Diresmikan Presiden Jokowi, Underpass YIA Dukung Pansela sebagai Jalur Wisata

Diresmikan Presiden Jokowi, Underpass YIA Dukung Pansela sebagai Jalur Wisata

KULON PROGO, JURNAL IBUKOTA: Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan pembangunan jalan bawah tanah atau underpass Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (31/1/2020). Underpass sepanjang 1.4 kilometer yang juga merupakan underpass terpanjang di Indonesia telah selesai dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga pada 6 Desember 2019 dan telah dibuka untuk umum (open traffic) pada Jumat (24/1/2020).

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri Basuki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Kabupaten Kulon Progo Sutedjo dan Direktur Utama PT Wika Tumiyana.

“Pada sore ini saya meresmikan underpass sepanjang 1.4 kilometer yang merupakan underpass terpanjang di Indonesia. Underpass ini merupakan bagian dari keseluruhan proyek YIA. Saya harap dapat memberikan kontribusi terutama peningkatan wisatawan menuju Yogyakarta dan sekitarnya,” ucap Presiden Jokowi.

Pembangunan underpass ini bertujuan agar akses Jalur Nasional Pantai Selatan (Pansela) Jawa yang menghubungkan Purworejo dan Wates – Yogyakarta tetap terbuka karena pembangunan YIA memotong jalan Pansela yang lama.

“Dengan underpass ini, Jalan Pansela tidak terputus oleh runway YIA. Selain dilengkapi fasilitas standar untuk terowongan, Underpass YIA juga dilengkapi dengan peringatan suara bagi para pengguna jalan agar selalu berhati-hati, menyalakan lampu dan memenuhi batas kecepatan 40 km/jam,” ujar Menteri Basuki.

Disamping itu, beroperasinya underpass YIA juga mendukung Jalur Pansela sebagai alternatif Jalur Pantura yang telah padat lalu lintasnya dan menjadi jalur wisata.

“Kita terus promosikan jalur Pansela Jawa, supaya orang tertarik lewat Selatan. Karena tidak hanya jalannya yang bagus, namun juga memiliki pemandangan yang indah (panoramic road) karena banyaknya objek wisata,” kata Menteri Basuki.

Senada dengan Menteri Basuki, Direktur Jenderal Bina Marga Sugiyartanto mengatakan Jalur Pansela memiliki ciri khas tersendiri, di mana sebagian besar jalannya berada di dekat Pantai Selatan sehingga potensial menjadi jalur pariwisata.

“Para pengguna jalan dapat menikmati obyek wisata di kawasan selatan, termasuk potensi kulinernya. Saya harapkan ekonomi lokal maupun regional bisa berkembang, seperti di Yogyakarta yang memiliki Pantai Drini,” terang Sugiyartanto.

Untuk menjamin kenyamanan ruas Pansela sebagai jalur wisata, Underpass YIA dibangun dengan lapisan pelindung sheet pile pada dinding untuk menghindari rembesan air penyebab banjir. Underpass ini juga dilengkapi empat pompa dengan kemampuan mengalirkan debit banjir 5 meter kubik/menit untuk setiap pompa. Debit banjir ini kemudian dialirkan ke sistem drainase yang menyatu dengan bandara kemudian dialirkan ke arah laut.

Untuk keamanan underpass ini juga dilengkapi dengan delapan pintu darurat yang tersebar di sisi kiri dan kanan setiap 250 meter.

Underpass ini juga dihiasi dengan ornamen khas Yogyakarta seperti Tari Jathilan, Tari Angguk Putri, Kalamakara dan Setilir Gebleg Renteng.

“Ini bagian dari kearifan lokal, hal ini menggambarkan bahwa teknis tidak harus kaku tetapi bisa mengadopsi budaya lokal. Kebetulan dari Sri Sultan memberi masukan untuk menggunakan ciri khas budaya lokal. Pemilihan ornamen Tari Jathilan yang merupakan seni kerakyatan menggambarkan infrastruktur yang dibangun dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” tambah Sugiyartanto.

Pembangunan Underpass YIA dimulai pada November 2018 dengan biaya Rp 293 miliar bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Tahun Anggaran 2018-2019. Underpass YIA terdiri dari konstruksi terowongan (slab tertutup) sepanjang 1.095 meter serta jalan pendekat arah timur dan barat masing-masing sepanjang 158 meter dan 183 meter. Underpass memiliki lebar 7,85 meter, clearance atas 5,2 meter dan samping 18,4 meter. Underpass ini dikerjakan oleh kontraktor PT.Wijaya Karya – MCM KSO.

Underpass YIA juga memecahkan rekor MURI sebagai underpass terpanjang di Indonesia. Direktur MURI Osman Semesta Soesilo menyerahkan sertifikat MURI kepada Direktur Utama WIKA Tumiyana. (*)

Didukung KPK, Kementerian PUPR Terus Tingkatkan Upaya Pencegahan Korupsi

Didukung KPK, Kementerian PUPR Terus Tingkatkan Upaya Pencegahan Korupsi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan rombongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin langsung oleh Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi (Komjenpol) Firli Bahuri di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (31/1/2020). Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak korupsi dengan meningkatkan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) agar anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien sesuai program.

"Pertemuan ini dalam rangka menegaskan kembali keutamaan upaya pencegahan korupsi, walaupun penindakan tetap dilakukan kalau ada penyimpangan pelanggaran hukum. Kami mohon pendampingan oleh KPK untuk mengawal pelaksanaan belanja APBN Kementerian PUPR sebesar Rp 120 triliun, belum termasuk yang dikerjakan dengan skema KPBU dengan jumlah tidak kurang dari Rp 200 triliun. Secara keseluruhan dana yang dikelola untuk pembangunan infrastruktur sangat besar," kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terutama di Kementerian PUPR. Untuk itulah Kementerian PUPR menyiapkan sembilan langkah pencegahan penyimpangan terkait dengan program strategi nasional pencegahan korupsi sebagaimana Perpres 54/2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Sembilan langkah tersebut yakni (1) reorganisasi struktur organisasi ULP dan Pokja PBJ; (2) memperkuat sumber daya manusia; (3) memperbaiki mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); (4) pembinaan penyediaan jasa baik kontraktor maupun konsultan; (5) pemeriksaan hasil pekerjaan yang melibatkan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP); (6) mengurangi risiko di unit organisasi (Unor), balai dan satuan kerja; (7) pembentukan unit kepatuhan internal; (8) pembentukan inspektorat bidang investigasi dan penguatan kapasitas auditor; dan (9) continuous monitoring atas perangkat pencegahan kecurangan dengan teknologi informasi.

“Pertama adalah restrukturisasi organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) pada 34 Provinsi di Indonesia menggantikan ULP. Jika sebelumnya Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh ULP di masing-masing Balai Wilayah, maka saat ini sudah dilakukan oleh BP2JK, sehingga Balai Wilayah hanya bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pembangunan infrastruktur,” ujar Menteri Basuki.

Selain pembentukan BP2JK, Menteri Basuki mengatakan juga telah membentuk Balai-balai Wilayah yang berada di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya untuk lebih memfokuskan kerja bidang Cipta Karya di daerah dan mengusulkan peningkatan remunerasi di lingkungan Kementerian PUPR sebagai upaya langkah kedua dalam memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk meningkatkan kapasitas, Kementerian PUPR juga terus melakukan pembinaan penyediaan jasa baik kontraktor maupun konsultan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran agar dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, Kementerian PUPR juga melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang melibatkan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).

Kemudian diungkapkan Menteri Basuki, pada tahun 2020 ini Kementerian PUPR sudah mengajukan ke Presiden untuk menbentuk direktorat kepatuhan internal di masing-masing Ditjen yang ada di Kementerian PUPR. “Unit ini nanti yang bertanggung jawab juga untuk lebih fokus lagi mengawasi di tempat masing-masing, selain fungsi pengawasan yang dijalankan Inspektorat Jenderal. Di Inspektorat Jenderal sendiri nanti akan ada inspektorat investigasi. Ini nanti tugas pencegahannya kami akan koordinasikan serta dibackup KPK,” tuturnya.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, selain melakukan kunjungan ke Kementerian PUPR, pihaknya juga telah mengunjungi sejumlah Kementerian lain termasuk Kementerian BUMN yang juga telah menyiapkan langkah aksi pencegahan korupsi. “Dua kementerian ini adalah leading sector untuk pembangunan nasional. Sehingga kita yakin dan harus kita kawal supaya tidak terjadi korupsi. Dan tentu KPK berkepentingan untuk memastikan setiap program nasional dan rencana kegiatan K/L itu bisa berjalan secara transparan dan akuntabel dan akhirnya memberikan andil besar terwujudnya tujuan nasional yakni Indonesia cerdas, maju, dan sejahtera. Akhirnya kita akan terus bekerja untuk memastikan negara bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Widiarto, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR, Lolly Martina Martief. (*)

Jalan Tol Bali Mandara Sediakan Layanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

Jalan Tol Bali Mandara Sediakan Layanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

DENPASAR, JURNAL IBUKOTA: (30/01) PT Jasamarga Bali Tol (JBT), kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang mengelola Jalan Tol Bali Mandara (Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa), bersama PT PLN (Persero) dan PT Opinteh Djojo Indo meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Pool Ruas PT JBT, Selasa (28/01). Keberadaan SPKLU ini turut mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan serta konsep _Green Toll Road_ yang dicetuskan oleh Jasa Marga.

Turut hadir dalam peresmian tersebut antara lain Direktur Operasi Jasa Marga Subakti Syukur yang sekaligus menjabat sebagai Komisaris Utama PT JBT, General Manager PLN Distribusi Bali Nyoman Suwarjoni Astawa serta Komisaris Utama PT Opinteh Djojo Indo Amin Gondo Sabtono.

Direktur Utama PT JBT Enkky Sasono yang juga hadir saat peresmian SPKLU tersebut menyampaikan, sementara ini, fasilitas SPKLU tersebut memang baru tersedia satu unit. Namun ke depan, ia berharap, SPKLU lainnya bisa terbangun di semua area pintu masuk Jalan Tol Bali Mandara.

“Jadi, ke depan kita lihat dahulu penetrasi mobil listrik di Bali seperti apa,” sebutnya.

Enkky meneruskan, saat ini ekosistem mobil listrik, khususnya di Bali, memang belum berkembang secara signifikan. Meski begitu, pembangunan SPKLU tersebut merupakan langkah konkret terhadap regulasi terkait, baik oleh Pemerintah Pusat ataupun pemerintah daerah.

Regulasi yang dimaksud, ungkap dia, adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai ( _Battery Electric Vehicle_ ) untuk Transportasi Jalan. Perpres tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Bali melalui penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

“Kita membiasakan suatu yang baru. Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi perlu kami tegaskan, ini adalah sebuah langkah awal dalam mendukung apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat ataupun pemerintah daerah,” ujar Enkky.

Sesuai dengan misinya, yakni “Mengoperasikan Jalan Tol dengan Tetap Menjaga Keasrian Lingkungan dan Budaya Bali”, ke depan PT JBT juga akan mengembangkan sumber-sumber energi baru untuk transportasi yang ramah lingkungan, misalnya energi sel surya atau matahari.

Untuk mengembangkan teknologi berbahan baku matahari, PT JBT telah melakukan serangkaian riset dan inovasi berkelanjutan. Rencananya, PT JBT akan menggunakan teknologi sel surya di sepanjang jalur motor pada Jalan Tol Bali Mandara. Selain menyediakan listrik yang bersumber dari sel surya, teknologi ini juga dapat melindungi pengguna motor dari terpaan angin. (Agus)

Kementerian PUPR Siapkan Langkah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir dan Longsor di Lebak Banten

Kementerian PUPR Siapkan Langkah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir dan Longsor di Lebak Banten

BANTEN, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak Banten, pada 1 Januari 2020 lalu. Bencana tersebut melanda 6 Kecamatan yakni Sajira, Cipanas, Lebak Gedong, Curugbitung, Maja, dan Cimarga.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengatakan Kementerian PUPR telah melakukan penanganan pasca bencana di Kabupaten Lebak termasuk 12 jembatan putus yang ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan ke depan.

"Saya sudah mendapat laporan dari Menteri PUPR bahwa penanganan infrastruktur sudah dimulai yakni pembangunan jembatan dan gedung sekolah seperti Pesantren La Tanza," kata Wapres Ma’ruf Amin saat meninjau pengungsian warga di Aula Sudirman Dodiklatpur Rindam III Siliwangi, Rangkasbitung, Kamis (30/1/2020).

Turut mendampingi Wapres, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo. Kunjungan kerja dilakukan dengan menggunakan Kereta Inspeksi 4 dari Stasiun Kebayoran Lama pukul 09.00 WIB, menuju Stasiun Rangkasbitung di Lebak.

Wapres Ma’ruf Amin menambahkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana juga dilakukan dengan menyiapkan program relokasi warga terdampak yang rumahnya berada pada kawasan rawan bencana. "Pemerintah sudah menyiapkan relokasi bagi warga yang sudah tidak bisa menempati rumah yang lama. Nantinya warga tersebut akan diberikan dana bantuan untuk pembangunan kembali rumahnya. Untuk yang rusak berat sebesar Rp 50 juta, rusak sedang sebesar Rp 25 juta, dan rusak ringan sebesar Rp 10 juta, termasuk uang tunggu sebesar Rp 500 ribu per bulan, "tutur Wapres.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam masa tanggap darurat, yang paling penting adalah ketersediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan pengungsi.

“Kami sangat memperhatikan kebutuhan air bersih di tempat-tempat pengungsian. Kita manfaatkan instalasi pengolahan air minum (IPA) terdekat maupun IPA mobile untuk menyediakan air bersih, khususnya ke posko pengungsian”, kata Menteri Basuki.

Pada masa tanggap darurat, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten telah menyalurkan bantuan berupa logistik dan sarana prasarana tanggap darurat di beberapa titik posko pengungsi di Kabupaten Lebak yakni di Kecamatan Sajira dan Lebak Gedong yang meliputi 4 unit mobil tangki air berkapasitas 4.000 liter/detik, 12 unit Hidran Umum berkapasitas 2.000 liter/detik, 3 unit tenda pleton pengungsi, Toilet Mobil sebanyak 3 unit, 1 unit Dump Truck, serta personil 15 orang.

Dukungan penanganan infrastruktur tanggap darurat juga dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian dengan menyusun kantung pasir di titik-titik dinding sungai yang jebol akibat banjir seperti di Desa Banjar Irigasi sebanyak 3.000 kantung, di Pesantren La Tansa sebanyak 6.000 kantung, di Desa Sajira 3.000 kantung.

Warga terdampak longsor di Kampung Sigobang, Kecamatan Lebak Gedong, Abah Epa mengucapkan terima kasih atas bantuan Kementerian PUPR khususnya dalam penyediaan air bersih di lokasi pengungsian Dodiklatpur Rindam III Siliwangi, Rangkasbitung.

"Selama hampir satu bulan kami di sini, Alhamdulillah untuk air bersih sangat membantu, setiap saat tersedia. Jadi untuk konsumsi setiap hari kami tidak kekurangan, terima kasih," kata Epa.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Hari Suko Setiono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian Tris Raditian, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten (BPPW) Rozali Indra Saputra. (*)

Kementerian PUPR Terus Dorong Peningkatan Peran Kontraktor Swasta Nasional Menengah dan Kecil

Kementerian PUPR Terus Dorong Peningkatan Peran Kontraktor Swasta Nasional Menengah dan Kecil

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pembina jasa konstruksi nasional terus mendorong dan melakukan pembinaan peningkatan profesionalitas kontraktor nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Pembinaan kontraktor swasta nasional agar berdaya saing dan profesional dilakukan mulai dari pemaketan pekerjaan di Kementerian PUPR yang sebagian besar nilai pekerjaannya di bawah Rp100 miliar sehingga bisa diikuti oleh kontraktor swasta nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil.

“Dari total anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR sebesar Rp 120 triliun pada tahun 2020, terdapat 7.426 paket kontraktual senilai Rp 93,5 triliun yang dilelang. Sejak 6 November 2019 hingga 29 Januari 2020 tercatat sebanyak 3.086 paket senilai Rp 36,2 triliun telah dilakukan tender dini. Bersamaan dengan peresmian Terowongan Nanjung secara simbolis 100 paket kontrak atau senilai Rp 4,8 triliun ditandatangani secara serentak disaksikan Presiden Joko Widodo dan 95 persennya merupakan kontraktor-kontraktor lokal yang hadir,” kata Menteri Basuki dalam acara Rapimnas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Jakarta, Rabu sore, (29/1/2020).

Dikatakan Menteri Basuki, dari 100 paket kontrak yang ditandatangani serentak, hanya diikuti beberapa kontraktor BUMN seperti yang menangani pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok dan sisanya merupakan kontraktor swasta lokal/daerah yang dilibatkan untuk pekerjaan preservasi jalan, irigasi, air minum, dan pembangunan rumah susun. “Yang proyeknya di Kendari perusahaannya dari Kendari, yang ada di Wonosari perusahaannya dari Wonosari Gunung Kidul, yang ada di Merauke perusahannya dari Jayapura, bukan dari luar,” ujarnya.

Menurut Menteri Basuki hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Gapensi sebagai induk perusahaan kontraktor di daerah-daerah. “Jadi saya kira ini hal baik yang merupakan hasil pembinaan Gapensi. Kami secara teknis bisa memberikan pembinaan, tetapi secara manajerial itu pasti hasil dari pembinaan Gapensi. Untuk itu kedepan saya selalu berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Gapensi dalam rangka penyelenggaraan infrastruktur di Indonesia,” tuturnya.

Dalam acara tersebut, Menteri Basuki juga kembali mengingatkan kontraktor swasta nasional/lokal dengan kualifikasi menengah dan kecil untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam membangun infrastruktur. Untuk itu menurutnya kualitas menjadi tuntutan utama yang harus diperhatikan.

“Saya berpesan, khususnya untuk yang mengerjakan pembangunan pasar, sekolah, madrasah, yang selama ini di bawah Kementerian lain ditugaskan kepada Kementerian PUPR, saya ingatkan bahwa pada saat kita menandatangani kontrak, penyedia jasa dan pengguna jasa menjadi satu tim dengan perannya masing-masing. Jadi saya minta bekerja sama dengan betul, untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi,” pesannya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, Kementerian PUPR terus meningkatkan perhatian kepada para penyedia jasa konstruksi nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil lewat sejumlah peraturan. “Salah satunya dengan penerbitan perubahan Peraturan Menteri (Permen) nomor 31 Tahun 2015 menjadi Permen nomor 7 Tahun 2019 sehingga yang tadinya segmen pasarnya pekerjaan konstruksi senilai Rp 50 miliar itu paket besar, kita revisi naikkan yang di atas Rp 100 miliar baru masuk kategori paket besar,” ujarnya.

Syarif berharap ketentuan yang diatur dalam Permen nomor 7 Tahun 2019 tersebut juga dapat dilaksanakan pada pembangunan infrastruktur di bawah kewenangan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi/Kota/ Kabupaten. “Karena kalau kita melihat jumlah kontraktor nasional kurang lebih sebanyak 130 ribu dan hanya 1,3 % yang badan usaha dengan kualifikasi besar, sementara yang menengah kurang lebih 14,7 %, dan yang kecil itu sekitar 84 %. Untuk itu Menteri PUPR sebagai pimpinan pembina konstruksi menginginkan adanya upaya-upaya dalam memberikan peningkatan peran kepada para kontraktor menengah ke bawah,” tuturnya.

Komitmen Kementerian PUPR untuk meningkatkan peran kontraktor lokal menurut Syarif juga sudah dibuktikan lewat peningkatan jumlah kontraktor menengah ke bawah yang melakukan tandatangan kontrak pada 3.086 paket yang telah selesai lelang dini. “Dari jumlahnya yang tiga ribuan paket pekerjaan, lebih dari 90 persen adalah kelas menengah yang di bawah Rp 100 miliar, jadi kontraktor lokal ini kesempatannya akan jauh lebih besar ke depan,” kata Syarif.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki dalam acara tersebut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi AH, dan Inspektur Jenderal sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Sumber Daya Air Widiarto. (*)

Truk Dengan Rem Blong Kembali Menjadi Faktor Penyebab Kecelakaan Beruntun

Truk Dengan Rem Blong Kembali Menjadi Faktor Penyebab Kecelakaan Beruntun

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: (29/01) Kendaraan truk kontainer bermuatan keramik milik PT Sentosa Prima Abadi dengan nomor polisi (nopol) B 9812 GU mengalami rem blong, sehingga mengakibatkan kecelakaan beruntun dan menimbulkan kerusakan fasilitas gerbang tol di Gerbang Tol (GT) Halim 2 (29/01) pukul 12.35 WIB.

"Kecelakaan ini melibatkan empat kendaraan yang diawali oleh truk kontainer yang dikendarai oleh Adip Suhendi (23 tahun) mengalami rem blong. Ini mengakibatkan tabrakan beruntun yang melibatkan 1 truk lain dan 2 colt diesel serta mengakibatkan kerusakan pelindung gardu dan _long booth_ tempat istirahat petugas," kata Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru.

Petugas Jasa Marga segera melakukan evakuasi kendaraan dengan 2 unit derek dan 1 unit _rescue truk_, serta melakukan pengaturan lalulintas di sekitar lokasi kejadian. Evakuasi selesai pada pukul 14.40 WIB.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru sangat menyesalkan kecelakaan kendaraan Non Golongan I akibat rem blong atau tidak layaknya kendaraan, kembali terjadi.

“Sangat disayangkan ini kembali terjadi, setelah sebelumnya kita juga masih ingat kejadian rem blong di rest area Km 97 Jalan Tol Cipularang di pertengahan Januari lalu. Kembali lagi, sebanyak 46% kasus kecelakaan di Jalan Tol Jasa Marga melibatkan kendaraan Non Golongan I. Padahal, persentase kendaraan Non Golongan I hanya sekitar 8% dari jumlah keseluruhan kendaraan yang melintas di jalan tol Jasa Marga,” tegas Heru.

Jasamarga Metropolitan Tollroad Division Head Reza Febriano juga menegaskan agar para pengusaha kendaraan logistik memastikan kendaraan dalam keadaan prima serta laik jalan sebelum melakukan perjalanannya.

“Sebanyak 44% kasus kecelakaan karena faktor kendaraan akibat rem blong di Jalan tol Dalam Kota dan Sedyatmo selama tahun 2019, hal ini tentunya sangat berbahaya sekali dan merugikan pengguna jalan lain, serta berdampak pula pada operator tol,” tegas Reza.
(Agus)

Kementerian PUPR Siap Dukung Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-21 2021 di Indonesia

Kementerian PUPR Siap Dukung Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-21 2021 di Indonesia

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA – Setelah sukses mendukung penyelenggaraan Asian Games ke-18 pada 2018 silam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya kembali diamanahkan untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-21 2021. Kementerian PUPR ditugaskan untuk memastikan secara detail kesiapan sarana dan prasarana, terutama stadion dan lapangan sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 pada 17 Januari 2020.

Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) pada 18 Januari 2020 telah menetapkan enam stadion yang akan digunakan sebagai venue Piala Dunia FIFA U-20 2021 dari 10 stadion yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia. Keenam stadion tersebut adalah Stadion Utama GBK di Jakarta, Stadion Pakansari Bogor, Stadion Manahan Solo, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Stadion Bung Tomo di Surabaya dan Stadion I Wayan Dipta di Bali.

Di samping itu ada empat stadion lain yang disiapkan sebagai cadangan yaitu Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi, Stadion Wibawa Mukti Cikarang dan Stadion Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Masing-masing stadion akan didampingi dengan lima lapangan latihan dengan ketentuan empat lapangan terbuka dan satu lapangan tertutup.

Kementerian PUPR bersama dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Pemerintah Daerah telah melakukan preliminary assessment (penilaian awal) terhadap enam stadion yang telah dipilih FIFA. Tiga stadion yang siap digunakan yakni Stadion GBK Jakarta, Stadion Pakansari Bogor dengan perbaikan minor dan Stadion Manahan Surakarta dengan perbaikan minor.

Sementara tiga stadion lainnya perlu dilakukan perbaikan. Stadion Mandala Krida di Yogyakarta perlu perbaikan di antaranya adalah lampu glare dengan minimal ketinggian 35 meter dari eksisting 28 meter, melanjutkan penggantian single seat, relayout area barat, penambahan mekanikal dan elektrikal termasuk AC dan genset serta relayout mix zone (media dengan pemain).

Perbaikan Stadion Bung Tomo di Surabaya di antaranya meliputi pembebasan lahan, penambahan warming up area indoor, peningkatan lampu terpasang dari 1.200 lux menjadi 2.400 lux, penggantian jenis rumput Japonica menjadi Matrella, rekayasa akses untuk pemain, media dan penonton, penambahan ruang ganti sesuai standar FIFA, dan rehabilitasi pagar agar tidak bisa terjangkau oleh penonton.

Untuk Stadion I Wayan Dipta di Kabupaten Gianyar Bali, perbaikan yang perlu dilakukan di antaranya adalah penambahan ruang ganti menjadi empat, penambahan single seat sesuai standar FIFA, pemasangan pagar pada ring luar stadion, penambahan daya lampu, pemasangan rain gun untuk penyiraman rumput dan penyiapan aspek legal stadion IMB dan SLF.

Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (PSPPOP) Iwan Suprijanto mewakili Ditjen Cipta Karya mengatakan, dukungan untuk venue Piala Dunia FIFA U-21 ini membutuhkan biaya Rp 65 – 300 miliar. Rinciannya, rehab 2 venue utama yaitu Stadion Pakansari, Jawa Barat dan Stadion I Wayan Dipta, Bali membutuhkan biaya Rp 15 – 170 miliar, rehab 3 lapangan latihan (Sriwedari Solo, Sultan Agung Bantul, Delta Sidoarjo) dan 12 Lapangan (Bogor 5, Solo 4, Yogyakarta 3) sebesar Rp 40 – 120 miliar dan pembangunan dua lapangan baru di Yogyakarta Rp 10 miliar. Ditargetkan perbaikan seluruh venue utama dan lapangan latihan selesai pada Desember 2020. (*)

Presiden Jokowi : Lelang Dini Akan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur

Presiden Jokowi : Lelang Dini Akan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur

BANDUNG, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan lelang dini paket kontraktual pekerjaan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2020 sejak 6 November 2019. Hingga 29 Januari 2020 tercatat sebanyak 3.086 paket senilai Rp 36,2 triliun telah dilakukan tender dini dari total 7.426 paket kontraktual senilai Rp 93,5 triliun yang dilelang.

Dari jumlah tersebut, 100 paket kontrak atau senilai Rp 4,8 triliun ditandatangani secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Menteri Kesehatan Terawang Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari P Batubara, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam acara Peresmian Terowongan Nanjung dan Penandatanganan Kontrak Hasil Lelang Dini TA 2020 di Bandung, Rabu (29/1/2020).

Presiden Jokowi mengatakan, lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran khususnya dalam pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. "Saya sangat mengapresiasi lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR, karena pekerjaan di lapangan dapat dimulai pada awal tahun, sehingga pengerjaannya tidak dikejar waktu jelang akhir tahun. Dan akhirnya nanti bangunan dan kontruksi yang dihasilkan akan kita dapatkan kualitas yang baik," ujar Presiden.

Penandatangan secara simbolis 100 paket pekerjaan yang dilakukan seusai peresmian Terowongan Nanjung mencakup bidang infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 20 paket senilai Rp 2,1 triliun, bidang jalan dan jembatan sebanyak 47 paket senilai Rp 1,8 triliun, bidang ke-ciptakarya-an sebanyak 22 paket senilai Rp 679 miliar dan bidang perumahan sebanyak 11 paket senilai Rp 157 miliar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kontrak paket pekerjaan tersebut berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. "Presiden sudah perintahkan untuk tahun 2020 dilakukan lelang dini. Tujuannya agar sejak Januari 2020 pekerjaan sudah bisa dimulai, tidak hanya di pertengahan atau akhir tahun anggaran. Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 120 triliun pada tahun 2020," ujarnya.

Dari total pagu anggaran tersebut, dikatakan Menteri Basuki dilakukan dengan metoda kontraktual yang terbagi dalam 7.426 paket senilai Rp 93 triliun (80%) sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring. Paket pekerjaan tersebut antara lain adalah preservasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan jalan perbatasan, pembangunan rumah susun, rumah khusus, pengembangan jaringan perpipaan air minum, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Menteri Basuki berpesan kepada para kontraktor selaku penyedia jasa untuk dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu tim dengan Kementerian PUPR dengan menjalankan peran masing-masing sebaik-baiknya. "Penyedia jasa tugasnya menjamin kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis. Sedangkan rekan-rekan Kementerian PUPR bertugas mempertanggungjawabkan uang negara yang dibelanjakan. Jangan macam-macam, kerjakan apa yang ada di dalam perikatan kontrak," tegasnya.

Ditambahkan Menteri Basuki, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam membelanjakan uang negara dalam membangun infrastruktur, maka kualitas menjadi tuntutan utama yang harus diperhatikan. Menurutnya kontraktor/penyedia jasa yang berkualitas, maka dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa.

"Khususnya saya berpesan pada penyedia jasa yang mendapatkan kontrak pembangunan sekolah. Ingat bahwa sekolah ini untuk keperluan anak-anak Indonesia, tolong jaga kepercayaan itu dengan tidak sembarangan dalam mengerjakannya," pesan Menteri Basuki.

Turut hadir dalam acara tersebut Plt.Dirjen Sumber Daya Air Widiarto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Bob Arthur Lombogia, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

Diresmikan Presiden, Terowongan Nanjung Kurangi Luas Genangan Banjir di Bandung Menjadi 80 Hektar

Diresmikan Presiden, Terowongan Nanjung Kurangi Luas Genangan Banjir di Bandung Menjadi 80 Hektar

BANDUNG, JURNAL IBUKOTA: Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan pembangunan Terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung sebagai bagian Sistem Pengendalian Banjir Sungai Citarum, pada Rabu (29/1/2020). Turut hadir pada kesempatan tersebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan Terowongan Nanjung adalah upaya kita untuk mengatasi banjir di Kabupaten Bandung juga dibawahnya," program besarnya baru menyelesaikan di hulu dan itupun belum selesai seluruhnya. Jika pengendalian banjir sudah selesai semua, seperti Embung Gedebage, Pembangunan Kolam Retensi Ciunteung, dan Floodway Cisangkuy, maka genangan akan benar-benar terkurangi," kata Presiden.

"Dari 490 hektar yang tergenangi oleh banjir, berkurang menjadi 80 hektar. Memang beberapa masih proses dan tahun 2020 ini akan kita selesaikan,dan setelah itu baru kita kerjakan di hilirnya. Kita tidak bisa dikerjakan di hilirnya saja atau di hulunya saja, jadi harus seluruhnya baik fisiknya atau yang berkaitan dengan rehabilitasi lahan," terang Presiden.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Terowongan Nanjung yang berada di kawasan Hulu Citarum di Curug Jompong memperlancar aliran Sungai Citarum ke hilir sehingga lama dan luas genangan banjir di kawasan Bandung Selatan bisa berkurang. Dengan keberadaan Terowongan Nanjung, kapasitas sungai meningkat menjadi 669 m3/detik, sehingga dapat mengurangi luas daerah genangan 700 Ha di wilayah Dayeuhkolot, Baleendah, Andir dan sekitarnya yang dihuni oleh sekitar 14.000 KK.

Terowongan Nanjung dibangun pada November 2017 selesai pada Desember 2019, terdiri dari 2 tunnel dengan panjang masing-masing 230 meter dan lebar masing-masing 8 meter. Bertindak selaku kontraktor adalah PT Wijaya Karya – PT. Adhi Karya (KSO) dengan anggaran APBN sebesar Rp 317 miliar.

Selain Terowongan Nanjung, Kementerian PUPR memiliki program Penanganan Banjir Cekungan Bandung, yaitu pembangunan Embung Gedebage, Pembangunan Kolam Retensi Cieunteung, dan Floodway Cisangkuy.

Pembangunan Embung Gedebage yang dikerjakan sejak Juli 2017 hingga Desember 2018 tersebut dibangun dengan lahan seluas 7,7 Ha dan memiliki volume tampung sebesar 270.000 m3 dengan lebar Bandung 148 meter, panjang kantong lumpur 3 meter. Bendung yang berlokasi di Kecamatan Gedebage Kota Bandung tersebut dengan nilai kontrak Rp. 85 miliar dengan Kontraktor PT. Hidup Indah Permai serta konsultan supervise PT. Geodinamika Konsultan.

Adapun manfaat dari pembangunan Embung Gedebage yaitu, sebagai tampungan air untuk musim kemarau, penguatan kemampuan pengendalian banjir (13 desa, 332 KK, 32 hektar mengurangi banjir), untuk menambah estetika pada masjid Al-Jabar, serta sebagai sarana rekreasi wisata.

Lalu terdapat pembangunan Kolam Retensi Cieunteung memiliki luas tampungan 4,75 Ha dengan volume tampung 190.000 m3 dan memiliki manfaat mengurangi genangan pada area 39 hektar. Dikerjakan oleh kontraktor PT. Nindya – Barata Joint Operation dengan anggaran Rp. 203 miliar.

Menurut Menteri Basuki, setelah di hulu Kementerian PUPR juga akan memfokuskan ke hilir, seperti Karawang, Muara Gembong, Cilamaya yang tahun ini juga terkena banjir besar. “Kita akan bangun Bendungan Cibeet dan Cijurey yang ditargetkan bisa terealisasi mulai tahun depan," tandasnya.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Plt.Dirjen Sumber Daya Air Widiarto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Bob Arthur Lombogia. (*)

Industri Kopi Terus Bertumbuh Ciptakan Peluang Bisnis

Industri Kopi Terus Bertumbuh Ciptakan Peluang Bisnis

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA : Industri kopi yang terus booming saat ini, membuka kesempatan berusaha dengan mendirikan bisnis kopi. Apalagi di Indonesia memang kental dengan budaya minum kopi yang telah mengakar.

Guna menjaring peluang ini, Kementerian Koperasi dan UKM pun menggandeng komunitas Dewan Kopi, Asosiasi Duta Indonesia (ADI) fan Coffee Lovers Indonesia (CLI) dengan memberikan pelatihan Manual Brew kepada pegawai di lingkungan Kemenkop dan UKM.

Dalam sambutannya, Sekretaris Menkop dan UKM Rully Indrawan mengatakan, di Indonesia, konsumsi kopi sangatlah tinggi. Apalagi dikalangan anak muda, sepertinya sudah menjadi gaya hidup (lifestyle).

"Sekarang minum kopi sangat nyaman, tersedia banyak kedai kopi di mana-mana. Kopi bukan lagi hanya sebagai komoditi, tapi juga membuka ladang bisnis," katanya saat membuka pelatihan Manual Brew di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Selasa (28/1).

Rully menegaskan, kopi merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia, namun dari sisi industri katanya, terjadi persoalan, seperti banyaknya persaingan di bisnis kopi hingga penurunan ekspor. Di 2019 lalu kata Rully, ekspor kopi pun sempat mengalami penurunan.

"Kita harus menggenjot bagaimana kopi menjadi unggulan. Di Jawa Barat dulu pernah ada komunitas kopi, awalnya berkembang bagus saat ini mengalami stagnan, karena mungkin orientasinya sudah berbeda," katanya.

Saat ini komunitas kopi pun sudah banyak bahkan yang profesional. "Jadi saya berpesan, seraplah ilmu yang banyak, supaya saat membuka bisnis kopi, bisa menghasilkan kualitas kopi yang lebih baik dan berkualitas," ucap Rully.

Di kesempatan yang sama, Founder CLI sekaligus Bendahara Umum Dewan Kopi Lisa Ayodhya menceritakan, bisnis kopi untuk UMKM ini memang tidaklah serumit bisnis-bisnis yang lain. Namun kata dia, para pelaku UMKM kopi perlu juga dilakukan pencerahan melalui pelatihan bagaimana membuat kopi yang baik.

"Seperti misalnya kami sering juga beri pelatihan dengan para pedagang kopi keliling (Starbike). Jangan hanya jual kopi saja, tapi juga membuat kopi yang baik," imbuhnya.

Untuk membuka usaha kopi menurut Lisa tidaklah harus dimulai dengan modal yang besar. Semua itu bisa dimulai dengan bisnis kopi yang sederhana. "Peluang bisnis bisa diciptakan dengan mudah. Pengusaha kecil dengan buka kedai kopi di depan rumah juga bisa," tuturnya.

Diakui Lisa, pesat perkembangan bisnis kopi ini memang tak bisa dibantah. Bukan hanya kopi yang benar-benar pengolahan kopi murni hingga bisnis kopi kekinian. Ia pun optimistis pertumbuhan bisnis kopi ini trennya akan terus naik.

Naik Peringkat

Tapi di satu sisi kata Lisa, di tengah boomingnya industri kopi, justru perkembangan hulu kopi Indonesia masih kalah dengan negara lain seperti Brazil, Columbia dan Vietnam. Saat ini, kopi Indonesia masih berada di posisi ke empat.

"Kenapa kopi Brazil dan Vietnam itu bagus, karena biji kopi mereka konsisten dari sisi rasanya. Nah kalau di kita, kadang masih asam kadang enak, jadi belum stabil," ujarnya.

Bahkan di China dan Korea saja, yang basisnya bukan negara peminum kopi, mampu menciptakan varian kopi. "Tapi saya optimis, tahun 2020 kopi Indonesia naik ke posisi 3 dunia. Karena kalau dari segi kualitas sangat unggul," yakinnya.

Bersama bantuan dari Kemenkop dan UKM dan lintas kementerian lainnya, ia berencana ingin membranding kopi lokal dengan brand Kopi Nusantara. Karena selama ini hanya daerah saja yang unggul. "Nanti kita buat merek Kopi Nusantara, baru di bawahnya kopi Toraja, Lampung dan lain-lain," imbuhnya.

Hadir di kesempatan yang sama, Head of Corporate Communication Kapal Api Global Pangesti Bernadus menuturkan, sebagai industri besar di produk kopi. Pihaknya rajin memberikan pelatihan kepada pelaku usaha kopi.

Saat ini pihaknya memiliki sekitar 20 kedai kopi bertajuk Urban Latte yang tersebar di dua kota yaitu Jakarta dan Surabaya. Pihaknya membantu siapa pun yang ingin memiliki usaha kopi dengan membuka kedai.

"Ada juga yang lebih kecil itu Kapal Api Corner seperti yang ada di Stasiun Tanah Abang, siapa pun mau buka usaha bisa. Nggak perlu besar yang penting mudah dijalankan," katanya. (Agus)