1.000 RTLH di Kota Pariaman Dapat Bantuan Bedah Rumah Kementerian PUPR

1.000 RTLH di Kota Pariaman Dapat Bantuan Bedah Rumah Kementerian PUPR

PARIAMAN, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyalurkan program bedah rumah untuk 1.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR. Bantuan bedah rumah berupa penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019 tersebut dilaksanakan secara tersebar di empat kecamatan yakni Pariaman Utara (400 unit), Pariaman Timur (190 unit), Pariaman Selatan (140 unit) dan Pariaman Tengah (270 unit).

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan demikian, masyarakat dapat menempati rumah yang layak dan dapat menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis dan tentunya mewujudkan generasi masa depan yang sehat.

Adanya program BSPS, imbuh Khalawi, juga mendorong pola gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu dikarenakan dalam proses pembangunannya masyarakat harus melaksanakan pembangunan rumah secara berkelompok. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat pro aktif dengan melakukan pendataan rumah masyarakat.

Program BSPS dilaksanakan Kementerian PUPR secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu dilaksanakan untuk mengurangi jumlah sekaligus meningkatkan kualitas RTLH agar menjadi lebih layak huni.

Pelaksanaan program pembangunan rumah bagi masyarakat di Kota Pariaman juga merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian PUPR terhadap Peringatan Hari Nusantara yang akan diselenggarakan di Kota Pariaman pada tanggal 14 Desember 2019 yang akan datang.

Bantuan bedah rumah atau BSPS yang diberikan kepada masyarakat adalah peningkatan kualitas rumah swadaya senilai Rp. 17,5 juta. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk bahan material bangunan Rp 15 juta dan upah tukang senilai Rp 2,5 juta.

Pada tahun 2019 ini total BSPS yang disalurkan Kementerian PUPR di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 8.686 unit rumah. Jumlah tersebut terdiri dari Program BSPS reguler sebanyak 7.000 unit yang dilaksanakan di 13 Kabupaten/ kota dan National Affordable Housing Program (NAHP) bantuan dari Bank Dunia sebanyak 1.686unit rumah di enam Kabupaten/ Kota.

Selain program BSPS, Kementerian PUPR juga telah membangun sebanyak 50 unit rumah khusus bagi para nelayan tidak jauh dari Pantai Gandoriah. Salah seorang penghuni rumah khusus bernama Rita menyatakan keluarganya sangat terbantu dengan adanya program rumah khusus nelayan dari Kementerian PUPR.

"Dulu kami tinggal dengan mengontrak rumah dan kondisinya ya seadanya. Kamar hanya satu dan biaya sewanya pun cukup tinggi. Sekarang kami bisa tinggal di rumah khusus nelayan dengan nyaman dan didalamnya ada dua kamar, kamar mandi dan rumahnya pun bagus," kata Rita. (*)

Saingi Produk Impor, Kemenkop dan UKM Dorong Pelaku UMKM Tingkatkan Kualitas Produk

Saingi Produk Impor, Kemenkop dan UKM Dorong Pelaku UMKM Tingkatkan Kualitas Produk

BANDUNG, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UMKM mengapresiasi penyelenggaraan Program UKM Juara yang digelar Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya bisa menjadikan pelaku UMKM naik kelas, tapi juga mampu memenangi persaingan dengan produk-produk impor yang kini membanjiri pasar dalam negeri.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof Rully Indrawan saat membuka Pameran dan Wisuda UMKM Juara di Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019). Turut hadir, Sekda Provinsi Jawa Barat, Daud Akhmad, Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, Kusmana Hartadji.

Dalam kegiatan itu, sebanyak 6 pelaku UMKM ditetapkan sebagai juara setelah disaring dari 2.500 peserta pelaku UMKM di Jawa Barat. Mereka mendapatkan piagam penghargaan dan akan difasilitasi mengikuti pameran di luar negeri.

"Pelaku UMKM di Jabar ini kreativitasnya luar biasa, tinggal bagaimana mereka dibina dan didampingi secara tepat agar menghasilkan produk berkualitas dan mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri," kata Prof Rully dalam kesempatan tersebut.

Rully menuturkan, sektor UMKM saat ini menjadi fokus perhatian Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya. Hal ini lantaran potensi UMKM di Indonesia sangat besar dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 60,34 persen pada 2018.

Presiden, sambung Rully, menginginkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian terus meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya peningkatan dalam berbagai hal, diantaranya kualitas produk dan perluasan pemasaran. "Produk UMKM harus memiliki kualitas yang memenuhi standar nasional maupun internasional agar dapat diterima pasar secara luas," ucapnya.

Terkait hal ini, Kemenkop dan UKM menyajikan program fasilitasi standarisasi dan sertifikasi bagi UMKM sebagai dukungan pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas produk UMKM. Selain itu upaya pemasaran juga didukung pemerintah melalui fasilitasi pameran baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ditempat yang sama, Sekda Provinsi Jawa Barat, Daud Akhmad mengatakan, pemberdayaan pelaku UMKM menjadi salah satu dari 17 program prioritas Pemprov Jawa Barat, karena sektor ini diyakini mampu mengatasi jurang kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, sambung dia, pelaku UMKM di era globalisasi saat ini dituntut untuk terus berinovasi melalu digitalisasi sehingga mampu berkembang dan naik kelas.

"Demi kemandirian UMKM, Pemprov Jabar berkomitmen memberikan bantuan dengan cara memilih komoditi potensial dan pelatihan, produksi, pemasaran serta pembiayaan," papar Daud.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, Kusmana Hartadji menjelaskan, 2.500 peserta Program UMKM Juara ini telah melalui serangkaian proses pembinaan dan pelatihan, serta mengikuti pameran di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sepanjang 2019. Dari jumlah itu, 1800 menjalani wisuda dan 6 peserta ditetapkan sebagai pelaku UMKM terbaik.

"Kriteria UMKM Juara ini mulai memiliki kapasitas dan kualitas produk, memenuhi standar aspek legalitas, mampu meningkatkan akses pasar, akses pembiayaan dan mampu memanfaatkan teknologi, serta mampu menyusun bussines plan yang dibutuhkan agar usaha yang digeluti bisa berkelanjutan," pungkasnya. (Agus)

Kementerian PUPR Luncurkan Sistem Pemetaan Rumah Terdampak Bencana

Kementerian PUPR Luncurkan Sistem Pemetaan Rumah Terdampak Bencana

PALU, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik, tidak terkecuali juga memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

“Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi yang sangat terbuka ini, bukan proteksi yang dikedepankan, tapi kompetensi khususnya dibidang konstruksi. Untuk memenangkan kompetisi global, kita harus lebih cepat, lebih murah dan lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Salah satu inovasi teknologi yang dibuat Kementerian PUPR Satker Kebencanaan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah Sistem Informasi Rumah Masyarakat Terdampak Bencana (Sirumba) untuk pemetaan rumah masyarakat terdampak bencana alam di Indonesia.

Kepala Project Management Unit Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Program (PMU CSRRP) atau Kepala Program rehabilitasi dan Rekonstruksi Hunian di Sulawesi Dedi Permadi mengatakan, Sirumba adalah sebuah sistim aplikasi berbasis geospasial yang dibangun untuk mendata rumah-rumah masyarakat terdampak bencana.

"Melalui aplikasi tersebut data rumah masyarakat terdampak bencana tidak hanya dikumpulkan secara spasial tapi juga disajikan secara spasial," kata Dedi.

Dikatakan Dedi, pendataan pasca bencana alam yang dilakukan di Palu merupakan pilot project untuk Sirumba yang dibangun oleh Penyediaan Perumahan kementerian PUPR. "Sistem yang kami buat dapat digunakan oleh siapapun dan dapat mengolah berbagai data mulai dari fase mitigasi bencana hingga fase pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.

Sirumba diperkenalkan kepada publik melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pemetaan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Gempa, Tsunami dan Likuifaksi di Palu berbasis Sistim Informasi Geografis. Kegiatan ini diikuti peserta dari Kementerian PUPR, fasilitator lapangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan sivitas akademika Universitas Tadulako. Dalam kegiatan bimbingan teknis ini, para peserta juga menguji coba Sirumba.

Untuk menindaklanjuti uji coba tersebut, imbuh Dedi, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menggandeng mahasiswa Universitas Tadulako yang telah mengikuti bimbingan teknis untuk melaksanakan kegiatan pendataan sebagai bentuk partisipatif dalam mitigasi bencana ke depannya.

Para mahasiswa akan melengkapi data yang sudah ada berdasarkan nama dan alamat atau by name by address dengan data-data spasial yang dibutuhkan. Dengan adanya data-data spasial, maka penyajian data dapat dikonversikan dari bentuk tabular menjadi bentuk spasial sehingga pembacaan datanya menjadi lebih mudah.

Diharapkan dengan adanya Sirumba, maka prosedur pendataan bencana yang berlaku saat ini dapat lebih disempurnakan sehingga proses penanggulangan bencana dapat berlangsung dengan lebih efisien. Rencananya sistem ini akan dikembangkan lebih luas lagi untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia.(*)

Menteri Basuki Dorong Penyelesaian Jalan Akses Pelabuhan Patimban Tepat Waktu

Menteri Basuki Dorong Penyelesaian Jalan Akses Pelabuhan Patimban Tepat Waktu

SUBANG, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong agar pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban sepanjang 8,2 Km dapat selesai tepat waktu sesuai target kontrak pada April 2020. Sebab ketersediaan infrastruktur jalan sangat krusial untuk menunjang Pelabuhan Patimban yang akan menjadi pelabuhan internasional terbesar di Indonesia selain Pelabuhan Tanjung Priok.

"Untuk itu saya minta agar ditambah sumber dayanya, baik peralatan dan pekerja. Shift kerja juga harus ditambah agar bisa selesai tepat waktu," kata Menteri Basuki saat meninjau lokasi pembangunan jalan akses yang menghubungkan Jalan Nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa dengan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (28/11/2019).

Diungkapkan Menteri Basuki, penyelesaian pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban juga menjadi salah satu dari tindak lanjut pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan Perdana Menteri Jepang periode 2007 – 2008 Yusuo Fakuda yang juga Ketua Asosiasi Jepang – Indonesia pada pekan lalu.

"Karena jalan akses ini juga bagian dari kerja sama antar Indonesia-Jepang dengan skema pinjaman yang melibatkan kontraktor dari negara pemberi pinjaman. Untuk itu harus bisa dikerjakan agar selesai tepat waktu. Saat ini progres konstruksi mencapai 55,8 %," kata Menteri Basuki.

Kontrak pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban dan konsultan supervisi telah ditandatangani pada 14 Agustus 2018 dengan kontraktor pelaksana yakni PT PP, PT. Bangun Cipta Kontraktor dan Shimizu Corporation dengan alokasi anggaran Rp 1,12 triliun

Sedangkan untuk konsultan supervisi dilakukan oleh Katahira & Engineer International bekerjasama dengan Nippon Engineering Consultant serta PT Perentjana Djaja, PT Sarana Multi Daya, PT Parama Karya Mandiri, PT Mekaro Daya Mandiri dan PT Maratama Cipta Mandiri senilai Rp63,51 miliar.

Jalan akses Pelabuhan Patimban dibangun dengan menggunakan 3 metode konstruksi yang sebagian besar elevated (jalan layang). Hal ini dikarenakan kondisi tanah di sekitar lokasi berupa persawahan dengan kontur tanah yang lunak. Ketiga konstruksi dibangun terdiri dari pile slab sepanjang 5,9 Km, flyover sepanjang 1,6 Km, dan flexible pavement sepanjang 0,7 Km.

Menteri Basuki mengatakan pembangunan jalan dengan konstruksi layang akan memberikan keuntungan bagi perlindungan areal persawahan yang berada di wilayah tersebut. "Kalau dibangun dengan konstruksi konvensional, sawah dan irigasi teknis pasti habis. Adanya pembangunan jalan baru, biasanya diikuti oleh pertumbuhan pesat kegiatan warga seperti permukiman dan pertokoan.Oleh karenanya kami buat dengan konstruksi layang," tuturnya.

Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sepanjang 29,8 Km dari eksiting Subang. Saat ini sudah ada pemrakarsa Akses Tol Pelabuhan Patimban yakni konsorsium antara PT Jasa Marga, PT Surya Semesta Internusa, PT Daya Mulia Turangga dan PT Jasa Sarana dengan nilai investasi sekitar Rp6,35 triliun.

Progres pembangunan akses tol ini telah memasuki finalisasi dokumen studi kelayakan, basic design, row plan, Amdal, serta dokumen perencanaan pengadaan tanah dari pemrakarsa ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk persiapan proses lelang. Selanjutnya pemrakarsa melakukan Feasibility Study (FS) yang direncanakan mulai Januari 2020. Konstruksi ditargetkan akan mulai dibangun pada 2021 dan selesai pada 2024.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut, Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Hari Suko Setiono, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

1.000 Insinyur Mengikuti Wokshop Jembatan Lengkung LRT di Kementerian PUPR

1.000 Insinyur Mengikuti Wokshop Jembatan Lengkung LRT di Kementerian PUPR

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA : Sebanyak 1.000 engineer dari berbagai daerah berkumpul di Auditorium Kementerian PUPR mengikuti Workshop Jembatan lengkung LRT untuk sharing pengetahuan dari para ahli desainer dan spesialist yang merancang pembangunan Jembatan Lengkung LRT Kuningan.

Acara ini bertujuan untuk memberikan inspirasi dan motivasi terhadap insinyur, professional, generasi muda PUPR, serta masyarakat pada umumnya bahwa engineer Indonesia mampu merancang jembatan kereta box beton lengkung dengan bentang terpanjang dan radius terkecil di Indonesia serta melakukan Pengujian Axial Statistic Loading Test pada Pondasi Bored Pile dengan Beban Terbesar di Indonesia. Dengan keunggulan tersebut jembatan ini berhasil meraih Rekor Muri Indonesia.

Jembatan lengkung LRT Kuningan yang diapresiasi Bapak Presiden Jokowi ini, didesain oleh para alumni ITB yang tergabung dalam Tim yang dipimpin oleh Dina Alvira Delitriana dan Manajemen Konstruksi nya didukung oleh tim yang diketuai Yunaldi. Keduanya merupakan profesional-profesional muda yang telah membuktikan karyanya terhadap bangsa Indonesia. “Hal ini harus dicontoh teman-teman generasi muda agar tetap tekun berkarya dan mencetak inovasi-inovasi baru dan out of the box,” kata Danis H. Sumadilaga, selaku Ketua Alumni Sipil (Alsi) ITB pada pembukaan acara.

Danis mengatakan, Workshop Jembatan Lengkung LRT ini merupakan langkah awal yang penting dalam mencetak inspirator-inspirator selanjutnya.“Saya berharap agar pertemuan ini menghasilkan bahan pemikiran dalam mewujudkan Indonesia Maju berlandaskan Nawacita,” pungkasnya.

Menteri Basuki menyampaikan apresiasinya terhadap insinyur lokal yang berperan dibalik perencanaan pelaksanaan konstruksi jembatan Lengkung Bentang Panjang 148 meter Kereta Light Rail Transit atau Laju Raya Terpadu (LRT) Jakarta Bogor Depok dan Bekasi (Jabodebek). “Saya sampaikan apresiasinya, sebab jembatan lengkung ini didesain dengan baik oleh Ibu Arvilla Delitriana sebagai insinyur lokal dari ITB. Saya akan hadiahi satu bulan DOM (Dana Operasi Menteri). Desain ini sangat unik dan bisa dipatenkan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyatakan, prestasi Dina tersebut dapat menjadi pemicu bagi para insinyur Indonesia lainnya untuk diikuti. Dikatakan Menteri Basuki, Dina sebelumnya juga telah merancang Jembatan Kali Kuto Semarang, Jembatan Layang khusus Busway ruas Adam Malik di Jakarta, Jembatan Pedamaran 1 dan 2 di Provinsi Riau, dan Jembatan Kereta Api Cirebon-Kriya, serta Jembatan Perawang di Provinsi Riau.

Pada workshop ini juga dilakukan pemberian penghargaan yang disampaikan oleh Ketua Umum ALSI ITB Dr. Ir. Danis H Sumadilaga, M.Eng.Sc, IPU kepada kedua narasumber sebagai pemegang Rekor MURI dan menjadi inspirator bagi para insinyur lain. Dr. Danis juga mengajak para engineer generasi muda dan para mahasiswa sipil agar terus berkarya, bekerja keras dan tekun berinovasi.

Turut hadir dalam acara ini Ketua DPD HPJI DKI Jakarta Iwan Zarkasi, Ketua Badan Kejuruan Sipil PII Bambang Goeritno, Para Senior ALSI ITB (*)

6 Balai Diklat Kementerian PUPR Raih Akreditasi dari LAN

6 Balai Diklat Kementerian PUPR Raih Akreditasi dari LAN

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sebanyak 6 lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan sertifikat akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pemberian sertifikat akreditasi tersebut merupakan bukti bahwa penyelenggaraan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian PUPR berjalan secara efisien, efektif, dan berkualitas.

Keenam lembaga yang terakreditasi adalah Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV predikat A, Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan predikat A, Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan Pelatihan Dasar CPNS dengan predikat B.

Kemudian Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan pada Latsar CPNS yang keduanya dengan predikat A, Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan pada Latsar CPNS dengan predikat B, dan terakhir Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan predikat B.

Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR Lolly Martina Martief mengatakan dengan adanya akreditasi lembaga Diklat PUPR dari LAN menjadi tanggung jawab BPSDM agar seluruh lembaga Diklat PUPR terus dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan kediklatannya sehingga menghasilkan SDM yang berkompeten di bidangnya.

Lolly berharap melalui evaluasi berkelanjutan terhadap penyelenggaraan Diklat, nantinya terjadi peningkatan akreditasi seluruh balai penyelenggara Diklat. Setelah terakreditasi, kelima Balai Diklat tersebut berhak menyelenggarakan Diklat Latsar/Diklat Kepemimpinan selama durasi waktu sesuai perolehan akreditasi.

"Selain itu juga bisa memfasilitasi lembaga diklat lain yang belum terakreditasi dalam penyelenggaraan Diklat Latsar dan atau kepemimpinan, serta wajib menyampaikan rencana dan laporan penyelenggaraan Diklat kepada instansi pembina sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Lolly.

Kepala LAN Adi Suryanto meminta agar semua lembaga pelatihan secara terus menerus berinovasi dalam mengembangkan kompetensi. "Kita tidak boleh habiskan waktu dan biaya kita untuk latihan-latihan manajemen saja, tetapi kita minta terutama instansi teknis yang menjadi pembina jabatan-jabatan teknis, mengembangkan sedemikian rupa pelatihan-pelatihan teknis bagi ASN kita”, ujar Adi Suryanto.

Proses penilaian pada lembaga pelatihan Pemerintah tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur-unsur pelatihan. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat meningkatkan mutu, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan pada lembaga Pemerintah. Lembaga pelatihan yang telah terakreditasi selama tahun 2019 berjumlah 55 lembaga, yang terdiri dari 28 lembaga dari Kementerian, 6 lembaga dari Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, dan 21 lembaga dari Pemerintah Daerah. (*)

Kemenkop dan UKM Gandeng Bea Cukai Tingkatkan Produk Ekspor UKM

Kemenkop dan UKM Gandeng Bea Cukai Tingkatkan Produk Ekspor UKM

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM akan bersinergi dengan Direktorat Bea dan Cukai untuk meningkatkan produk ekspor dari para UKM di seluruh Indonesia. "Kita akan mensinergikan kebijakan dan program dalam rangka mendorong ekspor, khususnya produk UKM", ucap Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, usai menemui Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, di Jakarta, Selasa (26/11).

Heru menambahkan, beberapa hal yang akan mendapat dukungan penuh dari Bea dan Cukai, diantaranya insentif fiskal khusus untuk UKM atau IKM dan kemudahan-kemudahan untuk impor bahan baku dan mesin yang bisa dimanfaatkan UKM dan IKM, terutama yang produknya bertujuan ekspor. "Kita juga akan memberikan fasilitas logistik, sehingga UKM tidak perlu lagi menanggung biaya logistik ekspor, yang kalau masing-masing pasti biayanya tinggi. Hal itu dengan konsolidasi tentunya", jelas Heru.

Intinya, lanjut Heru, kita akan menggabungkan program untuk meningkatkan UKM ekspor. "Itu akan kita jalankan dalam satu program bersama. Namun, tidak perlu ada MoU, karena akan langsung jalan saja", tegas Heru.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM Victoria Simanungkalit mengatakan, pihaknya akan terus membuka peluang-peluang baru khususnya untuk ekspor produk UKM. "Untuk itu, kita akan bersinergi dengan Direktorat Bea dan Cukai dalam mendorong UKM untuk ekspor", kata Victoria.

Menurut Victoria, pihaknya bekerjasama dengan Bea dan Cukai untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan pihak Bea dan Cukai. "Dalam hal ini, kita juga bekerjasama dengan LPEI. Karena, kita ingin mengkonsolidasikan seluruh stakeholder untuk meningkatkan ekspor produk UKM", papar Victoria.

Victoria berharap kerjasama tersebut akan mendorong produk dalam negeri dengan memberikan fasilitas impor bahan penolong ataupun mesin-mesin, supaya kualitas produk UKM bisa lebih bagus lagi. "Kita ingin meningkatkan daya saing produk-produk UKM", tegas Victoria.

Oleh karena itu, lanjut Victoria, pihaknya akan menggodok lebih dalam lagi sinergi program dengan Bea dan Cukai. "Kita akan lebih optimalkan peluang tersebut. Selain itu, kita juga ingin memikirkan bagaimana agar barang-barang impor tidak lagi membanjiri pasar domestik. Harus ada afirmasi untuk itu", pungkas Victoria. (Agus)

Dukung Kawasan KEK Kota Palu, Flyover Pertama di Sulawesi Tengah Akan Selesai Awal 2020

Dukung Kawasan KEK Kota Palu, Flyover Pertama di Sulawesi Tengah Akan Selesai Awal 2020

PALU, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempercepat pembangunan jalan layang (flyover) Pantoloan yang terletak di Kelurahan Pantoloan, Kota Palu.

Flyover tersebut dibangun untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas jalan Trans Sulawesi yang melintas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu, sekaligus untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan yang diakibatkan dari Pelabuhan Pantoloan.

“Konstruksinya sedang dikerjakan, juga untuk menstimulus pekerjaan yang lain pasca bencana. Saat ini progresnya mencapai 60 persen dan ditargetkan akan selesai pada awal tahun 2020,” kata Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo saat melakukan Kunjungan Kerja (kunker) di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Menurut Wamen Wempi, pembangunan jalan layang ini sebagai usaha untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Palu dan meningkatkan konektivitas masyarakat Palu.

“Untuk itu perlu tersedianya aksesibilitas dan mobilitas yang memadai dari pusat-pusat perindustrian menuju pelabuhan dan jalur distribusi lainnya sehingga akan memudahkan para pelaku usaha dan meningkatkan kegiatan perekonomian setempat,” ujar Wamen Wempi.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu Satriyo Utomo mengatakan, proyek ini menggunakan teknologi bernama mortar busa atau timbunan ringan, berupa campuran antara semen, air dan pasir busa yang digunakan untuk menimbun oprit (kepala jembatan). "Teknologi ini sudah diterapkan di beberapa tempat di Jawa, salah satunya di Brebes Exit (Brexit),” terangnya.

Jalan layang sepanjang 904 meter tersebut menjadi yang pertama di Sulawesi Tengah yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksnaan Jalan Nasional (BPJN) IV Palu wilayah II. Biaya pembangunannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2019 sebesar Rp 85 triliun dengan kontraktor PT. Pacific Nusa Indah. (*)

Bendung dan Saluran Irigasi D.I Gumbasa Tahap I Difungsikan, Kebutuhan Air Petani Kabupaten Sigi Terpenuhi Kembali

Bendung dan Saluran Irigasi D.I Gumbasa Tahap I Difungsikan, Kebutuhan Air Petani Kabupaten Sigi Terpenuhi Kembali

PALU, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu memfungsikan Bendung dan Saluran Irigasi Daerah Irigasi (DI) Gumbasa tahap I untuk areal pertanian seluas 1.070 ha yang rusak akibat gempa berkekuatan 7,4 skala Richter yang terjadi pada 28 September 2018 lalu.

"Untuk rehabilitasi irigasi Gumbasa tahap I hari ini telah kita fungsikan untuk mengairi seluas 1.070 hektar sawah," kata Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo seusai menyaksikan pembukaan intake pintu Bendung DI Gumbasa, Senin (25/11/2019).

Wamen Wempi berharap, Irigasi ini dapat bermanfaat untuk membantu para petani, " Harapan saya dengan adanya perbaikan ini bisa menolong petani yang ada di Kabupaten Sigi," harapnya.

"Jadi masih ada sisa kurang 7.000 ha lagi, nanti akan diselesaikan pada tahun 2020-2021 dan tuntas di 2022 tapi tidak banyak hanya sedikit, " tambahnya.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu Feriyanto Pawenrusi mengatakan, DI Gumbasa yang dibangun pada tahun 1931 mulanya hanya berupa free intake dengan suplai air dari Sungai Gumbasa, kemudian oleh Departemen PU dibangun menjadi bendung permanen pada tahun 1976," oleh karena pemanfaatannya sudah cukup lama maka saat ini dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terbagi dalam dua tahap, " ujarnya.

Tahap I berupa rehab bendung dan saluran untuk areal pertanian seluas 1.070 Ha dari Intake sampai dengan BGKn 7. Kegiatan rehab meliputi Perbaikan Intake, Gravel Trap, Sand Trap, Saluran Induk (7.168 m), Saluran Sekunder Ramba (996 m), Saluran Sekunder Kalawara (492,6 m), dan Saluran Sekunder Kalulu Lau (1.124,8 m), Saluran Pembuang Pandere (1.166 m), dan Saluran Pembuang Sibowi (1.500 m). Pekerjaan tahap I progresnya sudah mencapai 81,26 % dan menelan biaya Rp. 152 miliar.

Sedangkan untuk tahap II, akan dilakukan Perencanaan Desain Teknis melalui Program ESP Loan ADB pada Desember 2019 hingga Agustus 2020 dan akan melayani sekitar 7.100 ha area pertanian potensial. Dalam program ADB terdapat 3 (sub project) yaitu ADB (sub project 1) berupa saluran primer 14.269 meter dan saluran sounded 16.783 meter. Sedangkan ADB (sub project 2) berupa saluran primer 4.779 meter dan saluran sekunder 20.545 meter.

Sedangkan untuk program ADB (sub project 3) berupa saluran primer 7.447 meter dan saluran sekunder 11.158 meter. Pelaksanaan konstruksi melalui program ESP Loan ADB dan JICA pada Mei 2020 – November 2021.

DI Gumbasa terletak di area lembah Palu yang memanjang dari kaki hulu Sungai Gumbasa mengalir hingga Sungai Kawatuna di Kota Palu. Secara administratif, DI Gumbasa melayani 5 Kecamatan yang berada di Kabupaten Sigi dan Kota Palu yaitu: Kecamatan Gumbasa,Tanambulaya, Dolo, Sigi Biromaru dan Palu Selatan, yang memiliki luas irigasi potensial 8.180 ha.

Sauroso (65 tahun) petani di Kabupaten Sigi menyampaikan rasa syukurnya karena Irigasi ini sudah mulai difungsikan ke areal pertanian," Syukur Alhamdulillah, karena kita sudah tidak perlu lagi menggandalkan tadah hujan dan sumur yang jauh lokasinya, " tandasnya.

Selanjutnya Wamen berkesempatan meninjau Sungai Ore Bangga yang sempat meluap dan membanjiri dua dusun yaitu Dusun I dan Dusun II, Desa Bangga, dengan ketinggian air 15 hingga 25 Cm. Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sulawesi III Palu akan membuat Sabo DAM dan proyeknya akan di tender pada 2020.

Turut mendampingi Wamen Wempi, Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu Satriyo Utomo, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu Feriyanto Pawenrusi. (*)

Pulihkan Ekonomi Kota Palu, Kementerian PUPR Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional dan Non Nasional

Pulihkan Ekonomi Kota Palu, Kementerian PUPR Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional dan Non Nasional

PALU, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi ruas Jalan Nasional Tompe – Palu – Surumana dan ruas Jalan Non Nasional Palupi – Simoro – Kalawara – Palolo serta akses jalan ke lokasi Hunian Tetap (Huntap). Dimulainya rehabilitasi dan rekonstruksi ruas jalan tersebut ditandai dengan penghamparan aspal yang disaksikan oleh Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola pada Minggu (24/11/2019).

Wamen PUPR John Wempi Wetipo mengatakan, kegiatan perbaikan jalan ini dimaksudkan untuk memperbaiki konektivitas antar pusat kegiatan agar perekonomian di Kota Palu cepat pulih dan terus berkembang. Dikatakan Wamen Wempi, Kementerian PUPR dalam peranannya sebagai instansi yang mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur publik mempunyai empat strategi utama dalam penanganan bencana.

“Pertama, pada saat terjadi bencana Kementerian PUPR selalu berusaha berada bersama masyarakat dan menjadi salah satu pilar untuk mewujudkan kehadiran negara di tengah masyarakat untuk memberikan penanganan pada infrastruktur publik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dan tepat,” kata Wamen Wempi.

Kedua, Kementerian PUPR berperan dalam peningkatan ketahanan wilayah dalam menghadapi bencana dengan selalu mengurangi kerentanan infrastruktur terbangun. “Ketiga, mendorong pengembangan ruang publik yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana, seperti tempat evakuasi sementara dan area publik yang dapat difungsikan sebagai tempat pengungsian,” ujarnya.

Terakhir, menurut Wamen Wempi, seluruh unsur Kementerian PUPR harus terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta koordinasi lintas sektor dan instansi dalam penanganan tanggap darurat, masa transisi sampai dengan pemulihan pasca bencana.

Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto dalam kesempatan yang sama mengatakan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas Jalan Nasional Tompe – Dalam Kota Palu – Surumana sepanjang 48,39 km terdiri dari 21 jembatan sepanjang 634,40 meter. Konstruksi jalan tersebut akan dilakukan hingga awal Januari 2021 dengan anggaran sebesar Rp 150 miliar dikerjakan oleh kontraktor PT. Nindya Karya– Passokarang (KSO). Sedangkan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Non Nasional Palupi – Simoro – Kalawara – Palolo dan askes ke lokasi Huntap sepanjang 42,31 km akan dikerjakan oleh kontraktor PT. Widya Sapta Contractor – Sarana Puterasejati (KSO) dengan nilai kontrak sebesar Rp 73 miliar.

Selain perbaikan jalan, Arie mengatakan, Kementerian PUPR juga akan membangun Tanggul Pantai Silebeta yang membentang mulai dari ujung Jalan Cumi – Cumi hingga Kawasan Penggaraman dengan panjang sekitar 7,2 km. Pekerjaan tanggul pantai yang membutuhkan anggaran Rp 250 miliar tersebut merupakan bagian dari Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tanggul laut tersebut didesain untuk menahan muka air laut tertinggi agar tidak membanjiri Kawasan Tangguh Bencana Silebeta dan menanggulangi abrasi. Untuk membangun Kawasan Tangguh Bencana Silebeta, diungkapkan Arie, pembangunan infrastruktur akan segera diikuti dengan beberapa kegiatan lain seperti penanaman hutan bakau berbasis partisipasi masyarakat, pembangunan jalan logistik dan wisata yang ditinggikan (elevated road), pembangunan Tsunami Shelter yang terintegrasi dengan rehabilitasi dan rekonstruksi Kampus IAIN, penataan kawasan terbuka hijau dan jetty untuk nelayan serta pembangunan kembali Jembatan Palu IV sebagai icon Kota Palu.

"Semua rencana yang telah kita susun bersama ini tidak akan bisa terwujud tanpa kerja sama Pemerintah Daerah terkait, penanganan masalah sosial, penyediaan lahan serta pengaturan fungsi ruang dan bangunan. Diharapkan untuk pekerjaan tanggul laut pada tahun ini sudah bisa dilelang," tandas Arie.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu Satriyo Utomo dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu Feriyanto Pawenrusi.(*)

Biro Komunikasi Publik*RILIS PUPR 3*
*25 November 2019*
*SP.BIRKOM/XI/2019/569*

*Pulihkan Ekonomi Kota Palu, Kementerian PUPR Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional dan Non Nasional*

Palu – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi ruas Jalan Nasional Tompe – Palu – Surumana dan ruas Jalan Non Nasional Palupi – Simoro – Kalawara – Palolo serta akses jalan ke lokasi Hunian Tetap (Huntap). Dimulainya rehabilitasi dan rekonstruksi ruas jalan tersebut ditandai dengan penghamparan aspal yang disaksikan oleh Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola pada Minggu (24/11/2019).

Wamen PUPR John Wempi Wetipo mengatakan, kegiatan perbaikan jalan ini dimaksudkan untuk memperbaiki konektivitas antar pusat kegiatan agar perekonomian di Kota Palu cepat pulih dan terus berkembang. Dikatakan Wamen Wempi, Kementerian PUPR dalam peranannya sebagai instansi yang mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur publik mempunyai empat strategi utama dalam penanganan bencana.

“Pertama, pada saat terjadi bencana Kementerian PUPR selalu berusaha berada bersama masyarakat dan menjadi salah satu pilar untuk mewujudkan kehadiran negara di tengah masyarakat untuk memberikan penanganan pada infrastruktur publik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dan tepat,” kata Wamen Wempi.

Kedua, Kementerian PUPR berperan dalam peningkatan ketahanan wilayah dalam menghadapi bencana dengan selalu mengurangi kerentanan infrastruktur terbangun. “Ketiga, mendorong pengembangan ruang publik yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana, seperti tempat evakuasi sementara dan area publik yang dapat difungsikan sebagai tempat pengungsian,” ujarnya.

Terakhir, menurut Wamen Wempi, seluruh unsur Kementerian PUPR harus terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta koordinasi lintas sektor dan instansi dalam penanganan tanggap darurat, masa transisi sampai dengan pemulihan pasca bencana.

Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto dalam kesempatan yang sama mengatakan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas Jalan Nasional Tompe – Dalam Kota Palu – Surumana sepanjang 48,39 km terdiri dari 21 jembatan sepanjang 634,40 meter. Konstruksi jalan tersebut akan dilakukan hingga awal Januari 2021 dengan anggaran sebesar Rp 150 miliar dikerjakan oleh kontraktor PT. Nindya Karya– Passokarang (KSO). Sedangkan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Non Nasional Palupi – Simoro – Kalawara – Palolo dan askes ke lokasi Huntap sepanjang 42,31 km akan dikerjakan oleh kontraktor PT. Widya Sapta Contractor – Sarana Puterasejati (KSO) dengan nilai kontrak sebesar Rp 73 miliar.

Selain perbaikan jalan, Arie mengatakan, Kementerian PUPR juga akan membangun Tanggul Pantai Silebeta yang membentang mulai dari ujung Jalan Cumi – Cumi hingga Kawasan Penggaraman dengan panjang sekitar 7,2 km. Pekerjaan tanggul pantai yang membutuhkan anggaran Rp 250 miliar tersebut merupakan bagian dari Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tanggul laut tersebut didesain untuk menahan muka air laut tertinggi agar tidak membanjiri Kawasan Tangguh Bencana Silebeta dan menanggulangi abrasi. Untuk membangun Kawasan Tangguh Bencana Silebeta, diungkapkan Arie, pembangunan infrastruktur akan segera diikuti dengan beberapa kegiatan lain seperti penanaman hutan bakau berbasis partisipasi masyarakat, pembangunan jalan logistik dan wisata yang ditinggikan (elevated road), pembangunan Tsunami Shelter yang terintegrasi dengan rehabilitasi dan rekonstruksi Kampus IAIN, penataan kawasan terbuka hijau dan jetty untuk nelayan serta pembangunan kembali Jembatan Palu IV sebagai icon Kota Palu.

"Semua rencana yang telah kita susun bersama ini tidak akan bisa terwujud tanpa kerja sama Pemerintah Daerah terkait, penanganan masalah sosial, penyediaan lahan serta pengaturan fungsi ruang dan bangunan. Diharapkan untuk pekerjaan tanggul laut pada tahun ini sudah bisa dilelang," tandas Arie.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu Satriyo Utomo dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu Feriyanto Pawenrusi.(*)