Menkop-UKM Tegaskan Pentingnya UKM Penuhi Selera Pasar

Menteri Koperasi dan UKM Tegaskan Pentingnya UKM Penuhi Selera Pasar

SURABAYA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan pentingnya bagi UKM untuk dapat memenuhi selera pasar ketimbang hanya sekadar memproduksi barang semata.
“Ke depan penting agar bagaimana produksi UKM bisa laku di pasaran, kalau tidak laku bisa tutup galerinya maka sekali lagi penting untuk membuat produk UKM itu laku,” kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat membuka Indonesia Bagian Timur (IBT) Expo di Surabaya, Rabu malam (29/11).

Oleh karena itulah, ia berharap pusat promosi dan perdagangan seperti IBT Center di Surabaya harus mampu menginisiasi dan mendorong UKM agar mampu membaca selera pasar.

Untuk itu, kata dia, IBT Center salah satunya harus mampu memanfaatkan teknologi digital dalam memperluas akses pasar produk UKM. “Apalagi Kawasan Timur Indonesia memang menjadi fokus pemerintah saat ini untuk dibangun dan dikembangkan,” katanya.

Puspayoga sekaligus mengapresiasi keberadaan IBT Center yang berpusat di Surabaya sebagai pusat informasi yang menyajikan data yang valid tentang potensi wilayah dan segala kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Indonesia Timur.

Dalam praktiknya nanti IBT Center diharapkan Menteri Puspayoga agar bekerja sama dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebab untuk membangun sebuah pusat informasi berarti mengintegrasikan pusat data dan server yang saat ini tersebar di berbagai daerah.

“Dengan tersedianya data yang terintegrasi, proses e-government dapat terlaksana lebih efisien dan dapat memberikan kualitas layanan publik yang lebih baik,” katanya.

Puspayoga juga berharap IBT Center dapat dikembangkan selain sebagai pusat informasi, promosi, sekaligus perdagangan dan pariwisata.

Menurut dia, pariwisata khususnya tak dapat dipisahkan dari sektor UMKM. “Dalam hal UKM pasti terkait dengan pariwisata yang maju. Pariwisatanya maju UKM juga akan maju,” katanya.

Ia juga berpesan agar para pelaku UMKM pun tak segan memanfaatkan skema pembiayaan yang telah disediakan pemerintah agar dapat menaikkan kelas usahanya.

Puspayoga ingin agar koperasi dan UKM tetap menjadi andalan pemerataan ekonomi di Tanah Air.

Ia berpendapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tanpa ada pemerataan kesejahteraan masyarakat artinya membiarkan kesenjangan tetap dalam posisi yang memprihatinkan.

Oleh karena itu, koperasi dan UKM harus diberdayakan agar pemerataan kesejahteraan tersebut dapat terwujud. (Agus)

Caption :
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menekan tombol tanda diresmikannya IBT (Indonesia Bagian Timur )EXPO Tahun 2017 didampingi Anggota DPR RI Komisi VI Bambang Haryo Soekartono, Presiden Direktur IBT Djaya Santosa dan Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur Purnomo Hadi. Surabaya, Rabu(29/11/2017).

Advertisements

Hingga Akhir November, Progres Fisik Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR Capai 79,12%

Hingga Akhir November, Progres Fisik Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR Capai 79,12%

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Secara keseluruhan progres fisik pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di seluruh Indonesia per 29 November 2017 pukul 16.00 WIB mencapai 79,12%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar 76,57%.

Dari sisi penyerapan keuangan juga lebih tinggi yakni 71,64% atau sebesar Rp 75,55 triliun dari total anggaran tahun 2017 yakni Rp 105,4 triliun dibandingkan tahun 2016 sebesar 67,06% dari total anggaran Rp 98,19 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendukung Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di antaranya meningkatkan konektivitas antar wilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan progres penyerapan anggaran dan fisik tahun ini lebih baik dibandingkan tahun 2016. Selain itu, percepatan juga akan terus diupayakan dalam mencapai yang lebih baik lagi.

“Bagi Kementerian PUPR dengan alokasi tahun ini sebesar Rp 105,4 triliun, kenaikan 2 hingga 3 persen saja, maka besar anggaran yang terserap sekitar Rp 2 hingga 3 triliun. Secara nominal besar sekali. Dengan progres fisik seperti ini, saya kira cukup baik dan ditargetkan penyerapan bisa mencapai 93 persen pada akhir tahun,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Pada tahun 2018, Kementerian PUPR mendapatkan amanah membelanjakan anggaran sebesar Rp 107,38 triliun. Kementerian PUPR menargetkan 5.516 paket senilai Rp 33,99 triliun dilakukan lelang dini seperti yang telah dilakukan Kementerian PUPR pada tahun-tahun sebelumnya.

Hingga 29 November 2017, sebanyak 999 paket pekerjaan senilai Rp 5,8 triliun telah dilelangkan. Ditargetkan 50%-60% paket pekerjaan yang lelang dini sudah bisa ditandatangani kontrak pekerjaannya pada bulan Januari 2018 sebagai awal dimulainya pekerjaan.

Pelaksanaan lelang dini akan membuat pekerjaan pembangunan infrastruktur tahun 2018 dapat langsung dilakukan sejak awal tahun 2018, sehingga penyelesaian lebih cepat dan dirasakan manfaatnya. Umumnya waktu pelelangan memakan waktu sekitar 2 bulan.

Dari jumlah tersebut, berdasarkan unit organisasi eselon I, terbanyak di Ditjen Bina Marga sebanyak 548 paket dengan nilai Rp 4,6 triliun, Sumber Daya Air sebanyak 368 paket dengan nilai Rp 881,9 miliar, Ditjen Cipta Karya sebanyak 68 paket dengan nilai Rp 262, 5 miliar, dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 4 paket dengan nilai Rp 6,4 miliar.

Menteri Basuki menginstruksikan agar pada tahun 2018, pembangunan infrastruktur PUPR lebih mengoptimalkan potensi kontraktor swasta, mendorong investasi dalam negeri, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan melalui program infrastruktur padat karya dan mengendalikan progres pekerjaan sesuai target yang direncanakan. (***)

Kemenkop dan UKM Dukung Permodalan UMKM di PKSN Kota Jayapura

Kemenkop dan UKM Dukung Permodalan UMKM di PKSN Kota Jayapura

JAYAPURA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan perkuatan modal bagi pelaku UMKM di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kota Jayapura, Papua. Dengan bantuan modal usaha diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Hal itu dikemukakan Asisten Deputi Permodalan pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kemenkop dan UKM Luhur Padjarto dalam rapat fasilitasi dan koordinasi pengelolaan potensi dalam rangka penguatan permodalan usaha masyarakat perbatasan negara di PKSN Kota Jayapura, Papua, Selasa (28/11/2017).

"UMKM perlu didukung dengan permodalan dan infrastruktur yang memadai sehingga tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya dapat menyinari perekonomian di wilayah timur itu," kata Luhur.

Rakor ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boitenjuri, Wakil Walikota Jayapura Rustan Saru, Kepala Pengelola Perbatasan dan Kerjasama LN Papua, maupun pelaku koperasi dan UMKM.

Supaya tetap berkelanjutan, Luhur meminta pelaku UMKM yang telah mendapatkan bantuan pemerintah baik berupa Wirausaha Pemula (WP), dana bergulir dari Kemenkop dan UKM, maupun kredit usaha rakyat (KUR) perbankan, perlu dikawal melalui pendampingan, pelatihan, bimbingan dan pembinaan.

Luhur juga meminta kepada Dinaskop dan UKM Papua dan Kota Jayapura agar intens mensosialisasikan program-program Kemenkop dan UKM sesuai dengan topik rapat koordinasi yang dilakukan yaitu penguatan permodalan usaha masyarakat di daerah perbatasan.

Wakil Walikota Jayapura Rustan Saru, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengembangan daerah perbatasan harus bisa menunjukkan perubahan yang pasti dalam​ kehidupan masyarakat, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

"Untuk itu, apabila pelaku usaha baik koperasi maupun UMKM yang telah menerima program bantuan maupun mendapat pinjaman kredit dari perbankan harus dikawal secara berkesinambungan sehingga ada komunikasi antara penerima kredit maupun bantuan, pemberi kredit dan pembina," tandasnya.

Boitenjuri, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP menekankan bahwa pemerintah pusat berkewajiban membangun daerah perbatasan negara, karena penting untuk menjaga pertahanan negara dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

"Selain itu, dampak dari pembangunan di perbatasan, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat pula karena banyaknya pengunjung dari negara tetangga," ucap Boitenjuri. (Agus)

Kementerian PUPR Jajaki Pembangunan Bendungan dengan Dana Investasi Swasta

Kementerian PUPR Jajaki Pembangunan Bendungan dengan Dana Investasi Swasta

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional bukan lagi sebagai pilihan namun menjadi kebutuhan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Namun tidak semua infrastruktur yang dibangun menggunakan pendanaan Pemerintah melalui APBN dan APBD. Keterlibatan swasta terus didorong melalui berbagai model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) / _Public Private Partnership_ (PPP).

“Anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR dalam 3 tahun ini sekitar Rp 100 triliun dengan porsi pinjaman sebesar 7%. Pembangunan 35 ruas tol yang saat ini dilakukan melalui skema PPP yang berhasil menarik dana swasta sebesar Rp 300 triliun yang didukung dana Pemerintah tidak lebih dari 17% dalam bentuk Viability Gap Fund (VGF),” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada acara Indonesia PPP Day 2017 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, (29/11/2017).

Pembangunan infrastruktur PUPR dengan skema KPBU, saat ini tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga pada proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) seperti SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat, Umbulan dan Saluran Pembawa Air Baku dari Bendungan Karian (Karian-Serpong Water Conveyance).

Selanjutnya Kementerian PUPR saat ini juga tengah menjajaki peluang PPP dalam pembangunan bendungan yang memiliki potensi sebagai pembangkit listrik. “Saya sudah meminta untuk dilakukan value engineering terhadap rencana pembangunan 3 bendungan karena biayanya yang cukup besar oleh Komisi Keamanan Bendungan bekerjasama dengan Pemerintah Jepang. Pihak Jepang menyatakan minatnya untuk membiayai salah satu bendungan yakni Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan melalui investasi perusahaan swasta Jepang. Dalam minggu-minggu ini mereka (Pihak Jepang) akan memutuskan,” kata Menteri Basuki.

Dari hasil studi kelayakan, biaya pembangunan Bendungan Tiga Dihaji sangat mahal yakni sebesar Rp 3,8 triliun. Bila terealisasi maka akan menjadi bendungan pertama yang dibangun tanpa menggunakan dana APBN secara penuh, alias sebagian pendanaannya akan dilakukan oleh swasta.

Berikutnya, tambah Menteri Basuki, ada skema ketersediaan layanan atau _availability payment_ (AP) yang akan diterapkan dalam rangka pemeliharaan jalan-jalan lintas utama di Indonesia seperti jalan lintas timur Sumatera, lintas selatan Jawa, dan trans Papua. Prinsipnya, investor atau badan usaha membangun infrastruktur terlebih dahulu, ketika selesai dan memberikan manfaat, Pemerintah akan membayar secara bertahap atas ketersediaan fisik atau layanan infrastruktur tersebut.

Dalam mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera di mana kurang diminati investor, Kementerian PUPR melakukan sistem lelang bundling dengan jalan tol di Pulau Jawa seperti ruas tol Jakarta-Cikampek Elevated II, ruas tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar yang memiliki margin keuntungan baik.

Salah satu contohnya adalah tender tol Jakarta-Cikampek II Selatan yang mensyaratkan kemampuan peserta lelang membangun tol Terbanggi Besar-Kayu Agung sebagai salah satu syarat. “Banyak sekali variasi dan inovasi yang kami kembangkan,” jelas Menteri Basuki.

Guna menggenjot dana swasta lebih banyak terlibat dalam pembangunan infrastruktur, Menteri Basuki akan mengembangkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infratruktur yang merupakan penggabungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Unit organisasi baru ini akan khusus menangani masalah KPBU ini agar prosesnya semakin cepat dan mudah.

“Kami juga akan memberikan pelatihan kepada para pejabat tinggi Madya dan Pratama tentang KPBU agar Kementerian PUPR ke depan tidak hanya bergantung pada dana APBN,” jelasnya.

Ditambahkannya kebutuhan pendanaan infrastruktur yang sangat besar harus dicarikan solusinya, salah satunya melalui skema KPBU. “Pembangunan infrastruktur bukan untuk bermewah-mewahan namun untuk mengejar ketertinggalan. Meskipun daya saing infrastruktur Indonesia sudah naik dari peringkat ke-60 menjadi ke-52, namun masih tertinggal dari negara tetangga. Kalau hanya dari APBN akan lama sekali mengejarnya,” kata Menteri Basuki.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian PUPR yang terus mendorong kerjasama dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur.

"Saya berterima kasih pada Pak Basuki, karena beliau mendorong jajarannya berpikir keras bagaimana proyek (infrastruktur) ini bisa berjalan tidak menggunakan APBN. Kementerian PUPR adalah _champion_ dalam implementasi KPBU," kata Menteri Sri Mulyani.

Turut hadir dalam acara tersebut Dirjen Bina Konstruksi Syarief Burhanuddin, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi M. Natsir, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Hery Trisaputra Zuna, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (***)

Menko PMK: Kerja Sama dengan RRT Bisa Majukan Pariwisata Indonesia

Menko PMK: Kerja Sama dengan RRT Bisa Majukan Pariwisata Indonesia

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menko PMK Puan Maharani berpensapat kerja sama Antarmanusia dengan RRT bisa dimanfaatkan untuk memajukan sektor pariwisata di Indonesia.

“Khusus untuk bidang pariwisata, perlu terus didorong lebih banyak lagi agar arus kunjungan wisata antar kedua negara mencapai 10 juta wisatawan,” ujar Puan, Rabu (29/11).

Jumlah wisatawan sebanyak itu merupakan hasil dua konsensus kedua pemimpin negara saat bertemu beberapa waktu lalu.

Angka kunjungan ini dapat dipermudah untuk dicapai mengingat telah dibuka jalur penerbangan langsung dari RRT ke Indonesia melalui Manado, Sulawesi Utara  dan hasilnya telah menunjukkan peningkatan wisatawan yang tinggi dari RRT. “Kedua negara perlu memberikan fasilitas promosi wisata yang memadai, mendorong media agar aktif mempromosikan berbagai destinasi wisata, serta pendidikan bahasa Mandarin yang selama ini telah berlangsung dapat ditingkatkan lagi,” pinta Menko PMK lagi.

Menko PMK juga mengapresiasi penuh kedatangan dua giant panda di Indonesia, sebagai kerja sama dalam konservasi satwa langka, dapat menjadi simbol harmoni, perdamaian, dan persahabatan dari kedua negara.

Terkait peran Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 yang di Jakarta dan Palembang, Menko PMK mengundang Delegasi Tiongkok untuk dapat berpartisipasi di Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. “Atas nama Pemerintah Indonesia, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas terselenggaranya pertemuan ini dengan lancar dan sukses. Di masa mendatang, saya berharap ke depan akan lebih banyak kesepakatan kerja sama yang kita bersama dapat tandatangani,” katanya. (***)

Menko PMK Minta K/L Fokuskan Programnya untuk Korban Erupsi Gunung Agung

Menko PMK Minta K/L Fokuskan Programnya untuk Korban Erupsi Gunung Agung

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: -Untuk meminimalisir dampak psikologis masyarakat yang terpapar erupsi Gunung Agung, pemerintah akan melaksanakan berbagai program/ kegiatan yang meringankan beban ekonomi dan sosial. K/L harus lebih fokus menggiatkan programnya di Kabupaten/ kota yang ada di Bali.

Demikian ditegaskan oleh Menko PMK Puan Maharani dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait antisipasi dampak erupsi Gunung Agung. Menko PMK meminta agar setiap K/L lebih fokus menggiatkan programnya di Kabupaten/Kota di Bali. Hal tersebut guna meminimalisir dampak psikologis masyarakat yang terkena dampak erupsi Gunung Agung, sekaligus meringankan beban ekonomi dan sosial.

Diharapkannya, agar aktivitas- aktivitas posko penanganan darurat bencana erupsi Gunung Agung lebih ditingkatkan lagi. Termasuk, mengaktifkan dan memperkuat peran posko pendamping di Provinsi Bali serta memaksimalkan fungsi service center untuk sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan aktivitas Gunung Agung maupun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

Menko PMK juga meminta agar masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di zona perkiraan bahaya yaitu di dalam area kawah Gunung Agung dan di seluruh area di dalam radius 8 Km dari kawah puncak Gunung Agung. Ditambah perluasan sektoral ke arah utara-timur laut dan tenggara-selatan- barat daya sejauh 10 Km.

Secara umum menurut Menko PMK kehidupan di Bali relatif normal tidak seperti yang digambarkan oleh media-media yang ada. Adapun yang terganggu hanya jadwal penerbangan saja. Turis asing pun dapat memperoleh perpanjangan Visa yang lebih mudah apabila Visa kunjungannya sudah habis akibat terganggunya jadwal penerbangan.  Perpanjangan visa tersebut dapat dilakukan di bandara dan kantor imigrasi.

Menko PMK meminta Kementerian Pariwisata untuk  mensosialisasikan kepada para turis asing agar tidak perlu khawatir dengan pemberitaan ini, karena masih banyak destinasi wisata di Bali yang masih bisa dikunjungi.

Sampai saat ini, salah satu permasalahan yang ada di lapangan adalah jumlah pengungsi yang sangat fluktuatif. Menurut catatan, jumlah pengungsi  pada 28/11  sebesar 29.673 Jiwa yang tersebar di 217 tempat. Meski begitu, kemungkinan  jumlah tersebut bisa berubah karena mobilitas pengungsi sangat tinggi. Secara umum, penanganan pengungsi sudah dilakukan dengan memadai. Baik dari sisi penyediaan logistik, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Sementara, Kabupaten Karangasem menjadi wilayah yang paling parah terpapar erupsi Gunung Agung. Dalam derajat yang lebih ringan dampak erupsi ini juga terasa di Kabupaten/kota lainnya yang ada di Bali di antaranya, Klungkung, Bangli, dan Buleleng. Karena itu secara umum suasana kehidupan di Bali normal dan sejumlah destinasi wisata seperti di Tabanan, Denpasar, dan Jembrana tidak terganggu.

Terkait dengan ancaman banjir dan tanah longsor di Tanah Air, Menko PMK berpesan agar dilakukan upaya-upaya dalam mengantisipasi banjir dan tanah longsor yang tengah menerpa di Indonesia. Menurutnya,  banjir dan tanah langsor sudah terjadi dari awal tahun, lebih dari 1,8 juta penduduk merasakan dampak longsor dan banjir, diperlukan kesiapsiagaan K/L terkait untuk membantu para korban. “Saya minta kepada K/L terkait banjir dan longsor dari siklon di pulau jawa, kita antisipasi lagi dengan memberi peringatan dini kepada semua pihak, dan meyiapkan semuanya mulai dari beras, logistik, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan, dan saya lihat semua K/L sudah siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana ini,” pungkasnya.

Hadir dalam RTM kali ini, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri PUPERA Basuki Hadimoeljono, Kepala BNPB Willem Rampangiley, Kepala KSP Teten Masduki, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta beberapa perwakilan K/L lainnya. (***)

Presiden Minta Korpri Jadi Pilar Pemersatu Bangsa

Presiden Minta Korpri Jadi Pilar Pemersatu Bangsa

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Korps Pegawai Negeri Indonesia (Korpri) hari ini memperingati HUT-nya yang ke-46 di silang Monas, Jakarta. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenko PMK ikut menghadirinya.

Peringatan HUT Korpri ke-46 dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil atas kontribusinya dalam melayani masyarakat. “Atas nama pemerintah, atas nama  negara, rakyat Indonesia, saya ucapkan  selamat memperingati hari jadi ke-46 dan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan untuk masyarakat,” katanya.

Presiden juga berpesan bahwa Korpri harus menjadi pilar pemersatu bangsa. “Peringatan Korpri kali ini harus menjadi momentum pilar pemersatu bangsa yang dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila,” ujar Presiden. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia nomor: SE-08/KUI/IX/2017 2017 tanggal 28 September 2017 tentang HUT Ke-46 Korpri Tahun 2017, rangkaian upacara dalam rangka HUT Korpri antara lain mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara, pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara, pembacaan naskah Pembukaan UUD 1945.

Secara terpisah, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Ekonomi Kreatif, Sidqy Lego Pangesthi Suyitno menekankan bahwa organisasi Korpri memiliki peran yang strategis khususnya dalam menjadi garda utama untuk mengimplementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

“Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini lebih dari 4,5 juta anggota merupakan potensi strategis dalam Gerakan Revolusi Mental,” ungkap Sidqy.

Melihat peran strategis dari Korpri, maka penting untuk segera menyusun rencana aksi pembinaan ASN untuk menghasilkan para abdi negara yang berintegritas, beretos kerja, dan bergotong royong.

“Saya memandang penting bagi Korpri untuk segera menyusun rencana aksi sehingga dapat membentuk para ASN yang mewarisi nilai-nilai revolusi mental,” jelas Sidqy. (***)

Gerakan Kemenko PMK Bersatu Digaungkan

Gerakan Kemenko PMK Bersatu Digaungkan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koordinator Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) hari ini menggelar sosialiasi Gerakan Kemenko PMK Bersatu di ruang Heritage Kemenko PMK, Jakarta.

Sosialisasi dibutuhkan untuk menjalin silaturahmi dan sebagai media penguatan komitmen bersama, penyatuan visi bersama untuk saling menghargai perbedaan di dalam lingkungan kerja sehari-hari.

Sosialiasi gerakan Kemenko PMK Bersatu ini dibuka langsung oleh Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Ekonomi Kreatif, Sidqy Lego Pangesti.

Menurut Sidqy, Sosialisasi seperti  ini tentu sangat dibutuhkan  untuk menjalin silaturahmi dan sebagai media penguatan komitmen bersama, penyatuan  visi bersama untuk saling menghargai perbedaan di dalam lingkungan kerja sehari-hari.

“Perbedaan bukan menjadi penghalang kemajuan, melainkan dalam perbedaan terdapat kekuatan dan kemampuan  untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” jelas Sidqy.

Pada kesempatan ini, Sidqy  juga menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir kondisi Indonesia semakin membaik. Dicontohkan, indeks  pembangunan manusia pada 2016 di Indonesia naik dari kategori sedang menjadi kategori tinggi seiring dengan adanya kenaikan indeks menjadi 70,18. Sementara peringkat daya saing Indonesia secara global naik 5 tingkat ke peringkat ke-36 dari 137 negara dibandingkan​ dengan peringkat sebelumnya pada posisi ke-41 berdasarkan publikasi yang World Economic Forum (WEF). Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja sama pemerintah dan masyarakat Indonesia yang berkomitmen untuk bergotong royong melakukan perubahan demi meningkatkan kemajuan bangsa.

Kegiatan yang merupakan bagian dari implementasi revolusi mental dalam kehidupan sehari-hari , pada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat,  dan juga lingkungan kerja masing-masing  ini diisi dengan harmonisasi permainan dalam musik tradisional angklung oleh seniman Joko Angklung. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini diminta untuk memainkan alat musik angklung dan diharapkan dapat mengambil makna dari filosofi yang dikandung dalam permainan angklung yaitu untuk selalu fokus, taat , dan bersemangat.

Sementara itu, dalam laporannya, Koordinator Gerakan Indonesia Bersatu, Herbert Siagian menyampaikan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi adalah agar seluruh pegawai di lingkup Kemenko PMK dapat memahami persatuan dan kesatuan dalam berbagai perbedaan. “Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat kerja sama yang bermuara pada peningkatan kinerja dan organisasi” ujar Herbert Siagian, Asisten Deputi (Asdep) bidang Pemberdayaan Desa Kemenko PMK. (***)

Kemenko PMK Gelorakan “Bangga  Menjadi Indonesia”

Kemenko PMK Gelorakan “Bangga  Menjadi Indonesia”

JAKARTA : Sekretaris Kemenko PMK, Satya Sananugraha menegaskan, bangga menjadi Indonesia itu mudah. Yakni, cukup dengan cara menghayati, menerapkan, dan mengamalkan Pancasila maka kemandirian tersebut akan tercapai.

“Untuk bisa bangga menjadi Indonesia itu mudah. Caranya dengan mengajari, menerapkan dan mengamalkan Pancasila,” ujarnya dalam seminar Bangga Menjadi Indonesia, di kantor Kemenko PMK.

Satya menuturkan mengimplementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental, Program Gerakan Kemenko PMK Mandiri agar mampu meningkatkan rasa bangga menjadi Indonesia dan menggelorakan rasa nasionalisme.

“Pengajaran Revolusi Mental untuk karyawan Kemenko PMK ini untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan etos kerja yang tinggi,” katanya.

Bangga menjadi Indonesia merupakan hal yang dapat dilakukan dan dimaknai di kegiatan sehari-hari. “Bangga menjadi Indonesia bisa dilakukan dari hal-hal sederhana,” tuturnya. Misalnya memakai pakaian buatan dalam negeri, makan makanan tradisional Indonesia.

Ditambahkan, anak muda pada saat ini sangat kreatif dalam berwirausaha. Dalam berwirausaha tidak hanya kapasitas melainkan diperlukannya juga integritas. Jika Indonesia mandiri maka UMKM di Indonesia akan meningkat.

Pada kesempatan yang sama penggerak Laskar Mandiri, Heri Herianto menjabarkan bahwa dengan menjaga alam itu juga termasuk gerakan revolusi mental. Sampah merupakan masalah yang sangat kompleks sekarang ini, sampah dapur merupakan penyumbang sampah terbesar. Oleh karena itu, idealnya rumah tangga menyiapkan 3 tempat sampah yaitu untuk organik, anorganik, dan barang yang bisa didaur ulang. “Kalau kita jaga alam, alam juga akan jaga kita,” tutur Heri. (***)

Menko PMK : Dunia Harus Kelola Human Mobility Untuk Cegah Dampak Urbanisasi

Menko PMK : Dunia Harus Kelola Human Mobility Untuk Cegah Dampak Urbanisasi

YOGYAKARTA, JURNAL IBUKOTA : Urbanisasi menjadi masalah bagi banyak kota di seluruh dunia. Karenanya, setiap negara harus mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan. Demikian disampaikan Menko PMK Puan Maharani saat membuka “14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017” di Hotel Hyatt Yogyakarta.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, urbanisasi merupakan konsekuensi dari kemajuan pembangunan. Dalam 5 tahun terakhir, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban modern, sebutnya, lebih banyak penduduk perkotaan dibanding pedesaan. Saat ini, jelasnya, diperkirakan sekitar 54% penduduk dunia tinggal di perkotaan. “Perkembangan urbanisasi yang begitu cepat harus dapat disertai intervensi kebijakan yang tepat, sehingga terjaga dengan baik derajat kualitas hidup penduduk perkotaan,” ujarnya.

Diungkapkannya, di antara 7,5 milyar penduduk dunia saat ini, terdapat lebih dari 1 milyar migran. Setiap pergerakan manusia, lanjutnya, tidak hanya membawa dirinya saja, melainkan juga seluruh hal yang melekat dalam dirinya seperti budaya, perilaku, ideologi, penyakit, dan berbagai hal lainnya. “ Oleh karena itu, kita harus dapat mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan,” tegasnya.

Menko PMK juga mengingatkan, pilihan dalam Pembangunan dapat memberikan implikasi pada lingkungan hidup, kesehatan, pendapatan masyarakat, kehidupan sosial-budaya, serta konflik. Atas dasar itu, ia berpesan, dalam merencanakan Pembangunan Nasional, Paradigma Pembangunan berwawasan kependudukan, perlu menjadi perhatian. Sementara itu, pembangunan juga harus menempatkan manusia sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan. Adapun kualitas pembangunan pun mesti diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan adil. “Melalui International inter-ministerial conference ini, diharapkan dapat menghasilkan formula, agenda, dan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menjadi landasan bersama dalam pembangunan kependudukan,” katanya.

Sebagai informasi, tema 14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017 adalah “Sustainable Cities, Human Mobility and International Migration – A south-south perspective and intervention needs”. Tema tersebut diambil sesuai dengan tema Sidang Komisi PBB Kependudukan dan Pembangunan ke-51 yang akan diadakan pada tahun 2018. Delegasi konferensi yang notabene Menteri Kependudukan negara-negara anggota Partners in Population and Development (PPD) dalam ajang ini mendiskusikan berbagai isu dan langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil bagi masa depan kependudukan dunia yang lebih baik.

Selain Menko PMK yang menyampaikan sambutannya, dalam kesempatan ini Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Liu Yandong juga memberikan pidatonya serta Chair of PPD RRT, Li Bin. Turut hadir pula, Pimpinan dan Anggota Komisi Eksekutif PPD, Direktur Eksekutif UNFPA, Dr. Natalia Kanem serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono . (***)