Hasil Seleksi Administrasi Calon Komisioner dan Calon Deputi Komisioner BP Tapera

Hasil Seleksi Administrasi Calon Komisioner dan Calon Deputi Komisioner BP Tapera

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Panitia Seleksi (Pansel) telah mengumumkan hasil seleksi Administrasi Calon Komisioner dan Calon Deputi Komisioner Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) periode 2018-2023. Keputusan tersebut berdasarkan keputusan panitia seleksi Nomor : 02/PNG/Pan. BP Tapera/IV/2018.

Sebelumnya pendaftaran untuk Calon Komisioner dan Calon Deputi Komisioner Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah dimulai 29 Maret 2018 dan berakhir pada 15 April 2018 selama 10 hari kerja. Untuk pendaftaran tidak dilakukan dengan tatap muka langsung namun melalui surat elektronik dan pos untuk menjaga kredibilitas Panitia Seleksi.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Komisioner dan Calon Deputi Komisioner BP Tapera Anita Firmanti beberapa waktu lalu mengatakan, tugas sebagai Komisioner dan Deputi merupakan amanat yang besar untuk mengelola BP Tapera yang profesional menyediakan rumah kepada MBR melalui Tapera.

“Karena itu kami harus memilih warga Indonesia yang terbaik,” katanya.

Dari hasil tersebut, terdapat sebanyak 6 orang untuk Calon Komisioner dan sebanyak 23 orang untuk Calon Deputi Komisioner yang ditetapkan lolos Seleksi Administrasi. Untuk Calon Komisioner BP Tapera adalah Binsar Satria Situmorang, Bobby Hamzar Raffinus, Dedy Dewanto, Edi Rusdianto, Lana Winayanti, Mohammad Hanief.

Sedangkan 23 Calon Deputi Komisioner BP Tapera yakni Adang Sutara, Ariev Baginda Siregar, Bambang Dwi Suseno, Bastary Pandji Indra, Banget Irfan, C. Ariyanto Wibisono, Dendi Anggi Gumilang, Fahrul Ismaeni, Ferry Setiawati, Gatut Subadio, Hirwandi Gafar, Ichsan Maulana, I Nyoman Sutama, Kiagus Mohammad Tohir, Linda Herawati, M. Faiz Aziz, Nyoman Suprayatna, Saputra Hasibuan, Siswa Rizaldi, Permana Lazuardy, Sulistyo Budi M.TI, Wawan Zulmawan, Yusuf M.S.

Berdasarkan surat tersebut, keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat. Tahapan selanjutnya akan diinformasikan kepada Calon Komisioner dan Calon Deputi Komisioner yang telah dinyatakan lolos Seleksi Administrasi melalui email para calon.

Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan dan/atau informasi mengenai integritas dan/atau perilaku para calon melalui alamat website pansel-tapera.pu.go.id mulai tanggal 20 sampai dengan 30 April 2018 pukul 16.00 WIB.

Dalam UU No.4 tahun 2016 tentang Tapera pasal 42 menyatakan, BP Tapera dipimpin oleh satu komisioner dan paling banyak empat deputi komisioner. Empat jabatan deputi komisioner terdiri dari Deputi Bidang Pengerahan, Pemupukan, Pemanfaatan Dana Tapera, dan Bidang Hukum dan Administrasi. Setiap jabatan akan dipilih dua orang calon, sehingga akan ada 10 nama calon terpilih dan akan disampaikan kepada Komite Tapera untuk dipilih dan diusulkan kepada Presiden untuk diangkat. (***)

Advertisements

Progres Pengembangan Zona Sub Inti dan Pendukung PLBN Skouw Mencapai 82 Persen

Progres Pengembangan Zona Sub Inti dan Pendukung PLBN Skouw Mencapai 82 Persen

JAYAPURA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah merampungkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw. Pembangunannya dilanjutkan dengan pengembangan Zona Sub Inti dan Pendukung kawasan perbatasan Skouw yang berada di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan lanjutan kawasan perbatasan Skouw merupakan janji dan perintah Presiden Jokowi menjadikan PLBN sebagai pintu gerbang dan embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Fasilitas yang dibangun antara lain Rumah Dinas Pegawai, Wisma Indonesia, Gedung Serbaguna, Pasar Perbatasan, fasilitas umum (rest area, ATM Center, Masjid, Gereja), fasilitas sosial (plaza dan ruang terbuka hijau, gedung serbaguna, foodcourt, parkir kendaraan), mess pegawai, serta Pos Pamtas TNI/Polri.

Sedangkan untuk pasar sendiri, sebanyak 304 kios dan sudah dikontrak baik pasar yang terdiri dari kios basah maupun kios kering, sedangkan kios yang terbuka tidak pakai atap penutup berjumlah 50 buah.

“Untuk pengaturan dan pembagian kiosnya sendiri nanti akan diatur oleh Dinas Perdagangan Provinsi. Jadi sudah didata untuk para pedagang pasar awal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pedagang tambahan juga," kata Menteri Basuki.

Pembangunan fasos dan fasum di kawasan PLBN Skouw dengan biaya sebesar Rp 246 miliar. Pembangunannya telah dimulai sejak 16 Desember 2016 dan ditargetkan rampung lebih cepat yakni Agustus 2018 dari rencana Desember 2018. Hingga awal April 2018 progres sudah mencapai 82 persen

Pada kawasan perbatasan Skouw juga telah dibangun 50 unit Rumah Khusus bagi masyarakat perbatasan di Kampung Skouw, Distrik Muaratami. Selain itu revitalisasi rumah khusus sebanyak 50 unit rumah PNS di Kampung Skouw Mabo, Distrik Muara Tami. Unit rumah khusus dimaksud memiliki Tipe 36 yang terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan 1 ruang tamu, yang dilengkapi dengan jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, drainase dan listrik.

Selain itu juga dikembangkan infrastruktur permukiman disekitar perbatasan berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 50 liter/detik antara lain untuk melayani 577 Sambungan Rumah. Pengembangan kawasan PLBN Skouw juga didukung oleh pembangunan Jembatan Holtekamp yang akan mempercepat waktu temouh dari Kota Jayapura ke perbatasan.(***)

Kemenkop dan UKM Dorong Petani Lada Babel Terapkan Sistem Resi Gudang

Kemenkop dan UKM Dorong Petani Lada Babel Terapkan Sistem Resi Gudang

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM mendorong para para petani lada yang merupakan pelaku UMKM di Provinsi Bangka Belitung untuk menerapkan sistem resi gudang untuk menjaga fluktuasi harga komoditas sepanjang tahun.

Asisten Deputi Pengembangan Investasi Kementerian Koperasi dan UKM Sri Istiati di Jakarta, Jumat, mengatakan sistem resi gudang akan sangat bermanfaat bagi petani lada untuk menjaga agar hasil panennya stabil harganya di pasaran.

"Apalagi di Provinsi Babel yang mulai beralih dari pertambangan kemudian mengangkat produk unggulan lokal dari sektor pertanian berupa lada dan madu hutan maka resi gudang bisa menjadi pilihan yang sangat baik," katanya.

Pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat menggelar acara bertajuk Sinergi Program Kerjasama Investasi, Sistem Resi Gudang dan Paket Kebijakan Ekonomi di Hotel Grand Puncak Lestari, Pangkalpinang pada Kamis (19/4/2018).

Pihaknya juga mendorong pengelolaan sistem resi gudang oleh koperasi yang beranggotakan para petani lada.

"Pemerintah siap mendukung koperasi pengelola resi gudang dari sisi pendampingan, kelembagaan, SDM, produksi, hingga pemasaran," katanya.

Acara yang dihadiri oleh 150 orang dari UMKM dan koperasi calon pengelola gudang ini dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi Provinsi Bangka Belitung, DR. Budiman Ginting.

Pada kesempatan itu Budiman menyatakan peran UMKM sangat penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja di wilayah tersebut.

Ia juga memberikan arahan dengan beberapa poin penting tentang pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) oleh petani lada.

Selain itu kata dia, telah ada dukungan regulasi berupa Paket kebijakan Ekonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2016 Tentang Bidang Bidang Usaha Tertutup dan Bidang usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

"Dalam mendorong peningkatan salah satu produk unggulan Provinsi Babel yang sangat potensial yakni lada, ditekankan peran Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten Bangka yang akan dikelola oleh Koperasi lada," katanya.

Para stakeholder yang terlibat dalam SRG seperti Dewan Rempah Provinsi Babel sebelumnya berharap para petani yang tergabung dalam Koperasi dapat menyimpan hasil panen ladanya ke gudang SRG lada.

Hal ini juga sangat didukung oleh Gubernur Babel melalui komitmen dalam pembiayaan yang dinstrikusikan kepada perbankan untuk memfasilitasi pembiayaan SRG melalui pola syariah, dengan nilai pembiayaan sebesar 70 persen dari nilai komoditas yang disimpan di SRG.

"Mengingat animo petani lada yang sangat antusias terhadap gudang SRG lada maka Pemerintah Provinsi Babel pada tahun 2018 akan membangun gudang SRG lada di Kabupaten Bangka Selatan," kata Budiman.

Selama ini tercatat Provinsi Babel adalah penghasil lada terbaik di dunia dengan tingkat kepedasan mencapai level 6 sedangkan lada negara lain tingkat kepedasannya hanya mencapai level 2.

Para petani lada pun menyatakan sangat berharap komitmen pemerintah dalam keberpihakannya memberikan fasilitasi baik gudang, subsidi bunga, maupun pendampingan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani lada di Provinsi Babel.

Pengadaan

Pada kesempatan yang sama, para pelaku koperasi dan UKM juga didorong untuk turut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam acara yang sama dijelaskan pula Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang lebih memberikan kemudahan dan keleluasaan berusaha bagi pelaku UMKM dan Koperasi dalam mengakses barang dan jasa pemerintah/lembaga.

Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), Gusmelinda, menjelaskan lebih rinci tentang Perpres 16/2018 sebagai peraturan dasar dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah, dimana dalam penunjukan langsung yang semula senilai Rp50 juta ke bawah ditingkatkan nilainya menjadi Rp100 juta ke bawah.

"Dalam dukungan pembiayaan pelaku UMKM dan Koperasi dapat mengakses pula Bank Sumsel Babel sebagai penjamin pengadaan barang dan jasa di atas Rp200 juta," katanya.

Pihaknya berharap ke depan dalam hal pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Babel dapat segera memiliki katalog daerah sebagai bagian dari katalog nasional yang bisa diakses oleh semua pihak. (Agus)

Kemenkop dan UKM Apresiasi Perusahaan yang Dirikan Koperasi

Kemenkop dan UKM Apresiasi Perusahaan yang Dirikan Koperasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM memberikan apresiasi kepada perusahaan yang mendirikan koperasi.

"Hal ini menunjukkan mulai adanya pengakuan bahwa pelaku perekonomian di Indonesia itu adalah BUMN, swasta dan koperasi," kata Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram, dalam Gala Dinner & Brand Launch MIS (Multi Inti Sarana) Financial Services, di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Dalam acara itu juga diserahkan Badan Hukum (BH) koperasi oleh Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pracico Inti Sejahtera, yang merupakan anak perusahaan MIS Group.

Sertifikat BH Koperasi itu diterima langsung oleh Chairman MIS Group, Teddy Agustiansjah, dan disaksikan oleh Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram.

Agus mengatakan MIS Group yang memiliki tiga lini bisnis yaitu
premium transportasi, pertambangan dan financial technology/fintech), sudah tepat mendirikan koperasi sebagai unit usaha, saving and loans.

"Namun saya mengingatkan untuk penghimpunan dana, haruslah diambil dari anggota, bukan dari non anggota, karena jika tidak akan menimbulkan permasalahan," pesannya.

Pasalnya antara Fintech dengan KSP itu berbeda. Jika Fintech bersifat inklusif jadi terbuka bagi siapa saja, dan di bawah pengawasan OJK.

Sementara KSP bersifat eksklusif, hanya melayani anggota saja dan di bawah pengawasan Kemenkop dan UKM.

Agus memaparkan Kementerian Koperasi dan UKM kini melaksanakan reformasi total koperasi mencakup
reoritentasi rehabilitasi dan pengembangan.

Dalam rehabilitasi ada 41 ribu koperasi yang dibubarkan, dan kini tinggal 152 ribu. "Ini terus berproses dan saat ini kira-kira ada 149 ribu koperasi yang aktif. Dari jumlah itu ada 81 ribu koperasi aktif dan melakukan RAT," jelasnya.

Agus juga mengingatkan untuk menjaga kelangsungan koperasi, melalui jargon tak ada koperasi tanpa pelatihan, transaksi dan teknologi.

21 Tahun

Sementara itu
Teddy Agustiansjah, chairman MIS Group mengatakan, MIS Group baru 21 tahun berkiprah dalam bisnis.

"Dan kami bangga bisa mendirikan koperasi simpan pinjam sebagai bagian usaha dari MIS Group," katanya.

MIS Group mungkin masih kecil, namun setidaknya ikut memberikan kontribusi pada perekomian nasional dan pengembangan koperasi pada khususnya.
Awalnya MIS bergerak dalam pembiayaan otomotif, dan setahun kemudian dipercaya menyediakan truk sampah dari pemda DKI, dan berlanjut ke armada tangki Pertamina, armada bus Trans Jakarta, dan Shutle bus bandara Soekarno-Hatta.

"Kami juga akan menyediakan feeder bus agar masyarakat bisa mengakses transjakarta," tambahnya. (Agus)

Kementerian PUPR Luncurkan Sembilan Aplikasi E-Government

Kementerian PUPR Luncurkan Sembilan Aplikasi E-Government

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan sembilan aplikasi yang diperuntukan untuk pelayanan publik maupun mendukung fungsi manajeme, n di Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Peluncuran aplikasi tersebut merupakan bagian upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, kontrol, akuntabilitas pemerintah dalam rangka penerapan _Good Corporate Governance_.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan agar seluruh insan PUPR terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka menjalankan amanat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Terlebih berdasarkan hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Kementerian PUPR oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan dilakukan penyesuaian besaran tunjangan kinerja bagi pejabat dan pegawai di Kementerian PUPR.

”Kalau tunjangan kinerja menjadi sebesar 80 persen, apakah kita siap untuk berkinerja lebih baik,” tanya Menteri Basuki kepada sekitar 500 PNS Kementerian PUPR yang hadir dalam peluncuran aplikasi E-Government, di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (18/4/2018). Para PNS yang hadir kompak mengatakan siap untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pengerapan, Perwakilan dari Ombudsman RI Alvin Lie, serta para Pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR dan Lembaga Negara.

Menteri Basuki mengingatkan dalam hubungan kerja PNS adalah hubungan antara atasan dengan bawahan bukan antara majikan dan pesuruh. Atasan berkewajiban memperhatikan kesejahteraan bawahannya, tetapi setelah bawahan diberikan haknya, atasan juga berhak meminta untuk berkinerja lebih baik.

Sementara itu Menteri PAN-RB Asman Abnur mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah menerapkan layanan e-Government. Menurutnya, Kementerian PUPR bisa menjadi contoh bagi Kementerian/Lembaga lain yang belum menerapkan layanan berbasis elektronik.

"Saya ucapkan terimakasih kepada kementerian PUPR, karena diundang dalam peluncuran e-Government. Saya ucapkan selamat, dan mudah-mudahan Kementerian PUPR akan semakin transparan sehingga menjadi contoh e-Government bagi lainnya,"tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam laporannya menyebutkan, peluncuran layanan dalam bentuk aplikasi dan website merupakan sesuai dengan tindak lanjut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pendoman sistem informasi pemerintahan yang berbasis elektronik. "Kami merespon apa yang ditugaskan PAN-RB untuk melaksanakan e-Government dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas,"terang Anita.

Dikatakannya, kesembilan aplikasi e-Government dapat diakses melalui website maupun aplikasi android di telepon selular. Aplikasi tersebut yakni e-monitoring sebagai sistem pemantauan secara cepat, tepat, akurat dan terbarukan dalam pelaksanaan program dan anggaran dengan alamat web emonitoring.pu.go.id dan aplikasi android eMonApps.

Kedua, aplikasi E-HRM (human resource government) yang terhubung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Aplikasi ini salah satunya memberi kemudahan proses administrasi PNS dalam kenaikan pangkat dengan alamat http://ehrm.pu.go.id.

Ketiga adalah e-Kinerja, yakni untuk mengukur kinerja PNS. Melalui sistem ini tidak ada lagi PNS yang main-main dengan kehadirannya. http://kinerja.pu.go.id/kinerja. Keempat aplikasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Terpadu (PESAT), merupakan basis data terkait pengelolaan keuangan Satker di lingkungan Kementerian PUPR. http://pesat.pu.go.id. Kelima aplikasi Tata Naskah Dinas (TNDE) dengan alamat http://tnde.pu.go.id. Keenam Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH), yang memberikan kemudahan akses terhadap informasi produk hukum Kementerian PUPR dengan alamat www.jdih.pu.go.id.

Ketujuh e-BMN (Barang Milik Negara) untuk memudahkan pemantauan data, permasalahan dan kendala pengelolaan BMN dengan alamat http://ebmn.pu.go.id. Kedelapan, aplikasi keterbukaan publik (Info Publik), memberikan informasi mengenai rilis berita, potongan berita dari media cetak, dan kunjungan kerja Kementerian PUPR. Aplikasi info publik dapat diunduh di playstore. Kesembilan, adalah Portal SIGI PUPR untuk mendapatkan informasi peta secara online dengan alamat http://sigi.pu.go.id. (***)

Kementerian PUPR Kirim Rangka Baja Pengganti Jembatan Cincin Lama

Kementerian PUPR Kirim Rangka Baja Pengganti Jembatan Cincin Lama

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan perbaikan Jembatan Cincin Lama yang runtuh, Selasa (17/4/2018) selesai sebelum mudik Lebaran 2018. Pada hari Rabu (18/4/2018) Kementerian PUPR mengirimkan rangka baja jembatan pengganti dari Gudang Peralatan di Citereup, Bogor, Jawa Barat.

Dari lima bentang jembatan, bentang jembatan yang runtuh adalah bentang ke-3 dengan panjang 55 meter. Jembatan Cincin Lama merupakan jembatan jenis rangka baja Calendar Hamilton (CH) dengan panjang total sekitar 260 meter.

“Saya berharap pondasi atau abutment jembatan tidak mengalami kerusakan sehingga bentang jembatan yang runtuh dapat segera diganti. Namun bila mengalami kerusakan akan diperbaiki dulu pondasi atau abutmentnya. Sebagai jembatan sementara akan dibangun jembatan bailey sehingga tetap bisa dilalui saat mudik Lebaran,” jelas Menteri Basuki di Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Pasca runtuhnya Jembatan Cincin Lama di jalur pantura Jawa yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan, Kementerian PUPR pada hari yang sama mengirimkan tim dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Surabaya untuk melakukan evaluasi penyebab kejadian dan kondisi jembatan.

Hari berikutnya, Rabu (18/4/2018), Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang juga Ketua Sub Komisi Jembatan Komisi Keselamatan Konstruksi Iwan Zarkasi, tim Pusjatan Balitbang PUPR dan ahli jembatan dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) juga ke lokasi untuk melakukan evaluasi mendalam penyebab runtuhnya jembatan.

Dari hasil evaluasi cepat, penyebabnya diduga karena truk muatan berlebih. Beban truk yang melintas mencapai 120 ton, sementara jembatan didesain untuk beban maksimal 70 ton.

*Pengendalian Truk Muatan Berlebih*

Pemerintah terus berupaya melakukan pengendalian truk dengan muatan berlebih dan truk yang dimodifikasi sehingga tidak sesuai standar atau disebut ODOL (Over Dimension Over Load). Salah satunya dengan mengaktifkan kembali jembatan timbang.

“Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan sebelum kejadian Jembatan Cincin Lama telah berkoordinasi dalam rangka penyiapan regulasi pengendalian truk-truk bermuatan lebih. Kami usulkan sanksinya tidak denda tetapi diturunkan kelebihannya,” jelas Menteri Basuki.

Sementara berkaitan dengan pemeliharaan jembatan, Menteri Basuki menyampaikan dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala baik struktur atas seperti kekencangan baut, lantai jembatan hingga pengecatan. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan struktur bawah jembatan termasuk pencegahan gerusan atau _scouring_ pada pondasi jembatan. Pemeliharaan dilakukan terhadap semua Jembatan dibawah tanggung jawab Kementerian PUPR termasuk jembatan lama seperti Jembatan Cincin Lama.

Jembatan tipe Calendar Hamillton yang ada di jalan nasional berjumlah 179 buah di 26 provinsi. Jembatan tipe tersebut banyak dibangun pada periode tahun 1970 hingga tahun 1990. Panjang jembatan CH bervariasi, namun hanya dua jembatan tipe CH yang memiliki panjang di atas 200 meter yakni Jembatan Cincin Lama dan Jembatan Sungai Lubuk Jambi di Provinsi Riau. (***)

Kualitas SDM Satgas Pengawas Jadi Tolok Ukur Peningkatan Kinerja Koperasi

Kualitas SDM Satgas Pengawas Jadi Tolok Ukur Peningkatan Kinerja Koperasi

MATARAM, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tatacara Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi, Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Peningkatan Kerjasama dengan Pemda serta Gerakan Koperasi.

Deputi Bidang Pengawasan, Kemenkop dan UKM Suparno berharap kegiatan bimtek ini dapat meningkatkan kompetensi sesuai yang dibutuhkan hingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Satgas Pengawas Koperasi di dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi secara komprehensif.

Suparno meyakini dengan meningkatnya kemampuan Satgas Pengawas Koperasi akan berdampak positif terhadap kinerja koperasi baik dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maupun penguatan kelembagaannya.

“Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat,” kata Suparno dalam siaran pers, Kamis (19/4/2018).

Bimtek diadakan di Kota Mataram, NTB sejak 18-20 April 2018, dengan diikuti oleh 130 peserta terdiri dari Pembina Koperasi, Satgas Pengawas Koperasi, Gerakan Koperasi, Pengurus dan Pengawas Koperasi se-Provinsi NTB. Bimtek diadakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan atau pemeriksaan koperasi.

Acara dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno, dengan dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Koperasi dan UKM Teguh Boediyana, Asdep Kepatuhan Suparyono, Asdep Pemeriksaan Kelembagaan Moh Yusuf Choerullah, Asdep Penerapan Sanksi Budi Suharto, dan Plt Bupati Lombok Barat Lalu Saswadi. (Agus)

Koperasi Diminta Terapkan Prinsip Keuangan Bertanggung Jawab

Koperasi Diminta Terapkan Prinsip Keuangan Bertanggung Jawab

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Koperasi diminta untuk patuh menerapkan prinsip keuangan bertanggung jawab sebagai upaya meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi koperasi sekaligus memperbesar kontribusinya pada perekonomian nasional.

Asisten Deputi Urusan Simpan Pinjam Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Husein di Jakarta, Kamis, mengatakan prinsip keuangan bertanggung jawab dipandang sebagai landasan yang tepat untuk mengembalikan fokus usaha simpan pinjam oleh koperasi pada kebutuhan anggota demi pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Dengan menanamkan prinsip-prinsip keuangan yang bertanggung jawab, usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat membuka akses yang luas kepada anggotanya dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan prinsip-prinsip keuangan bertanggung jawab juga akan memberikan nilai lebih kepada anggota dan memastikan keberlangsungan operasional koperasi dalam jangka panjang.

Prinsip tersebut kata dia, semakin relevan dan penting di saat pertumbuhan keuangan mikro khususnya kredit mikro dalam hal ini koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam melaju cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir baik dalam hal portofolio pinjaman dan jumlah anggota.

"Namun demikian, sejujurnya pesatnya pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mengatasi masalah ketimpangan akses keuangan masyarakat khususnya kalangan miskin dan pengusaha mikro," katanya.

Bahkan kata dia, hal yang terjadi justru sebaliknya.

Ia mencontohkan, di Pulau Jawa yang akses keuangannya relatif terbuka luas karena koperasi sangat agresif menawarkan produk pinjaman yang pada gilirannya menimbulkan dampak yang kurang diinginkan.

"Seperti meningkatnya pinjaman macet dan kegagalan anggota dalam membayar kembali pinjaman," katanya.

Sehubungan dengan itu Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pembiayaan pada Selasa, 17 April 2018 melakukan kegiatan advokasi literasi dan Penumbuhan USP Koperasi di Malang, Jawa Timur.

Kegiatan juga diisi dengan acara Advokasi Penataan Manajemen KSP/USP Koperasi sekaligus Integrasi Penguatan Kerja sama Antar Usaha Simpan Pinjam.

Sosialisasi melibatkan lebih dari 100 peserta yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan koperasi simpan pinjam di Jawa Timur.

"Upaya ini bertujuan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip keuangan bertanggungjawab kepada Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi," katanya.

Di samping juga sebagai langkah pendukung dalam rangka penyusunan standar perilaku Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang mengadopsi praktik keuangan bertanggung jawab dan menyusun kerangka penilaian dan pemantauannya.

"Hal ini untuk juga memfasilitasi adopsi dan implementasi prinsip keuangan bertanggung jawab oleh Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kegiatan untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas lembaga dan sumberdaya manusia Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.

Ahmad Husein mengatakan, koperasi harus memahami dan menganut pilar keuangan yang bertanggung jawab meliputi pilar pertama Regulasi Perlindungan Anggota, antara lain perlindungan anggota, kerahasiaan data anggota, dan program penyadaran dan edukasi keuangan.

Pilar kedua yakni Pengaturan Diri Sendiri Sektor KSP, yaitu Standar baku praktek atau Pedoman Perilaku yang bertanggung jawab dalam interaksi dengan anggota, merancang produk dan pelayanan, pengelolaan operasional serta manajemen risiko.

Pilar ketiga yakni Peningkatan Kapasitas Keuangan Anggota, Membangun kapasitas keuangan dari anggota melalui program pendidikan keuangan dan penyadaran. (Agus)

Menkop dan UKM Ajak Masyarakat Berkunjung ke Smesco sebagai Miniatur Produk UKM Indonesia

Menkop dan UKM Ajak Masyarakat Berkunjung ke Smesco sebagai Miniatur Produk UKM Indonesia

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengajak masyarakat untuk berkunjung dan berbelanja ke Paviliun Provinsi di Gedung Smesco Jakarta sebagai miniatur produk UKM dari 34 provinsi seluruh Indonesia.

"Siapapun bisa datang ke Smesco dan bisa melihat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke semua produk UKM unggulan tersedia," kata Menteri AAGN Puspayoga di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Ia mengatakan, Paviliun Provinsi menampung beragam produk unggulan UKM dari seluruh provinsi di Indonesia yang didatangkan langsung dari perajinnya.

Oleh karena itulah, Menteri Puspayoga meyakinkan bahwa Paviliun Provinsi di Gedung Smesco layak disebut sebagai miniatur Indonesia dalam hal produk UKM unggulan.

"Ini sebagai bentuk pemberdayaan bagi UKM sekaligus mempermudah masyarakat jika ingin mendapatkan produk UKM terbaik tanpa harus datang jauh-jauh ke sumbernya, cukup datang ke Smesco," katanya.

Pihaknya menyediakan ruang di Paviliun Provinsi bagi UKM tanpa dipungut biaya namun hanya dibebani pajak 10 persen. Tetapi UKM yang masuk ke jajaran pemasok harus terlebih dahulu melalui proses kurasi sehingga hanya produk terbaik dan unggulan saja yang ada di Paviliun Provinsi.

"Kita tidak mencari keuntungan di sini, semua untuk kepentingan UKM, tapi kualitas produk juga tetap kami kedepankan," katanya.

Belum lama ini pihaknya telah melakukan revitalisasi Paviliun Provinsi untuk menampilkan wajah baru Produk Unggulan Provinsi sekaligus citra baru terhadap identitas daerah dengan menampilkan "local heritage" dan produk unik.

Menurut dia, revitalisasi Paviliun Provinsi yang berlangsung sejak Januari 2018 merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan semua potensi yang ada agar Smesco Indonesia menjadi icon baru atau citra baru dalam pencapaian pengembangan dan pemasaran produk-produk unggulan Koperasi dan UKM.

"Revitalisasi dimaksudkan untuk menghasilkan Smesco Indonesia yang tampil beda, berdaya saing, dan mampu menghasilkan value bagi pengunjung," katanya.

Ia berharap dengan citra baru itu, Smesco Indonesia akan menjadi referensi terbaik untuk mencari dan mendapatkan produk lokal produksi KUKM Indonesia.

Smesco Indonesia juga akan menjadi wadah promosi produk lokal produksi KUKM Indonesia, sekaligus sebagai wadah untuk meningkatkan daya saing KUKM daerah.

Di samping itu, Menteri berharap Smesco dapat menjadi area one stop shopping bagi konsumen lokal maupun internasional yang ingin membeli produk-produk KUKM Indonesia.

"Pendekatan dalam proses revitalisasi dilakukan secara terintegrasi, visitor oriented, dan dedicated to local sme agar berhasil guna," katanya. (Agus)

Pemerintah siap beri kemudahan kepada koperasi syariah

Pemerintah siap beri kemudahan kepada koperasi syariah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: -Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan siap memberikan kemudahan kepada koperasi-koperasi di Indonesia khususnya yang berbasis syariah.

Hal itu disampaikan terkait masih banyak koperasi syariah yang berharap diberi perlakuan adil dalam program dan kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah khususnya dalam hal fasilitas pembiayaan.

Ketua KSPPS BMT Sohibul Umat Rembang Jawa Tengah Sukahar setelah acara Rapat Anggota Tahunan Inkopsyah BMT di Taman Anggrek Indonesia Permai Jakarta, Rabu, mengatakan sampai sejauh ini koperasi khususnya yang berbasiskan bisnis syariah banyak yang merasa belum mendapatkan perlakuan adil untuk program-program pemerintah.

"Kami masih terkendala dalam mengakses program-program pemerintah khususnya pembiayaan seperti KUR yang cenderung syaratnya masih sulit dipenuhi," katanya.

Ia mengaku hanya dana bergulir LPDB-KUMKM yang relatif lebih mudah diakses ketimbang program pemerintah yang lain.

"Selama masih melibatkan perbankan komersial sulit bagi kami untuk bisa mengaksesnya," katanya.

Senada dikatakan Direktur Inkopsyah Arison yang juga sangat berharap ada kemudahan atau distingsi dari pemerintah terhadap para pelaku koperasi syariah.

"Program-program pemerintah untuk para pelaku koperasi sebenarnya sudah cukup bagus hanya saja kemudahan mengakses masih menjadi kendala," katanya.

Sementara Ketua Inkopsyah BMT Abdul Majid mengatakan pihaknya siap mendorong dan mengadvokasi koperasi syariah dan BMT anggotanya agar menjadi koperasi yang sehat dan bermartabat.

"Kami berharap dukungan pemerintah terhadap koperasi syariah BMT agar ke depan benar-benar bisa menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan bermartabat," katanya.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat membuka acara RAT Inkopsyah BMT Tahun Buku 2017 mengatakan siap mengakomodir kebutuhan koperasi dari mulai kelembagaan, penguatan SDM, pembiayaan, pendampingan produksi, hingga pemasarannya.

Ia percaya bahwa koperasi merupakan instrumen yang paling tepat untuk fungsi pemerataan pendapatan dan kesejahteraan di Indonesia.

"Koperasi ini alat paling tepat untuk pemerataan kesejahteraan," katanya.

Namun ia menekankan ke depan pihaknya akan lebih fokus pada penguatan koperasi berkualitas melalui program reformasi total koperasi.

"Koperasi sedikit tapi berkualitas itu lebih baik tapi bukan berarti kami melarang orang berkoperasi, tidak," katanya.

Pihaknya menertibkan dan mencabut badan hukum koperasi-koperasi tak aktif, papan nama, dan mati suri bukan berarti tanpa alasan.

"Ini bukan semangat sekadar membubarkan tetapi membuat database koperasi menjadi semakin baik. Dengan database yang baik berarti semakin mudah merancang program pemberdayaan dan program untuk koperasi," kata Menteri Puspayoga.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga pada kesempatan itu membuka Rapat Anggota Tahunan Inkopsyah BMT didampingi Ketua Inkopsyah BMT Abdul Majid dan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dam UKM Meliadi Sembiring. (Agus)