Lampiran Tarif Tol

Lampiran Tarif Tol

Advertisements

Peresmian dan Pemberlakuan Tarif Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Bawen- Salatiga

Peresmian dan Pemberlakuan Tarif Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Bawen- Salatiga

SEMARANG JURNAL IBUKOTA:
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Semarang – Solo Ruas Bawen – Salatiga, Senin (25/9). Ruas tol sepanjang 17,6 km tersebut telah diuji coba pengoperasiannya​ tanpa tarif tol sejak hari Jumat, 15 September 2017 pukul 16:00 WIB.

Pengoperasian tanpa tarif sebagai bagian sosialisasi kepada pengguna jalan tol, baik sosialisasi terhadap Ruas Bawen – Salatiga, maupun sosialisasi terhadap perubahan sistem transaksi dan sistem terbuka menjadi sistem transaksi tertutup, sesuai dengan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Uji coba pengoperasian tanpa tarif tol tersebut di atas berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan Tol Semarang – Solo Seksi III Bawen – Salatiga dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor : AJ.005/I/18/DJPD/2017 tanggal 24 Agustus 2017, dan Sertifikat Laik Operasi Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga dari Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) nomor : JL.03.04-P/339 tanggal 14 September 2017.

Uji coba pengoperasian tanpa tarif tol akan berakhir pada tanggal 25 September 2017 pukul 24.00 WIB, karena sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : 718/KPTS/M/2017 tanggal 15 September 2017, tarif tol Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen – Salatiga akan diberlakukan mulai tanggal 26 September 2017 pukul 00.00 WIB.

Sesuai Keputusan Menteri PUPR tersebut di atas, ditetapkan golongan kendaraan dan besaran tarif tol pada Jalan Tol Semarang-Solo seksi III Bawen-Salatiga, yaitu golongan I Rp 17.500, golongan II Rp 26.500, golongan III Rp 35.000, golongan IV Rp 44.000, goloongan V 53.000. Sedangkan tarif tol ruas Semarang-Ungaran dan Ungaran-Bawen tidak mengalami perubahan. Daftar Tarif Tol selengkapnya sebagai berikut :

[TERLAMPIR]

Jalan Tol Semarang-Solo dikelola oleh PT Trans Marga Jateng, yang merupakan konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Astra Infra, dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah.
Pengoperasian seksi III : Ruas Bawen-Salatiga melengkapi pengoperasian seksi I : Ruas Semarang-Ungaran sepanjang 10,85 km pada bulan November 2011 dan seksi II : Ungaran-Bawen sepanjang 11,99 km pada bulan April 2014. Saat ini PT Trans Marga Jateng sedang menyelesaikan pembangunan konstruksi Ruas Salatiga-Kartosuro, sepanjang 32,20 km, sehingga nantinya total panjang Jalan Tol Semarang-Solo akan menjadi 72,64 km.

Ruas Bawen – Salatiga dioperasikan sementara hanya untuk kendaraan umum (kecil), kecuali jenis bus dan truk, mengingat akses keluar Jalan Tingkir Suruh relatif sempit, serta dalam tahap rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (Agus)

Ditjen PKH Turunkan Tim Selamatkan Ternak di Sekitar Gunung Agung Bali

Ditjen PKH Turunkan Tim Selamatkan Ternak di Sekitar Gunung Agung Bali

BALI, JURNAL IBUKOTA: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan langkah-langkah cepat dengan menurunkan Tim Kesiapsiagaan Darurat untuk melakukan penyelamatan ternak menjelang erupsi Gunung Agung di Karangasem Bali sejak hari Sabtu tanggal 22 September 2017 sampai dengan hari ini 25 September 2017 tim masih di lokasi.

Tim Kesiapsiagaan Darurat dari Ditjen PKH diketuai oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Drh. Syamsul Ma’arif, MSi dan beranggotakan Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar (Drh. I Wayan Masa Tenaya, MPhil, PhD) beserta staf, Kepala BPTU-HPT Sapi Bali (Ir. Jack Pujianto) beserta staf dan dokter hewan dari pusat (Drh. Makmun, Drh. Boedhy Angkasa dan Drh. Pebi Purwo Suseno), serta Tim Humas Ditjen PKH (Padjarnain).

Tindakan cepat yang dilakukan oleh Tim Ditjen PKH bersama dengan Anggota DPR RI Komisi IV I Made Urip, yaitu segera melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemda Provinsi Bali, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, serta Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem. Rapat Koordinasi dilakukan pada hari Minggu, 24 September 2017 di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali untuk mengambil langkah-langkah cepat penyelamatan ternak dalam rangka siaga bencana erupsi Gunung Agung Bali.

Selanjutnya Tim Gabungan yang terdiri dari Tim Ditjen PKH, Anggota DPR RI Komisi IV, Pemda Provinsi Bali, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, serta Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem segera terjun langsung ke lapangan dengan membawa beberapa peralatan medis untuk menangani ternak yang mengalami sakit atau cidera. Tim Gabungan melakukan identifikasi lokasi dan lahan yang akan dipakai sebagai tempat penampungan ternak, serta mengidentifikasi ketersediaan air dan pakan. Selain itu juga mengidentifikasi kontribusi dari masing-masing pihak (Pusat, Provinsi dan Kabupaten Karangasem).

Syamsul Maarif menjelaskan, Tim Gabungan saat ini masih terus menyiapkan tempat-tempat dan kandang-kandang penampungan ternak. Jumlah ternak dari 4 Kecamatan terdampak (zona merah) sekitar 17.000 ekor sebagian ternak sudah dievakuasi secara mandiri ke tempat-tempat kerabat terdekat di daerah aman, sebagian lagi sudah ada yg dijual sehingga diperlukan tempat penampungan untuk sekitar 10.000 ekor. Tempat penampungan yang sudah disiapkan untuk kapasitas 5.000 ekor yg tersebar di 7 lokasi di Kabupaten Klungkung dan Karangasem. Saat ini banyak juga lokasi yg ditawarkan masyarakat dan sedang diidentifikasi kelayakannya oleh Tim dari Ditjen PKH dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali serta Dinas Pertanian Kab. Karangasem.

Hasil dari identifikasi lokasi diperoleh beberapa tempat sebagai Penampungan Ternak yaitu:
a). Desa Besang Kabupaten Klungkung dengan kapasitas 200 ekor. Ternak yang sudah ditampung saat ini sebanyak 75 ekor.
b). UPT Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem alamat Desa Nongan, Kecamatan Rendang, luas 1 ha kapasitas sekitar 600 ekor. Hari ini Senin, 25 September 2017 sudah masuk 55 ternak yg mengungsi.
c). Cegeng, Kertabuana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, luas 3 ha mampu menampung 1.000 ekor dan sapi yang sudah tertampung baru 20 ekor.
d). Desa Manduang Banjar Kalean Kecamatan Klungkung. Tanah kebun milik Bapak Dewa Gde Kamar, Luas kebun 1,2 Ha dengan Kapasitas tampung 500-600 ekor
e). Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, luas 4,5 ha mampu menampung 1.500 ekor.
f). Desa Les Kec. Tejakula Kabupaten Buleleng. Luas 3 ha dengan kapasitas 1.000 ekor.
g). Empat kandang Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi) di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem kapasitas 180 ekor.

Selanjutnya, Tim Gabungan melakukan koordinasi/audiensi langsung dengan Deputi 1 Bidang Pencegahan dan Kebencanaan BNPB Wisnu Widjaja di Posko Siaga Erupsi Gunung Agung pada hari Minggu Sore, 24 September 2017. BNPB akan membantu biaya mobilisasi dan perawatan ternak selama di penampungan dengan mengajukan Proposal melalui Bupati Karangasem.

Anggota DPR Komisi IV, I Made Urip mengapresiasi gerak cepat Tim Ditjen PKH dalam mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan ternak tersebut. Terkait dengan anggaran, I Made Urip menyampaikan ada prosedur yang harus dilakukan. “Intinya kami mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Tim Ditjen PKH Kementan ini”, ucapnya.

Lebih lanjut I Made Urip juga menyampaikan dukungannya kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali I Putu Sumantra. "Kita akan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyelamatan ternak,"tambahnya.

Dalam penyelamatan ternak dari erupsi Gunung Agung tersebut, turut andil juga beberapa sukarelawan, salah satunya Dewa Gde Kamar yang telah sukarela menyediakan lahannya 1,2 Ha untuk tempat penampungan ternak sementara. Kapasitas tampung pada lahan tersebut, yakni 600 ekor dan tersedia cukup air dan pakan hijaun karena berada dekat sekali dengan area persawahan (padi sedang panen) rencana akan dibuatkan amoniase.

"Saya suka rela menyediakan tempat untuk penampungan ternak, kasihan peternak banyak yang jual murah ternaknya. Saya juga peternak pak, jangan sampai peternak merugi", kata Dewa Gde Kamar di Desa Manduang Kabupaten Klungkung Bali.

Ditjen PKH pada hari ini Senin, 25 September 2017 juga memfasilitasi pembuatan kandang penampungan, tarpal sebagai atap kandang, dan juga memberikan bantuan berupa pakan konsentrat sebanyak 5 ton, pakan hijaun, obat-obatan, necktag (kalung untuk penandaan ternak), dan air minum bagi ternak warga yang diselamatkan, serta bantuan masker buat petugas lapangan dan para peternak. Ditjen PKH juga menyediakan mobil truk untuk mengangkut ternak ke tempat penampungan ternak yang telah dibuat pada area yang lebih aman. Selain itu juga membantu peternak agar ternak miliknya memiliki posisi tawar (bargaining position) yang baik, sehingga tidak dijual dengan harga yang tidak wajar kepada tengkulak. (Agus)

Kemenkop dan UKM Dorong Santri Rintis Wirausaha

Kemenkop dan UKM Dorong Santri Rintis Wirausaha

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kemenkop dan UKM mendorong santri untuk belajar dan memulai jadi wirausaha, untuk nantinya menjadi santri mandiri.

‘Setelah lulus dari Pondok Pesantren (PP-red), santri memiliki ilmu agama yang cukup dan menjadi wirausaha sebagai bekal hidup bermasyarakat," ujar Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM, Prakoso BS, dalam sambutannya pada Musyawarah Besar ke IX PP IKDAR ( Ikatan Keluarga Alumni Daarul Rahman), di gedung Islamic Center, Jakarta Utara, Sabtu (23/9).
Ikut hadir dalam acara itu Budi Mustopo, Asdep Pengembangan Kewirausahaan Kemenkop dan UKM.

"Sekarang ini, Ponpres bukan saja bertujuan untuk santri pandai mengaji saja, namun juga mengajarkan kewirausahaan untuk bekal hidup dalam bermasyarakat," kata Prakoso.

Menurut ia, dengan menjadi wirausaha, maka akan dapat memecahkan salah satu permasalahan bangsa, yaitu mengurangi tingkat pengangguran sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri maupun orang lain.

Prakoso menjalaskan, dalam upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan, pemerintah melalui Kemenkop dan UKM, sedang dan akan terus melaksanakan program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) secara masif dengan melibatkan seluruh stakeholders baik di pusat maupun daerah.

"Sejak 2012 kita terus menerus mensosialisasikan GKN ini baik di kampus, Pondok Pesantren, karang taruna dll. Tujuannya mengubah mindset dari yang semula mencari pekerjaan menjadi menciptakan lapangan kerja,dan hasilnya sudah mulai kelihatan," kata Prakoso.

Ia menunjuk data Sensus Ekonomi BPS 2016, dimana dengan jumlah penduduk 252 juta orang di Indonesia, terdapat wirausaha sebanyak 7,8 juta orang atau 3,1 persen dari jumlah penduduk.

Artinya, tingkat kewirausahaan Indonesia telah meningkat 1,43 persen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari 1,67 persen pada 2013 menjadi 3,10 persen pada 2016.

Manfaatkan IT
Sementara itu Asdep Pengembangan Kewirausahaan Kemenkop dan UKM Budi Mustopo memgatakan, pihaknya siap membantu PP dalam menyiapkan wirausaha melalui pelatihan-pelatihan.
"Kami siap melakukan sinergi dengan Pondok Pesantren untuk melatih dan menyiapkan santri sebagai wirausaha yang tangguh," katanya.

Menurut Budi, untuk menjadi wirausahawan
, santri tidak perlu menunggu hingga lulus tapi harus dimulai sejak masuk Ponpes.

Merintis usaha pun harus dimulai bukan hanya diwacanakan atau di bicarakan saja. Jangan takut gagal, kembangkan jejaring, manfaatkan IT, berani mengambil resiko, gunakan kesempatan menjadi peluang.

"Keuntungan ataupun kerugian saat usaha sudah berjalan akan lebih berguna sebagai pembelajaran, dibandingkan usaha belum dijalankan,” pesannya.

Santri juga diajak memanfaatkan teknologi informasi sebagai peluang usaha membanngun jejaring yang relatif mudah.

Teknologi informasi sudah terbukti memberi kesempatan membangun usaha secara efisien sekaligus memberikan keuntungan yang wajar.

“Yang penting dalam berwirausaha hilangkan gengsi, tapi miliki optimisme yang tinggi," pesannya. (Agus)

Dirjen PKH Dorong Peternak Lakukan Kemitraan dan Membentuk Korporasi

Dirjen PKH Diarmita Dorong Peternak Lakukan Kemitraan dan Membentuk Korporasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Dalam rangka mendorong peningkatan peran dan kontribusi komoditas kambing dan domba untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani asal ternak dan kesejahteraan peternak serta peningkatan daya saing, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mendorong peternak kambing dan domba untuk bersinergi melakukan kemitraan dan membentuk korporasi. Hal tersebut diungkapkan oleh I Ketut Diarmita saat memberikan arahan dalam acara Silaturahmi Nasional Peternak Kambing dan Domba tanggal 22 September 2017 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur yang merupakan rangkaian acara Jambore Peternakan Nasional 2017.

“Indonesia kaya akan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) atau Plasma Nutfah yang patut kita banggakan”, kata I Ketut Diarmita. “Rumpun (galur) domba yang kita miliki yaitu domba Garut, Wonosobo, Batur, Kisar, Sapudi, Palu, Compas Agrinak dan Priangan. Sedangkan rumpun (galur) kambing yaitu Kaligesing, Lahan, Kacang, PE (Peranakan Ettawa), Senduro, Saburai, Panorusan Samosir dan Kejobang”, terangnya. “Semua SDGH tersebut sudah didaftarkan di FAO yang perlu kita jaga kelestariannya dan tingkatkan mutu genetiknya”, tambahnya menjelaskan.

Lebih lanjut dijelaskan, pemenuhan kebutuhan produk daging domba dan kambing saat ini dapat dipenuhi dari wilayah sendiri dan cenderung mengalami surplus di setiap daerah. Populasi domba dan kambing mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Jumlah ternak domba dan kambing (Doka) di Indonesia mencapai lebih dari 33,5 juta ekor, dengan rincian populasi kambing sebanyak 17.847.197 ekor dan domba sebanyak 15.716.667 (Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2017).

“Jumlah ternak domba dan kambing yang sebanyak itu dipelihara oleh peternak kecil sekitar 95% atau sebanyak 31,8 juta ekor. Namun struktur usaha peternakan domba dan kambing saat ini masih didominasi oleh peternak rumah tangga dengan rataan tingkat pemilikan 4–6 ekor”, ungkap I Ketut Diarmita. Struktur usaha seperti ini menurut Diarmita sangat rentan mengalami inefisiensi dan kesulitan dalam intervensi pasar. Oleh karena itu, I Ketut Diarmita mengimbau agar di dalam forum Silatnas ini sangat perlu dirumuskan bagaimana agar anjuran Presiden Joko Widodo tentang bagaimana mengkorporasikan petani/peternak agar nilai tambah proses basis untuk komoditas kambing dan domba ini bergeser kepada peternak. "Untuk itu, peternak perlu membentuk kelompok yang besar yang memiliki industri perbibitan sendiri, mengaplikasi teknologi produksi sendiri yang lebih modern dan mengolah hasil ternaknya sendiri, serta menggalang menembus pasar retail sendiri", kata I Ketut Diarmita.

“Pada Acara Jambore Peternakan Nasional 2017 ini kita harapkan menjadi momentum kebangkitan sekaligus penyadaran kepada seluruh masyarakat peternakan Indonesia untuk memberikan perhatian lebih serius kepada peningkatan produksi dan skala usaha komoditas domba dan kambing, sehingga mampu berperan menjadi sumber protein hewani untuk mencerdaskan masyarakat” ujar I Ketut Diarmita.

“Mari kita terus perjuangkan nasib peternak-peternak kita agar berkembang usahanya dan sejahtera”, ucap I Ketut Diarmita. “Saya berharap kepada para peternak agar melakukan pembenahan manajemen budidaya dan perbaikan teknis lainnya, serta menetapkan prinsip – prinsip animal welfare untuk menjadikan Indonesia sebagai sumber protein hewani. Selain itu juga kita dorong peternak-peternak kita untuk membentuk korporasi peternak supaya skala usahanya ekonomis”, ujar I Ketut Diarmita. Dengan bertambahnya usaha peternakan berskala komersil, kita berharap mimpi Indonesia pada tahun 2045 menjadi lumbung pangan Asia dapat tercapai”, ujar I Ketut Diarmita penuh harap.

“Hal ini tentunya sangatlah mungkin untuk kita kejar bersama, mengingat konsumsi daging domba dan kambing relatif masih kecil dan cenderung mengalami penurunan”, ungkap I Ketut Diarmita. Berdasarkan Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017, kontribusi konsumsi daging nasional, yaitu: ayam ras 57%, sapi 16%, domba dan kambing masing-masing 2% dan sisanya dari jenis ternak lainnya. “Jika kita lihat populasi/produksi berlebih dibandingkan dengan konsumsi masyarakat yang masih rendah, dan tentunya ini merupakan peluang untuk pengembangan domba dan kambing di masa mendatang sebagai peluang ekspor”, terang I Ketut Diarmita.

Menurutnya, kedaulatan bangsa salah satunya diukur dari kemampuannya menyediakan pangan bagi rakyatnya, termasuk pangan asal ternak. Hal ini dapat diwujudkan apabila Indonesia mempunyai kedudukan yang kuat di kancah perdagangan internasional. Peran peternakan dan kesehatan hewan tidak hanya sebagai penyedia pangan, namun juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, dan penghasil devisa.

Jika dilihat dari pangsa pasar, Indonesia merupakan potensial pasar karena jumlah penduduknya terbesar ke-4 dunia, dan terus bertambah. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri, seperti untuk pemenuhan aqiqah, qurban, dan budaya dengan menggunakan ternak kambing dan domba yang tidak dapat tergantikan dengan ternak lainnya merupakan peluang pasar tersendiri. Selain itu juga terdapat peluang ekspor ke ASEAN dan Timur Tengah.

“Syarat untuk sukses dalam beternak yaitu harus ada pakan, air dan lingkungan yang baik, serta bebas dari penyakit. Untuk mengejar ekspor, faktor penyakit hewan dan kebijakan perdagangan juga menjadi faktor utama dalam dinamika pasar daging dunia yang harus kita perhatikan”, ungkap I Ketut Diarmita. “Untuk produk olahan pun harus diperhatikan persyaratan untuk memenuhi sertifikat izin edar yaitu dari aspek keamanan pangan yang terkadang menjadi kendala dalam pemasaran. Selain itu, perlu diperhatikan juga infrastruktur dan struktur pasar domba dan kambing yang selama ini belum banyak berkembang”, tambahnya.

I Ketut mengatakan, saat ini sudah ada peternak kambing yang sudah siap untuk ekspor ke Brunei Darussalam yang akan dilakukan oleh PT. Tamarhindi di Desa Mega Timur Kalimantan Barat. Untuk mendorong pengembangan usaha dan peningkatan ekspor domba dan kambing, Kementerian Pertanian akan melakukan tinjauan kembali terhadap Permentan Nomor 52 Tahun 2011 terkait persyaratan teknis domba dan kambing untuk ekspor. Oleh karena itu telah dilakukan Public Hearing terhadap Rancangan Permentan Pengeluaran Ternak Potong (Kambing, Domba dan Babi) ke Luar Wilayah Negara RI, serta melakukan Harmonisasi Rancangan Permentan dengan Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, PPVTPP, Biro Hukum dan Itjen. (Agus)