Syarif: 16 Pekerjaan Layang Dilanjutkan dengan Catatan

Syarif: 16 Pekerjaan Layang Dilanjutkan dengan Catatan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan setelah dilakukan penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan konstruksi layang, pihaknya menerima 40 berkas untuk dievaluasi.

“Dari jumlah tersebut, yang sudah melakukan presentasi sebanyak 39 pekerjaan dan 38 pekerjaan telah direkomenasi untuk dilanjutkan,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/2/ 2018).

Menurut dia, dari 38 pekerjaan jalan layang, 16 di antaranya mendapat catatan.

Pekerjaan yang mendapat catatan tersebut adalah PT Citra Wasphutowa (Jalan tol Depok- Antasari) yang harus melengkapi dokumen lifting, PT Hutama Karya (Double Double Track Manggarai-Jatinegara yang baru boleh lanjut setelah dilakukan pembongkaran launcher gantry (LG) lama dan pemasangan LG yang baru.

Pekerjaan lainnya dilakukan oleh PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (jalan tol Jakarta Cikampek Elevated) akan dilakukan site visit pada hari Rabu, untuk melihat pekerjaan pemutaran pier head dan lifting beam, lalu PT Hutama Karya (jalan tol Transaksi Sumatera) rekomendasi dijadikan satu untuk pekerjaan Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan pekerjaan Pematang Panggang-Kayu Agung.

Kemudian PT Jasamarga Manado Bitung catatan SOP erection perlu dilampirkan kembali. Lalu PT Marga Harjaya Infrastruktur (jalan tol Kertosono-Mojokerto sudah beroperasi sejak 2017.
Selanjutnya PT Jasa Marga Kunciran-Cengkareng dilanjutkan dengan rekomendasi 2 pekerjaan perlu peningkatan K3, PT Marga Sarana Jabar (jalan tol Bogor Ring Roaad) lanjut dengan rekomendasi dicek langsung ke lapangan karena tinggal pasang span terakhir di mana 16 box sudah tergantung di launcher dengan hasil pembahasan lanjut.

Seterusnya PT Ngawi-Kertosono sudah PHO. Lalu PT Translingkar Kita Jaya (jalan tol Cinere- Jagorawi) sudah operasi sejak 2012. Dan PT Wijaya Karya Serang-Panimbang pekerjaan belum dimulai.

Menurut dia, jalan tol Transaksi Sumatera yang terdiri dari 5 paket dilanjutkan dengan rekomendasi SF alat angkat min. 2,5 dari beban dengan menperhitungkan jangkauan dan boom dan dimasukkan ke dalam SOP (radius maksimal 7 m untuk crane 180 ton. (Agus)

Advertisements

Tingkatkan Pelayanan Jalan, Kementerian PUPR Tawarkan Proyek Preservasi Jalan Nasional dengan Skema KPBU

Tingkatkan Pelayanan Jalan, Kementerian PUPR Tawarkan Proyek Preservasi Jalan Nasional dengan Skema KPBU

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga memperkenalkan kegiatan preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema baru ini diharapkan meningkatkan tingkat layanan jalan nasional terus dalam kondisi mantap.

Sebagai langkah awal, Ditjen Bina Marga melakukan _market sounding_ untuk dua proyek yakni preservasi jalan nasional di Provinsi Riau sepanjang 43 km dan jalan nasional di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 30 km di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (27/2/2018). Peserta yang hadir dari kalangan kontraktor, perbankan,PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan balai besar/balai jalan Kementerian PUPR.

Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan skema KPBU AP ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari penggunaan APBN dari kepastian output layanan publik, selain itu peran badan usaha juga diharapkan bisa meningkat dalam penyediaan infrastruktur publik. Sebelumnya skema KPBU di bidang jalan hanya dilakukan pada proyek pembangunan jalan nasional berupa jalan tol.

“Saat ini di Indonesia waktu tempuh 100 km kurang lebih 2,7 jam, sementara Malaysia sudah bisa 1,2 jam. Oleh karenanya pelayanan jalan terus kita tingkatkan. Jalintim merupakan salah satu koridor utama transportasi dan logistik untuk mendukung ekonomi nasional,"kata Arie Setiadi.

Dua proyek yang ditawarkan dengan skema ini senilai Rp. 1,975 triliun untuk preservasi jalan di Sumsel dan Rp 882 miliar untuk preservasi jalan di Riau. Formulasi KPBU AP adalah masa konsesi yang ditawarkan selama 15 tahun dimana masa konstruksi selama 2 tahun dengan biaya dari badan usaha dan masa pemeliharaan 13 tahun. Pada masa pemeliharaan, Pemerintah membayar cicilan kelayakan layanan kepada badan usaha.

Ditambahkannya untuk alokasi anggaran Ditjen Bina Marga tahun 2018 sebesar Rp 41,6 triliun dimana 57 persen untuk preservasi jalan sepanjang 46.812 km.(***)

Kemenkop UKM Hibahkan Gedung PLUT-KUMKM kepada Pemkab Wakatobi

Kemenkop UKM Hibahkan Gedung PLUT-KUMKM kepada Pemkab Wakatobi

WAKATOBI, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM menghibahkan gedung PLUT-KUMKM kepada pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

‌Deputi Restrukturisasi Usaha, Kemenkop dan UKM Abdul Kadir Damanik mengatakan keberadaan gedung PLUT-KUMKM tersebut dapat memberikan kontribusi yang optimal guna memberdayakan koperasi dan UMKM bagi peningkatan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat.

PLUT-KUMKM merupakan salah satu program unggulan Kementerian Koperasi dan UKM. Sejak diluncurkan tahun 2013, hingga kini telah terealisasi pembangunan 51 unit, terdiri dari 24 PLUT tingkat Provinsi dan 27 PLUT tingkat Kab/Kota. PLUT-KUMKM Kab. Wakatobi merupakan program tahun 2014 dan menjadi salah satu dari 27 PLUT tingkat Kab/Kota.

"Gedung PLUT Kabupaten Wakatobi merupakan gedung ke 34 yang dihibahkan dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada Pemda Wakatobi," kata Kadir, Rabu (28/3).

Kadir juga menegaskan perlu komitmen Pemda menyediakan APBD untuk operasional PLUT dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan UKM.

Di Wakatobi terdapat 150 koperasi dan 5000 unit UMKM yang bergerak di sektor kelautan, perikanan, pariwisata dan perdagangan. Koperasi dan UMKM di sana sangat potensial untuk dikembangkan mengingat Wakatobi merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang sangat berkembang. Perkembangan pariwisata akan mendukung meningkatnya produktivitas UMKM.

"PLUT-UMKM akan menjadi wadah meningkatkan kemampuan UMKM dalam berbagai hal, seperti peningkatan kualitas produk, pemasaran dan kemasan," lanjut Kadir.

Acara penyerahan hibah gedung PLUT-KUMKM dirangkaikan dengan acara lain dari PT Telkom Indonesia, Tbk dan BULOG. PT. Telkom Indonesia, Tbk melakukan sosialisasi kegiatan peluang usaha Wifi Corner (WiCo) 2.0 layaknya usaha yang biasa dikenal dengan warung internet (warnet). Kegiatan usaha ini dapat dilakukan secara sambilan dan/atau digabungkan dengan kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Adapun BULOG melakukan sosialisasi dan sekaligus memberikan kesempatan peluang usaha kepada para Koperasi dan UKM di Wakatobi untuk mengembangkan usaha penyaluran beberapa komoditi pokok dan sekaligus sebagai upaya stabilitas harga.

Kadir mengatakan kedua jenis kegiatan ini dapat dijadikan peluang usaha baik bagi masyarakat yang belum memiliki usaha maupun dalam kaitan meningkatkan skala usaha Koperasi dan UKM yang sudah ada. (Agus)

Kerjasama LPDB dengan BLUD Dana Bergulir Hilangkan Ketergantungan APBD

Kerjasama LPDB dengan BLUD Dana Bergulir Hilangkan Ketergantungan APBD

BATAUGA, JURNAL IBUKOTA: Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM yang merupakan salah satu Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD-DB) dalam menyediakan permodalan bagi pengembangan koperasi dan UMKM di tanah air.

Sampai saat ini sudah ada 5 BLUD-DB yang bekerjasama dengan LPDB-KUMKM. BLUD-DB Kabupaten Tangerang menjadi salah satu yang terbaik sehingga sangat direkomendasikan sebagai tempat studi banding bagi daerah lain yang ingin membentuk BLUD-DB.

Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kemenkop UKM Suprapto mengatakan kerjasama LPDB-KUMKM dengan BLUD-DB telah mampu menghilangkan ketergantungan pada APBD. Hal itu tidak terlepas karena pengelolaan dana bergulir oleh BLUD-DB telah berjalan baik.

Pernyataan itu dikemukakan Suprapto saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Pembentukan BLUD-DB di Batauga, Buton Selatan, Turut hadir antara lain Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat, dan Tenaga Ahli LPDB-KUMKM Tamim Saefudin.

“Pada awal berdirinya, BLUD-DB memerlukan support penuh dari APBD, namun setelah dana bergulir tersebut berjalan dan dikelola secara penuh maka tidak lagi bergantung kepada APBD karena bisa bekerjasama dengan LPDB-KUMKM,” kata Suprapto.

Suprapto menjelaskan alasan berdirinya BLUD-DB di berbagai daerah, selain kemampuan fiskal di daerah yang terbatas, LPDB-KUMKM sebagai BLU pengelola dana bergulir Kemenkop UKM minim jumlah personil, serta tidak memiliki cabang di daerah.

“Hal tersebut berdampak kepada layanan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menjadi tidak maksimal,” tandasnya.

Tamim menambahkan pola pengelolaan keuangan BLUD-DB memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan permodalan bagi UKM termasuk koperasi di Kabupaten Buton Selatan, Pemerintah Daerah setempat melaksanakan Rapat Koordinasi pembentukan BLUD-DB. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat.

Potensi yang ada di Buton Selatan ini sangatlah besar terutama di bidang Kemaritiman. Namun sebagai daerah otonomi baru (DOB) terdapat beberapa kendala, seperti kondisi geografis dimana terdapat beberapa daerah yang terisolir. Selain kondisi geografis, SDM di Buton Selatan juga masih terbatas.

“Namun melihat kondisi APBD dan kebutuhan masyarakat, sektor kesehatan juga menjadi perhatian kami. Harapannya, baik BLUD-DB dan BLUD Rumah Sakit dapat kami wujudkan bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Agus.

Menurut Bupati Buton Selatan yang baru menjabat sekitar 8 bulan ini, dalam rangka percepatan pembentukan BLUD DB yang harus segera dilakukan adalah membentuk Tim Teknis yang mempersiapkan segala keperluan pendukung pembentukan BLUD mulai dari naskah akademis sampai dengan rancangan Peraturan Bupati.

“Segala keperluan atau insfrastruktur pendukung kami harapkan siap pada tahun ini, agar di tahun 2019 masyarakat Buton Selatan terutama pelaku usaha mikro dan kecil sudah dapat menikmati layanan dari BLUD tersebut,” jelas Agus.

Dia menjelaskan, sebagai contoh di Kecamatan Batuatas yang merupakan salah satu wilayah kepulauan dari Buton Selatan. Selain menjadi wilayah terisolir, selama 70 tahun lebih Republik ini merdeka, penduduk pulau tersebut belum dapat menikmati listrik secara layak dan kesulitan air bersih.

“Untuk mencapai lokasi tersebut ditempuh dalam waktu 6 jam dengan kapal laut atau lebih tergantung kondisi ombak,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya bantuan seperti program Indonesia Terang, ataupun program lain baik dari pemerintah maupun organisasi internasional seperti UNDP, World Bank, maupun IEA terkait elektrifikasi desa dengan energi terbarukan. (Agus)

Komite Keselamatan Konstruksi Rekomendasi Lanjut Terhadap 34 Proyek

Komite Keselamatan Konstruksi Rekomendasi Lanjut Terhadap 34 Proyek

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Ketua Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) yang juga Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarief Burhanuddin menyatakan dari 37 proyek yang dilakukan penghentian sementara pekerjaan layangnya, hingga Selasa (27/2/2018) pukul 16.00 WIB, para pemilik dan pelaksana proyek yang telah menyampaikan dokumen dan melakukan pemaparan di depan tim KKK sebanyak 34 proyek. Dari hasil evaluasi tersebut 34 proyek tersebut dapat dilanjutkan di mana beberapa di antaranya dilanjutkan dengan catatan.

Dari 34 proyek tersebut, 30 proyek di antaranya merupakan proyek jalan tol yakni PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) dengan catatan harus melakukan finalisasi desain formwork, PT. Citra Wasphuttowa (Jalan Tol Depok – Antasari) harus melengkapi dokumen lifting, PT. Trans Jabar Tol (Jalan Tol Ciawi – Sukabumi), PT. Transjawa Paspro Jalan Tol (Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo), PT. Solo Ngawi Jaya (Jalan Tol Solo – Ngawi), PT. Cinere Serpong Jaya (Jalan Tol Cinere – Serpong), PT. Jakata Tollroad Development (6 Ruas Tol Dalam Kota DKI lakarta).

Kemudian PT. Jasamarga Jalan Layang Cikampek (Jalan Tol Jakarta Cikampek Elevated) dengan catatan akan dilakukan kunjungan lapangan pada hari Rabu (28/2/2018), PT. Jasamarga Japek Selatan (Jalan Tol Jakarta – Cikampek Selatan), PT. Sriwijaya Markmore Persada Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung), PT. Waskita Bumi Wira (Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar), dan PT. Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (Jalan Tol Cibitung – Cilincing).

Selanjutnya PT. Cimanggis Cibitung Tollways (Jalan Tol Cimanggis – Cibitung), PT. Citra Karya Jabar Tol (Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan), PT. Jasamarga Balikpapan Samarinda (Jalan Tol Balikpapan-Samarinda), PT. Jasamarga Kualanamu Tol (Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebingtinggi), PT. Jasamarga Pandaan Malang (Jalan Tol Pandaan – Malang), PT. Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi), PT. Jasamarga Semarang Batang (Jalan Tol Batang – Semarang), PT.Jasa Marga Kunciran Cengkareng (Jalan Tol Kunciran – Cengkareng) dengan catatan dua pekerjaan perlu peningkatan K3, dan PT. Marga Sarana Jabar (Jalan Tol Bogor Ring Road).

Proyek tol lainnya adalah PT. Marga Trans Nusantara (Jalan Tol Kunciran – Serpong), PT. Ngawi Kertosono Jaya (Jalan Tol Ngawi – Kertosono), PT. Pejagan Pemalang Toll Road (Jalan Tol Pejagan – Pemalang), PT. Pemalang Batang Toll Road (Jalan Tol Pemalang – Batang), PT. Transmarga Jatim Pasuruan (Jalan Tol Gempol – Pasuruan), PT. Jasa Marga (Tol Porong – Gempol).

Tiga proyek tol lainnya yang dilanjutkan adalah bagian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera milik PT. Hutama Karya proyek yakni proyek Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung, Terbanggi Besar – Pematang Panggang, dan Pematang Panggang-Kayu Agung.

Selain jalan tol juga terdapat tiga proyek pembangunan kereta ringan cepat (LRT) mendapat rekomendasi untuk dilanjutkan yakni PT. Wijaya Karya (LRT Velodrome-Kelapa Gading), PT. Adhi Karya (LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi) dan PT. Waskita Karya (LRT Palembang). Rekomendasi lanjut juga untuk PT. Hutama karya pada proyek double-double track jalur kereta Manggarai-Jatinegara dengan catatan setelah dilakukan pembongkaran launcher gantry lama dan pemasangan launcher gantry yang baru.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah mengeluarkan surat pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditujukan kepada 32 badan usaha jalan tol, 3 kontraktor LRT, 1 kontraktor pembangunan double double track Manggarai-Jatinegara dan seluruh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Kementerian PUPR, perihal pemberhentian sementara pekerjaan konstruksi layang.

*Kriteria Evaluasi*

Dalam melakukan evaluasi, KKK menggunakan delapan kriteria penilaian yakni (1) desain dapat dibangun dengan selamat, (2) memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, (3) menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat, (4) menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan, (5) menggunakan material yang memenuhi standar mutu sesuai SNI, (6) menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan, (7) melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP), dan (8) keberadaan konsultan pengawas. Disamping itu juga dilakukan kunjungan ke lapangan oleh Tim KKK.

Syarief Burhanuddin meminta kepada pemilik/pelaksana proyek yang dihentikan sementara pekerjaan konstruksi layangnya untuk segera menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukan evaluasi. Untuk mempercepat pelaksanaan evaluasi, KKK telah membuka kantor sekretariatnya termasuk hari Sabtu dan Minggu, untuk menerima dokumen, memberikan layanan konsultasi.

Menurutnya evaluasi tidak akan menghambat pekerjaan konstruksi di lapangan, namun meningkatkan keamanan dan keselamatan konstruksi. “Kecepatan penting tetapi keselamatan harus diutamakan,” jelasnya.

Ditambahkannya dalam proyek konstruksi, pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh kontraktor dengan pengawasan dan persetujuan konsultan pengawas yang dipekerjakan oleh pemilik pekerjaan. “Konsultan pengawas harus melihat secara detil tahapan pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan tidak bisa dilanjutkan tanpa persetujuan konsultan pengawas,” jelasnya.

Terdapat 8 kriteria pekerjaan konstruksi layang yang dihentikan sementara, yakni pekerjaan menggunakan balok/gelagar-I beton langsing, menggunakan sistem hanging scaffolding, balance cantilever precast/in situ, launcher beam/frame, pekerjaan dengan tonase besar, pekerjaan yang mempunyai rasio kapasitas angkat terhadap beban kurang dari 5, pekerjaan dengan faktor keamanan sistem bekisting kurang dari 4 dan pekerjaan menggunakan sistem kabel.(***)

Jalan Trans Papua Barat 1.070 Km Tersambung

Jalan Trans Papua Barat 1.070 Km Tersambung

PAPUA BARAT, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu pembangunan Jalan Trans Papua Barat sepanjang 1.070,62 km yang merupakan bagian dari Jalan Trans Papua, dimana saat ini telah berhasil tersambung seluruhnya.

Terhubungnya Jalan Trans di Provinsi Papua Barat, merupakan perwujudan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kehadiran jalan trans juga akan membuka keterisolasian wilayah, menurunkan tingkat kemahalan harga barang-barang dan mengurangi kesenjangan pembangunan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua. Meskipun kendaraan yang melintas masih sedikit, namun penduduk yang sebelumnya berjalan kaki melalui medan yang sulit dan memakan waktu lama, kini jalur tersebut lebih mudah dilewati dan memangkas waktu perjalanan.

Jalan Trans Papua Barat terbagi menjadi dua segmen/ruas yaitu segmen I Sorong-Maybrat-Manokwari (594,81 km) yang menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat yakni Kota Sorong dan Manokwari yang dapat ditempuh dengan waktu 14 jam. Ruas jalan ini juga terhubung dengan Pelabuhan Arar sebagai pelabuhan tol laut yang merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. Kondisinya 77 persen sudah beraspal dan sisanya masih berupa perkerasan tanah sepanjang 134,88 km dan diperlukan perbaikan geometrik jalan sepanjang 29,5 km.

Sementara segmen II Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua telah berhasil tembus pada Desember 2017. Dari panjang 475,81 km, kondisi beraspal sepanjang 145,41 km, perkerasan tanah 330,41 km dan perlu perbaikan geometrik jalan sepanjang 38,24 km.

Pada pertengahan Februari 2018, tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga yang dipimpin Direktur Pembangunan Jalan Achmad Gani Ghazali Akman bersama Kepala BPJN XVII Yohanis Tulak Todingrara dan Kepala Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Deded Permadi Sjamsudin menjajal segmen II jalan trans Papua Barat. Perjalanan dimulai dari Kabupaten Nabire dan berakhir di kota Manokwari dengan waktu 22 jam dengan kendaraan _double gardan_.

Direktur Pembangunan Jalan Achmad Gani Gazali mengatakan tantangan dalam pembangunan jalan Trans baik di Papua dan Papua Barat adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan dan cuaca. Untuk mengatasi kondisi di lapangan tersebut, Ditjen Bina Marga bekerja sama dengan Pusjatan. Disamping itu juga dilakukan sistem kerja 3 shift agar target penyelesaian dapat tercapai. Ketersediaan material konstruksi juga terbatas di Papua, namun pihaknya tetap berupaya keras mengutamakan pemanfaatan material yang tersedia di Pulau Papua.

Kepala BPJN XVII Yohanis Tulak Todingrara mengatakan pada tahun ini mengalokasikan dana penanganan Trans Papua Barat sebesar Rp 950 miliar. Dana tersebut disamping untuk pembangunan jalan juga digunakan untuk pembangunan sejumlah jembatan karena melintasi banyak sungai serta pemeliharaan agar tetap dalam kondisi fungsional.

Hingga akhir 2017, jumlah jembatan yang butuh dibangun atau ditangani berjumlah 125 jembatan atau setara 3.350 meter. Pembangunan jembatan bersifat semi permanen menggunakan jembatan bailey atau jembatan kayu. “Kami targetkan bisa selesai tahun 2019. Pada tahun ini sudah kita tangani pembangunan sebanyak 60 jembatan yang juga akan melibatkan Pusjatan untuk pendampingan,” ujar Tulak.(***)

Kuatkan Karakter Siswa, Kemendikbud Selenggarakan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara

Kuatkan Karakter Siswa, Kemendikbud Selenggarakan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara

MEDAN, JURNAL IBUKOTA: Dalam rangka mendorong penguatan karakter positif siswa sebagai upaya melaksanakan Program Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, yaitu Revolusi Mental, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyelenggarakan kegiatan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara ke-3, di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (27/02/2018).

“Dalam rangka melaksanakan salah satu Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo yaitu Revolusi Mental, Kemendikbud terus mendorong penguatan karakter siswa melalui program Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara, bekerjasama dengan TNI,” demikian disampaikan Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud, Supriano, dalam pembukaan kegiatan tersebut, di Lapangan Yonkav 6/Serbu, Medan Selayang, Kota Medan

Kegiatan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara ini, kata Supriano, telah diselenggarakan sebanyak tiga kali. Kegiatan pertama dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 2017. Pada tahun 2018, dilaksanakan di dua kota, yakni di Ambon, Maluku, dan hari ini di Medan, Sumatera Utara. “Dasar pelaksanaan kegiatan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara adalah berdasarkan nota kesepahaman antara Mendikbud dengan Panglima TNI yang ditandatangani pada tahun 2017,” jelas Supriano.

Selanjutnya, dihadapan sekitar 1000 peserta, terdiri dari siswa SMP se-Kota Medan, Supriano mengingatkan kepada para siswa dan guru untuk mewaspadai bahaya radikalisme, pornografi yang marak di media sosial, dan narkoba yang mulai masuk pada satuan pendidikan. “Ini adalah salah satu cara melemahkan negara kita. Untuk itu, kami menyampaikan kepada anak-anak ku dan kepala sekolah serta guru tolong perhatikan dan lihat bersama apabila ada indikasi yang mengkhawatirkan dan mencurigakan terkait tiga hal tersebut tolong segera di cegah,” pesannya.

Supriano berharap kepada para kepala sekolah dan guru untuk memasukkan muatan pendidikan karakter di semua mata pelajaran, baik pelajaran Matematika, IPA, IPS, PKn, dan lain-lain. “Pendidikan karakter bukanlah kurikulum, tetapi merupakan hidden kurikulum yang masuk pada semua mata pelajaran. Kalau ini dilakukan, Insyaallah dengan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara anak-anak akan memiliki bekal yang kuat, akademis bagus, dan karakter yang bagus, dan inilah anak-anak yang akan mampu bersaing di abad 21,” tuturnya.

“Tularkan apa yang didapat dalam kegiatan ini kepada teman-teman lain. Lakukan perubahan diri dari negatif menjadi positif, yang tadinya malas, harus bersemangat, dan yang tadinya kurang peduli dengan teman, menjadi peduli dengan teman dan lingkungan, dan sebagainya,” kembali pesan disampaikan Supriano kepada para peserta.

Pada kesempatan ini, Staf Ahli Pangdam I/Bukit Barisan Bidang ILPENGTEK dan Lingkungan Hidup, Kolonel Inf. Chandra Wirawan, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara yang dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara. “Dari Kodam tetap kita mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Apa yang dilakukan Kemendikbud harus kita dukung sepenuhnya. Karena pembinaan dan pembentukan karakter itu adalah cita-cita dari kita semuanya. Ke depan Negara kita mau diapakan? Ini adalah tergantung dari sekarang diawali dengan pembinaan dan mengoptimalkan karakter,” tutur Kolonel Chandra.

Ia mengatakan, akan ada beberapa materi yang diberikan, tidak hanya akademis, tetapi beberapa hal yang mendukung pembinaan karakter. “Banyak orang pintar tetapi tidak didukung dengan karakter, maka itu akan membahayakan. Yang harus kita cegah itu adalah bagaimana kita memproteksi masuknya radikalisme, bahayanya media sosial yang menyampaikan hal yang tidak baik, dan narkoba,” jelasnya.

“Kita tidak bisa pungkiri hal tersebut, kita harus cegah. Ada yang positif ada yang negatif, nah yang negatif ini harus kita proteksi, kita tekan seminimal mungkin, sehingga apa yang di cita-citakan oleh kita semua sebagai orang tua dapat terwujud, kedepan yang memimpin negara ini adalah anak-anak kita,” pungkas Kolonel Chandra.

Pada kegiatan tersebut juga ditampilkan peragaan berbagai permainan untuk meningkatkan kecintaan siswa terhadap negara, pertunjukan ketangkasan prajurit, dan pameran alat utama sistem pertahanan (alutsista), seperti panser dan tank.

Sekolah yang mengikuti kegiatan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara di Kota Medan terdiri dari 25 sekolah, yakni SMP Negeri 1 Medan, SMP Negeri 2 Medan, SMP Negeri 3 Medan, SMP Negeri 6 Medan, SMP Negeri 7 Medan, SMP Negeri 24 Medan, SMP Negeri 29 Medan, SMP Negeri 30 Medan, SMP Negeri 30 Medan, SMP Negeri 38 Medan, SMP Negeri 42 Medan, SMP AL Washliyah 8 Medan, SMP Kartika I-2 Medan, SMP Kartika 1 Medan, SMP Methodist 3 Medan, SMP Muhammadiyah 3 Medan, SMP Muhammadiyah 6 Medan, SMP Muhammadiyah 1, SMP Panca Budi Medan, SMP AL Fityan, SMP Brigjend Katamso, SMP Katolik Tri Sakti 1, SMP Letjen MT. Haryono, SMP Santo Thomas 1, SMP Taman Siswa Medan, dan SMP Taman Siswa Tanjung Sari. (Agus)

Kemendikbud Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 _Unaudited_ kepada BPK

Kemendikbud Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 _Unaudited_ kepada BPK

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 _Unaudited_ kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy kepada Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis di Gedung BPK, Jakarta, Senin (26/02/2018).

Dalam acara penyerahan yang juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Nilla F Moeloek dan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, Mendikbud menyampaikan bahwa penyerahan Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun Anggaran 2017 dapat disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun Anggaran 2017 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah berbasis Akrual, dengan mengkonsolidasikan 365 satker di lingkungan Kemendikbud, yang meliputi 198 satker di pusat dan daerah; 18 satker Atdikbud; 128 satker Dekonsentrasi dan 21 satker Tugas Pembantuan”, ujar Mendikbud.

Realisasi belanja Kemendikbud per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp36,87 triliun atau 97,10 persen dari pagu anggaran Rp37,97 triliun di tahun 2017.

Namun di samping realisasi yang cukup besar, Kemendikbud masih memiliki pekerjaan rumah terkait laporan keuangan Kemendikbud tahun 2017 unaudited dan harus segera ditindaklanjuti pada tahun 2018 ini. “Penyaluran dana PIP yang belum seluruhnya diterima/diaktivasi oleh siswa, kekurangan pembayaran tunjangan guru, serta pos Belanja Dibayar Dimuka dari anggaran bantuan pemerintah yang nilainya masih cukup besar. Kesemuanya ini akan kami upayakan untuk diselesaikan secara bertahap di tahun 2018 ini”, ungkapnya.

Untuk itu, Mendikbud berkomitmen akan terus memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kemendikbud. “Untuk memperbaiki itu, berbagai aplikasi keuangan berbasis IT telah kami bangun untuk memantau setiap transaksi pada satker Kemendikbud”, ujarnya.

Selain itu, Kemendikbud juga akan terus memperbaiki kualitas belanja dengan cara menekan seminimal mungkin anggaran birokrasi. “Kami juga akan menekan biaya perjalanan dinas untuk direlokasikan ke program-program prioritas yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat”, katanya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota VI BPK, Harry Azhar Azzis menyampaikan bahwa Presiden Jokowi berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tingkat Kementerian dan Lembaga bukan lagi menjadi tujuan yang harus dicapai akan tetapi menjadi kewajiban. “Kalau Kementerian dan Lembaga belum mencapai WTP berarti belum melaksanakan kewajibannya”, tutur Harris.

Oleh karena itu, Harry menambahkan tujuan dari Kementerian dan Lembaga di samping menerima opini WTP dari BPK adalah bagaimana pemanfaatan penggunaan anggaran terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Selain itu, Harry berharap agar Kementerian dan Lembaga menindaklanjuti atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK dari setiap temuan. “Saya sekarang meminta pemeriksa untuk mulai memperhatikan lebih spesifik tingkat persentase tindak lanjut dari setiap temuan dan rekomendasi BPK”, ujarnya. (Agus)

Peserta Wirausaha Pemula Raih Penghargaan dari UNESCO Jakarta dan Citi Indonesia

Peserta Wirausaha Pemula Raih Penghargaan dari UNESCO Jakarta dan Citi Indonesia

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Penerima bantuan Wirausaha Pemula Kementerian Koperasi dan UKM, Miftahudin Nur Ihsan meraih penghargaan pada program Youth Creative Competition yang diselenggarakan UNESCO Jakarta dan Citi Indonesia. Penghargaan yang diumumkan pada 14 Februari 2018 itu, Miftahudin menyabet penghargaan bidang Kewirausahaan.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati mengapresiasi pencapaian peserta Wirausaha Pemula (WP) yang telah menunjukkan kemajuan dalam inovasi, kreativitas untuk mengembangkan usahanya. Dikemukakan capaian ini sejalan dengan tujuan program Wirausaha Pemula yang dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya. Sebab, program WP tidak hanya semata-mata memberikan bantuan uang tapi juga pendampingan guna meningkatkan kompetensi peserta WP melalui pelatihan berbagai aspek peningkatan kualitas produk dan pemasaran.

"Kami bangga peserta Wirausaha Pemula menunjukkan perkembangan yang luar biasa hingga memperoleh penghargaan UNESCO Jakarta dan Citi Indonesia," kata Yuana, Senin (26/2).

Miftahudin, mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta mulai berwirausaha tahun 2015 dengan merintis usaha batik yang diberi nama Smart Batik Indonesia.

Bermodalkan Rp 5 juta, Miftahudi membuat tiga motif batik, yaitu motif bertema pendidikan, transportasi, dan MIPA.

Pemuda yang telah menjuarai 13 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional ini, lolos seleksi untuk mempreroleh bantuan WP tahun 2017. Sebanyak Rp 12 juta bantuan WP yang diperoleh dari Kemenkop dan UKM digunakannya untuk membeli alat-alat serta bahan baku guna mengembangkan usaha yang telah dijalankan sekaligus inovasi produk.

Atas keuletan dan ketekunan dalam berinovasi, Miftahudin Nur Ihsan pada tahun 2018 mengikuti Program Youth Creative Competition yang diinisiasi oleh UNESCO Jakarta dan Citi Indonesia. Atas karyanya, Miftahudin memperoleh penghargaan dalam bidang kewirausahaan yang diumumkan pada kegiatan Creative Youth Forum tanggal 14 Februari 2018.

Miftahudin mengatakan program ini merupakan puncak rangkaian kegiatan, yang diawali dengan kegiatan pembinaan, berupa pelatihan dalam bidang pemasaran, branding, manajemen keuangan serta bantuan Kemenkop dan UKM.

"Smart Batik Indonesia akan memperoleh pembinaan dan fasilitas pengembangan usaha dari UNESCO Jakarta dan Citi Indonesia," kata Miftahudin. (Agus)

Wisma Atlet Kemayoran Bersiap Menyambut Atlet Asian Games XVIII dan Asian Paralympic Games 2018

Wisma Atlet Kemayoran Bersiap Menyambut Atlet Asian Games XVIII dan Asian Paralympic Games 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyelesaikan 10 tower Wisma Atlet Kemayoran yang akan digunakan pada Asian Games XVIII bulan Agustus 2018 dan Asian Paralympic Games 2018 yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2018. Disamping Wisma Atlet, Kementerian PUPR juga melakukan penataan kawasan Wisma Atlet Kemayoran sehingga menjadi lebih hijau dan menambah kenyamanan para atlet yang tinggal selama pergelaran olahraga terbesar di Asia tersebut.

Presiden Joko Widodo pada hari Senin, (26/2/2018), melakukan kunjungan ke Wisma Atlet Kemayoran tepatnya di tower 3 yang berada di Blok D10. Presiden Jokowi meninjau kondisi kamar dan lansekap kawasan Wisma Atlet.

“Saya melihat 99,99 persen sudah selesai hanya diperlukan perbaikan sedikit. Pohon yang besar akan ditanam sehingga pada saat digunakan sudah dapat dilihat hijaunya. Saya lihat dari kamar ke kamar, untuk mebel, ruangan, dan liftnya sudah bagus. Secara umum saya kira sudah baik,” kata Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Inasgoc Erick Thohir.

Usai melakukan kunjungan ke Wisma Atlet, Presiden Jokowi melakukan pengecekan rute perjalanan yang akan dilalui oleh para kontingen olahraga dari berbagai negara Asia baik rute menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Kawasan Olahraga Senayan.

Sementara itu Menteri Basuki mengatakan terkait rute perjalan yang akan dilalui akan dilakukan penataan untuk meningkatkan kualitas estetika kota. “Tindak lanjutnya setelah ini saya, Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur DKI Jakarta, PT. Jasamarga akan melakukan tour dengan bus untuk melihat apa yang perlu diperbaiki oleh Kementerian PUPR maupun Pemda DKI Jakarta, baik rute yang melalui tol maupun rute non tol,” kata Menteri Basuki.

Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan wisma atlet pada akhir 2017 dan saat ini dalam masa pemeliharaan. Wisma Atlet Kemayoran memiliki 10 tower yang terdiri dari 7 tower di Blok D10 dengan 5.494 unit, akan menampung 16.482 orang dengan anggaran sebesar Rp. 3,5 miliar. dan 3 tower di Blok C2 dengan 1.932 unit berkapasitas 5.796 orang dengan nilai kontrak sebesar Rp 3,4 triliun. Sedangkan untuk penataan kawasan Wisma Atlet Kemayoran nilai kontraknya mencapai Rp 80,1 miliar.

Kamar yang dibangun adalah tipe 36 dan telah dilengkapi oleh tempat tidur, sofa, meja, lemari, gorden, dapur, pendingin udara dan kamar mandi dengan pemanas air. Untuk ukuran tempat tidur standar adalah 1,9 meter, namun juga tersedia tempat tidur berukuran 2,2 meter untuk atlet bola basket dan voli.

Kementerian PUPR akan melakukan perubahan sebanyak 1.000 kamar standar menjadi kamar difabel untuk memenuhi kebutuhan atlet Paralympic Games. Kamar tersebut lokasinya berada di 5 tower yaitu tower 3, 4, 5, 6, dan 7 di lantai 4 hingga lantai 10 disetiap towernya.

“Perubahan diperlukan seperti penambahan lebar pintu agar kursi roda bisa masuk, kamar mandi dan lift juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan difabel,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Abdul Hamid Khalawi.

Untuk area parkir mobil dan bus disiapkan berada di Blok C3 dan B8. Luas area parkir di Blok C3 29.760 m2, mampu menampung 190 bus, 186 mobil dan 33 minibus. Di blok B8 luasannya lebih kecil yakni 5.838 m2, dengan kapasitas tampung 112 mobil dan 29 bus.

Mengenai peruntukannya, Blok D10 akan digunakan untuk para atlet, sementara Blok C2 diperuntukan bagi staf penunjang seperti para jurnalis, perawat, official pendukung lainnya. Pada setiap kamar akan dihuni oleh 2 orang atlet. Sementara itu untuk mengatasi bau tidak sedap dari Kali Sentiong yang berada di dekat Wisma Atlet, akan dilakukan pembilasan dengan pengalihan aliran air dari Kali Baru ke Kali Sentiong sebesar 500 liter per detik sehingga bisa aliran Kali Sentiong menuju laut bisa lebih lancer.

Tampak hadir mendampingi Menteri Basuki, yakni Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dan Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Sekretaris Ditjen penyediaan Perumahan Lukman Hakim, Direktur Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto, Kepala Balai Besar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Jarot Widyoko dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (***)