Kementerian PUPR Bangun 27 Rusun Ponpes di Jawa Barat Tahun 2018

Kementerian PUPR Bangun 27 Rusun Ponpes di Jawa Barat Tahun 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang kini menjadi fokus utama Pemerintah. Salah satunya dengan menyediakan hunian yang layak berupa Rumah Susun (Rusun) Sewa bagi santri.

Dengan adanya Rusun diharapkan mendukung Ponpes dalam menghasilkan santri yang religius, nasionalis dan berakhlakul karimah sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Santri Nasional 2018 di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu malam, 21/10/2018.

Pada tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat, Kementerian PUPR membangun 27 Rusun Pondok Pesantren (Ponpes) sebagai hunian santri selama menuntut ilmu. Diantaranya adalah Rusun di Ponpes Miftahul Huda Ciamis, Al-Hikamussalafiyah Purwakarta, Darul Arqam Garut, KHAS Kempek Cirebon, Miftahul Ulum, Miftahul Huda, Manahijul Huda dan Bina Insan Mandiri di Tasikmalaya, Al Amin di Indramayu dan Miftahul Huda di Cianjur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengingatkan agar para santri dapat menyesuaikan diri, sebab tinggal di hunian vertikal berbeda dengan rumah tapak. Salah satu kuncinya, kata Basuki, ialah sikap toleransi.

"Tinggal di Rusun akan mengubah cara hidup kita. Harus banyak empati agar tinggal di Rusun juga nyaman," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Sementara pada tahun 2017 Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 5 Rusun Ponpes di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya yang kini telah dihuni dan dimanfaatkan.

Sebanyak dua Rusun dibangun di Kabupaten Ciamis yakni di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bangunsirna dan Pondok Pesantren Darussalam. Tiga Rusun lainnya dibangun di Kabupaten Tasikmalaya yakni di Ponpes Cipasung, Ponpes Miftahul Khoer dan Ponpes Cintawana.

Kelima Rusun yang dibangun Kementerian PUPR melalui Direktorat Rumah Susun, Ditjen Penyediaan Perumahan masing-masing merupakan bangunan 3 lantai dengan tipe kamar barak sebanyak 12 unit dengan kapasitas tampung setiap Rusun 216 santri atau total bisa menampung sebanyak 1.080 orang.

Setiap kamar juga telah dilengkapi dengan tempat tidur, meja, kursi dan lemari. Selain itu fasilitas seperti air dan listrik sudah tersedia. Rusun juga telah dilengkapi prasarana sarana utilitas seperti jalan lingkungan dan drainase. Biaya pembangunan satu unit Rusun sekitar Rp 6-8 miliar dengan waktu penyelesaian sekitar 8-9 bulan.

“Dengan adanya Rusun ini diharapkan menambah semangat dan memberikan kenyamanan para santri dalam proses menimba ilmu yang kelak bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Saya berharap Rusun dapat dirawat dengan baik,” pungkas Menteri Basuki. (*)

Advertisements

Tingkatkan Konektivitas Antardesa, Kementerian PUPR Bangun 134 Jembatan Gantung Tahun 2018

Tingkatkan Konektivitas Antardesa, Kementerian PUPR Bangun 134 Jembatan Gantung Tahun 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas setiap desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga merupakan salah satu terobosan dalam meningkatkan akses penghubung antardesa sekaligus memberikan dorongan terhadap perkembangan ekonomi di pedesaan.

Pada tahun 2018, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga membangun 134 jembatan gantung dengan panjang antara 42 m – 120 m, yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Ditargetkan 50 unit jembatan gantung akan rampung bulan November 2018, sementara 84 lainnya pada bulan Desember 2018. Anggaran untuk pembangunan jembatan-jembatan gantung tersebut adalah Rp 770,5 miliar.

Pembangunan jembatan gantung merupakan salah satu implementasi Nawacita ketiga Presiden Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kehadiran jembatan gantung nantinya akan memperkuat wilayah pedesaan maupun kawasan terpencil yang dipisahkan oleh kondisi alam yang seperti sungai, lereng, bukit, ataupun jurang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kehadiran jembatan gantung sangat dibutuhkan dan disambut baik oleh masyarakat karena manfaatnya nyata. “Jembatan gantung sangat dibutuhkan dan kehadirannya disambut baik oleh masyarakat karena manfaatnya nyata. Ini untuk menggantikan yang Indiana Jones,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pembangunan jembatan gantung menggunakan perancangan desain yang matang, mulai dari pemilihan material hingga penerapan teknologi yang berkualitas. Penggunaan material jembatan gantung seperti material baja, kabel, dan baut juga menggunakan produk lokal dalam negeri yang dibuat di Indonesia. “Dapat dipastikan material yang digunakan dalam pembangunan jembatan gantung merupakan material produksi dalam negeri,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Bina Marga Sugiyartanto mengatakan, kehadiran pembangunan jembatan gantung selain bermanfaat dalam hal konektivitas, juga akan memangkas waktu tempuh masyarakat yang beraktivitas di desa-desa yang terhubung jembatan gantung.

“Nantinya, warga di suatu desa tidak perlu memutar jalan yang cukup jauh untuk menyeberang ke wilayah yang ingin dituju. Kita pahami betul kebutuhan masyarakat desa,” kata Sugiyartanto.

Sugiyartanto menambahkan, semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan jembatan gantung, semakin banyak juga stakeholder seperti Kementerian/Lembaga dan LSM yang turut serta mendukung Kementerian PUPR untuk membangun di wilayah lain yang belum terjangkau keberadaan jembatan gantung.

“Hal ini juga memberikan kemudahan akses fasilitas umum yang dibutuhkan, seperti akses menuju puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah. Kami terus tingkatkan nilai konektivitas, aksesibilitas, juga mobilitas antarwilayah,” tambahnya.

Tahun 2015, Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 10 unit jembatan gantung, tahun 2016 sebanyak 7 unit jembatan gantung, dan tahun 2017 telah dibangun 13 unit jembatan gantung yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.(*)

Puspayoga Ajak Masyarakat Belanja Alat Musik Lokal di Smesco Music Expo

Puspayoga Ajak Masyarakat Belanja Alat Musik Lokal di Smesco Music Expo

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengajak masyarakat dan para pecinta musik untuk berbelanja alat musik buatan para produsen lokal di Ajang Smesco Music Expo 2018 yang digelar di Gedung Smesco Jakarta pada 19-21 Oktober 2018.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga di Jakarta, Sabtu, mengatakan ajang Smesco Music Expo 2018 menghadirkan puluhan alat musik lokal berkualitas ekspor.

"Ini bagus dan layak untuk diapresiasi, banyak yang belum tahu kalau alat musik lokal kita kualitasnya sudah standar internasional jadi tidak kalah dengan alat musik impor," kata Puspayoga.

Mantan Wakil Gubernur Bali itu bahkan tak ragu membeli alat musik gitar merek Cetta, signature series keluaran JRX Sid.

Ia sempat memainkannya sesaat dan tampak puas dengan suara yang dihasilkan dari alat musik yang kemudian dibelinya itu.

Erick salah satu produsen alat musik lokal yang turut berpameran dalam ajang tersebut mengatakan ajang Smesco Music Expo 2018 yang melibatkan kurang lebih 35 produsen alat musik dan aksesoris lokal sangat membantu produsen lokal yang selama ini kesulitan mendapatkan akses promosi dan pemasaran.

"Acara ini sangat bagus karena mensupport produk lokal, jadi ada sarana untuk mensuport produk-produk kami karena selama ini banyak yang tidak tahu cara berpromosi, dan melalui acara ini jadi ada promosi," katanya.

Erick sendiri menampilkan berbagai produk alat musik lokal mulai dari gitar elektrik, gitar akustik, ampli gitar, perkusi, tabot, drum dan aksesoris gitar, hingga sound system.

Menurut Erick, alat musik lokal perlu didukung sebagai bagian dari upaya edukasi musik kepada masyarakat. Ia berpendapat keterjangkauan harga-harga produk alat musik akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan alat musik dengan harga yang lebih murah tapi memiliki kualitas yang setara dengan impor.

"Pasar kita selama ini lebih ke distribusi ke toko-toko kecil di daerah, jadi mulai yang menengah karena kita kan produk lokal jadi kita pasarnya menengah ke bawah dalam arti harga harus kita press murah tapi dapat kualitas kurang lebih sama impor," katanya.

Jadi menurut dia, masyarakat bisa belajar musik tanpa harus membayar mahal karena peralatan yang mahal.

Ia bersama puluhan UKM dari Bandung, Bali, Tangerang, dan Surabaya bekerja sama untuk memproduksi dan membranding produk alat musik lokal.

Erick berharap melalui Smesco Music Expo para produsen alat musik memiliki sarana dan wadah potensi yang ada di dunia permusikan Tanah Air.

Selain pameran, Smesco Music Expo 2018 di juga menggelar sejumlah kegiatan di antaranya
festival musik, kompetisi band akustik, workshop, klinik pelatihan, bintang tamu artis, lomba-lomba, festival kuliner, kompetisi bermain gitar, "lipsync battle", pojok foto, dan lain-lain.

Ajang itu juga dirangkai dengan "business audience" yaitu pertemuan bisnis antara musisi, pengusaha di bidang musik dan alat-alat musik, lembaga musik, produk-produk dan aksesoris musik, komunitas pecinta musik, maupun fasilitator para pengusaha dalam bidang musik.

Ada juga penampilan seni dari Kojek Rap Betawi, Stereowall, Privatenumber, dan Foursecound. Kegiatan lainnya, program CSR dalam bentuk penggalangan dana kemanusiaan bagi korban tsunami dan gempa Donggala-Palu, Sulawesi Tengah.

Acara yang digagas oleh Komunitas Bangga Jakarta (BaJak), Komunitas IBP (Indonesian Bass Player), dan didukung oleh komunitas-komunitas musik di Jabodetabek. Dana yang terkumpul akan disalurkan melalui Yayasan Peduli Anak Indonesia (PENA).

Bahkan, beberapa stand juga mengadakan workshop misalnya cara melukis batik pada alat musik gitar, yaitu oleh G & G Guitars dari Yogyakarta.

Tema workshop lainnya mengenai manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen SDM, juga masalah perpajakan, hak kekayaan intelektual (HaKI), hingga sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR).

Untuk meramaikan event ini, LLP-KUKM mengundang musisi, grup band, sekolah menengah, komunitas musik, kampus-kampus, dan sekolah. (Agus)

PLBN Skouw Jadi Pusat Ekonomi Baru

PLBN Skouw Jadi Pusat Ekonomi Baru

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian PUPR telah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw. Kawasan perbatasan Skouw kini menjadi pusat ekonomi baru dan destinasi wisata. Pengembangan kawasan perbatasan Skouw terus dilanjutkan yang mencakup pembangunan rumah ibadah serta pasar perbatasan dengan total 305 kios.

Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Jembatan Holtekamp sepanjang 1.328 meter dengan bentang 732 meter yang menghubungkan Kota Jayapura dan Distrik Muara Tami. Jembatan ini akan mempersingkat perjalanan menuju perbatasan Papua Nugini serta menjadi ikon baru Kota Jayapura dan daya tarik bagi para wisatawan.

Saksikan cerita perjalanan di Jayapura selengkapnya di *Journey – Metro TV pada Minggu, 21 Oktober 2018 pukul 16.05 WIB*.
(*)

Proses Rehab dan Rekon Rumah Warga dan Fasilitas Publik Pasca Gempa NTB Terus Berjalan

Proses Rehab dan Rekon Rumah Warga dan Fasilitas Publik Pasca Gempa NTB Terus Berjalan

LOMBOK, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan fasilitas publik serta rumah masyarakat di sejumlah daerah terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bantuan pemerintah untuk masyarakat membangun rumahnya yang hancur akibat gempa sudah banyak yang disalurkan dan ratusan rumah sudah dalam proses pembangunan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam laporannya saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah daerah terdampak gempa di Lombok, menyatakan, saat ini telah terbentuk 563 kelompok masyarakat (pokmas) yang dibentuk di tingkat kecamatan dan tersebar pada 7 kabupaten/kota di NTB. kelompok masyarakat (Pokmas) .

Pembentukan Pokmas merupakan bagian dari pelibatan masyarakat untuk menjamin akuntabilitas bahwa penerima bantuan tepat sasaran, yaitu korban bencana yang rumahnya rusak berat. Masyarakat secara gotong royong atau yang dikenal dengan metode Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas) akan membangun rumah dengan teknologi rumah tahan gempa
didampingi tim beranggotakan sembilan orang terdiri dari Tim Balitbang PUPR, TNI/Polri, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik.

"Untuk progres pembangunan rumah yang tengah dibangun di NTB, yakni sebanyak 99 RISHA, 14 Rumah Instan Kayu (RIKA), dan 97 Rumah Instan Konvensional (RIKO). Selain itu Kementerian PUPR juga membangun 43 unit percontohan dengan konstruksi RISHA, 20 unit diantaranya sudah selesai dan 23 unit sedang dikerjakan," kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyatakan, rumah tahan gempa yang dibangun masyarakat tidak harus menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), namun bisa teknologi lainnya. "Risha itu salah satu metode yang sudah teruji tahan gempanya, tetapi kalau masyarakat menghendaki RIKA atau rumah konvensional silakan, tetap akan didampingi oleh tim Kementerian PUPR yang terlatih," ujar Menteri Basuki.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Pemerintah telah menyederhanakan format pencairan dana perbaikan rumah dari 17 formulir menjadi 1 formulir saja. Sedangkan untuk dukungan percepatan pembangunan Risha, telah dibuka workshop panel Risha untuk memproduksi panel beton dalam skala besar di 5 tempat yang dilakukan BUMN Karya dan UMKM.

Dari lima workshop panel Risha tersebut, tiga di antaranya merupakan dukungan dari BUMN Karya oleh PT. Waskita Karya di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, PT. Wijaya Karya di Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat, dan PT. Hutama Karya di Kabupaten Lombok Barat. Dua workshop lainnya merupakan produksi UMKM yakni aplikator Purwoko di Kabupaten Lombok Barat dan aplikator Iskandar di Kabupaten Lombok Timur.

"Kita gerakkan BUMN dan UMKM untuk percepatan. Target produksi panel Risha untuk 8 unit rumah per harinya. Satu rumah itu sekitar 138 panel, sehingga satu hari bisa produksi sekitar 800 panel. Itu baru PT. Waskita, belum di PT. WIKA. UMKM juga kita gerakkan dengan harga jual yang sama dengan BUMN," ujar Menteri Basuki.

Ketua Pokmas Bersatu di Kelurahan Bertais Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, Lalu Mandraguna mengatakan ketersediaan material dalam rekonstruksi dan rehabilitasi sudah tercukupi. "Kemarin sempat terkendala karena keterbatasan cetakan panelnya, tetapi sekarang sudah tercukupi. Targetnya 1 bulan ini kita sudah harus tuntas semuanya sebanyak 11 Risha di lokasi Bertais ini," ujarnya.

Selanjutnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR sedang menyelesaikan rekonstruksi 587 fasilitas publik yang terdiri dari 420 fasilitas pendidikan, 140 rumah ibadah, 25 fasilitas kesehatan, dan 2 pasar. Sedangkan sebanyak 50 fasilitas publik yang dikerjakan Kementerian PUPR dilaporkan telah selesai dibangun.

Fasilitas publik yang telah selesai dibangun dan dimanfaatkan kembali diberikan label sertifikat bahwa bangunan tersebut telah layak dan aman digunakan. Bangunan yang telah mendapatkan label aman tersebut diantaranya adalah RSUD Kota Mataram dan SMPN 6 Mataram yang telah ditinjau langsung oleh Menteri Basuki.

Dalam kunjungan ke Mataram beberapa waktu yang lalu, Menteri Basuki turut didampingi oleh Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Ketua Harian Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana PUPR A. Gani Ghazaly, Kepala Puslitbang Perumahan dan Permukiman Arief Sabaruddin, Direktur Bina Penataan Bangunan Iwan Suprijanto, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Didit Achdiat, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, Kepala BWS Nusa Tenggara I Asdin Julaidy, dan Kepala BPJN IX Mataram Budiamin.(*)

Bintang Puspayoga Buka Pelatihan Koperasi dan UKM Di Perbatasan Kaltara

Bintang Puspayoga Buka Pelatihan Koperasi dan UKM Di Perbatasan Kaltara

NUNUKAN, JURNAL IBUKOTA: Anggota OASE (Organisasi Aksi Solidaritas Era) Kabinet Kerja, Bintang Puspayoga melakukan kunjungan kerja ke Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (18/10/2018). Kunjungan ini dalam rangka meresmikan pembukaan Program Kampung Sejahtera yang merupakan sinergi program antara OASE dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Ikut dalam kunker tersebut, Ketua Dekranasda Kaltara Rita Ratina Irianto, Asdep Pengembangan Peran Serta Masyarakat Kemenkop dan UKM Haryanto, Asdep Organisasi Badan Hukum Koperasi Retno Endang Prihantini, Asdep Permodalan Luhur Pradjarto, dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan KUMKM Kaltara Hartono. Tiba di Krayan Bintang Puspayoga bersama rombongan disambut dengan tarian adat.

Selanjutnya rombongan langsung menuju gedung BPU Krayan untuk memulai pembukaan kegiatan Sinergitas Kemenkop dan UKM dengan OASE yang melibatkan 130 peserta dari pelaku koperasi dan UKM, dinas yang membidangi KUKM, maupun Camat, Kapolsek, Koramil, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat.

Program Kampung Sejahtera sejalan dengan Nawa Cita ke-3 Presiden Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program ini sebelumnya sudah dibuka di Desa Kohod Kabupaten Tangerang, Banten tahun 2017 dan Desa Barada dan Alas Selatan Kabupaten Malaka, NTT pada awal tahun 2018.

“Pemilihan lokasi ini didasarkan atas daerah yang dipilih sektor ekonominya masih tertinggal, serta masuk dalam kategori desa miskin sehingga perlu dikembangkan menjadi desa sejahtera,” kata Bintang Puspayoga dalam sambutannya.

Melalui Program Kampung Sejahtera ini Kemenkop UKM melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penumbuhan dan penguatan kelembagaan koperasi berupa kegiatan sosialisasi dan pelatihan perkoperasian yang nantinya diikuti dengan fasilitasi akta notaris bagi kelompok-kelompok masyarakat yang ingin berkoperasi.

Dalam rangka pengembangan usaha UMKM dan jiwa kewirausahaan Kemenkop UKM memberikan pelatihan vocational membatik, pelatihan vocational anyaman dan pewarna alam, serta pelatihan pengolahan makanan berbahan nanas dan singkong. Dalam hal penguatan pemasaran dan peningkatan produk KUMKM, Kemenkop dan UKM melakukan pendampingan dan fasilitasi hak cipta dan hak merek.

“Ke depan, OASE tetap menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM, serta instansi lain untuk membantu masyarakat Krayan agar mampu memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki, sehingga dapat lepas dari ketertinggalannya dan menjadi beranda depan bangsa Indonesia yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat,” ujar istri Menkop dan UKM itu.

Kegiatan pelatihan sendiri diadakan di beberapa titik yang berbeda, yaitu untuk pelatihan vocational membatik (30 peserta) di gedung BPU Krayan, pelatihan vocational kerajinan anyaman dan pewarna alam (30 peserta) di Aula Kantor Desa Long Bawan, pelatihan perkoperasian (30 peserta) di Hotel Ganesha, serta pelatihan kewirausahaan pengolahan makanan berbahan nanas dan singkong di Aula Kantor Camat Krayan.

Haryanto menjelaskan tujuan diadakan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan UMKM untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki nilai tambah, sehingga dapat memperluas jangkauan pemasarannya melalui pendampingan dan fasilitasi hak cipta dan hak merek. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota koperasi dan UMKM.

“Selain itu, untuk menumbuhkembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, maupun mencetak kader-kader wirausaha baru di Krayan ini,” papar Haryanto.

Krayan berbatasan dengan Serawak, Malaysia yang terkenal akan keindahan dan kesubururan alamnya, keunikan budayanya, serta keramahtamahan masyarakatnya. Daerah ini memiliki potensi utama, yakni pertanian, perkebuban, dan pariwisata yang diharapkan akan mampu menggerakan ekonomi masyarakat.

Pada sektor pertanian, Krayan memiliki beras Adan dengan keunggulan kompetitif, yaitu ditanam secara tradisional berdasarkan kearifan lokal. Di sektor pariwisata Krayan memiliki potensi ekowisata pertanian organik, wisata budaya, wisata buah, dan wisata garam. Di sisi lain, suatu hal yang membanggakan, Krayan memiliki produk kerajinan anyaman bambu dan rotan yang sudah dipasarkan sampai ke luar negeri.

Namun, Rita Ratina mengakui potensi tersebut belum dikembangkan optimal. Alasannya antara lain masih rendahnya kapasitas SDM utamanya dalam menciptakan usaha kreatif, akses permodalan dan pasar yang masih sangat terbatas, maupun banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan akses permodalan dan pasar dimaksud.

“Harapan kami semoga dengan pelaksanaan pelatihan ini desa-desa di Krayan ini mampu membangun beranda depan di perbatasan negara Indonesia dan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di perbatasan,” kata Rita yang juga istri Gubernur Kaltara itu. (Agus)

Bintang Puspayoga Kunjungi UKM Garam Gunung di Krayan

Bintang Puspayoga Kunjungi UKM Garam Gunung di Krayan

NUNUKAN, JURNAL IBUKOTA: Pada hari kedua kunjungan kerja ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Anggota OASE (Organisasi Aksi Solidaritas Era) Kabinet Kerja, Bintang Puspayoga menyempatkan diri mengunjungi pusat produksi garam gunung yang terletak di Long Midang, salah satu desa di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia.

Turut dalam kunjungan tersebut, yakni Ketua Dekranasda Kaltara Rita Ratina Irianto, Asdep Pengembangan Peran Serta Masyarakat Kemenkop dan UKM Haryanto, Asdep Permodalan Luhur Pradjarto, Asdep Organisasi Badan Hukum Koperasi Retno Endang Prihantini, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan KUMKM Kaltara Hartono, Camat Krayan Barat, serta petugas perbatasan dari personil gabungan TNI dan tentara Malaysia.

Untuk menuju lokasi Bintang Puspayoga bersama rombongan harus menempuh perjalanan darat kurang lebih 40 menit dari kota kecamatan, dengan melintasi jalan darat yang berlumpur dan tanjakan, serta banyak tikungan. Begitu tiba, Bintang langsung menyapa petani garam yang saat itu tengah sibuk mengaduk garam dari dalam wajan yang terbuat dari belahan drum.

“Bagaimana bu air ini bisa jadi garam,” tanya Bintang kepada salah seorang petani garam saat ditemui di lokasi, Jumat (19/10/2018).

Di lokasi ini terdapat sebuah bangunan yang terbuat dari papan dengan luas sekitar 20 x 10 meter yang dijadikan sebagai tempat produksi garam petani lokal. Bahan baku garam sendiri diambil dari dua sumur air yang letaknya di samping bangunan. Untuk menghasilkan garam, air sumur itu harus panaskan hingga 24 jam lamanya menggunakan kayu bakar.

“Jadi airnya kita ambil dari dalam sumur lalu kami panaskan. Nanti kalau sudah lama akan berubah menjadi garam, seperti kita masak nasi saja,” ujar sang petani.

Selama berada di tempat produksi garam tersebut, istri Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga itu lebih banyak berdialog dengan petani garam. Di samping itu meninjau sumur air yang dijadikan sebagai bahan baku garam. Ia terkesan dengan sumur tersebut karena airnya berasa asin, padahal terletak di bawah lembah perbukitan.

“Ini rasanya asin, tapi bisa diolah. Padahal pada umumnya garam itu diambil dari laut. Ini justru dari air gunung, unik memang,” lanjut Bintang Puspayoga.

Luhur Pradjarto menyampaikan apresiasi kepada petani garam Krayan karena mampu memanfaatkan potensi daerah hingga bernilai ekonomi. Ia mendorong petani garam ini untuk mengikuti program pelatihan yang diadakan Kemenkop dan UKM agar pengelolaan usahanya berjalan baik yang pada akhirnya bisa lebih maju dan berkelanjutan.

“Mudah-mudahan petani garam di sini atau masyarakat sekitar sini mempunyai usaha yang khususnya bisa memanfaatkan potensi alam daerah itu bisa kita sentuh sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kementerian,” kata Luhur.

Di tempat yang sama, Hartono mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuat rencana untuk menambahkan dua bangunan baru tempat produksi garam yang lebih besar dari dua bangunan sebelumnya. Program itu akan direalisasikan pada tahun 2019 dengan total anggaran sebesar Rp 2 miliar yang berasal dari APBD Provinsi Kaltara.

“Kita sudah membuat perencanaan untuk menambah lokasi bangunan jadi lebih besar. Kita alokasikan untuk dua lokasi pada 2019 yang nilainya sekitar Rp 2 miliar bangunanya ada dua jadi nambah dua lagi,” ungkap Hartono.

Dengan menambah tempat produksi yang baru, Hartono berharap produksi garam bisa meningkat. Saat ini produksi garam di Kecamatan Krayan setiap hari berkisar 15-20 kilogram per satu kelompok. Walaupun hanya untuk konsumsi masyarakat lokal, garam gunung asal Krayan ini memiliki kekhasan tersendiri, di antaranya tidak beresiko penyakit gondok, dan bisa menyembuhkan penyakit amandel.

“Kalau ada warga kena penyakit amandel kasih dia garam itu sembuh karena sudah terbukti,” tandasnya dengan penuh keyakinan.

Usai meninjau tempat produksi garam gunung, Bintang Puspayoga bersama rombongan menuju Krayan Barat untuk meresmikan beroperasinya pasar rakyat. Setibanya di lokasi, Bintang Puspayoga langsung melakukan pengguntingan pita menandai peresmian pasar tersebut, disaksikan Camat Krayan Barat Yuni Sere, bersama puluhan pedagang.

Pasar rakyat ini dibangun atas swadaya masyarakat setempat, karena selama ini belum tersedia pasar permanen yang bisa digunakan masyarakat untuk memasarkan hasil panen dan juga kerajinan tangan khas mereka. Masyarakat sebelumnya berjualan di pinggiran jalan dan depan rumah masing-masing. (Agus)

Menikmati Berwisata ke Pulau Morotai

Menikmati Berwisata ke Pulau Morotai

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Morotai sebagai salah satu pulau terluar dan terdepan yang sangat strategis di perbatasan Indonesia memiliki potensi kekayaan alam bahari dan budaya serta berpeluang besar menjadi sentra kegiatan perdagangan global dan sentra ekonomi baru di Indonesia Bagian Timur.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan dukungan dalam pembangunan infrastruktur KSPN Morotai dengan alokasi anggaran sebesar 36,5 M seperti pembangunan jalan utama sepanjang 19,7 km dari Desa Daruba menuju Daeo hingga Berebere Sofifi hingga Desa Wayabula. Selain itu, akses jalan menuju objek wisata air terjun raja di Desa Raja sudah teraspal mulus juga jembatan-jembatan pendukung lainnya.

Tak jauh dari air terjun raja, terdapat Ruang Terbuka Hijau Wayabula yang siap dimanfaatkan wisatawan pada akhir tahun 2018 juga sebagai upaya Kementerian PUPR untuk menunjang sarana dan prasarana pariwisata di Pulau Morotai

Saksikan cerita perjalanan di Morotai selengkapnya di *Journey – Metro TV pada Sabtu, 20 Oktober 2018 pukul 16.05 WIB*.(*)

Kementerian PUPR Raih Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat dari LAN

Kementerian PUPR Raih Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat dari LAN

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat sertifikasi akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sertifikasi ini merupakan bukti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR berkompeten menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) SDM.

Pengembangan SDM Indonesia menjadi fokus pembangunan Pemerintah setelah sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga memerlukan SDM yang kompeten agar dihasilkan infrastruktur yang berkualitas.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam menjalankan tugasnya, seluruh insan PUPR harus memegang teguh empat budaya kerja (corporate culture) Kementerian PUPR yakni _mission oriented_ dimana tidak akan berhenti sebelum pekerjaan selesai, bekerja sebagai sebuah tim (team work), professional, dan memiliki akhlakul karimah.

LAN telah memberikan sertifikasi akreditasi lembaga diklat untuk tingkat Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi sebanyak 9 lembaga diklat dari 11 pengusul, BPSDM PUPR menjadi salah satunya.

Sertifikasi akreditasi yang diberikan adalah akreditasi pendelegasian kewenangan Lembaga Diklat Teknis untuk BPSDM, akreditasi Lembaga Diklat Program Diklatpim Tingkat IV dengan Kualifikasi A untuk Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung dan akreditasi Lembaga Diklat Program Diklatpim Tingkat III dan IV dengan Kualifikasi B untuk Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta.

Akreditasi diserahkan oleh Kepala Deputi Bidang Diklat Aparatur Muhammad Idris yang mewakili Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto dan diterima oleh Sekretaris BPSDM KM. Arsyad yang mewakili Kepala BPSDM Lolly Martina Martief di Kantor LAN, Jakarta, Jumat (19/10/18).

“Hasil penilaian akreditasi merupakan suatu kepercayaan LAN kepada Kementerian PUPR yang dianggap mampu untuk penyelenggaraan kediklatan. Hal itu menjadi tanggung jawab kita agar lembaga diklat PUPR terus dapat meningkatkan kualitas kediklatannya untuk dapat menghasilkan SDM yang berkompeten di bidangnya,” kata Kepala BPSDM Lolly Martina Martief dalam sambutannya yang dibacakan KM. Arsyad.

Setelah mendapat akreditasi tersebut, BPSDM PUPR dapat memberikan dan mencabut akreditasi terhadap lembaga diklat teknis atau fungsional sepanjang akreditasinya sebagai instansi pengakreditasi diklat belum dicabut. BPSDM juga mempunyai kewenangan untuk mengakreditasi Lembaga Diklat Daerah dan Lembaga diklat lainnya untuk Pelatihan Teknis bidang PUPR. BPSDM juga wajib melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina dalam proses akreditasi serta memberikan laporan penyelenggaraan akreditasi kepada Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta dan IV Bandung berhak memfasilitasi lembaga diklat lain yang belum terakreditasi dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan serta wajib melaporkan penyelenggaraan diklat kepada instansi pembina, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Akreditasi ini sebagai kewajiban kepada penyelenggara diklat agar lebih akuntabel dan harus memprioritaskan masalah kualitas kediklatan bukan kuantitas," kata Kepala Deputi Bidang Diklat Aparatur Muhammad Idris dalam sambutan penyerahan sertifikat akreditasi. (*)

Braman Setyo Optimistis Target Penyaluran LPDB Rp 1,2 Triliun Tercapai pada Desember 2018

Braman Setyo Optimistis Target Penyaluran LPDB Rp 1,2 Triliun Tercapai pada Desember 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Braman Setyo mengatakan meskipun diberlakukan moratorium pengajuan kredit, sampai Oktober 2018 lembaga itu telah menyalurkan Rp 38,5 miliar.

"Dana yang tersalur itu sebesar 3,21% dari target yang sebesar Rp 1,2 triliun," kata Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Braman Setyo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Meskipun capaian tersebut relatif kecil, Braman Setyo optimistis sisanya yang sebesar 86% dari total target Rp 1,2 triliun dapat tersalurkan pada akhir 2018.

"Terkait dengan rendahnya penyaluran saat ini, manajemen tidak tinggal diam tapi melakukan beberapa hal," katanya.

Pertama, dengan moratorium penyaluran dana dipergunakan untuk memverifikasi data yang ada.

Kedua, membenahi peraturan dsn kebijakan untuk mengikuti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 18 Tahun 2018 guna mempermudah akses permodalan ke LPDB – KUKM.
Ketiga, melakukan pembenahan proses bisnis agar tidak terjadi lagi mas di waktu yang akan datang.

"Kami sengaja melakukan moratorium penyaluran dana untuk memverifikasi data yang ada dan juga sekalian melakukan perbaikan serta penyempurnaan seluruh regulasi agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam penyaluran dana," katanya.

Meskipun demikian, katanya, LPDB – KUKM tetap optimistis dapat menyalurkan dana bergulir sesuai target penyaluran.

"Berdasarkan proses yang berjalan untuk potensi penyaluran melalui skim konvensional sebanyak 26 proposal dengan jumlah plafon pengajuan Rp 845,74 miliar dan melalui skim syariah sebanyak 15 proposal dengan jumlah plafon pengajuan Rp 342,5 miliar, sehingga total berjumlah Rp 1,188 triliun," tambahnya. (Agus)