Disaksikan Menteri Puspayoga, Pengurus Baru ICSB Indonesia Resmi Dilantik

Disaksikan Menteri Puspayoga, Pengurus Baru ICSB Indonesia Resmi Dilantik

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pengurus Indonesian Council for Small Business (ICSB) Indonesia periode 2018-2020 resmi dilantik Jumat (30/11/2018). Pelantikan yang berlangsung di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta itu turut disaksikan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga.

Turut hadir dalam pelantikan itu, antara lain Sekretaris Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring, Founder ICSB Indonesia Hermawan Kartajaya, dan sejumlah pejabat eselon 1 pada Kemenkop dan UKM.

ICSB merupakan organisasi Internasional, berpusat di Washington Amerika Serikat.

ICSB sebagai organisasi nonprofit membantu pengembangan kewirausahaan di Tanah Air bersama empat pilar pendukungnya, yaitu akademisi, peneliti, pemerintah dan pelaku bisnis.

“Ini bukan organisasi pemerintah akan tetapi ICSB akan bekerja sama dengan policy maker lainnya yang konsen membina UKM. Saya bangga sekali karena Pak Menteri akan mengawal kita terus,” kata Hermawan dalam sambutannya.

Pengurus ICSB Indonesia yang dilantik sebagai tindak lanjut dari hasil Munas Bandung ini disebut sebagai ICSB model baru yang akan mengakar dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional bahkan sampai ke level internasional.

“Untuk itu, pengurus ini dibentuk bukan untuk gagah-gagahan tapi orientasinya kerja. Nanti setiap 6 bulan pengurus harus membuat laporan,’ katanya.

Hermawan berharap ICSB Indonesia memberi peran strategis dalam hal Roadmap pengembangan kewirausahaan secara holistik di Indonesia yang melibatkan semua pihak dan menjadi payung organisasi UKM di Tanah Air yang berinduk di Kemenkop dan UKM di Jakarta.

“Saya cuma mempersiapkan ICSB model baru ini supaya mengakar, supaya bisa membatu pemerintah, perguruan tinggi dan korporasi dalam program pengembangan UKM,” tuturnya.

Presiden ICSB Indonesia, Jacky Mussry mengajak stakeholder terkait untuk bersama-sama membina UKM agar bisa lebih kompetitif. Jumlah UKM di Indonesia saat ini begitu besar, tapi tak sebanding dengan tingkat daya saing UKM tersebut, baik lokal maupun internasional.

“Organisasi ini kami harapkan bisa memberikan kontribusi yang strategis kepada UMKM agar mereka lebih kompetitif. Untuk itu, kami mohon dukungan dari kementerian dan segenap pengurus supaya sama berkontribusi,” kata Jacky. (Agus)

Advertisements

Koperasi Diminta Mulai Terapkan Good Cooperative Governance

Koperasi Diminta Mulai Terapkan Good Cooperative Governance

MEDAN, JURNAL IBUKOTA: Koperasi di Indonesia diminta agar mulai menerapkan Good Cooperative Governance dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas sehingga koperasi semakin profesional di masa mendatang.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto dalam acara “Sosialisasi Implementasi Keuangan yang Bertanggung jawab dan Sistem Pelaporan Informasi Kredit UMKM” di Medan, Rabu (27/11/2018) mengatakan koperasi menerapkan Good Cooperative Governance telah diatur dalam Peraturan Menteri nomor 20 Tahun 2015.

"Koperasi sebagai badan usaha, harus mampu mengelola usaha yang bertanggung jawab, apalagi mengelola keuangan," katanya.

Ia menegaskan, dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan koperasi perlu untuk memperhatikan prinsip-prinsip di antaranya pertama, ada komitmen dari pengurus dan seluruh pengelola untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan visi dan misi agar koperasi akuntabel.

Kedua, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, ketiga, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, keempat, jujur, obyektif, transparan dan inovatif.

Sedangkan strategi keuangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan koperasi, kata dia, dapat ditempuh dengan cara hati-hati dan mengenali perilaku anggota, melakukan seleksi anggota, perlindungan anggota, pendidikan anggota, penerapan sistem tanggung renteng, dan penerapan standar operasional prosedur dalam interaksi dengan anggota.

"Lebih lanjut, agar tingkat kepercayaan masyarakat meningkat dan citra koperasi semakin baik, laporan keuangan hendaknya diaudit oleh auditor independen dan melaksanakan RAT tepat waktu," tegas Luhur.

Acara yang diselenggarakan secara kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan International Finance Corporation World Bank Group (IFC World Bank Group) yang telah dirintis di Deputi Bidang Pembiayaan, diikuti oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam baik konvensional maupun syari’ah.

DR Nazirwan, mewakili IFC World Bank Group, menyampaikan bahwa prinsip pengelolaan keuangan koperasi hampir sama dengan pengelolaan di perbankan.

Oleh karena itu, penerapan sistem keuangan yang bertanggung jawab dapat sebagai sarana untuk menyejahterakan anggota koperasi dan masyarakat.

Kadiskop dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Amran Uteh, menambahkan koperasi-koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam akan terus ditingkatkan kinerjanya.

Saat ini terdapat 12 ribuan koperasi dan di antaranya yang aktif sekitar 8 ribuan.

"Diharapkan para pengurus dan pengelola koperasi yang mengikuti sosialisasi keuangan yang bertanggung jawab dapat mengimplementasikannya," katanya. (Agus)

Menteri Basuki : Perlu Terobosan Baru Dalam Mitigasi Bencana di Indonesia

Menteri Basuki : Perlu Terobosan Baru dalam Mitigasi Bencana di Indonesia

TOKYO, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan letak Indonesia yang berada di “Cincin Pasifik” menjadikannya seperti Supermall bencana. Besar kerugian baik korban jiwa maupun materi yang dialami, membuat Pemerintah Indonesia tidak hanya fokus mencari penyebab bencana namun juga perlu memikirkan ulang kebijakan yang paling tepat agar Indonesia lebih aman dan tangguh bencana.

“Bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah menjadi pelajaran yang berharga bagi Indonesia bahwa perencanaan dan kesiapan infrastruktur dan kesiagaan masyarakat mengantisipasi potensi bencana harus dievaluasi untuk ditingkatkan di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Basuki saat memberikan sambutan dalam 12th High Level Experts and Leaders Panel (HELP) on Water and Disasters Meeting di Tokyo, Selasa-Rabu (27-28/11/2018).

HELP merupakan _special advisor_ di bidang Sumber Daya Air dan Pengurangan Risiko Bencana untuk Sekretaris Jenderal PBB. Pertemuan HELP dihadiri oleh para menteri pengambil keputusan, ahli dan praktisi dari berbagai negara, seperti Jepang, Belanda, Korea Selatan dan Timor Leste, Australia. Pertemuan HELP merupakan forum untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam manajemen bencana, antara lain kasus gempa bumi diikuti dengan tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah yang terjadi pada akhir September 2018. Peristiwa fatalistik ini tengah menarik minat para anggota HELP untuk mengkajinya lebih jauh.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua HELP Han Seung-soo yang juga mantan Perdana Menteri Korea Selatan, Menteri Air dan Energi Gabon Patrick Eyogo Edzang dan Wakil Menteri Hubungan Teknik Enjinering, Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang (MLIT) Michio Kikuchi dan Mantan Presiden Timor Leste Ramos Horta. Dalam pertemuan 2 hari di Tokyo, Menteri Basuki bersama Menteri Infrastruktur dan Air Belanda Cora van Nieuwenhuizen ditunjuk sebagai Wakil Ketua HELP hingga 2020.

Disamping mitigasi, penanganan pasca bencana baik dalam tahap tanggap darurat yang dilanjutkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan mengacu pada prinsip membangun kembali lebih baik atau _Build Back Better_. Penerapan prinsip _Build Back Better_ secara mendalam dimulai dari perencanaan yakni rencana tata ruang wilayah hingga ke rencana detail tata ruang termasuk peraturan zonasi dan _building code_ untuk daerah rentan bencana.

“Kementerian PUPR akan membentuk Komisi Keamanan Bangunan Gedung yang salah satu tugasnya mendampingi Pemerintah Daerah agar konsekuen dalam mengimplementasikan rencana tata ruang dan zonasi yang sudah ditetapkan,” kata Menteri Basuki yang juga anggota HELP.

Ditambahkan Menteri Basuki, langkah selanjutnya yang sangat penting adalah meningkatkan investasi dan pendanaan untuk mengurangi resiko bencana sesuai dengan kesepakatan internasional seperti Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. “Anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi bencana hendaknya tidak dimaknai sebagai biaya (cost), namun merupakan investasi untuk masa depan yang lebih baik dengan menurunnya risiko bencana. Kita tidak ingin melihat kota berikut infrastruktur yang telah dibangun dengan mahal dan susah payah, hancur kembali akibat bencana,” tegas Menteri Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki bahwa Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah untuk mengadopsi penerapan instrumen pembiayaan risiko bencana, seperti asuransi bencana. Dengan demikian perlu disiapkan dasar hukum dan ketentuan administrasi yang memadai sehingga bisa diterapkan di Indonesia.

“Pemerintah Pusat tengah menyiapkan dukungan dan sistem keuangan untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia di daerah dalam pengurangan risiko bencana, yang mencakup langkah pencegahan/preventif, kesiapan/preparedness dan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kuncinya adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah,” katanya.

Menteri Basuki juga mengajak kerjasama internasional yang lebih erat dalam membangun ketangguhan negara menghadapi bencana terkait air dan perubahan iklim. “Saya yakin bahwa dengan kemitraan dan kerjasama yang erat antara negara dan institusi terkait, kita dapat merumuskan rekomendasi aksi strategis yang dapat diterapkan secara efektif untuk mencapai pengurangan risiko bencana yang signifikan,” tuturnya.

Agenda HELP berikutnya adalah pada bulan Februari 2019 yakni pertemuan The Network of Asian River Basin Organizations di Indonesia dan pada bulan April 2019 akan dilanjutkan dengan pertemuan HELP di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Turut mendamping Menteri Basuki yakni Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi, Direktur Operasi PT. Waskita Karya Fery Hendriyanto, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

Kali Kelima dalam Sebulan, Jasa Marga Raih Penghargaan

Kali Kelima dalam Sebulan, Jasa Marga Raih Penghargaan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: PT Jasa Marga (Persero) Tbk. meraih penghargaan _“Best of the Best”_ 50 perusahaan terbaik dalam _8th Forbes Indonesia Best of the Best Award & Gala Dinner_ yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (29/11) malam. Penghargaan ini menjadi kali kelima diperoleh Jasa Marga dalam satu bulan terakhir.

_AVP Investor Relations_ Jasa Marga Lisye Octaviana menerima penghargaan tersebut dari Pemimpin Redaksi Forbes Indonesia Taufik Darusman. Malam penganugerahan tersebut turut dihadiri oleh sekitar 300 tamu undangan yang mencakup jajaran direksi dan pejabat tinggi dari 50 perusahaan terpilih.

“Perusahaan berkinerja tinggi ini menjadi pemenang atas diri mereka sendiri, dan mereka telah menunjukkan bagaimana dinamis dan kuatnya iklim bisnis Indonesia saat ini. Pada tahun 2017, perekonomian Indonesia dihadapi begitu banyak tantangan. Namun, telah terbukti bahwa kita dapat menanggungnya dengan sangat baik. Hal ini juga menandakan bahwa kepercayaan konsumen di Indonesia masih tinggi,” kata Taufik.

Dari 565 perusahaan terdaftar, 50 perusahaan nasional berkinerja terbaik menerima penghargaan _“Best of the Best"_. Penentuan ke-50 perusahaan tersebut berdasarkan skor gabungan yang terdiri dari berbagai parameter yang diambil selama tiga tahun terakhir.

Penerima penghargaan selama tiga tahun berturut-turut diberikan penghargaan _“Trifecta”_ atau _“Trifecta Award”_. Sementara yang bertahan selama lima tahun berturut-turut akan menerima penghargaan “Emas” atau _“Golden Award”_.

Sebelumnya, masih di bulan November 2018, Jasa Marga juga menerima empat penghargaan lainnya. Salah satunya diraih Jasa Marga pada puncak Jambore PR Indonesia (Jampiro) #4 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/11). Dalam ajang itu, Jasa Marga meraih dua penghargaan. Pertama, PR Indonesia menyematkan penghargaan kepada Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani sebagai _Best Communicators 2018_ kategori CEO BUMN Tbk. Penghargaan kedua dalam ajang itu berupa _Silver Winner_ Insan PR Indonesia 2018 kategori _General Manager (GM) Public Relations_ kepada AVP Corporate Communications Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso.

Kemudian, Panitia Nasional Persiapan Penyelenggara Pertemuan Tahunan International Monetary Fund-World Bank Group (IMF-WBG) 2018 memberikan apresiasi kepada Jasa Marga yang turut berkontribusi dalam terselenggaranya _event_ internasional tersebut di Bali beberapa waktu lalu. Penganugerahan apresiasi tersebut digelar di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (12/11). Jasa Marga, melalui kelompok usahanya PT Jasamarga Bali Tol (JBT), dinilai telah meningkatkan layanan selama berlangsungnya perhelatan IMF-WBG AM 2018. Peningkatan layanan ini ditujukan untuk memperlancar transportasi para delegasi dan tamu undangan selama acara berlangsung.

Lalu, dalam ajang CAFEO 36 di Singapura, Rabu (14/11), Jasa Marga menerima penghargaan _Asean Outstanding Engineering Achievement Award 2018_ atas _Panoramic Toll Highway Semarang-Bawen-Salatiga_ yang dibangun di Jawa Tengah, sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Jawa.

Dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, terutama pengguna jalan tol, sangat berarti bagi keberhasilan Jasa Marga menerima seluruh penghargaan atau apresiasi di atas. Berbagai penghargaan tersebut juga sekaligus merupakan wujud konkret komitmen Jasa Marga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas.
(Agus)

Menteri Basuki Pelajari Teknologi Dam Upgrading Jepang

Menteri Basuki Pelajari Teknologi Dam Upgrading Jepang

TOKYO, JURNAL IBUKOTA: Di sela-sela menghadiri pertemuan 12th High Level Experts and Leaders Panel (HELP) on Water and Disasters Meeting di Tokyo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ke Amagase Dam Re-Development Project Tunnel di Kota Uji, Prefektur Kyoto dan Bendungan Yamaguchi di Prefektur Saitama, Jepang. Di kedua lokasi tersebut, Menteri Basuki mendapatkan penjelasan mengenai teknologi _Dam Upgrading_ yang tengah dilakukan terhadap 21 bendungan di Jepang.

Bendungan-bendungan di Jepang banyak yang sudah berusia tua dan mengalami penurunan fungsi. Sementara untuk pembangunan bendungan baru, ketersediaan lahan sangat terbatas dan tidak mudah pembebasannya. Oleh karenanya _Dam Upgrading_ menjadi pilihan untuk memperpanjang fungsi bendungan.

“Dari pengalaman Jepang melakukan _Dam Upgrading_, kita dapat belajar bagaimana mengoptimalkan fungsi bendungan yang sudah ada. Melakukan _Dam Upgrading_ memiliki kelebihan dibandingkan membangun bendungan baru yakni tidak diperlukan pembebasan lahan, lebih ramah lingkungan dan waktu lebih cepat,” kata Menteri Basuki.

Bendungan serba guna Amagase dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 1964 di Sungai Uji anak sungai dari Sungai Yodo yang mengalir melintas Prefecture Kyoto dan Osaka, dan berada di hilir outlet Danau Biwa. Bendungan berfungsi sebagai pengendali banjir, pembangkit listrik dan pemasok air baku air minum kota Kyoto dan Osaka.

Amagase Dam Re-Development Project Tunnel dilakukan Pemerintah Jepang dengan tujuan agar pertambahan debit banjir yang keluar dari Danau Biwa dapat dialirkan dengan aman, meningkatkan kapasitas tampungan efektif Bendungan Amagase guna memenuhi tambahan kebutuhan air baku bagi kota Kyoto sebesar 0,6 m3/detik, menjaga output daya listrik PLTA tetap tinggi di musim panas dan mengendalikan banjir di kawasan Danau Biwa.

Pengembangan ini dilakukan dengan membangun Saluran Pelepas Debit Tambahan berupa struktur terowongan samping berdiameter dalam 10,3 meter, panjang 617 meter menembus bukit di sisi kiri bendungan dan dilengkapi dengan pintu-pintu pengatur. Saluran pelepas debit tambahan ini mampu mengalirkan debit sebesar 600 m3/detik, sehingga dengan tambahan ini kemampuan Bendungan untuk mengalirkan debit banjir meningkat menjadi sebesar 1500 m3/detik, karena pelimpah yang saat ini mampu mengalirkan debit banjir sebesar 900 m3/detik.

Setelah dilakukan pengembangan, maka tampungan air baku bendungan Amagase akan meningkat dari 600.000 m3 menjadi 2,14 juta m3 dan tampungan air untuk membangkitkan listrik meningkat dari 3,8 juta m3 menjadi 5,21 juta m3.

Di Bendungan Yamaguchi, Menteri Basuki mendapat penjelasan bahwa bendungan ini dioperasikan pada tahun 1934 dengan kapasitas tampung 1,95 juta m3. Bersama dengan Bendungan Maruyama yang mulai dioperasikan pada tahun 1924 dengan kapasitas tampung 1,48 juta m3, keduanya dibangun untuk menyediakan air baku bagi kota Higashi-Maruyama, Higashi-Yamato dan Musashi-Maruyama di Metropolitan Tokyo, serta Kota Tokorozawa dan Iruma di Wilayah Saitama.

Menindaklanjuti gempa besar Kobe dengan skala Magnitudo 7,0 yang terjadi pada tahun 1995, dilakukan perkuatan tubuh bendungan utama Yamaguchi dan Maruyama. Perkuatan dilakukan dengan menambah kelandaian tubuh bendungan baik bagian hulu maupun bagian hilir, menambahkan berm serta sistem drainasi di bagian tubuh hilir.

Agar keamanan tubuh bendungan dapat dipantau secara teratur, pada tubuh bendungan utama dipasang alat alat pemantau percepatan gempa di dasar maupun di puncak bendungan, pemantau tekanan air pori, serta pemantau besar rembesan air di tubuh bendungan. Perkuatan-perkuatan dan pemantauan keamanan waduk-waduk tersebut dilakukan secara ketat, karena kedua waduk berada di bagian hulu permukiman yang sangat padat.

Selain bendungan, Menteri Basuki dan rombongan juga meninjau Kanda River /Loop Road No.7 Underground Regulating Reservoir yang dibangun untuk meredam puncak dan mengendalikan banjir dengan memanfaatkan ruang bawah tanah di bawah Jalur Jalan Metropolitan Tokyo sepanjang 4,5 Km. Pilihan struktur ini diambil karena sangat sukar dan mahal untuk memperoleh Kolam Pengendali Banjir “biasa di permukaan” pada sungai perkotaan yang mengalir di permukiman padat.

Reservoir pengendali banjir dibangun pada kedalaman 50 m di bawah tanah, berupa terowongan dengan diameter bagian dalam 12,5 meter dan mampu menampung air sebesar 540.000 m3. Reservoir dilengkapi dengan 3 buah Intake yang didesain secara khusus agar air dapat mengalir masuk dengan lancar (memanfaatkan sistem vortex) di Sungai Kanda, Sungai Zenpukiji dan Sungai Myoshoji, serta adanya Menara Ventilasi Udara untuk menghidari hantaman hidraulik (Water Hammer).

Reservoir juga dilengkapi dengan pompa-pompa yang mampu mengosongkan reservoir dalam waktu 48 jam agar reservoir siap dimanfaatkan kembali. Dari penjelasan yang disampaikan, walaupun menggunakan teknologi yang kompleks dan mahal, namun biaya yang dikeluarkan dapat kembali hanya dalam kurun waktu 7 tahun. Biaya “pengembalian” dihitung dari nilai kerugian yang mungkin timbul jika terjadi banjir di wilayah Sungai Kanda.

Menteri Basuki memimpin Delegasi Indonesia yang terdiri dari Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi, Direktur Operasi PT. Waskita Karya Fery Hendriyanto, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

Jubir BNPB Sutopo Menerima Penghargaan The First Responders 2018

Jubir BNPB Sutopo Menerima Penghargaan The First Responders 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Juru Bicara (Jubir) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho menerima penghargaan The First Responders 2018. Penghargaan ini diberikan oleh harian terkemuka yang bermarkas di Singapura, The Straits Times pada 29 November 2018.

Sutopo mendapatkan penghargaan The First Responders karena upayanya dalam menginformasikan kepada media massa baik lokal dan internasional sejak awal pascagempa Sulawesi Tengah yang terjadi pada 28 September 2018, meskipun dia sedang mengidap kanker paru-paru stadium 4. BNPB melalui Jubir Sutopo memberikan informasi kepada media yang kemudian menjadi rujukan informasi utama pada saat tanggap darurat.

The Straits Times juga menyebutkan bahwa tanpa lelah Sutopo hadir untuk menginformasikan kepada publik terkait dengan upaya-upaya penanganan bencana di Indonesia. Disebutkan pula, Sutopo dengan giat meng_counter_ berita palsu secara cepat kepada media maupun melalui media sosial.

Secara terpisah, Sutopo menyampaikan bahwa penghargaan ini juga dapat menginsiprasi masyarakat luas. “Kerja keras, ikhlas, integritas, kerja tuntas dan tanpa kenal lelah adalah semangat yang harus dijunjung tinggi. Jangan malas dan mudah galau. Apapun lakukan dengan tekun dan pantang menyerah,” ungkap Sutopo pada Kamis (29/11).

“Alhamdulillah mendapat penghargaan The First Responders dari The Straits Times media terkemuka di Singapura. Penghargaan ini untuk seluruh pimpinan dan staf BNPB yang telah bekerja keras dan mencurahkan jiwa raga menangani bencana. Saya hanya penyambung lidah yang mengkhabarkan kepada media dan masyarakat luas.”

The Strait Times setiap tahun menganugerahkan penghargaan The First Responders kepada individu, kelompok maupun institusi yang telah berkontribusi secara signifikan kepada masyarakat, bangsa dan terlebih lagi di wilayah kawasan regional. Selain Sutopo, penghargaan tersebut juga dianugerahkan kepada Ng Kok Choong yang menyelamatkan nyawa manusia dari reruntuhan bangunan pascagempa Sulawesi Tengah, kemudian Kapten P. Rajkumar dan Perwira Vijay Varma Pilot Angkatan Laut India yang melakukan penyelamatan melalui udara ketika warga terjebak banjir besar di Kerala India. Penghargaan juga diberikan kepada lembaga antara lain Mercy Relief dan AHA Centre dalam penanganan bantuan kemanusiaan.

Secara khusus, pada 5 Oktober 2018 lalu, Sutopo mendapatkan kesempatan untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor. Presiden Jokowi memandang Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini sebagai figur yang menginsiprasi kita semua.

“Bahwa dalam kondisi beliau yang sedang sakit, tetap masih mendedikasikan semangatnya untuk pekerjaan,” demikian ujar Jokowi di hadapan awak media.

Penghargaan ini sekaligus menjadi pencapaian BNPB dalam penanggulangan bencana di Indonesia, secara khusus dalam konteks kontribusi BNPB dalam pemberian informasi kepada media massa. Begitu dekatnya media dengan Humas BNPB menyebabkan penyebaran informasi kebencanaan menjadi lebih mudah. Media sangat membantu tugas-tugas BNPB. Media adalah pengganda BNPB dalam menyebarluaskan informasi bencana.

"Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada media. Penghargaan yang diraih ini juga atas bantuan media. Jadi penghargaan ini juga saya dedikasikan untuk rekan-rekan media. Tanpamu apalah artinya aku," katanya. (Agus)