Koperasi Perempuan Potensial Jadi Basis Pengembangan Kewirausahaan

Koperasi Perempuan Potensial Jadi Basis Pengembangan Kewirausahaan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Koperasi yang dikelola dan beranggotakan kaum perempuan dinilai sangat potensial menjadi basis pengembangan kewirausahaan di Indonesia.

Kepala Bagian Data Kementerian Koperasi dan UKM Catur Susanto di Jakarta, Minggu, mengatakan jumlah pelaku usaha perempuan dan koperasi perempuan yang banyak dari sisi aspek ekonomis merupakan kekuatan yang sangat potensial jika dikelola dengan baik.

"Koperasi perempuan merupakan wadah yang paling tepat bagi kelompok perempuan pelaku usaha produktif dari sini dapat dikembangkan pusat-pusat kewirausahaan baru," katanya.

Sampai saat ini pihaknya mencatat berdasarkan Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM hingga 20 April 2018 terdapat 13.212 unit koperasi wanita yang aktif dan 4.631 telah mendapatkan sertifikat NIK.

Koperasi berdasarkan kelompok dengan anggota berbasis perempuan tersebut mayoritas tersebar di pulau jawa, khususnya Provinsi Jawa Timur dan sebagian terdapat di Jawa Tengah, Jawa Barat dan D.I. Yogyakarta.

Fakta empiris, banyak model koperasi perempuan yang baik di Jawa Timur seperti Koperasi Setia Bhakti Wanita, Surabaya, dan Koperasi Setia Budi Wanita, Malang yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan atau role model untuk pemberdayaan perempuan.

"Melihat fenomena yang berkembang saat ini berwirausaha menjadi pilihan perempuan untuk dapat bekerja membantu perekonomian keluarganya, namun untuk mendapatkan fasilitasi dan dukungan menjadi kendala bagi mereka untuk memulai usaha," katanya.

Koperasi Wanita diharapkan mampu menjadi pilihan perempuan pelaku UMKM untuk mendapatkan fasilitasi dan dukungan.

Selain mudah untuk bergabung menjadi anggota dan mendapatkan fasilitasi, koperasi yang dikelola oleh perempuan memberikan fasilitasi pembinaan dan pengawasan bagi anggota koperasi yang tujuannya untuk memberdayakan perempuan yang berwirausaha sebagai pahlawan ekonomi masyarakat dalam era modern saat ini.

Berkaitan hal tersebut, koperasi yang hakikatnya didalamnya memberikan fasilitasi bagi anggota mampu dimanifestasikan oleh Koperasi Wanita dalam rangka mengambil peran sebagai pusat pengembangan kewirausahaan memberikan fasilitasi anggotanya sebagai pusat pengembangan kewirausahaan.

Catur menilai penguatan terhadap koperasi wanita sebagai pusat pengembangan kewirausahaan, dapat dilakukan dari sisi pemberian fasilitas berupa pendidikan dan pelatihan.

"Selain itu pemberian fasilitas pembiayaan dan permodal, kemudian fasilitas promosi dan pemasaran produk," katanya.

Konkretnya anggota koperasi wanita perlu dibekali kemampuan khususnya kewirausahaan bagi anggota, antara lain perubahan pola pikir, rencana bisnis, kelayakan bisnis, keberlanjutan bisnis, manajemen risiko, hingga strategi bersaing dengan kompetitor.

"Koperasi juga harus mampu mendorong untuk memberikan fasilitasi pembiayaan dan pendanaan stimulus anggota koperasi untuk merintis dan memulai usahanya. Melalui skema pembiayaan yang mudah, murah dan terjangkau bagi anggota, ini juga menjadi wujud keperbihakan dan intervensi koperasi dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha," katanya.

Selain itu, koperasi juga mampu berfungsi sebagai channeling atau connecting akses pembiayaan bagi anggota baik kredit program dari pemerintah maupun akses pembiayaan yang diberikan oleh perbankan serta lembaga keuangan lainnya nonbank.

Sementara fasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran koperasi tersebut diwujudkan melalui pelatihan pengemasan dan branding product, pameran lokal, nasional dan internasional.

"Harapan besar pula bagi anggota koperasi, koperasi berperan dalam mendukung pemasaran anggota dengan berfungsi sebagai marketing sekaligus sebagai ‘chanell’ bagi buyer di luar koperasi dalam menciptakan segmen pasar yang bersifat lebih permanen," kata Catur. (Agus)

Advertisements

Mendikbud Buka Pekan Peringatan Hari Pendidikan Nasional

Mendikbud Buka Pekan Peringatan Hari Pendidikan Nasional

YOGYAKARTA, JURNAL IBUKOTA : Pekan Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 di DI Yogyakarta hari ini resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Pekan peringatan yang mengangkat tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan” ini serentak dilaksanakan di 34 provinsi pada tanggal 21 s.d. 27 April 2018.

“Saya sangat senang bisa menghadiri salah satu acara Pekan Peringatan Hari Pendidikan Nasional yakni di DI Yogyakarta. Di sinilah lahir Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara dan tokoh pendidikan, KH. Ahmad Dahlan,” tutur Mendikbud, saat membuka Pekan Peringatan Hari Pendidikan Nasional, di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Sabtu (21/04/2018).

Pekan Peringatan Hardiknas ini dilaksanakan atas kerja sama antar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud dengan dukungan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan. “Ini dapat menjadi bukti sinergi yang baik antar UPT Kemendikbud di seluruh Indonesia dengan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan. Tentu ini akan menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Kalau sekarang menjadi pekan peringatan, tahun depan bukan lagi menjadi pekan, tetapi bulan pendidikan. Selama satu bulan penuh kita peringati hari pendidikan,” pesan Mendikbud.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, menyampaikan rasa syukurnya dapat mewujudkan sinergi antar UPT Kemendikbud dengan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan. “Dengan kerja sama yang baik ini Insya Allah semua kegiatan bisa kita laksanakan bersama-sama,” tutur Didik.

Ia pun berharap dengan adanya Pekan Peringatan Hardiknas ini tidak hanya menjadi wadah peringatan saja, tetapi juga memiliki arti yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. “Semoga pekan peringatan ini tidak hanya perayaan semata, tetapi memiliki arti yang luar biasa untuk pengabdian kita, sehingga kualitas pendidikan dan kebudayaan dapat dirasakan di seluruh tanah air,” pesan Didik.

Pekan Peringatan Hardiknas di DI Yogyakarta dilaksanakan atas kerja sama 11 UPT Kemendikbud, yakni P4TK Matematika, LPMP Provinsi DIY, Museum Benteng Vredeburg, BPMR PK Yogyakarta, P4TK Seni Budaya, Balai Bahasa Yogyakarta, Balai Arkeologi Yogyakarta, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Balai PAUD dan DIKMAS Yogyakarta, dan SEAMEO QITEP in Mathematics. Selain itu, kegiatan tersebut juga didukung oleh IKAPI DIY, Komunitas Pesta Pendidikan, Radio Edukasi, Jogja TV, Kedaulatan Rakyat, dan Radio Vedac.

Pekan Peringatan Hardiknas di Provinsi DIY, antara lain dengan kegiatan pameran pendidikan dilaksanakan di Taman Pintar pada tanggal 21 s.d. 23 April 2018; bazar buku, di Benteng Vredeburg pada tanggal 21 s.d. 26 April 2018; ngobrol publik, di Benteng Vredeburg dan Taman Pintar pada tanggal 21 s.d. 27 April 2018; pemutaran film pendidikan dan bioskop keliling di Benteng Vredeburg pada tanggal 22 s.d. 26 April 2018.

Selanjutnya, kegiatan gelar seni budaya di Benteng Vredeburg pada tanggal 21 s.d. 26 April 2018. Terakhir, akan dilaksanakan upacara peringatan Hardiknas di setiap UPT, dan ditutup dengan ziarah ke makam Ki Hadjar Dewantara yang diikuti oleh 11 UPT Kemendikbud dan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di DI Yogyakarta. (Agus)

Venue Jetski dan Venue Layar Ditargetkan Rampung Juni 2018

Venue Jetski dan Venue Layar Ditargetkan Rampung Juni 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sebanyak 78 Venues dan 14 Non Venue disiapkan sebagai sarana dan prasarana Asian Games XVIII Tahun 2018 di Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Dari jumlah tersebut 33 Venue baik yang akan digunakan untuk pertandingan maupun latihan serta 10 bangunan/penataan kawasan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Untuk mendukung Asian Games 2018, Kementerian PUPR bertugas membangun dan merehabilitasi venue. Untuk progresnya sudah hampir selesai semua, paling lambat Juni 2018,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga Ketua Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana Asian Games XVIII beberapa waktu lalu.

Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR telah menyelesaikan seluruh venues di kompleks Gelora Bung Karno Jakarta, venues dayung dan shooting range dan wisma atlet Kemayoran. Saat ini tengah diselesaikan venues layar, jetski, squash dan padepokan silat di TMII Jakarta. Di Palembang tengah dikerjakan venues skateboarding.

Untuk pembangunan venue layar dilakukan di Pantai Ancol Barat pada lahan seluas 13.890 m2 dan venue jetski di Pantai Indah Ancol di lahan seluas 27.034 m2.

Total nilai kontrak untuk pembangunan kedua venue tersebut sebesar Rp 172,57 miliar dan telah dimulai pembangunannya sejak Oktober 2017 lalu. Saat ini progres keseluruhan sudah mencapai 44,3 persen. Kedua venue dijadwalkan rampung pada Juni 2018.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Venue Jetski dan Layar, Eky Arsita Rizky mengatakan kedua venue dilengkapi berbagai fasilitas untuk mendukung perlombaan tingkat dunia.

Untuk venue jetski akan dilengkapi gedung dan dermaga permanen yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Pekerjaan di venue jetski mencakup bangunan kantin dan gudang, bangunan kantor, bangunan kantor pengelola, bangunan VIP, dermaga jetski.

“Di negara lain biasanya mereka membuat tempat pertandingan jetski dan tribun non permanen atau sementara, hanya ketika ada pertandingan. Kami membangun tribun permanen untuk penonton berkapasitas 868 orang, kantor pengelola, ruangan petugas, dan pit stop seperti di lomba mobil F1,” ungkap Eky.

Tantangan dalam membangun venue Jetski adalah dalam membangun dermaga dan pantai buatan yang menjadi salah satu persyaratan arena pertandingan (field of play) untuk jetski. Selain itu dilakukan penataan kawasan sehingga kawasan Pantai Ancol akan semakin tertata rapi.

Selanjutnya, untuk venue layar, Eki mengatakan fasilitasnya akan dilengkapi Floating Breakwater sepanjang 220 meter, floating jetty, parkir kontainer berkapasitas 30 kontainer, slipway, area bilas & tap air permanent, kantor porlasi, workshop, dan area parkir mobil. Ia menjelaskan, untuk bangunan workshop tersebut akan berbentuk seperti hanggar dengan atap yang tinggi untuk menampung kapal layar yang tinggi berkapasitas 30 kapal.

“Ini _Sailing Center_ pertama di Indonesia sebagai negara maritim. Sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, fasilitas ini tidak hanya untuk digunakan pada Asian Games, tetapi juga untuk pengembangan olahraga air di Indonesia,” tuturnya.(***)

Pasteur Bandung Lautan Air, Banjir Harus Segera Diatasi

Pasteur Bandung Lautan Air, Banjir Harus Segera Diatasi

telusur.co.id -Pasteur BTC Bandung jadi lautan air. Banjir kembali merendam daerah Pasteur Bandung setelah diguyur hujan lebat pada Sabtu (21/4/2018) sore. Jalan di kawasan Pasteur BTC berubah menjadi sungai. Kendaraan terjebak banjir dan kemacetan parah.

Banjir ini bukan yang pertama kali. Tapi frekuensi banjir saat ini makin sering terjadi. Intensitasnya makin meningkat.

Kota Bandung yang berada di dataran tinggi saat ini menjadi rawan banjir. Dampak perubahan penggunaan lahan yang masif yang mengabaikan lingkungan dan konservasi tanah dan air menyebabkan Kota Bandung menjadi rawan banjir. Kapasitas drainase dan sungai sudah tidak mampu menampung aliran permukaan.

Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Tidak bisa semua diserahkan pada ekonomi pasar yang semua orang bisa membangun dimanapun. Kawasan konservasi dan resapan air harus dipertahankan. Interaksi antara hulu-tengah-hilir daerah aliran sungai harus diperhatikan. Selama pembangunan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan lingkungan maka yang terjadi adalah bencana meningkat.

Rentan banjir

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Bandung sekarang makin rentan banjir. Setiap hujan lebat banjir mengancam. Penanganan banjir tidak bisa ditangani hanya saluran drainase. Tapi harus komprehensif. Banjir hanya dilihat sebagai peristiwa sesaat yang penanganannya hanya bersifat simtomatis. Tidak menyeluruh.

Setiap terjadi banjir kita sulit memperoleh data sebaran dan dampak banjir. Pemda Bandung dan DPRD hingga saat ini belum mau membentuk BPBD. Mereka beranggapan Bandung aman. Tidak rawan bencana. Padahal selain banjir, gempa juga mengancam. Urusan bencana hanya diserahkan pada dinas teknis yang menangani saat darurat tanpa memiliki kewenangan koordinasi, komando dan pelaksana. Memang BPBD tidak dapat sendirian menangani bencana tetapi BPBD memiliki kewenangan koordinasi dalam pra bencana seperti mitigasi, pengurangan risiko bencana, pendidikan, sosialisasi, perencanaan dll.

Harusnya benahi segera. Kota Bandung banyak ahli planologi, lingkungan dan lainnya. Ajak para ahli untuk mengaudit yang ada. Jika tidak Kota Bandung akan makin berkutat dengan banjir yang makin meningkat. Mumpung belum terlanjur parah seperti Jakarta, kawasan Sungai Citarum di Kabupaten Bandung dan lainnya.

Halo-halo Bandung. Mari Bung kita rebut kembali Kota Bandung yang aman dari banjir. [ Red ]

Mendikbud: Kartini Adalah Tokoh Literasi Indonesia

Mendikbud: Kartini Adalah Tokoh Literasi Indonesia

SERANG, JURNAL IBUKOTA: Mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menghadiri kegiatan Forum Taman Bacaan (TBM) di Serang, provinsi Banten. Mendikbud mengungkapkan Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh literasi bangsa.

“Kartini bukan sekadar tokoh perempuan yang memperjuangkan emansipasi. Tapi, Kartini adalah ibu literasi Indonesia,” disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy saat pembukaan , Sabtu (21/04/2018).

Menurut Muhadjir, kumpulan surat Kartini yang diabadikan dalam buku merangkum pemikiran dan semangat Kartini yang melampaui zamannya. Pemikiran dan semangat itu terus hidup hingga di era kini, dan penting untuk diteruskan kepada generasi berikutnya.

Rendahnya kemampuan literasi siswa Indonesia merupakan cerminan rendahnya budaya literasi di masyarakat. Mendikbud mengajak semua pihak agar bergerak bersama meningkatkan budaya baca generasi muda. “Literasi itu tidak cukup dengan membaca 15 menit saja,” katanya.

Bagi Muhadjir, literasi tidak hanya dapat digerakkan melalui sekolah, namun juga melalui keluarga, dan masyarakat. Kebiasaan membaca buku bersama dengan anak, atau mendongeng merupakan wujud konkret yang bisa dilakukan orang tua untuk menumbuhkan budaya literasi. “Jangan sampai anak-anak bisa baca, tapi tidak tahu, tidak paham apa yang dibacanya,” pesan Mendikbud.

Peran pegiat forum taman bacaan masyarakat serta pustakawan dipandang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan literasi generasi muda. Ia berpesan agar para pegiat dan pustakawan tidak hanya memberikan pelayanan dalam mengantar buku bacaan ke anak-anak. Namun, Mendikbud berharap agar mereka juga dapat memberikan fasilitasi untuk diskusi yang mendorong pemahaman lebih mendalam.

Mengusung tema ‘Literasi Bagi Negeri’, Forum Taman Bacaan Masyarakat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kartini (21 April) dan Hari Buku Sedunia (23 April). Hajatan akbar yang berlangsung sampai 23 April 2018 di TBM Rumah Dunia, Serang ini dimeriahkan oleh berbagai komunitas dan pegiat literasi nasional.

Masyarakat dapat menikmati pameran berbagai karya literasi, mengikuti peluncuran 40 judul buku, diskusi literasi, lomba menulis esai, dan menyaksikan bioskop keliling. Beberapa tokoh literasi nasional yang turut memeriahkan acara ini di antaranya Maman Suherman, Najwa Shihab, Sofie Dewayani, Roosie Setiawan, Kiswanti, Tias Tatanka, Jaro Ruhandi dan masih banyak tokoh inspiratif di bidang literasi lainnya.

"Pesan dan makna yang ingin kami sampaikan bahwa ribuan TBM yang hadir dan ‘hidup’ di tengah-tengah masyarakat merupakan kekuatan dan potensi besar yang bisa digerakkan dan menjadi mitra strategis pemerintah dan negara dalam mengedukasi masyarakat, menjaga keutuhan NKRI, pemberdayaan/advokasi masyarakat dan menciptakan kehidupan bangsa lebih baik,” ujar Ketua Umum Forum TBM Firman Venayaksa. (Agus)

Peringatan Hari Kartini : Kementerian PUPR Adakan PUPR _Goes To Campus_ Bertema Perempuan Peduli Infrastruktur

Peringatan Hari Kartini : Kementerian PUPR Adakan PUPR _Goes To Campus_ Bertema Perempuan Peduli Infrastruktur

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Dunia infrastruktur tak selalu didominasi pria, keterlibatan kaum wanita sangat terbuka bahkan ada yang memegang posisi kunci dalam organisasi. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkolaborasi dengan Universitas Mercu Buana (UMB) dan Tempo Media Group menggelar kegiatan PUPR Goes To Campus 2018 dengan tema “Perempuan Peduli Infrastruktur” di Kampus UMB, Jakarta, Jumat (20/4/18).

Acara yang dihadiri sekitar 500 mahasiswa tersebut menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Kepala BPSDM (Badan Pengembangan SDM) Kementerian PUPR Lolly Martina Martief, Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Rektor Universitas Mercu Buana Arissetyanto Nugroho, Musisi Alika Islamadina dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Di hadapan para mahasiswa, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief mengatakan di Kementerian PUPR, kebijakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak membedakan gender kaum laki-laki dan perempuan untuk bekerja, berkarya dan berkarier termasuk menduduki jabatan penting.

“Saat ini terdapat empat wanita pada jabatan level eselon I di Kementerian PUPR yakni jabatan Sekjen PUPR, saya sebagai Kepala BPSDM, Dirjen Pembiayaan Perumahan dan Staf Ahli Menteri,” jelas Lolly Martina Martief.

Tidak kalah penting, perempuan juga menjadi penanggung jawab dilapangan seperti kepala satuan kerja dan pejabat pembuat komitmen yang jumlahnya mencapai 20% nya.

"Kita bekerja harus sesuai target. Para perempuan jangan berharap diperlakukan berbeda dengan fasilitas khusus. Sama saja tidak dibedakan. Kita harus siap siaga 7 hari seminggu 24 jam. Pak Menteri kalau harus menghubungi di tengah malam sekalipun, kita harus selalu siap," pesan Lolly.

Karakter perempuan yang lebih sensitif dibandingkan dengan pria seringkali menjadi kelebihan dalam pemecahan masalah.

Menurut Lolly, melalui peringatan Hari Kartini, kaum perempuan harus bisa menunjukan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dan berperan sekaligus sebagai ibu tetap bisa membagi waktu dengan anak dan suami.

Sementara itu Dirut PT. Jasa Marga Desi Arryani memberikan motivasi sebagai perempuan bekerja di lingkaran laki-laki harus bisa menunjukan prestasi, bekerja keras. Namun jangan melupakan kodrat sebagai perempuan.

“Yang paling penting, kalau wanita bekerja di lingkaran laki-laki itu tidak boleh cengeng dan jangan lebay. Kita juga jangan melupakan kodrat kita sebagai wanita," kata Desi Arryani.

Pembicara lainnya yakni Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan melalui sosok Kartini terpancar sebuah semangat dari seorang wanita Indonesia. “Sosok ibu Kartini memang tidak pernah lekang oleh waktu. Beliau selalu menjadi inspirasi Indonesia,” ungkapnya.

Berkat pengorbanan dan perjuangannya hingga saat ini, banyak perempuan Indonesia yang memiliki prestasi setara dengan kaum pria.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Anita Firmanti saat menutup PUPR Goes To Campus 2018 menyampaikan peran laki-laki dan perempuan salin melengkapi. "Dalam pembangunan semua bisa berpartisipasi tanpa membedakan gender,” katanya.

Anita pun menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan PUPR Goes To Campus yang keempat kalinya sejak 2016 silam, setelah sebelumnya di Universitas Padjajaran Bandung, Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Andalas Padang.

Selain acara talkshow, mahasiswa juga menyaksikan pameran pembangunan infrastruktur, demo mobil pelatihan bagi pekerja konstruksi, klinik program rumah murah bersubsidi, sensasi menyusuri jalan trans Papua dengan VR video, lomba posting foto di media sosial dan hiburan musik.(***)

Kemendikbud Sesalkan Insiden Pendisiplinan dengan Kekerasan di Sekolah

Kemendikbud Sesalkan Insiden Pendisiplinan dengan Kekerasan di Sekolah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyesalkan terjadinya insiden pemukulan siswa oleh oknum tenaga pendidik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Purwokerto, Jawa Tengah. Pendisiplinan dengan kekerasan yang dilakukan oknum guru berinisial LK merupakan praktik yang tidak dibenarkan dalam pembelajaran.

“Kemendikbud telah menerbitkan aturan yang melarang dan mencegah praktik-praktik kekerasan di sekolah. Hukuman disiplin yang dilakukan oleh oknum guru ini merupakan tindakan kekerasan yang dilarang,” disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso, Sabtu (21/04/2018).

Kemendikbud mengimbau agar dinas pendidikan lebih aktif melakukan sosialisasi aturan-aturan terkait sekolah aman dari tindak kekerasan, baik kepada guru, siswa, maupun tenaga kependidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun antar sekolah, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik.

“Untuk itulah potensi kekerasan di sekolah perlu dicegah, dan ditanggulangi dengan melibatkan berbagai unsur dalam ekosistem pendidikan. Di dalam peraturan menteri cukup jelas siapa saja yang terlibat, apa yang perlu dilakukan dan bagaimana cara-caranya,” kata Kepala BKLM.

Saat ini Kemendikbud terus melakukan kordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan provinsi Jawa Tengah dan pihak berwajib terkait penanganan kasus yang terjadi di area sekolah. “Kewenangan penindakan terhadap oknum guru yang melakukan kekerasan tersebut berada di bawah pemerintah daerah. Oknum LK yang merupakan guru sekolah swasta ini tanggung jawab pembinaannya dilakukan oleh yayasan pengelola sekolah bersama dengan dinas pendidikan,” jelas Kepala BKLM.

Di dalam pasal 12 Permendikbud nomor 82 tahun 2015 dijelaskan bahwa pemberian sanksi terhadap oknum pelaku tindak kekerasan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkatan dan/atau akibat tindak kekerasan. Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim penanggulangan tindak kekerasan di sekolah yang dibentuk pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan.

Kepala BKLM juga menjelaskan bahwa selain siswa, para pendidik dan tenaga kependidikan juga mendapatkan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana diatur di dalam Permendikbud nomor 10 Tahun 2017. Namun, kembali ditegaskannya bahwa dalam praktik pendisiplinan dengan kekerasan tidak sepatutnya dilakukan seorang pendidik. Ia mengajak agar pendidik dapat menggunakan metode edukatif dalam melakukan pendisiplinan siswa. (Agus)

Jasa Marga Paparkan Peranannya dalam Membangun Bangsa di Gelaran “PUPR Goes to Campus 2018”

Jasa Marga Paparkan Peranannya dalam Membangun Bangsa di Gelaran “PUPR Goes to Campus 2018”

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan kegiatan “PUPR Goes to Campus 2018” yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi Arryani menjadi narasumber dalam kegiatan kuliah umum tersebut di Universitas Mercu Buana, Jakarta, Jumat, (20/4).

Selain Desi Arryani, kuliah umum yang melibatkan lebih dari 800 mahasiswa ini dihadiri pula oleh Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementrian PUPR Loli Martina Martiep, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja, Rektor Universitas Mercu Buana Arissetyanto Nugroho, serta Ira Koesno sebagai moderator.

Dalam kuliah umum yang bertajuk “Perempuan Peduli Infrastruktur” tersebut, Desi menjelaskan peran Jasa Marga dalam membangun infrastruktur negeri. Ia menuturkan bahwa saat ini Jasa Marga mengoperasikan 62% jalan tol di seluruh Indonesia. Selain itu, menurut Desi, Jasa Marga saat ini memiliki total 680 Km jalan tol operasi, dan 1.497 Km konsesi jalan tol.

Dengan banyaknya jalan tol yang dimiliki oleh Jasa Marga, Desi menjelaskan, Perseroan berperan penting terhadap pengembangan konektivitas infrastruktur, peningkatan daya saing bangsa, peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa, dan pencapaian Nawa Cita (RPJMN) Pemerintah.

“Dari segi panjang jalan, Jasa Marga memegang mayoritas konsesi, yaitu 62%. Begitu juga dari segi transaksi, Jasa Marga memiliki lebih dari 80% dari _market share_ jalan tol di seluruh Indonesia,” ujar Desi di hadapan para mahasiswa.

Lebih lanjut, Desi menjelaskan pencapaian dan terobosan yang telah dilakukan oleh Jasa Marga, khususnya pada tahun 2017. Salah satu pencapaian yang diwujudkan oleh Jasa Marga di tahun 2017 lalu di antaranya adalah pertumbuhan hak konsesi jalan tol sepanjang 237 Km, penambahan tol beroperasi sepanjang 88,7 Km, menerapkan 100% transaksi non-tunai, serta pertumbuhan total aset sebesar 48,02% atau setara Rp79,19 Triliun.

“Pada tahun lalu juga, Jasa Marga menerbitkan Project Bond pada level proyek dan Global IDR Bond pada level induk yang diberi nama ‘Komodo Bond’ untuk mendanai investasi proyek jalan tol,” tuturnya.

Atas segala pencapaian dan prestasi gemilang tersebut, sepanjang tahun 2017 Jasa Marga diganjar belasan penghargaan bergengsi dari berbagai ajang, salah satunya adalah menjadi “The Most Popular Company Category Transportation” yang diselenggarakan oleh Indonesia Corporate PR Award 2017.

Menurut Desi, segala pencapaian Jasa Marga tidak lepas dari peran Pemerintah yang terus mendorong Perseroan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Indonesia, khususnya di bidang jalan tol.

Dalam sesi tanya jawab, Desi mendapat pertanyaan dari mahasiswa yang bertanya terkait persiapan Jasa Marga dalam menghadapi arus mudik/balik Lebaran 2018.

Desi menjawab, bahwa dalam menghadapi Lebaran 2018, Jasa Marga telah mempersiapkan segenap strategi untuk kelancaran arus mudik dan arus balik. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan ruas-ruas yang tergabung dalam proyek jalan tol Trans Jawa untuk dijadikan jalur fungsional.

"Dengan memanfaatkan jalur fungsional dari Jakarta hingga Surabaya, seharusnya arus mudik atau balik tahun ini lebih lancar. Pada Lebaran tahun lalu juga arus mudik sangat lancar, sehingga Jasa Marga mendapat penghargaan terkait kontribusinya dalam kelancaran arus mudik-balik Lebaran 2017," jawab Desi.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Jasa Marga, Desi meneruskan, adalah dengan memanfaatkan _mobile reader_ serta memberikan informasi terkait lalu lintas melalui kanal-kanal komunikasi yang dimiliki oleh Jasa Marga.

Khusus untuk tema "Perempuan Peduli Infrastruktur", Desi memberikan pesan bahwa baginya tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja. Yang terpenting, menurut Desi, kita harus bisa menempatkan diri, bisa selalu produktif tanpa banyak mengeluh, dan bekerja untuk memberikan yang terbaik.

"Meski begitu, bagi para perempuan, harus ingat dan sadar kodratnya sebagai perempuan atau seorang ibu. Meski bekerja di bidang teknik, perempuan harus bisa menyesuaikan diri," pesan Desi.

Kuliah umum yang diberikan oleh Desi mendapat sambutan yang baik dari para mahasiswa. Hal ini terlihat dari antusiasme para peserta dan sesi tanya-jawab yang interaktif. (Agus)

Hingga 10 April 2018, Kementerian PUPR Salurkan KPR Subsidi Rp 438 Miliar

Hingga 10 April 2018, Kementerian PUPR Salurkan KPR Subsidi Rp 438 Miliar

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 10 April 2018 telah menyalurkan KPR Subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 438 miliar untuk 3.835 unit rumah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, keberhasilan penyaluran KPR subsidi FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan, melainkan juga harus dilihat kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang, sehingga keluhan konsumen bisa diatasi dengan baik.

“Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk melindungi konsumen. Pertumbuhan KPR juga harus dibarengi pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat mulai dari sanitasi, air bersih, dan kualitas rumahnya. Apalagi bila menyangkut KPR subsidi saya berwenang. Saya bertanggung jawab untuk mengawasi karena ada uang negara disitu,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Menteri Basuki menambahkan untuk meningkatkan pengawasan rumah bersubsidi, Kementerian PUPR sudah menyiapkan rancangan peraturan Menteri PUPR dan diharapkan rampung dalam waktu dekat dan bisa dilaksanakan tahun ini. “Spesifikasi teknis rumah layak huni sudah ada, namun implementasi dalam pembangunan rumahnya yang memerlukan peningkatan pengawasan,” jelas Menteri Basuki.

Pada tahun 2018 target penyaluran KPR FLPP sebanyak 60.625 unit senilai Rp 6,48 triliun yang berasal dari DIPA 2018 sebesar Rp 2,18 triliun dan saldo tahun 2017 sebesar Rp 2 triliun dan target pengembalian pokok Rp 2,3 triliun.

Tahun 2015-2017, Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Ditjen Pembiayaan Perumahan telah menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp 14,38 triliun untuk 158.721 unit rumah.

Sementara itu, capaian program Satu Juta Rumah selama tiga tahun (2015-2017), telah tercapai 2,49 juta unit, dengan rincian, pada tahun 2015 sebanyak 699.670 unit, tahun 2016 sebanyak 881.102 unit, dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit

Capaian pembangunan rumah pada tahun lalu, didominasi oleh pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mencapai 697.770 unit. Sedangkan sisanya, sebanyak 224.988 unit merupakan rumah non-MBR.Dari jumlah tersebut, sekitar 15 persen mendapatkan stimulan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ).

Sementara itu Direktur Operasi PPDPP Kementerian PUPR Nostra Tarigan menyampaikan untuk penyaluran FLPP dilakukan PPDPP melalui bank pelaksana. Tahun 2018, jumlah bank pelaksana sebanyak 40 bank terdiri dari 10 bank nasional dan 30 bank pembangunan daerah (BPD) atau meningkat dibanding tahun 2017 sebanyak 33 bank.

Melalui KPR FLPP, MBR menikmati uang muka terjangkau, bunga tetap 5 persen selama masa kredit maksimal 20 tahun, bebas PPn dan bebas premi asuransi. Sementara syarat penerima subsidi salah satunya adalah gaji/penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4 juta untuk Rumah Tapak dan Rp 7 juta untuk Rumah Susun.

“MBR dari swasta, PNS, BUMN, TNI, Polri selama memenuhi syarat boleh menggunakan FLPP. Untuk besaran uang muka diserahkan kepada perbankan,” katanya dalam diskusi bertema “Memperkuat Program Sejuta Rumah” di Jakarta, Kamis (19/4/2018). Hadir pula sebagai narasumber, Business & Sales Development Department Head Bank BTN Budi Permana, Ketua Umum DPP Apersi Junaedi Abdillah, dan Ketua umum DPP REI Soelaeman Soemawinata. (***)