Suku Bunga Single Digit Dorong Kemudahan Berinvestasi

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA. COM: Suku bunga single digit atau di bawah 10 persen yang terus didorong pemerintah antara lain melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), ikut memberikan sumbangan terhadap kemudahan berbisnis, di samping berbagai kebijakan pemerintah lainnya.

“Dengan suku bunga kredit yang cuma 9 persen per tahun dan turun lagi menjadi 7 persen pada 2017, maka KUR menjadi.salah satu daya tarik kemudahan berbisnis. Terbukti dengan serapan KUR yang sangat bagus,” kata Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram, dalam dialog Doing Business in Indonesia, Strategy and Solution, di ICE BSD City Tangerang, Rabu (25/5).

Agus mengatakan, kebijakan suku bunga rendah yang didorong pemerintah ini diharapkan juga diikuti lembaga keuangan lainnya khususnya perbankan baik BUMN maupun swasta.

“Diharapkan pada akhir tahun suku bunga perbankan bisa di bawah 10 persen,” katanya.

Kebijakan suku bunga rendah ini melengkapi berbagai deregulasi yang dilakukan pemerintah selama ini di antaranya paket.kebijakan ekonomi I sampai XII. Juga di bidang regulasi, di mana 3000 perda yang hambat investasi akan dihapus.

Di sektor UMKM, sederet kebijakan kemudahan berinvestasi juga dilakukan, di antaranya, untuk perijinan UMKM kini hanya cukup satu lembar saja melalui kecamatan.

Lalu hak cipta bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkop bisa menerbitkan hak cipta cukup 1 jam saja dan gratis alias tidak dipungut biaya.

UMKM juga didorong melakukan perdagangan digital atau e commerce, melalui berbagai pelatihan dan fasilitas yang disediakan Kemenkop dan UKM.

Agus mengatakan dengan berbagai kemudahan berbisnis ini, target Indonesia untuk berada di peringkat 40 -60 negara dengan kemudahan berbisnis (ease of doing business /EODB) bisa tercapai.

Saat ini Indonesia berada di peringkat 109 EODB 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, atau naik dari peringkat sebelumnya di 120. (Agus)

Caption ;
Sekretaris Kemenkop UKM Agus Muharram Memberikan Sambutan sekaligus Membuka Acara Indo Build Tech dengan tema “Strategy & Solution”, Tangerang (25/05/2016).

Penetapan Hasil Revisi X Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB)

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Prof. Dr. San Afri Awang menyatakan, dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang tengah berlangsung untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah diterbitkan Instruksi Presiden RI No. 8 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013 dan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Prof. Dr. San Afri Awang menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan Instruksi Presiden tersebut telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 tentang “Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi X)”.
“Semangat kita adalah menjaga keberadaan hutan alam, sekaligus melakukan tata kelola hutan yang lebih baik”, kata San Afri. Dia menambahkan, di dalam PIPPIB ini betul-betul kawasan yang tidak ada pemberian izin dari pemerintah. Untuk itu sumberdaya lahan yang telah dikeluarkan izin-izin usaha sebelumnya harus dioptimalkan dengan menitikberatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
PIPPIB saat ini sudah 5 tahun sejak pertama kali diterbitkan tahun 2011. Setiap 6 bulan dilakukan revisi dan saat ini sudah sampai pada Revisi X (kesepuluh). Proses PIPPIB Revisi X melibatkan Kementerian LHK bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa tambahan pada PIPPIB Revisi X ini tercantum pada Amar Ketigabelas butir (b) yang menyebutkan Gubernur dan Bupati/Walikota memantau kemajuan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut; dan Amar Keempat belas butir (b) yang menyatakan Peta Indikatif dikecualikan untuk proses pendaftaran tanah yang telah dimiliki masyarakat perseorangan di Areal Penggunaan Lain (APL) sepanjang disertai bukti hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya yang diterbitkan sebelum Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
Luas areal penundaan pemberian izin baru Revisi X menjadi sebesar 65.277.819 ha, bertambah sebesar 191.706 ha dari Revisi IX. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan dari hasil survei lahan gambut, survei hutan alam primer, konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, pembaharuan data bidang tanah, luas baku sawah serta penambahan areal penundaan izin baru karena adanya perkembangan tata ruang dan pembaharuan data perizinan.
San Afri menyatakan, di dalam 65 juta ha ini terlihat tidak semuanya hutan alam, namun sebagian telah menjadi perkebunan dan lain sebagainya.

“PIPPIB Revisi X ini dapat dilihat dengan jelas. Semuanya terbuka agar dapat diawasi secara bersama demi tata kelola hutan yang lebih baik,” ujar San Afri.
Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, memberikan instruksi khusus kepada para Gubernur dan Bupati Walikota untuk melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Hasil Revisi X ini. Secara lengkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK. 2300/MENLHK-PKTL/IPSDH/ PLA.1/5/2016 beserta lampiran petanya dapat dilihat dan diunduh di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan http://www.webgis.dephut.go.id. (ril/Agus)