Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Juga Dilakukan di Pontianak, Banjarbaru, Makasar, Hingga Jayapura

Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Juga Dilakukan di Pontianak, Banjarbaru, Makasar, Hingga Jayapura

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kampung Sumber Jaya di Kota Bengkulu yang dikunjungi Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, merupakan salah satu dari 11 kampung nelayan yang dilakukan penataan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya.

“Indonesia memiliki jumlah kawasan pesisir yang banyak, sehingga penataan 11 kawasan ini akan menjadi contoh bagi Pemerintah Daerah untuk pembenahan kawasan pesisir,” ujar Menteri Basuki.

Lima di antaranya yakni Kampung Beting Kota Pontianak, Kawasan Sungai Kemuning Kota Banjarbaru, Kampung Nelayan Untia Kota Makassar, Kawasan Dufa-Dufa Kota Ternate dan Kampung Nelayan Hamadi Kota Jayapura.

Pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pada permukiman nelayan dan tepi air serta kawasan kumuh pesisir dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar. Secara umum ruang lingkup pengerjaan adalah pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, promenade, drainase, Ruang Terbuka Publik, MCK Komunal, gazebo, jetty sampan, jembatan, penerangan jalan, pedestrian, dan pembangunan turap (talud).

Di Kawasan Kampung Beting, memiliki bangunan cagar budaya yang erat dengan sejarah perkembangan Kota Pontianak yakni Masjid Jami dan Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Kawasan ini termasuk salah satu kawasan kumuh yang kemudian dilakukan penataan secara bertahap tahun 2017-2018 dengan anggaran Rp 79,18 miliar.
Penataan di Kampung Beting dilakukan terintegrasi dengan penataan tepian Sungai Kapuas di Tambelan Sampit.

Kemudian, Kawasan Sungai Kemuning yang terletak di Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru dengan luas 14,58 Ha dengan tipologi permukiman tepi sungai. Jumlah penduduk di kawasan permukiman kumuh Banjarbaru ini sebesar 46.872 jiwa. Tahun 2017 dilakukan penataan seluas 2,03 hektare dengan anggaran Rp 3,95 miliar.

Di Kota Makasar, penataan dilakukan pada Kampung Nelayan Untia seluas 10 ha dengan anggaran Rp 51,82 miliar. Program ini menyasar penyediaan sistem jaringan air bersih, sarana penyediaan pembuangan air hujan berupa kanal dan sanitasi.

Di Kota Ternate, permukiman kumuh berada di Kawasan Dufa-Dufa yang terdiri dari 4 (empat) lokasi yaitu Dufa-Dufa, Salero, Toboleu, dan Sangaji seluas 12,41 Ha yang berada di tepi laut. Setelah dilakukan penataan, Kota Ternate memiliki Taman Dufa-Dufa sebagai tempat wisata baru dengan kondisi jalan yang baik, adanya trotoar, kursi dan perkuatan tanggul laut. Anggaran berasal dari APBN Tahun 2017 sebesar Rp 8,5 miliar.

Di Kota Jayapura, penataan permukiman Hamadi dilakukan sejak tahun 2017 dengan melakukan pekerjaan fisik meliputi, jalan gertak beton sehingga mempermudah akses menuju pelelangan ikan dan pariwisata di permukiman nelayan dan Ruang Terbuka Publik. Anggaran berasal dari APBN tahun 2017 sebesar Rp 49,46 miliar.

Program penataan kawasan permukiman nelayan dan kampung tepi air Kementerian PUPR tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan ekonomi lokal.(*)

Advertisements

Pembangunan Infrastruktur di KSPN Tidak Hanya Dinikmati Turis Namun Juga Masyarakat Lokal

Pembangunan Infrastruktur di KSPN Tidak Hanya Dinikmati Turis Namun Juga Masyarakat Lokal

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan dukungan pembangunan infrastruktur di 12 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang akan menjadi “Bali Baru”. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan semakin baiknya fasilitas maka diharapkan lama tinggal wisatawan bertambah.

“Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur yang telah disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,” jelas Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Rencana induk disusun untuk pengembangan KSPN 10 tahun ke depan, kemudian lebih didetilkan dalam rencana 5 tahun dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi. “_Key Tourism Area atau spot-spot pergerakan turis
menjadi prioritas bersama untuk penyediaan infrastruktur,” jelas Kepala BPIW Hadi Sucahyono pada acara jumpa pers yang diselenggarakan dalam rangkaian PUPR Expo 4.0, Jumat (15/2/2019).

Dari 12 KSPN, 4 KSPN menjadi fokus Pemerintah yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika. “Pengembangan empat kawasan ini lebih difokuskan karena tren kunjungan turisnya terus meningkat, investasi akan menjadi pemicu percepatan peningkatan potensi ekonomi dan mempunyai tematik khusus,” jelas Hadi.

Hadi menjelaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk turis yang datang namun juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan mendukung potensi ekonomi lokal. “Sirkuit Moto GP akan dibangun di Mandalika dengan standar hotel berbintang di sekitar nya. Kementerian PUPR mendukung pembangunan infrastrukturnya yang tidak hanya bermanfaat bagi turis namun juga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sekitarnya,” kata Hadi.

Di KSPN Mandalika, Kementerian PUPR telah melakukan penataan kawasan di Desa Kuta memperbaiki 6 ruas jalan lingkungan, pedestrian, saluran drainase, Ruang Terbuka Publik (RTP) berupa taman yang dilengkapi sarana bermain anak-anak yang dapat dinikmati warga sekitar. Kementerian PUPR juga membantu menyediakan hunian layak bagi MBR melalui program rumah swadaya di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 200 unit. Selanjutnya bisa dikembangkan sebagai _home stay_ bagi turis yang ingin merasakan tinggal di permukiman penduduk lokal.

Di KSPN Danau Toba, Kementerian PUPR telah meningkatkan akses dari Bandara Silangit baik jalan lingkar luar maupun lingkar dalam Danau Toba termasuk melakukan pengerukan alur sungai dan akan membangun Jembatan Tano Ponggol. Selain itu juga pada ruas jalan yang dilalui turis akan dibangun Rest Area Terpadu Lumban Pea dan Lumban Julu.

Di Labuan Bajo, salah satu kawasan yang ditata adalah Kampung Ujung yang menjadi hub untuk menyeberang ke Pulau Komodo. Di kawasan tersebut dibangun pusat wisata kuliner yang dilengkapi dengan jalan lingkungan yang rapi dan drainase.

Di KSPN Borobudur, Kementerian PUPR melakukan penataan kawasan di sejumlah destinasi wisata seperti kawasan Candi Mendut, Candi Pawon, dan Puthuk Setumbu. Selain itu juga dilakukan peningkatan akses jalan dari Bandara baru di Kulonprogo.

Dalam pembangunan infrastruktur KSPN, Kementerian PUPR juga memperhatikan peta rawan bencana. Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Selain itu, pihaknya akan menerima masukan dari Badan Geologi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (*)

Kementerian PUPR Targetkan Pembangunan Rusunawa Pasar Rumput Selesai Tahun Ini

Kementerian PUPR Targetkan Pembangunan Rusunawa Pasar Rumput Selesai Tahun Ini

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus meningkatkan ketersediaan hunian layak khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembangunan hunian vertikal atau rumah susun (Rusun).

Pada tahun 2015 – 2018, Pemerintah telah membangun Rusun sejumlah 728 tower dengan total 44.893 unit. Untuk tahun 2019 ditargetkan pembangunan sejumlah 137 tower atau 6.873 unit, sehingga total rumah susun yang terbangun pada tahun 2015 – 2019 sejumlah 865 tower atau 51.766 unit.

Salah satunya pembangunan Rusun untuk MBR di perkotaan yakni Rusun sewa Pasar Rumput di Jakarta. Rusun yang dibangun merupakan Rusun tingkat tinggi dengan 25 lantai sebanyak tiga tower.

“Kami (Kementerian PUPR-red) menargetkan pembangunan Rusunawa Pasar Rumput bisa selesai tahun 2019 ini,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat meninjau pembangunan Rusunawa Pasar Rumput baru-baru ini.

Khalawi menjelaskan, pembangunan Rusunawa Pasar Rumput yang berlokasi tidak jauh dari Terminal Manggarai merupakan bagian dari Program Satu Juta Rumah untuk masyarakat di Kawasan Ibukota. Dengan demikian, MBR di Provinsi DKI Jakarta yang benar-benar membutuhkan hunian yang layak dapat menempati hunian vertikal tersebut.

Rusunawa, imbuh Khalawi, merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah perumahan di kota besar seperti di DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan semakin mahal dan terbatasnya lahan untuk lokasi pembangunan rumah tapak.

Lebih lanjut, Khalawi menambahkan, Rusunawa Pasar Rumput menggunakan konsep mixed use atau penggabungan antara hunian, komersial dan pasar. Untuk bagian bawah Rusunawa nantinya akan dimanfaatkan sebagai pasar, sedangkan di bagian atas dibangun unit hunian tempat tinggal beserta prasarana pendidikan untuk anak-anak.

Perencanaan pembangunan Rusunawa Pasar Rumput dikerjakan oleh PT Adhikakarsa Pratama dengan kontraktor pelaksana adalah PT. Waskita Karya dan konsultan PT. Ciria Jasa Cipta Mandiri. Nilai kontrak pembangunan Rusunawa Pasar Rumput adalah Rp 961,367 Milyar. Rusunawa yang dibangun sejak tahun 2016 ini akan memiliki jumlah unit hunian sebanyak 1.984 unit dan 1.314 kios.

“Saat ini progres pembangunan Rusunawa Pasar Rumput sudah mencapai 93 Persen. Setelah pembangunan Rusunawa Pasar Rumput selesai akan diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dikelola lebih lanjut,” pungkas Khalawi. (*)

Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim

Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim

PAMEKASAN, JURNAL IBUKOTA: Perhimpunan Bank Milik Pemerintah Daerah Jawa Timur (Perbamida Jatim) akan lebih intens mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi Lamikro ke pelaku UKM di wilayah Jatim. Hal itu sebagai komitmen kerja sama mereka dengan Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM.

Komitmen bersama ini ditandatangani di sela-sela acara kunjungan kerja Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga di Kabupaten, Pamekasan, Jumat 15 Februari 2019. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh bank UMKM Jatim, Bank BPR milik Pemkab Sumenep, Sampang, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Trenggalek, Tulungagung, Bojonegoro dan Malang, dengan turut disaksikan Menkop UKM Puspayoga dan Bupati Pamekasan Badrud Tamam.

Deputi Pengembangan SDM, Rulli Nuryanto mengharapkan komitmen bersama ini bisa membantu para pelaku usaha mikro kecil untuk memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK EMKM (standar akuntansi keuangan-entitas usaha mikro kecil dan menengah), sehingga bisa turut mendorong UKM naik kelas.

“Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro dan kecil adalah dalam pembuatan laporan keuangan atau financial report nya sebagai tolok ukur atau indikator kesuksesan sebuah bisnis,” kata Rulli di Pamekasan, Madura.

Rulli menuturkan bahwa laporan keuangan yang baik sesuai dengan Standar Entitas Keuangan diperlukan tidak hanya ketika mereka berhubungan dengan perbankan, lembaga keuangan atau mitra usaha lainnya tetapi juga dalam kaitan dengan pendataan terkait omzet dan aset para pelaku usaha mikro kecil.

“Kita harapkan agar aplikasi ini semakin diketahui dan bisa dimanfaatkan secara lebih luas oleh para pelaku usaha mikro kecil terutama di wilayah provinsi Jawa Timur,” papar Rulli.

Lamikro merupakan laporan akuntansi usaha mikro berbasis android dan website. Aplikasi ini bisa diunduh secara gratis di Play Store kemenkopukm atau website www.lamikro.com. Aplikasi ini dibuat Kemenkop UKM guna membantu para pelaku usaha mikro kecil dalam pembuatan laporan keuangan yang visible dan bankable. (Ags)

Menteri Puspayoga: Pariwisata Perkuat Keutuhan NKRI

Menteri Puspayoga: Pariwisata Perkuat Keutuhan NKRI

PAMEKASAN, JURNAL IBUKOTA: Pengembangan pariwisata tidak hanya bertujuan mendatangkan devisa bagi negara tapi memiliki dampak besar terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Wisata tidak hanya bicara dollar dan rupiah tetapi bicara keutuhan NKRI. Dari seluruh Indonesia datang ke Madura, Pamekasan, misalnya dari Papua, Aceh mereka akan tahu saudara-saudaranya yang ada di daerah lain," kata Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga saat berbicara di hadapan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan para pelaku UKM di Pamekasan, Madura, Jumat (15/2/2019).

Di samping berdampak terhadap keutuhan NKRI, menurut Puspayoga pariwisata juga berdampak terhadap budaya bersih. Karena dengan budaya bersih berarti membangun manusianya yang menjadi kekuatan bagi tumbuhnya pariwisata.

Ia mengatakan warga harus terbuka menerima pendatang, mampu bersikap ramah dan sopan. Dikatakan, infrastruktur pariwisata bisa dibangun cepat jika ada dana, tetapi membangun manusia membutuhkan waktu yang sangat lama.

Ia mencontohkan Bali yang menjadi tujuan wisata terbaik dunia dikembangkan sejak ratusan tahun lalu. Para raja-raja dulu aktif mempromosikan pariwisata Bali dengan mengundang tokoh-tokoh dunia bidang seni dan sastra. Ini menjadikan penduduk Bali terbuka terhadap para pendatang dari luar negeri.

"Sekarang tidak perlu sampai ratusan tahun membangun pariwisata tapi harus kerja keras membangun manusianya," tegas Menteri.

Karena itu, Puspayoga mendukung rencana Bupati Pamekasan menjadikan Desa Batik Podhek sebagai tujuan wisata baru. Desa Batik Phodek merupakan desa di Pamekasan yang hampir seluruh warganya merupakan pengrajin batik tulis. Para pengrajin mampu menghasilkan batik tulis berkualitas dengan harga mencapai puluhan juta rupiah.

"Desa Batik Podhek akan mampu menjadi daerah wisata karena ketika saya datang ke sana warganya sopan dan ramah. Ini modal yang bagus untuk mengembangkan wisata di Podhek di samping alamnya," kata Menteri.

Ia menegaskan berkembangnya pariwisata akan diikuti oleh tumbuhnya UKM. "Pariwisata tanpa produk-produk UKM akan kering, lama-lama turis tidak akan datang," lanjut Menteri.

Menteri mengapresiasi program pembangunan Pamekasan yang dinilai sejalan dengan program Presiden Jokowi untuk melakukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap pariwisata menjadi bagian dari program pembangunan Pamekasan karena pariwisata akan meningkatkan tumbuhnya UKM.

"Tidak ada pariwisata meningkatkan UKM perlu kerja keras, begitu juga sebaliknya dengan UKM pariwisata jalannya akan ringan," kata Puspayoga.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengatakan Pamekasan memiliki 10 ribu pengusaha yang di dalamnnya terdapat UKM batik. Dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar dia berharap program pemberdayaan UMKM yang dibina dapat tumbuh berkembang.

“Saya berharap dapat menjadi motivasi supaya mendorong UKM menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian kita,” kata Tamam.

Tamam ingin menjadikan Desa Batik Podhek sebagai tujuan wisata baru. Oleh karena itu ia menuntut pelaku UKM batik di sana untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi agar produk yang dihasilkan dapat mudah diterima oleh wisatawan.

“Program UKM bisa terlaksana sehingga sentra batik kita dorong jadi destinasi wisata baru. Oleh karena itu, infrastruktur kita perbaiki sehingga promo batik kami minta diajak pak menteri. Ini yang kita harapkan supaya Pamekasan bisa berdaya saing,” katanya. (Ags)

Presiden Jokowi dan Menteri Basuki Tinjau Penataan Kawasan Nelayan Kampung Sumber Jaya, Bengkulu

Presiden Jokowi dan Menteri Basuki Tinjau Penataan Kawasan Nelayan Kampung Sumber Jaya, Bengkulu

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada periode 2016-2019 melakukan Penataan Kawasan Permukiman Nelayan dan Tepi Air di 11 lokasi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia.

Program Penataan Kampung Nelayan menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pada Jumat (15/2/2019), meninjau salah satu kawasan kampung nelayan yang ditata Kementerian PUPR, yakni Kampung Sumber Jaya di Kota Bengkulu.

Menteri Basuki mengatakan dari 11 kawasan ada tiga kampung nelayan yang dijadikan sebagai percontohan, yakni Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu), dan Kampung Tegalsari (Kota Tegal).

Sementara delapan kawasan lainnya tersebut yakni Kawasan Nelayan Indah (Kota Medan), Kampung Kuin (Kota Banjarmasin), Kampung Karangsong (Kota Indramayu), Kampung Tambak Lorok (Kota Semarang), Kampung Moro Demak (Kabupaten Demak), Kampung Untia (Kota Makassar), Kampung Oesapa (Kota Kupang) dan Kawasan Hamadi (Kota Jayapura).

Menteri Basuki mengatakan, program pengembangan kawasan permukiman nelayan dan kampung tepi air, tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya. Hal ini dimungkinkan karena perencanaan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota dan masyarakat.

“Penataan di kampung nelayan akan dikembangkan lagi agar bisa menjadi kawasan wisata," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Kawasan Nelayan Kampung Sumber Jaya merupakan salah satu kawasan kumuh di Kota Bengkulu dengan luas 12.18 hektar dan dihuni oleh 799 Kepala Keluarga yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan. Penataan kawasan kumuh dimulai sejak tahun 2016 dengan kolaborasi antara Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Pemerintah Kota Bengkulu. Sebagian kawasan yang ditata awalnya berada di tanah yang dimiliki PT Pelindo.

Pembangunan dengan alokasi dana keseluruhan sebesar Rp 57 miliar tersebut mencakup pekerjaan jalan akses gertak beton, jalan lingkungan berupa paving block dan saluran drainase yang diselesaikan pada tahun 2016. Pekerjaan dilanjutkan pada tahun 2017-2018 mencakup peningkatan jalan akses, saluran drainase (U-ditch), pembangunan Ruang Terbuka Hijau
(taman komunal) dan revitalisasi masjid.

Selanjutnya pada tahun 2019, dilanjutkan dengan penyelesaian penataan kawasan berupa perapihan taman lingkungan dan pemasangan penerangan sebagian jalan akses. Penataan kawasan juga dilengkapi dengan pembangunan dermaga nelayan, dan saat ini progres fisik keseluruhannya telah mencapai 97% dan ditargetkan rampung pada akhir Februari 2019.

Di lokasi yang sama terdapat 70 unit rumah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR bagi para nelayan yang tinggal di Kelurahan Sumber Jaya. Masing-masing keluarga menerima 15 juta untuk perbaikan rumah dari kondisi tidak layak huni menjadi layak huni.

Para penerima manfaat seperti Pak Mansur, Pak Rustam dan Pak Anwar merasa sangat terbantu dan berterimakasih kepada Pemerintah atas bantuan rumah ini. Ketiganya berharap kondisi perekonomian akan semakin membaik dengan perbaikan kualitas hunian ini. Kawasan yang semula kumuh kini menjadi lebih sehat dan rapi. Nelayan kini memiliki dermaga yang lebih baik untuk menambatkan perahunya. Selain itu anak-anak bisa bermain di taman lingkungan di sepanjang pantai.

Selain penataan kawasan, Kementerian PUPR juga telah membangun rumah khusus (Rusus) Nelayan sebanyak 52 unit pada tahun 2016 dengan total anggaran sebesar Rp. 7,18 miliar. Saat ini seluruh unit rumah tipe 36 tersebut sudah terhuni. Rusus telah dilengkapi prasarana sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, drainase, listrik dan air. Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan penghuni.

Pada tahun 2015-2017 Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan pekerjaan bangunan pengaman Pantai Panjang, Kota Bengkulu sepanjang 487 meter dengan anggaran Rp 14,35 miliar. Bangunan pengaman pantai atau _breakwater_ yang dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Bengkulu – Ditjen Sumberdaya Air berfungsi untuk meredam daya rusak air yang bersumber dari gelombang laut. (*)

Kementerian PUPR Tingkatkan Penggunaan e-Katalog Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kementerian PUPR Tingkatkan Penggunaan e-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan penggunaan Katalog Elektronik atau e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penggunaan e-katalog mendukung PBJ Pemerintah yang terbuka, efisien, cepat dan mudah.

Untuk meningkatkan ketersediaan ragam barang dan jasa yang dibutuhkan Kementerian PUPR, dilakukan kerja sama pengembangan e-katalog sektoral dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto di kantor LKPP, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

“Hadirnya e-Katalog Sektoral akan sangat membantu Kementerian PUPR karena mayoritas anggaran di Kementerian PUPR digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. e-katalog sektoral akan mempercepat proses pengadaan barang yang bersifat teknis, sekaligus kita bisa melihat perbandingan harga secara cepat misalnya pengadaan alat berat dan bronjong kawat," kata Anita.

Selain mempercepat proses pengadaan, dikatakan Anita hal tersebut juga akan menghemat waktu dan biaya, jika dibandingkan dengan harus melewati proses lelang, dengan tetap mengedepankan pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Kementerian PUPR menjadi salah satu Kementerian dengan alokasi anggaran belanja modal terbesar. Pada tahun 2018, Kementerian PUPR melakukan pelelangan 10.714 paket pekerjaan baik konsultansi maupun konstruksi senilai total Rp 88,1 triliun. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR mendapat amanah untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp 110,73 triliun dimana sekitar 84% atau Rp 93 triliun merupakan belanja modal melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.

LKPP memiliki tiga katalog elektronik yakni Katalog Nasional yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Katalog Sektoral yang disusun dan dikelola oleh Kementerian dan Katalog Daerah yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menjelaskan katalog elektronik juga dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi dalam pengadan barang dan jasa pemerintah. “Saat ini terdapat dua lembaga yang sudah menerapkan e-katalog sektoral yakni KPU dan Kemendagri," kata Roni.

Selain Kementerian PUPR, terdapat empat kementerian lain yang menandatangani nota kesepahaman mengenai pengembangan e-katalog sektoral, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pertanian.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Sekjen Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Staf Ahli Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi Suryabrata. (*)

Kunjungi Tol Trans Jawa, Komisi VI DPR RI Tekankan Soal Sosialisasi Tarif

Kunjungi Tol Trans Jawa, Komisi VI DPR RI Tekankan Soal Sosialisasi Tarif

SOLO, JURNAL IBUKOTA: Rombongan Anggota Komisi VI DPR RI mengadakan kunjungan kerja reses ke Jalan Tol Solo-Ngawi, Kamis (14/2). Kunjungan sebanyak 12 Anggota Komisi VI DPR RI ini guna memantau perkembangan dan dinamika salah satu ruas tol dalam koridor Tol Trans Jawa tersebut.

Rombongan Komisi VI DPR itu terdiri dari antara lain Anggota Komisi VI DPR RI Martri Agoeng, Adisatrya Suryo Sulistio, Darmadi Durianto, Wasista Bambang Utoyo, Mohammad Hatta, Daeng Muhammad, Zulfan Lindan, Nyat Kadir dan lain-lain.

Dalam kunjungan tersebut, para Anggota Komisi VI DPR RI didampingi oleh Direktur Operasi PT Jasa Marga Tbk. Subakti Syukur, Direktur Bisnis Jasa Marga Mohammad Sofyan, dan Direktur Utama PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) David Wijayatno. PT JSN merupakan kelompok usaha Jasa Marga yang mengelola Jalan Tol Solo-Ngawi.

Rombongan Anggota Komisi VI DPR RI diterima oleh Jasa Marga di Rest Area 591A yang terletak di Jalan Tol Solo-Ngawi. Rest Area 591A sendiri dikelola oleh kelompok usaha Jasa Marga lainnya, yakni PT Jasamarga Properti (JMP). Selain Rest Area 591A, di Jalan Tol Solo-Ngawi, PT JMP juga mengelola Rest Area 538A, Rest Area 538B, Rest Area 519A, Rest Area 575A dan Rest Area 575B.

Salah satu aspek yang dipantau oleh rombongan Anggota Komisi VI DPR RI dalam kunjungan ini adalah bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat Tol Trans Jawa di tengah berkembangnya opini bahwa tingginya tarif Tol Trans Jawa.

"Sebenarnya, jika kita hitung baik-baik, tarif tol di Trans Jawa ini masih realistis, hanya sekarang memang banyak yang membandingkannya dengan jalan Tol yang sudah lama beroperasi. Tentu harganya berbeda. Trans Jawa ini kan investasi baru. Jadi, tinggal pengelola jalan tol memberikan sosialisasi," ujar Muhammad Martri Agoeng selaku Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara itu, Direktur Operasi Jasa Marga Subakti Syukur juga menjelaskan bahwa pengguna jalan Tol Trans Jawa sudah bisa merasakan tiga _benefit_ terkait dengan penarifan.

"Yang pertama adalah rasionalisasi harga dari Pemerintah yang menetapkan tarif tertinggi sebesar Rp1.000 per kilometer. Yang kedua adalah penyederhanaan golongan di mana tarifnya sekarang hanya ada tiga golongan, dan pemberian diskon sebesar 15% bagi kendaraan yang melewati _cluster-cluster_ sepanjang Trans Jawa," jelasnya saat memberi pemaparan kepada Anggota Komisi VI DPR RI.

Dalam kunjungan ini, Anggota Komisi VI DPR RI juga menyempatkan diri untuk mencicipi produk-produk UMKM yang disajikan di Rest Area 591 Sragen. Kemudian, rombongan pun melanjutkan perjalanan menuju Pabrik Gula Mojo di Sragen.

Seksi terakhir Jalan Tol Solo-Ngawi, yakni Seksi Sragen-Ngawi, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir November lalu. Dengan panjang total 90,43 km, Jalan Tol Solo-Ngawi telah beroperasi sepenuhnya. Jalan Tol Solo-Ngawi menghubungkan Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen di Jawa Tengah serta Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. (Agus)

—-

Menteri Basuki : Kerjasama Dengan PII Provinsi Akan Ditingkatkan

Menteri Basuki : Kerja Sama dengan PII Provinsi Akan Ditingkatkan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dukungan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai organisasi profesi insinyur, merupakan organisasi yang sangat prestisius, sebab mewadahi beberapa profesi keilmuan di bidang teknik. PII diharapkan dapat mengambil peran maksimal dalam menyiapkan sumber daya keinsinyuran, baik sumber daya manusia maupun teknologinya yang saat ini sangat dibutuhkan.

“Kementerian PUPR akan terus bekerja sama erat dengan PII di Provinsi. Terlebih Kementerian PUPR baru saja membentuk Balai baru yakni Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di provinsi sehingga tentu akan bekerja sama dengan PII di daerah.,” kata Menteri Basuki pada saat menghadiri Topping Off pembangunan Gedung PII yang beralamat di Jalan Halimun, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019).

Pengembangan kompetensi insinyur Indonesia oleh PII juga berkaitan erat dengan SDM jasa konstruksi di bidang PUPR seperti teknik sipil, hidrologi, bangunan gedung, sanitasi, air minum dan perencanaan wilayah kota. “Tanpa insinyur, Kementerian PUPR tidak bisa berbuat banyak,” ujar Menteri Basuki.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) tahun 2018-2021 Heru Dewanto menargetkan Gedung PII akan selesai tahun 2019. “Di Usia PII ke-67 tahun, saatnya kita memiliki “rumah” insinyur Indonesia. Kami berterima kasih atas dukungan Kementerian PUPR,” kata Heru.

Ketua Tim Pembangunan Gedung PII Qoyum Tjandranegara mengatakan pada awalnya akan dibangun tiga tingkat, namun mengalami perubahan menjadi 7 lantai sehingga memerlukan waktu tambahan baik dari sisi perizinan dan konstruksi. “Biaya pembangunan sekitar Rp 26 triliun yang berasal dari para anggota PII,” jelasnya.

Sementara, Ketua Umum PII Tahun 2015-2018 Hermanto Dardak menyampaikan di samping kebutuhan _soft asset_ pengembangan insinyur di Indonesia juga memerlukan Gedung PII sebagai _hard infrastructure_. Keberadaan Gedung PII nantinya akan menunjang fungsi PII dalam mengemban amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Turut mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(*)

Tahun 2019, Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tetap Menjadi Prioritas Kementerian PUPR

Tahun 2019, Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tetap Menjadi Prioritas Kementerian PUPR

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan berbagai upaya dalam melakukan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi Indonesia. Upaya dilakukan dengan berkolaborasi baik dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, asosiasi kontraktor dan konsultan, BUMN, perusahaan kontraktor dan konsultan, maupun dengan perguruan tinggi. Upaya Kementerian PUPR mendorong tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat keahlian merupakan bagian dari melaksanakan fokus Pemerintah untuk membangun Sumber Daya Manusia Indonesia yang berdaya saing.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan tuntutan masyarakat yang tinggi serta anggaran yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR, kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi juga ditingkatkan melalui program percepatan sertifikasi tenaga konstruksi.

“Mempercepat bukan berarti mempermudah. Hal ini juga menjalankan amanah UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di mana setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja,” jelas Menteri Basuki.

Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat keahlian di Indonesia masih minim. Dari 8,3 juta pekerja konstruksi yang ada di Indonesia, hanya 616.000 atau sekitar 7,4 persen di antaranya yang telah bersertifikat. Sertifikat terdiri dari sertifikat tenaga kerja tingkat terampil dan tingkat ahli di mana porsi tenaga ahli baru sebesar 27%.

“Pada tahun 2019, Kementerian PUPR terus melakukan program ini dan menargetkan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat mencapai 212.000 orang,” kata Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin pada acara saat _launching_ Pekan SDM Ahli Jasa Konstruksi yang digelar bersamaan dengan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) dan IndoBuildTech Expo 2019, pada tanggal 20-24 Maret 2019 di ICE BSD-City. Dalam acara tersebut, Kementerian PUPR bekerja sama dengan LPJKN akan menyerahkan 3.000 sertifikat keahlian (SKA) kepada tenaga ahli jasa konstruksi.

Sertifikasi terdiri dari penyampaian materi, praktik lapangan dan diakhiri dengan uji kompetensi. Sejumlah terobosan dilakukan di antaranya melakukan sertifikasi _on site_ dengan menggunakan mobile training unit dan penggunaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jarak Jauh atau dikenal dengan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA).

Pada tahun 2019, Politeknik PU di Semarang akan mulai menerima mahasiswa untuk tingkat pendidikan D3. Untuk tahap awal, Politeknik PU akan memiliki 3 Program Studi yakni Teknologi Konstruksi Bangunan Air, Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan dengan jumlah mahasiswa sebanyak 50 orang setiap jurusan sehingga total 150 orang.

Kementerian PUPR juga menjalin kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga lain dalam sertifikasi pekerja konstruksi. Kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sertifikasi bagi lulusan SMK dan Politeknik bidang konstruksi. Selain itu juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan sertifikasi kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan sehingga bisa bekerja di bidang konstruksi setelah bebas.

Sementara itu, Ketua LPJKN Ruslan Rivai mengatakan sertifikat keahlian yang dikeluarkan LPJK tidak sepenuhnya merepresentasikan jumlah orang karena satu orang dapat memiliki lebih dari satu sertifikat keahlian. "Misalnya di bidang jalan, ada sertifikat keahlian jalan dan project management yang dapat dimiliki oleh satu orang,” pungkas Ruslan. (*)