Kementerian PUPR Terus Pantau Tinggi Muka Air Bendungan Bili-Bili, Sulawesi Selatan

Kementerian PUPR Terus Pantau Tinggi Muka Air Bendungan Bili-Bili, Sulawesi Selatan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Ditjen Sumber Daya Air terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap elevasi air Bendungan Bili-Bili yang berada di di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan Tinggi Muka Air (TMA) bendungan diakibatkan oleh curah hujan ekstrem yang terjadi sejak Senin malam (21/1/2019) di Kabupaten Gowa dan sekitarnya.

Berdasarkan pola operasi bendungan, telah ditetapkan empat tingkatan status bahaya yakni ;
1. Status Normal ; TMA + 99.50 meter
2. Status Waspada ; TMA + 100 meter
3. Status Siaga ; TMA +101.60 meter dan
4. Status Awas ; TMA +103.00. meter

Berdasarkan laporan petugas lapangan, berikut disampaikan perkembangan TMA Bendungan Bili-Bili ;

*Senin, 21 Januari 2019*
Pkl 14.00 WITA ; TMA +99.45 meter dengan Status NORMAL. Sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP) Bendungan, pada elevasi ini dilakukan sistem peringatan dini dengan memberitahukan masyarakat bahwa pintu saluran pelimpah akan dibuka. Pintu dibuka setinggi 1 meter.

Selasa, 22 Januari 2019
Pkl 07.00 WITA ; TMA + 99.58 meter Status NORMAL. Sesuai SOP harus dilakukan tambahan bukaan pintu saluran pelimpah secara bertahap sesuai kenaikan TMA.

Pkl 12.45 WITA ; TMA +101.38 meter Status WASPADA. BBWS Pompengan Jeneberang telah melakukan koordinasi untuk menyampaikan kondisi TMA Bendungan Bili-Bili kepada Gubernur Sulsel, Wakil Gubernur Sulsel, Bupati Gowa, Kodam dan Polres Gowa bahwa apabila terjadi peningkatan status dari WASPADA menjadi SIAGA maka masyarakat harus segera siap siaga terhadap dampak bukaan pintu saluran pelimpah. Bupati Gowa Purichta Ichsan kemudian menetapkan status WASPADA dan meminta sepanjang aliran dan hilir bendungan untuk mengungsi. BBWS Pompengan Jeneberang juga membunyikan sirene sebagai peringatan dini kepada warga dan mengumumkan peringatan dini melalui rumah ibadah dan radio.

Pkl 13.40 WITA ; TMA +101.64 meter Status SIAGA.
Pkl 15.20 WITA ; TMA +101.78 meter Status SIAGA
Pkl 18.00 WITA ; TMA +101.87 meter Status SIAGA.

*Rabu, 23 Januari 2019*
Pkl 01.00 WITA ; TMA +101.56 meter Status SIAGA.
Pkl 04.00 WITA ; TMA + 101.28 meter Status SIAGA
Pkl 07.00 WITA ; TMA + 100.99 meter Status SIAGA
Pkl 11.00 WITA ; TMA + 100.77 meter Status SIAGA.

Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi mengatakan curah hujan ekstrem telah mengakibatkan naiknya TMA Bendungan Bili-Bili. Dari data yang dihimpun di tiga pos curah hujan pada Selasa (22/1/2019), curah hujan di Pos Limbungan tercatat 328 mm, Pos 1 (Bawakaraeng) sebesar 308 mm dan Pos Lengkese tercatat sebesar 329 mm.

“Langkah-langkah yang telah dilakukan akibat terjadinya peningkatan TMA Bendungan Bili-Bili sudah sesuai SOP Bendungan. TMA +101.87 meter menjadi elevasi tertinggi dalam catatan pengoperasian Bendungan Bili-Bili,” kata Hari.

Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh terhadap berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kementerian PUPR melalui BBWS Pompengan Jeneberang dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa dan sekitarnya akan terus menyampaikan update tinggi muka air Bendungan Bili-Bili dan tingkatan bahayanya.

Bendungan Bili-Bili adalah bendungan terbesar di Sulawesi Selatan yang terletak di Kabupaten Gowa. Bendungan Bili-Bili dibangun mulai tahun 1991 hingga tahun 1999. Bendungan dengan luas 40.428 hektare dan kapasitas tampung 375 juta m3 ini dibangun dengan biaya Rp 780 miliar.

Bendungan Bili-Bili dibangun untuk mengurangi risiko banjir di Kota Makassar dan sekitarnya akibat luapan air Sungai Jeneberang di bagian hilir. Bendungan Bili-Bili juga menjadi sumber air untuk irigasi dan air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gowa dan Makassar. (*)

Advertisements

Kementerian PUPR Terus Bangun Infrastruktur dengan Multiplier Effect Tinggi

Kementerian PUPR Terus Bangun Infrastruktur dengan Multiplier Effect Tinggi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pembangunan infrastruktur merupakan suatu keniscayaan karena bila ingin maju suatu negara tidak pernah berhenti membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah jangka panjang.

“Amerika dan China yang sudah bagus infrastrukturnya, pada saat terjadi krisis, yang dibangun oleh kedua negara tersebut adalah infrastruktur karena akan menimbulkan efek berganda (multiplier effect). Pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan secara efisien sesuai dengan kebutuhan,” terang Wapres Jusuf Kalla pada acara Indonesia Development Forum & Business Summit bertema “Opportunity 2019 and Beyond Infrastructures” yang digelar oleh Keluarga Alumni Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (Katsgama) bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Kadin Indonesia, di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang menjadi salah satu pembicara pada acara tersebut mengatakan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam empat tahun ini telah berdampak pada pertumbuhan kawasan seperti metropolitan perkotaan, perbatasan, ekonomi khusus dan pariwisata. Ketersediaan infrastruktur juga akan mendukung revitalisasi industri manufaktur Indonesia agar bisa berdaya saing sehingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

“Dalam membangun infrastruktur, Kementerian PUPR sudah memperhitungkan efek berganda (multiplier effect) yang diharapkan sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatannya,” kata Menteri Basuki.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR selama 4 tahun (2015 – 2018) dan rencana tahun 2019. Untuk mendukung ketahanan air dan pangan, pada 2015 – 2018, Pemerintah telah membangun 56 bendungan, di mana 13 bendungan selesai dan 43 bendungan lainnya dalam penyelesaian konstruksi. Tahun 2019 akan dibangun 9 bendungan baru sehingga total bendungan yang dibangun dari 2015 – 2019 adalah 65 bendungan. Jumlah tersebut akan menambah tampungan air di Indonesia di mana pada tahun 2014, Indonesia memiliki 231 bendungan. Selain bendungan, juga dibangun 949 buah embung alami. Tahun 2019 akan ditambah 104 embung, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga total 1.053 embung.

“Untuk saluran irigasi, target pembangunan 1 juta hektare (2015-2019) yang akan menambah luas irigasi kita seluas 8,9 juta hektare,” kata Menteri Basuki.

Dalam pembangunan konektivitas, Kementerian PUPR terus meningkatkan kondisi jaringan jalan nasional tol dan non tol. Pemerintah mendorong pembangunan jalan tol pada ruas jalan yang layak secara ekonomi dan finansial oleh pihak swasta atau melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan demikian anggaran APBN dapat digunakan untuk pembangunan jalan di perbatasan, pulau terdepan dan terpencil.

Pembangungan jalan tol meningkatkan konektivitas dalam rangka memangkas biaya logistik dan meningkatkan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Hingga tahun 2014, panjang jalan tol di Indonesia 780 Km. Dalam 4 tahun (2015-2018), panjang jalan tol di Indonesia yang dioperasikan bertambah 782 Km dan ditargetkan ada tambahan 895 Km jalan tol dioperasikan pada tahun 2019, sehingga dalam lima tahun dioperasikan 1.677 Km.

“Jalan perbatasan juga dibangun di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Jalan Trans Papua sebelumnya sudah dibangun hingga tahun 2014 sepanjang 2.590 Km. Pada 4 tahun terakhir, kita berhasil menyambungkan semua 945 Km, sehingga pada tahun 2019 dilanjutkan dengan peningkatan kualitas jalannya. Seperti ruas Wamena – Nduga yang ada insiden kemarin semua sudah tembus kecuali jembatannya. Pembangunan jembatan sedang kita laksanakan dengan target akhir tahun 2018 sudah tersambung. Bulan Januari 2019, kita mulai lagi membangun jembatan tersebut,” terang Menteri Basuki.

Dari tahun 2015 – 2018, Pemerintah telah membangun 3.432 Km jalan nasional, termasuk di dalamnya jalan perbatasan. Pada tahun 2019 akan dibangun tambahan 409 Km jalan baru, sehingga total jalan terbangun hingga 2019 akan menjadi 3.841 Km. (*)

Caption Yuana

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati didampingi Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan Sutarjo saat memberikan keterangan pers mengenai Pencapaian Program Strategis tahun 2018 dan Rencana Kerja tahun 2019 Deputi Bidang Pembiayaan di Jakarta. Selasa (22/1/2019)

Yuana: Penyaluran KUR Tahun 2018 Rp 120,34 Triliun

Yuana: Penyaluran KUR Tahun 2018 Rp 120,34 Triliun

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati mengatakan realisasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2018 sudah mencapai Rp 120,08 triliun (97,21% dari target tahun 2018 sebesar Rp 123,8 triliun) dengan 4.440.028 debitur.

"Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro (61,34%) diikuti dengan skema KUR kecil (38,18%) dan KUR TKI (0,48%)," kata Deputi bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/01/2018).

Menurut dia, data tersebut menunjukkan pemerintah memberi perhatian terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro.

"Penyalur KUR sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 42 Lembaga keuangan yang terdiri dari 36 Lembaga perbankan dan 6 LKBB termasuk di antaranya 2 KSP dengan Lembaga penjamin KUR sebanyak 11 perusahaan," katanya.

Menurut Yuana, dari alokasi plafon penyaluran KUR tahun 2018 sebesar Rp 123,8 termasuk di dalam nya plafon yang dialokasikan untuk koperasi penyalur KUR.
Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No. 14 Tahun 2017 tentang Koperasi Penyalur KUR sbb alokasi plafon KUR Kospin Jasa Pekalongan Tahun 2018 sebesar Rp 55 miliar dan merupakan jenis KUR Mikro.

"Alokasi plafon KUR KSP Kopdit Obor Mas tahun 2018 sebesar Rp 150 miliar terdiri dari Rp 100 miliar KUR Mikro dan Rp 50 miliar KUR Kecil/khusus," ujarnya.

Menurut dia, terdapat satu KSP yang telah ditetapkan menjadi penyalur KUR (Desember 2018) yakni KSP Guna Prima Dana (Koperasi Primer Provinsi) di kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan jumlah anggota sebanyak 440 orang.

"Plafon penyaluran KUR tahun 2019 sebesar Rp 8,5 miliar sesuai surat Kemenko Perekonomian No S-351/D.1/Ekon/12/2018 tentang plafon Penyaluran KUR Tahun 2019," katanya. (Agus)

Diaspora Indonesia Buka Warung Padang “Rendang and Co” di AS

Diaspora Indonesia Buka Warung Padang "Rendang and Co" di AS

HOUSTON, AS, JURNAL IBUKOTA: Diaspora Indonesia di Houston Dr. Asnur Bahar yang asli kelahiran Padang di sela kesibukannya bekerja di perusahaan minyak ternama AS mengasah jiwa wirausahanya dengan membuka warung padang "Rendang and Co" di Tulsa, Oklahoma.

Asnur Bahar yang lulus dari Petroleum Engineering dari University of Tulsa (UOT) di Oklahoma State itu lama bekerja di Perusahaan Minyak Schlumberger.

Ia sekarang sudah menjadi konsultan dan pengajar perminyakan dan berkelana ke seluruh dunia termasuk biasa mampir bolak-balik ke Jakarta dalam setahun.

Isterinya yang asal Semarang memberi ide agar saat mampir ke Jakarta untuk membawa bumbu Masakan Padang dari Indonesia untuk dipasarkan ke Amerika.

Saat Asnur bertemu dengan temannya asal Palembang yang menyuplai bahan seperti itu ke Restoran Pagi Sore yang sudah sangat populer di Jakarta, ia pun memesan kecil-kecilan pada awalnya.

Tak disangka kini pesanan membludak dan rata-rata mencapai 130 kg bumbu masakan padang dengan berbagai rasa dipesan setiap kali bolak-balik dari Amerika ke Jakarta.

Asnur dan istri menjual bumbu tersebut secara online di Amerika dan beberapa di antaranya
dipromosikan di berbagai acara, terutama dalam event-event KJRI Houston.

Acara seperti itu rutin diselenggarakan oleh Konjen Dr. Nana Yuliana untuk mempromosikan Produk Indonesia sekaligus memacu semangat kewirausahaan pada diaspora Indonesia di 12 States, wilayah kerja Konjen.

Asnur yang berdarah Padang pun berencana mulai 1 Februari 2019 ini, bersama sang isteri akan membuka sebuah restoran Indonesia dengan nama “Rendang and Co” di Tulsa, Oklahoma.

"Kami bukan hanya menjual Rendang yang sudah terkenal di seluruh dunia. Tapi juga makanan Indonesia lain," katanya.

Asnur Bahar membagikan kisah sukses merintis wirausaha di negeri orang dilakukan acara kumpul-kumpul Diaspora Indonesia yang berminat mengembangkan bisnis sebagai UKM untuk menjual Produk-Produk Indonesia di KJRI Houston pada 18 Januari 2019.

Konjen Nana Yuliana pada kesempatan yang sama juga mengundang tiga pengusaha yang punya 10 bisnis, pejabat Port of Houston dan FDA (Food & Drug Administration) salah satunya untuk mempresentasikan tentang bagaimana “berbisnis di Houston”.

Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM Hermawan Kartajaya yang juga hadir dalam acara itu menyambut baik semangat kewirausahaan diaspora Indonesia sekaligus memberikan tips agar sukses berwirausaha. Hermawan yang juga pakar marketing itu berpesan kepada diaspora Indonesia agar pantang menyerah dan tetap mempromosikan Indonesia dengan brand-brand yang menarik.

Selain Asnur Bahar, diaspora Indonesia yang juga berbisnis di usaha kuliner yakni Fifi Manan bersama suaminya Robert Manan yang juga akan membuka Restoran WIND singkatan Wonderful Indonesia di Atlanta, Georgia.

Berformat “Fine Dining”, WIND akan melibatkan Chef Yono yang namanya sangat populer dan juga mempunyai usaha kuliner di Albany, New York. Bahkan rencananya Dubes Indonesia untuk AS Budi Bowo Leksono dari Washington DC dan Konjen Nana Yuliana akan meresmikan rumah makan tersebut.

“Jadi marilah kita jadikan 1 Februari sebagai Hari Kebangkitan Kuliner Indonesia di Amerika,” kata Nana.

Sementara Hermawan Kartajaya mengatakan dirinya melihat semangat berbisnis dengan semangat nasionalisme yang tinggi baik yang masih WNI maupun yang sudah menjadi warga negara AS.

"Apalagi banyak Ibu-Ibu yang bersuami profesional di berbagai Perusahaan Minyak besar di Houston, ingin mengisi waktu dengan jadi UKM untuk memasarkan Produk-produk Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM dan ICSB (International Council for Small Business ) Indonesia siap menjadi platform produk-produk Indonesia yang dibutuhkan," kata Hermawan
yang juga Pendiri ICSB-Indonesia bersama Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga.

Ia berharap Dr. Asnur Bahar dan diaspora Indonesia yang lain bisa menjadi pemicu semangat para UKM Indonesia sekaligus membuka peluang bagi produk-produk Indonesia lain untuk masuk ke Amerika. (Agus)

Kementerian PUPR Selesaikan Rusun Ponpes Darud Da’wah Wal Irsyad Mangkoso, Barru, Sulsel

Kementerian PUPR Selesaikan Rusun Ponpes Darud Da’wah Wal Irsyad Mangkoso, Barru, Sulsel

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus membangun rumah susun (Rusun) yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pekerja, TNI/Polri, mahasiswa dan santri. Salah satu Rusun yang dibangun tahun 2018 adalah Rusun Pondok Pesantren (Ponpes) Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso yang terletak Jl. Raya AGH Abdurrahman Ambo Dale, Pusat Mangkoso, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan sebagai sarana untuk menunjang kegiatan santri menimba ilmu keagamaan

Rusun yang terdiri dari 3 lantai dengan tipe kamar barak sebanyak 24 unit, mampu menampung sebanyak 216 orang dengan biaya pembangunan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 6,9 miliar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan penghargaan kepada Kementerian PUPR yang telah membangun rumah susun ini, “(Sudah menjadi tugas) Pemerintah untuk selalu membantu masyarakat menjadi lebih maju,” kata Wapres Jusuf Kalla pada acara Peresmian Rusun Ponpes Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso, di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja.

“Pondok pesantren DDI Mangkoso, selain mengajarkan ilmu agama, tentunya juga harus memajukan semangat santrinya, baik melalui kemampuan teknis dan peningkatan keahlian mereka, agar dapat mengikuti perkembangan dunia dan bersaing dengan negara lain,” tambahnya.

Kementerian PUPR sendiri memulai pekerjaan pembangunan Pondok Pesantren DDI Mangkosono pada 15 Maret 2018 dan telah rampung pada 15 Desember 2018 bagi santri wanita. Ini merupakan bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah dan penataan kawasan lingkungan pendidikan. Selain itu, Rusun ini juga telah dilengkapi dengan listrik, air, prasarana sarana dan utilitas (PSU), Lanskap, dan meubelair seperti tempat tidur bertingkat beserta kasur dan lemari pakaian.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakili Direktur Rumah Susun M. Hidayat mengatakan rusun ini bisa langsung diisi oleh santri dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pendidikan di ruang komunitas. ”Mudah-mudahan dengan tempat yang nyaman para santri dapat meningkatkan kreatifitas dan lebih berprestasi lagi,” ungkapnya.

Sementara itu Pimpinan DDI Mangkoso, AGH Faried Wajdy sangat bahagia dengan kehadiran orang nomor 2 di Indonesia ini menyampaikan banyak terima kasih kepada Wapres Jusuf Kalla dan Kementerian PUPR atas bantuan rusunawa Kampus III Ponpes DDI Mangkoso.

Rusun Ponpes DDI Mangkoso merupakan salah satu dari 9 rusun yang dibangun Ditjen Penyediaan Perumahan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Rusun tersebut terdiri dari 7 rusun Ponpes yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota dan 1 rusun yang diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1 rusun Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. (ags)

Kementerian PUPR Targetkan 699 Unit Huntara Rampung Akhir Februari 2019

Kementerian PUPR Targetkan 699 Unit Huntara Rampung Akhir Februari 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana gempa bumi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Pada tahap pertama akan dibangun sebanyak 699 unit di 72 lokasi dengan progres hingga 20 Januari 2019, sebanyak 691 unit di 72 lokasi sudah dikerjakan, dimana 217 unit yang tersebar di 30 lokasi sudah selesai.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk mempercepat pembangunan huntara, masing-masing kontraktor dari BUMN Karya akan terus melakukan penambahan tenaga kerja sehingga waktu kerja dapat ditambah hingga malam hari dengan sistem shift. “Huntara yang dibangun dengan model knockdown, dimana 1 unit huntara terdiri dari 12 bilik dimana setiap biliknya akan dihuni oleh satu keluarga," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto mengatakan semakin cepat masyarakat bisa menempati huntara semakin baik. Dengan demikian, dapat dilakukan evaluasi kekurangan yang ditemui serta dapat mengetahui jumlah pembangunan huntara yang sesuai kebutuhan. “Huntara yang sudah dibangun dapat menjadi standar bagi pihak-pihak yang ingin membantu dalam penyediaan hunian di Palu, Sigi dan Donggala,” kata Arie.

Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyampaikan dari 217 unit Huntara yang sudah diselesaikan, 26 unit diantaranya sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yakni 10 unit di Kelurahan Silae yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya pada tanggal 17 Desember 2018, serta 16 unit di Kelurahan Duyu yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya dan PT. Hutama Karya pada 15 Januari 2019.

“Dari 26 unit Huntara yang sudah dihuni, sebanyak 221 bilik sudah dihuni oleh 31 Kepala Keluarga (KK) di Silae dan 191 KK di Duyu. Ada 1 unit huntara di Kelurahan Duyu yang dimanfaatkan untuk bangunan Puskesmas pembantu,” kata Iwan.

Pembangunan huntara dikerjakan oleh 7 BUMN Karya dan 11 kontraktor swasta lokal. BUMN Karya yang terlibat PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Waskita Karya, PT. Hutama Karya, PT. Nindya Karya, PT. Brantas Abipraya dan PT. PP.

Iwan Suprijanto mengatakan ditargetkan 699 unit huntara dapat rampung pada akhir Februari 2019. Namun untuk dapat dihuni masih diperlukan waktu tambahan untuk pemasangan sambungan air bersih, listrik oleh PLN, dan sarana prasarana lingkungan lainnya.

Selanjutnya untuk pembangunan hunian tetap, Gubernur Sulteng telah menandatangani Surat Keputusan mengenai penetapan lokasinya yakni di Kota Palu seluas 360,93 Ha, meliputi di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga seluas 79,3 Ha dan Kelurahan Tondo dan Talise, Kecamatan Mantikulore seluas 481,63 Ha. Kemudian, Kabupaten Sigi seluas 362 Ha yang terletak di Desa Pombewe 201,12 Ha dan Desa Oloboju seluas 160, 88 Ha Kecamatan Sigi Biromaru. Pembangunan hunian tetap akan menggunakan konstruksi tahan gempa.

Selain hunian, pembangunan dan perbaikan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit dan puskesmas juga menggunakan konstruksi tahan gempa sesuai dengan prinsip _Build Back Better_. Pembangunan RS Undata dan RS Anutapura di Kota Palu akan menjadi pilot project konstruksi bangunan tahan gempa.(ags)

Dukung Ketahanan Pangan, Kementerian PUPR Selesaikan Saluran Irigasi Primer dan Sekunder DI Leuwigoong, Garut

Dukung Ketahanan Pangan, Kementerian PUPR Selesaikan Saluran Irigasi Primer dan Sekunder DI Leuwigoong, Garut

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan merehabilitasi sekitar 3 juta hektare pada periode 2015-2019. Target ini untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

"Pembangunan bendungan akan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya atau disebut irigasi premium. Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata dimana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau Bendung Copong baru-baru ini.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Basuki menyaksikan masih banyak sampah yang masuk ke badan sungai dan menumpuk di Bendung Copong. Oleh karena itu, Menteri Basuki menghimbau agar masyarakat terus meningkatkan budaya buang sampah pada tempatnya, tidak ke sungai.

Bendung Copong merupakan bagian dari Daerah Irigasi (DI) Leuwigoong yang tengah ditangani oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung – Ditjen Sumber Daya Air dengan luas 5.313 hektar yang berada di 11 Kecamatan di Kabupaten Garut. Pengembangan DI Leuwigoong dilakukan karena terjadi kerusakan saluran yang mengakibatkan tingginya kehilangan air, pendangkalan pada saluran irigasi, dan kerusakan pada bangunan-bangunan air serta beberapa pintu yang tidak dapat dioperasikan.

Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung Happy Mulya mengatakan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi DI Leuwigoong dilakukan secara bertahap. Tahun 2010-2014 dilakukan pembangunan Bendung Copong di Kabupaten Garut yang berfungsi untuk menaikkan dan mempertahankan tinggi muka air Sungai Cimanuk sehingga bisa dialirkan ke saluran irigasi hingga musim kemarau. Biaya pembangunannya sebesar Rp 136,3 miliar.

Dilanjutkan tahun 2013-2018 dengan pembangunan saluran primer sepanjang 15 Km dan rehabilitasi/peningkatan saluran primer sepanjang 3 Km. Kemudian pembangunan irigasi sekunder baru sepanjang 30 Km dan rehabilitasi/peningkatan 69,5 Km. Selain itu juga dibangun 518 bangunan irigasi baru dan rehabilitasi/peningkatan 176 bangunan. Total biaya pembangunan sebesar Rp 495 miliar.

“Kami akan melanjutkan pembangunan saluran tersiernya yang ditargetkan selesai dalam 2 tahun (2019-2020). Tahun 2019 sudah dianggarkan dana sebesar Rp 13 miliar dari kebutuhan seluruhnya sebesar Rp 77 miliar. Dengan adanya jaringan irigasi yang handal dapat meningkatkan indeks pertanaman petani dari 176% sekarang, menjadi 250%. Artinya bisa tanam padi 2 kali dan 1 kali palawija,” kata Happy.

Dengan demikian Kabupaten Garut memantapkan kontribusinya sebagai lumbung pangan di Jawa Barat. Sebelum adanya irigasi teknis, petani masih menggunakan irigasi sederhana dan tadah hujan.

Daerah Irigasi Leuwigoong seluas 5.313 ha terdiri dari 11 (sebelas) irigasi teknis yaitu Ciojar (73 ha), Cibuyutan Utara (531 ha), Situ Bagendit (409 ha), Citikey (528 ha), Cermot (107 ha), Citameng II (82 ha), Citameng III (91 ha), Citameng IV (498 ha), Cipacing (593 ha), Cibuyut (89 ha), Situhiang (70 ha) dan sisanya sawah tadah hujan seluas 2.242 ha. (*)

Warna Baru Perkoperasian, Lahir Industri Kreatif Perfilman Berbadan Hukum Koperasi

Warna Baru Perkoperasian, Lahir Industri Kreatif Perfilman Berbadan Hukum Koperasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Film merupakan salah satu media menyampaikan informasi kepada generasi millenial saat ini. Film adalah media yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan moral melalui budaya kerja sama.

Salah satu progammer film-film industri UKM kreatif adalah Infoscreening yang berbadan hukum Koperasi Tri Sakti Bhakti Pertiwi sebagai konsultan CGV yang menayangkan film dengan judul "Kucumbu Tubuh Indahmu" karya sutradara ternama Garin Nugroho.

"Kemenkop dan UKM mendukung para pelaku industri kreatif di bidang film apalagi berbadan hukum koperasi, agar dapat menjadi media yang tepat menyampaikan pesan kepada generasi milenial tentang nilai-nilai budaya Indonesia yang bercirikan kolaborasi, bukan kompetisi," kata Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan, kepada wartawan di sela-sela launching event Kreasi Movie Corner, di Rumah Kreasi CGV FX Sudirman Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Pada prinsipnya dalam proses pembuatan film, imbuhnya, diperlukan kolaborasi antar berbagai insan kreatif. Kemenkop dan UKM mendukung tumbuhnya wirausaha di industri film yang merupakan sub sektor industri kreatif.

"Pelaku industri kreatif film ini termasuk pelaku UMKM, wirausaha kreatif. Koperasi juga perlu disampaikan melalui media film kepada anak millenial, saat ini," papar Rully.

Yang jelas, harus diapresiasi atas lahirnya koperasi jenis baru yang sangat kreatif ini. Ini merupakan warna baru, terobosan baru bagi koperasi dan inspirasi baru bagi kawula muda milenial, "semoga ini merupakan langkah yang sangat baik juga bagi perkembangan insan perfilman di Tanah Air," ujarnya berharap.

Rully juga berharap, langkah ini segera diikuti oleh komunitas, komunitas yang lain, baik seni rupa, musik maupun yang lainnya dengan menggunakan badan hukum koperasi.

Di tempat yang sama sutradara "Kucumbu Tubuh Indahmu" Garin Nugroho menyambut baik keterlibatan koperasi dalam insan perfilman.
Koperasi dan UKM, harapnya, harus berjalan sebanding dengan tumbuhnya komunitas.

"Komunitas ini adalah dasar daya hidup koperasi. Dan era film saat ini adalah era film komunitas, sehingga sudah tepat koperasi tumbuh bersama komunitas film dengan menggunakan teknologi digital tepat guna, sehingga bisa tumbuh di wilayah-wilayah komunitas yang menjadi dasar hidup koperasi," papar Garin.
(Agus)

Tarif 6 Ruas Baru Tol Trans Jawa Mulai Diberlakukan Tanggal 21 Januari 2019

Tarif 6 Ruas Baru Tol Trans Jawa Mulai Diberlakukan Tanggal 21 Januari 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Tarif enam ruas baru Tol Trans Jawa akan diberlakukan mulai Senin, 21 Januari 2019 pukul 00.00 WIB. Ruas tol tersebut diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Desember 2018 dan sudah digunakan tanpa tarif sebagai bagian sosialisasi dan mendukung kelancaran arus mudik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Besaran tarif terjauh enam ruas tol baru untuk kendaraan golongan I sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 14 Januari 2019 adalah :
1. Ngawi-Kertosono Rp 88.000 (Kepmen PUPR No. 62/KPTS/M/2019);
2. Gempol-Pasuruan Rp 36.000 (Kepmen PUPR No. 50/KPTS/M/2019);
3. Ruas Relokasi Porong – Gempol pada Tol Surabaya-Gempol (Kepmen PUPR No. 58/KPTS/M/2019):
– Seksi Kejapanan – Porong Rp 3.000;
– Seksi Porong – Kejapanan Rp 6.000;
4. Pemalang-Batang Rp 39.000 (Kepmen PUPR No. 52/KPTS/M/2019);
5. Batang-Semarang Rp 75.000 (Kepmen PUPR No. 54/KPTS/M/2019); dan
6. Semarang – Solo Rp 65.000 (Kepmen PUPR No. 60/KPTS/M/2019).

“Tarif yang diberlakukan sudah sesuai ketentuan rasionalisasi tarif yaitu pertama, untuk ruas yang baru operasi tarif tol awal golongan I maksimal Rp 1.000/km. Kedua,
besaran tarif kendaraan golongan II dan III adalah 1,5 kali dari golongan I dan untuk golongan IV dan V adalah 2 kali dari golongan I,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Hery Trisaputra Zuna, di Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Mulai tanggal 21 Januari 2019 hingga 2 (dua) bulan kedepan, juga akan diberlakukan diskon 15% untuk pengguna tol jarak jauh. Dari empat kluster Tol Trans Jawa hanya kluster II (Palimanan-Semarang), III (Semarang-Surabaya), dan IV (Gempol-Grati) yang didiskon. Sementara kluster I (Jakarta-Palimanan) tidak berlaku diskon. Tol dalam kota yakni Semarang ABC dan Surabaya-Gempol juga tidak berlaku diskon.

“Pemberian diskon merupakan inisiatif badan usaha jalan tol (BUJT). Dengan adanya diskon 15%, maka pengguna tol golongan I dari Jakarta menuju Pasuruan (keluar di GT Grati) semula membayar Rp 712.500 menjadi Rp 624.500 atau hemat Rp 88.000. Sementara kendaraan golongan V mendapat potongan sebesar Rp188.500,” kata Hery.

Hery menambahkan diskon hanya berlaku apabila pengguna jalan tol melakukan perjalanan penuh dalam satu kluster. Misalnya di kluster II, kendaraan yang masuk gerbang tol (GT) Palimanan akan membayar tarif tol diskon apabila keluar di GT Kali Kangkung di Semarang. Ketentuan tarif diskon lainnya adalah saldo e-toll cukup. Apabila e-toll saldo kurang atau tidak terbaca maka diskon tidak berlaku.

Tersambungnya Tol Trans Jawa mulai dari Merak hingga Grati Pasuruan akan meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa. Bagi angkutan logistik, akan mengurangi biaya logistik sehingga meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri. Industri di daerah juga bisa tetap berkembang karena tidak memindahkan produksi ke kawasan Industri yang lebih besar seperti di Karawang.

Disamping itu, kehadiran jalan tol juga mendukung peningkatan kunjungan ke destinasi wisata di daerah dan produk-produk lokal UKM seperti kuliner, batik yang dipasarkan di rest area jalan tol sehingga meningkatkan ekonomi lokal.

“Dengan tersambungnya tol Trans Jawa ini, banyak manfaat yang bisa diterima oleh pengguna tol, terutama adalah berkurangnya waktu tempuh dan biaya operasional kendaraan seperti bahan bakar. Kelancaran perjalanan diharapkan juga mengurangi tingkat kelelahan pengemudi terlebih angkutan logistik,” pungkas Hery. (*)