Menteri Basuki : Pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai Selesai Tepat Waktu

Menteri Basuki : Pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai Selesai Tepat Waktu

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus bekerja untuk menyelesaikan pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai, Kota Denpasar, Bali. Berfungsinya underpass akan mengurai simpul kemacetan akibat pertemuan lalu lintas dari empat arah yakni dari dan menuju Bandara Ngurah Rai, Tol Bali Mandara, dan Kota Denpasar menuju kawasan wisata Nusa Dua dan sekitarnya.

Simpang Tugu Ngurah Rai juga merupakan jalur utama dari dan menuju Bandara Internasional Ngurah Rai maupun Kawasan Wisata Nusa Dua. Di samping itu pada bulan Oktober 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dengan Bank Dunia atau World Bank (WB) yang akan diselenggarakan di Bali.

“Underpass ini dibangun bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Kota Denpasar serta mendukung pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-WB) tahun 2018,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungannya meninjau lokasi pembangunan underpass hari ini, Sabtu, 23 Juni 2018.

Konferensi tingkat tinggi ini akan dihadiri pejabat pemerintah, pengambil keputusan, pemimpin usaha dan akademisi untuk membahas tren global dan bagaimana negara dapat menyesuaikan kebijakan di tengah perubahan lingkungan dunia yang dinamis agar terus mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Diperkirakan peserta pertemuan yang akan hadir 15 ribu orang sehingga diperlukan kelancaran mobilitas ke lokasi berlangsungnya acara.

Hingga 21 Juni 2018, progres fisik pekerjaan sudah 74,23% atau lebih cepat dari rencana 69,51%. Dengan progres yang lebih cepat, underpass ini ditargetkan selesai tepat waktu pada Agustus 2018, sedikit lebih cepat dari rencana semula September 2018.

Kementerian PUPR mengingatkan kembali agar kontraktor bekerja dengan mengutamakan kualitas pekerjaan, melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk kebersihan.

“Salah satu tantangan dalam pembangunan underpass tersebut adalah lokasinya yang berdekatan dengan bandara, sehingga tidak dapat menggunakan peralatan konstruksi yang terlalu tinggi karena dikhawatirkan mengganggu pesawat yang hendak terbang dan mendarat,” terang Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, I Ketut Darmawahana

Selama masa pekerjaan, dilakukan rekayasa lalu lintas dan jalur alternatif misalnya yang akan menuju Nusa Dua, Uluwatu dan Jimbaran dapat melewati Tol Bali Mandara dan untuk Tujuan Bandara Ngurah Rai dapat melewati Jalan Raya Kuta (Tuban).

Underpass akan memiliki panjang 712 meter, lebar 17 meter, dan tinggi 5,1 meter. Dari hasil studi kelayakan (FS), kehadiran underpass dapat mengurangi kemacetan hingga 50% dari kondisi semula. Kendaraan dari Nusa Dua menuju Denpasar atau sebaliknya nantinya akan melalui underpass sehingga waktu tempuh kendaraan lebih cepat.

Pembangunan telah dimulai sejak September 2017, dengan nilai Rp 168,3 miliar melalui anggaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, Ditjen Bina Marga. Konstruksi dikerjakan oleh PT. Adhi Karya-PT. Nindya Karya-PT. Wira KSO. Sementara untuk konsultan supervisi oleh PT. Wira Widyatama, PT. Aria Jasa Reksatama, dan PT. Tata Guna Patria (Joint Operation).

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Direktur Jembatan Iwan Zarkasi, dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII I Ketut Darmawahana.(*)

Advertisements

Integrasi Transaksi Tol JORR : Sistem Transaksi yang Lebih Efisien Menuju Multi Lane Free Flow

Integrasi Transaksi Tol JORR : Sistem Transaksi yang Lebih Efisien Menuju Multi Lane Free Flow

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus meningkatkan sosialisasi kebijakan integrasi transaksi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR).

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan sosialisasi kepada masyarakat diperlukan karena saat ini integrasi tol JORR ditangkap masyarakat sebagai kenaikan tarif tol, padahal esensi kebijakan adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem transaksi tol. Ditambahkannya integrasi transaksi tol merupakan langkah menuju Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa berhenti yang ditargetkan berlaku disemua ruas tol pada tahun 2019.

“Integrasi pada intinya adalah untuk peningkatan layanan melalui penyederhanaan sistem transaksi dengan tarif tunggal. Saat ini transaksi dilakukan 2-3 kali dikarenakan pembangunan JORR dilakukan secara bertahap dan operator/BUJT juga berbeda. Namun kondisi per hari ini, tol JORR sudah tersambung seluruhnya. Dengan integrasi, sistem transaksi tol menjadi sistem terbuka dimana pengguna hanya satu kali membayar tol,” kata Arie Setiadi baru-baru ini.

Arie Setiadi juga menekankan kembali bahwa kebijakan integrasi transaksi tol JORR bukan untuk meningkatkan pendapatan/revenue pengelola tol atau BUJT, melainkan untuk meningkatkan pelayanan bagi para pengguna jalan bebas hambatan tersebut. Revenue yang diperoleh oleh BUJT tentunya akan dikontrol dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumaham Rakyat, serta kepada masyarakat luas sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dengan integrasi, transaksi tol dilakukan hanya satu kali dengan tarif untuk kendaraan golongan satu Rp15.000 untuk seluruh ruas tol JORR sepanjang 76,43 Km yang terdiri dari 4 ruas dengan 9 seksi.

Tol JORR terdiri dari Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dengan sistem pembayaran terintegrasi, sebanyak 61% pengguna tol JORR akan diuntungkan karena membayar tarif lebih murah dari sebelumnya. Sebanyak 61% pengguna tol itu adalah mereka yang menempuh jarak jauh atau yang biasanya melakukan lebih dari satu kali transaksi di beberapa gerbang tol. Di sisi lain, untuk pengguna tol jarak dekat akan membayar lebih mahal dari tarif sebelumnya.

“Ada 38% pengguna jalan yang akan membayar lebih mahal. Namun kita kembali melihat esensi pembangunan jalan tol adalah untuk memfasilitasi kebutuhan pergerakan jarak jauh dan angkutan logistik. Untuk lalu lintas jarak dekat akan memiliki pilihan melalui jalan arteri yang kualitasnya juga akan kita tingkatkan secara bertahap. Masyarakat tentunya akan mempertimbangkan pula secara rasional apakah besaran tarif tol yang dibayar akan memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk waktu tempuh yang lebih singkat dibandingkan dengan penggunaan jalan arteri,” jelas Arie.

Sebelumnya sesuai Surat Keputusan Menteri PUPR No. 382/KPTS/M/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Tarif, dan Sistem Pengumpulan Tol Secara Integrasi pada Jalan Tol JORR, akan diterapkan pada tanggal 20 Juni 2018 pukul 00.00 WIB. Namun penerapannya ditunda dengan maksud agar sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih intensif dan memadai.

Apabila diberlakukan integrasi maka lima gerbang tol akan dihilangkan yaitu GT Meruya Utama, GT Meruya Utama 1, GT Semper Utama, GT Rorotan, dan GT Pondok Ranji sayap arah Bintaro sehingga kemacetan di tengah ruas tol akan berkurang signifikan. Transaksi akan dilakukan pada gerbang tol masuk (on-ramp payment).

Perubahan sistem transaksi dari sistem tertutup menjadi terbuka merubah besaran tarif tol JORR. Setelah integrasi, tarif untuk kendaraan golongan 1 berupa sedan, jip, pick-up/truk kecil, dan bus sebesar Rp 15.000, kendaraan golongan 2 dan 3 tarifnya adalah sama yakni Rp 22.500, serta golongan 4 dan 5 juga membayar besaran tarif yang sama yakni Rp 30.000.

Kepala BPJT Herry TZ mengatakan besaran tarif Rp 15.000 didasarkan atas perkalian antara jarak rata-rata pengguna tol JORR 17,6 km dengan tarif rata-rata Rp 875 per km. Besaran tarif ini menurut Herry TZ masih dibawah kesanggupan membayar (willingness to pay) masyarakat yang diperoleh dari hasil kajian sebelumnya terkait investasi jalan tol.

“Integrasi tol tentunya juga akan diikuti oleh kebijakan pengendalian angkutan logistik yakni terkait dimensi dan muatan truk,” kata Herry.

*Integrasi Tol JORR Ditunggu Angkutan Logistik*

Integrasi akan mendorong angkutan logistik menggunakan jalan tol sehingga akan mengurangi beban jalan arteri. Dengan demikian jalan arteri akan senantiasa dalam kondisi mantap. Selain itu juga akan mengurangi antrian lalu lintas jalan arteri yang padat seperti pada kawasan Tanjung Priok.

Ditambahkan Direktur Human Capital & Pengembangan PT. Hutama Karya Putut Ariwibowo mengatakan angkutan logistik merasa tarif tol Akses Tanjung Priok saat ini sebesar Rp 45.000 terlalu tinggi, sehingga lebih memilih jalur arteri walaupun padat. "Adanya Integrasi ini sudah ditunggu dan diharapkan oleh para pengusaha dan pemilik kendaraan angkutan logistik karena akan menjadi lebih efisien, " tambah Putut.

Sementara itu, Corporate Secretary PT. Jasa Marga Agus Setiawan menjelaskan pengalaman sebelumnya dalam penerapan integrasi pada ruas Tol Jagorawi. Menurut Agus, saat ini waktu tempuh rata-rata pengendara dari Bogor ke Jakarta telah berkurang dari sebelumnya diatas satu jam menjadi sekitar 40-50 menit, sehingga dapat dikatakan terjadi perbaikan pelayanan. (*)

UMKM Bali Antusias Sambut Penurunan PPh Final 0,5%

UMKM Bali Antusias Sambut Penurunan PPh Final 0,5%

SANUR, JURNAL IBUKOTA: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Bali menyambut baik kebijakan pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) final UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% mulai 1 Juli 2018 yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Antusiasme mereka terlihat ketika seribuan UMKM memadati acara sosialisasi PPh Final UMKM 0,5% yang dilakukan Presiden Jokowi di Sanur, Bali, Sabtu (23/6).

Sosialisasi dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengajak para pelaku UMKM selalu taat membayar pajak. Penurunan pajak UMKM merupakan masukan dari banyak pelaku UMKM yang ditemuinya saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

"Saya minta agar dihitung berapa penurunannya. Setelah dihitung-hitung akhirnya diturunkan menjadi 0,5%. Aturannya sudah ada revisi dari PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018. Sudah saya tanda tangani dan sudah saya luncurkan kemarin (Jumat, 22/6) di Surabaya," kata Presiden.

Presiden menegaskan tujuan penurunan pajak UMKM adalah untuk meringankan biaya agar pelaku usaha UMKM bisa tumbuh. "Pelaku usaha mikro meloncat jadi usaha kecil, usaha kecil naik jadi usaha menengah dan usaha menengah naik jadi usaha besar," tegas Presiden.

Sedangkan Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa keluarnya PP 23 Tahun 2018 untuk menurunkan dan memudahkan pajak UMKM. Sebab, UMKM mendominasi perekonomian nasional, sehingga harus difasilitasi dan diberi keringanan serta kemudahan dalam hal pembayaran pajak.

"Selain itu, tujuan lainnya adalah agar masyarakat bisa berperan dalam kegiatan ekonomi formal, lebih memberikan keadilan, memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, hingga agar UMKM mampu berkontribusi terhadap perekonomian negara," papar Darmin.

Salah seorang UMKM kain tenun Bali bernama I Gusti Ayu Putri Darmayuni mengacungi jempol atas kebijakan pajak baru tersebut.

"Dengan pengurangan pajak UMKM menjadi 0,5% saja, bagi saya hal itu bisa dijadikan untuk menambah modal bagi pengembangan usaha", kata perempuan asal Denpasar pemilik toko Jegeg Tri Busana itu.

Gusti Ayu juga mengaku bahwa selama ini dirinya taat dalam membayar pajak.

"Bagi saya yang taat dalam membayar pajak, maka kebijakan penurunan pajak UMKM ini tentu saja saya menyambut dengan gembira. Selain bisa untuk menambah modal, dana itu juga bisa untuk promosi dengan mengikuti pameran-pameran," tandas Gusti Ayu seraya mengajak seluruh UMKM agar selalu taat dalam membayar pajak karena prosesnya sangat mudah dan tidak rumit.

UMKM lainnya, Ni Made Sriasih yang bergerak di usaha kerajinan perhiasan dengan brand Sari Merta juga mengaku senang dan merasa terbantu dengan adanya kebijakan penurunan pajak UMKM menjadi 0,5%.

"Jelas, kebijakan itu amat membantu saya, terlebih lagi saat ini sedang mengalami penurunan omzet. Jadi, uang yang sebelumnya untuk membayar pajak 1% akan saya gunakan untuk menambah modal produksi. Saya juga akan meningkatkan promosi untuk menarik wisatawan asing dan lokal," kata perempuan asal Gianyar, Bali itu.

Ni Made yang memulai usahanya sejak 1992 berharap agar proses pembayaran pajak UMKM semakin dimudahkan dan banyak dilakukan sosialisasi agar seluruh UMKM mengetahui proses membayar pajak dan manfaat dari pajak yang dibayarkan kepada negara.

"Saya sekarang sudah memiliki tiga orang pegawai dan satu tukang," imbuh Ni Made lagi.

Begitu juga dengan Gede Mahendra pemilik Prabu Kreasi yang bergerak di sektor usaha pakaian khas Bali. "Bagi saya yang usahanya masih kecil tentu saja penurunan pajak UMKM menjadi 0,5% saya sambut dengan gembira. Meski masih kecil bayar pajaknya, tapi sangat membantu saya," kata pria asal Tabanan Bali itu. (Agus)

Lebih dari 558 Ribu Kendaraan Telah Lintasi Gerbang Tol Cikarang Utama Arah Jakarta sampai dengan H+5 Lebaran 2018

Lebih dari 558 Ribu Kendaraan Telah Lintasi Gerbang Tol Cikarang Utama Arah Jakarta sampai dengan H+5 Lebaran 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Senior Specialist Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti mengatakan Jasa Marga telah melayani 558.182 kendaraan yang kembali ke Jakarta melintasi Gerbang Tol (GT) Cikarang Utama, sejak H+1 sampai dengan H+5 Lebaran 2018. Volume lalu lintas arus balik akumulasi ini meningkat 56% dibandingkan dengan lalu lintas harian normal akumulasi yaitu sebesar 356.992 kendaraan.

Berikut adalah detail untuk H+1 s.d. H+5 Lebaran :
– H+1 (Minggu, 17/6) sebanyak 90 ribu kendaraan, naik sebesar 27% dari lalu lintas normal sebesar 71 ribu kendaraan
– H+2 (Senin, 18/6) sebanyak 116 ribu kendaraan, naik sebesar 63% dari lalu lintas normal sebesar 71 ribu kendaraan
– H+3 (Selasa, 19/6) sebanyak 130 ribu Kendaraan, naik sebesar 82% dari lalu lintas normal sebesar 71 ribu Kendaraan.
– H+4 (Rabu, 20/06) sebanyak 124 ribu Kendaraan, naik sebesar 75% dari lalu lintas normal sebesar 71 ribu Kendaraan.
– H+5 (Kamis, 21/6) sebanyak 96 ribu kendaraan, naik sebesar 36% dari lalu lintas normal sebesar 71 ribu kendaraan.

Menurut dia, prediksi arus lalu lintas balik yang kembali ke Jakarta pada H+6 (Jumat, 22/6) adalah 105 ribu atau meningkat 47% dari lalu lintas normal sebesar 71 ribu kendaraan.

Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol yang hendak melakukan perjalanan balik untuk mengatur waktu keberangkatan guna menghindari kepadatan lalu lintas, serta memastikan kecukupan saldo uang elektronik sebelum memasuki jalan tol. Layanan top up tunai di gerbang tol hanya dilakukan dalam kondisi darurat. Selain itu, pastikan kecukupan BBM kendaraan sebelum memasuki perjalanan di jalan tol.

Untuk memonitor kondisi lalin di jalan tol yang dikelola Jasa Marga dapat mengakses kanal informasi resmi milik Jasa Marga, yaitu:
– Call Center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080
– Twitter @PTJASAMARGA (khusus informasi lalu lintas) dan @official_JSMR (untuk informasi umum lainnya).
– Instagram @official.jasamarga
– Aplikasi Mobile JMCARe.
– Website http://www.jasamarga.com. (Agus)

Banjir Bandang pada Musim Kemarau Terjang Banyuwangi, 325 Rumah Rusak

Banjir Bandang pada Musim Kemarau Terjang Banyuwangi, 325 Rumah Rusak

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan hujan deras yang turun di lereng Gunung Raung di wilayah Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sejak Kamis (21/6/2018) pukul 21.00 WIB hingga Jumat pagi.

"Hujan menyebabkan lereng longsor disertai tumbangnya pohon-pohon di hutan di lereng Gunung Raung. Material longsor dan kayu gelondongan menyumbat sungai dan aliran permukaan. Saat hujan terus berlangsung, akhirnya terjadi banjir bandang di sepanjang Sungai Badeng, Sungai Binau, dan Sungai Kumbo," katanya.

Menurut dia, banjir bandang menerjang tiga dusun yaitu Dusun Garit, Karang Asem, dan Bangunrejo di Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat (22/6/2018) pukul 08.40 WIB. Banjir juga menerjang permukiman di Kecamatan Sanggon.

Data sementara, sebanyak 328 unit rumah rusak dengan rincian 23 unit rumah rusak berat, 80 unit rumah rusak sedang dan 225 unit rumah rusak ringan. Diperkirakan jumlah kerusakan bertambah mengingat banjir bandang meninggalkan lumpur setinggi 1 meter menerjang permukiman.

"Penanganan darurat masih dilakukan aparat dari dari TNI, Polri, BPBD, Dinsos dan relawan tiba di lokasi kejadian dengan membawa peralatan lengkap, seperti perahu karet, pelampung, dan lainnya," katanya.

Sementara itu, 3 alat berat segera tiba di lokasi terdampak satu jam setelah kaji cepat lapangan. Eskavator tadi digunakan untuk mengangkat material balok kayu yang menyumbat aliran Sungai Badeng di sekitar jembatan.

BPBD setempat melaporkan banjir surut sekitar pukul 11.00 WIB. Posko tanggap darurat, dapur umum dan pos kesehatan sudah didirikan. Masyarakat yang dibantu berbagai pihak bergotong royong melakukan pembersihan lingkungan.

Pascabanjir, BPBD masih melakukan penilaian kerusakan. Menurut BPBD, banjir bandang akibat luapan Sungai Badeng telah terjadi 2 kali sepanjang tahun ini yang pertama pada 15/5/2018 dan kedua pada hari ini. Di samping itu, bencana banjir bandang tersebut disebabkan adanya longsor di kawasan lereng Gunung Raung di Kecamatan Songgon, sehingga pada saat terjadi hujan lebat material berupa balok kayu terseret/terbawa arus hingga ke hilir sungai dan menyumbat aliran sungai mengakibatkan air meluap ke pemukiman warga.

Hingga kini terdapat 30 KK atau 150 jiwa untuk sementara diungsikan di pos penampungan yang berada di Balai desa Alasmalang Kec. Singojuruh. (Agus)

Presiden Jokowi Meresmikan Tol Gempol – Pasuruan Sepanjang 20,5 Km

Presiden Jokowi Meresmikan Tol Gempol – Pasuruan Sepanjang 20,5 Km

PASURUAN, JURNAL IBUKOTA: Panjang Jalan Tol Trans Jawa yang telah selesai bertambah. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Gempol-Pasuruan (Gempas) sepanjang 20,5 km di Provinsi Jawa Timur, Jumat, 22 Juni 2018. Jalan tol yang diresmikan terdiri dari Seksi I Gempol-Rembang sepanjang 13,9 km yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 dan Seksi 2 Rembang – Pasuruan 6,6 km

"Jalan Tol dari Merak hingga Pasuruan secara umum sudah bisa dilalui meskipun ada yang masih fungsional. Tetapi kita harapkan akhir tahun 2018 sudah rampung dan beroperasi. Kemudian dilanjutkan hingga Banyuwangi, tahun 2019 insyaAllah selesai," kata Presiden Jokowi. Pada saat peresmian turut mendampingi Presiden Jokowi yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Direktur Utama PT. Jasa Marga Desi Arryani.

Tol Trans Jawa dari Merak – Banyuwangi sepanjang 1.150 Km ditargetkan tersambung tahun 2019. Untuk Merak – Pasuruan sepanjang 920 Km, saat ini 607 Km sudah operasional dan sisanya 313 Km ditargetkan rampung akhir 2018.

Salah satu yang akan selesai Desember 2018 adalah Tol Gempol-Pasuruan Seksi 3 Pasuruan-Grati (13,65 km) saat ini masih dalam konstruksi dengan progres fisik 36%.

Tersambungnya ruas-ruas tol menjadi satu sistem jaringan jalan tol akan menurunkan biaya logistik transportasi, mempersingkat waktu tempuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. "Dengan kecepatan mobilitas barang distribusi logistik, kita harapkan biayanya akan jauh lebih murah," jelas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyatakan pembangunan jalan tol harus terintegrasi dengan titik-titik pertumbuhan ekonomi baik itu kawasan industri, pelabuhan maupun kawasan wisata. "Sehingga betul-betul bermanfaat maksimal baik untuk dunia usaha, pariwisata dan industri," kata Presiden.

Kehadiran tol Gempol-Pasuruan meningkatkan kemudahan arus logistik karena Gate Tol Rembang berdekatan dengan Kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Disamping itu menjadi jalur alternatif menuju Kota Pasuruan yang selama ini dilayani oleh jalan arteri nasional.

Selain itu, dampak positif lain pembangunan jalan tol tersebut adalah para investor mulai banyak yang melirik daerah tersebut sebagai tempat pembangunan bagi perusahaan ataupun pabrik-pabrik mereka.

Pengusahaan Tol Gempol-Pasuruan dilakukan oleh PT. Jasamarga Gempol Pasuruan dengan nilai investasi Rp 4,03 triliun dengan masa konsesi 45 tahun. Tol ini tersambung dengan Tol Surabaya Waru -Gempol sepanjang 30 Km yang sudah beroperasi dan Tol Pasuruan-Probolinggo sepanjang 44 Km yang masih dalam tahap konstruksi.

Percepatan pembangunan jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan nasional merupakan langkah nyata mewujudkan Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa.

Tol Trans Jawa dibutuhkan guna meningkatkan kelancaran konektivitas di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi lebih dari 50 persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Turut hadir Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry TZ, Sekretaris BPJT Darda Daraba, Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Sugiyartanto, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Surabaya I Ketut Darmawahana, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(*)

Tahun 2018 Kementerian PUPR Alokasikan Rp 127,83 Miliar Untuk Lanjutan Pembangunan Jalan Wisata Mandeh

Tahun 2018 Kementerian PUPR Alokasikan Rp 127,83 Miliar Untuk Lanjutan Pembangunan Jalan Wisata Mandeh

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada tahun 2018 melanjutkan pembangunan jalan akses ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandeh yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jalan akses ke destinasi wisata Mandeh sepanjang 41,18 km ditargetkan rampung pada akhir tahun 2018. Pada tahun 2017, telah diselesaikan pengaspalan jalan sepanjang 16 km dengan lebar 6 meter.

“Akses jalan yang semakin baik akan menunjang pengembangan kawasan wisata Mandeh yang dikenal dengan pulau-pulaunya yang eksotis dan wisata baharinya,” jelas Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Untuk itu telah dilakukan penandatanganan dua kontrak antara Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Sumatera Barat dengan penyedia jasa di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Kamis (21/6). Kontrak pertama yakni Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Wisata Mandeh Lanjutan sepanjang 12,05 Km senilai Rp 59,9 miliar dengan kontraktor PT. Lubuk Minturum Konstruksi Persada. Waktu pelaksanaan pekerjaan 240 hari kalender dengan masa pemeliharaan oleh penyedia jasa selama satu tahun.

Kontrak kedua yakni Paket Pekerjaan Penggantian, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Jalan Akses Wisata Mandeh untuk 12 jembatan dengan total panjang 245 meter senilai Rp 12,7 miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Pilar Prima Mandiri. Pekerjaan akan diselesaikan dalam waktu 210 hari kalender dan masa pemeliharaan oleh pihak penyedia jasa selama satu tahun.

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Rahman Arief, Direktur Jembatan Iwan Zarkasi dan Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Sugiyartanto.

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan Kementerian PUPR sebagai pengguna barang/jasa dengan penyedia jasa harus kompak. “Penyedia jasa harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana. Kalau tidak performed, akan dikenakan pinalti (denda). Patut diingat bahwa masyarakat sangat kritis atas pekerjaan yang kita lakukan,” kata Dirjen Bina Marga Arie Setiadi.

Sebelumnya pada bulan 2 Mei 2018 juga telah ditandatangani kontrak Paket Pekerjaan Jalan Akses Wisata Mandeh sepanjang 13,03 Km dengan nilai kontrak Rp 55,18 miliar dengan kontraktor PT. Statika Mitrasarana. Waktu pelaksanaan pekerjaan 240 hari dan waktu pemeliharaan satu tahun.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Sumatera Barat, Syaiful Anwar menjelaskan bahwa jalan akses Wisata Mandeh menghubungkan Teluk Kabung-Sungai Pisang-Sungai Nyalo-Mandeh-Carocok-Tarusan. Pembangunan jalan mendukung destinasi wisata yang dijuluki Raja Empat-nya Sumatera tersebut telah dimulai sejak tahun 2016.

“Kami harap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Satker (Satuan Kerja) bekerja keras di lapangan, karena waktunya singkat, ditargetkan selesai akhir tahun 2018 namun pekerjaannya cukup banyak,” ucapnya. Ditambahkannya, pembangunan jalan akses tersebut akan memanfaatkan jalan eksisting yang masih berkondisi tanah. Hal ini tentunya akan memperlancar pengerjaannya karena tidak memerlukan pembebasan lahan yang biasanya memakan waktu lama.(*)

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Segmen Rembang-Pasuruan Beroperasi Penuh

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Segmen Rembang-Pasuruan Beroperasi Penuh

PASURUAN, JURNAL IBUKOTA: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi II (Rembang-Pasuruan), Jumat, 22 Juni 2018. Dalam meresmikan jalan tol sepanjang 6,6 Km ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Hery Trisaputra Zuna, dan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi Arryani.

Diresmikannya Jalan Tol Gempol-Pasuruan ini menyusul terbitnya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 389/KPTS/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang pengoperasian Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi II (Rembang-Pasuruan).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dengan diresmikannya Jalan Tol Gempol-Pasuruan, maka dari Merak hingga Pasuruan sudah terhubung dengan jalan tol.

“Pada sore hari ini, Tol Gempol-Pasuruan (Seksi II) sepanjang 6,6 Km saya nyatakan resmi dibuka,” ujar Presiden saat meresmikan.

Selain itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol, satu persatu telah diselesaikan. Menurutnya, jalan tol sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat mempercepat arus distribusi barang dan jasa.

"Dengan adanya jalan tol ini, mobilitas orang, mobilitas barang, distribusi logistik, kemudian biaya logistik akan menjadi lebih murah karena lebih cepat,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Teknik dan Operasi PT Jasamarga Gempol Pasuruan Ari Wibowo. Ia berharap dengan diresmikannya jalan tol ini dapat meningkatkan geliat ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

"Kami berharap dengan diresmikannya Jalan Tol Gempol-Pasuruan ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi di Jawa Timur, khususnya Pasuruan dan sekitarnya, dan dapat berdampak positif bagi taraf kehidupan masyarakat di Jawa Timur," harapnya.

Jalan Tol Gempol-Pasuruan dengan total panjang 34,15 Km dibagi menjadi tiga Seksi. Seksi I Paket A1 sepanjang 6,8 Km (Gempol Junction-Bangil) dan Seksi I Paket A2 sepanjang 7,1 Km (Bangil-Rembang) telah beroperasi pada tahun 2017. Selanjutnya adalah Seksi II sepanjang 6,6 Km (Rembang-Pasuruan) yang diresmikan hari ini.

Sedangkan Seksi III (Pasuruan – Grati), yang antara lain terdiri dari seksi IIIA sepanjang 4,5 Km (Pasuruan-Karang Pandan), Seksi IIIB sepanjang 6 Km (Karang Pandan-Rejoso), dan Seksi IIIC sepanjang 3,15 (Rejoso-Grati) masih dalam proses konstruksi.

Jika sudah rampung seluruhnya, jalan tol yang menghubungkan daerah Gempol dan Kota Pasuruan ini akan dilengkapi dengan empat Gerbang Tol (GT), yakni GT Bangil, GT Rembang, GT Pasuruan, dan GT Grati.

Jalan Tol Gempol-Pasuruan yang dikelola oleh anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP) ini, tergabung ke dalam Proyek Jalan Tol Trans Jawa. Jalan Tol Gempol-Pasuruan menjadi bagian dari akses penghubung antar kota utama di Jawa Timur, yakni Surabaya-Banyuwangi.

Ruas Jalan Tol Gempol-Pasuruan memiliki nilai strategis bagi kelancaran arus transportasi barang dan jasa, serta diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Sebelumnya jalan tol ini menjadi jalan tol fungsional saat pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2018 lalu. (Agus)

Guna mengurai Kepadatan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Arah Jakarta, Jasa Marga dan Kepolisian Berlakukan Contra Flow dari Km 47 Sampai dengan Km 35

Guna mengurai Kepadatan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Arah Jakarta, Jasa Marga dan Kepolisian Berlakukan Contra Flow dari Km 47 Sampai dengan Km 35

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Senior Specialist Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti mengatakan mulai pukul 16.30 WIB, (22/6/2018) Jasa Marga atas diskresi Kepolisian memberlakukan contraflow arah Jakarta mulai dari Km 47 sampai dengan Km 41.

"Upaya ini dilakukan guna mengurai kepadatan jelang rest area Km 42. Jasa Marga berkomitmen memberikan kenyamanan pengguna jalan pada arus balik Lebaran 1439 H," kata Irra.

Jasa Marga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Antisipasi perjalanan melalui informasi terkini yang dapat diakses melalui:
– Call Center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080
– Twitter @PTJASAMARGA (khusus informasi lalu lintas) dan @official_JSMR (untuk informasi umum lainnya)
– Instagram @official.jasamarga
– Aplikasi Mobile JMCARe yang dilengkapi fitur push notifications.
– Website http://www.jasamarga.com. (Agus)

Penurunan Pajak UMKM 0,5% Disambut Gembira Pelaku Usaha

Penurunan Pajak UMKM 0,5% Disambut Gembira Pelaku Usaha

SURABAYA, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah menurunkan PPh final UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% mulai 1 Juli 2018. Penurunan pajak ini disambut gembira oleh para pelaku UMKM.

Presiden RI Jokowi meluncurkan langsung penurunan PPh final UMKM 0,5% di Gedung JX International (Jatim Expo), Surabaya, Jawa Timur yang juga dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Jumat (22/6).

Penurunan pajak ini dilakukan setelah melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, pelaku UMKM dikenai PPh final sebesar 1%.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan, penurunan pajak UMKM merupakan masukan dari banyak pelaku UMKM yang ditemuinya saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

"Saya minta agar dihitung berapa penurunannya. Setelah dihitung-hitung akhirnya diturunkan menjadi 0,5%. Aturannya sudah ada revisi dari PP 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Sudah saya tanda tangani," kata Presiden.

Presiden menegaskan tujuan penurunan pajak UMKM adalah untuk meringankan biaya agar pelaku usaha UMKM tumbuh. Pelaku usaha mikro meloncat jadi usaha kecil, usaha kecil naik jadi usaha menengah dan usaha menengah naik jadi usaha besar.

Presiden juga mengingatkan para pelaku UMKM untuk mengikuti perubahan global yang terjadi sangat cepat. Dunia saat ini mengalami revolusi industri 4.0.

"Saya titip pesan UMKM menyesuaikan, jangan ketergantungan dengan penjualan langsung. Sekarang jualan online, gunakan Facebook, Instagram, video di Youtube karena memang dunia sudah berubah. Jangan hanya menunggu di toko kita, orang lain sudah jualan di internet," kata Presiden.

Presiden mengatakan dunia usaha harus memahami, mengantisipasi dan mengikuti perkembangan cara-cara berusaha yang terjadi saat ini. Jika perubahan tidak dilakukan pasti akan tertinggal.

Presiden juga mengatakan melakukan berbagai perubahan kebijakan untuk mempermudah pelaku usaha, termasuk mempersingkat perizinan usaha dan fasilitas pembiayaan, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.

Pelaku UMKM yang hadir di acara tersebut menyambut gembira kebijakan penurunan pajak. Diakui kebijakan ini sangat membantu mereka sebagai pelaku usaha.

"Alhamdulillah, saya bisa menambah modal untuk meningkatkan usaha. Kalau omzet lebih besar akan lebih semangat lagi berusaha," kata Lenny Kristiana, pemilik usaha makanan Divenka Food di Sidoarjo.

Lenny yang satu tahun terakhir rutin membayar pajak, mengatakan penurunan pajak sangat bagus terutama bagi usaha mikro. Usaha mikro yang menjalankan usaha dengan modal sendiri sangat terbantu dengan turunnya pajak yang harus dibayar.

Pemilik usaha Dapoer B’cik, Rahmi Aulia juga mengakui turunnya PPh final akan menjadi tambahan modal usaha.

"Saya pribadi sangat bersyukur ada pengurangan pajak, berguna untuk tambahan modal," kata Rahmi yang rutin bayar pajak sekitar Rp 200 ribu per bulan.

PPh final 0,5% diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

Ketentuan mengenai tenggang waktu (sunset clause) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) adalah tujuh tahun, bagi Wajib Pajak badan tertentu (Koperasi, CV, Firma) adalah empat tahun dan bagi Wajib Pajak perseroan terbatas (PT) adalah tiga tahun.

Selanjutnya Wajib Pajak UMKM baik Orang Pribadi maupun Badan yang telah melebihi sunset clause harus mengacu kembali kepada ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto atau pembayaran PPh secara normal. (Agus)