Kemenkop dan UKM bersama BPKP Teken Hasil Audit Tagihan Imbal Jasa Penjaminan KUR

Kemenkop dan UKM bersama BPKP Teken Hasil Audit Tagihan Imbal Jasa Penjaminan KUR

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Tagihan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (IJP KUR) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Auditor.

Penandatangan yang dilakukan, Senin (17/9/2018) itu juga melibatkan Perum Jamkrindo dan PT Askrindo selaku Perusahaan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Dalam acara tersebut hadir Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati Barnas, Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur BPKP Ersi Soenarsih, Direktur Operasional Ritel PT Askrindo Anton Fadjar Siregar, dan Direksi Perum Jamkrindo Kadar Wisnuwarman dan I Rusdonobanu.

Yuana mengatakan program KUR pertama kali diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Namun sejak tahun 2007 hingga 31 Desember 2014 program KUR dilakukan dengan skema Imbal Jasa Penjaminan. Atas program ini pemerintah memberikan IJP KUR kepada perusahaan penjaminan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit atas tagihan IJP KUR yang diajukan oleh perusahaan penjamin KUR.

“Setelah audit, akan dilakukan pembayaran IJP KUR kepada perusahaan penjaminan,” tutur Yuana melalui siaran persnya, Selasa (18/9/2018). (Agus)

Advertisements

Kementerian PUPR Terus Dorong Inovasi Teknologi Pembangunan Terowongan

Kementerian PUPR Terus Dorong Inovasi Teknologi Pembangunan Terowongan

BANDUNG, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong inovasi teknologi terowongan. Pemanfaatan teknologi terowongan sangat dibutuhkan Indonesia yang memiliki topografi yang beragam, yaitu umumnya terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan. Keberadaan terowongan dalam pembangunan jalan akan mempersingkat jarak dibandingkan pembangunan jalan yang harus memutar perbukitan atau pegunungan.

“Kendalanya adalah biaya konstruksi pembangunan terowongan masih relatif mahal. Biayanya mencapai 2-7 kali lipat, bergantung pada metode konstruksi, dibandingkan dengan membangun jalan layang. Oleh karena itu pemilihan teknologi terowongan seperti cutting/embankment, jembatan dan terowongan menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto saat membuka Seminar Nasional Terowongan yang berlangsung tanggal 17-18 September 2018, di Bandung.

Pembangunan terowongan di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan letak geografis Indonesia yang berada di jalur gempa di mana terdapat sepanjang jalur tumbukan tektonik lempeng di beberapa Pulau di Indonesia, seperti lempeng India – Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik.

Untuk itu, kata Sugiyartanto, melalui seminar tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dalam pembangunan terowongan jalan, yang merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dan dapat dijadikan momentum untuk melengkapi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang penyelenggaraan terowongan jalan.

Dalam tataran kelembagaan, Ditjen Bina Marga telah membentuk unit-unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan bidang terowongan jalan, yakni Sub Direktorat Teknik Terowongan dan Jembatan serta Balai Jembatan Khusus dan Terowongan. Dari sisi keamanan, Indonesia juga memiliki Komisi Kemananan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) yang beranggotakan para ahli.

Sugiyartanto mengatakan, salah satu terowongan yang saat ini tengah dibangun Kementerian PUPR adalah terowongan di Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 472 meter dengan diameter 14 meter. Pembangunan Terowongan Cisumdawu yang menembus bukit tersebut menggunakan teknologi metode New Austrian Tunneling Methods (NATM).

Selain metode NATM, terdapat juga metode Tunneling Boring Machine (TBM) yang digunakan dalam pembangunan MRT Jakarta. Sebanyak 4 (empat) unit TBM digunakan dalam melakukan penggalian terowongan yang menghubungkan jalur MRT Lebak Bulus – Bundaran HI – Setiabudi. Pembangunan terowongan juga akan diterapkan pada pada ruas tol Padang -Pekanbaru sebanyak lima terowongan dengan total panjang 8,95 km yang menembus pegunungan Bukit Barisan. Selain di infrastruktur jalan, terowongan saat ini juga banyak digunakan dalam pembangunan bendungan.

Kepala Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Deded. P. Sjamsudin dalam laporan penyelenggaraan seminar mengatakan, merupakan bagian dari kerja sama antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan National Institute of Land and Infrastructure Management (NILIM) dan Public Works and Research Institute (PWRI) dari Jepang. Pengalaman Jepang dalam membangun terowongan dan kondisi topografi, densitas penduduk dan risiko gempa yang sama dengan Indonesia, dapat dijadikan rujukan dalam penyiapan kebijakan dan kebutuhan NSPK yang dibutuhkan.

Turut hadir menjadi pembicara dalam seminar tersebut, Direktur Jembatan Iwan Zarkasi, Nobuharu Isago dari Tokyo Metropolitan University, dan peneliti dari Institut Penelitian Bidang Pekerjaan Umum Jepang Atsushi Kusaka. Sebanyak lebih dari 150 orang peserta hadir dari perwakilan pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, kontraktor, dan konsultan.(*)

Besok, Jasa Marga Uji Coba Contraflow di Ruas JORR Cikunir Arah Pondok Indah

Besok, Jasa Marga Uji Coba Contraflow di Ruas JORR Cikunir Arah Pondok Indah

BEKASI, JURNAL IBUKOTA: Kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ) , akan melakukan uji coba rekayasa lalu lintas _contraflow_ di Tol JORR segmen Kalimalang – Cikunir (KM 47+750 s.d. KM 45+650) pada hari Rabu tanggal 19 September- 3 Oktober 2018 mulai pukul 08.00-10.00 WIB. Uji coba akan dilakukan dalam kurun waktu dua minggu dan dilakukan pada hari kerja kecuali pada hari Sabtu dan Minggu.

Pelaksanaan uji coba _contraflow_ diharapkan dapat melancarkan perjalanan pengguna jalan tol JORR di SS Cikunir khususnya pengguna jalan tol dari arah Bintara menuju Pondok Indah. Pengguna jalan tol selama ini terhambat adanya antrean kendaraan yang akan menuju Jalan Tol Jakarta-Cikampek karena pada jam-jam tersebut terjadi peningkatan volume lalu lintas angkutan barang dampak berakhirnya jam pemberlakuan waktu pembatasan kendaraan angkutan barang. Selain itu, adanya pekerjaan infrastruktur di koridor Jakarta-Cikampek seperti proyek Jalan Layang Cikampek II (Elevated), Light Rail Transit (LRT) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga mempengaruhi tingkat kepadatan di Jalan Tol JORR

Kepala Divisi Manajemen Operasi PT JLJ, Thomas Dwiatmanto menyampaikan, "Penerapan _contraflow_ ini diharapkan mereduksi penumpukan kendaraan yang seringkali terjadi pada jam – jam sibuk dan akhir pekan terutama di SS Cikunir. Bila uji coba ini menunjukkan hasil signifikan, maka akan diberlakukan pada arah sebaliknya sampai lalu lintas di SS Cikunir normal kembali dengan selesainya proyek-proyek di Jalan Tol Jakarta-Cikampek."

Menurut dia, hasil uji coba _contraflow_ akan dievaluasi, jika dinilai efektif maka akan dilaksanakan secara rutin dengan memperhatikan kondisi lalu lintas dan bahkan akan dilaksanakan juga untuk jalur A (Arah Pondok Indah menuju Bintara).

Uji coba rekayasa lalu lintas ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak Kepolisian dalam hal ini PJR Jaya III melalui diskresinya untuk melaksanakan uji coba _contraflow_ dan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Pada uji coba contraflow ini pengguna jalan tol dari arah Rorotan, Cakung maupun Bintara yang akan melakukan perjalanan menuju arah Jati Asih atau Pondok Indah akan dialihkan ke menuju jalur _contraflow_. Pengguna jalan tol diharapkan mematuhi perambuan dan arahan petugas Jasa Marga yang siaga di lapangan.

Uji coba ini dilakukan oleh PT JLJ selaku pengelola Ruas JORR Seksi Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung) dan Seksi E3 (Cakung-Rorotan) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada jalan tol. (Agus)

Menteri Puspayoga : Koperasi dan UKM Kuat, Pelemahan Rupiah Tak Perlu Dikhawatirkan

Menteri Puspayoga : Koperasi dan UKM Kuat, Pelemahan Rupiah Tak Perlu Dikhawatirkan

SEMARANG, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga meminta masyarakat supaya tak perlu khawatir dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Puspayoga menegaskan pemerintah akan berupaya optimal agar pelemahan tersebut tidak membawa pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Makanya saya bilang situasi ekonomi Indonesia ini jangan dikhawatirkan,” tegas Puspayoga saat membuka Pendidikan 4000 Anggota XV Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Jateng, Selasa (18/9/2018).

Puspayoga mengatakan upaya yang dilakukan Kemenkop dan UKM agar pemelahan rupiah tidak berdampak signifikan yakni dengan memberdayakan sektor koperasi maupun usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM). Sebab sektor riil inilah dianggap memiliki daya tahan yang tinggi terhadap situasi krisis global.

“Ekonomi kita itu dikuasai oleh UKM yang ada di wadah koperasi, makanya situasi global goyang Indonesia tidak terdampak besar karena UKM dan koperasi kuat. Kalau dolar naik itu sementara dan yang terdampak itu pengusaha besar bukan UKM. Kalau gak ada koperasi dan UMKM sudah bangkrut kita,” tandasnya.

Pemberdayaan UMKM dengan cara memberikan akses pembiayaan malalui kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga ringan. Pemerintah telah memangkas suku bunga KUR menjadi 7 persen pertahun dari sebelumnya 9 persen. Kebijakan bunga ringan ini diharapkan dapat membuka akses seluas-luasnya bagi UMKM untuk memperoleh modal usaha.

Sedangkan pemberdayaan sektor koperasi melalui gerakan reformasi total koperasi yang terdiri atas tiga langkah strategis, yakni reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan koperasi. Langkah ini terbukti efektif karena mampu meningkatkan kontribusi koperasi terhadap produk domestik broto sebesar 4,48 persen, setara Rp452 triliun.

“Kalau kedua itu diberdayakan maka pemerataan kesejahteraan itu akan tercapai, kita harus mampu mewujudkan itu,” kata Puspayoga.

Dalam acara tersebut Puspayoga menginisiasi kerja sama pelatihan kewirausahaan antara Kemenkop dan UKM dengan UIN Walisongo Semarang. Kerja sama ini akan dilakukan tahun depan. Kemenkop dan UKM akan menyiapkan tenaga pengajar yang berpengalaman untuk memberi pelatihan kewirausahaan kepada mahasiswa.

“Jadi semua kita latih untuk kewirausahaan sesuai dengan bidang yang diinginkan. Kita punya instruktur yang kapabel,” papar menteri.

Usai pelatihan kementerian akan memberikan bantuan modal usaha maksimal Rp13 juta setiap orang, namun dalam jumlah yang terbatas. Setelah itu, mahasiswa diberikan akses pinjaman modal di bank, dan dibantu pemasaran hasil produknya.

“Nanti kalau sudah jalan silahkan pakai kredit murah dengan bunga murah, yaitu KUR. Dengan catatan jangan kupa kuliahnya. Biasanya kalau asyik dagang malah lupa kuliah. Saya sarankan kalau kita sudah enak nyari duit kuliah dilupakan, gak boleh,” imbuhnya kepada mahasiswa yang hadir.

Nafidah Isma, salah seorang mahasiswa semester 1 dalam dialognya dengan Menkop dan UKM, mengaku telah merintis usaha doodle mart sejak kelas III SMP. Meski senang karena bisa menambah penghasilan bulanan, namun dia harus berhadapan dengan resiko membagi waktu antara kuliah dan usaha.

“Masalahnya di situ pak. Waktu masih sekolah itu saya harus kejar-kejaran dengan tugas sekolah. Mudah-mudahan saya bisa menbagi waktu dengan baik,” ungkapnya. (Ags)

Kemendikbud Ajak Pemda Bahas Penetapan Zonasi Persekolahan

Kemendikbud Ajak Pemda Bahas Penetapan Zonasi Persekolahan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa sistem zonasi merupakan puncak dari kebijakan pembenahan sistem persekolahan. Setelah diawali dengan beberapa langkah-langkah penyesuaian, kebijakan zonasi akan dilanjutkan dengan beberapa langkah strategis yang memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya pemerintah daerah.

"Tugas kita saat ini adalah bagaimana mengurangi ketimpangan yang menganga, yang terjadi akibat struktur selama puluhan tahun," kata Mendikbud Muhadjir Effendy saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan Tahun 2018 Region II, di Jakarta, Senin (17/9).

Mendikbud meminta agar rangkaian kebijakan zonasi dapat dipahami secara baik oleh para pengambil kebijakan di daerah. Menurut Muhadjir, pemerintah pusat semakin memercayai pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Hal itu tercermin dalam rencana alokasi transfer daerah pada anggaran fungsi pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 yang semakin besar jumlahnya.

Saat ini Kemendikbud sudah menyiapkan sekitar 1.900 zona. Mendikbud meminta agar para peserta rakor yang menjadi perwakilan pemerintah daerah dapat bersama-sama menetapkan zona-zona persekolahan di wilayah masing-masing. "Pemda duduk bersama, lalu mengklarifikasi, apakah zona yang kita tetapkan ini sudah sesuai dengan yang ada di lapangan atau belum. Kemudian bersama-sama melakukan penyesuaian-penyesuaian agar lebih baik lagi. Pertemuan ini untuk mematangkan. Ke depan semua masalah pendidikan pendekatannya menggunakan sistem zonasi," kata Muhadjir.

Mendikbud berharap Dinas Pendidikan segera dapat memulai pendataan siswa dan mengukur ketersediaan ruang belajar dan fasilitas pendidikan di tiap zona. Sehingga tidak perlu lagi ada pendaftaran siswa di awal tahun ajaran seperti tahun-tahun sebelumnya. "Sejak jauh hari anak-anak sudah tahu nanti dia akan melanjutkan sekolah di mana. Nanti itu peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk menentukan kapasitas di tiap-tiap zona. Guru Bimbingan Konseling juga berperan penting dalam memberikan pembinaan siswa, mau melanjutkan ke mana, memilih SMA atau SMK bidang apa," terang Mendikbud.

Beberapa pesan Mendikbud kepada para peserta rakor di antaranya adalah agar sekolah sebagai layanan publik tidak boleh lagi dikompetisikan secara berlebihan, tidak boleh dieksklusifkan untuk orang atau kalangan tertentu, dan tidak boleh ada praktik diskriminasi. "Saya berterima kasih sekali karena kita sudah berhasil mengurangi praktik-praktik tidak baik dalam penerimaan peserta didik baru," ujar Muhadjir.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini optimistis wajib belajar 12 tahun dapat segera terwujud jika penerapan sistem zonasi berjalan baik. Baginya, sistem zonasi yang sudah dimulai saat ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pencanangan target nasional tersebut. Disebutkannya, cukup banyak negara maju yang memberlakukan sistem zonasi sejak lama. "Saya yakin kalau zonasi ini sudah berjalan baik, maka kita segera mencapai wajib belajar 12 tahun. Anak-anak di luar sekolah dapat kita dorong untuk belajar, baik di jalur formal maupun nonformal. Lembaga-lembaga pendidikan nonformal nanti juga harus dimasukkan di dalam zona sebagai pilihan," kata Muhadjir.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano, menyampaikan bahwa tujuan rakor ini adalah agar dapat meyosialisasikan kebijakan zonasi secara lebih baik. Kemudian juga menyosialisasikan pembahasan seputar potret pendidikan di daerah, peta sebaran satuan pendidikan nominasi pusat zona, dan proses manajemen pembuatan zona.

"Beberapa materi yang akan diberikan di antaranya Kebijakan terkait Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kemendikbud Tahun 2018; Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk Kebijakan Zonasi; dan Konsep Pengembangan Zonasi, Klasifikasi Sekolah Pusat Zona dan Peta Sebaran Sekolah Pusat Zonasi," jelas Dirjen GTK.

Rakor Pengembangan Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan Tahun 2018 Region II diikuti perwakilan dari 11 dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Turut hadir di dalam rakor malam itu Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi; Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad; Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Bastari; dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Suharti. (Agus)

Menteri Basuki Hadiri Pertemuan Menteri Infrastruktur ASEAN dan Korea

Menteri Basuki Hadiri Pertemuan Menteri Infrastruktur ASEAN dan Korea

SEOUL, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mewakili Pemerintah Republik Indonesia menghadiri acara 1st ASEAN – Republic of Korea Infrastructure Ministers’ Meeting di InterContinental Seoul COEX, Senin (17/9/2018).

Acara yang dibuka oleh Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea (Ministry of Land, Infrastructure and Transport / MOLIT) Kim Hyun Mee ini diikuti oleh sejumlah menteri-menteri infrastruktur se-ASEAN menekankan pentingnya kerjasama infrastruktur antar negara-negara ASEAN dengan Republik Korea.

Dalam forum tersebut, Menteri Basuki menyampaikan mengenai perkembangan ekonomi Indonesia yang dapat tumbuh salah satunya didukung oleh pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas empat tahun berjalan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Acara ditutup dengan pembacaan Ministerial Declaration oleh Menteri MOLIT Kim Hyun Mee.

Dalam pertemuan bilateral antara Menteri Basuki dengan Menteri MOLIT Korea Kim Hyun Mee dibahas kerjasama di bidang infrastruktur PUPR yakni progres Bendungan Karian, proyek saluran pembawa air baku Karian-Serpong dan Manajemen Pemeliharaan Jembatan.

Dalam pembahasan pembangunan Bendungan Karian di Provinsi Banten disampaikan progresnya saat ini sudah mencapai 52% dan diharapkan pertengahan tahun 2019 akan rampung.

Pembangunan bendungan ini sebagian dibiayai dari pinjaman Pemerintah Korea, yang dimulai pembangunannya sejak Oktober 2015. Bendungan senilai Rp 1,07 triliun dikerjakan oleh kontraktor Daelim Industrial Co, LTD-PT. Wijaya Karya (Persero)-PT. Waskita Karya (Persero) Joint Operation ini memiliki kapasitas tampung efektif 207,5 juta meter kubik.

Menteri Basuki juga mengundang Pemerintah Korea mendukung program normalisasi & revitalisasi Sungai Ciliwung yang membelah Kota Jakarta. Ide ini terungkap saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Korea dan berkesempatan meninjau Sungai Chonggyechon yang juga melintasi di pusat Kota Seoul dan kini menjadi unsur ruang publik yang esensial bagi warga Kota Seoul.

Pada pagi harinya, Menteri Basuki berkesempatan untuk mengunjungi 2 proyek kota baru yaitu Kota Baru Dongtan 2 dan Alphadom City. Kondisi kota Seoul yang metropolis, semakin padat penduduk dan tingginya harga rumah membuat pemerintah Korea Selatan melalui Land Housing (LH), sebuah Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan proyek kota baru dengan konsep smart city.

Kota baru Dongtan 2 yang luasnya 3.500 ha ini didesain sejak tahun 2001 dan mulai dibangun pada tahun 2004. Penduduknya saat ini sebanyak 265.000 jiwa dimana hampir separuh penduduknya setiap hari beraktivitas di Kota Seoul. Dengan moda transportasi Super Rapid Train (SRT) yang baru selesai dibangun pada bulan Maret 2018, jarak 61 km antara Dongtan-Seoul dapat ditempuh oleh para penduduk Dongtan selama 20 menit saja.

Selanjutnya kunjungan dilanjutkan ke Alphadome City, tidak terlalu jauh dari Dongtan 2. Disini Menteri Basuki bersama rombongan berdiskusi dengan pengelola Alphadome City mengenai dinamika perumahan rakyat di Korea dan Indonesia.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Edward Abdurrahman, Dirut PT. Adhi Karya Budi Harto, Direktur Operasi PT Wika Agung Budi Waskito, Direktur Wilayah Timur PT Hutama Karya Sugeng Rochadi dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

Menteri Puspayoga Luncurkan Desa Terang 2018 di Lampung

Menteri Puspayoga Luncurkan Desa Terang 2018 di Lampung

BANDAR LAMPUNG, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengapresiasi partisipasi koperasi bekerja sama dengan BUMN dan swasta membantu pemerintah mempercepat ketersediaan listrik di seluruh desa di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Puspayoga usai meresmikan Launching Desa Terang 2018, di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Provinsi Lampung, Sabtu (15/9). Hadir Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Theresia Sormin dan Ketua Umum Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia (KJG) Dadang Mishal Yofthie.

Program Desa Terang 2018 dimotori oleh Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia (KJG).Lampung menjadi percontohan program Desa Terang yang akan dilaksanakan secara nasional. Menteri meminta agar KJG terus melakukan perluasan penerangan listrik di seluruh daerah di Indonesia untuk mempercepat target pemerintah mencapai kedaulatan energi.

"Ini adalah tujuan Bapak Presiden Jokowi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Puspayoga.

Usai peresmian, Menteri juga meninjau langsung rumah warga yang menjadi rumah percontohan yang telah dialiri lampu bertenaga solar. Selain itu, ada percontohan di sembilan titik penerangan jalan.

Staf Ahli Gubernur Lampung Theresia Sormin menyambut gembira program Desa Terang karena di Lampung masih ada 113 desa yang belum dialiri listrik. Program ini, dikatakan Theresia sangat membantu Pemda Lampung seluruh desa di Lampung dapat dialiri listrik.

Dadang mengatakan Program Desa Terang merupakan program penyediaan lampu tenaga surya hemat listrik secara gratis kepada masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik. Program ini sebagai upaya KJG bersama mitranya membantu pemerintah mencapai sasaran pencapaian akses penerangan sebesar 98,95 persen pada tahun 2018 yang menjangkau hingga ke desa-desa. Pemerintah menetapkan 17.000 desa sebagai prioritas sebagai sasaran pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

"Program Desa Terang ini kami dedikasikan sebagai wujud tanggung jawab sosial bermodalkan karakter bangsa Indonesia yakni gotong royong dalam wadah koperasi," kata Dadang.

Ia menjelaskan penggunaan lampu tenaga surya lebih efisien dan dapat menyimpan energi listrik hingga 21 hari meski dalam cuaca hujan. Pihaknya juga segera melakukan pemetaan kebutuhan listrik bersama pemda untuk mendapatkan data akurat terkait lokasi yang belum tersentuh listrik.
(Agus)

Memajukan Koperasi Butuh Semangat Membangun dari Pemda

Memajukan Koperasi Butuh Semangat Membangun dari Pemda

PASURUAN, JURNAL IBUKOTA: Komitmen atau kepedulian pemerintah daerah terhadap koperasi dinilai harus terus ditingkatkan. "Karena, biar bagaimana pun gerakan pemerintah daerah sangat memberi warna terhadap perkembangan koperasi di Tanah Air. Artinya, kepedulian mereka terhadap koperasi harus terus ditingkatkan agar koperasi di daerah itu bisa maju,” kata Ketua BMT Sidogiri, KH Mahmud Ali Zain saat ditemui di ruangan kerjanya di BMT Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (16/9).

Jadi, kata dia, yang paling penting agar koperasi bisa maju dan berkembang adalah pemerintah, baik pusat dan daerah betul-betul semangat untuk mengembangkan koperasi.

Ia menambahkan, kalau pemerintahnya tidak pernah berbicara tentang pentingnya berkoperasi dalam meningkakan perekonomian nasional, bagaimana mungkin generasi milenial bisa tertarik untuk berkoperasi.

Kendati demikian, Mahmud Ali mengakui bahwa dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah pusat khususnya Kementerian Koperasi dan UKM semangat betul mendorong perkembangan dan perbaikan kinerja koperasi bahkan mengajak para kaum milenial untuk berkoperasi.

Ia menyebutkan, gerakkan dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut di antaranya menfasilitasi terbitnya Nomor Induk Koperasi (NIK), Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan menghapus koperasi-koperasi yang tidak aktif menjalankan fungsi dan perannya sesuai Undang-Undang Perkoperasian.

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan Menteri Koperais dan UKM saat ini (AAGN Puspayoga) yang berani menghapus koperasi-koperasi yang tidak aktif atau tidak menjalankan operasionalnya sesuai aturan. Menteri-menteri sebelumnya tidak berani, saya gak tau kenapa tidak berani,” ungkapnya.

Menurut dia, dengan dihapusnya koperasi-koperasi yang tidak baik, diharapkan ke depan koperasi yang masih ada akan semakin berkualitas, sehingga koperasi akan menjadi lembaga keuangan inklusif yang kompetitif. Dengan demikian diharapkan kaum melenial akan semakin tertarik untuk berkoperasi.

//Harus Mandiri//

Dalam kesempatan tersebut, Mahmud Ali juga mengatakan, masyarakat yang akan mendirikan koperasi jangan hanya sekedar ingin memperoleh manfat program-program bantuan dari pemerintah. Pendirian koperasi memiliki visi membangun kemandirian koperasi.

Menurutnya, jika pendirian koperasi hanya untuk mendapatkan program-program dari pemerintah, maka koperasi itu tidak akan bertahan lama atau tidak aktif dan mati suri.

Kemandirian itulah yang selama ini dipegang teguh oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Sidogiri yang sejak didirikan adalah ingin membangun kemandirian ekonomi berdasarkan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan.

Bung Hatta, kata dia, sebagai Bapak Koperasi dari awal mengajarkan berkoperasi yang seperti itu. Karena itu, pihaknya berkomitmen nilai-nilai tersebut mampu menjadi spirit bagi para alumni pesantren Sidogiri yang kini tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Menurutnya, kemandirian ekonomi berkoperasi sangat penting, karena dengan kemandirian akan mampu menentukan nasib hidup sendiri. Bahkan, ia mencontohkan dampak dari ketidak mandirian itu di refleksikannya seperti dalam menentukan harga-harga barang yang ada selama ini yang banyak ditentukan oleh pihak lain.

Terkait dengan itu, BMT UGT Sidogiri bercita-cita menjadi soko guru dalam mengkonsolidasikan potensi-potensi ekonomi yang ada di masyarakat. "Itulah yang kita harapkan ketika mendirikan BMT UGT Sidogiri tersebut," terangnya.

Sebagai sebuah koperasi pesantren terbesar di Indonesia, BMT UGT sidogiri mengembangkan berbagai unit bisnis yang dikelola oleh para alumni pondok pesantren Sidogiri, diantaranya perusahaan teknologi IT, asuransi, properti, agro, travel haji dan umroh.

“Dengan berbagai bisnis tersebut dan jaringan yang kami kelola, BMT UGT Sidogiri mampu meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Per akhir tahun 2017, total BMT UGT Sidogiri mencapai 2,4 triliun rupiah, dan hingga akhir tahun 2018 ditargeket total asetnya mencapai 5 triliun rupiah.

Untuk mengejar target aset tersebut, BMT yang kini memiliki jumlah anggota sebanyak 16.647 orang itu, pihak pengurus akan meningkatkan jaringan pelayanan dan profesionalisme sumber daya manusianya.

Saat ini, BMT UGT Sidogiri memilik jaringan kantor cabang yang tersebar di 49 provinsi. “Kami optimistis dengan jumlah jaringan tersebut mampu memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat yang kepingin hijrah dalam sistem keuangan syariah,” pungkasnya. (Agus)

Meliadi: Marketing Bagian Penting Pemasaran Produk KUKM

Meliadi: Marketing Bagian Penting Pemasaran Produk KUKM

SOLO, JURNAL IBUKOTA: Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menekankan bahwa marketing merupakan bagian amat penting dalam memasarkan produk hasil koperasi dan UKM. "Karena, percuma saja KUKM mampu membuat produk yang berkualitas, tapi tidak bisa dan tidak paham cara memasarkannya", tegas Meliadi, usai menghadiri acara Gala Dinner Rakernasus Indonesia Marketing Association (IMA) 2018 di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam (15/9).

Menurut Meliadi, seharusnya KUKM memahami dan mengetahui pangsa pasar yang akan dibidik dari produk yang dihasilkannya. "KUKM harus membuat produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang. Cara-cara produksi dulu baru memikirkan pemasaran, sudah harus ditinggalkan bila ingin produknya laku di pasaran", kata Meliadi.

Apalagi, lanjut Meliadi, strategi pemasaran zaman sekarang sudah memasuki babak era digital. Dimana tak ada lagi batas antara ruang dan waktu. "Bila ingin berkembang, KUKM harus sudah masuk ke ekonomi digital dalam memasarkan produknya. Bila tidak, ya siap-siap saja produknya tidak akan dikenal dan diserap pasar", imbuh Meliadi.

Oleh karena itu, Meliadi berharap IMA di seluruh Indonesia mampu menjadi pembina bagi para pelaku KUKM dalam memasarkan produknya. Selain itu, para pelaku KUKM juga harus bisa memanfaatkan IMA yang ada di daerahnya. "IMA di daerah harus aktif turut membangun produk KUKM khas daerahnya dengan cara mengenalkan pasar secara tepat dan benar", tandas Meliadi.

Sementara itu, dalam sambutannya, pendiri IMA sekaligus Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Hermawan Kertajaya meminta agar seluruh kepala daerah di Indonesia harus yang memiliki jiwa marketing dan enterpreneur. "Itu sesuai dengan harapan Presiden Jokowi dimana seorang kepala daerah harus mampu menjual dan memasarkan produk unggulan daerahnya", kata Hermawan.

Hermawan pun mencontohkan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo yang turut hadir dalam acara IMA tersebut. "Bupati Kulonprogo yang berjiwa marketing dan enterpreneur mampu mendongkrak kinerja produk KUKM unggulan daerahnya dengan mengusung semangat Bela dan Beli Produk Kulonprogo. Semangat Kulonprogo dalam membangun produk KUKM di daerahnya, harus dicontoh wilayah lain", tukas Hermawan.

Hermawan mengungkapkan, Hasto Wardoyo merupakan sosok Bupati yang berjiwa marketing dan enterpreneur dengan mau menjadi Ketua IMA Chapter Kulonprogo. "Kepala daerah zaman now memang harus seperti itu. Jangan hanya sibuk mengurusi perijinan saja. Tapi juga harus mampu meningkatkan daya saing dari produk yang dihasilkan KUKM di daerahnya. Bupati zaman now harus mampu mengembangkan produk khas daerahnya agar bisa dikenal luas tidak hanya di pasar lokal", ujar Hermawan.

Hermawan menyebutkan, salah satu tugas utama IMA adalah bisa menciptakan daya saing produk daerah agar mampu menembus pasar global. "Kita akan menyatukan antara marketing dengan enterpreneurship. Marketing tidak akan bergerak cepat kalau tidak dipadukan dengan enterpreneurship", pungkas Hermawan. (Agus)