Danau toba

Danau toba

Advertisements

Rest area

Rest area

Kementerian PUPR Terus Tingkatkan Kemantapan Ruas Jalan KSPN Danau Toba Sepanjang 487,87 Km

Kementerian PUPR Terus Tingkatkan Kemantapan Ruas Jalan KSPN Danau Toba Sepanjang 487,87 Km

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga terus meningkatkan kemantapan ruas jalan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2019, anggaran peningkatan jaringan jalan Danau Toba sebesar Rp 312 miliar yang digunakan untuk beberapa kegiatan diantaranya rekonstruksi jalan, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin, dan penggantian jembatan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap akan mengakselerasi pengembangan destinasi wisata setempat dan memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata. “Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Target penanganan ruas jalan Danau Toba pada tahun 2019 sepanjang 487,27 Km meliputi pekerjaan preservasi dan pelebaran Jalan Pangururan-Ambarita-Tomok-Onan Runggu (76,9 Km), Jalan Tele-Pangururan-Nainggolan-Onan Runggu (69 Km), Jalan Tebing Tinggi-Pulua Siantar-Parapat (109,9 km). Ketiganya menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC) sebesar Rp 265,70 miliar.

Kemudian dua pekerjaan pemeliharaan rutin preventif dan rekonstruksi jalan dengan biaya Rp 90,1 miliar yakni ruas jalan Batas Kabupaten Dairi Dolok Sanggul-Siborong Borong-Batas Kabupaten Tobasa-Silimbat-Parapat-Silangit-Bandara Silangit (162,74 km) dan di Batas Provinsi Aceh-Batas Kota Sidikalang Panji-Merek-Batas Kabupaten Dairi-Batas Kabupaten Samosir dan Jalan Dalam Kota Sidikalang (85,33 km).

Selain itu juga dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin 3 titik jembatan di Jalan Batas Kabupaten Dairi-Dolok Sanggul-Siborong Borong-Batas Kabupaten Tobasa-Silimbat-Parapat-Silangit-Bandara Silangit (2,02 Km) dengan biaya Rp 2,37 miliar dan 2 titik jembatan di ruas Batas Provinsi Aceh-Batas Kota Sidikalang Panji-Merek-Batas Kabupaten Dairi-Batas Kabupaten Samosir dan Jalan Dalam Kota Sidikalang (378,4 meter) dengan biaya Rp 344,797 juta serta penggantian Jembatan Tano Ponggol sepanjang 170 meter dengan biaya Rp 3,65 miliar.

Dari total panjang ruas Jalan Danau Toba 487,27 Km, hingga 14 Oktober 2019 progres fisik penanganannya mencapai 56 % atau sepanjang 296,15 Km.

Kawasan wisata Danau Toba merupakan salah satu KSPN super prioritas yang dikembangkan Pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan wisata. (*)

Kementerian PUPR Dorong BUJT Tingkatkan Layanan Rest Area dan Jalan Tol Berkelanjutan

Kementerian PUPR Dorong BUJT Tingkatkan Layanan Rest Area dan Jalan Tol Berkelanjutan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk dapat memenuhi dan meningkatkan pelayanan jalan tol dan rest area atau Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). Hal tersebut sangat penting mengingat keberadaan rest area menjadi perhatian luas publik terutama pengguna jalan tol.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar dalam peningkatan pelayanan jalan tol tidak hanya semata mengejar tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan persyaratan penyesuaian tarif tol. BUJT juga didorong untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan karena kebutuhan dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.

"Kami menyakini dengan lingkungan jalan tol yang lebih baik akan berkontribusi terhadap kenyamanan dan keselamatan dalam mengemudi di jalan tol, khususnya tidak hanya jalannya tetapi juga rest areanya,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman mengatakan, untuk mendorong BUJT tersebut, Kementerian PUPR melakukan penilaian terhadap kualitas layanan jalan tol dan TIP di seluruh ruas jalan tol. Penilaian Pengelolaan Jalan Tol Berkelanjutan akan dilakukan terhadap 53 BUJT selama 1,5 bulan,”Penilaian dilaksanakan pada minggu depan sampai 15 November 2019. Dalam penilaian tersebut akan dilakukan review, evaluasi pakar, dan uji lapangan, hasilnya akan diumumkan pada tanggal 3 Desember 2019 saat hari Bhakti PU,” terangnya.

Penilaian jalan tol dan rest area berkelanjutan harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR No.10 Tahun 2014 dan Permen PUPR No 12 Tahun 2018, yakni terpenuhinya core function di ruas jalan tol, seperti aspek kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan pengguna ruas jalan tol. Kemudian terpenuhinya support function di rest area jalan tol berupa penerapan regulasi tentang tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol (rest area), dan terpenuhinya fungsi kebutuhan pendukung dan pelengkap di rest area.

“Dalam prinsip tersebut tentunya pendekatannya harus memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol Upaya beyond SPM yang dilaksanakan oleh BUJT baik Infrastruktur Responsif Gender, Peran serta Masyarakat dan aspek sosial-budaya, serta ekonomi lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut Sudirman mengatakan, nantinya jalan tol bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai etalase produk lokal dan pengembangan wilayah sekitarnya. Rest area diharapkan dapat memberikan informasi tentang banyak hal, seperti objek wisata.

Menurut dia, dalam memaksimalkan fungsi jalan tol melalui pengelolaan yang berkelanjutan, diperlukan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antarkementerian seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perhubungan.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, gagasan dalam sustainability harus kita kembangkan sebagai bagian dari Transformasi, Inovasi, dan Modernisasi (TIM) jalan tol dan fasilitasnya. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari investasi dan bisnis jalan tol oleh BUJT, sehingga BUJT tidak hanya mengoperasikan, namun juga memperhatikan pengelolaan sampah, lansekap yang bagus, lingkungan secara umum, dan pengarusutamaan gender, misalnya penyediaan toilet wanita maupun pria.

“Kita bekerja sama juga dengan Indonesia Infrastructure Finance, sebuah lembaga yang memberikan pembiayaan tentang infrastruktur. Saat ini lembaga tersebut sedang mengembangkan sebuah konsep green financing yang lebih ramah lingkungan, harapan kita mereka yang menang akan mempunyai kesempatan memperoleh akses dana investasi tersebut,” ucapnya.

Acara tersebut diisi dengan diskusi yang menghadirkan dua narasumber yang sekaligus juri Penilaian Pengelolaan Jalan Tol Berkelanjutan, yakni pengamat tata kota Yayat Supriyatna dan pakar arsitektur lansekap Nirwono Yoga. Turut hadir pada kesempatan tersebut Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Luthfiel Annam Achmad dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

Jasa Marga Regional Jabodetabek Jabar Terus Tingkatkan Kinerja Layanan dengan Pemenuhan Standar Pelayanan

Jasa Marga Regional Jabodetabek Jabar Terus Tingkatkan Kinerja Layanan dengan Pemenuhan Standar Pelayanan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Regional JabodetabekJabar terus melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan kinerja pelayanan kepada pengguna jalan tol dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Upaya-upaya tersebut sesuai dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor JL.03.02-Mn/661 tanggal 27 Juli 2016 perihal Peningkatan Pelayanan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Aspek Estetika dan Lingkungan Jalan Tol dan Surat Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Nomor PW.04.01-PT/301 tanggal 28 Juli 2016 perihal Penataan Penempatan Pembersihan Jaringan Utilitas, Iklan serta Beautifikasi pada Seluruh Ruas Jalan Tol.

Hingga 2019, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Regional JabodetabekJabar telah menyelesaikan berbagai upaya peningkatan kinerja di tiga bidang layanan, yaitu Transaksi, Lalu Lintas, dan Konstruksi, serta rest area di Ruas Jalan Tol Jagorawi.

Pada bidang layanan transaksi, guna mengurangi titik antrean serta memperlancar arus lalulintas, Jasa Marga Regional Jabodetabek Jabar telah menerapkan sistem transaksi terbuka pada 7 September 2017 dengan menggunakan tarif merata. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan pembongkaran terhadap GT Cibubur Utama dan GT Cimanggis Utama, sehingga dapat meningkatkan kelancaran pengguna jalan dan tidak ada lagi antrean di jalur utama. Peningkatan layanan transaksi dilakukan dengan penambahan kapasitas GT di Sentul 1 dari 3 menjadi 4 gardu, GT Citeureup 1 dari 3 gardu menjadi 4 gardu, GT Sentul Selatan 2 dari 5 gardu menjadi 7 gardu khusus Golongan 1 dan perbantuan 6 mobile reader untuk memperlancar transaksi.

Pada bidang layanan lalu lintas, dilakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan berkelanjutan di Ruas Jagorawi ini, antara lain, pemasangan dan pembersihan Concrete Barrier, penyempurnaan rambu, rekonstruksi/rekondisi Guardrail, pemasangan WIM (Weight In Motion), dan melakukan rekayasa lalu lintas yang dikoordinasikan oleh Kepolisian untuk pengaturan lalulintas yang lebih lancar.

Sedangkan, pada bidang layanan konstruksi Regional Jabodetabekjabar telah melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Periodik (SFO) dan Rekonstruksi Perkerasan Jalan pada Ruas Tol Jagorawi ini dimulai dari 2017 hingga 2019. Serta melakukan beautifikasi jalan tol berupa pekerjaan lansekap antara lain penanaman bougenville, taman tematik di sekitar Taman Mini, pembangunan Taman Bendera di exit tol Bogor yang mendukung Pemerintah Kota Bogor dan pembangunan nursery tahun 2018, Pekerjaan perbaikan dan perkuatan konstruksi jembatan, serta pemasangan kawat harmonika jembatan pada Jalan Tol Jagorawi. Untuk antisipasi memasuki musim penghujan, Regional Jabodetabekjabar melaksanakan kegiatan pemeliharaan saluran, perbaikan drainase, striping shoulder dan pembersihan sampah.

Reza Febriano, Regional Jabodetabek Jabar Division Head juga menambahkan, berharap dengan layanan-layanan yang diberikan tersebut dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan, ketika melintasi Jalan Tol Jagorawi.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Regional JabodetabekJabar juga mencakup Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). Rest area yang berada di Ruas Jagorawi adalah rest area Km 10 A, Km 35 A, Km 45 A, Km 38 B, Km 21 B dengan salah satu pemenuhan standar pelayanan mencangkup fasilitas layanan TIP antara lain area parkir dan toilet gratis, tempat ibadah, serta SPBU yang bersih dan berfungsi 100%,

Direktur Operasi PT Jasamarga Related Business Tita Paulina menambahkan, “PT JMRB sebagai salah satu anak perusahaan JM Grup senantiasa turut serta dalam melakukan pengawasan rest area di ruas Regional Jabodetabek Jabar dalam rangka salah satu pemenuhan fungsi pelayanan kepada Pengguna Jalan Tol,” katanya. (Agus)

70% Kendaraan Yang Terjaring Operasi Penertiban Terbukti Langgar ODOL di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto

70% Kendaraan Yang Terjaring Operasi Penertiban Terbukti Langgar ODOL di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto

SURABAYA, JURNAL IBUKOTA: Guna menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM) bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, Kejaksaan dan PT Jasamarga Tollroad Operator menggelar operasi penertiban kendaraan Over Dimension dan Over Load (ODOL) kemarin (16/10).

Operasi penertiban yang dilakukan sejak pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB di km 742 arah Jakarta Off Ramp Karang ini menjaring total 67 kendaraan.

Direktur Keuangan PT JSM Harsono yang mewakili Direktur Utama PT JSM menjelaskan sekitar 70% yang terjaring tersebut atau sebanyak 46 kendaraan terbukti melanggar ODOL.

“Selama tiga jam operasi ODOL yang dilakukan hari ini, paling banyak merupakan jenis pelanggaran Over Load sejumlah 35 kendaraan serta 11 kendaraan Over Dimension,” tambahnya.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pengemudi yang terbukti melanggar ODOL, dilakukan penindakan berupa penempelan stiker dan penandaan berupa cat pada bak kendaraan (bodi truk), tilang dan dilakukan sidang di tempat serta tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan melewati jalan tol Surabaya-Mojokerto.

Harsono juga menjelaskan ini merupakan langkah nyata komitmen PT JSM untuk dapat menekan angka kecelakaan akibat ODOL serta untuk menjaga kualitas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto lebih terjaga.

“Tujuan operasi ODOL ini adalah menertibkan kendaraan yang berpotensi merusak jalan dan juga menekan kecelakaan akibat ODOL, inilah peran strategis PT JSM sebagai bagian dari Jasa Marga Grup turut mendukung pihak – pihak terkait dalam melaksanakan penertiban dimaksud,” jelas Harsono.

Kepala Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur M. Chisjqiel menambahkan bahwa kendaraan ODOL sangat berbahaya karena tentu saja melebihi kapasitas yang sudah ditentukan.

“Kendaraan bisa _over heating_ sehingga kemampuan daya pengeremannya hilang dan kinerjanya tidak maksimal. Inilah yang kerap kali menjadi penyebab kecelakaan sehingga harus kita dilakukan penertiban secara berkala,” tutupnya. (Agus)

Kementerian PUPR Bersama Pemerintah Tiongkok Sepakati Pembangunan Bendungan Pelosika

Kementerian PUPR Bersama Pemerintah Tiongkok Sepakati Pembangunan Bendungan Pelosika

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Tiongkok yang diwakili oleh China International Development Cooperation Agency (CIDCA) sepakat menandatangani naskah Exchange of Letter Bendungan Pelosika. Penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PUPR Anita Firmanti dengan Vice Chairman China International Development Cooperation Agency (CIDCA) Deng Boqing di Gedung Kementerian PUPR, Rabu (16/10/2019).

Penandatanganan _Exchange of Letter_ ini merupakan tanda dimulainya kegiatan _Engineering Services_ persiapan pembangunan Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara dengan dana hibah dari Pemerintah Tiongkok sebesar 28,19 Juta RMB Yuan atau senilai Rp 56,1 miliar. Sementara Konstruksi Bendungan Pelosika dijadwalkan untuk dimulai pada 2020.

“Pemerintah Tiongkok memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur kita, baik di bidang sumber daya air maupun jalan tol. Contoh terbesar di bidang sumber daya air adalah Bendungan Jatigede. Ke depannya akan dibangun empat bendungan yang saat ini sedang dalam tahap persiapan, salah satunya adalah Bendungan Pelosika,” kata Anita dalam sambutannya.

Bendungan Pelosika direncanakan memiliki volume sebesar 822,56 juta meter kubik dan dapat mensuplai air baku sebesar 0,8 meter kubik per detik. Bendungan ini berfungsi untuk mengairi area irigasi seluas 22.000 hektare, menyalakan pembangkit listrik tenaga air sebesar 20 megawatt, dan mengurangi risiko banjir di Sulawesi Tenggara.

Deng Boqing mengatakan pihaknya merasa senang dapat menjadi bagian dari pembangunan Bendungan Pelosika karena memberikan dampak di bidang sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kerja sama kita selama ini sudah saling menguntungkan. Penandatanganan _Exchange of Letter_ Bendungan Pelosika ini merupakan titik baru dari kerja sama kita selama ini. Selain itu, kami juga menantikan kerja sama dengan Indonesia di bendungan lain,” ucap Den Boqing.

Selain Bendungan Pelosika, Pemerintah Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Tiongkok pada pembangunan tiga bendungan lainnya yaitu Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan, Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan dan Bendungan Lambakan di Kalimantan Timur. Bendungan Jenelata dan Bendungan Riam Kiwa tengah memasuki proses penyelesaian _review study_.

_Exchange of Letters_ kedua bendungan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2018 dan diproyeksikan selesai pada akhir tahun 2019. Sementara Bendungan Lambakan, konsep _Exchange of Letters_ akan dinegosiasikan setelah proses studi awal yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2019.

Kerja sama infrastruktur antara Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok telah dimulai sejak 2002, diawali dengan penandatanganan _Minutes of Understanding_ (MoU) antara Kementerian Komunikasi Tiongkok dengan Kementerian PUPR mengenai kerjasama ekonomi dan teknis pada bidang jembatan, jalan dan proyek infrastruktur di Beijing. Kerja sama tersebut berlanjut ke berbagai sektor seperti sumber daya air, pengelolaan sampah dan sanitasi.

Turut hadir menyaksikan penandatanganan Exchange of Letter ini Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air Muhammad Arsyadi, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Trisasongko Widianto, dan Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Edy Juharsyah. (*)