Menteri Basuki : Terimakasih atas Respon Cepat Kepolisian RI dalam Penanganan Peristiwa yang Menimpa Dirjen Bina Konstruksi

Menteri Basuki : Terimakasih atas Respon Cepat Kepolisian RI dalam Penanganan Peristiwa yang Menimpa Dirjen Bina Konstruksi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang tulus kepada jajaran Kepolisian RI dalam penanganan peristiwa penjambretan yang menimpa Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin saat bersepeda pagi di Kota Tua, Jakarta, pada Minggu (24/6/2018) silam.

Menteri Basuki menambahkan bahwa keberhasilan melumpuhkan/menangkap 2 orang pelaku kejahatan dalam tempo yang relatif singkat tersebut merupakan hasil kerja keras dan profesionalisme jajaran Kepolisian RI, khususnya Polda Metro Jaya. Menteri Basuki mempercayakan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian RI untuk menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kementerian PUPR mengharapkan peristiwa ini menjadi momentum perbaikan ke depan melalui upaya sistematis dan berkelanjutan para pemangku kepentingan dalam menciptakan ruang-ruang publik perkotaan yang semakin aman dan nyaman bagi setiap warganya dalam beraktivitas. (*)

Advertisements

Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Borobudur

Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Borobudur

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah tengah mengembangkan sektor pariwisata secara intensif, salah satunya melalui program pembangunan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang disebut 10 Bali Baru. Dukungan penyediaan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya pada KSPN mencakup akses jalan, penataan kawasan, air bersih, sanitasi, dan persampahan. Secara keseluruhan memberikan kontribusi penting dalam upaya mencapai jumlah 20 juta wisatawan pada tahun 2019 sebagaimana menjadi target Presiden RI.

Untuk meningkatkan kemudahan pergerakan di dalam kawasan, bentuk dukungan Kementerian PUPR diantaranya adalah pelebaran jalan sesuai dengan standar jalan pada ruas Jalan Sentolo ke Dekso dan pelebaran Jalan Tempel – Pakem – Prambanan. Selain itu juga peningkatan jalan lingkungan dan drainase pada 10 Desa di KSPN Borobudur, Peningkatan Jalan Akses ke Balkondes di Desa Borobudur, serta Pembangunan Lahan Parkir dan Toko Souvenir Desa Karangrejo Kabupaten Magelang.

Untuk pendukung KSPN Borobudur, Kementerian PUPR juga tengah membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KSPN Borobudur sebesar 35 liter/detik sebagai penyedia kebutuhan air minum bagi 12 Desa. Pembangunannya telah dimulai pada 24 November 2017 dan direncanakan untuk selesai pada 3 Desember 2018 melalui skema kontrak tahun jamak. Progres fisik pekerjaan kini mencapai 64,11 persen.

Saksikan cerita selengkapnya di *Journey* – tayang di Metro TV, Minggu, 1 Juli 2018 Pukul 15.05 WIB. (*)

Pesan Menteri Basuki Kepada Generasi Muda PUPR : Tingkatkan Kompetensi, Jauhi Narkoba dan Korupsi

Pesan Menteri Basuki Kepada Generasi Muda PUPR : Tingkatkan Kompetensi, Jauhi Narkoba dan Korupsi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan generasi muda PUPR harus terus meningkatkan kompetensi, salah satunya dengan menghidupkan kembali forum-forum diskusi.

“Diskusi ini merupakan wadah berkumpulnya para generasi muda PUPR. Sehingga nantinya diskusi yang terus berjalan akan memperkuat kompetensi dalam diri," ucap Menteri Basuki dalam sambutannya pada acara Konsolidasi Nasional Generasi Muda Kementerian PUPR Formasi 2007 – 2015, di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat (29/6/18).

Diharapkan forum diskusi dilakukan secara rutin yang akan melahirkan inovasi baru bagi Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi yang dimotori oleh generasi muda PUPR.

“Saya ingin generasi muda PUPR juga memiliki kesempatan yang sama sebagai pegawai berprestasi dan teladan. Manfaatkan forum diskusi ini dengan pola fikir yang baik. ," katanya. Pada tahun 2017 lalu, Kementerian PUPR telah memilih pegawai-pegawai yang berprestasi dan teladan berjumlah 4 orang.

Ditambahkan Menteri Basuki, bahwa banyak manfaat yang didapat dari diskusi ini. Bukan hanya kuantitas peserta diskusi tetapi juga kualitas bahasan. “Kita bisa saling asih, asah, dan asuh untuk menjalin kekompakan menjadi sebuah team work. Tahun 2030, Kementerian PUPR ada ditangan kalian semua,” tegas Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan generasi muda PUPR juga harus menjauhi narkoba dan perilaku korupsi. "Kita pasti berani kalau kita bersih. Bersih dari narkoba dan bersih dari korupsi," katanya.

Tugas yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR akan memberi manfaat kepada masyarakat luas. Karenanya seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PUPR itu dekat dengan surga. Apa yang dikerjakan oleh seluruh ASN Kementerian PUPR harus dikerjakan dengan penuh keikhlasan.

Menteri Basuki juga mengajak seluruh generasi muda PUPR agar bukan hanya bekerja di dalam ruangan tetapi perlu mengetahui kondisi kerja di lapangan. "Di lapangan akan membentuk karakter seseorang, sehingga karakter kita akan semakin kuat," ujarnya.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal PUPR Rildo A. Anwar, Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi A.H., Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief, dan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Asep Arofah Permana. (*)

Bintang Puspayoga: Tenis Meja Jadi Ajang Pemersatu Banjar

Bintang Puspayoga: Tenis Meja Jadi Ajang Pemersatu Banjar

DENPASAR, JURNAL IBUKOTA: Bagi masyarakat Bali, tenis meja bukan hanya sebagai ajang olahraga untuk kesehatan jasmani dan meraih prestasi. Lebih dari itu, tenis meja sudah menjadi sarana sebagai pemersatu antar Banjar (dusun) yang ada di wilayah Provinsi Bali.

"Di Bali, tenis meja merupakan olahraga yang sangat spesifik yang banyak digeluti masyarakat hampir di seluruh Banjar yang ada di Bali. Oleh karena itu, tenis meja di Bali sudah menjadi ajang pemersatu bagi seluruh Banjar yang ada. Selain tentunya bisa menjadi prestasi, juga menjadi ajang tali silaturahmi yang kian mempererat hubungan antar masyarakat Bali", kata Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Provinsi Bali Bintang Puspayoga, usai acara pembukaan Kejuaraan Nasional Tenis Meja Bali Open 2018 di Kota Denpasar, Bali (30/6).

Di acara yang dibuka secara resmi oleh Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose dan dihadiri pula Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Bintang menambahkan, kejuaraan yang merupakan agenda rutin tahunan PTMSI Bali ini juga merupakan rangkaian kegiatan dari Hari Bhayangkara dan Hari Koperasi Nasional. "Maka, gelaran tahun ini sangat kental semangat seluruh stakeholder dalam menyambut Hari Bhayangkara dan Harkopnas", tandas Bintang.

Untuk itu, lanjut Bintang, Bali Open 2018 menggelar sembilan kategori peserta lomba dari seluruh kelompok usia. Seperti kategori pemula (anak-anak), antar Kadet, antar instansi, antar koperasi dan UKM, hingga antar media. Dengan jumlah peserta sebanyak 349 orang, penyelenggara Bali Open 2018 menyiapkan total hadiah sebesar Rp165 juta. "Ajang Bali Open 2018 menjadi ajang silaturahmi antar media dan wartawan seluruh Indonesia yang biasa meliput dan menulis koperasi dan UKM, sehingga bisa tercipta hubungan yang harmonis antar keduanya. Sehingga, ke depan akan terbentuk satu hubungan publikasi yang komprehensif mengenai perkembangan koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, khususnya Bali", papar Bintang lagi.

Yang tak kalah menarik, kata Bintang, ajang Bali Open 2018 kali ini juga menampilkan kategori Ganda 100+ yang menampilkan para atlet veteran tenis meja yang sudah memiliki prestasi di zamannya. "Para pemain veteran yang hadir tidak hanya yang berasal dari Bali saja. Tapi, ada juga yang datang khusus ke kejuaraan ini dari luar Bali", ungkap Bintang.

Sementara itu, khusus menyangkut prestasi bagi atlet tenis meja Bali, Bintang berharap event-event seperti ini lebih banyak lagi digelar di waktu mendatang. "Dengan semakin banyak kejuaraan tenis meja baik tingkat lokal maupun nasional yang digelar di Bali, saya yakin nantinya kita mampu melahirkan atlet tenis meja level nasional bahkan internasional", tegas Bintang.

Hanya saja, Bintang mengakui, untuk mampu melahirkan atlet tenis meja berkaliber nasional dan internasional di Bali, masih memiliki beberapa kendala. "Kita di Bali kekurangan Bapak Angkat bagi pembinaan atlet tenis meja sejak usia dini. Pasalnya, untuk melakukan pembinaan atlet muda secara komprehensif membutuhkan biaya yang tidak sedikit, alias butuh biaya besar", imbuh Bintang.

Kendala atau kelemahan lain, aku Bintang, budaya masyarakat Bali yang tidak biasa merantau. Biasanya, ketika akan mengirim atlet asal Bali untuk berguru ke luar negeri, hambatannya adalah dari para orangtua sendiri dan juga sekolahnya. "Masih banyak orangtua yang sulit melepas anaknya untuk berguru ke luar Bali. Begitu juga dengan sekolah di mana si atlet bersekolah formal. Itu menjadi tantangan bagi kami sebagai pengurus besar untuk mencari solusi yang tepat", tukas Bintang.

Tumbuh Bibit

Sedangkan dalam sambutannya, Kapolda Bali Irjen Petrus Reinhard Golose memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Tenis Meja 2018 ini. Ia berharap, selain mencari dan menumbuhkan bibit-bibit olahragawan, perhelatan ini juga baik untuk orang tua. "Olahraga ini bagus untuk manula dengan usia di atas 50 tahun. Dapat mencegah penyakit alzheimer (penurunan daya ingat), pengapuran sendi lutut, meningkatkan refleks, dan masih banyak manfaat bagi kesehatan lainnya,” ucap Kapolda Bali.

Petrus berharap penyelenggaraan kejuaraan nasional ini bisa menyaring bibit-bibit baru dalam kejuaraan PON dan Kejurnas lainnya. (Agus)

Kemenkop dan UKM Dorong PPKL Menjadi Aktivator Koperasi

Kemenkop dan UKM Dorong PPKL Menjadi Aktivator Koperasi

DENPASAR, JURNAL IBUKOTA: Plt. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Untung Tri Basuki mengungkapkan, seiring dengan semakin banyaknya kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi, membuat posisi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) menjadi strategis untuk dikelola secara lebih baik lagi. Apalagi, jumlah PPKL juga terus bertambah setiap tahunnya.

"Untuk meningkatkan kinerja PPKL yang sampai dengan 2017 telah mencapai 1.035 PPKL yang tersebar di 33 Provinsi dan 273 Kabupaten/Kota, maka pada 2018 ini dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPKL di 31 Provinsi", kata Untung pada acara Bimtek Peningkatan Kapasitas PPKL, di Denpasar, Bali, Jumat (29/6).

Bahkan, lanjut Untung, dengan tidak adanya rekrutmen PPKL pada tahun ini akan dimanfaatkan untuk menata PPKL dan menyempurnakan mekanisme kerja PPKL agar seluruh aktivitasnya di lapangan lebih efektif dan efisien. Salah satu yang telah dibangun untuk menata PPKL tersebut adalah dengan membangun website PPKL yang menjadi database profil PPKL dan menjadi wadah pelaporan serta referensi tentang Perkoperasian.

"Jadi, para PPKL ini nantinya akan membawa brand sebagai Aktivator Koperasi (Cooperative Cyber Activator). Ini juga dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman tentang manajemen perkoperasian secara umum", imbuh Untung.

Menurut Untung, seorang aktivator koperasi bukan hanya bertugas sebagai pendata koperasi yang lebih bersifat administratif dan juga bukan hanya memotret kondisi koperasi pada saat PPKL bertugas di lapangan.

"Seorang aktivator akan mendata koperasi yang dibinanya ke dalam suatu system database, sehingga profil koperasi diperoleh dan secara berkesinambungan pembinaan akan didasarkan pada rekan jejak koperasi tersebut", tandas Untung.

Di samping itu, kata Untung, dalam pertemuan tatap muka dengan koperasi, aktivator koperasi juga akan berperan sebagai penyemangat (motivator) bagi para pengurus, pengawas dan pengelola koperasi.

"Pada saat yang bersamaan, PPKL sebagai aktivator koperasi juga akan bekerja sebagai pendamping (mentor) dan sebagai penghubung (kolaborator) antara koperasi dengan stakeholder lainnya", ujar Untung.

Lebih dari itu, Untung berharap sebagai media komunikasi dengan koperasi, para PPKL ini akan memanfaatkan media digital sebagai media sharing pengetahuan perkoperasian dan branding koperasi yang menjadi binaannya.

"Pelaku koperasi akan diajak untuk mengelola informasi (knowledge management) diantara koperasi dan stakeholder lainnya", tegas Untung lagi.

Untung menambahkan, dengan adanya transformasi PPKL menjadi Aktivator Koperasi, diharapkan kinerja PPKL dalam melaksanakan tugasnya memasyarakatkan koperasi dan penyuluhan koperasi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap citra koperasi di masyarakat yang semakin baik dan terhadap kualitas pengelolaan usaha koperasi.

"Fokus dari Kementerian Koperasi dan UKM terhadap kualitas koperasi diharapkan didukung dengan hadirnya PPKL sebagai aktivator koperasi, karena koperasi akan diajak untuk secara aktif melihat potensi yang dimiliki dan peluang yang dapat dimanfaatkan atas keberadaannya di tengah-tengah masyarakat", papar Untung.

Sementara itu, PPKL dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Ni Made Susialiawati menjelaskan, selama enam tahun dirinya menjadi PPKL (sejak 2012), permasalahan yang ada di gerakan koperasi adalah kendala koperasi di sisi SDM pengelolanya yang belum memiliki sertifikasi kompetensi dan tidak patuh pada aturan terutama ijin-ijin koperasi. Seperti belum banyak koperasi yang mengurus NIK.

"Maka, menjadi tugas PPKL mendorong koperasi untuk melengkapi persyaratan perijinan, juga meningkatkan kompetensi SDM-nya, dan sebagainya. Kita juga mendorong RAT koperasi agar tepat waktu", kata Ni Made.

Ni Made juga mengeluhkan adanya aturan yang selalu berubah-ubah secara cepat. "Belum selesai sosialisasi aturan sebelumnya, sudah muncul aturan baru", aku Ni Made lagi.

Ni Made menambahkan, di seluruh Bali ada 32 PPKL tersebar di seluruh kabupaten dan kota, kecuali Bangli. "Sedangkan petugas PPKL dari dinas provinsi ada empat orang, termasuk saya, yang menyebar di seluruh wilayah Bali. Satu orang PPKL provinsi memegang 42 koperasi dari sekitar 172 koperasi binaan dinas KUKM Provinsi bali", pungkas Ni Made. (Agus)

Pentingnya Restrukturisasi Usaha bagi Koperasi dan UMKM

Pentingnya Restrukturisasi Usaha bagi Koperasi dan UMKM

BALI, JURNAL IBUKOTA: Restrukturisasi Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) merupakan hal penting dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas kinerja koperasi dan UMKM.

Hal tersebut dikatakan
Asisten Deputi Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM, Wardoyo saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi konsultan PLUT,
pendamping KUMKM (KKMB, PPKL, Inkubator bisnis), pengurus Koperasi dan UMKM untuk Provinsi Bali di Hotel Sovereign Bali, Jumat (29/6).

Menurut Wardoyo dengan restrukturisasi usaha, menjadikan KUMKM memiliki daya saing yang terus terjaga dan jangan sampai gulung tikar alias tutup usahanya.

Untuk itulah Kemenkop dan UKM melalui Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) restrukturisasi usaha bagi KUMKM di berbagai provinsi di Tanah Air, termasuk kali ini di Provinsi Bali.

Wardoyo mengatakan Bimtek ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman bagaimana melakukan proses Restrukturisasi Usaha terhadap Koperasi dan UMKM yang benar sesuai aturan yang berlalu.

Untuk melakukan Restrukturisasi Usaha para konsultan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) dan pendamping KUMKM yang meliputi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), dan Inkubator bisnis perlu terlebih dahulu mengukur kondisi kesehatan Koperasi dan UMKM yang akan direstrukturisasi, sehingga mengetahui bagaimana kondisi usahanya sebelum dilakukan restruktrukturisasi apakah usahanya sehat, kurang sehat atau tidak sehat.

Kemenkop dan UKM telah menyediakan Early Warning System (EWS) sebagai alat diagnosa kinerja usaha Koperasi dan UMKM, sistem ini mampu mendeteksi dari 3 aspek yaitu aspek kelembagaan/organisasi, aspek finansial/keuangan dan aspek portopolio bisnis/usaha dari hasil diagnosa akan terlihat aspek dan indikator mana yang tidak sehat dan perlu dilakukan restrukturisasi, disamping EWS juga disiapkan Skema dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan solusi yang tepat dan benar sehingga aspek-aspek yang dinilai kurang sehat dapat ditata kembali agar menjadi sehat dan tetap berdaya saing.

Restrukturisasi usaha tidak hanya dilakukan pada saat usaha KUMKM mengalami penurunan usahanya. Restrukturisasi juga harus dilakukan secara terus-menerus agar kinerja Koperasi dan UMKM lebih baik sehingga mampu meraih peluang pasar yang semakin kompetitif.

"Kita menyadari bahwa perubahan pasar di era ekonomi digital ini begitu cepat dan sulit ditebak, maka setiap KUMKM harus waspada dan terus meng-evaluasi kinerja usahanya, yang kurang efektif dan efisien, harus diperbaiki, ditata kembali atau direstrukturisasi, kuncinya harus kreatif dan inovatif" ungkap Wardoyo.

Sebagai contoh, jika produk kita sudah tidak laku dipasar, dievaluasi kenapa tidak laku mungkin desainnya sudah ketinggalan, atau kualitas produk kalah dengan pesaing atau mungkin harga produk lebih mahal dibanding dengan produk sejenis lainnya. Itu baru dari sisi pasar belum bagaimana kondisi lainnya.

Wardoyo menambahkan dengan adanya Bimtek Restrukturisasi Usaha ini, diharapkan para Konsultan PLUT dan pendamping KUMKM dapat memanfaatkan dengan baik EWS, Skema dan SOP yang merupakan satu paket alat untuk melakukan restrukturisasi usaha Koperasi dan UKM dengan benar.

Sementara itu salah seorang konsultan PLUT Provinsi Bali, Ayu Swandriyani mengatakan kegiatan Bimtek Restrukturisasi Usaha yang digelar ini, sangat membantu mereka dalam memberikan pemahaman yang lebih baik lagi terhadap kinerja KUMKM yang selama ini mereka dampingi.

Hal senada juga diutarakan salah seorang petugas PPKL Provinsi Bali, Ni Made Susialiawati, yang menurutnya Bimtek ini tentunya menambah wawasan mereka sebagai PPKL dalam penyuluhan bagi koperasi. Khususnya untuk menjadikan koperasi yang ada lebih bergairah, dalam menghadapi tantangan ke depan, yaitu menjadi koperasi yang lebih maju.

Hadir dalam kegiatan Bimtek ini, Sekretaris Dinas Koperasi Provinsi Bali, Dra I Gusti Ayu Ambari Msi, serta para nara sumber dari Universitas Bakrie, Suwandi, dan Nurhayat Indra dari IKOPIN.
(Agus)

Jaga Kondisi Prima Jalan Tol, Jasa Marga Lakukan Pemeliharaan Rutin Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Jaga Kondisi Prima Jalan Tol, Jasa Marga Lakukan Pemeliharaan Rutin Jalan Tol Jakarta-Cikampek

BEKASI, JURNAL IBUKOTA: _AVP Corporate Communication_
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru mengatakan dalam rangka menjaga _performance_ agar selalu prima, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jakarta-Cikampek (Japek) melakukan pemeliharaan rutin berupa rekonstruksi _rigid pavement_ jalan tol untuk Jalur Arah Jakarta dan Jalur Arah Cikampek.

"Pemeliharaan tersebut dilakukan demi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol selama berkendara di Ruas Jalan Tol Japek," kata _AVP Corporate Communication_
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru.

Untuk Jalur Arah Cikampek, katanya, kegiatan rekonstruksi akan dilakukan mulai Km 35+375 hingga Km 35+550 di lajur 2. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai hari Sabtu, 30 Juni 2018 pukul 22.00 WIB hingga hari Kamis, 5 Juli 2018 pukul 05.00 WIB.

"Untuk Jalur Arah Jakarta kegiatan rekontruksi akan dilakukan mulai dari KM 31+664 hingga KM 31+514 di lajur 2. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai hari Senin, 2 Juli 2018 pukul 09.00 WIB hingga hari Jum’at, 6 Juli 2018 pukul 05.00 WIB," ujarnya.

Menurut dia, guna menjaga kelancaran arus lalu lintas, kegiatan _loading_ bongkaran dan pengecoran akan dilakukan pada saat _window time_, yaitu setelah pukul 20.00 WIB. Selain itu, Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek juga menyiagakan petugas di lokasi pengerjaan untuk memastikan kelancaran lalin dan keselamatan pengguna jalan tol.

"Oleh karena itu, Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses pengerjaan. Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol untuk selalu waspada dan mematuhi rambu-rambu serta arahan para petugas di lapangan," tambahnya.

Untuk mendapat info terkini di jalan tol, pengguna jalan tol dapat mengakses kanal informasi resmi Jasa Marga, yaitu:
– Call Center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080
– Twitter @PTJASAMARGA (khusus informasi lalu lintas) dan @official_JSMR (untuk informasi umum lainnya).
– Instagram @official.jasamarga
– Aplikasi Mobile JMCARe.
– Website http://www.jasamarga.com. (Agus)

Kemenkop dan UKM Terus Sosialisasi Fungsi PLUT

Kemenkop dan UKM Terus Sosialisasi Fungsi PLUT

JEMBRANA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM terus memberikan pemahaman kepada stakeholder yang menangani pembinaan koperasi dan UMKM terkait peran dan fungsi PLUT. Selain itu, upaya memperluas sinergi jaringan kerjasama dengan stakeholder terkait, yang difokuskan untuk meningkatkan kinerja bidang produksi, pemasaran, pembiayaan, pengembangan SDM, dan kelembagaan. Hal itu dikatakan Asdep Pendampingan Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Eviyanti Nasution, pada acara sosialisasi program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (PLUT-KUMKM) di Jembrana, Bali, Jumat (29/6).

Sosialisasi ini menghadirkan peserta sebanyak 25 orang, terdiri dari unsur jajaran dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perwakilan dari Bappenda, Kadin Daerah, DPRD yang membidangi Ekonomi, Dekopinda, Perbankan, Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Konsultan Pendamping KUMKM dan pelaku Usaha Koperasi dan UKM setempat.

Di acara yang juga dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jembrana Made Gede Budhiarta, Eviyanti menegaskan bahwa acara sosialisasi itu dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian KUMKM melalui penyediaan jasa non finansial sebagai solusi atas permasalahan KUMKM. “PLUT-KUMKM sebagai program terobosan menjadi suatu sistem yang di dalamnya mensinergikan pemangku kepentingan", kata Eviyanti.

Menurut Eviyanti, program ini mulai dikembangkan sejak 2013. "Dalam implementasinya, PLUT-KUMKM membantu dinas yang membidangi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan pembinaan secara langsung kepada koperasi dan UMKM dengan menggunakan pola pendekatan pendampingan", jelas Eviyanti.

Eviyanti berharap, dengan akan dibangunnya gedung PLUT di Kabupaten Jembrana, dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja, dan daya saing KUMKM. "Juga dapat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi sebagai tempat promosi produk UMKM produk unggulan daerah", pungkas Eviyanti. (Agus)

Pendanaan Infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Air Tahun 2018 dari Sukuk Negara Sebesar Rp 13,73 Triliun

Pendanaan Infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Air Tahun 2018 dari Sukuk Negara Sebesar Rp 13,73 Triliun

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara menjadi inovasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan pembangunan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas melalui APBN untuk membiayai pembangunan infraastruktur secara utuh, oleh karena itu diperlukan berbagai inovasi pembiayaan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, belanja infrastruktur yang dibutuhkan sebesar Rp 5.519 triliun.

“Adanya inovasi pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya target pembangunan infrastruktur,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu. Faktor lainnya adalah political will, kejelasan dalam prosedur pengadaan tanah dan inovasi teknologi.

Berdasarkan revisi DIPA Maret 2018, porsi SBSN di Kementerian PUPR sebesar Rp 13,73 triliun untuk membiayai pembangunan 267 proyek infrastruktur jalan dan sumber daya air (SDA). Jumlah tersebut terbagi di Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 8,35 triliun untuk 113 proyek infrastruktur jalan dan jembatan dan untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 5,38 triliun untuk mendanai 154 proyek infrastruktur SDA.

Dari 113 proyek di Ditjen Bina Marga, terbagi atas 16 proyek pembangunan jembatan senilai Rp 1,39 triliun, 14 proyek pembangunan jalan senilai Rp 1,1 triliun dan 83 proyek preservasi jalan dan jembatan senilai Rp 5,85 triliun.

Alokasi pembiayaan SBSN 2018 digunakan untuk proyek infrastruktur yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, dan jalan akses ke pelabuhan dan bandara.

Beberapa proyek jalan dan jembatan yang dibiayai SBSN adalah pembangunan Jalan Akses Bandara Kertajati, Fly Over (FO) Gombong, Jalan Tol Solo-Kertosono yang menjadi porsi Pemerintah, Jembatan Musi IV, Jalan Nasional Sofi-Wayabula, Jalan Nasional Tapan-Batas Bengkulu, pembangunan jalan perbatasan di Provinsi NTT, pembangunan jalan trans dan perbatasan Papua, dan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan Barat.

Sementara untuk infrastruktur SDA, total alokasi SBSN sebesar Rp 5,38 triliun digunakan untuk 48 proyek sungai dan pantai sebesar Rp 2,5 triliun, 41 proyek pembangunan bendungan dan embung sebesar Rp 391,6 miliar, 50 proyek air baku senilai Rp 2,01 triliun, dan 15 proyek irigasi senilai Rp 463,6 miliar.

Beberapa contoh proyek sumber daya air yang dibiayai SBSN adalah pembangunan pengaman pantai Pulau Nongso sebagai pulau terluar Indonesia yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Pembangunan Prasarana Pengendali banjir Sungai Progo dan Sungai Serang di Yogyakarta, pembangunan embung Cihaurseah di Jawa Barat, dan pembangunan daerah irigasi Rawa Bade di Papua.

Keunggulan SBSN sebagai sumber pendanaan dari dalam negeri berdampak pada kemandirian pembangunan infrastruktur dimana kontraktor dan konsultan yang terlibat sepenuhnya merupakan orang Indonesia. Hal ini berbeda dengan pinjaman bilateral maupun multilateral yang umumnya mensyaratkan keterlibatan kontraktor dan konsultan dari negara donor. (*)

Wapres Jusuf Kalla : Venue Asian Games 2018 Siap Digunakan

Wapres Jusuf Kalla : Venue Asian Games 2018 Siap Digunakan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Pengarah Asian Games 2018 didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku Ketua Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana mengatakan hampir semua venue sudah selesai dan siap digunakan pada Asian Games 2018 yang akan dimulai pada 18 Agustus 2018. Venue yang belum selesai ditargetkan akan rampung paling lambat 20 Juli 2018.

Demikian disampaikannya usai meninjau sejumlah venue Asian Games 2018 yakni venue sepeda BMX di Rawamangun, Venue Stadion Utama GBK, Hoki dan Tenis di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan serta IT Center di Kantor Inasgoc. Setelah meninjau ketiga venue, Wapres langsung menggelar rapat di kantor Inasgoc.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, venue dapat diselesaikan sesuai skedul. Venue yang tadi kita lihat merupakan yang terbaik di dunia sebelum Olimpiade Tokyo. Saya melihat sendiri kompleks Olimpiade di London, kompleks olahraga di Senayan lebih baik. Venue dibangun dengan standar internasional termasuk yang di Palembang,” kata Wapres Jusuf Kalla

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2018 Komisaris Jenderal (Pol) Syafruddin, Ketua Inasgoc Erick Thohir, Ketua Inapgoc Raja Sapta Oktohari, dan Ketua KONI Tono Suratman.

Sejumlah lokasi yang ditinjau Wapres di Jakarta antarnya Venue Sepeda BMX yang berada di kawasan Pulomas, Jakarta Timur. Sedangkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK), lokasi yang ditinjau di antaranya venue hoki, venue tenis outdoor, serta IT Center di Kantor Inasgoc dan dilanjutkan rapat di kantor Inasgoc.

Pada kunjungan di Venue Balap Sepeda BMX, Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Basuki menyempatkan mencoba lintasan menggunakan sepeda BMX. Sementara saat di Venue Hoki dan Tenis, Wapres melihat para atlet yang tengah berlatih.

Selain venue, saat ini para atlet pelatnas Asian Games tengah melakukan latihan intensif dan uji coba baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kemajuan persiapan tersebut, Indonesia akan mendulang prestasi sesuai target. "Sehingga target (sukses) pembangunan infrastruktur, (sukses) penyelenggaraan, dan (sukses) prestasi atlet _Insya Allah_ bisa tercapai dengan baik," ujar Jusuf Kalla.

Menteri Pekerjaan Unum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadinuljono mengatakan, untuk venue di kawasan GBK sudah rampung seluruhnya, hanya menyisakan venue squash karena baru diputuskan untuk dibangun pada akhir Februari 2018. “Saat ini sudah 99 persen dan tanggal 12 Juli 2018 ditargetkan sudah rampung,"ungkapnya.

Adapun venue yang berada di Kompleks GBK Jakarta antara lain Stadion Utama, Training Facility, Stadion Akuatik, Lapangan Panahan, Lapangan Hoki, Lapangan Sepak Bola A/B/C, Istora, Stadion Tenis Inddoor, Stadion Tenis Outdoor, Stadion Madya, Gedung Basket, Lapangan Baseball, Lapangan Basket A/B/C, serta Lapangan Rugby. Turut hadir mendampingi Menteri Basuki diantaranya, Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo dan Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto. (*)