Tak Hanya Perekonomian Saja, Namun Juga Berkontribusi pada Sosial Budaya

Tak Hanya Perekonomian Saja, Namun Juga Berkontribusi pada Sosial Budaya

PADANG, JURNAL IBUKOTA: Kabupaten Dharmasraya , merupakan wilayah paling ujung provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan provinsi Riau dan Jambi. Jarak dari kota Padang, 210 km, jika ditempuh jalan darat lewat lintas Sumatera, butuh waktu sekitar 5 jam.

Namun dari kota paling ujung itu, Koperasi justru tumbuh pesat dan berkembang. Salah satunya adalah KUD Kota Salak, di Nagari (desa) Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai, Kab Dharmasraya, yang memperoleh penghargaan Koperasi Berprestasi 2018. Ini tercatat kedua kalinya, setelah pada 2013 juga mendapatkan penghargaan serupa pada puncak peringatan Harkopnas di NTB.

Dharmasraya yang merupakan hasil pemekaran wilayah kabupaten Sijunjung, 14 tahun lalu, berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit (buah pasir menurut istilah setempat-red). Penghasil kelapa sawit terbesar adalah di kecamatan Sungai Rumbai.

“Keberhasilan KUD Koto Salak, meraih penghargaan koperasi berprestasi tingkat nasional ini, tidak lain adalah berkat perjuangan, kerja sama dan kegigihan anggota dan pengurus dalam bekerja,” ungkap Ketua KUD Koto Salak, H Moh Yunus, saat ditemui di Dharmasraya, Senin (16/7)

Yunus mengatakan, KUD koto Salak awalnya adalah petani-petani kelapa sawit yang tergabung dalam sejumlah kelompok. Karena bekerja di sektor yang sama, maka timbullah keinginan dari petani-petani ini untuk membentuk koperasi, agar bisa meningkatkan bargaining, juga mendapatkan status Badan Hukum (BH) untuk bisa melakukan berbagai langkah pengembangan usaha.

KUD tersebut berdiri pada 1991 sesuai badan hukum No: 2113/BH-XVII. KUD itu berjalan tertatih-tatih dan menjalani masa sulit. “Awalnya kantor KUD kai berada di camp atau mess perkebunan kelapa sawit. Dan secara perlahan KUD koto Salak mulai bangkit menjadi koperasi kelapa sawit yang diperhitungkan di kabupaten Dharmasraya,” katanya.

Lalu, setelah dikeluarkan sertifikat klasifikasi oleh Dinas Koperasi Perekonomian dan Perdagangan (Disko¬perindag) Dharmasraya dengan nilai A sangat mantap pada 2004, KUD itu me¬miiliki sumber penghasilan dari perke¬bunan kelapa sawit itu semakin me¬nampakkan hasilnya. .

Bahkan pada 2005, KUD itu meraih penghargaan sebagai koperasi berprestasi dari Pemkab Dhar-masraya. Penghargaan tersebut memacu semangat serta motivasi bagi pengurus dan anggota untuk lebih baik. “Hal tersebut dapat dibuktikan atas pencapaian dalam meraih penghargaan koperasi berprestasi dari Pemkab Dhar¬masraya dan Pemprov Sumbar pada 2009. Kemudian meraih penghargaan UMKM koperasi berprestasi jenis produsen tahun 2013,” katanya .

Ia melanjutkan, pada tahun yang sama/2013, Diskoperindag Dharmasraya juga menge¬luarkan sertifikat klasifikasi dengan nilai A (sangat baik) untuk KUD Koto Salak. Tak berselang beberapa bulan kemudian, KUD Koto Salak juga meraih penghargaan dari Kementerian Koperasi RI dalam kate¬gori KUD ber¬prestasi tingkat nasional. Penghargaan itu diserah¬kan oleh Presiden RI di Provinsi NTB.

Sementara pada 2015, KUD Koto Salak juga meraih penghargaan dari Dinas Koperindag Dharmasraya sebagai KUD terbaik. Baru-baru ini, Ketua KUD Koto Salak juga menerima penghargaan dalam kegiatan pertemuan nasional sawit In¬donesia di gedung Kementerian Keuangan RI Jakarta.

Perluas Unit Usaha
Memiliki segudang prestasi dalam mengelola koperasi, tak membuat H Moh Yunus merasa puas. Sejak dipercaya oleh anggota untuk memimpin koperasi ter¬sebut dan, sampai ini ia terus berinovasi .

Unit usaha yang digeluti juga semakin luas. Jika awalnya hanya koperasi kelapa sawit, kini KUD Koto Solok juga sudah memiliki Unit Simpan Pinjam (USP), Waserda (Warung Serba Ada), Transportasi, sampai unit usaha alat-alat berat.

“ Unit usah alat berat ini kami buka karena banyak permintaan dari anggota agar jalan-jalan sekitar perkebunan diperbaiki, sehingga transportasi pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar-red) lebih gampang,” paparnya.

KUD ini mengelola lahan seluas 600 hektare, dimana tiap bulannya mampu menghasilkan panen kelapa sawit dalam bentuk TBS.Harganya pun cenderung naik turun, namun dari perhitungan kasar, tiap kavling (2 hektare) mampu menghasilkan Rp 3-4 juta. Berarti dalam sebulan perputaran uang di KUD ini berkisar Rp 2,5 sampai Rp 3 miliar. Menurut Yunus, awalnya lahan yang dikelola KUD Koto Salak seluas 750 hekare, namun karena di kabupaten Dharmasraya ini adalah kota transmigran,maka KUD memberikan sebagian lahannya untuk dijadikan lahan transmigrasi.

” Kini KUD Koto Salak telah me¬miliki berbagai fasilitas untuk menjawab keluhan anggota, baik di lapangan mau¬pun terhadap persoalan keuangan. Se¬tidaknya saat ini KUD Koto Salak telah me¬ngu¬curkan ratusan juta dana dalam bentuk simpan pinjam anggota,” tutur H Moh Yunus.

Pada akhir Februari 2018 lalu,KUD Koto Salah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2017, dimana aset usahanya sudah mencapai Rp 8 miliar, sementara omset mencapai Rp 2,7 miliar perbulan. Pada RAT 2017, KUD Kota Salak membagi SHU sekitar Rp 170 juta atau naik dibanding tahun sebelumnya sekitar Rp 150 juta.

Garap Sosial dan Budaya

Menurut HM Yunus, KUD Koto Salak tak hanya memberikan kontribusi pada perekonomian saja, khususnya bagi anggotanya yang berjumlah 280 petani. Karena kultur masyarakat Sumatera Barat pada umumnya berlandaskan agama dan semangat gotong royong yang tinggi, KUD ini juga ikut berkiprah pada bidang sosial budaya sampai pendidikan agama,
“Waktu gempa beberapa waktu lalau, kami bersama-sama membangun kembali masjid dan Mushola yang rubuh, bahkan menbdirikan beberapa masjid baru,” kata Yunus.

Selain itu dalam tiga atau empat tahun terakhir, KUD Koto Solok juga terjun dalam bidang pendidikan dengan merintis MTs (Madrasah Tsanawiyah) Kurnia Koto Salak, atau sekolah agama setingkat SMP. “Kenapa kami terjun ? karena disini masih banyak yang beranggapan kenapa harus sekolah tinggi tinggi, ujung-ujungnya biaya sekolah juga, karena itu pendidikan agak tertinggal disini,” akunya.

Saaat membuka sekolah rintisan, awalnya muridnya cuma delapan orang. Lalu kami coba cari tanah dan kami juga mewakaf 1 hektar lahan, dan sekarang muridnya sudah berjumlah 200 orang,” ujarnya. KUD Koto Salak juga menyediakan pinjaman haji bagi anggotanya dengan plafon 25-30 juta. “Alhamdulillah saat ini ada 20 jemaah haji pada 2018 ini,” jelasnya.

Multi Etnis

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan Raja, mengatakan penduduk wilayah Dharmasraya merupakan multi etnis,di mana 36 persennya adalah transmigran. Karena itu pihaknya selalu berusaha membaurkan penduduknya dalam satu kegiatan berkelompok secara bersama-sama, dan koperasi adalah jawabannya.

“Kami melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk memberikan pelayanan pada koperasi,” ujar Bupati yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya yang disematkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dalam peringatan Harkopnas di ICE Tangerang,12 Juli 2018 lalu..

“Sesuai pesan Menteri Koperasi dan UKM, saya selaku Bupati harus fokus dan harus ada nilai tambah pada koperasi. Koperasi yang sudah memiliki aset lebih dari Rp 1 miliar diarahkan ke auditor, supaya lebih terpercaya. Koperasi juga sudah ada yang menggunakan sistem online untuk pembayaran dan lain-lain. Ini yang kita latih pada pegiat koperasi di Kabupaten Dharmasraya di mana Koperasi harus mulai beralih dari teknologi manual,” kata Bupati Sutan Riska..

Kepala Dinas Koperindag dan UMKM Kabupaten Dharmasraya, Zubrizal mengatakan, Dharmasraya termasuk kabupaten di Sumbar yang sering mengukir prestasi di tingkat Nasional dalam bidang koperasi.

Menurut Zubrizal, secara prestasi, tiga tahun berturut mulai dari tahun 2011, 2012 dan 2013 koperasi-koperasi yang ada di Dharmasraya yakni KUD Remaja Makmur, KUD Lubuk Karya, KUD Koto Salak secara bergantian mendapatkan penghargaan koperasi terbaik se Indonesia. Khusus KUD Koto Salak, prestasi itu diulangi lagi pada harkopnas 2018. “Kabupaten Dharmasraya memang mengalami peningkatan ekonomi yang luar biasa, khususnya yang dipicu oleh pembangunan koperasi,” ujarnya
Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan bermula dari pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat. Salah satu yang prioritas adalah koperasi dan kelompok tani. Kedua lembaga ekonomi masyarakat ini didorong agar mampu berperan sebagai agen alih teknologi, agen permodalan dan investasi, serta menjadi wadah bagi perjuangan masyarakat dalam memenangkan persaingan pasar bagi produk pertanian dan industri kecil.

Melalui upaya tersebut, produksi pertanian seperti padi sawah, hortikultura, daging sapi, ayam potong, perikanan air tawar, kelapa sawit dan karet yang dihasilkan dari Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam empat tahun terakhir ini.

Bupati juga mendorong kerja sama sektor perbankan dengan koperasi dalam pemupukan modal. Koperasi mendapat suntikan modal dari perbankan dan disalurkan untuk membiayai usaha pertanian dan industry rumah tangga para anggotanya. “Bupati memang sangat gigih merangkul perbankan agar dapat memberi modal kepada koperasi dan masyarakat untuk membiayai usahanya di bidang pertanian, industry rumah tangga dan usaha lainnya,” tutup Zubrizal.
(Agus)

Advertisements

Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur Mendukung Pembangunan Berkualitas

Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur Mendukung Pembangunan Berkualitas

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar pembangunan infrastruktur mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Hal ini sesuai dengan dengan amanat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bahwa anggaran yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

“Hasil dari pembangunan berkualitas yang utama adalah pertumbuhan. Kini ekonomi kita tumbuh 5,04%, walaupun tentu target kita lebih tinggi. Namun tidak hanya tumbuh namun juga terjadi pemerataan sehingga dinikmati semua. Selain itu memberikan _multiplier effect_ pada usaha-usaha lain, yang dapat memperluas lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan bagi masyarakat luas. Tentu itulah yang kita tuju sebagai pembangunan berkualitas,” kata Wapres Jusuf Kalla pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Nasional Tahun 2018 dengan tema “Mengawal Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Pembangunan yang Berkualitas” di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Kemudian pembangunan yang berkualitas juga dipengaruhi oleh koordinasi yang baik mulai dari perencanaan di Bapppenas, penganggaran di Kementerian Keuangan dan pelaksanaanya oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Selain itu dilakukan pengawasan oleh BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien sesuai program.

Dalam sesi diskusi mengenai Perspektif Kebijakan PBJ, salah satu narasumber adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki menyampaikan bahwa peran BPKP sebagai auditor Pemerintah, sangat penting memberikan pendampingan intensif agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR seperti jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, rumah susun, rumah khusus, air minum, persampahan, pos lintas batas negara, berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR terdapat siklus proyek yang disebut SIDLACOM (Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance), yang setiap tahapannya memerlukan pendampingan BPKP.

“Sejak dari pemrograman, kemudian pada saat pengadaan lahan, terlebih kini menggunakan dana LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) semuanya memerlukan audit dari BPKP. Saat pelaksanaan konstruksi, pasti terjadi perubahan (addendum kontrak) yang memerlukan review BPKP. Kami tidak akan bisa bekerja cepat tanpa BPKP dan TP4P/D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat/Daerah),” kata Menteri Basuki.

Ditambahkannya juga terdapat pembangunan infrastruktur berdasarkan penugasan khusus dari diskresi Presiden Joko Widodo dalam sidang atau rapat terbatas Kabinet Kerja diluar program yang sudah berjalan. Diantaranya pembangunan venue olahraga untuk Asian Games ke-18 dan pembangunan kembali Pasar Atas Bukittinggi di Sumatera Barat.

Disamping itu pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari BPKP.

Menteri Basuki juga menyampaikan pembinaan BPKP terus melakukan pembinaan kepada para auditor di Inspektorat Jenderal K/L mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja. “Kami harapkan BPKP sebagai auditor Pemerintah dapat membumikan SPIP yang terdiri dari lima unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern,” kata Menteri Basuki yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian PU selama 5 tahun.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian PUPR atau Inspektorat Jenderal kini tidak hanya sebatas melakukan review terhadap laporan keuangan namun juga review program agar memenuhi prinsip money follow program. Dengan demikian pengadaan barang dan jasa yang nantinya dilakukan bukanlah pengadaan yang diada-adakan, namun benar-benar untuk tujuan dan kebutuhan yang jelas.

Turut mendampingi Menteri Basuki, pada acara tersebut Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Sekretaris Itjen Endah Herawaty, Inspektur III, Inspektur III Hari Primahadi dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

Kementerian PUPR Rehabilitasi Jembatan Ampera Palembang

Kementerian PUPR Rehabilitasi Jembatan Ampera Palembang

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rehabilitasi Jembatan Ampera sebagai bagian penanganan berkala untuk mempertahankan fungsi dan keamanan jembatan. Jembatan Ampera yang dibangun tahun 1962 dan selesai tahun 1965 tersebut memiliki panjang 1.177 meter dan lebar 22 meter. Jembatan Ampera telah menjadi ikon Kota Pelambang dan menjadi daya tarik bagi wisatawan asing maupun domestik.

Rehabilitasi jembatan berupa perbaikan atap pylon, perkuatan struktur plat lantai, pengecatan rangka jembatan, penambahan tinggi pagar jembatan, dan penataan trotoar di kanan dan kiri jembatan dilengkapi tempat sampah, kursi dan lampu taman. Penataan trotoar dilakukan hingga di depan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin yang berada tidak jauh dari jembatan.

Di samping rehabilitasi konstruksi jembatan, Kementerian PUPR meningkatkan aspek artistik jembatan dengan memasang jam analog seberat sekitar 200 Kg dengan diameter 5,5 meter yang ditempatkan pada menara jembatan, baik yang ada di sisi ilir dan ulu. Hal ini akan menambah keindahan Kota Palembang yang bersama Jakarta akan menjadi kota penyelenggara Asian Games ke-18 tahun 2018.

Jembatan Ampera memiliki kekhasan karena bentang tengahnya dapat diangkat untuk lalu lintas kapal, meski saat ini sudah tidak difungsikan lagi. “Pembangunan jembatan di samping memperhatikan fungsinya, juga ditambah ornamen budaya setempat, sehingga menjadi lebih bagus," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI (Sumsel – Babel dan Lampung) Ditjen Bina Marga menargetkan untuk penataan trotoar, pemasangan jam dan pengecatan akan selesai pada akhir Juli 2018. Dengan demikian kondisinya sudah rapi pada saat kontingen olahraga dari berbagai negara tiba di Palembang.

Sementara untuk perbaikan atap pylon serta perkuatan lantai jembatan akan dilakukan usai Asian Games ke-18. Rehabilitasi Jembatan Ampera akan rampung seluruhnya pada November 2018. Nilai kontrak pekerjaan ini sebesar Rp 17,7 miliar dengan kontraktor pelaksana PT. Ricky Kencana Sukses Mandiri.

Kementerian PUPR mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga dan merawat Jembatan Ampera salah satunya dengan tidak melakukan tindakan vandalisme atau membuat coretan dinding (grafiti) pada struktur jembatan. (*)

Mendikbud: Perlu Sinergi dalam Membangun Pendidikan di Papua dan Papua Barat

Mendikbud: Perlu Sinergi dalam Membangun Pendidikan di Papua dan Papua Barat

JAYAPURA, JURNAL IBUKOTA: Penyediaan sekolah berasrama, pendidikan kejuruan/vokasi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, penuntasan kurikulum 2013 sesuai konteks Papua dan Papua Barat, pemberantasan buta aksara, serta penyediaan tenaga pendidik berkualitas merupakan beberapa program khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mewujudkan percepatan pembangunan pendidikan di Papua dan Papua Barat.

Hal tersebut dijelaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Saya harus tekankan, di Papua dan Papua Barat ini, pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa kerja sama dengan sektor lain khususnya kesehatan. Kita tidak mungkin mencerdaskan anak-anak kalau gizinya tidak baik dan tingkat kesehatannya rendah," disampaikan Mendikbud, di Jayapura, Senin (16/7).

Berdasarkan hasil pengamatan dan studi, Mendikbud melihat adanya keterkaitan erat antara pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, keluarga berperan penting dalam mewujudkan prasyarat agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dan hal tersebut memerlukan pemahaman dan kerja sama berbagai pihak, khususnya dengan komunitas masyarakat dan adat.

Menteri Muhadjir juga menyampaikan pentingnya kehadiran guru di sekolah, khususnya yang berada di wilayah pedalaman. Ia menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak guru yang dikelola secara profesional dan proaktif. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini juga menyinggung perlunya perlindungan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik.

Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, Soedarmo, menyampaikan bahwa kondisi geografis di Papua dan Papua Barat memang menjadi salah satu kendala memajukan pendidikan di Bumi Cendrawasih. Namun, pemerintah provinsi terus mendorong kerja sama berbagai pihak dalam rangka mempercepat pembangunan manusia.

"Pemerintah Provinsi telah membuat Perda khusus terkait guru dan tenaga kependidikan; yang menjamin peningkatan mutu, kompetensi, dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian membuat peta jalan pengembangan pendidikan menengah atas, kejuruan, serta pendidikan khusus serta layanan khusus yang berorientasi pada kompetensi," ujar Soedarmo.

Dilanjutkannya, bahwa pemerintah provinsi juga telah mengembangkan kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga donor, dan lembaga masyarakat, untuk melaksanakan pendidikan berpola asrama di lima wilayah adat. Pj. Gubernur menyoroti cukup tingginya angka putus sekolah yang dikarenakan harus membantu orang tuanya mencari nafkah.

"Nanti kita perlu duduk bersama, memecahkan kendala dan permasalahan pada kabupaten yang menyelenggarakan pendidikan berasrama yang sekolahnya dibangun kementerian," kata Soedarmo.

Kemudian, pemerintah provinsi juga mengembangkan unit produksi di semua SMK dengan potensi pengembangan sumber daya manusia dan alam di lima wilayah adat. "Dengan prioritas pada magang industri bagi guru produktif dan siswa," ujar Pj. Gubernur Papua.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi, menegaskan pentingnya sinergi dan sinkronisasi program dan kegiatan baik pusat dan daerah dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Papua. Beberapa indikator menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Papua masih memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar tidak tertinggal dari daerah lain. "Untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Papua dan Papua Barat ini kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri," kata Didik.

Kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidik dan Pemberdayaan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa dihadiri oleh 120 peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat.

Mendikbud mengajak semua pihak agar bergerak bersama dengan sepenuh hati untuk memajukan Papua dan Papua Barat. "Saya mohon dalam koordinasi ini ditemukan langkah-langkah strategis yang bisa mempercepat pelaksanaan pembangunan Papua dan Papua Barat," pungkas Muhadjir. (Agus)

Kembalikan Jati Diri Koperasi Diperlukan Pengawasan Ketat

Kembalikan Jati Diri Koperasi Diperlukan Pengawasan Ketat

BENGKULU, JURNAL IBUKOTA: Koperasi harus dikembalikan sebagai lembaga yang memberikan kesejahteraan kepada para anggotanya. Oleh karena itu, ke depannya diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar koperasi bisa berkembang sebagaimana mestinya.

Pernyataan tersebut, dikemukakan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno, saat membuka ‘Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan’ yang berlangsung di Bengkulu, Selasa (17/7/2018).

"Kita tengah berupaya mengembalikan koperasi ke jati diri, yakni kepada kesepakatan awal dibuat. Artinya, koperasi harus melaksanakan manajemen yang baik dalam rangka memberikan perlindungan kepada anggota koperasi di seluruh Indonesia," ujar Suparno.

Oleh karena itu, katanya, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan koperasi, daerah diharapkan dapat menyiapkan anggaran dan dukungan sumber daya manusia (SDM) sebagai tenaga pengawas yang memiliki ketegasan.

"Ketegasan para pembina, menjadi kunci utama dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Karena bagaimana pun, ketegasan para pembina dan pengawas, merupakan mandatori dari pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan kepada anggota koperasi di seluruh Indonesia," kata Suparno menambahkan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, Muslih Z, menyampaikan apresiasi atas digelarnya acara tersebut.

"Dinas Koperasi Provinsi Bengkulu menyambut positif diselenggarakannya Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM. Pengawasan terhadap koperasi di seluruh Indonesia, memang harus diperkuat. Dengan adanya acara seperti ini, tentu hal ini akan kami jadikan bahan untuk disampaikan kepada para pengelola koperasi di Bengkulu," ujarnya, saat ditemui wartawan, seusai acara.

Dia mengatakan, pengawasan dan perlindungan terhadap anggota koperasi, harus digalakkan tidak hanya dilakukan di Bengkulu, tetapi juga di daerah lain yang kerap memiliki persoalan yang sama.

"Pengawasan ini memang harus terus dilakukan. Munculnya berbagai permasalahan yang terjadi selama ini, lebih disebabkan oleh kurangnya pengawasan. Akibatnya, tidak sedikit koperasi di Bengkulu tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujar Muslih.

Menurut dia, bimbingan teknis tata cara pemeriksaan kelembagaan ini, merupakan merupakan upaya untuk mensinergikan antara pusat dan daerah.

"Jadi fungsi pengawasan untuk di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi memang harus dilakukan secara brkesinambungan. Jadi pengawasan itu bukan hanya dari pusat, tapi juga oleh dinan-dinas, baik di tingkat provinsi maupoun kota. Sehingga terjadi sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, khususnya di lingkut Kementerian Koperasi dan UKM," ujarnya menambahkan.

Hal ini menjadi penting, jangan sampai muncul kembali beberapa persoalan ng ada di masyarakat. "Jadi sekali lagio saya katakan, koperasi harus dikembalikan kepada kesepakatan awal yang dibuat oleh organisasi koperasi internasional," katanya lebih lanjut.
(Agus)

Kemenkop dan UKM Perkuat Sinergi Pusat-Daerah

Kemenkop dan UKM Perkuat Sinergi Pusat-Daerah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan koperasi dan UKM antara pemerintah pusat dan daerah. "Rakor ini penting dan perlu dilakukan karena merupakan satu rangkaian dalam langkah perencanaan program. Jangan sampai rapat dan koodinasi sering dilakukan, namun di lapangan tidak terkoordinir dengan baik", tandas Meliadi saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Koperasi dan UKM 2018, di Jakarta, Selasa (17/7).

Di hadapan Kepala Dinas KUKM seluruh Indonesia, Meliadi menambahkan bahwa perencanaan suatu program itu idealnya dari bawah ke atas dan akan bertemu dalam satu titik di Musrembangnas. "Oleh karena itu, saya selalu meminta agar hal itu bisa konsisten, sejak dari bawah sampai atas. Jangan sampai dibahas dan direncanakan di bawah, sampai di atas tidak bisa diterapkan. Terutama menyangkut pendanaan", ujar Meliadi.

Meliadi pun berharap dalam Rakor ini bisa tercapai satu koordinasi yang selaras dan sinergi yang terkoordinir, antara pusat dan daerah. "Bila hal itu bisa dilakukan, maka semua program pengembangan KUKM di pusat dan daerah bisa disinergikan. Terutama menyatukan segala sumber daya yang ada. Ini hal sederhana namun harus ditekuni", kata Meliadi lagi.

Salah satu bukti kongkrit kuatnya sinergi antara pusat dan daerah, menurut Meliadi, APBN dan APBD harus saling mendukung. Misalnya, program PLUT. Dimana pembangunan gedung dan segala prasarananya memakai dana APBN, sementara pemeliharaan dan operasionalnya menggunakan dana APBD. "Bila koordinasi dan sinergi kuat maka pemberdayaan KUKM di daerah akan optimal", tegas Meliadi.

Selain itu, Meliadi juga menginginkan ada hal-hal atau pemikiran baru dari daerah yang bisa diangkat ke tingkat pusat. "Saya yakin, banyak ide dan pemikiran brilian dari daerah yang belum terpikirkan secara nasional. Paparkan dan kemukakan saja di Rakor ini agar bisa ditampung Bappenas", imbuh Meliadi.

Dengan begitu, kata Meliadi, program pemberdayaan KUKM akan bisa meningkatkan peran dari koperasi (dan UKM) terhadap perekonomian nasional. "Sehingga, bisa terus mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Karena hanya dengan memajukan koperasi maka kita bisa menurunkan tingkat kesenjangan di Indonesia. Kita juga harus sudah mengubah mindset dari kuantitas koperasi ke kualitas koperasi. Di samping itu, koperasi di Indonesia harus melek teknologi agar tidak tergilas zaman, jelas Meliadi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Bappenas Ahmad Dading Gunadi mengapresiasi pencapaian kontribusi koperasi terhadap PDB yang sudah mencapai 4,48%. "Ini menunjukkan bahwa peran koperasi dalam perekonomian nasional meningkat. Trennya sudah bagus, dan diharapkan ke depan lajunya akan lebih cepat lagi. UMKM juga harus terus diberdayakan agar lebih berdaya saing dan skala ekonomi di daerah bisa meningkat", tandas Dading.

Dading berharap ke depan agar terus lahir dan tumbuh koperasi berkualitas. Dengan semakin banyaknya koperasi berkualitas, itu sama artinya dengan tidak ada lagi pembubaran koperasi. "Idealnya, koperasi dapat berperan optimal tak hanya dalam pertumbuhan ekonomi saja. Lebih dari itu, koperasi juga bisa lebih meningkatkan kinerja ekspor nasional, hingga koperasi mampu membangun infrastruktur", pungkas Dading. (Agus)

Jalan Tol Jakarta-Cikampek II _Elevated_ Akan Uji Coba _Launcher Gantry_ untuk _Erection Steel Box Girder_, Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Lakukan Simulasi Pengurangan Jumlah Lajur

Jalan Tol Jakarta-Cikampek II _Elevated_ Akan Uji Coba _Launcher Gantry_ untuk _Erection Steel Box Girder_, Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Lakukan Simulasi Pengurangan Jumlah Lajur

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek akan melakukan simulasi pengurangan lajur di Km 18 sebelum dilakukan uji coba pelaksanaan metode _launcher gantry_ untuk _erection steel box girder_ pada Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek _Elevated_, Selasa (17/7).

Sebagaimana informasi sebelumnya, salah satu lokasi pengerjaan proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated dengan menggunakan _launcher gantry_ adalah di median Jalan Tol Jakarta-Cikampek eksisting dari Bekasi Timur ke arah Tambun, sehingga untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan gangguan minimal terhadap lalu lintas, akan dilakukan kegiatan _komisioning erection steel box girder_ dengan _launcher gantry_. Adapun maksud dari pelaksanaan _komisioning_ adalah pengujian atau melakukan pengujian operasional suatu pekerjaan secara real/nyata maupun secara simulasi untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dan memenuhi semua peraturan yang berlaku _(rule)_, regulasi _(regulations)_, kode _(code)_ dan sesuai standar _(standard)_ yang telah ditetapkan. Sebelumnya, PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) selaku pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated sudah menggunakan _tandem crane_ untuk kegiatan serupa.

Raddy R. Lukman selaku GM Jakarta-Cikampek menyatakan bahwa pelaksanaan simulasi penyempitan lajur di area _erection steel box girder_ yang menggunakan _launcher gantry_ dilakukan pada saat _window time_. "Simulasi dimaksudkan untuk memastikan apakah metode _erection_ tersebut dapat digunakan dengan mempertimbangkan lalin yang tetap dapat mengalir dan gangguan terhadap arus lalu lintas (lalin) masih dapat ditolerir. Sehingga setelah simulasi dapat diputuskan apakah metode kerja untuk _launcher gantry_ sebagai alat pemasangan _erection steel box girder_ bisa dilanjutkan atau perlu direview kembali,” jelas Raddy.

Untuk simulasi pengurangan lajur, Raddy menjelaskan bahwa akan dilakukan pemberlakuan pengurangan lajur maksimal sebanyak 2,5 lajur ditutup untuk melihat dampak kepadatan yang terjadi saat dilakukan pekerjaan. Pengurangan lajur dilakukan demi keamanan dan keselamatan kerja untuk pekerja proyek dan demi keamanan dan keselamatan lalu lintas bagi pengguna Jalan Tol Jakarta-Cikampek, mengingat pekerjaan _erection steel box girder_ dengan _launcher gantry_ tersebut termasuk dalam kategori pekerjaan dengan risiko tinggi.

Jasa Marga mohon maaf jika terdapat hambatan lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek di sekitar Bekasi Barat sampai Tambun, dan arah sebaliknya selama kegiatan _komisioning_ berlangsung uji coba _launcher gantry_. Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan untuk dapat mengantisipasi perjalanannya, dan jika terjadi kepadatan maka pengguna jalan dapat menggunakan jalur alternatif. Beberapa jalur alternatif menuju Cikampek yang dapat digunakan pengguna jalan tol yang sudah berada dalam Jalan Tol Jakarta-Cikampek dapat keluar ke jalan arteri melalui Gerbang Tol (GT) Bekasi Barat/Timur dan kemudian masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek melalui GT Cibitung, demikian pula dari arah yang sebaliknya. (Agus)

Pesan Menteri Basuki Kepada Generasi Muda PUPR

Pesan Menteri Basuki Kepada Generasi Muda PUPR

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menaruh perhatian besar terhadap pembentukan karakter para generasi muda di Kementerian PUPR yang akan berperan dalam pembangunan bangsa melalui penyediaan infrastruktur.

Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo agar generasi muda tidak gentar dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di Jakarta (16/7/2018). Presiden Jokowi mengatakan ada empat hal yang diperlukan untuk dimiliki generasi muda yaitu produktivitas, etos kerja, elan atau semangat juang, dan disiplin.

Demikian juga dengan generasi muda yang berkiprah di Kementerian PUPR. Dengan lingkup dan wilayah kerja yang luas hingga ke perbatasan, pulau terdepan dan terpencil, bekerja tuntas dan ikhlas menjadi hal yang paling ditekankan.

“Orang PU harus ikhlas bekerja. Ikhlas akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita karena tugas yang harus diselesaikan banyak. Kita seringkali membutuhkan jam kerja melebihi waktu normal,” kata Menteri Basuki dihadapan generasi muda PUPR di Jakarta, Minggu malam (15/7/2018).

Tidak hanya ikhlas, dalam bekerja insan PUPR harus memegang teguh empat budaya kerja (corporate culture) Kementerian PUPR yakni mission oriented dimana tidak akan berhenti sebelum pekerjaan selesai, bekerja sebagai sebuah tim (team work), professional, dan akhlakul karimah. “Akhlakul karimah adalah dimanapun kita berada, membuat orang disekitar merasa aman, nyaman dan bermanfaat orang lain,” kata Menteri Basuki.

Generasi muda PUPR sudah menunjukan determinasinya memegang nilai budaya kerja _mission oriented¬. Misalnya peristiwa Brexit saat mudik Lebaran tahun 2016, menjadi pelajaran berharga untuk tidak terulang. Kementerian PUPR segera merespon dengan membangun 4 flyover dalam waktu 6 bulan untuk memperlancar lalu lintas Lebaran tahun 2017 dari Prupuk yang menuju Purwokerto. “Proyek tersebut dipimpin oleh generasi muda dan menjadi salah satu pegawai muda teladan Kementerian PUPR,” kata Menteri Basuki.

Semangat menuntaskan misi juga dilakukan untuk mencapai target fungsional Jembatan Kali Kuto yang berada di ruas tol Batang-Semarang untuk bisa dilewati arus mudik Lebaran 2018 pada H-2. Hal yang juga terjadi pada proyek pembangunan venue Asian Games 2018, seperti Venue Jetski dan Layar. “Kita terus bekerja jelang libur Idul Fitri 2018,”ujarnya.

Menteri Basuki juga berbagi pengalamannya pada saat mengambil keputusan menghentikan sementara seluruh pekerjaan konstruksi layang di Indonesia. Keputusan tersebut diumumkan pada 20 Februari 2018, sementara Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua akan melakukan pengangkatan bentang utama Jembatan Holtekamp pada 21 Februari 2018.

“Pada saat pengangkatan dihadiri oleh Dirjen Bina Marga, Direktur Jembatan, Kepala Balitbang yang juga anggota Komite Keselamatan Konstruksi. Pengangkatan akan dilakukan pukul 10.00. Saya gelisah, kemudian saya Sholat dan berdoa. Alhamdulillah berjalan lancar,” terangnya.

Sikap pantang menyerah juga harus dimiliki generasi muda PUPR, meskipun harus ditugaskan hingga pelosok bahkan di pegunungan dan perbatasan Papua dengan risiko keamanan tinggi. “Beberapa pegawai maupun kontraktor PU menjadi korban penyanderaan, namun kita tidak menyerah dengan segala upaya kita terus bekerja bersama TNI,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki berbagi pengalaman dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam penanganan bencana seperti rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di Aceh, semburan lumpur Sidoarjo, bencana kelaparan di Yahukimo, dan banjir bandang di Kota Garut. Pada saat bencana, peran Kementerian PUPR dibutuhkan baik pada saat krisis maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. “Orang PU akan pulang paling akhir pasca bencana. Seperti kejadian luar biasa di Asmat, saat ini orang PU masih bertugas disana meski kejadiannya sudah usai,” terangnya.

Sementara itu, memasuki tahun 2019 sebagai tahun politik dimana akan diselenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Basuki menyampaikan bahwa sebagai ASN tidak boleh melakukan politik praktis. "Beda pilihan pasangan calon adalah keniscayaan. Tetap harus bersatu, tidak boleh ada perpecahan. Oleh karenanya (ASN PUPR) jangan gunakan grup di media sosial sebagai ajang untuk mengajak dan berkampanye terhadap pilihan masing-masing," jelas Menteri Basuki.

Turut hadir pimpinan tinggi Madya yakni Sekjen PUPR Anita Firmanti, Irjen Rildo A. Anwar, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief, dan Kepala Balitbang Danis H. Sumadilaga.(*)