Mendikbud Apresiasi Peran Media Massa Turut Kembangkan SMK

Mendikbud Apresiasi Peran Media Massa Turut Kembangkan SMK

Surabaya, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memberikan apresiasi kepada para pelaku dunia usaha media massa yang turut berperan dalam pengembangan pendidikan kejuruan. Hal tersebut disampaikannya pada kunjungan kerja ke kantor Redaksi Harian Jawa Pos, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/01/2018).

“Saya sangat mendukung dan berikan apresiasi atas prakarsa Jawa Pos yang telah memberikan peluang yang sangat besar bagi SMK untuk belajar di sini, dan saya sangat senang bisa melihat langsung yang dilakukan oleh salah satu SMK,” tutur Mendikbud yang melihat secara langsung praktik kerja lapangan siswa SMKN Krian 1 Sidoarjo, Jawa Timur, di kantor Redaksi Harian Jawa Pos, Surabaya, Jawa Timur.

Praktik kerja lapangan ini, kata Mendikbud, sangat tepat dilakukan, dan merupakan pelaksanaan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang menyatakan bahwa penyusunan kurikulum SMK, harus ditentukan bersama-sama dengan dunia usaha dan dunia industri. “Praktikum di lapangan minimum 60 persen, dan sekitar 40 persen saja pelajaran dilakukan di sekolah, oleh karena itu mohon pimpinan Jawa Pos untuk ikut terlibat merumuskan kurikulum SMK, terutama yang relevan terhadap tugas-tugas yang ada di media massa,” jelas Mendikbud.

Dalam pengembangan SMK, Mendikbud mengatakan, pemerintah betul-betul ingin menyiapkan tenaga kerja muda yang terampil dan bisa bersaing di dalam dunia kerja dan sesuai dengan kebutuhan keterampilan abad ke-21. “Semua anak SMK harus siap betul menghadapi perubahan. Oleh karena itu, harus terus belajar, terus cari pengalaman, jangan menunggu perintah, harus dengan kesadarannya sendiri untuk meningkatkan kemampuannya,” pesan Mendikbud.

Pada kesempatan ini Mendikbud juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan kesempatan kepada siswa SMK untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dengan belajar di luar negeri. “Untuk tahun ini mudah-mudahan dapat disetujui melalui program beasiswa yang ada di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Untuk belajar keluar negeri kita usulkan tidak hanya S1, tetapi juga untuk siswa-siswa SMA/SMK,” ujar Mendikbud.

“Dalam waktu tertentu untuk lulusan SMK terbaik akan kita berikan prioritas untuk bisa mengambil kursus sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, sehingga bisa memberikan kesempatan kepada siswa-siswa SMK untuk menambahkan pengalaman untuk meningkatkan keterampilannya,” pungkas Mendikbud. (Agus)

Advertisements

Ridwan Kamil Segera Tinggalkan Rumah Dinas, Pendopo Kota Bandung

Ridwan Kamil Segera Tinggalkan Rumah Dinas, Pendopo Kota Bandung

BANDUNG, JURNAL IBUKOTA: Wali Kota Bandung yang juga Calon Gubernur Jabar, Ridwan Kami segera meninggalkan rumah dinas, Pendopo Kota Bandung.

Hari ini, Jumat 19/01, kegiatan persiapan meninggalkan rumah dinas, pendopo Kota Bandung sudah dimulai. Acara pengepakan barang dilakukan oleh istri walikota, Atalia Praratya Ridwan Kamil.

Menurut Atalia, kegiatan pengepakan dan beres-beres barang-barang pribadi sebenarnya sudah dimulai sejak dua minggu lalu, namun belum selesai hingga saat ini. "Barang-barang pribadi ini kami bagi dua, sebagian dibawa ke rumah pribadi di Cigadung, sisanya yang masih akan sering digunakan, dibawa ke rumah sementara di Jl. Cipaganti," ungkap Atalia.

Beberapa barang pribadi yang diangkut dari rumah dinas, di antara
Memorabilia, lukisan, baju-baju dan buku. "Buku akan menjasi yang terakhir kami angkut dari pendopo," ungkap Atalia.

Dijelaskan Atalia, barang-barang yang dibeli dengan dana APBD, untuk keperluan fasilitas rumah dinas, seperti peralatan makan, perlengkapan tidur (seprai dan sarung bantal), akan tetap berada di pendopo. Demikian juga, perlengkapan dan dekorasi interior seperti rak TV, kitchen set, sofa dan rak untuk menyimpan beragam replika dan memorabilia, tetap akan berada di pendopo.

Dengan demikian, menurut Atalia siapapun nanti yang akan menempati, setelah Ridwan Kamil tidak lagi menjabat wali kota, akan menerima fasilitas yang cukup lengkap.

Seperti diketahui, pendopo Kota Bandung adalah bangunan cagar budaya, yang dilindungi oleh perda cagar budaya yang dikeluarkan oleh Pemkot Bandung. Saat menempati rumah dinas pendopo Kota Bandung, Ridwan Kamil yang berlatar belakang arsitek, kemudian memberikan sentuhan desain dan penataan interior tanpa mengubah fasad bangunan.

Sebagai bentuk kepatuhan kepada Undang-undang yang mengharuskan petahana yang akan bertarung di pilkada, tidak menggunakan fasilitas negara, Ridwan Kamil pun mematuhi ketentuan ini, dengan tidak menempati rumah dinas dan mengembalikan fasilitas negara kepada pemerintah Kota Bandung.

Sebagai kediaman sementara, saat cuti dari jabatan wali kota, Ridwan Kamil akan tinggal di sebuah rumah di Jalan Cipaganti no. 98 Kota Bandung.

Terkait rumah sementara yang akan dihuninya nanti di Jl. Cipaganti 98, Atalia mengaku berbahagia. "Kebetulan rumah yang akan kami tinggali ini, dekat dengan masjid, dekat dengan Pasar Sederhana, juga dekat dengan kawasan Jl.Cihampelas yang dikenal sebagai salah satu sentra wisata belanja kota Bandung" ungkap Atalia.

Ditambahkan Atalia, rumah di Jl. Cipaganti 98, akan digunakan sebagai rumah untuk keluarga. Sedangkan, terkait persiapan pilgub, sebuah rumah lain di jalan yang sama, akan digunakan untuk pertemuan dengan tim dan pertemuan relawan.

Ridwan Kamil, menurut Atalia, tidak menggunakan rumah pribadi atau yang dikenal dengan sebutan rumah botol di kawasan Cigadung, karena selain aksesnya tidak memungkinkan, juga tidak strategis "Rumah botol lokasinya di komplek perumahan, selain tidak strategis. Kasihan warga di sana;yang akan terganggu jika rumah tersebut digunakan sebagai tempat kami beraktivitas," jelas Atalia. (***)

Kesiapan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Mendukung Arus Lalin Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018

Kesiapan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Mendukung Arus Lalin Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Koordinasi intensif antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan lembaga lainnya, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan membuat arus lalu lintas Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 secara umum berjalan lancar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dukungan infrastruktur jalan pada arus mudik Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 berjalan dengan baik.

“Infrastruktur Jalan dan Jembatan secara umum dalam kondisi baik, tidak ada gangguan terhadap lalu lintas akibat adanya pekerjaan pengaspalan jalan karena pekerjaan konstruksi sudah berakhir. Penanganan terhadap jalan berlubang/rusak telah dilakukan di saat lalu lintas renggang, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan,”kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Kamis (17/1/2018).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Basarnas Marsekal Madya M Syaugi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati, dan Kepala Korlantas Polri Irjen Royke Lumowa.

Ditambahkannya lalu lintas libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 secara umum lancar karena terlayani oleh kapasitas gerbang tol walaupun kenaikan volume kendaraan mencapai 166%, dengan rata-rata 30% dari lalu lintas normal.

Meski demikian, Menteri Basuki juga mencatat terjadinya kemacetan di 74 titik kemacetan yakni 38 titik arah Cikampek dan 35 titik arah Jakarta. Penyebab kemacetan pada umumnya dikarenakan penyempitan lajur akibat pembangunan LRT, Jalan Tol Jakarta Cikampek Elevated dan rel Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Upaya mengurangi kemacetan yang dilakukan yakni menghentikan sementara pekerjaan konstruksi jalan tol yang mengganggu arus lalin mulai 22 Desember 2017 hingga 1 Januari 2018. Selanjutnya penanganan tempat istirahat yang menjadi titik kemacetan salah satunya dengan penyediaan kantong parkir (parking bay).

Langkah lainnya adalah memberlakukan _contraflow_ dan pembatasan kendaraan berat, penyediaan kebutuhan transaksi non tunai seperti fasilitas tambah saldo, mesin pembaca transaksi, dan penjualan kartu perdana uang elektronik.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga memberikan dukungan penambahan sebanyak 15 unit fasilitas toilet mobile di TI/TIP jalan tol.

Sementara itu Ketua DPR RI Fary Djemi Francis mengatakan bahwa Komisi V DPR meminta Pemerintah untuk menambah terobosan baru dan penggunaan inovasi teknologi dalam rangka menurunkan lagi tingkat kecelakaan dan kemacetan selain car free night dan contraflow pada jalur rawan macet. Dalam Raker tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR. (***)

Yuana: Target Penyaluran KUR 2018 Dinaikkan menjadi Rp 120 Triliun

Yuana: Target Penyaluran KUR 2018 Dinaikkan menjadi Rp 120 Triliun

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati mengatakan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018 dinaikkan menjadi Rp 120 triliun.

“Pemerintah pada 2018 melalui Komite Kebijakan KUR berkomitmen memperluas jaringan KUR melalui review terhadap Kebijakan KUR antara lain sebagai berikut: penurunan besaran suku bunga KUR tahun 2018 dari 9% menjadi 7% efektif per tahun,” kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati dalam panel diskusi bertajuk “Tantangan Penyaluran KUR 2018” di Kemenkop Jakarta, Kamis (18/1/ 2018).

Hadir sebagai narasumber lainnya Deputi Direktur Spesialis Penelitian mikroprudensial Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mohamad Miftah dan asdep Asuransi dan Penjaminan Pasar Modal Kemenkop dan UKM Willem H. Pasaribu.

Menurut Yuana, terdapat skema baru KUR yaitu kelompok usaha sebagai penerima KUR dimungkinkan adanya sebagian anggota yang merupakan pengusaha pemula dengan menggunakan mekanisme pembayaran kredit/ pembiayaan berdasarkan sistem tanggung renteng.

“Skema KUR khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat (termasuk pengadaan kapal nelayan),” ujarnya.

Untuk mendukung upaya percepatan penyaluran KUR, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM bekerja sama dengan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mengakses KUR, tuturnya.

“Kegiatan sosialisasi KUR pada 2018 dilaksanakan di 20 provinsi dengan target 1.000 usaha mikro kecil,” tambahnya.

Yuana menuturkan untuk pendampingan KUR tahun 2018, Deputi Pembiayaan akan merekrut sebanyak 314 orang tenaga pendamping dengan target sebanyak 15.000 usaha mikro kecil yang didampingi.

“Dari alokasi plafon penyaluran KUR tahun 2018 sebesar Rp 120 triliun, termasuk di dalamnya plafon yang dialokasikan untuk koperasi penyalur KUR sesuai dengan surat Kemenko Perekonomian No. S-281/D.I.M Ekon/12/ 2017 perihal Plafon KUR dan Penyaluran KUR 2018,” ujarnya.

Dalam surat tersebut dicantumkan alokasi plafon KUR Kospin Jasa Pekalongan tahun 2018 sebesar Rp 55 miliar dan merupakan jenis KUR Mikro.

“Surat itu juga mengatur alokasi plafon KUR KSP Kopdit Obor Mas tahun 2018 sebesar Rp 150 miliar terdiri dari Rp 100 miliar KUR Mikro dan Rp 50 miliar KUR Kecil/ khusus,” tambahnya. (Agus)

Menurut Yuana,

Tiga Menteri Kabinet Kerja Kunjungi Proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi

Tiga Menteri Kabinet Kerja Kunjungi Proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Dalam rangkaian kunjungan ke beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatra Utara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengunjungi lokasi proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) Seksi 1A (Tanjung Morawa- Tanjung Baru), Rabu (17/1).

Pada kesempatan ini, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ yang mendampingi ketiga menteri tersebut, menjelaskan, bahwa progres pembangunan konstruksi proyek Jalan Tol MKTT seksi 1A yang meliputi Tanjung Morawa-Tanjung Baru ini telah mencapai 72,59%.

Lebih lanjut, Herry TZ menyampaikan bahwa proyek jalan tol yang dikelola oleh PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT) selaku anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ini ditargetkan akan terintegrasi dengan Ruas Tol Belmera. Seksi 1A sepanjang 3,25 Km ini telah menjadi bagian terpenting dalam rencana integrasi dua ruas tol, yaitu Jalan Tol MKTT dan Jalan Tol Belmera.

Melihat progres pembangunan yang demikian positif, Herry TZ mengaku optimis kepada ketiga menteri Kabinet Kerja tersebut bahwa proyek Jalan Tol MKTT Seksi 1A (Tanjung Moraww-Tanjung Baru) akan rampung pada bulan April 2018 mendatang. Selanjutnya untuk Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) yang merupakan bagian akhir dari ruas tol MKTT ditargetkan rampung pada Desember 2018 sehingga mulai dari Belawan hingga Tebing Tinggi bisa tersambung Jalan Tol.
(Agus)

Tol Belmera Tersambung Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi April 2018

Tol Belmera Tersambung Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi April 2018

Jakarta—Konstruksi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) seksi 1 (Tanjung Morawa-Parbarakan) sepanjang 10,75 km ditargetkan selesai April 2018. Dengan selesainya seksi tersebut maka Tol MKTT akan tersambung dengan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) sepanjang 34 km yang dikelola oleh PT. Jasa Marga.

“Saya mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Tol MKTT sebagai laporan kami, Kementerian PUPR atas penggunaan pajak untuk pembangunan infrastruktur,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di lokasi pembangunan seksi 1 Tol MKTT, Rabu (17/1/2018) yang juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Tengku Ery Nuradi.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan berbagai skema pembiayaan digunakan untuk mengatasi masalah pendanaan yang dapat menghambat penyelesaian proyek Infrastruktur. “Seperti pengadaan tanah menggunakan LMAN, dan pembiayaan _bridging_ antara institusi pembiayaan proyeknya dengan PT SMI (Persero). Ini semuanya bisa mengakselerasi penyelesaian proyek,” kata Sri Mulyani.

Tol MKTT pengusahaannya oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Jasamarga Kualanamu Tol memiliki 7 seksi sepanjang 61,7 km dengan nilai investasi mencapai Rp 4,96 triliun. Seksi 2-6 (Kualanamu-Sei. Rampah) sepanjang 41,6 km telah diresmikan pengoperasiannya bersamaan dengan Tol Medan-Binjai seksi 2-3 sepanjang 10,5 km oleh Presiden RI Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 lalu.

Sebagian konstruksi Tol MKTT dibangun menggunakan APBN sebagai dukungan pemerintah meningkatkan kelayakan finansialnya. Dukungan berupa konstruksi pada Seksi 2 (Kualanamu-Parnarakan) sepanjang 7,05 km dan Seksi 1B (Tanjung Morawa-Parbarakan) sepanjang 7,5 km, dengan progres konstruksi keduanya sudah selesai 100 persen.

Untuk Seksi 1A dikerjakan oleh BUJT sepanjang 3,25 km dengan progres tanah 97,05 persen dan konstruksi 70,24 persen. Seksi terakhir yang ditargetkan rampung Desember 2018 yakni Seksi VII (Sei Rampah-Tebing Tinggi) sepanjang 9,3 km, progres tanahnya 84,5 persen dan konstruksi 12,3 persen.

“Tol MKTT dan Tol Medan Binjai ditargetkan akan selesai dan tersambung seluruhnya pada akhir Desember 2018,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Hery Trisaputra Zuna.

Menurutnya saat ini kendaraan dari Pelabuhan Belawan menuju Kualanamu dan Tebing Tinggi harus keluar masuk Kota Medan. Dengan tersambungnya kedua ruas tol diatas akan mengurangi kemacetan Kota Medan dan meningkatkan lalu lintas harian Tol MKTT.

Untuk pembangunan Tol Medan-Binjai saat ini tengah menyelesaikan Seksi 1 (Simpang Susun Helvetia – Simpang Susun Tanjung Mulia) sepanjang 6,27 km. Progres konstruksinya sudah mencapai 30% dan 72% untuk pengadaan tanahnya.

Pengusahaan Tol Medan-Binjai merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai investasi Rp 1,6 triliun.

Pembangunan konektivitas di Sumut terus digenjot dengan dilanjutkannya Tol dari Tebing Tinggi – Parapat sepanjang 104,5 km, Tol Kuala Tanjung-Inderapura-Tebing Tinggi sepanjang 28,75 km dan Tol Inderapura-Kisaran sepanjang 43,55 km.

Apabila sudah tersambung menjadi jaringan jalan tol akan mengurangi biaya logistik, mempersingkat waktu tempuh ke destinasi wisata Danau Toba dari semula 6 jam menjadi 2 jam, mendukung Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pintu masuk ke Pulau Sumatera dan mendukung bergesernya kawasan industri dari kawasan perkotaan Medan ke Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Balitbang Danis H. Sumadilaga, Direktur Utama PT Jasa Marga Kualanamu Tol Agus Suharjanto, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan (BBPJN) Wilayah II Paul Ames Halomoan dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (***)

Kado Ulang Tahun ke-230, Mal Pelayanan Publik Denpasar Siap Diresmikan

Kado Ulang Tahun ke-230, Mal Pelayanan Publik Denpasar Siap Diresmikan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Warga masyarakat Kota Denpasar akan semakin dimanjakan dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan bisa diresmikan di awal Februari mendatang. Peresmian fasilitas pelayanan publik terintegrasi di Ibukota Provinsi Bali itu, diharapkan bisa menjadi kado ulang tahun ke – 230.
Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara mengatakan, sejak ditunjuk sebagai salah satu pilot project MPP, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan harapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur tersebut. Koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah vertikal dan BUMN dilakukan.
Iswara mengaku, untuk membangun MPP, Denpasar meningkatkan pelayanan yang ada di Sewaka Dharma dari pelayanan yang hanya intern, menjadi MPP dengan melibatkan instansi vertikal. “Kami berharap masyarat mendapatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. “Bertepatan dengan HUT Kota Denpasar yang ke 230, awal Februari mendatang, kami akan launching mal pelayanan pubik,” ujarnya di sela-sela Seminar penguatan regulasi MPP dan launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018, di Jakarta, Rabu (17/01).
Lanjut Rai Iswara, sejak tahun 2013 Denpasar telah melakukan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan bertambahnya pelayanan dari instansi vertikal, akan lebih memberi kemudahan bagi masyarakat. “Jadi nanti warga yang datang ke gedung Sewaka Dharma bisa memperoleh pelayanan lebih dari satu,” ujarnya
Akan halnya dengan Kota Palembang, yang juga ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan mal pelayanan publik. Sekda Kota Palembang Harobin Mustofa mengatakan bahwa pihaknya tidak mau kalah dengan daerah lain. “Kalau Banyuwangi bisa, mengapa kami tidak,” ujarnya.
Namun demikian, saat ini Ibukota Provinsi Sumatera Selatan itu masih berkonsentrasi menyongsong Asian Games yang akan berlangsung pertengahan tahun ini. Pasalnya, gedung yang akan dipakai untuk MPP, akan diperuntukkan sebagai fasilitas media center ajang internasional tersebut. “Setelah Asian Games selesai, gedung itu akan segera kita gunakan untuk mal pelayanan publik,” ujarnya. (Agus)

Mahasiswa dan Alumni Magister Kenotariatan Universitas Jambi Dapat Pembekalan Perkoperasian

Mahasiswa dan Alumni Magister Kenotariatan Universitas Jambi Dapat Pembekalan Perkoperasian

JAMBI, JURNAL IBUKOTA: Koperasi kini menjadi menjadi pilihan sebagai badan usaha berbagai negara maju. Banyak koperasi tumbuh dan besar di negara-negara yang notabene adalah negara kapitalis dan indivualistis. Untuk itu, Indonesia yang terkenal dengan kebersamaan dan kegotongroyongannya, koperasi seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dengan subur.

Hal itu disampaikan Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, pada acara pembekalan perkoperasian/akta-akta koperasi bagi mahasiswa dan Alumni MKN Fakultas Hukum Universitas Jambi, Selasa (16/1).
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor I Universitas Jambi Prof Dr. Ir. H Abdul Motholib, MS, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi Dr. Helmi SH, MH, Ketua Prodi MKN Prof. Elita Rachmi.

Meliadi mengatakan koperasi adalah salah satu badan hukum privat yang ada di Indonesia. Koperasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi maupun usaha akan bersentuhan dengan suatu perbuatan hukum, sehingga memerlukan perikatan/perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik, yang bertujuan menghindari terjadinya perselisihan hukum di kemudian hari dan memberikan kejelasan status hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Karena itu, Meliadi mengharapkan para notaris dapat meregister sebagai NPAK (Notaris Pembuat Akta Koperasi) dan aktif memberikan pelayanan dalam pembuatan akta-akta koperasi.

Berdasarkan data Kemenkop dan UKM, jumlah NPAK saat ini untuk seluruh Indonesia sebanyak 12.015 Notaris per Januari 2018, sedangkan untuk NPAK yang telah meregistrasi pada SISMINBHKOP sebanyak 2.748 (22,9%) per 10 Januari 2018.
“Data ini menunjukkan belum semua NPAK berperan aktif karena yang melakukan register di SISMINBHKOP baru 22,9%,” kata Meliadi.

Pembekalan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama 20 Program Studi Bidang Magister Kenotariatan Universitas Negeri di tanggal 28 Oktober 2017 di Medan tahun yang lalu. Kesepakatan Bersama tersebut dimaksudkan untuk menyiapkan calon Notaris agar memiliki pengetahuan perkoperasian secara utuh dan mengimplementasikan di dalam pembuatan akta-akta otentik yang terkait dengan Koperasi.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Prodi MKN Unja Elita Rachmi menegaskan, Mahasiswa MKN Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai generasi muda dan menjadi bagian Generasi Milenial diharapkan mampu menjadi pionir penggerak ekonomi kerakyatan di Jambi dalam wadah koperasi melalui profesi yang dimiliki, sehingga koperasi dapat tumbuh dan berkembang sebagai badan usaha dan badan hukum privat lainnya. (Agus)

Program Padat Karya Tunai Irigasi di Tasikmalaya Dimulai

Program Padat Karya Tunai Irigasi di Tasikmalaya Dimulai

TASIKMALAYA, JURNAL IBUKOTA: Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meninjau lokasi program padat karya tunai irigasi, di Desa Kersanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (16/1/2018).

Kunjungan tersebut sekaligus menandai dimulainya program padat karya tunai melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di 169 lokasi yang berada di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Melalui program ini, sebanyak 160 petani yang tergabung dalam Gabungan Petani Pemakai Air di Kecamatan Cibeureum melakukan perbaikan saluran irigasi tersier. Saluran irigasi ini mendapatkan air dari Bendung Cikunteun.

"Ini seminggu saja belum tapi progresnya cepat sekali," ungkap Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa program Padat Karya Tunai ini akan menambah lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.

Sementara untuk Provinsi Jawa Barat, P3-TGAI dilaksanakan di 711 lokasi di 19 kabupaten dengan nilai anggaran Rp 160 Milyar yang melibatkan 15 orang per lokasi bekerja selama kurang lebih 50 hari.

Menteri Basuki mengatakan melalui program ini memberikan banyak manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, diantaranya semakin banyak uang beredar di masyarakat, sehingga diharapkan tingkat konsumsi, daya beli masyarakat desa semakin naik.

Diungkapkan Menteri Basuki, para petani yang bekerja tersebut dibayar dengan upah Rp 60 ribu per hari untuk asisten tukang dan Rp 80 ribu per hari untuk tukang, sesuai dengan standar upah lokal di daerah tersebut. Untuk di Tasikmalaya dan daerah Jawa Barat lainnya, upah tersebut dibayarkan setiap pekan yakni pada hari Kamis.

"Di seluruh Indonesia ada 5.000 lokasi untuk P3-TGAI dengan anggaran Rp 1,12 triliun. Sekitar 15%-nya ada di Jawa Barat. Menyerap tenaga kerja sekitar 500 ribu orang, yang bekerja selama 50 hari," kata Menteri Basuki.

Dengan P3TGAI, Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi petani dalam perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi.

"Biasanya para petani, setelah masa tanam, pergi ke kota, untuk mencari pekerjaan lain. Tapi, dengan adanya program Padat Karya ini, mereka jadi tidak perlu pergi ke mana-mana. Justru mereka membangun desanya lewat pembangunan saluran irigasi dan mendapatkan upah yang cukup," ujar Menteri Basuki.

Masing-masing lokasi akan mendapat alokasi Rp 225 juta dengan komposisi Rp 195 juta untuk pekerjaan fisik dan Rp 30 juta untuk tenaga pendamping. Tenaga pendamping yang direkrut berasal dari daerah tersebut yang salah satu tugasnya untuk membantu desain pekerjaan dan pembuatan laporan administrasi pekerjaan.

Selain P3-TGAI, program padat karya Kementerian PUPR lainnya untuk mendukung ketahanan pangan nasional yakni operasi dan pemeliharaan irigasi. Total anggarannya sebesar Rp 1,6 triliun di mana alokasi belanja upah Rp 664,2 miliar dengan 4.754 kegiatan dan menyerap tenaga kerja 53.136 orang.

Turut mendampingi Menteri Basuki adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Agung Djuhartono, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Artyanto Busono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Danang Baskoro dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (***)