Kementerian PUPR Terima Penghargaan Kementerian Terpopuler di Media Cetak Tahun 2017

Kementerian PUPR Terima Penghargaan Kementerian Terpopuler di Media Cetak Tahun 2017

SURABAYA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu penerima penghargaan Kementerian Terpopuler di Media Tahun 2017 dari PR Indonesia pada acara PR Indonesia Award (PRIA) tahun 2018 di Surabaya, Kamis malam (29/3/2017). Penghargaan diberikan terhadap lembaga Pemerintah dan korporasi yang memiliki eksposur tinggi di media cetak sepanjang tahun 2017.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja dalam kesempatan terpisah menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Atas penghargaan tersebut, Endra menambahkan, "Atas nama Pimpinan Kementerian PUPR dan segenap staf di seluruh Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada media cetak dan media lainnya – dengan keunggulan jangkauannya – telah menyampaikan informasi program dan capaian pembangunan infrastruktur PUPR kepada masyarakat hingga pelosok negeri".

Kemitraan antara Kementerian PUPR dengan media akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dalam menyampaikan laporan kepada publik atas progres, hasil dan manfaat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia yang didanai oleh pajak.

Kementerian PUPR merupakan salah satu Kementerian yang mendapatkan amanah terbesar untuk membelanjakan anggaran pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

DIharapkan pemberitaan positif tentang pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla akan menumbuhkan optimisme publik dan kepercayaan investor.

Menurut CEO PR Indonesia Asmono Wikan, penilaian dilakukan melalui monitoring pemberitaan oleh Isentia, perusahaan media monitoring di 174 media cetak di seluruh Indonesia terdiri dari 110 majalah, 40 suratkabar daerah, dan 24 suratkabar nasional.

Jumlah eksposur pemberitaan Kementerian PUPR meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dari hasil monitoring media yang dilakukan, volume pemberitaan terkait Infrastruktur PUPR Tahun 2015 tercatat sebanyak 28.171 berita, tahun 2016 meningkat menjadi 60.151 berita dan pada tahun 2017 lalu menjadi 96.984 berita.

Kementerian lain yang mendapat perhargaan Terpopuler di Media Tahun 2017 yakni Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

*Penghargaan Bagi Media Cetak Internal Kementerian PUPR*

Selain Terpopuler di Media 2017, Kementerian PUPR juga meraih penghargaan Gold Winner untuk majalah Kinerja Vol. III Januari – Maret 2017 yang diterbitkan oleh Balai Wilayah Sungai Maluku Utara – Ditjen Sumber Daya Air.

Selain itu Kementerian PUPR juga memperoleh penghargaan Silver Winner sebagai yang terbaik untuk kategori Media Cetak Internal yakni Majalah Kiprah Volume 85 Tahun XVII Edisi November 2017 dengan tema cover "Bersolek Sambut Pesta Akbar Asia".

Sejumlah tokoh dan pejabat nampak hadir di antaranya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Ketua KPK Agus Raharjo. (***)

Advertisements

Smesco Luncurkan Konsep Penataan Baru Paviliun Provinsi

Smesco Luncurkan Konsep Penataan Baru Paviliun Provinsi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) pengelola Gedung Smesco Indonesia meluncurkan konsep dan penataan baru Paviliun Provinsi yang menyajikan produk-produk unggulan dari berbagai provinsi di Indonesia. "Gedung Smesco harus menjadi referensi bagi turis asing untuk mendapatkan souvenir asli Indonesia," kata Ketua Umum Dekranas Hj Mufidah Jusuf Kalla pada acara relaunching Produk Unggulan Provinsi di Smesco Indonesia yang ditandai dengan event Smesco Minang Festival, di Jakarta, Sabtu (31/4).

Mufidah berpesan agar produk yang ada di Smesco Indonesia harus mempunyai karakter kuat dan unggul dari daerah masing-masing yang berbasis pada kreativitas dan inovasi putra-putri bangsa."Jadi, harus ada kurasi produk yang baik agar terjaga kualitasnya. Saya ingin agar Gedung Smesco dimanfaatkan oleh daerah di seluruh Indonesia untuk mempromosikan produk unggulannya," kata Mufidah.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan, Gedung Smesco kini dikelola dengan konsep baru sebagai miniatur Indonesia dalam bidang kerajinan. "Terutama fesyen, mebeler, alas kaki, dan kuliner. Karena keempat produk ini yang mempunyai potensi besar untuk diekspor ke mancanegara," kata Puspayoga.

Menurut Menkop dan UKM, produk yang ada di Gedung Smesco terutama di Paviliun Provinsi merupakan produk-produk unggulan karya anak bangsa sehingga siapapun yang ingin mendapatkan produk terbaik dari berbagai provinsi. "Kami juga mengajak para kepala daerah untuk memanfaatkan Gedung Smesco sebagai sarana promosi," kata Puspayoga.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan bahwa peluncurkan Paviliun Provinsi dengan menggunakan tema Minang Festival diharapkan bisa menjadi ajang untuk mempromosikan produk dari provinsinya secara lebih luas.

Dalam acara itu, Minang menjadi tema utama yang rencananya akan diikuti oleh daerah lain dalam festival Smesco berikutnya. "Banyak produk di daerah kami tidak terbeli karena belum banyak dikenal publik. Kami berharap dengan adanya Smesco produk-produk unggulan daerah kami bisa terpromosikan pada publik yang lebih luas," kata Irwan seraya mengajak gubernur daerah lain untuk memanfaatkan Smesco sebagai sarana mempromosi produk unggulan daerah.

Sedangkan Direktur Utama LLP-KUKM Emilia Suhaimi mengatakan, revitalisasi Paviliun Provinsi akan menampilkan wajah baru Produk Unggulan Provinsi sekaligus citra baru terhadap identitas daerah dengan menampilkan "local heritage" dan produk unik. "Revitalisasi Paviliun Propinsi yang berlangsung sejak Januari 2018 merupakan langkah strategis yang dilakukan LLP-KUKM untuk mengintegrasikan semua potensi yang ada agar Smesco Indonesia menjadi icon baru atau citra baru dalam pencapaian pengembangan dan pemasaran produk-produk unggulan Koperasi dan UKM", jelas Emilia.

Revitalisasi dimaksudkan untuk menghasilkan Smesco Indonesia yang tampil beda, berdaya saing, dan mampu menghasilkan "values" bagi pengunjung. "Sebagai citra baru Smesco Indonesia akan menjadi referensi terbaik untuk mencari dan mendapatkan produk lokal produksi KUKM Indonesia", pungkas Emilia. (Agus)

Libur Paskah, Menteri Basuki Tinjau Dua Proyek Bendungan

Libur Paskah, Menteri Basuki Tinjau Dua Proyek Bendungan

PONOROGO, JURNAL IBUKOTA: Memanfaatkan libur Paskah di Jawa Timur, usai peresmian ruas tol Ngawi – Wilangan (29/3), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau 2 bendungan yang tengah dibangun, Bendo di Kabupaten Ponorogo dan Tukul di Kabupaten Pacitan.

Pembangunan kedua bendungan dimaksudkan agar jumlah tampungan air di Indonesia terus bertambah sesuai dengan amanat Nawacita untuk memenuhi ketahanan pangan dan ketahanan air. Pembangunan 65 bendungan menjadi Program Strategis Nasional Pemerintah yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Salah satu yang tengah dibangun adalah Bendungan Bendo yang kapasitasnya cukup besar, bisa menampung 43 juta m3 untuk suplai irigasi di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo seluas 7.800 Ha. Ditargetkan selesai akhir tahun 2019,” kata Menteri Basuki saat meninjau pembangunan Bendungan Bendo di Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur.

Manfaat lainnya untuk air baku sebesar 780 liter/detik, pembangkit listrik 4 MW dan pengendalian banjir Kota dan Kabupaten Madiun. Bendungan dengan tinggi 71 meter membendung Sungai Keyang. Pembangunannya dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya, PT. Hutama Karya dan PT. Nindya Karya (KSO) dengan nilai kontrak Rp 709,4 miliar.

Kunjungan dilanjutkan ke Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan yang dimulai tahun 2014. Progresnya saat ini sudah mencapai 64% dan ditargetkan rampung pada Juli 2019.

Menurut Menteri Basuki tidak ada kesulitan dalam teknik konstruksi bendungan. Tantangannya adalah pada tebing di sekitar lokasi bendungan yang rentan longsor. Oleh karenanya penanganan longsor yang sudah dilakukan akan ditambah dengan pembuatan sabo dam untuk menahan pasir dan batu dari hulu sungai.

“Lansekap di sini juga akan ditata karena Pacitan memiliki pemandangan bagus dan menjadi tujuan wisata. Tampungan air di Pacitan akan kita tambah karena Pacitan termasuk daerah kering,” jelasnya.

Bendungan Tukul mampu menampung 9 juta m3 untuk mensuplai irigasi seluas 600 ha dan air baku 300 liter/detik. Selain itu mengurangi banjir di Pacitan karena bendungan ini menahan anak Sungai Grindulu. Pembangunannya dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya dengan nilai kontrak Rp 636 miliar.

Turut mendampingi Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Kepala BBPJN VIII Ketut Dharmawahana, Kepala BBWS Bengawan Solo Charisal A. Manu, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (***)

Tol Ngawi – Wilangan Diresmikan, Menjadi Tulang Punggung Perekonomian Nasional

Tol Ngawi – Wilangan Diresmikan, Menjadi Tulang Punggung Perekonomian Nasional

MADIUN, JURNAL IBUKOTA: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kembali pentingnya Indonesia untuk memiliki daya saing yang tinggi dalam kompetisi global yang dinamis yang senantiasa menuntut kualitas, kecepatan dan kemudahan dalam perekonomian.

Untuk itu, investasi pada infrastruktur menjadi tahapan pertama yang fundamental disamping investasi pada sumberdaya manusia. Infrastruktur, baik jalan tol, jalan nasional, airport, pelabuhan, semuanya harus cepat diselesaikan agar Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain.

Jalan tol yang dibangun akan menjadi tulang punggung pengembangan wilayah. Keberadaan tol akan mendukung mobilitas barang dan jasa yang terintegrasi satu sama lain dengan dengan kegiatan pelabuhan, airport, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata dan kawasan industri. Apabila semuanya terkoneksi, jalan tol akan menekan tingkat kemahalan biaya transportasi untuk berbagai produk unggulan Indonesia

“Alhamdulillah, telah selesai tol dari Ngawi hingga Wilangan dan tahun depan saya harapkan bisa lebih maju lagi. Selain itu untuk lebaran juga sudah bisa kita nikmati. Jakarta-Ngawi yang biasa ditempuh 24 jam menjadi lebih singkat yakni 10 jam,” jelas Presiden Jokowi dalam sambutan peresmian Tol Ngawi-Wilangan di Gerbang Tol Madiun, Kamis (29/3/2018).

Turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan Direktur Utama PT. Jasa Marga Desi Arryani.

Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk fokus pada penyelesaian pembangunan jalan tol dari Jakarta – Pasuruan yang ditargetkan tersambung pada tahun 2018 dan pada akhir 2019 hingga Banyuwangi.

Dalam acara peresmian, Presiden Jokowi, Menteri Basuki dan Menteri Sri Mulyani mencoba ruas tol tersebut menggunakan truk gandar dua. Secara simbolik, truk angkutan logistik merupakan penerima manfaat utama kehadiran jalan tol.

Dalam rangka mendukung efisiensi biaya angkutan logistik, Pemerintah melakukan harmonisasi tarif tol dengan prinsip menjaga kepercayaan investor dan menghormati kontrak. Harmonisasi tarif dilakukan melalui perpanjangan masa konsesi dan pemberian insentif perpajakan. Selain itu dilakukan penyederhanaan golongan kendaraan dari semula lima golongan menjadi tiga golongan.

“Ada 39 ruas tol yang tarif per km diatas Rp 1.000. Kita evaluasi dan memang bisa diturunkan dengan kompensasi perpanjangan masa konsesinya. Tiga diantaranya yakni tol Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan Kertosono-Mojokerto selain konsesi juga mendapat insentif pajak,” jelas Menteri Basuki.

Kementerian PUPR juga melakukan penyederhanaan golongan kendaraan di jalan tol. Golongan II dan III akan digabung menjadi golongan II dan golongan IV dan V digabung menjadi golongan III. Dampak rasionalisasi akan terjadi penurunan tarif per km pada golongan kendaraan II dan III hingga 35%.

*Tarif Tol Ngawi-Wilangan*

Menteri Basuki mengatakan tarif tol Ngawi-Wilangan merupakan tarif yang sudah diterapkan harmonisasi. Besaran tarif awal per km diperkirakan sebesar Rp 1.200, menjadi lebih kecil menjadi Rp 1.000 per km untuk kendaraan golongan I. Pemberlakuan tarif tol Ngawi-Wilangan menunggu Keputusan Menteri PUPR yang akan keluar dalam waktu dekat.

Penyederhanaan golongan kendaraan menjadi tiga golongan, berdampak pada penurunan tarif untuk truk. Misalnya truk golongan V semula diperkirakan membayar sekitar Rp 172.500 menjadi Rp 96.000.

Ruas tol Ngawi-Wilangan yang diresmikan merupakan Seksi I, II dan III sepanjang 49,5 km sebagai bagian dari Tol Ngawi-Kertosono dengan total 87 km dengan investor PT. Ngawi Kertosono Jaya (PT. NKJ). Ruas Tol Ngawi – Wilangan dibangun oleh PT NKJ meliputi Seksi I Klitik – SS Madiun (20 Km), Seksi II SS Madiun – SS Caruban (8,45 Km) dan SS Caruban – Nganjuk (Wilangan) (21,06 Km).

Sisanya untuk Seksi IV Wilangan – Kertosono sepanjang 37,5 Km dibangun oleh Pemerintah sebagai bagian dari VGF (Viability Gap Funding). Besaran VGF sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk pembangunan Seksi IV adalah Rp 3,1 triliun. Progres ruas Wilangan – Kertosono saat ini sudah 61% dan ditargetkan bisa beroperasi akhir 2018.

Setelah selesai dibangun seluruh ruas akan dioperasikan oleh PT NKJ. Biaya investasi keseluruhan yang dikeluarkan PT. NKJ sebesar Rp 9,73 triliun yang berasal dari modal pemegang saham 30% dan pinjaman perbankan dan lembaga keuangan sebesar 70%. Pemegang saham yakni PT. Jasa Marga (60%) dan PT. Waskita Toll Road (40%).

Turut hadir Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Hery Trisaputra Zuna, Sekretaris BPJT Darda Daraba, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Sugiyartanto, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Herry Marzuki, Kepala BBPJN VIII Ketut Dharmawahana, Kepala BBWS Bengawan Solo Charisal A. Manu, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (***)

Kementerian PUPR Tangani Longsor di Puncak Pass

Kementerian PUPR Tangani Longsor di Puncak Pass

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pasca terjadinya hujan dengan intensitas tinggi pada Kawasan Puncak Pass sejak beberapa hari terakhir, Kementerian PUPR menginformasikan bahwa telah terjadi longsor pada Km 20+650, Rabu malam (28/3/2018). Selanjutnya untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengendara, serta untuk pemeriksaan intensif oleh Tim Kementerian PUPR, Kepolisian Resor Bogor telah menutup lalu lintas kedua arah di jalan tersebut.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, Ditjen Bina Marga Atyanto Busono mengatakan BBPJN VI bersama Pusat Litbang Jalan, Balitbang, tengah melakukan pemeriksaan keamanan badan jalan untuk dapat dipastikan aman kembali dilintasi. Lama penutupan jalan masih menunggu hasil pemeriksaan dan penanganan tebing yang longsor.

Longsoran tanah terjadi sepanjang 40 meter dan mengakibatkan bronjong yang tengah dikerjakan pemasangannya oleh BBPJN VI juga runtuh. Pemasangan bronjong merupakan penanganan darurat pasca longsoran yang sebelumnya juga terjadi di lokasi tersebut. Untuk penangan permanen akan dilakukan dengan menggunakan konstruksi tiang pancang.

Alat-alat berat yang sudah berada di lokasi saat ini tengah bekerja menangani longsoran. Selain itu juga akan didatangkan alat bore pile untuk digunakan dalam pemasangan tiang pancang pada tebing longsoran.

Selain di lokasi KM 20+650, Kementerian PUPR melalui BBPJN VI saat ini juga tengah menyelesaikan penanganan di beberapa lokasi yang mengalami longsor pada awal Februari 2018 silam.

Untuk sementara waktu, Kepolisian Resor Bogor mengarahkan bagi kendaraan yang akan menuju Cianjur dipersilakan menggunakan jalur alternatif Jonggol atau Sukabumi. Masyarakat diminta senantiasa berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan saat melalui kawasan Puncak Pass, terutama pada titik-titik yang rentan longsoran. (***)

Kawasan Wisata Labuan Bajo Mendapat Dukungan Infrastruktur Kementerian PUPR

Kawasan Wisata Labuan Bajo Mendapat Dukungan Infrastruktur Kementerian PUPR

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Labuan Bajo merupakan salah satu Kawasan Starategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dikenal memiliki banyak destinasi wisata yang indah dengan ikon utama yakni Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap semakin baiknya fasilitas di Labuan Bajo bisa mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan.

“Labuan Bajo yang ada di Pulau Flores ini, merupakan gerbang bagi wisatawan yang ingin meneruskan wisatanya ke Pulau Komodo atau Rinca, untuk melihat habitat asli komodo,” jelas Menteri Basuki.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam tiga tahun (2016-2018) secara bertahap membangun fasilitas air bersih, sanitasi, drainase, dan penataan kawasan dengan nilai anggaran total Rp 81,9 miliar. Selain itu juga ditingkatkan akses jalan lingkar utara Pulau Flores dan pengaman oantai labuan bajo.

Pengembangan Labuan Bajo difokuskan pada tiga daerah penyangga Labuan Bajo yakni di Kampung Ujung, Kampung Tengah, Kampung Air, dan Kampung Cempa yang bertujuan meningkatkan lama tinggal para wisatawan.

Infrastruktur yang dibangun berupa pekerjaan saluran, pekerjaan U-Ditch jalan lingkungan, pekerjaan rigid pavement jalan lingkungan, pekerjaan jembatan 44 meter, pembuatan dermaga apung sebanyak 2 unit, serta ruang terbuka 1.560 m2 dengan anggaran Rp 43,9 miliar.

Untuk memenuhi kebutuhan air, dibangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis dengan anggaran Rp 6,2 miliar. Diantaranya berupa pemasangan pipa transmisi HDPE 200 mm sepanjang 1.782 m, reservoir 200 m3, jaringan pipa distribusi 3.636 m, pembangunan reservoir kapasitas 50 m3 di Pulau Rica-Rica, serta pembangunan reservoir dengan kapasitas 50 m3 di Pulau Komodo.

Sanitasi juga dibenahi dengan dibangunnya instalasi pengolahan air limbah kawasan yang digunakan oleh 532 sambungan rumah di Kampung Air dan Kampung Tengah dengan anggaran tahun 2017 sebesar RP 10,8 miliar.

Di Kampung Tengah dan Kampung Air juga dilakukan kegiatan penataan dan suvervisi Kawasan Wisata Komodo dengan pembangunan gerbang , sculpture komodo, bangunan ticketing, shalter pengunjung, toilet pengunjung, dan signage yang telah selesai dikerjakan tahun 2017 dengan anggaran 3,4 miliar.

Untuk pengaman pantai tersebut memiliki panjang satu kilometer terdiri dari 650 meter di Kampung Tengah dan 350 meter di Kampung Ujung.

Sementara untuk meningkatkan konektivitas, pada tahun 2017 telah dilakukan pembangunan jalan Labuan Bajo-Boleng-Terang-Kendidi yang panjangnya mencapai 24,50 kilometer, dan jalan akses menuju Bandara Komodo sejauh 8,20 km. (***)

Kemenkop dan UKM Dorong Pembentukan PPKD di Daerah

Kemenkop dan UKM Dorong Pembentukan PPKD di Daerah

GORONTALO, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) di setiap provinsi di Indonesia. Kementerian pun intens menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan stakeholders daerah dalam rangka mendukung percepatan pembentukan PPKD.

“Pendirian PPKD memang membutuhkan waktu, sehingga tidak mungkin dengan sekali pertemuan dapat segera berdiri,” kata Asdep Pembiayaan Non bank dan Perpajakan, Kemenkop dan UKM, Suprapto dalam rapat koordinasi di Provinsi Gorontalo, Rabu (28/3/2018).

Rakor dibuka oleh Asisten I Setda Prov. Gorontalo, dengan dihadiri Ketua Komisi II DPRD Gorontalo, Kepala Bappeda Gorontalo,
Direktur Utama PT Jamkrida Babel Erlan Hadi Susanto, Direktur Utama Perum Jamkrindo Syariah Kadar Wisnuwarman, dan dinas terkait lainnya.

“Berkaitan dengan hal itu maka Kementerian Koperasi dan UKM tidak berhenti untuk mendorong pembentukan PPKD tidak terkecuali bagi Provinsi Gorontalo,” tandasnya.

Anis selaku Asisten I Setda Gorontalo mengungkapkan apresiasi atas pembentukan PPKD di Provinsi Gorontalo guna mendukung pengembangan UMKM di daerah. UMKM di Gorontalo menghadapi kendalan akses permodalan. Dengan adanya PPKD ini diharapkan kendala
tersebut dapat teratasi.

“Kiranya PPKD di Gorontalo dapat segera terbentuk untuk membantu menanggulangi akses permodalan tersebut dan beroperasi dengan baik sehingga PPKD di Gorontalo tidak hanya menjadi target institusi semata melainkan dapat memajukan UMKM dan mendongkrak perekonomian di Prov. Gorontalo,” ujar Anis.

Dirut PT Jamkrida Babel, Erlan Hadi Susanto menjelaskan bahwa pendirian PPKD diperlukan untuk mempermudah koperasi dan UMKM yang tidak memiliki agunanan, atau yang agunannya kurang untuk mengakses sumber pembiayaan dari perbankan.

“Hal ini dikarenakan PPKD dapat memberikan jaminan kepada bank, sebab PPKD juga dapat menjadi mitra bagi bank sebagai debitur,” terangnya.
Selanjutnya sebagai wadah bagi PPKD yang ada diseluruh Indonesia terbentuklah ASIPPINDO (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia)

“Saat ini sudah terbentuk 18 (delapan belas) PT. Jamkrida di Indonesia dan telah tergabung menjadi anggota ASIPPINDO. PPKD di Gorontalo diharapkan dapat segera terbentuk sehingga dapat bergabung dengan ASSIPPINDO untuk turut mendorong penjaminan bersama," tutur Kadar. (Agus)

Kemenkop dan UKM Dukung Indonesian Fashion Week 2018

Kemenkop dan UKM Dukung Indonesian Fashion Week 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM mengapresiasi dan mendukung gelaran Indonesian Fashion Week 2018 yang kali ini mengusung tema Cultural Identity dengan menampilkan aneka fesyen bercorak Danau Toba, etnik Borobudur, dan keindahan Labuan Bajo. "Dengan mengangkat tema kekayaan budaya dan keanekaragaman hayati yang kita miliki, saya berharap para produsen fesyen nasional dan para desainer Indonesia mampu meningkatkan kualitas produknya hingga mampu berdaya saing", kata Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram dalam sambutannya pada acara pembukaan Indonesia Fashion Week (IFW) 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu (28/3).

Di acara yang dihadiri pula Wantimpres Agum Gumelar, perwakilan kementerian dan lembaga negara, Presiden IFW Poppy Dharsono, serta para Duta Besar negara sahabat, Agus pun mengajak seluruh masyarakat untuk membeli dan memiliki produk fesyen buatan negeri sendiri. "Saya juga berharap agar para desainer yang juga UKM Indonesia melakukan sertifikasi produk yang dihasilkan agar memiliki daya saing untuk bisa masuk ke kancah persaingan global", tandas Agus.

Agus juga meminta para desainer dan UKM produk fesyen nasional bisa belajar tentang kualitas produk dari negara lain seperti Italia yang sangat terkenal dengan brand fesyen sepatu. "Ajang IFW 2018 ini harus dijadikan sebagai ajang pertukaran produk dengan negara lain dan sekaligus memperkenalkan keanekaragaman produk fesyen Nusantara. Kita bisa saling belajar dan bertukar pikiran di ajang seperti ini", kata Agus.

Agus pun berharap ajang IFW mampu mencetak transaksi yang signifikan di ajang bergengsi seperti ini. "Karena ukuran sukses tidaknya ajang seperti ini adalah dari nilai transaksi yang tercipta. Kami sangat mendukung gelaran seperti ini karena kita pun memiliki program unggulan dalam memajukan fesyen di Tanah Air. Kita memiliki gedung Smesco Indonesia yang merupakan miniatur produk UKM Indonesia, yang salah satunya adalah Rumah Desain", kata Agus lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawa Ningsih menyatakan bahwa dengan tema Cultural Identity sama saja dengan mengangkat fesyen batik dan tenun yang merupakan ciri khas fesyen asal Indonesia yang memiliki nilai cita rasa tinggi. "Fesyen khas Indonesia juga sudah memberikan sumbangan besar bagi devisa negara, PDB, hingga penyerapan tenaga kerja", kata Gati.

Saat ini, lanjut Gati, sumbangan fesyen nasional terhadap kinerja ekspor mencapai sebesar US$13,29 miliar. "Kami juga mendorong para desainer nasional mampu memanfaatkan marketplace sebagai bagian penting dalam pemasaran produk. Hingga pada 2020 mendatang Indonesia mampu menjadi kiblat dunia busana Muslim", kata Gati.

Sedangkan Deputi Pemasaran Badan Kreatif Nasional Joshua Simanjuntak menjelaskan, industri kreatif fesyen memang merupakan sektor unggulan yang terus berkembang setiap tahunnya. "Kita harus memakai produk fesyen ciptaan bangsa sendiri, agar produk fesyen kita mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri", pungkas Joshua. (Agus]

LPDB-KUMKM Mulai Salurkan Dana Bergulir dengan Pola Baru

LPDB-KUMKM Mulai Salurkan Dana Bergulir dengan Pola Baru

SURABAYA, JURNAL IBUKOTA: Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB- KUMKM) mulai menyalurkan dana bergulir dengan pola baru yang melibatkan lembaga penjaminan (Jamkrindo dan Jamkrida) sebagai pihak yang pertama menganalisa kelayakan proposal.

"Ini adalah jawaban dari berbagai pertanyaan selama ini, bagaimana sebenarnya paradigma baru yang dibangun dimana
kami membangun kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi didukung dinas kab/kota, Jamkrindo dan Jamkrida," ujar Dirut LPDB-KUMKM, Braman Setyo, dalam Rakor Pengalihan Dana Bergulir Serta Sosialisasi dan Bimtek Program Inklusif LPDB -KUMKM tahun 2018, di Surabaya, Selasa (27/3).

Dalam kesempatan itu, Braman Setyo menyerahkan secara simbolis dana bergulir kepada dua mitra dengan total pinjaman sebesar Rp13,5 M.

“Ini menjawab ada sorotan masyarakat bahwa kita lamban dalam menyalurkan. Saya kira kita tidak lamban, kita lagi proses semuanya ini. Regulasi yang kita bangun sekarang adalah bentuk penyederhanaan dari persyaratan yang lalu,” tegas Braman.

Acara itu juga dihadiri Dirut Bank Jatim, Suroso, Kadinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, Maspurnomo Hadi, Sekretaris Deputi Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM, Halomoan Tamba, Direksi LPDB KUMKM dan 300 peserta dari dinas koperasi dan UKM Selindo, 45 koperasi dari 5 kota di Jatim.

Braman Setyo menegaskan, penyaluran dana bergulir kepada dua mitra itu menjadi awal dimulainya akselerasi/percepatan pencapaian penyaluran 2018, dimana ditargetkan sebesar Rp 1,2 triliun.

"Kami optimis pada semester I 2018, sudah bisa tersalurkan 50 persen dari target, bahkan mungkin sampai akhir tahun bisa melebihi target karena banyaknya permintaan masuk," ujarnya.

Meski banyak permintaan, namun LPDB KUMKM tidak akan gegabah menyalurkan dana itu, hanya untuk sekedar mencapai target.

"Yang lebih penting adalah kolaborasi sistem yang dibangun bersama ini harus ditaati," tegasnya.

Braman juga menargetkan agar penyaluran dana LPDB KUMKM ini bisa merata di seluruh Indonesia.

"Selama ini 70 persen dana tersalur berkutat di Jawa. Karena itu perlu ada pemerataan dengan harapan dana yang berasal dari APBN ini bisa dinikmati semua wilayah, dan tetap harus diingat dana ini bukanlah charity atau bansos, karena ini dana dari pajak rakyat dan harus dikembalikan ke negara," tegasnya.

Libatkan Dinas

Kadinas Koperasi dan UKM Jatim Maspurnomo Hadi menyambut baik pola baru yang diterapkan dalam penyaluran dana bergulir ini.

"Saya mohon semua penyaluran sekarang harus diketahui dinas provinsi. Jadi kita tahu siapa penerimanya alamatnya dimana dan seterusnya. Kalau dulu, kami ndak tahu data koperasi penerima dana bergulir. Ujug-ujug (tiba-tiba) saja, kami dipanggil kejaksaan, " kata Maspurnomo.

Ia memaparkan Jatim termasuk terbanyak jumlah koperasinya, dimana dari
31.680 koperasi di Jatim, ada 4.505 koperasi atau 15 persennya yang hidup segan mati tak mau.

"Adalah tugas kami untuk membina koperasi sakit, maka itu semua harus mematuhi kolaborasi sistem yang sudah terbentuk ini agar jangan ada masalah di kemudian hari," katanya.

"Kami bersama Bank Jatim, Jamkrida melakukan terus melakukan monitoring pinjaman yang diberikan," lanjutnya.

Kualitas Proposal Rendah

Sementara itu Direktur Keuangan LPDB KUMKM, Ahmad Nizar mengatakan, tingginya permintaan dana bergulir ke LPDB-KUMKM selama ini ternyata belum diikuti dengan kualitas proposal yang memadai.

"Tingginya permintaan itu terwujud pada banyaknya proposal masuk misalnya pada 2017 ada 1.107 proposal yang masuk. Namun setelah disaring tahap pertama tinggal 759 proposal, tahap kedua menurun menjadi 121 proposal, tahap ketiga jadi 24 dan dari 24 itu hanya 4 proposal yang dikomitekan," jelasnya.

Lalu pada 2018 sampai Februari ada 40 proposal yang masuk, dan hanya 1 yang lolos, selebihnya 39 proposal dikembalikan untuk diperbaiki.

"Karena itu kami melihat pentingnya dilakukan sosialisasi dan program inklusif ini agar mereka bisa memenuhi persyaratan proposal yang layak," pungkasnya.(Agus)