Kementerian PUPR Revitalisasi TPA Regional Sarbagita Suwung untuk Tingkatkan Pelayanan

Kementerian PUPR Revitalisasi TPA Regional Sarbagita Suwung untuk Tingkatkan Pelayanan

DENPASAR, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merevitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang melayani sampah yang berasal dari area Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan umur layanan TPA tersebut, pembangunan ruang terbuka hijau pada lahan yang sudah penuh serta mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Dari 32,4 hektare luas lahan TPA Sarbagita Suwung yang direvitalisasi, terbagi 22 hektare berupa dilakukan penutupan dan penataan area TPA yang telah penuh sampah dengan dibuat terasering, ditangkap gas methan yang ada, dialirkan lindinya dan dilakukan penghijauan menjadi ruang terbuka hijau, pembangunan 2 cell sanitary landfill baru seluas 5 hektare dan pematangan lahan seluas 5 hektare untuk lokasi PLTSa.

Pembangunan 2 cell baru dengan teknologi sanitary landfill akan memperpanjang masa layanan TPA Sarbagita Suwung hingga tahun 2024. Metoda sanitary landfill membutuhkan disiplin yang tinggi dari pengelolanya.

Menteri Basuki menyatakan bahwa sampah yang diproses nantinya juga bisa menjadi sumber energi listrik dengan akan dibangunnya PLTSa.

“TPA Regional Sarbagita rata-rata saat ini daya tampungnya sudah hampir penuh. Revitalisasi sebagai peningkatan kapasitas tampung dan perbaikan infrastruktur pengolahan sampah agar kualitas lingkungan menjadi lebih baik,” ujar Menteri Basuki.

Sementara untuk pembangunan PLTSa dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi yang dibutuhkan mencapai USD 240 juta dengan potensi kapasitas listrik 15-20 MW. Pembangunan PLTSa mengacu pada Peraturan Presiden No. 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan keberadaan PLTSa nantinya akan sangat mendukung pengurangan sampah di TPA Suwung sehingga masa layanannya akan menjadi lebih panjang dan meningkatkan kualitas lingkungan. "Sekitar 1.300-1.500 ton perhari itu bisa langsung habis diolah menjadi energi listrik sebesar 20 Megawatt. Residu tetap ada meski sedikit, tidak sampai 10%. Disediakan lahan sekitar 1,5 hektar untuk menampung residu tersebut," kata Danis saat meninjau TPA Suwung di Bali, Selasa (20/8/2019).

Revitalisasi ini termasuk pembangunan instalasi pengelolaan air limbahnya, sehingga lindi tersebut tidak mencemari lingkungan sekitar termasuk ke laut. Disamping itu pengelolaan sampah yang baik di TPA Sarbagita Suwung juga penting bagi citra pariwisata Indonesia mengingat lokasinya dekat dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang menjadi salah satu bandara tersibuk di ASEAN.

Masa pelaksanaan pekerjaan dilakukan selama tiga tahun yakni 2017-2019 dengan anggaran Rp 250 miliar. Pekerjaan dilakukan oleh kontraktor PT. Waskita Karya dan PT. Arkonin (Kerjasama Operasi/KSO) dengan progres konstruksi sudah sebesar 94 % dan ditargetkan rampung akhir November 2019.

Danis mengatakan dalam pengelolaan sampah terdapat tiga upaya yang perlu dilakukan dari hulu hingga hilir. Pertama, berkaitan dengan meningkatkan kesadaran perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Kedua lewat upaya sirkular ekonomi, yaitu bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilahan sampah yang dapat didaur ulang sehingga dapat memberikan pemasukan secara ekonomi sekaligus mengurangi sekitar 30 persen sampah yang masuk ke TPA.

“Terakhir melalui pendekatan teknologi, misalnya dengan pembangunan PLTSa untuk pengurangan sampah dengan mengubahnya menjadi energi," ujarnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya Dodi Krispratmadi, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Haryo Bekti Martoyoedo dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

Advertisements

LPDB Dorong Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk Memanfaatkan Dana Bergulir dengan Pola Jemput Bola

LPDB Dorong Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk Memanfaatkan Dana Bergulir dengan Pola Jemput Bola

LAMPUNG, JURNAL IBUKOTA: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mengoptimalkan penyaluran di daerah-daerah yang minim penyerapan dana bergulir. Di antaranya dengan mengadakan acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir LPDB-KUMKM di Bandar Lampung (19/8/19).

Dalam kata sambutannya, Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo mengatakan jika sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, LPDB-KUMKM telah menyalurkan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp9,3 triliun kepada 3.005 mitra di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019 ini, LPDB-KUMKM ditargetkan menyalurkan Rp1,5 triliun dana bergulir kepada 7.500 Mitra. Target penyaluran tersebut terdiri dari Rp 975 milyar untuk pola konvensional (65%), dan Rp 525 milyar untuk pola syariah (35%).

Menurut Braman Setyo, Lampung menjadi agenda sosialisasi karena daya serap dana bergulir LPDB masih tergolong kecil. Akumulasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM (September 2008 – Desember 2018) di Provinsi Lampung hanya sebesar Rp169 milyar dengan pola konvensional dan Syariah.

"Padahal tarif layanan bunga LPDB-KUMKM sangat murah hanya 4,5% sampai 7% saja. Jadi akan sangat disayangkan jika Lampung tidak mengoptimalkan penyaluran dana yang ditawarkan oleh LPDB", kata Braman Setyo.

Guna memudahkan penyaluran dana yang diberikan, Braman Setyo juga mengatakan jika LPDB telah melakukan kebijakan jemput bola dalam penyaluran dana yang diberikan. Calon mitra tidak perlu datang ke Jakarta. LPDB-KUMKM telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM di tingkat provinsi seluruh Indonesia termasuk Provinsi Lampung.

"Calon mitra tidak perlu ke Jakarta dan dapat langsung mengirimkan proposal ke LPDB-KUMKM maupun melalui jasa pengiriman, atau melalui Lembaga Penjamin Kredit. Mereka cukup menelpon call center di 1500 856 guna menanyakan status proposal, persyaratan lain, posisi proposal dan sebagainya", kata Braman Setyo.

Menurut Braman Setyo kembali, jika persyaratan terpenuhi, waktu pencairan dana juga dipercepat. Hanya memerlukan waktu sekitar 21 hari kerja.

Hingga saat ini, LPDB-KUMKM telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga penjamin, seperti Jamkrindo, Jamkrida, Askrindo, juga bersinergi dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM selindo, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Bergulir di Indonesia.

*LPDB-KUMKM Perlu Menjadi Badan Pembiayaan Indonesia*

Sementara itu, Mohamad Sukri mengatakan bahwa Dekopin telah melakukan MoU dengan LPDB-KUMKM. Dalam MoU tersebut LPDB-KUMKM dapat memanfaatkan kantor-kantor Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) seluruh Indonesia. Lembaga Perkoperasian Nasional dari Dekopin juga dapat dimaksimalkan demi kebijakan jemput bola dalam penyaluran dana bergulir yang diberikan oleh LPDB-KUMKM.

Di samping itu Dekopin juga telah meminta kedudukan LPDB-KUMKM ditingkatkan menjadi badan otonomi langsung di bawah Presiden. Badan ini, ia usulkan bernama Badan Pembiayaan Indonesia (BPI).

"Ada dua alasan perlunya berdiri Badan Pembiayaan Indonesia (BPI) sebagai sebuah badan pengembangan lebih lanjut dari LPDB-KUMKM. Pertama, agar pembiayaan untuk Koperasi dan UKM semakin dapat disentuh. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan perbankan masih rendah. Dengan hadirnya BPI, masalah itu dapat difasilitasi. Kedua, Skema pembiayaan yang dilakukan Perbankan belum tentu seperti yang diminta masyarakat. Seperti misalnya skema pembiayaan untuk UKM penjual pecel misalnya. Di sini BPI akan mengisi semua skema yang luput atau bukan menjadi _core bisnis_ perbankan", kata Mohamad Sukri.

Dengan semua itu, Mohamad Sukri berharap agar kontribusi Koperasi dan UKM bagi negara nantinya dapat ditingkatkan.
(Agus)

Pertumbuhan UMKM Tekan Angka Kemiskinan

Pertumbuhan UMKM Tekan Angka Kemiskinan

BANDAR LAMPUNG, JURNAL IBUKOTA: Keberpihakan pada UMKM harus lebih besar lagi di masa mendatang. Kontribusi UMKM bagi perekonomian bangsa sangat besar dan berperan menurunkan angka kemiskinan.

"Bicara tentang UMKM adalah bicara tentang nyawa bangsa. UMKM, rohnya untuk mencapai ‘Indonesia Emas’ kelak," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan, Minggu (18/8).

Hal itu disampaikan Rully saat membuka Sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Lampung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Paguyuban Pasundan dalam Rangka Mendukung Ekspor di Lampung. Dalam sinergi tersebut dilakukan berbagai pelatihan bagi pelaku UMKM dan pemberian pembiayaan lewat LPDB-KUMKM kepada pelaku UMKM.

Ia mengemukakan kontribusi UMKM bagi perekonomian bangsa sangat besar. Jumlah pelaku UMKM adalah 99,7 persen, dengan sumbangan PDB mencapai 60,34 persen. Adapun kontribusi total tenaga kerja 97 persen. Sedangkan kontribusi ekspor masih 14,17 persen.

Di sisi lain, Rully mengatakan UMKM masih menghadapi banyak masalah mulai permodalan, pemasaran dan lainnya.

"Saya mendapat kiriman WA setiap hari dari pelaku UMKM yang mengeluhkan berbagai permasalahan yang dihadapi," katanya.
Ia mengungkapkan sangat banyak pelaku UMKM terjerat oleh rentenir. "Kita sedih, usaha yang dikerjakan dari pagi sampai malam akhirnya disetor ke rentenir," kata Rully.

Karena itu, ia mendukung kegiatan sinergi program dengan daerah dilaksanakan. Hal itu untuk mendorong kegiatan pengembangan UMKM di daerah segera terealisasi.

Ia menegaskan keberpihakan pada UMKM harus lebih ditingkatkan lagi. Salah satunya, fakta perbankan hanya mampu menyediakan pembiayaan sebesar 19 persen bagi UMKM. Itu artinya hanya 12 persen saja UMKM yang mampu mengakses perbankan. Selebihnya mereka mengakses pembiayaan dari modal sendiri, meminjam dari rentenir dan lainnya.

Rully mengemukakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir hanya di kisaran lima persen. Padahal, jika kontribusi UMKM meningkat, pertumbuhan ekonomi nasional akan terdongkrak.

Ia menjelaskan simulasi jika omzet UKM meningkat 30 persen akan menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen.

"Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya omzet UMKM juga menurunkan angka kemiskinan dan gini rasio. Kemiskinan dapat menurun ke titik terendah," tegas Rully.

Ia mengemukakan pembinaan UMKM dilakukan 18 K/L. Namun diharapkan ada sinergi dan koordinasi antara semua unsur K/L dan pemda. Tidak cukup, bahkan perlu melibatkan pemangku kepentingan lain, swasta, BUMN, organisasi kemasyarakatan, kampus.

*Kerja sama Paguyuban Pasundan*

Dalam acara tersebut sekaligus dilakukan MoU dengan Paguyuban Pasundan untuk membantu pengembangan UMKM di Lampung. Paguyuban telah membina 1.400 kelompok yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kami siap membantu UMKM di Lampung untuk berbagi pengalaman dan agar dapat tumbuh bersama dengan pelaku usaha lainnya," kata Ketua Paguyuban Pasundan Prof. Dr. Didi Turmudzi.

Didi mengatakan Paguyuban Pasundan merupakan organisasi yang dibentuk untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan. Didirikan tahun 1913, organisasi ini bersifat terbuka yang anggotanya bukan berdasarkan darah Sunda tapi kultural. Setiap orang yang pernah mengenyam pendidikan di Jawa Barat dapat menjadi anggota Paguyuban Pasundan.

Hadir pada acara tersebut Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria br. Simanungkalit, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Isron Fadtricar.

Pada saat yang sama persetujuan pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi Baitul Qira’at Baburrayan – Aceh sebesar Rp 10 miliar dan kepada Koperasi Bina Masyarakat Utama – Lampung sebesar Rp 5 miliar.
(Agus)

Caption:

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan memberikan sambutan sekaligus membuka Sinergi Kementerian Koperasi dan UKM Dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Paguyuban Pasundan Dalam Mendukung Ekspor di Lampung, Minggu(18/8/2019). Hadir dalam acara ini PJ Sekeretaris Daerah Provinsi Lampung Ir. Fahrizal Darminto MA, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria br. Simanungkalit, Deputi Bidang Pembiaayan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Isron Fadtricar.

Preservasi Ruas Jalan Ajibarang-Banjarnegara Gunakan Aspal Karet

Preservasi Ruas Jalan Ajibarang-Banjarnegara Gunakan Aspal Karet

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai penggunaan aspal karet untuk penanganan jalan nasional di seluruh Indonesia. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo saat bersilaturahmi dengan Para Petani Karet Se-Provinsi Sumatra Selatan, di Kabupaten Musi Banyuasin pada bulan Maret 2019.

Kementerian PUPR menargetkan pada tahun 2019 panjang efektif jalan nasional 65,56 Km menggunakan campuran aspal karet sebanyak 2.542 ton, di mana dengan asumsi penggunaan karet 7% terhadap aspal maka jumlah karet yang terserap sebanyak 177,95 ton.

“Aspal karet memiliki tingkat perkerasan lebih baik, tidak mudah meninggalkan jejak roda pada saat aspal basah, dan daya tahan lebih tinggi dibanding aspal biasa,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Penggunaan aspal karet salah satunya pada pengerjaan preservasi jalan nasional Lintas Tengah Jawa pada ruas Ajibarang-Banyumas-Klampok-Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sepanjang 4,8 km dari total yang ditangani 63,03 km.

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan peningkatan kualitas jalan Lintas Tengah Jawa yang meliputi pemeliharaan rutin jalan (20,64 km), pemeliharaan rutin kondisi (25,12 km), rehabilitasi mayor (10,87 km), rekonstruksi jalan (0,9 km), pekerjaan holding (10,87 km), dan pemeliharaan jembatan (597,7 km).

“Pada pekerjaan preservasi paket ini dilakukan rehabilitasi mayor sepanjang 10,5 km yang meliputi perbaikan eksisting, penambalan jalan berlubang, dan pengaspalan jalan 2 lapis. Ada 6 ruas yang dikerjakan, dua diantaranya menggunakan pelapisan aspal karet sepanjang 4,8 km. Yakni ruas Sokaraja-Kaliori sepanjang 2,9 km full aspal karet seluruhnya dan Patikraja-Rawalo sepanjang 1 km dari total panjang 1,9 km, sisanya aspal modified,” kata Kepala BBPJN VII Akhmad Cahyadi.

Kelebihan campuran aspal karet alam yakni meningkatkan kualitas perkerasan aspal dalam hal usia layanan dan ketahanan terhadap alur. Penggunaan aspal karet untuk pengaspalan jalan sudah dilakukan Kementerian PUPR di beberapa lokasi jalan nasional, salah satunya di ruas Ciawi-Sukabumi dan Jalan bts Karawang-Cikampek.

Selain menggunakan aspal karet pada pekerjaan rehabilitasi mayor, BBPJN VII melalui Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Jawa Tengah melakukan peningkatan kualitas jalan pada ruas Purwokerto-Patikraja dengan mengganti jalan aspal menjadi beton rigid.

Seluruh pengerjaan konstruksi preservasi jalan ini dilakukan oleh kontraktor PT Satria Buana Pamula Sakti dengan biaya APBN tahun 2019 sebesar Rp 49,7 miliar. Masa pelaksanaan 343 hari kalender sejak kontrak 23 Januari dan ditargetkan selesai 31 Desember 2019. Saat ini progres seluruh pekerjaan mencapai 57,3% atau lebih cepat dari rencana sebesar 53%.

“Penanganan Jalur Lintas Tengah Jawa untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pengendara karena penghubung antara jalur Lintas Selatan dengan Tol Trans Jawa, dan juga jalur Pantai Utara (Pantura),” ujar Akhmad Cahyadi.

Selain preservasi jalan, peningkatan kualitas jalan juga dilakukan dengan pembenahan dan pembuatan drainase baru sepanjang 3,6 km. Untuk pembangunan drainase dengan konstruksi baru berada di ruas Purwokerto-Patikraja (350 meter), sedangkan konstruksi beton di Jalan Veteran (250 meter) dan beberapa spot di ruas Purwokerto-Patikraja-Rawalo-Sukoraja-Kaliori sepanjang 3 km.

“Pembangunan drainase jalan yang terhubung dengan sistem drainase lingkungan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan sehingga memperpanjang usia layanan jalan,” tuturnya.

Sebagian ruas yang tengah dikerjakan telah dilengkapi lampu penerangan menggunakan solar cell, khususnya pada ruas yang melintasi wilayah kota/kabupaten dan titik-titik yang rawan kecelakaan.

Selanjutnya pada tahun 2020, peningkatan ruas yang belum ditangani akan dilanjutkan diantaranya melakukan pelebaran untuk jalan dengan lebar kurang dari 7 meter (4,5-5,5 meter) sepanjang 21,7 km, diantaranya di ruas Bts. Kabupaten Banyumas-Klampok (7 km), Klampok-Bts. Kota Banjarnegara (12,8 km), dan ruas Bts. Kota Banjarnegara-Bts. Kabupaten Wonosobo (1,9 km).

Kemudian juga diusulkan pelebaran jalan pada paket Ajibarang sepanjang 1,8 km yakni ruas Buntu-Banyumas (800 meter) dan Banyumas-Bts. Kabupaten Banjarnegara (1 km). (*)

Kementerian PUPR Bangun Jaringan Irigasi Utama Bahuga D.I Komering 6.853 Ha Senilai Rp 590,23 Miliar

Kementerian PUPR Bangun Jaringan Irigasi Utama Bahuga D.I Komering 6.853 Ha Senilai Rp 590,23 Miliar

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam periode tahun 2015 – 2018, telah membangun 865.393 Ha jaringan irigasi dari target 1 juta Ha jaringan irigasi baru. Pada akhir tahun 2019 ditargetkan tambahan 139.410 Ha jaringan irigasi sehingga total jaringan irigasi terbangun dari 2015 – 2019 seluas 1.004.803 Ha.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan salah satu program yang targetnya akan tercapai selain pemeliharaan jalan nasional, pembangunan jalan baru, jalan tol, waduk, kota baru, pelatihan konstruksi dan sertifikasi konstruksi. "Pembangunan bendungan, embung, jaringan irigasi baru dan rehabilitasi jaringan irigasi eksisting bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Salah satu jaringan irigasi yang dikembangkan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Ditjen Sumber Daya Air, berada di Propinsi Sumatera Selatan dan sebagian Lampung (potensial), melalui pembangunan Proyek Irigasi Komering dengan potensi mengairi lahan seluas 124.000 Ha. Luas irigasi terbagi di Provinsi Sumsel seluas 74.000 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Propinsi Lampung seluas 50.000 Ha terletak di Kabupaten Way Kanan dan Tulang Bawang.

Pada tahun 2016-2019, Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi Utama Bahuga D.I Komering bagian hilir di Kabupaten OKU Timur dengan luas 6.853 Ha. Pekerjaan dibagi menjadi 2 Paket yakni Paket I seluas 3.741 Ha dan Paket II seluas 3.112 Ha.

Lingkup pekerjaan di Paket I antara lain pembangunan saluran sekunder 15,05 Km dan Sub Sekunder 14,17 Km. Konstruksi dilakukan oleh PT. Wijaya Karya dan PT. Tri Bhakti dengan anggaran Rp 288 miliar dan progress fisiknya sudah mencapai 94,7 persen. Pada Paket II dikerjakan pembangunan saluran sekunder 14,21 Km dan saluran sub sekunder 30,17 Km. Konstruksi dilakukan oleh PT. Adhi Karya dan PT. Punggur dengan anggaran Rp 301 miliar dan progres konstruksi mencapai 90%.

Pada setiap paket juga dibangun bangunan pelengkap seperti bangunan bagi, sadap, ukur, pelimpah dan penguras, jembatan desa, gorong-gorong, bangunan terjun dan bangunan akhir. “Pembangunan Daerah Irigasi Komering dilakukan bertahap dengan mengembangkan sub daerah irigasinya sejak tahun 1990. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan standar hidup petani melalui peningkatan areal tanaman dan produksi pertanian,” kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII, Ditjen Sumber Daya Air, Birendrajana.

Sumber daya air yang dimanfaatkan berasal dari Danau Ranau yang merupakan danau alam dengan kapasitas sebesar 254 juta m3. Tantangan yang dihadapi dalam pengaturan irigasi adalah pada musim kemarau debit air sungai komering yang masuk ke saluran irigasi sangat kecil. Sementara pada musim hujan elevasi sungai komering naik mengakibatkan debit air sungai komering yang masuk ke saluran relatif cukup besar dan membawa cukup banyak kandungan lumpur yang mengendap di saluran.(*)

LPDB-KUMKM Permudah Akses Pembiayaan

LPDB-KUMKM Permudah Akses Pembiayaan

BANDAR LAMPUNG, JURNAL IBUKOTA: Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM terus melakukan perbaikan secara internal agar dapat memberikan layanan lebih baik. Segala kendala dihilangkan dan mempermudah KUMKM untuk mengakses pembiayaan melalui LPDB.

"Saat ini LPDB sedang melakukan revitalisasi. Kesulitan-kesulitan mengajukan pinjaman di masa lalu dihilangkan. Kita punya komitmen memperbaiki diri," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan dalam "Sosialisasi dan Bimtek Dana Bergulir" yang digelar LPDB-KUMKM, Senin (19/8/19) di Bandar Lampung.

Perbaikan yang dilakukan, antara lain menyangkut prosedur pengajuan pinjaman dari sebelumnya durasi waktu yang tidak jelas, sekarang maksimal 21 hari.

Untuk menjangkau pelaku KUMKM yang tersebar di daerah, LPDB menjalin kerja sama dengan Dekopin wilayah, Dinas Koperasi dan UKM, BPR, lembaga penjaminan pinjaman, BPD dan lainnya. Ini untuk mengatasi keterbatasan tidak adanya institusi LPDB di daerah.

Rully menegaskan visi ke depan adalah memberi kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku KUMKM. Hal itu mengingat permodalan merupakan salah satu masalah yang kerap dihadapi KUMKM.

Di satu sisi, penyaluran kredit perbankan ke KUMKM terbatas, baru 19 persen dari total kredit perbankan.

Jumlah itu sama dengan 12 persen dari total pelaku UMKM.

"Perbankan tidak bisa disalahkan karena mereka harus bankable. Karena itu, pemerintah menyediakan skema pembiayaan murah untuk menjangkau pelaku KUMKM yang lebih luas," katanya.

Rully menambahkan penyaluran dana bergulir lewat koperasi sangat penting. Koperasi selanjutnya akan menyalurkan pembiayaan tersebut ke anggotanya dengan bunga pinjaman yang terjangkau. Karena itu, ia mengharapkan Dekopin wilayah mempersiapkan koperasi di daerah yang benar-benar sehat.

"Tidak bisa lagi seperti di masa lalu, koperasi yang hanya ingin mencari bantuan atau mencari fasilitas.

Koperasi yang mendapat pembiayaan dari LPDB harus koperasi yang sehat," tegas Rully.

Paradigma Baru

Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto mengatakan pihaknya melakukan berbagai pembenahan layanan. Ada paradigma baru dalam memberikan layanan, yakni bersifat inklusif dan berbasis teknologi. Inklusif adalah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjangkau pelaku KUMKM seluas-luasnya. Berbasis teknologi artinya membuat akses layanan berbasis teknologi dengan sistem Fintech.

Krisdianto menegaskan dalam SOP baru, pengajuan pinjaman LPDB tidak ada "biaya lain-lain", bahkan penunjukan notaris diserahkan kepada calon debitur.

"Sehingga tidak ada lagi istilah biaya notaris kemahalan. Pelaku usaha sendiri yang menunjuk notaris dan menyepakati biayanya," katanya.

Bahkan, dalam Permenkop baru yang akan diterbitkan rencananya pengajuan kredit bisa tanpa badan hukum. Hal ini untuk mempermudah para usaha mikro dan kecil mengakses pinjaman.

Terkait koperasi, ia menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menyalurkan pembiayaan ke koperasi namun persyaratan tetap harus dipenuhi.

Diakuinya pengajuan dari koperasi kadang tertolak karena syarat seperti melakukan Rapat Anggota Tahunan secara rutin tidak diterpenuhi.

LPDB-KUMKM menyalurkan dana bergulir kepada pelaku kelompok usaha produktif yang terbagi atas: kelompok Nawa Cita, yakni sektor pertanian, perikanan dan perkebunan dengan tingkat bunga 4,5 persen efektif.

Kelompok sektor riil dengan bunga 5 persen, kelompok simpan pinjam dengan bunga 7 persen dan kelompok syariah dengan bagi hasil 60:40.

Pada 2018, LPDB-KUMKM menyalurkan dana bergulir Rp1,2 triliun. Pada 2019, target penyaluran Rp 1,5 triliun, dengan perincian Rp 525 miliar (syariah) dan Rp 975 miliar (konvensional). (Agus)

Caption:

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir-KUMKM di Lampung. Senin(19/08/2019). Hadir dalam acara ini Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdiyanto, Direktur Umum Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, dan Sekretaris Jendral Dewan Koperasi Indonesia Muhammad Sukri.

Pelatihan Ekspor, Peluang yang Harus Dimanfaatkan Pelaku UKM

Nasrun: Pelatihan Ekspor, Peluang yang Harus Dimanfaatkan Pelaku UKM

BANDAR LAMPUNG, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM mengharapkan pelaku UKM memanfaatkan pelatihan ekspor sebagai peluang meningkatkan kompetensinya. Pelatihan menjadi langkah awal pelaku UKM menjajaki kemampuan ekspor.

Pelatihan ekspor menjadi salah satu jenis pelatihan yang banyak dilakukan Kemenkop dan UKM. Banyak pelaku UKM berkeinginan melakukan ekspor namun tidak memiliki informasi yang cukup.

"Pelatihan ini peluang yang harus dimanfaatkan pelaku UKM. Ini sebagai salah bentuk membangun jejaring," kata Asisten Deputi Kewirausahaan pada Deputi Pengawasan Kemenkop UKM, Nasrun Siagian, Minggu (18/8/2019) saat berbicara pada pelatihan ekspor di Bandar Lampung. Pelatihan diikuti oleh para pelalu UKM berpotensi ekspor.

Dalam pelatihan diberikan materi bisnis ekspor, sertifikasi untuk ekspor, penetapan harga jual ekspor, sistem pembayaran ekspor, membuat dokumen ekspor dan mencari peluang pasar ekspor.

Nasrun menegaskan materi-materi pelatihan yang disajikan sangat penting memberikan pemahaman bagi pelaku UKM yang berpotensi ekspor. Diharapkan juga mendorong keberanian pelaku UKM mulai menjajaki pasar luar negeri.

Menurutnya, selesai pelatihan yang berlangsung empat hari, akan membangun forum diskusi di antara peserta untuk berbagi informasi.

Nasrun mengatakan Kemenkop dan UKM mendorong secara serius peningkatan ekspor produk UKM. Hal ini meningkatkan peran UKM sebagai penopang ekonomi nasional dan meningkatkan peran UKM dalam ekspor nasional.

Rudi Cahyadi dari Trading House Berkah Rumah Dagang Indonesia sebagai salah satu nara sumber dalam pelatihan tersebut mengatakan kendala utama UKM untuk ekspor adalah minimnya informasi yang mereka ketahui. Itu membuat pelaku UKM tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui segala hal teknis terkait ekspor.

Ia menjelaskan negara tujuan ekspor menetapkan standardisasi yang ketat terhadap produk yang akan masuk ke negaranya.

"Untuk pasar Eropa, memberlakukan sertifikasi organik, sertifikat vegan dan free trade certificate. Ini harus diinformasikan karena banyak UKM belum mengetahuinya," kata Rudi.

Menurutnya, pelaku UKM jika sudah memenuhi semua kriteria, pada tahap awal dapat melakukan ekspor lewat trading house. Lembaga trading house akan mencarikan promosi dan pasar ekspor.

Dikatakan ada sejumlah syarat untuk memenuhi kriteria ekspor, yakni packaging (kemasan), harga, merek, lisensi, manajerial, pemasaran, skala.

"Sangat penting diperhatikan kemampuan ekspor berkelanjutan. Kita tidak ingin, sekali melakukan ekspor, selanjutnya berhenti karena tidak mampu memenuhi permintaan," tegas Rudi

Caption:

Asisten Deputi Kewirausahaan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Nasrun Siagian saat memberikan arahan dalam acara Pelatihan Kewirausahaan bagi Pendamping KUMKM di Bandar Lampung (18/8/2019).

Menteri PU (1983-1988) Suyono Sosrodarsono Dimakamkan di TMP Kalibata

Menteri PU (1983-1988) Suyono Sosrodarsono Dimakamkan di TMP Kalibata

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pemakaman Menteri Pekerjaan Umum (1983-1988) DR.(H.C.) Ir. Suyono Sosrodarsono atau dikenal dengan sapaan Pak Yono dilaksanakan secara kenegaraan dengan upacara militer berjalan khidmat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.30 WIB. Menteri Suyono, penerima Bintang Mahaputera Utama dan Mahaputera Adipradana, meninggal dunia dalam usia 93 tahun, pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019 Pukul 15.30 di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta.

“Segenap pimpinan dan pegawai Kementerian PUPR menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang berjasa besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang dibacakan oleh Inspektur Upacara Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi dalam sambutan pelepasan jenazah almarhum.

Sebelumnya jenazah disemayamkan di kediaman dan kemudian dibawa ke Masjid As Salam di Kantor Kementerian PUPR untuk disholatkan ba’da solat zuhur. Kemudian dilaksanakan upacara penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada negara dalam hal ini diwakili Kementerian PUPR. Dari pihak keluarga diwakili oleh Rachmat Saleh dan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti.

Turut hadir dalam acara pemakaman antara lain Ibu Suyono Sosrodarsono, Menteri PU periode tahun 2004-2014 Djoko Kirmanto, para senior, pejabat tinggi madya dan pratama dan staf Kementerian PUPR.

“Pak Yono merupakan teladan bagi para insinyur muda Indonesia karena dalam melaksanakan tugasnya dikenal sebagai pekerja keras, disiplin, sederhana dan lebih suka terjun ke lapangan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Djoko Kirmanto mengatakan kesannya terhadap sosok almarhum Suyono Sosrodarsono sangat melekat di hatinya. “Saya sangat mengenang Beliau sebagai pribadi luar biasa. Pak Yono, buat saya adalah pemimpin, bapak, dan guru saya. Sewaktu saya jadi menteri, kalau ada yang tidak berkenan, beliau dengan santun memberi tahu. Setiap Menteri sesudah beliau juga dikasih tahu. Termasuk sekarang Pak Basuki, beliau juga banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan tidak menggurui. Itulah hebatnya beliau, sudah pintar, walau sepuh tetap tidak menggurui,” kenang Djoko Kirmanto.

Suyono Sosrodarsono selain sebagai pimpinan, bapak dan guru juga seorang teman. Sehingga para staf merasa nyaman dan tidak sungkan untuk bertanya. “Biasanya kalau sama atasan itu segan. Bahkan waktu saya masih CPNS di Sulawesi Selatan, Pak Yono datang ke saya. Saya merasa diperhatikan, ternyata beliau itu memang kenal siapa saja, bukan saja untuk saya. Itulah Pak Yono memang luar biasa, dia pekerja keras, jujur dan teladan,” kenang Djoko Kirmanto.

Dirjen Hari Suprayogi mengatakan bahwa salah seorang lulusan Jurusan Teknik Pengairan Universitas Brawijaya yang digagas Pak Yono adalah dirinya. “Semangat beliau akan kami teruskan. Perhatian beliau bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat besar. Beliau selalu mengusahakan hadir apabila kami mengundang sebagai narasumber dalam berbagai acara seminar dan diskusi bahkan meski beliau sudah dalam kondisi sakit,” kata Hari Suprayogi.

Prof. DR. Danang Parikesit, M.Tech, peneliti dan dosen Universitas Gajah Mada (UGM), yang kini merupakan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengatakan sosok Pak Yono, juga sangat peduli terhadap pendidikan. Beliau merupakan editor beberapa buku, seperti : Hidrologi Untuk Pengairan, Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi, Pengukuran Topografi dan Teknik Pemetaan. “Ini karya beliau yang dikenang oleh kami di lingkungan akademik dan para mahasiswa terutama di generasi 1980-1990an,” kata Danang.

Rachmat Saleh, sebagai menantu Pak Yono, menceritakan bahwa beliau adalah orang yang tegak dan lurus. Selalu mengajarkan kejujuran dan integritas. “Beliau paling tidak suka keluarga membawa-bawa nama beliau, harus berusaha sendiri, cari kerja sendiri,” ujarnya.

Beliau juga terlibat dalam kegiatan pengajaran di berbagai perguruan tinggi termasuk menjadi narasumber di Kementerian PUPR. “Alhamdulillah sampai akhir hayat, pikirannya masih kuat tidak pikun,” ungkapnya. (*)

Rully: Pengelolaan PLUT KUMKM Jangan Birokratis

Rully: Pengelolaan PLUT KUMKM Jangan Birokratis

BANDAR LAMPUNG, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM perlu lebih dioptimalkan. Pengelolaan PLUT tidak bisa hanya bersifat rutinitas dan birokratis, harus disertai inovasi dan kreasi dengan memanfaatkan segala potensi yang ada.

"Mengelola PLUT KUMKM tidak bisa parsial, hanya sekadar rutinitas. Ini yang ingin kita benahi, agar PLUT menjadi jangkar bagi KUMKM," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan usai berkunjung ke PLUT KUMKM Lampung, Minggu (18/8/19).

Ia mengakui pemanfaatan PLUT KUMKM di sejumlah daerah belum optimal, meski di beberapa daerah lain cukup berhasil seperti di Yogyakarta, Solok, Aceh, Sukabumi. Karena itu, Kemenkop UKM dinilai perlu menerapkan standar pengelolaan PLUT KUMKM di seluruh daerah. Dengan demikian, tingkat keberhasilan PLUT KUMKM di setiap daerah terukur.

Rully juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemda, pelaku usaha, swasta, kampus agar turut terlibat mengoptimalkan peran PLUT. Sinergi dari potensi semua pemangku kepentingan tersebut akan menjadi kekuatan pemberdayaan UMKM melalui PLUT.

Ia mengatakan pada Senin, (19/8) Kemenkop UKM mengadakan rembuk nasional PLUT KUMKM. Dalam acara tersebut, Kementerian melakukan evaluasi sekaligus mencari masukan terhadap pengelolaan PLUT ke depan.

Saat ini, jumlah PLUT mencapai 60 unit yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten/kota. PLUT KUMKM memiliki lima fungsi layanan, yakni kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, pemasaran.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PLUT KUMKM Lampung Siti Raodah Yuilianti mengatakan binaan yang menjadi mitranya ada 216 UMKM dan 116 koperasi.

Ia mengatakan pihaknya melalui konsultan pendamping aktif melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM. Sistemnya pembinaan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, konsultan mendatangi para pelaku usaha sedangkan secara tidak langsung, para pelaku UMKM yang membutuhkan informasi mendatangi gedung PLUT.

"Pelaku UMKM banyak terbantu dengan kehadiran PLUT. Kami membantu mereka yang kesulitan perijinan, mengurus hak merek, membantu pemasaran secara online dan offline. Banyak pelaku usaha mikro keci yang produknya masuk ke usaha ritel," kata Siti.

Untuk meningkatkan layanan, pihaknya juga melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku UKM. Menjalin kerja sama dengan swasta, seperti Telkomsel dan Gojek.

Caption:

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Isron Fadtricar mengunjungi Kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di PKOR Way Halim Bandar Lampung, Minggu. (18/08/2019).

Ribuan Warga Kota Purwakarta Antusias Ikuti Jalan Sehat dan Pesta Rakyat

Ribuan Warga Kota Purwakarta Antusias Ikuti Jalan Sehat dan Pesta Rakyat

PURWAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Lebih dari 5.000 warga Purwakarta, Bandung dan sekitarnya di Provinsi Jawa Barat antusias mengikuti rangkaian kegiatan jalan sehat persembahan BUMN Hadir untuk Negeri (BHUN) yang bertajuk “Bahagia Bersama Jasa Marga, Perum Jasa Tirta (PJT) II, Bio Farma dan Len Industri”.

Kegiatan diselenggarakan oleh empat BUMN tersebut juga dalam rangka menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI ke-74 tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun ini, Kementerian BUMN menunjuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai koordinator utama yang didukung oleh ketiga BUMN lainnya untuk menyelenggarakan rangkaian BHUN Jawa Barat. Salah satu kegiatan BHUN 2019 di Jawa Barat adalah rangkaian kegiatan Jalan Sehat yang terdiri dari Jalan Sehat, Pasar Murah, Pengobatan Gratis, Lomba Masyarakat, Panggung Hiburan dan Pesta Kuliner untuk para peserta.

Jalan Sehat BHUN di Jawa Barat dipusatkan di Kawasan Grama Tirta Jatiluhur, Purwakarta. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I Silvester Budi Agung, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, Direktur Utama PJT II U. Saefudin Noer, Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Bio Farma Disril Revolin Putra dan Direktur Utama Len Industri Zakky Gamal Yasin, yang sekaligus bersama-sama mengibarkan bendera _start_, sebagai tanda pelepasan peserta jalan sehat. Tak hanya itu, keenamnya juga turut serta berada di antara lebih dari 5.000 warga yang mengikuti jalan sehat sepanjang 3,5 km tersebut.

“Kami keluarga BUMN berterima kasih atas seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini termasuk para peserta yang bersama-sama merayakan 74 Tahun Kemerdekaan RI bersama kami, ” ujar Direktur Utama PJT II U. Saefudin Noer selaku tuan rumah acara Jalan Sehat, mewakili BUMN PIC dan Co PIC lainnya, saat menyambut para undangan dan peserta, Sabtu (18/8).

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika turut menyemangati para peserta di garis _start_. “Semangat untuk para peserta yang akan mengikuti jalan sehat pagi hari ini, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Itulah yang diharapkan kita semua, termasuk Pemerintah Indonesia, untuk mewujudkan SDM unggul,” timpal Anne.

Selain Jalan Sehat 3,5 km, BHUN di Provinsi Jawa Barat hari ini juga diramaikan dengan rangkaian kegiatan lainnya. Di antaranya adalah panggung hiburan yang menghadirkan artis nasional seperti Fitri Carlina dan Budi Cilok serta dilengkapi dengan sejumlah _doorprize_ menarik, mulai dari barang-barang elektronik hingga sepeda motor. Masyarakat juga dapat menikmati kuliner gratis dan terlibat langsung dalam aneka lomba, seperti panjat pinang, dan sebagainya.

Selain itu, juga dilaksanakan simbolis 1.000 paket dari total 4.000 paket pada kegiatan pasar murah yang dihadiri oleh warga setempat yang dapat membeli paket sembako dengan cukup membayar Rp. 25.000 dari harga paket sebenarnya Rp. 100.000. Acara juga semakin lengkap dengan kegiatan vaksinasi gratis yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta.

Di tempat yang berbeda, sebanyak 300 orang warga setempat juga terlibat dalam kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) Pembersihan Eceng Gondok di Desa Ciririt Kawasan Jatiluhur.

Dengan sinergi BUMN, di bawah koordinasi Jasa Marga sebagai PIC dan Bio Farma, PJT II serta Len Industri sebagai CO-PIC, kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri yang memasuki tahun kelima ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bukti nyata kehadiran BUMN dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia yang juga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan negara. (Agus)