Kementerian PUPR Menerima Penghargaan Sebagai Kementerian/Lembaga dengan Tingkat Sertifikasi BMN Tanah Tertinggi

Kementerian PUPR Menerima Penghargaan sebagai K/L dengan Tingkat Sertifikasi BMN Tanah Tertinggi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan kategori Kementerian/Lembaga dengan tingkat Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah tertinggi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, yang diserahkan oleh Wakil Menteri Kemenkeu Mardiasmo, pada acara Seminar Hari Oeang ke-72, di Jakarta, Rabu, (31/10/18).

Sekjen PUPR Anita Firmanti menyampaikan terimakasih dan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan oleh Kemenkeu, dan akan menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di Kementerian PUPR.

Lebih dari 40% nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 _Audited_ telah dicatat dan dikelola dengan baik oleh Kementerian PUPR. “Ini adalah bagian dari kerja keras yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR yang akan terus ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang semakin baik ke depan,” kata Sekjen PUPR Anita Firmanti.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan sertifikasi tanah adalah dengan memberikan sertifikat untuk setiap aset tanah yang dimiliki Kementerian PUPR. “Oleh karenanya, ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan sangat menantang untuk Kementerian PUPR,” ujar Sekjen PUPR Anita.

Penghargaan bagi Kementerian PUPR ini merupakan bentuk dari kerja sama para stakeholder antara Kemenkeu dengan Kementerian/Lembaga yang senantiasa memberikan dukungannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu.

Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Budi Setiawan mengatakan dalam sertifikasi tanah, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui program Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah (SIMANTAP). Dari alokasi sebanyak 5.000 sertifikat untuk Kementerian/Lembaga per tahun, jumlah bidang tanah yang diajukan Kementerian PUPR dan terbit sertifikatnya mencapai lebih dari 3.000 bidang tanah.

Dalam acara tersebut Kementerian Keuangan juga memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga untuk berbagai kategori lainnya. Sebelum acara penghargaan diselenggarakan seminar dengan tema “Dialog Lintas Generasi Melanjutkan Estafet Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045”. (*)

Advertisements

Kementerian PUPR Lelang Dini 3.610 Paket Mulai November 2018

Kementerian PUPR Lelang Dini 3.610 Paket Mulai November 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Pelelangan dini akan dimulai pada November 2018 dengan jumlah paket yang siap dilelang sebanyak 3.610 paket senilai Rp 31,28 triliun atau 36% dari total nilai paket lelang di Kementerian PUPR.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 yang telah disetujui Komisi V DPR RI, anggaran Kementerian PUPR tahun 2019 sebesar Rp 110,7 triliun dimana sekitar 80% atau Rp 88 triliun merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat empat langkah untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. Pertama dengan mempercepat proses perencanaan dan persiapan agar pelelangan sudah dimulai November 2018 dan berakhir Maret 2019.

“Harus direncanakan dengan baik. Kita ingin pada semester 2 tahun anggaran sudah selesai tidak ada proses tender lagi,” ujarnya saat memberikan arahan pada acara Acara Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Kedua, keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Menteri Basuki mengatakan, keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. Menteri Basuki berpesan kepada para anggota ULP/Pokja untuk bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal dan sesuai harga pasar.

Ketiga, para anggota ULP/Pokja harus bertindak adil, tidak diskriminatif, dan mengedepankan asas persaingan yang sehat dalam menentukan pemenang lelang. “Terakhir, Pokja harus kredibel, profesional, dan dapat dipercaya. Hilangkan subjektivitas untuk kepentingan pribadi. Dalam bekerja yang terpenting hanya dua, yakni loyalitas dan kepercayaan,” tegas Menteri Basuki.

Untuk mencapai target tersebut, profesionalitas anggota ULP/Pokja PBJ perlu terus ditingkatkan. ULP/Pokja juga terus menjaga kredibilitas dengan tidak melakukan pelanggaran aturan pelelangan. “Pencegahan pelanggaran aturan lelang dapat meningkatkan efisiensi 10 hingga 30 persen. Jika dari anggaran Rp 100 triliun, maka kita bisa hindari kerugian sebesar 10 triliun, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Menteri Basuki.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dalam proses pelelangan diharapkan dapat dilakukan peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi, penyederhanaan regulasi, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN), peningkatan peran UMKM, dan optimalisasi pengawasan untuk menindak tegas terhadap pelanggaran dan praktik KKN.

“Presiden sudah mengeluarkan PP No. 43 tahun 2018 yang mengatur partisipasi masyarakat untuk dapat melaporkan tindak korupsi. Dalam pembangunan infrastruktur kita juga didampingi oleh Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pusat (TP4P) dari Kejaksaan. Saya juga berharap berikutnya, ULP yang membentuk Pokja dapat melakukan pengawasan melalui sistem e-monitoring, sehingga kalau ada indikasi keterlambatan lelang bisa dideteksi dini,” ujar Menteri Basuki.

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka yang hadir sebagai pembicara mengatakan, TP4P berusaha menghadirkan paradigma baru dalam upaya penegakan hukum dengan memadukan upaya preventif dan represif secara paralel dan beriringan. “Mengoptimalkan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif mencegah kerugian keuangan negara. Sinergi mewujudkan pembangunan tepat waktu, mutu, dan sasaran, dengan mengawal mulai dari tahap perencanaan,” ujarnya.

Rakor yang dihadiri oleh 34 ULP dari setiap provinsi dan 670 Pokja ini bertujuan untuk membangun koordinasi antar ULP dan Pokja agar terdapat satu kesatuan langkah serta kesepahaman dalam pengelolaan ULP dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen PUPR Anita Firmanti, Irjen PUPR Widiarto, Dirjen SDA Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan sekaligua Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Khalawi AH dan pejabati tinggi madya dan pratama lainnya. (*)

Yuana: Diharapkan Ada KSPPS Penyalur KUR Syariah

Yuana: Diharapkan Ada KSPPS Penyalur KUR Syariah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM berharap ada koperasi syariah yang dapat ikut serta menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Saat ini hanya ada satu lembaga keuangan syariah yang menjadi penyalur KUR, yaitu BRI Syariah.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Peluncuran Gerakan Microfinance Muhammadiyah GMM) dan Diskusi Nasional "Membangun Aliansi Integritas Keuangan Mikro Muhammadiyah", di Gedung Smesco Indonesia, Selasa (30/10/2018).

"Saya berharap ada dari KSPPS (koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah), termasuk dari BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah)," kata Yuana yang berbicara mewakili Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga.

Menurut dia, bukan tidak mungkin KSPPS-BTM menjadi penyalur KUR, karena BTM telah ditunjang sistem IT dan financial technology yang baik. Yuana yakin KSPPS bakal mampu memenuhi persyaratan yang diminta, termasuk kredit macet (NPL) tak boleh kebih dari 5%. Apalagi BTM banyak ditunjang teknologi informasi (TI).

Yuana menjelaskan, saat ini KUR disalurkan oleh 47 bank umum, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD), empat lembaga keuangan non bank (LKNB), dan dua koperasi simpan pinjam. Kedua koperasi itu adalah Kospin Jasa Pekalongan, dan Kopdit Obor Mas, NTT. Dalam waktu dekat akan ada satu lagi koperasi simpan pinjam (KSP) yang akan menjadi penyalur KUR, yaitu KSP Guna Prima Dana.

Yuana mendukung penuh adanya upaya Muhammadiyah mewujudkan berdirinya Satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Satu BTM. Itu, katanya juga sejalan dengan keinginan pemerintah Indonesua menjadi pusat keuangan stariah dunia. "Indonesia mimpi jadi pusat keuangan syariah dunia," kata Yuana yang didampingi Kepala Divisi Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi, Usaha Kecil, Menengah (LLP-KUKM) A Tajudin Nur.

Di tempat sama, Direktur Lembaga Keuangan Mikro ((LKM) Otoritas Jasa Keuangan (OKK) Suparlan, mengatakan posisi Muhammadiyah yang ingin mewujudkan pencetakan Satu PDM Satu BTM sangat sejalan dalam upaya menumbuhkembangkan sektor riil dan UKM.

"Itu juga sangat strategis karena Muhammadiyah mempunyai jaringan tingkat primer, sekunder, dan pudat atau induk. Ini punya bargaining power yang tinggi terhadap lembaga perbankan," kata Suparlan.

Suparlan menyatakan, Gerakan Keuangan Mikro Muhammadiyah ini bagian dari upaya membetengi umat dari praktik keuangan konvensional yang mengandung unsur riba. Menurut Suparlan, keuangan mikro juga bisa menggarap potensi asuransi mikro bagi kalangan UMKM.

Sementara itu, saat pembukaan, Ketua Induk KSPPS BTM Achmad Suud mengungkapkan, GMM digulirkan oada acara Konsolidasi Keuangan Mikro Muhammadiyah di Lampung, Mei 2018 lalu. BTM memiliki jaringan luas, di tingkat primer di daerah, tingkat sekunder di level provinsi, dan di pusat.

Suud menjelaskan, Induk BTM mempunyai lima fungsi. Di antaranya, pertama, sebagai regulator bagi lembaga keuangan mikro (LKM) maupun KSPPS BTM. Kedua, pengendali jaringan BTM. Ketiga, sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Keempat, sebagai lembaga supervisi. "Jadi kami punya parameter untuk menilai kesehatan suatu BTM," kata Suud.
(Agus)

Jasa Marga Raih Dua Penghargaan BUMN Hadir Untuk Negeri Award 2018

Jasa Marga Raih Dua Penghargaan BUMN Hadir Untuk Negeri Award 2018

BONTANG, JURNAL IBUKOTA: PT Jasa Marga (Persero) Tbk. meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang BUMN Hadir Untuk Negeri Award 2018 di Hotel Equator Bontang, Kalimantan Timur, Senin (29/10).

Dua program unggulan yang meraih penghargaan yaitu Terbaik I Program Siswa Mengenal Nusantara-BUMN Hadir Untuk Negeri (BHUN) Tahun 2017 dan Terbaik II Program Bedah Rumah Veteran (BRV) Periode 2015-2017 Kategori 100-200 Rumah.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno dan diterima oleh Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani.

Program BHUN yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan konsisten dilakukan oleh BUMN sejak tahun 2015 merupakan upaya mewujudkan peran BUMN sehingga manfaat BUMN bagi masyarakat benar-benar dapat hadir di tengah masyarakat.

Adapun seleksi untuk program BHUN Award dilakukan dari bulan September 2018. Juri BHUN Award 2018 berasal dari kalangan internal dan eksternal. Juri internal dari Kementerian BUMN terdiri dari Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro, dan Staf Khusus II Menteri BUMN Judith Dipodiputro. Sedangkan juri eksternal mewakili kalangan akademisi yaitu Dekan School of Business and Economics of Universitas Prasetiya Mulya Agus W. Soehadi, _Managing Director_ Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto, untuk kalangan praktisi yaitu Senior Editor Majalah SWA Group Edhy Aruman serta Pendiri dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada BUMN yang telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2017. Penyelenggaraan Program BHUN Tahun 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Bali merupakan sinergi BUMN, Jasa Marga-Surveyor Indonesia-Indonesia Tourism Center Development Corporation (ITDC). Adapun rangkaian Program BHUN Tahun 2017 di Provinsi Bali meliputi Siswa Mengenal Nusantara (SMN), Bedah Rumah Veteran, Jalan Sehat 5 Km, Upacara Bendera 17 Agustus, dan Pembinaan Mantan Atlet.

Kriteria penilaian BHUN Award dimulai dengan pengumpulan laporan dari masing-masing BUMN. Kemudian, dilanjutkan dengan rekapitulasi self assesment dari seluruh BUMN. Formulasi penilaian juga turut melibatkan pihak eksternal independen. Selanjutnya, masing-masing BUMN melakukan presentasi. Terakhir adalah penjurian final pada tanggal 25 September 2018 oleh Dewan Juri yang berasal dari internal dan eksternal Kementerian BUMN.

Desi Arryani menyatakan bahwa program BHUN yang dilaksanakan merupakan wujud sinergi BUMN yang positif antara Jasa Marga-Surveyor Indonesia dan ITDC. Khususnya Program SMN yang menjadi wadah edukasi mengenalkan peran BUMN bagi pembangunan Indonesia khususnya generasi muda. Menariknya program SMN juga mengajak peserta dari difabel.

"Ini saya memegang dua piala. Yang satu adalah piala juara satu Siswa Mengenal Nusantara dan kedua adalah juara kedua Bedah Rumah Veteran. Saya ucapkan terima kasih kepada tim. Piala ini adalah hasil program BHUN tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN. Kepada Tim PKBL Jasa Marga dan semua tim yang telah terlibat dalam acara ini, saya ucapkan selamat dan tentunya ke depan prestasi ini saya harapkan dapat terus dicapai dan dipertahankan. Sekali lagi, selamat!" ujar Desi Arryani saat ditemui di sela-sela penganugerahan BHUN Award 2018.

Program SMN bertujuan untuk mewujudkan rasa nasionalisme sebagai bangsa yang memiliki keragaman kekayaan Nusantara. Program yang berlangsung dari tanggal 16 sampai 24 Juli 2017 merupakan program pertukaran pelajar setingkat SMA dan Sederajat, di mana 20 orang siswa terpilih tingkat Provinsi Bali dikirim ke Provinsi Maluku Utara untuk mengikuti kegiatan yang dikelola oleh BUMN lainnya. Sebaliknya, Provinsi Bali menerima 20 orang siswa terpilih setingkat Provinsi Maluku Utara untuk mengenal lebih jauh Provinsi Bali dari sisi pendidikan, sosial budaya, pariwisata, dan _enterpreneurship_.

Selama mengikuti SMN, siswa tinggal di rumah warga di Desa Mas Ubud untuk mempelajari berbagai budaya lokal, seperti tari Bali, seni ukir, seni kuliner Bali dan Subak. Peserta SMN juga mengunjungi lokasi-lokasi wisata dan bersejarah serta pusat pendidikan utama di Bali. Selain itu, dalam rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan berbagai pelatihan untuk mengembangkan keahlian seperti pelatihan menulis dan kelas memasak.

Program Bedah Rumah Veteran merupakan program pemenuhan tempat tinggal layak untuk Veteran Indonesia sebagai bentuk ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan. Untuk Tahun 2015, Jasa Marga membangun 28 rumah di Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2016 Jasa Marga membangun 40 rumah di Provinsi Sulawesi Utara hasil sinergi dengan BUMN, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sedangkan tahun 2017 Jasa Marga membangun sembilan rumah di Provinsi Bali dan 30 rumah di Sulawesi Selatan. Total 107 rumah yang dibangun untuk veteran yang tersebar di berbagai provinsi sepanjang tahun 2015-2017. (Agus)

Tingkatkan Kualitas 9 Kawasan Permukiman Nelayan, Kementerian PUPR Anggarkan Rp 507 Miliar

Tingkatkan Kualitas 9 Kawasan Permukiman Nelayan, Kementerian PUPR Anggarkan Rp 507 Miliar

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong akses universal untuk air minum yang aman dan terjangkau, sanitasi dan kebersihan lingkungan yang layak dan adil bagi semua. Salah satunya melalui program pengembangan kawasan permukiman nelayan dan kampung tepi air di sembilan lokasi.

Upaya tersebut sebagai bagian melaksanakan Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda/NUA) yang disepakati pada konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador pada tanggal 20 Oktober 2016.

Menteri Basuki mengatakan, program pengembangan kawasan permukiman nelayan dan kampung tepi air, tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya. Hal ini dimungkinkan karena perencanaan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota dan masyarakat.

“Penataan dilakukan dengan anggaran tahun jamak yakni 2017-2018 dengan total anggaran Rp 507,51 miliar dengan progres seluruhnya per 17 Oktober 2018 sudah 71 persen,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Sembilan lokasi yang dikerjakan melalui Ditjen Cipta Karya yakni Kawasan Tegalsari di Kota Tegal, Kampung Beting dan Masjid Beting di Kota Pontianak, Sumberjaya di Kota Bengkulu, Karangsong di Kabupaten Indramayu, Kuin di Kota Banjarmasin, Tambaklorok di Kota Semarang, Hamadi di Kota Jayapura, Untia di Kota Makassar. Luas area kawasan yang ditangani total 133,59 hektar.

Secara umum kondisi sembilan lokasi tersebut merupakan kawasan padat penduduk dengan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sehingga rawan bencana kebakaran. Masyarakatnya masih banyak memilih membuang sampah dan limbah langsung ke sungai serta ketersediaan akses air bersih yang terbatas.

Infrastruktur yang dibangun menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lokasi. Namun secara umum dibangun jalan lingkungan, promenade, drainase, Ruang Terbuka Hijau (RTH), MCK Komunal, gazebo, jetty sampan, jembatan, dan pembangunan turap sungai.

Salah satunya kawasan yang ditangani adalah Kampung Beting yang menjadi bagian sejarah perkembangan Kota Pontianak. Pada tahun 2017-2018, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan jalan gertak tapak sepanjang 3,2 km, 13 jetty sampan, dan perbaikan 27 jembatan kecil. Penataan permukiman kumuh Kampung Beting juga terintegrasi dengan penataan tepian Sungai Kapuas di Tambelan Sampit yang lokasinya tak jauh dari Kampung Beting.

Penataan berupa pembangunan jalan gertak di tepian sungai yang dilengkapi dengan pagar besi sepanjang 1,2 km dilengkapi lampu penerangan jalan sehingga menjadikan ruang terbuka yang tertata dan indah. Di samping itu juga dibangun gazebo dan jembatan penghubung antaranak sungai. (*)

Penjelasan Jasa Marga Terkait Postingan di Media Sosial Tentang Pembebasan Tarif Tol di Jembatan Suramadu

Penjelasan Jasa Marga Terkait Postingan di Media Sosial Tentang Pembebasan Tarif Tol di Jembatan Suramadu

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menanggapi maraknya informasi terkait postingan di Facebook yang di _share_ oleh akun Nizar Zahro, berkaitan dengan Pembebasan Tarif Jalan Tol Jembatan Suramadu, kami sampaikan bahwa akun tersebut melakukan posting pada tanggal 27 Oktober pukul 15.06.

Menurut AVP Corporate Communication
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru, tarif Jalan Tol Jembatan Suramadu diberlakukan di kedua gerbang tol Suramadu, setelah pernyataan Presiden RI Joko Widodo yaitu pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 16.28 WIB.

"Dengan demikian transaksi akun tersebut di Suramadu, terjadi, pada saat status Suramadu masih sebagai jalan tol (berbayar)," katanya.

Di samping itu dapat diinformasikan, bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan acara tersebut, maka kondisi menjelang Gerbang Tol (GT) Madura eksisting harus steril. Oleh karenanya, mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.28 WIB transaksi kendaraan dari arah Madura diberlakukan pembayaran secara manual dan dilakukan sebelum GT Madura.

Info terkini seputar Jasa Marga dapat diakses di kanal informasi resmi milik Jasa Marga, yaitu:
– Call Center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080
– Twitter @PTJASAMARGA (khusus informasi lalu lintas) dan @official_JSMR (untuk informasi umum lainnya).
– Instagram @official.jasamarga
– Aplikasi Mobile JMCARe.
– Website http://www.jasamarga.com. (Agus)

Matang Siapkan Pendanaan, Jasa Marga Optimistis Proyek Jalan Tol Selesai Tepat Waktu

Matang Siapkan Pendanaan, Jasa Marga Optimistis Proyek Jalan Tol Selesai Tepat Waktu

*BONTANG, JURNAL IBUKOTA: PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mentargetkan untuk menambah panjang jalan tol beroperasi menjadi 984 km tercapai pada akhir tahun 2018. Optimisme Jasa Marga tersebut tercermin melalui paparan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang disampaikan ke media di sela-sela Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (29/10).

Jasa Marga mentargetkan bahwa proyek jalan tol yang tergabung dalam Jaringan Jalan Tol Trans Jawa selesai konstruksi pada bulan November 2018 dan siap dioperasikan akhir tahun 2018.

"Bulan Desember, ditargetkan Jalan Tol Batang-Semarang 75 km, Semarang-Solo Seksi Salatiga-Kartasura 32 Km, Porong-Gempol 6 Km dan Gempol-Pasuruan 14 Km," ujar Desi.

Penyelesaian secara masif proyek jalan tol Jasa Marga telah dipersiapkan dengan matang oleh Perseroan. Berbagai skema inovasi pendanaan diluncurkan oleh Jasa Marga untuk memperkuat struktur permodalan dan menjaga kinerja keuangan Perseroan.

Dalam kesempatan yang sama, Vice President Corporate Finance Jasa Marga Eka Setya Adrianto menyebutkan Jasa Marga total telah menerbitkan lima skema pendanaan perdana di industri jalan tol. Diawali tahun 2017, ada tiga skema pendanaan yang telah diluncurkan yaitu Sekuritisasi Pendapatan Tol Jagorawi, _Project Bond_ JORR W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami) dan _Global IDR Bond_ (Komodo Bond). Ketiga skema tersebut mendapat apresiasi dari publik. Terbukti, Sekuritisasi pendapatan Tol Jagorawi _oversubscribed_ lebih dari dua kali sedangkan Komodo _Bond_ lebih dari tiga kali.

Adri mengungkapkan bahwa kunci dari keberhasilan dalam penerbitan alternatif pendanaan di antaranya yaitu komitmen yang kuat dari Jasa Marga sebagai Induk _(Holding)_ untuk memberikan dukungan atas setiap instrumen yang diterbitkan di level proyek. Selain itu dalam mengembangkan konsep pendanaan juga harus bisa membuat struktur produk yang optimal bagi perusahaan dengan tetap mengakomodir ekspektasi pasar dan investor. Jasa Marga juga tidak segan untuk melakukan _Non-Deal Roadshow_ sebelum penerbitan instrumen pendanaan untuk memperoleh _feedback_ dari investor potensial, para _analyst, bankers, selling agent_ dan _underwriter_ sebelum menerbitkan produk.

Berbagai skema inovasi pendanaan perdana yang dikeluarkan oleh Jasa Marga tidak lepas dari kepercayaan Pemerintah melihat rekam jejak Jasa Marga dalam pembangunan jalan tol di Indonesia.

Jasa Marga masih terus mengupayakan berbagai skema inovasi pendanaan.
Hingga Oktober 2018, Jasa Marga telah meluncurkan dua skema inovasi pendanaan perdana yaitu Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA). "Pendanaan yang dikembangkan oleh Jasa Marga juga memperhatikan karakteristik keuangan masing-masing jalan tol yang diprospek dalam instrumen pendanaan tersebut," pungkas Adri. (Agus)

DWP Kemenkop dan UKM Fokus Tiga Bidang Kegiatan

DWP Kemenkop dan UKM Fokus Tiga Bidang Kegiatan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koperasi dan UKM Bintang Puspayoga menegaskan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan DWP memiliki tiga bidang utama dalam kegiatannya. Yaitu, bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial-budaya.

"Tujuannya adalah mensejahterakan seluruh anggota DWP dan masyarakat pada umumnya", tandas Bintang dalam sambutannya pada acara Silaturahmi Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung Smesco Jakarta, Senin (29/10).

Sudah banyak kegiatan yang dilakukan DWP Kemenkop dan UKM selama ini. Diantaranya, pasar murah, bhakti sosial (panti asuhan dan jompo), khitanan massal, pasar rakyat, seminar parenting, pemeriksaan kesehatan, seminar kanker serviks dan payudara, penyaluran zakat UPZ Baznas, bazaar Ramadan, hingga memberi bantuan bagi korban bencana alam di Indonesia. "Saya berharap partisipasi aktif seluruh anggota DWP Kemenkop dan UKM dalam setiap kegiatan. Karena, setiap ada kegiatan DWP itu bukan hanya menjadi tanggungjawab para pengurus saja, melainkan seluruh anggota DWP Kemenkop dan UKM", ujar Bintang yang juga istri dari Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga.

Terlebih lagi, lanjut Bintang, keanggotaan dari DWP Kemenkop dan UKM tidak lagi hanya para istri dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Tapi, sudah diperluas lagi, yaitu para pensiunan ASN perempuan, para janda ASN, juga ASN perempuan. "Kunci sukses dari seluruh kegiatan DWP adalah kita harus ikhlas dan bergembira saat aktif di dalamnya", harap Bintang.

Yang pasti, Bintang berharap seluruh anggota DWP Kemenkop dan UKM mampu menjalankan multi peran dengan sebaik-baiknya. Yaitu, mendampingi suami, sebagai seorang ibu, dan kegiatan publik. "Untuk menjalankan multi peran tersebut, yang dibutuhkan adalah mampu dalam manajemen waktu, membagi waktu dengan baik, dan mampu menentukan mana yang prioritas", tukas Bintang lagi.

Selain itu, Bintang menjelaskan, DWP Kemenkop dan UKM juga melakukan aneka pelatihan-pelatihan bagi peningkatan SDM perempuan di berbagai daerah. Tujuannya, agar produk yang dihasilkan perempuan di daerah bisa memiliki nilai tambah dari sisi ekonomi. "Kita mengadakan pelatihan itu tergantung dari potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Seperti misalnya pelatihan pengembangan produk gula aren di daerah yang memang memiliki potensi besar dalam hal produksi gula aren", imbuh Bintang.

Dalam kesempatan yang sama, Bintang juga mengungkapkan bahwa DWP Kemenkop dan UKM turut aktif dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana alam yang ada di Indonesia. Yang terkini adalah bantuan bagi korban bencana gempa di Lombok, NTB. "Dalam waktu dekat, kita akan mengadakan kegiatan bhakti sosial bagi korban bencana gempa di Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya", pungkas Bintang. (Agus)

Penerbangan Lion Air JT-610 Rute Soekarno-Hatta ke Pangkalpinang Alami Musibah

Penerbangan Lion Air JT-610 Rute Soekarno-Hatta ke Pangkalpinang

Alami Musibah

TANGERANG, BANTEN, JURNAL IBUKOTA: Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan penerbangan Lion Air nomor penerbangan JT 610 dengan rute penerbangan Cengkareng menuju Pangkalpinang mengalami kecelakaan.

"Kecelakaan terjadi setelah lepas landas dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta pukul 06:20 WIB menuju Pangkalpinang. Setelah 13 menit mengudara pesawat jatuh di koordinat S 5’49.052” E 107’ 06.628” (sekitar Kerawang)," kata Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan resminya, Senin (29/10/2018).

Menurut dia, pesawat mengangkut 189 penumpang dewasa satu penumpang anak-anak dan dua penumpang bayi, termasuk dalam penerbangan ini ada tiga pramugari sedang pelatihan dan satu teknisi.

Pesawat dengan regitrasi PK-LQP jenis Boeing 737 MAX 8. Pesawat ini buatan 2018 dan baru dioperasikan oleh Lion Air sejak 15 Agustus 2018 . Pesawat dinyatakan laik operasi.

Pesawat dikomandoi Capt. Bhavye Suneja dengan copilot Harvino bersama enam awak kabin atas nama Shintia Melina, Citra Noivita Anggelia, Alviani Hidayatul Solikha, Damayanti Simarmata, Mery Yulianda, dan Deny Maula. Kapten pilot sudah memiliki jam terbang lebih dari 6.000 jam terbang dan copilot telah mempunyai jam terbang lebih dari 5.000 jam terbang.

Lion air sangat prihatin dengan kejadian ini dan akan berkerja sama dengan instansi terkait dan semua pihak sehubungan dengan kejadian ini.

Terkait dengan kejadian ini kami membuka crisis center di nomor telepon 021-80820000 dan untuk infomasi penumpang di nomor telpon 021-80820002

"Kami akan terus memberikan informasi terbaru sesuai perkembangan lebih lanjut," katanya. (Agus)

Koperasi Mewabah di Dunia Film

Koperasi Mewabah di Dunia Film

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Berawal dari keterlibatannya sebagai juri lomba Film Pendek Koperasi yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM pada Oktober 2018, Vivian Idris mulai tertarik mendirikan koperasi. Vivian ingin menginisiasi berdirinya koperasi bagi pegiat film di Tanah Air yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk kesulitan pembiayaan produksi film yang selama ini mereka hadapi.

“Koperasi bisa menjadi jawaban bagi teman-teman di komunitas film terutama UKM film di Indonesia, juga mereka tersebar di seluruh provinsi dan kota-kota besar bahkan kota kecil juga ada,” kata Vivian yang juga salah sau pegiat film dokumenter itu.

Komunitas pegiat film teroganisir mulai dari tingkat pusat, maupun daerah. Mereka cukup potensial bila dilibatkan dalam sebuah koperasi. Walaupun baru sebatas wacana, namun Vivian berkomitmen koperasi pegiat film ini harus terwujud dalam waktu dekat. Hanya saja ia perlu mendiskusikan lebih lanjut dengan rekan-rekan sekomunitas untuk menentukan langkah awal secara bersama.

“Karena saya berkecimpung di sebuah forum namanya Akatara, sebuah program di Bekraf kerja sama dengan Badan Perfilman Indonesia. Saya menjabat sebagai direktur program,” katanya.

Koperasi, lanjut dia, menjadi alat tidak hanya menolong diri sendiri, tetapi juga orang lain. Karena itu, sangat cocok dikembangkan di kalangan komunitas, apalagi fungsi Akatara, yaitu sebagai kegiatan forum pembiayaan dan investasi untuk perfilman Indonesia berskala nasional. Vivian akan terlebih dahulu mensosialisasikan koperasi mengingat sebagian mindset masyarakat yang menganggap koperasi sudah tak zaman alias jadul.

“Banyak cara yang bisa dilakukan sebenarnya, yang pertama terutama harus mensosialisasikan dulu koperasi sebenarnya terminologi purba orang banyak yang gak tahu padahal sebenarnya justru sebaliknya koperasi menjadi jawaban untuk sebagian besar kalangan masyarakat Indonesia apapun bentuk usahanya koperasi bisa menjadi alat untuk saling tolong-menolong, kerja sama,” ujar Vivian

Kemenkop dan UKM mengadakan lomba film pendek dengan tema Koperasi Milenial untuk mensosialisasikan koperasi di kalangan generasi muda. Film atau audio visual menjadi medium yang paling menarik bagi generasi milenial untuk mencari informasi. Sebanyak 109 judul film pendek yang masuk, menyajikan beragam kisah tentang koperasi. Pesertanya juga dari berbagai latar belakang, mulai dari siswa SMA, mahasiswa dan umum dari seluruh Tanah Air.

Vivian mengatakan awal saat diajak sebagai tim juri dia langsung sambut dengan antusias, karena ini menandai pertama kali Kemenkop dan UKM masuk dalam dunia perfilman. Karena film tak hanya dikenal sebagai media hiburan, tetapi bisa dimanfaatkan untuk akselerasi program pemerintah seperti sosialisasi koperasi kepada khalayak.

“Saya senang Kemenkop menggunakan film sebagai alat sosialisasi koperasi kepada masyarakat. Nah film medium yang sangat power full untuk melakukan sosialisasi, pembentukan opini, promosi dan lain sebagainya,” tutur dia.

Film menjadi salah satu dari 16 sub sektor industri kreatif Bekraf yang mana bisa menjadi lokomotif untuk sub sektor lainnya. Sehingga penting untuk terus didorong eksistensinya. Melalui film juga banyak industri kreatif lainnya bisa tertolong misalnya industri fesyen, kuliner, handicraft, termasuk potensi promosi pariwisata di daerah. (Agus)