Tahun 2019 Anggaran Kementerian PUPR Rp 110,73 Triliun, Menteri Basuki Instruksikan Percepat Pelaksanaan Lelang

Tahun 2019 Anggaran Kementerian PUPR Rp 110,73 Triliun, Menteri Basuki Instruksikan Percepat Pelaksanaan Lelang

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, , menginstruksikan kepada seluruh jajarannya, terutama para satuan kerja Kementerian PUPR untuk mempercepat pelelangan tahun 2019 agar bisa segera dimulai dan diselesaikan pekerjaan fisiknya sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR mendapat amanah untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp 110,73 triliun dimana sekitar 84% atau Rp 93 triliun merupakan belanja modal.

Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan tahun 2019, Kementerian PUPR hingga 11 Desember 2018 sudah melelang sebanyak 2.425 paket pekerjaan senilai Rp 27,55 triliun, dari total 10.723 paket pekerjaan kontraktual tahun 2019 senilai Rp 88,58 triliun.

Dari 2.425 paket pekerjaan yang dilelang tersebut, sebanyak 560 paket senilai Rp 17,33 triliun sudah terkontrak dan sisanya sebanyak 1.865 paket senilai Rp 10,22 triliun masih dalam proses lelang. Sisanya 5.086 paket belum lelang namun sudah masuk dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan 3.212 paket dalam persiapan untuk masuk ke dalam SIRUP.

“Untuk Program Padat Karya seperti padat karya irigasi, jembatan gantung, PISEW, Pamsimas, dan Sanimas harus sudah dimulai pada Januari-Februari 2019,” ujarnya.

Menteri Basuki mengatakan percepatan lelang merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo pada saat penyerahan DIPA 2019 di Istana Negara, Selasa pagi (11/12/2018). Arahan Presiden Jokowi lainnya adalah agar program yang direncanakan fokus pada outcome, memprioritaskan pada kegiatan utama, bukan kegiatan pendukung seperti mengurangi anggaran rapat, perjalanan dinas. Selain itu juga menekankan pentingnya konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Sektoral.

Seluruh program harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal, serta melakukan pemantauan secara berkala dan stop praktek korupsi, pemborosan, mark- up dan memastikan untuk kepentingan rakyat. “Program tidak hanya output namun sampai ke outcome. Seperti program pembangunan bendungan harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat,” kata Menteri Basuki.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR juga mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun diluar DIPA Kementerian. Anggaran tersebut berada di DIPA Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Availaibility Payment (KPBU-AP).

Dana KPBU AP akan digunakan untuk empat kegiatan yakni Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau–Sumsel) sebesar Rp 1,1 trilun, Preservasi Jalan Trans Papua (Wamena–Mumugu) Rp 1,9 triliun, Penggantian Jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa Rp 800 miliar, Preservasi Jalan dan Jembatan Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera Rp 1,2 triliun. Skema ini baru pertama kali dilakukan oleh karenanya beberapa waktu lalu Kementerian PUPR telah melaksanakan sosialisasi kepada calon investor.

Menteri Basuki mengatakan infrastruktur yang dibangun saat ini tidak lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun harus ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing bangsa. Untuk itu Menteri Basuki kembali mengingatkan kepada seluruh Kepala Balai harus mampu menjadi infrastructure manager, bukan hanya sekedar construction manager. “Kepala Balai harus sigap bertindak dan bertanggung jawab memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat,” pesannya.

*Anggaran Pengembangan SDM di Kementerian PUPR*

Ditambahkan Menteri Basuki, sesuai fokus Pemerintah tahun 2019 pada aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran untuk penguatan SDM sebesar Rp 6,56 triliun, dimana sebesar Rp 6,53 triliun dialokasikan untuk pembangunan prasarana pendidikan dan Rp 32 miliar untuk peningkatan vokasi tenaga konstruksi. “Dalam hal pembangunan SDM, Kementerian PUPR ditugasi Presiden untuk meningkatkan jumlah sertifikasi tenaga konstruksi 10 kali lipat di tahun 2019,” ujarnya.

Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2018 ini, Menteri Basuki kembali menekankan seluruh Satker untuk tetap fokus dan berupaya keras menyelesaikan pekerjaan yang sudah diprogramkan, dan menjaga komitmen untuk dapat mencapai prognosis penyerapan anggaran sebesar 92 – 93%.

Hingga 11 Desember 2018, progres fisik keseluruhan pekerjaan di Kementerian PUPR sebesar 80,10% dan progres keuangan sebesar 74,99% dari total anggaran 2018 sebesar Rp 105,90 triliun. “Jangan hanya asal menyerap dengan tujuan meningkatkan progres penyerapan, namun tetap menjaga keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan,” pungkas Menteri Basuki. (*)

Advertisements

Konstruksi SPAM Semarang Barat Rampung Dua Tahun, 420 Ribu Warga Semarang Barat Akan Nikmati Layanan Air Bersih Perpipaan

Jika Konstruksi SPAM Semarang Barat Rampung , 420 Ribu Warga Akan Nikmati Layanan Air Bersih Perpipaan

SEMARANG, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan dimulainya konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat yang dibangun dengan biaya investasi Rp 1,15 Triliun dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Proyek SPAM Semarang Barat ditargetkan rampung dalam 2 tahun dan akan mensuplai kebutuhan air bersih bagi sekitar 420.000 jiwa atau sekitar 30% warga Kota Semarang melalui 70.000 sambungan rumah (SR) di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.

“Pembangunan SPAM Semarang Barat sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Proses persiapannya cukup panjang namun Insha Allah bermanfaat pada masyarakat banyak. KPBU tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, kami lakukan juga untuk pembangunan SPAM dan akan kita coba untuk pembangunan bendungan sebagai pembangkit listrik tenaga air,” jelas Menteri Basuki.

Dalam pembangunan SPAM Semarang Barat, dengan nilai total investasi Rp 1,15 triliun, sebagian dibiayai oleh investasi badan usaha yakni PT. Aetra Air Jakarta – PT. Medco Infrastruktur Indonesia selaku pemenang tender, yang kemudian membentuk perusahaan PT. Air Semarang Barat dengan nilai investasi sebesar Rp 417,2 Miliar tanpa membutuhkan dana Viability Gap Fund (VGF) dari Pemerintah.

Investasi PT. Air Semarang Barat akan digunakan untuk membiayai pembangunan intake 1.050 liter/detik, pemasangan pipa transmisi air baku sepanjang 2,2 km, pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) berkapasitas 1.000 liter / detik, pipa transmisi dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir dan pembangunan empat reservoir.

Meski tidak mengeluarkan dana VGF, namun Pemerintah melalui Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan unit intake oleh Ditjen Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp 90 miliar dan pembangunan sistem jaringan distribusi utama oleh Ditjen Cipta Karya senilai Rp 221 miliar sebagai bagian meningkatkan kelayakan investasi proyek SPAM Semarang Barat.

Kementerian PUPR melalui Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) sejak awal juga turut terlibat dalam sosialisasi dan pendampingan untuk menyiapkan Pre-Feasibility Study.

Sementara Kementerian Keuangan turut memberikan dukungan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastrukrur Indonesia (PII), dan PT IIF . Pemerintah Daerah Kota Semarang juga memberikan dukungan dari APBD senilai Rp 100 miliar dan PDAM Kota Semarang senilai Rp 322 miliar.

“Keberhasilan dimulainya pembangunan SPAM regional di Umbulan, Bandar Lampung, dan saat ini di Semarang Barat diharapkan dapat menjadi contoh untuk penerapan KPBU SPAM berikutnya di daerah lainnya seperti SPAM Dumai, Riau dan Bengkalis (Durolis)” jelas Menteri Basuki.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tugas pemerintah utamanya adalah melayani apa yang dibutuhkan rakyatnya, seperti halnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya tersedia. "Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda, dengan kita membantu kemudahan program sanitasi dan air bersih sebagai bagian mengurangi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat," kata Sri Mulyani.

Keberhasilan skema KPBU dalam penyediaan air bersih perpipaan turut meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih yang pada tahun 2017 baru mencapai 72% dan ditargetkan menjadi 100% pada tahun 2019.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, yakni Direktur Pengembangan Sistem Air Minum Agus Ahyar, Kepala BPPSPAM PUPR Bambang Sudiatmo, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Amir Hamzah, Kepala BBWS Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(*)

Kementerian PUPR Bangun Jembatan Sementara Pulihkan Lalu Lintas Padang-Bukittinggi

Kementerian PUPR Bangun Jembatan Sementara Pulihkan Lalu Lintas Padang-Bukittinggi

PADANG, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah melakukan pembangunan jembatan sementara sebagai pengganti Jembatan Batang Kalu, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2×11, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang rusak akibat Sungai Batang Ulakan meluap setelah hujan lebat pada Senin (10/12/2018).

Kehadiran jembatan sementara berupa jembatan rangka baja tersebut diharapkan dapat membuka kembali lalu lintas Kota Padang – Bukittinggi yang sebelumnya terputus. Demikian disampaikan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto saat meninjau proses perakitan jembatan sementara bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Rabu, 12/12/2018.

“Saat ini sudah dilakukan pemasangan jembatan sementara sepanjang 36 meter dengan tiap panel memiliki panjang 3 meter dan ditargetkan selesai dalam waktu 5-7 hari,” kata Sugiyartanto.

Paralel dengan pembangunan jembatan sementara, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Padang juga tengah menyiapkan desain jembatan permanen, penyiapan anggaran dan dokumen lelang sehingga bisa segera ditenderkan.

“Biaya pembangunan jembatan permanen diperkirakan sekitar Rp 10 miliar. Pada Februari 2019 ditargetkan selesai tender dan sudah didapat pemenang lelangnya. Bulan Maret akan dimulai pembangunan dan Bulan September atau Oktober 2019 jembatan permanen sudah bisa digunakan,” jelas Sugiyartanto.

Untuk antisipasi kejadian bencana, para personil di Balai telah membentuk Posko Siaga Bencana dan melakukan patroli serta menyiagakan alat berat di lokasi rawan bencana.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan agar pekerjaan permanen jembatan ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu, karena ruas jalan dimaksud merupakan jalur paling strategis dan memiliki peranan vital bagi masyarakat Ranah Minang. Jalan tersebut menjadi salah satu denyut perekonomian Sumbar karena jalur pariwisata ke Bukittinggi, Batusangkar, Payakumbuh, dan 50 Kota. Di samping itu juga sebagai jalur transportasi ke Provinsi Riau dan menghubungkan beberapa kabupaten kota lain, serta jalur distribusi dan logistik pangan.

"Apabila jembatan darurat sudah selesai, saya mengimbau kepada masyarakat agar jalur ini digunakan untuk perjalanan dari Kota Padang menuju Bukittinggi. Sebaliknya masyarakat dari Bukittinggi menuju Padang bisa melewati Jalan Malalak-Sicincin," pungkas Gubernur.

Turut hadir Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Padang Aidil Fiqri, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Maryadi Utama, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar Fathol Bari. (*)

Sutopo BNPB Raih Penghargaan “The Most Inspirational ASN 2018”

Sutopo BNPB Raih Penghargaan “The Most Inspirational ASN 2018”

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Setelah melalui seleksi yang ketat. Akhirnya Dewan Juri ASN (Aparatur Sipil Negara) 2018 menetapkan Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB sebagai The Most Inspirational ASN 2018 pada Acara Malam Apresiasi Anugerah ASN 2018 di TVRI Jakarta, Selasa (11/12).

Selain itu juga ditetapkan Akhmad Basori dari BPKP sebagai The Most Innovative ASN 2018 dan Endang Yuli Purwati dari SMAN 4 Bandung sebagai The Most Influential ASN 2018.

Anugerah ASN merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan sosok ASN panutan, yaitu ASN yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi kerja sangat baik, bahkan melampaui panggilan tugasnya. Ajang yang digelar Kementerian PANRB ini terdiri dari dua kategori, yakni kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPT) Teladan dan kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspiratif. Dari usulan yang masuk, telah dipilih 10 nomine PPT Pratama Teladan dan 5 besar PNS Inspiratif. Masing-masing dipilih tiga orang terbaik dari yang baik, atau best of the best berdasarkan penilaian objektif Dewan Juri.

“Kami terpukau, menjadi juri sekaligus kami belajar alangkah hebatnya seluruh peserta para PNS dan para pejabat eselon 2, mereka berprestasi, mereka melakukan tugas pekerjaan yang jauh melebihi ekspektasi dari tugas yang diembannya sehari-hari," ucap Ketua Dewan Juri Anugerah ASN 2018, Helmy Yahya dalam sambutannya.

Sementara untuk kategori PNS Inspiratif yang telah menyeleksi PNS Inspiratif pilihan masyarakat di media sosial, ditetapkan 50 nominator terpilih sehingga didapatkan 15 finalis kategori PNS Inspiratif. Tim juri selanjutnya memilih tiga terbaik dari setiap kategori. Mereka mengapresiasi seluruh peserta yang sangat menginspirasi.

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat bangsa. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia saat ini mencapai 4.351.490 orang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin berharap, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspiratif bisa menginspirasi seluruh ASN di tanah air. Dengan inovasi yang dimiliki dan bekerja di luar rutinitas, ASN dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Banyak hal-hal yang bisa menginspirasi kita semua. Dengan kegigihan ASN, bisa mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Masih ada tanggapan dari masyarakat bahwa ASN kurang berkinerja. Namun, kenyataannya banyak diantara mereka yang bekerja dengan totalitas yang tinggi, menciptakan karya hebat bahkan memberikan dampak yang luar biasa,”tutur Menteri Syafruddin.

Penghargaan yang diterima ini, menambah daftar penghargaan yang diraih Sutopo selama 2018 ini. Beberapa penghargaan, antara lain:
1. Communicator of the Year 2018 dari Kominfo dan ISKI.
2. The First Responders dari The Straits Times.
3. Tokoh Komunikasi Kemanusiaan dari Kominfo dan ISKI.
4. Tokoh Teladan Anti Hoax Indonesia 2018 dari Mafindo.
5. IAGI Awards Bidang Komunikasi Bencana Alam dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia.
6. Outstanding Spokesperson of the Year 2018 dari Jakarta Foreign Correspondents Club.
7. Anugerah Perhumas 2018 Kategori Humas Pemerintah dari Perhumas Indonesia.
8. PNS Inspiratif Terfavorit dari KemenPANRB.Ther Most Inspirational ASN 2018 dari KemenPANRB.
9. 5 Terbaik PNS Inspiratif 2018 dari KemenPANRB.
10. 10 Terbaik PPT Teladan 2018 dari KemenPANRB.
11. Human Initiative Award 2018 dari PKPU.

“Tentu saja berderet penghargaan tersebut adalah hal yang harus disyukuri. Pujian ini sekaligus ujian agar lebih dapat meningkatkan kinerja untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Penghargaan ini adalah untuk semua pimpinan dan staf BNPB dan BPBD seluruh Indonesia yang terus mencurahkan pikiran dan tenaga melindungi masyarakat dari bencana. Saya hanyalah sebagai juru bicara yang menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang membantu tugas BNPB dan BPBD dalam menyampaikan berita kepada masyarakat luas. Media adalah pengganda BNPB yang luar biasa perannya dalam penanggulangan bencana. Jadi penghargaan itu juga untuk rekan-rekan media,” kata Sutopo.

“Ada 2 penghargaan yang tak tertulis, taka da piagam penghargaan dan piala. Tapi bernilai besar bagi saya yaitu bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada 5/10/2018. Bahkan Presiden Jokowi menuliskan “Tetaplah Menjadi Inspirasi” dalam foto yang beliau tanda tangani. Juga bertemu dengan Raisa, saat video call dan bertatap muka langsung. Dari 2 pertemuan tersebut memberikan pengaruh positif yang luar biasa, bagi saya maupun buat netizen,” tambah Sutopo.

Terima kasih atas semua penghargaan ini. Juga terima kasih atas doa yang diberikan oleh jutaan masyarakat, agar saya cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Semoga semua ini dapat menginspirasi kita semua.(Agus)

Digitalisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) Perluas Akses Kredit bagi Masyarakat

Digitalisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) Perluas Akses Kredit bagi Masyarakat

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah meluncurkan digitalisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat lapisan bawah yang belum bankable.

Digitalisasi UMi diluncurkan bersama oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), Selasa (11/12) di Kemenkeu.

Pada tahap awal, digitalisasi UMi melibatkan tiga Perusahaan Jasa Sistem Pembayaran, yakni Go-pay, Tcash dan TMoney dan satu marketplace yaitu Bukalapak.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga sempat melakukan dialog jarak jauh atau teleconference dengan Arifin, anggota Koperasi Umat Sejahtera di pasar Karanganyar Semarang, yang melakukan transaksi melalui layanan Go-pay.

"Dengan adanya digitalisasi kredit Ultra Mikro ini akan semakin banyak masyarakat yang belum bisa dilayani perbankan, kini bisa mendapatkan akses pembiayaan atau kredit melalui kredit UMi," kata Menteri Puspayoga,

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan digitalisasi UMi akan menjaring pemain baru atau pengusaha mikro baru yang selama ini belum tersentuh oleh skema KUR, Fintech maupun yang lain.

"Kalau total 59 juta UKM, sebagian besar mereka yang kelompok ultra mikro tidak bisa mendapat akses permodalan (bankable) dan tidak memiliki akses terhadap berbagai macam kredit, bahkan mereka tidak masuk dalam inklusi keuangan karena tidak memiliki account," kata Menkeu.

Program ini selaras dengan deklarasi negara-negara G-20 untuk mengembangkan ekonomi digital yang berfokus pada UMKM untuk menurunkan gini ratio.(Agus)

Kembangkan Kebijakan Satu Peta, Kementerian PUPR Menerima Medali Emas Simpul Jaringan Geospasial dari Badan Informasi Geospasial

Kembangkan Kebijakan Satu Peta, Kementerian PUPR Menerima Medali Emas Simpul Jaringan Geospasial dari Badan Informasi Geospasial

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan Bhumandala Kanaka Tahun 2018 atau Medali Emas untuk Kategori Simpul Jaringan Geospasial Terbaik Tingkat Kementerian/Lembaga dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pada acara Bhumandala Award 2018 yang diselenggarakan bersamaan dengan Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Peluncuran Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, di Jakarta, Selasa, (11/12/18).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan semakin sering dirinya ke lapangan, semakin mengetahui bahwa terjadi banyaknya permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, kebijakan one map policy atau Kebijakan Satu Peta, masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan bisa diselesaikan. “Kebijakan Satu Peta ini sudah lama disiapkan, karena itu saya sangat menghargai dan sangat mengapresiasi upaya-upaya dalam mempercepat kebijakan ini,” ujar Presiden Jokowi.

Penghargaan Bhumandala diserahkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan diterima oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Penyelenggaraan penghargaan Bhumandala telah memasuki tahun ketiga sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan pemanfaatan pengembangan informasi geospasial merupakan bagian dari basis perencanaan pembangunan “Penghargaan ini menjadi pemacu semua unit di Kementerian PUPR terus mengembangkan dan memanfaatkan Kebijakan Satu Peta, terutama Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR terus melakukan penyempurnaan sehingga menjadi referensi handal dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hadi.

Penghargaan diberikan kepada Kementerian PUPR atas pencapaiannya dalam mengembangkan Simpul Jaringan dan meningkatkan pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) yang inspiratif terutama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan satu peta dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang telah aktif mengembangkan Simpul Jaringan sejak lebih dari satu dasawarsa. Untuk mendukung terbentuknya Simpul Jaringan yang kuat, Kementerian PUPR telah mempunyai roadmap yang jelas dan didukung dengan sistem manajemen yang baik. Selain itu Teknologi yang digunakan sudah terlihat jelas pekembangannya.

Turut hadir Kepala Pusdatin Kementerian PUPR Ignatius Wing Kusbimanto. Penerima penghargaaan Bhumandala Kanaka lainnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain tingkat Kementerian dan Lembaga, Penghargaan Bhumandala juga diberikan untuk Tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (*)

Komitmen Wujudkan Prinsip GCG, Jasa Marga Raih 2 Penghargaan IICD

Komitmen Wujudkan Prinsip GCG, Jasa Marga Raih 2 Penghargaan IICD

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sukses meraih dua penghargaan dalam ajang _10th Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Conference and Award_ di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (10/12).

Kedua penghargaan tersebut adalah _Top 50 Emiten Big Cap_ dan kategori _Best Non Financial Sector_.

Untuk _Top 50 Emiten Big Cap_, Jasa Marga berhasil masuk dalam jajaran 10 terbaik. Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal menerima langsung penghargaan _Top 50 Emiten Big Cap_. Sementara itu, _AVP Corporate Communications_ Jasa Marga Dwimawan Heru menjadi perwakilan Jasa Marga saat menerima penghargaan kategori _Best Non Financial Sector_. Penghargaan kategori _Best Non Financial Sector_ diberikan untuk emiten-emiten sektor nonfinansial _(nonfinancial sector)_ yang memiliki nilai tertinggi dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau _Good Corporate Governance_ (GCG).

Didirikan tahun 2000, IICD merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk melaksanakan internalisasi dan mendukung penerapan praktik GCG di Indonesia. Pada _Corporate Governance Award_ (CG Award) yang mengusung tema _“Bringing About CG Changes: Opportunities and Challenges for Directors”_ kali ini, penilaian dilakukan secara independen terhadap 200 perusahaan dengan market kapitalisasi terbesar _(big cap)_ dan menengah _(mid cap)_ oleh IICD. Metode penilaian yang digunakan ialah metodologi _ASEAN CG Scorecard_ serta mempertimbangkan _Return on Equity_ (ROE) emiten.

Penilaian _IICD CG Award_ 2018 berdasarkan praktik CG terbaik di tahun 2017. Penilaian tersebut merujuk pada prinsip-prinsip _corporate governance_ yang dikeluarkan oleh _Organization for Economic Cooperation and Development_ (OECD). Penilaian tersebut berdasarkan prinsip OECD yang terbagi menjadi lima prinsip utama. Kelima prinsip itu adalah hak-hak pemegang saham _(right of shareholders)_, perlakuan setara kepada pemegang saham _(equitabel treatment of sharesholders)_, peran pemangku kepentingan _(role of stakeholders)_, keterbukaan dan transparansi _(disclosure and transparency)_, dan tanggung jawab dewan _(responsible of the boards)_. Selain itu, dalam penilaiannya, IICD juga mempertimbangan kasus korupsi yang melibatkan emiten.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir dalam _10th IICD Corporate Governance Conference and Award_ menyampaikan, penerapan CG dalam satu institusi atau lembaga bukanlah pekerjaan ‘satu malam’.

“Sama dengan membangun CG yang baik, maka membangun _competitiveness_ di ekonomi Indonesia dibutuhkan _policy_ konsisten selama berpuluh tahun. Inilah yang terus dibangun setahap demi setahap untuk perekonomian Indonesia akan semakin dan terus kuat," katanya.

Untuk meningkatkan _competitiveness_ dan produktivitas, lanjutnya, elemen yang dibangun Pemerintah, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, dan institusi.

“Maka, kita juga memiliki harapan yang sama untuk sektor korporasi," ia menekankan.

Apresiasi IICD ini diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan kualitas penerapan GCG di Jasa Marga dan kelompok usahanya serta menjadi inspirasi bagi perusahaan lainnya untuk menerapkan GCG. (Agus)

Kementerian PUPR Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman

Kementerian PUPR Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman dengan nilai 94,31 atau berada di Zona Hijau. Penghargaan diterima langdung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diberikan oleh Ketua Ombudsman Amzulian Rifai kepada di Auditorium TVRI, Jakarta, Senin, (10/12/2018).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan responsif dan kepastian adalah dua hal yang selalu dilakukan dalam melayani masyarakat. "Kami terus berusaha keras meningkatkan pelayanan kepada publik. Saya minta kepada seluruh insan PUPR untuk responsif dalam pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri Basuki didampingi Inspektur Jenderal (Irjen) Widiarto.

Selain responsif, Kementerian PUPR juga menerapkan kepastian waktu pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian apakah perizinan yang diajukannya disetujui atau tidak.

Kegiatan penilaian yang dilakukan Ombudsman terhadap tiga jenis pelayanan publik di Kementerian PUPR. Pertama, bidang Sumber Daya Air (SDA), yakni layanan Izin Pengusahaan SDA dan Izin Penggunaan SDA.

Kedua, bidang Cipta Karya dengan produk layanan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II ke Golongan III, Permohonan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan III, Permohonan Membeli Rumah Negara Golongan III, Permohonan Sewa Beli Rumah Negara Golongan III, dan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak atas Tanah Rumah Negara Golongan III.

Ketiga, bidang Bina Marga dengan produk layanan yakni Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol, Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan Tol, Disepensasi Penggunaan Ruang Milik Jalan Tol Untuk Kendaraan Dengan Angkutan Berat, Dispensasi Penggunaan Ruang Milik Jalan Tol Untuk Keperluan Sementara/Tertentu, Izin Pembangunan Overpass/Underpass dan Penerbitan Izin Pembangunan Simpang Susun dan Prasaranan Transportasi Lain Sejajar Jalan Tol.

Hasil penilaian Ombudsman dibagi menjadi tiga kategori yakni nilai 0-55 Tingkat Kepatuhan Rendah atau Zona Merah, nilai 56-88 Tingkat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning dan nilai 89-100 Tingkat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau. Tahun ini Kementerian PUPR masuk kategori Zona Hijau atau meningkat dari tahun sebelumnya di Zona Kuning.

Selain Kementerian PUPR, Kementerian yang masuk zona hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi yakni, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pertahanan yang juga meraih predikat tertinggi di kategori Kementerian. Sementara, peraih predikat Kepatuhan Tertinggi di setiap kategori lainnya adalah Kabupaten Ciamis, Kota Ambon, Provinsi Riau dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menjelaskan bahwa menilai kepatuhan juga menilai kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik adalah hal yang sangat penting karena merupakan hak masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

"Kualitas pelayanan masyarakat itu merefleksikan peradaban suatu bangsa, tidak ada suatu negara yang bebas dari korupsi, apalagi mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyakatnya jika negara tersebut absen dari pelayanan publik yang mumpuni, masyarakat mendambakan pelayanan publik yang mudah, cepat, berkepastian, dan terbebas dari pungutan liar," kata Amzulian.

Penilaian Ombudsman terdiri dari 10 variabel yakni adanya standar layanan, maklumat layanan, Sistim Informasi Pelayanan Publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan motor, atribut dan pelayanan terpadu. (*)

Menteri Basuki : Pemerintah Siapkan Skema Baru Pembiayaan Perumahan Untuk Milenial, ASN, TNI dan Polri

Menteri Basuki : Pemerintah Siapkan Skema Baru Pembiayaan Perumahan Untuk Milenial, ASN, TNI dan Polri

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Pemerintah saat ini tengah merumuskan skema baru untuk memudahkan generasi muda atau para milenial memiliki rumah. Skema baru tersebut saat ini tengah dibahas oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Implementasi skema tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

"Kami siapkan skema baru agar para milenial mudah memiliki rumah. Jangan terlena dengan apa yang anda dapatkan sekarang karena nilai uang akan menurun. Segera miliki rumah,” pesan Menteri Basuki dihadapan para milenial pada acara Ulang Tahun Bank BTN ke 42 yang bertajuk “Spirit of KPR BTN – Growing with Millenials”, di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Menteri Basuki menjelaskan bahwa skema fasilitas pembiayaan perumahan bagi para milenial akan dimasukkan dalam skema bantuan pembiayaan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang selama ini tidak bisa memanfaatkan KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) karena adanya batasan maksimal penghasilan sebesar Rp 4 – 7 juta per bulannya sehingga harus menggunakan KPR komersial.

Oleh karenanya skema baru nantinya tidak akan dibatasi besaran penghasilannya, suku bunga yang dikenakan dibawah 5%, uang muka 1 persen dan bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta. Terkait harga rumah agar senantiasa terjangkau, Menteri Basuki mengatakan akan memanfaatkan tanah pemerintah sebagai solusi, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial, ASN, TNI, dan Polri serta karyawan BUMN. Harga tanah terutama di kawasan perkotaan menjadi komponen penentu harga rumah yang terbesar.

"(Waktu berjalan cepat), jangan sampai pada saat pensiun, para milenial sekarang termasuk ASN, anggota TNI/Polri dan karyawan BUMN, nantinya masih belum juga memiliki rumah," kata Menteri Basuki

Dalam sambutannya, Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasinya kepada Bank BTN yang telah berusia 42 tahun dan senantiasa bekerjasama dengan sangat baik dengan Kementerian PUPR dalam penyaluran KPR FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut turut berkontribusi pada keberhasilan Program Satu Juta Rumah dimana tahun 2018 mencapai 1.041.323 unit atau melebihi target. Capaian diatas 1 juta rumah adalah untuk pertama kalinya sejak program ini dicanangkan Presiden Joko Widodo tahun 2015.

Dalam acara tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi AH serta oleh Direktur Utama Bank BTN Maryono, Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata, Sekjen DPP APERSI Daniel Djumali, Sesditjen Penyediaan Perumahan Dadang Rukmana, Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Arvi Argiantoro, dan generasi milenial BTN.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan selama 42 tahun BTN secara konsisten menyalurkan KPR subisidi dan non subsidi dengan total 4,2 juta unit rumah senilai lebih dari Rp 257,6 triliun. "Sementara dalam mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak tahun 2015 silam, BTN sudah menyalurkan KPR untuk 2,2 juta unit rumah kepada masyarakat baik yang subsidi maupun non subsidi," katanya.

Dalam acara tersebut juga digelar talkshow dengan narasumber yakni Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Erwin Haryono, dan Financial Planner Prita Hapsari Ghozie.

Dadang Rukmana dalam paparannya mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial di kawasan perkotaan yang lahannya mahal, pembangunan rumah susun berkonsep transit oriented development (TOD) yang dekat dengan lokasi stasiun kereta menjadi pilihan. "Pembangunannya diintegrasikan dengan simpul-simpul transportasi publik. Sehingga para milenial harus merubah mindset dari rumah horizontal jadi vertikal mengingat keterbatasan lahan perkotaan," ujarnya. (*)

Menteri Basuki : Tinggal di Rusun TOD, Pekerja MBR Miliki Hunian Ideal Dekat Moda Transportasi

Menteri Basuki : Tinggal di Rusun TOD, Pekerja MBR Miliki Hunian Ideal Dekat Moda Transportasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kehadiran rumah susun (Rusun) berbasis Transit Oriented Development (TOD) yang sebagian besar diperuntukkan bagi para pekerja golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perkotaan memberikan nilai efisiensi sangat tinggi karena lokasinya dekat dengan transportasi publik, khususnya kereta commuter yang melayani sistem metropolitan Jabodetabek.

“Ukurannya pun juga cukup ideal untuk hunian, yaitu tipe 32 dan tipe 70. Setiap towernya dialokasikan 25-30% untuk MBR. Adanya program pembangunan Rusun TOD akan meningkatkan capaian Program Satu Juta Rumah di mana tahun 2018 capaiannya sebanyak 1.041.323 unit,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai menghadiri Groundbreaking Pembangunan Rusun Terintegrasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di 3 Stasiun Kereta yaitu Stasiun Rawa Buntu, Stasiun Jurangmangu, dan Stasiun Cisauk, pada Selasa (10/12/18).

Turut hadir juga pada acara tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro, dan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang melakukan penekanan tombol sirine pertanda dimulainya proses konstruksi rusun.

Pada kesempatan tersebut Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan bahwa terlaksananya groundbreaking ini membuktikan adanya sinergi bukan hanya antar BUMN, tetapi juga sinergi antar Kementerian/Lembaga. “Kita berharap masyarakat penghuni Rusun ini nantinya juga memanfaatkan transportasi publik guna mengurangi pemakaian kendaraan pribadi baik mobil atau motor, sehingga mengurangi kemacetan dan polusi udara,” kata Rini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan dengan terlaksananya pembangunan TOD merupakan salah satu langkah konkret untuk mengatasi persoalan transportasi di Jabodetabek. Menurut Menhub, Kementeriannya juga akan melakukan pembenahan terhadap sejumlah stasiun. Ini tidak lepas dari upaya antisipatif terhadap terus bertambahnya penumpang kereta commuter.

Pembangunan Rusun TOD Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan dilakukan oleh Perum Perumnas di atas lahan seluas 24.626 m2 sebanyak 6 tower dengan total hunian sebanyak 3.632 unit. Pada tahap pertama dibangun sebanyak 3 tower terdiri dari 1.816 unit terbagi menjadi 330 hunian subsidi dan 1.486 hunian non subsidi.

Kemudian, Rusun TOD Jurangmangu, Tangerang Selatan dibangun oleh PT. Hutama Karya (Persero) di atas lahan seluas 4,6 Ha sebanyak 4.510 unit yang juga terdiri atas 6 tower. Dan terakhir Rusun TOD Cisauk, Kabupaten Tangerang dikerjakan oleh oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebanyak 2.641 unit yang terbagi dalam 6 tower, dengan tahap pertama dibangun 832 unit terbagi menjadi 300 unit hunian subsidi dan 532 unit hunian non subsidi.

Sebelumnya, juga telah dibangun beberapa hunian rusun dengan konsep TOD, antara lain di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dan Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat. Diharapkan konsep hunian terintegrasi ini dapat lebih banyak dikembangkan di kota-kota besar lainnya di Indonesia, sehingga dapat menurunkan angka backlog pemilikan dan penghunian rumah sekaligus meningkatkan kualitas hunian yang layak.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, yaitu Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Staf Khusus Menteri PUPR Rildo A. Anwar, Direktur Rumah Susun Ditjen penyediaan Perumahan M. Hidayat, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)