menjadi area wisata air yang baru di wilayah tersebut.

Ruhban mengatakan, teknologi karet pada bendung tersebut didatangkan langsung dari Amerika Serikat. Menurutnya dari sisi teknologi, masa umur pakai karet tersebut lebih lama karena terlindungi panel baja. Selain itu waktu untuk menaikkan dan menurunkan muka air lebih cepat daripada bendung karet tanpa panel baja dan dapat dioperasikan sesuai kebutuhan atau elevasi muka air yg diinginkan. (*)

Mitigasi Dampak dalam Setiap Pembangunan Infrastruktur PUPR

Mitigasi Dampak dalam Setiap Pembangunan Infrastruktur PUPR

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan melalui tahapan Perencanaan Teknis (Survey, Investigation, and Design), Pengadaan Lahan (Land Acquisition), Pelaksanaan Konstruksi (Construction), serta Operasi Pemeliharaan (Operation and Management) atau disingkat dengan SIDLACOM. Hal ini disampaikannya dalam acara Seminar Nasional Pembangunan Nasional Berwawasan Lingkungan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) UNDIP di Semarang, Sabtu, 29 September 2018.

Tujuannya tentu saja agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR bersama mitra kerja, baik konsultan maupun kontraktor, seperti jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, rumah susun, rumah khusus, instalasi pengolahan air minum dan air limbah, prasarana dan sarana persampahan, pos lintas batas negara (PLBN), berjalan sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga layak secara sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dari aspek sosial, mitigasi dampak sosial dalam pembangunan jalan tol merupakan satu hal yang harus dilakukan. Dengan demikian setiap permasalahan sosial yang ditemui di lapangan dapat diketahui lebih dini dan dicarikan solusinya yang memberikan keuntungan dan manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal.

Salah satu contoh konkrit adalah dalam proses pengadaan lahan pada pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang sepanjang 75 km, dimana terdapat Masjid Baitul Mustaghfirin yang berdiri pada jalur yang akan dilintasi ruas tol. Pendekatan sosial budaya dilakukan agar pembangunan tol dapat dilanjutkan seperti membangun masjid pengganti dalam pembebasan lahan Masjid Baitul Mustaghfirin sehingga tidak mengurangi hak-hak masyarakat dalam menjalankan ibadah.

Lokasi masjid pengganti berada sekitar 50 m ke arah Barat Laut dari masjid lama. Dengan rampungnya masjid baru tersebut, telah dilakukan pemindahan dan pemasangan kubah masjid oleh jamaah masjid bersama masyarakat dibantu pekerja proyek tol pada Jumat, 28 September 2018.

Bangunan masjid pengganti Baitul Mustaghfirin kini lebih besar dari masjid lama dari semula luasnya 235 m2 menjadi 251 m2, termasuk adanya ruang mengaji seluas 30 m2. Luas tanah semula 329 m2 kini menjadi dua kali lebih besar yakni 675 m2.

Masjid pengganti dilengkapi ruangan 6 m2 untuk gudang, ruang tamir, soundsystem, dan ruang remaja masjid. Terdapat tempat wudhu dengan lima kamar mandi serta halaman seluas 300 m2 sudah berupa paving block.

Pengusahaan Tol Semarang-Batang yang dilakukan oleh PT. Jasamarga Semarang Batang merupakan bagian ruas Tol Trans Jawa yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2018. Dengan demikian arus mudik Lebaran tahun 2019 diharapkan akan menjadi lebih lancar. (*)

Tsunami Terjang Pantai Palu, Penanganan Darurat Terus Dilakukan

Tsunami Terjang Pantai Palu, Penanganan Darurat Terus Dilakukan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Gempabumi dengan kekuatan magnitude 7,7 yang kemudian dimutakhirkan oleh BMKG menjadi magnitudo 7,4 telah mengguncang wilayah Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada 28/9/2018 pukul 17.02 WIB. Pusat gempa. Pusat gempa pada 10 km pada 27 km Timur Laut Donggala, Sulawesi Tengah. Gempabumi berpotensi tsunami.

"BMKG telah mengaktivasi peringatan dini tsunami dengan status Siaga (tinggi potensi tsunami 0,5 – 3 meter) di pantai Donggala bagian barat, dan status Waspada (tinggi potensi tsunami kurang dari 0,5 meter) di pantai Donggala bagian utara, Mamuju bagian utara dan Kota Palu bagian barat. BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami sejak 28/9/2018 pukul 18.36 WIB," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Menurut dia, berdasarkan konfirmasi kepada BMKG, tsunami terjadi menerjang pantai. Posko BNPB juga telah mengkonfirmasi ke BPBD bahwa tsunami telah menerjang pantai Talise di Kota Palu dan pantai di Donggala.

"Beberapa video yang didokumentasikan masyarakat dan disebarkan di sosial media mengenai tsunami di Kota Palu dan Donggala adalah benar," katanya.

Gempa tsunami menimbulkan korban jiwa. Laporan sementara, terdapat beberapa korban yang meninggal karena tertimpa bangunan roboh. Tsunami juga menerjang beberapa permukiman dan bangunan yang ada di pantai. Jumlah korban dan dampaknya masih dalam pendataan.

Petugas BPBD, TNI, Polri, Basarnas, SKPD, dan relawan melakukan evakuasi dan pertolongan pada korban. Korban yang luka-luka ditangani oleh petugas kesehatan. Penanganan darurat terus dilakukan.

Kondisi listrik padam menyebabkan jaringan komunikasi di Donggala dan sekitarnya tidak dapat beroperasi karena pasokan listrik PLN putus. Terdapat 276 base station yang tidak dapat dapat digunakan. Operator komunikasi terus berusaha memulihkan pasokan listrik secara darurat. Kemkominfo telah melakukan langkah-langkah penanganan untuk memulihkan komunikasi yang putus tersebut.

"Kepala BNPB bersama pejabat BNPB berangkat ke Palu pada malam ini melalui Makassar kemudian melanjutkan ke Kota Palu dan Donggala menggunakan helikopter," katanya.

Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu ditutup dari 28/9/2018 pukul 19.26 WITA hingga 29/9/2018 pukul 19.20 WITA. Sementara itu, Tim Reaksi Cepat BNPB juga telah bergerak menuju Donggala melalui Balikpapan. Dari Balikpapan, Tim Reaksi Cepat BNPB terbang ke Donggala menggunakan helicopter water bombing yang ada di Balikpapan. Tim ini membawa peralatan komunikasi satelit dan peralatan lainnya.

TNI akan mengerahkan pasukan untuk membantu penanganan dampak gempa dan tsunami di Kota Palu dan Doggala. TNI menggerakan 7 SSK dari Yonkes, Yonzipur, Yonif, dan Yonzikon menggunakan 2 pesawat Hercules C-130. Basarnas akan menggerakan 30 personil bererta peralatan menggunakan pesawat Hercules. Polri juga akan menggerakkan personil dan peralatan untuk memberikan dukungan penanganan darurat.

Komunikasi yang lumpuh saat ini menyebabkan kesulitan untuk koordinasi dan pelaporan dengan daerah. Kondisi listrik padam juga menyebabkan gelap gulita di Palu dan Donggala. Gempa susulan masih terus berlangsung. (Agus)

Kementerian PUPR Hibahkan PSU Jalan Lingkungan Perumahan Senilai Rp 131,38 Miliar

Kementerian PUPR Hibahkan PSU Jalan Lingkungan Perumahan Senilai Rp 131,38 Miliar

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima hibah aset program bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kepada pemerintah daerah. Aset yang dihibahkan berupa jalan lingkungan yang dibangun tahun anggaran 2015 – 2017 senilai Rp 131,38 miliar. Aset tersebut dihibahkan kepada 75 Bupati/Walikota yang berada di 167 lokasi perumahan umum dengan manfaat bagi 30.313 unit rumah.

Penyerahan aset tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah hibah dan berita acara antara Kementerian PUPR dalam hal ini Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dengan penerima hibah, yaitu walikota serta bupati di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Jumat (28/9). Aset Barang Milik Negara (BMN) tersebut selanjutnya akan tercatat sebagai BMN penerima aset dan menjadi tanggung jawabnya dalam pengoperasian dan pemeliharaannya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan adanya bantuan PSU sebagai stimulan bagi pelaku pembangunan rumah untuk membangun rumah MBR dalam rangka pencapaian target program satu juta rumah. “Program ini merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau layak huni dan berkualitas bagi MBR,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi mengatakan pelaksanaan hibah aset dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 tahun 2018 di mana disebutkan Penggunaan Barang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan Bantuan PSU wajib melakukan pengalihan PSU kepada Pemerintah Daerah atau instansi penerima bantuan melalui Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Khalawi berharap, dengan telah diserahkannya aset kepada Pemda maka selanjutnya pemeliharaannya akan menjadi tanggung jawab Pemda sehingga bisa terus bisa dimanfaatkan dengan baik.

Selain jalan lingkungan, komponen PSU lainnya sesuai Permen 03/2018, adalah tempat pengolahan sampah 3R dan jaringan air bersih. Rumah yang mendapat bantuan PSU adalah rumah yang memiliki harga jual untuk MBR dan diutamakan bagi yang menggunakan KPR Subsidi. (*)

Tol Desari Diresmikan, Struktur Jaringan Jalan Kawasan Jabodetabek Semakin Lengkap

Tol Desari Diresmikan, Struktur Jaringan Jalan Kawasan Jabodetabek Semakin Lengkap

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) sebagai Megapolitan dengan inti Kota Jakarta merupakan kawasan perkotaan multifungsi sebagai pusat pemerintahan, bisnis dan jasa, pendidikan, wisata dan budaya memerlukan dukungan struktur jaringan jalan yang kuat dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Selain jaringan jalan arteri, Pemerintah secara bertahap sejak akhir tahun 80-an telah membentuk struktur jaringan jalan bebas hambatan untuk menghubungkan antar pusat kegiatan pembentuk struktur ruang kawasan dan mendukung perkembangan Jabodetabek yang pesat. Kebutuhan kelancaran konektivitas antara Jakarta dengan kota-kota di bagian selatan, timur dan barat, memunculkan pembangunan Tol Jagorawi, Tol Jakarta – Cikampek dan Tol Jakarta-Tangerang-Merak.

Selain itu juga dibangun jalan radial (lingkar) yakni Tol Dalam Kota sepanjang 46 Km dan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) sepanjang 76 Km yang sudah selesai dan digunakan. Saat ini fokus Pemerintah adalah penyelesaian Tol Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR 2) sepanjang 109 Km mulai dari Cengkareng – Serpong – Cimanggis – Cibitung – Cilincing. Selain jalan radial juga dibangun jalan axis yang menghubungkan kota-kota penyangga dengan pusat kota, salah satunya Tol Depok-Antasari yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo penggunaannya untuk seksi 1 ruas Antasari-Brigif sepanjang 5,8 Km, Kamis (27/9/2018).

Tol Desari yang memiliki total panjang 21,6 Km ditargetkan akan rampung seluruhnya pada tahun 2019. Pembangunan Tol ini rencananya akan dilanjutkan hingga Salabenda, Kabupaten Bogor sepanjang 6,5 Km dan akan terkoneksi dengan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR). Nantinya, apabila telah rampung pada tahun 2021, ruas tol ini akan mengurangi beban lalu lintas Tol Jagorawi. Disamping itu mempercepat waktu tempuh penduduk di Selatan Jakarta menuju Bogor.

“Satu lagi jalan tol yang diresmikan hari ini yakni Jalan Tol Depok-Antasari seksi I. Diharapkan dapat mempercepat mobilitas orang dan barang dari Jakarta menuju Depok," kata Presiden Jokowi saat meresmikan pengoperasian Tol Desari, Seksi I ruas Antasari – Brigif di Gerbang Tol Cilandak Utama.

Turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Tito Sulistio.

Menurut Presiden, pembangunan jalan tol ini merupakan salah satu contoh kerjasama yang baik antara swasta dengan BUMN, yakni antara PT CMNP dengan BUMN yakni PT Waskita Toll Road dan PT Pembangunan Perumahan (PP). "Kalau kerjasama seperti ini dilakukan terus saya kira pembangunan tol dapat cepat diselesaikan," ujar Presiden Jokowi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bila Tol ini tersambung sampai Bogor, maka bisa mengurangi sekitar 30-40 persen arus lalu lintas pada ruas tol Jagorawi. “Biaya investasinya Rp 4,8 triliun, apabila diteruskan hingga Bogor nilai investasinya bertambah menjadi sekitar Rp 6,5 triliun. Besaran tarifnya akan diupayakan maksimal Rp 1.500 per km. Salah satunya dengan perpanjangan masa konsesi yang saat ini berlaku untuk 40 tahun,” jelas Menteri Basuki.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ mengatakan, hingga saat ini Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Desari untuk rencana pembangunannya masih sampai Depok. Rencana penambahan ruang lingkup PPJT Tol Desari hingga ke Salabenda, Bogor dalam tahap pembahasan akhir.

Pembangunan Tol Desari terbagi dalam tiga seksi yaitu, seksi I ruas Antasari – Brigif/Cinere sepanjang 5,80 Km, seksi II ruas Brigif – Sawangan sepanjang 6,30 Km dan seksi III Sawangan – Bojong Gede, Bogor sepanjang 9,5 Km. Dengan diresmikannya ruas Antasari – Brigif akan memangkas jarak dan waktu tempuh Antasari ke Brigiff dari semula sekitar 20-25 menit menjadi hanya 4-5 menit.

Nilai investasi keseluruhan tol Depok – Antasari sebesar Rp 4,886 triliun dengan biaya konstruksi sebesar Rp 3,334 triliun. Pengusahaan Tol Desari dilakukan PT Citra Waspphutowa dengan saham mayoritas dimiliki PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) sebesar 62,50 %, PT Waskita Toll Road sebesar 25 % dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebesar 12,50 %.

Turut mendampingi Menteri Basuki, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Widiarto, Direktur Jenderal Bina Marga Sugyartanto, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.(*)