Hadapi Arus Mudik Natal dan Tahun Baru Desember 2019, Kementerian PUPR Persiapkan Tol Layang Jakarta Cikampek II

Hadapi Arus Mudik Natal dan Tahun Baru Desember 2019, Kementerian PUPR Persiapkan Tol Layang Jakarta Cikampek II

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempercepat pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta – Cikampek (Japek) II sepanjang 36,4 Km. Jalan Tol ini dibangun untuk memperlancar arus barang dan mendukung kegiatan masyarakat kawasan metropolitan yang saat ini sudah sangat padat.

Menteri Basuki mengatakan selesainya tol ini sudah sangat ditunggu oleh masyarakat karena akan menunjang kelancaran mobilitas angkutan logistik dari Pelabuhan Tanjung Priok ke 3 kawasan industri di Cikarang, Karawang dan Cibitung maupun arus lalu lintas dari Jakarta ke arah Bandung dan ke arah Tol Trans Jawa.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan,“ Sesuai arahan Bapak Menteri PUPR, Tol Japek II agar segera dioperasikan akhir November atau awal Desember 2019 supaya bisa digunakan saat mudik Natal dan Tahun Baru mendatang,” terang Danang.

Adapun skema tarif tengah dibahas disesuaikan dengan tarif pada ruas tol eksisting atau dilakukan rebalancing,” Masih kami bahas terus dengan Ditjen Bina Marga dan PT. Jasa Marga, mudah-mudahan dapat disepakati skemanya sebelum Natal," tambah Danang.

Adanya Tol Layang Japek II akan menambah kapasitas Tol Japek yang ada dibawahnya serta memisahkan antara arus lalu lintas jarak pendek dengan arus lalin jarak jauh. Kendaraan tujuan jarak pendek akan menggunakan Tol Japek, sementara kendaraan tujuan jarak jauh terutama golongan I dan II menggunakan Tol Layang Japek II.

Tol Layang Japek II berada tepat di sebagian ruas Tol Jakarta-Cikampek eksisting, membentang dari ruas Cikunir hingga Karawang Barat (Sta 9+500 sampai dengan Sta 47+500). Pengusahaannya dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) yang merupakan anak usaha dari PT. Jasa Marga.

Proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated merupakan bentuk kerja sama operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama PT Acset Indonusa Tbk memiliki biaya konstruksi sebesar Rp 11,69 triliun. Selain itu memilki 9 Zona Konstruksi yakni, Zona I Cikunir – Bekasi Barat sepanjang 2,94 km, Zona II Bekasi Barat – Bekasi Timur sepanjang 3,42 km, Zona III Bekasi Timur – Tambun sepanjang 4,40 km, Zona IV Tambun – Cibitung sepanjang 3,30 km, Zona V Cibitung – Cikarang Utama sepanjang 4,66 km, Zona VI Cikarang Utama – Cikarang Barat sepanjang 1,96 km, Zona VII Cikarang Barat – Cibatu sepanjang 3,11 km, Zona VIII Cibatu – Cikarang Timur sepanjang 3,00 km, dan Zona IX Cikarang Timur – Karawang Barat sepanjang 9,58 km.

Selain itu, Kementerian PUPR bersama Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) telah melakukan rangkaian uji beban pada Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) II. Pengujian beban pertama dilakukan pada Rabu malam (2/10/2019) di ruas KM 39 yang memiliki bentang jembatan sepanjang 75 meter dengan menggunakan 16 truk berbobot masing-masing 40 ton terdiri dari uji statis dan dinamis. Pengujian beban ke dua dilakukan pada Senin malam (7/10/2019) pada Ruas KM 19. Pengujian beban ke tiga dilakukan pada Selasa (15/10/2019) pada Jembatan KM 10 dan pengujian beban terakhir pada Selasa malam (29/10/2019) pada jembatan di area 2 (P194 – P197) KM 22. (*)

Dunia 2019, Momentum untuk Prioritaskan Pengelolaan Sampah Perkotaan

Menteri Basuki : Hari Habitat Dunia 2019, Momentum untuk Prioritaskan Pengelolaan Sampah Perkotaan

PURWAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan menjadi isu dunia dengan diangkatnya Frontier Technologies as an Innovative Tool to Transform Waste to Wealth sebagai tema Hari Habitat Dunia (HHD) 2019. HHD ditetapkan oleh PBB diperingati setiap tahun pada setiap Senin pertama bulan Oktober. Selain itu pada setiap 31 Oktober diperingati sebagai Hari Kota Dunia (HKD) dimana tahun ini mengangkat tema Changing the World: Innovations and Better Life for Future Generations.

"Ada dua kata kunci pada tema Hari Habitat Dunia 2019, yaitu Sampah dan Inovasi. Permasalahan pengelolaan sampah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itu dalam lima tahun ke depan, saya akan memprioritaskan penanganan sampah dalam program kerja Kementerian PUPR," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam acara puncak peringatan HHD dan HKD di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Kamis (31/10/2019).

Dikatakan Menteri Basuki, pengelolaan sampah harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh melibatkan semua sektor baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta maupun masyarakat. "Penanganan sampah tidak bisa diselesaikan jika hanya menjadi pekerjaan sambilan saja. Harus fokus seperti halnya perintah Presiden dalam bekerja, agar bisa memberikan dampak ke masyarakat," pesan Menteri Basuki.

Untuk itu, ia menyatakan akan menjadikan tema HHD tahun 2019 menjadi momentum peningkatan prioritas pengelolaan sampah di Indonesia. "Isu penanganan sampah harus digaungkan terus, jadi saya tidak ingin melupakan tema tahun ini untuk mengelola sampah lebih baik bersama seluruh pemangku kepentingan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)," ujar Menteri Basuki.

Pengelolaan sampah menurut Menteri Basuki, juga tidak lagi dapat dilakukan dengan cara lama yang tradisional yakni dengan mengangkut sampah untuk dibuang seluruhnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah terbuka (open dumping). Menurutnya masyarakat harus sudah dapat memilah jenis sampah mulai dari rumah masing-masing, dengan pendekatan 3R (reuse, recycling dan reduce) sehingga diharapkan dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA.

"Disinilah pentingnya inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah. Untuk pengembangan inovasi teknologi, Kementerian PUPR akan berkolaborasi antara lain dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang akan segera dibentuk," kata Menteri Basuki.

Terkait pengelolaan sampah, Kementerian PUPR telah melakukan sejumlah langkah inovasi diantaranya dengan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R), Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPSS), pemanfaatan limbah plastik untuk campuran aspal, pembangunan sistem pengelolaan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) dengan mengubah sampah menjadi sumber energi yang berfungsi menjadi briket sebagai subtitusi bahan bakar, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Dalam acara tersebut Menteri Basuki didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono, dan Staf Ahli Menteri PUPR (SAMPU) Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman, SAMPU Bidang Ekonomi dan Investasi Mohammad Zainal Fatah, SAMPU Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman meninjau sejumlah booth pameran inovasi pengelolaan sampah.

Selain inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah, dikatakan Menteri Basuki bahwa perubahan budaya dan perilaku masyarakat dalam menangani sampah juga merupakan inovasi. Untuk itu pada April 2019 lalu, Pemerintah telah meluncurkan Gerakan Indonesia Bersih yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk seruan kepada masyarakat untuk lebih peduli mengurangi sampah plastik, tidak membuang sampah ke sungai, dan mengelola sampah harian dengan baik. "Generasi kedepan harus menjadi generasi yang lebih peduli dalam pengelolaan sampah," tegasnya.

Ditambahkan Menteri Basuki, salah satu upaya nyata program Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masif adalah program Citarum Harum dengan memperbaiki kondisi Sungai Citarum yang menjadi sumber air bagi 27,5 juta penduduk Jawa Barat dan DKI Jakarta. Penataan dilakukan secara terpadu mulai dari perbaikan badan sungai, penyediaan permukiman baru bagi warga yang direlokasi, penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dan sampah permukaan serta penegakan hukum. (*)

Mulai Besok 1 November 2019, Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi Singosari-Pakis Dioperasikan Tanpa Tarif

Mulai Besok 1 November 2019, Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi Singosari-Pakis Dioperasikan Tanpa Tarif

MALANG, JURNAL IBUKOTA: Setelah diresmikannya Jalan Tol Pandaan Malang Seksi 1-3 (Pandaan-Singosari) yang dikelola oleh PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) pada tanggal 13 Mei 2019 lalu oleh Presiden Republik Indonesia, mulai tanggal 1 November 2019 pukul 06.00 WIB, Jalan Tol Pandaan-Malang seksi 4 (Singosari-Pakis) mulai dibuka setelah menindaklanjuti diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi Nomor PB 0201-Db/986 dari Direktorat Jenderal Bina Marga.

"Pengoperasian ruas seksi 4 ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1026/KPTS/M/2019, tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Pandaan Malang Seksi 4 (Singosari-Pakis)," kata Agus Purnomo,
Direktur Utama
PT Jasamarga Pandaan Malang.

Untuk sementara, ruas tol sepanjang 4,75 km tersebut dioperasikan tanpa tarif (Rp 0,-) dalam rangka memberikan sosialisasi yang lebih optimal kepada masyarakat. Tarif tol akan mulai diberlakukan pada Kamis, 7 November 2019 pukul 00.00 WIB dengan besaran tarif tol sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1027/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Pandaan Malang.

Bagi pengguna jalan dari Wilayah Pandaan yang keluar di Gerbang Tol (GT) Pakis, tetap membayar tarif tol asal gerbang hingga GT Singosari. Hal ini juga berlaku untuk arah sebaliknya, kendaraan yang masuk dari GT Pakis keluar di Gerbang Tol wilayah Pandaan hanya membayar tarif tol dari GT Singosari. Pengguna Jalan Asal dan Tujuan GT Pakis, saat ini dikenakan tarif sama dengan Asal dan Tujuan GT Singosari.

Sebagai sosialisasi akan beroperasinya Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi 4 (Singosari-Pakis), PT JPM menyebarkan informasi melalui media sosial, spanduk, dan Variable Message Sign (VMS). Untuk menghindari saldo kurang yang berpotensi menimbulkan antrian panjang di Gerbang Tol, pengguna jalan dihimbau untuk selalu memastikan kecukupan saldo uang elektronik sebelum melakukan perjalanan.

Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi 4 Singosari-Pakis sepanjang 4,75 km ini telah selesai pada 24 Juli 2019 sesuai BA Serah Terima Sementara (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pandaan Malang Seksi 4 dan Underpass Singosari PT Jasamarga Pandaan Malang nomor 06/BA/JPM/DIR/VII/2019 dan telah digunakan sebagai jalan fungsional untuk membantu kelancaran arus mudik dan balik selama libur Lebaran tahun 2019.

Dengan beroperasinya seksi 4, Jalan Tol Pandaan-Malang telah mengoperasikan 35,375 km dari total 38,488 km panjang jalan tol. Sedangkan, untuk seksi 5 (Pakis-Malang) sepanjang 3,113 km masih dalam tahap konstruksi.

Saat ini, pengguna jalan dari Surabaya menuju Malang Kota dapat memilih keluar melalui Gerbang Tol Pakis. Dengan demikian kepadatan yang terjadi di Jalan Raya Karanglo dan Jalan Jenderal Achmad Yani menjadi berkurang. Demikian pula untuk pengguna jalan yang tinggal di sekitar Singosari, Karang Ploso apabila menuju Malang Kota dan Bandara Abdul Rahman Saleh dapat melalui ruas Singosari-Pakis. (Agus)

Produk UMKM Bakal Hiasi etalase Premium Mal dan Warehouse LN

Produk UMKM Bakal Hiasi etalase Premium Mal dan Warehouse LN

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menkop dan UKM Teten Masduki menegaskan pemerintah bertekad menjadikan UMKM yang jumlahnya 62,9 juta itu sebagai pelaku bisnis yang diperhitungkan.

Karena itu saya merangkul semua pihak seperti OJK dan perbankan, usaha besar dan Kementerian terkait untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi baik dari segi avalis atau pendanaan, kualitas dan kontinuitas produk sampai pemasarannya " kata Menkop dan UKM Teten Masduki usai membuka INA Shop dan Munas Hippindo (Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia), di PRJ Kemayoran Jakarta, Kamis (31/10).

Teten menegaskan meskipun saat ini sudah ada skim pendanaan buat UMKM seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) maupun LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), namun masih diperlukan sistem yang lebih efisien dan masif sehingga dampaknya akan terasa bagi UMKM yang jumlahnya puluhan juta itu.

"Pendanaan macam KUR itu kan satu persatu debitur, jadi istilahnya kurang nendang bagi UMKM," katanya. Hal itu mengingat rentang jumlah UMKM yang banyak mencapai jumlahnya 62,9 juta.

"Saya lagi desain bagaimana Kemenkop dan UKM bisa men support semua itu UMKM
Saya ingin ada agregasi dalam menangani UMKM ini sehingga UMKM tidak hanya stagnan, bisa naik kelas. Saya juga harus tumbuhkan bibit wirausaha baru. kalau orang mau usaha pasti dari start- up, karena rasio wirausaha kita juga masih kecil," tambahnya.

Teten menjelaskan, puluhan juta UMKM itu nanti diwujudkan dala. kluster- kluster berdasarkan produksibya seperti pangan, hasil laut, pertanian, kuliner, garmen sampai kerajinan. "Saya punya modal tanah yg luas, 12,7 juta hektare untuk petani yaitu program tanah kehutanan sosial. Nanti misalnya 200 hektare digarap petani untuk produksi buah untuk ekspor, maka petani petani itu sudah menjadi usaha besar atau naik kelas, tinggal saya bekerjasama dengan usaha besar sebagai offtaker nya," kata Teten.

Serap Produk UMKM

Kepada Hippindo, Teten meminta kepada para penyewa pusat perbelanjaan ini untuk lebih banyak menyerap produk UMKM, tentunya yang berkualitas dan memenuhi standar pasar.

" Para UMKM ini kan rata-rata tidak memiliki toko. Mereka baru sedikit tertolong dengan adanya online, namun mereka masih tetap membutuhkan offline," kata Teten.

Teten meminta produk-produk UMKM jangan hanya dipajang ditempat-tempat yang kurang strategis, namun ditempatkan di etalase premium di mall atau pusat perbelanjaan.

"Untuk pasar luar negeri, pemerintah juga akan membantu UMKM dengan menyediakan warehouse di luar negeri yang bisa di sewa UMKM dengan biaya murah. Ini sudah dilakukan Thailand dalam menaikkelaskan UMKM di negara itu," kata Teten.

Sementara itu staf ahli bidang Pengamanan Oasar Kemendag Sutriono Edi mengatakan
dalam perekonomian global yang cenderung menurun saat ini, tantangan bagi pelaku usaha cepat berubah. Pasar yang dulunya banyak membeli produk seperti makanan, kini mulai bergeser pada produk
traveling, kecantikan. Apalagi dengan adanya e commerce yang membuat konsumen bisa memesan dari rumah.

Namun katanya, penjualan di ritel bisa dikawinkan antara online dan offline.

Pengelola gerai juga disarankan melakukan
juga inovasi misalnya dengan kurasi, desain interior dsb, menyediakan spot spot menarik, meningkatka pelayanan dan pengunaan casheles payment

"Kami di Kemendag memiliki 45 atase pedagangan di LN. kami harap bisa dimanfaatkan UMKM yang ingin go internasional manfaatkan," katanya.

Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah mengatakan, IHIPINDO akan jadi partner pemerintah dalam uoaya menaikkelaskan UMKM. " Kami siap mennyediakan tempat premium di mall, rest area buat UMKM. Kami juga siap membuka gerai gerai di pusat perbelanjaan di luar negeri, dimana produk UMKM akan menjadi baeang yang akan dijual tentunya dengan memenuhi standard pasar," tambahnya. (Agus)

Pulihkan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Kementerian PUPR Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi Bendung Gumbasa, Sulteng

Pulihkan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Kementerian PUPR Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi Bendung Gumbasa, Sulteng

PALU, JURNAL IBUKOTA: Untuk memulihkan produksi pertanian tanaman pangan di Daerah Irigasi (DI) Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pascabencana gempa bumi dan likuefaksi tahun 2018 silam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA) tengah melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bendung dan Saluran Irigasi D.I Gumbasa.

Menteri Basuki mengatakan bahwa irigasi akan segera berfungsi di kawasan hulu Gumbasa untuk mengairi lahan pertanian subur seluas 1.070 hektar. Total layanan Daerah Irigasi Gumbasa dari hulu hingga hilir adalah sekitar 8.180 hektar

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto mengatakan bahwa DI Gumbasa harus diprioritaskan dalam rangka pemulihan ekonomi lokal. Masyarakat Sigi harus pulih dan meningkat penghidupannya, serta mengatakan sangat terbantu dengan irigasi tersebut," jelas Arie.

Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA, Mochammad Mazid mengatakan DI Gumbasa yang dibangun pada tahun 1931 mulanya hanya berupa free intake dengan suplai air dari Sungai Gumbasa, kemudian oleh Departemen PU dibangun menjadi bendung permanen pada tahun 1976. Oleh karena pemanfaatannya sudah cukup lama maka saat ini dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terbagi dalam dua tahap. Tahap I berupa rehab bendung dan saluran untuk areal pertanian seluas 1.070 Ha dari Intake sampai dengan BGKn 7. Kegiatan rehab meliputi Perbaikan Intake, Gravel Trap, Sand Trap, Saluran Induk (7.168 m), Saluran Sekunder Ramba (996 m), Saluran Sekunder Kalawara (492,6 m), dan Saluran Sekunder Kalulu Lau (1.124,8 m), Saluran Pembuang Pandere (1.166 m), dan Saluran Pembuang Sibowi (1.500 m). Tahap II akan difokuskan pada pekerjaan pembangunan saluran irigasi untuk melayani sekitar 7.100 ha area pertanian potensial.

Pekerjaan tahap pertama menelan biaya Rp. 152 miliar yang bersumber dari APBN dengan progres fisik sebesar 82 % dan ditargetkan selesai pada Desember 2019.

Sedangkan untuk tahap II, akan dilakukan Perencanaan Desain Teknis melalui Program ESP Loan ADB pada Desember 2019 hingga Agustus 2020. Sedangkan konstruksinya akan di mulai pada Mei 2020 dan ditargetkan selesai pada November 2021.

DI Gumbasa terletak di area lembah Palu yang memanjang dari kaki hulu Sungai Gumbasa mengalir hingga Sungai Kawatuna di Kota Palu. Secara administratif, DI Gumbasa melayani 5 Kecamatan yang berada di Kabupaten Sigi dan Kota Palu yaitu, Kecamatan Gumbasa,Tanambulaya, Dolo, Sigi Biromaru dan Palu Selatan serta memiliki luas irigasi potensial 8.180 ha.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ferianto Pawenrusi menambahkan selain rehabilitasi dan rekonstruksi DI Gumbasa akan dilakukan juga kegiatan pengamanan pantai dampak tsunami yang akan kontrak pada November 2019 sepanjang 7 km di Teluk Talise. Untuk pemenuhan air baku Kabupaten Sigi dan Kota Palu akan dibangun instalasi air baku Pasigala Baru dengan kapasitas 600 lt/det untuk melayani 60.000 kk. Suplai air baku ini akan melayani hunian tetap (huntap) di Pombewe. Sementara untuk huntap di Tondo -Talise dan Duyu akan ada jaringa air baku melalui Sungai Paniki dan Sungai Lewara. (*)

Menteri Basuki Minta Seluruh Jajaran Kementerian PUPR Laksanakan Perintah Presiden

Menteri Basuki Minta Seluruh Jajaran Kementerian PUPR Laksanakan Perintah Presiden

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta seluruh jajaran pegawai Kementerian PUPR untuk melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut disampaikan di hadapan para Pejabat Tinggi Madya, Pratama, Kepala Balai dan Satuan Kerja serta Pejabat Pembuat Komitmen yang hadir dalam Workshop Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) “Satu Persepsi PBJ dalam Membangun Infrastruktur PUPR” di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (30/10/2019).

"Nomor satu perintah Presiden adalah jangan korupsi. Sudah sering saya sampaikan tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur. Kedepan, menjaga kredibilitas dan kepercayaan akan jauh lebih berat daripada mencapainya," kata Menteri Basuki.

Ia menambahkan agar kita dapat menjauhkan diri dan keluarga dari tindak pidana korupsi, antara lain dengan selalu menjalankan pola hidup sederhana.

"Selanjutnya Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh pejabat dan staf Kementerian PUPR terus bekerja cepat, bekerja keras, dan kerja produktif. Jangan bekerja monoton hanya di kantor, selalu monitor ke lapangan, karena banyak sekali hal-hal bisa diselesaikan langsung di lapangan bukan di kantor," pesan Menteri Basuki.

Ditambahkan Menteri Basuki, keberhasilan kerja Kementerian PUPR tidak bisa diwujudkan dari satu orang atau satu unit organisasi (unor), melainkan kerja sama tim yang melibatkan banyak pihak. "Saya tekankan untuk meningkatkan kerja sama tim (teamwork). Tidak ada satu pun hasil kerja yang bisa diklaim bahwa merupakan hasil sendiri, baik individu ataupun unor tertentu," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR yang selama ini telah bekerja keras pada periode pertama Presiden Jokowi pada Kabinet Kerja 2015-2019. Pada periode selanjutnya 2019-2024, Menteri Basuki menyatakan selamat bergabung kepada Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo yang ditugaskan melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur, khususnya di Papua dan Papua Barat.

"Selain itu, Wamen PUPR juga akan memimpin penanggulangan dampak bencana alam dan bencana lainnya sejak penanggulangan darurat sampai ke penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi. Beliau saya minta untuk mengambil langkah cepat dan berada di lokasi kejadian bencana sesegara mungkin," kata Menteri Basuki.

Terkait upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2020, Menteri Basuki menyatakan Kementerian PUPR akan mulai melaksanakan pelelangan dini pada awal November 2019. Total paket yang akan dilelang dini sebanyak 3.500 paket atau 39% dari total rencana paket pekerjaan tahun 2020 sebanyak 9.000 paket. “Melalui workshop ini kita rencanakan agar bisa melaksanakan lelang dini mulai 4 November 2019,” kata Menteri Basuki.

Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme PBJ salah satunya dengan membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 Provinsi di Indonesia yang menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Maret 2019 lalu. Dengan unit kerja,sumber daya manusia yang independen dan proses bisnis lebih baik diharapkan proses dan hasil PBJ lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel. (*)

Kuartal III 2019, EBITDA Jasa Marga Tumbuh 16,9%

Kuartal III 2019, EBITDA Jasa Marga Tumbuh 16,9%

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: (30/10) Pada Kuartal III Tahun 2019, PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil mencatat EBITDA operasional yang solid sebesar Rp5,00 triliun, tumbuh sebesar 16,9% dibandingkan dengan Kuartal III tahun lalu.

"Kinerja positif Perseroan berhasil dipertahankan dengan melakukan efisiensi pada Beban Usaha serta peningkatan Pendapatan Usaha di Luar Konstruksi yang berdampak positif pada kenaikan margin EBITDA sebesar 62,9%, lebih tinggi dari Kuartal III tahun 2018, yaitu sebesar 60,1%," kata M. Agus Setiawan, Corporate Secretary
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Untuk Pendapatan Usaha di Luar Konstruksi, Jasa Marga mencatat sebesar Rp7,96 triliun atau meningkat 11,6% dari Kuartal III tahun 2018. Pertumbuhan positif tersebut ditopang dari kontribusi Pendapatan Tol sebesar Rp7,36 triliun, dimana Pendapatan Tol tumbuh sebesar 10,9% dibandingkan Kuartal III tahun 2018. Dari total Pendapatan Tol tersebut, kontribusi Pendapatan Tol di ruas-ruas yang dioperasikan oleh Anak Usaha Perseroan yaitu sebesar 17,5%, tumbuh dibandingkan kontribusi pada Pendapatan Tol Kuartal III tahun lalu yaitu sebesar 13,8%.

Kenaikan kontribusi tersebut merupakan dampak positif dari pengoperasian jalan tol baru dan kesuksesan Perseroan dalam menyambungkan jaringan Jalan Tol Trans Jawa pada akhir tahun 2018. Pembangunan ruas-ruas jalan tol baru telah menyumbang pertumbuhan Aset dari sisi Hak Pengusahaan Jalan Tol Perseroan sehingga Total Aset Perseroan pada Kuartal III tahun 2019 tercatat sebesar Rp94,27 triliun atau tumbuh sebesar 14,4% dari tahun 2018.

Untuk menjaga profitabilititas dan struktur permodalan, Jasa Marga kembali melakukan inovasi alternatif pendanaan. Pada Juli 2019, Perseroan menerbitkan pendanaan Sukuk Ijarah pertama pada bisnis jalan tol untuk salah satu ruas tol milik Anak Usaha Perseroan, yaitu ruas Gempol-Pandaan. Sukuk Ijarah diluncurkan setelah sebelumnya pada Semester I tahun 2019 Perseroan sukses menerbitkan alternatif pendanaan berbasis ekuitas yaitu Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK DINFRA) pada ruas tol yang sama.

Hingga kuartal III 2019, Jasa Marga berhasil mengoperasikan jalan tol sepanjang 1.041 Km dengan penambahan panjang jalan tol baru di tahun 2019 sepanjang 41,46 Km. Jalan tol yang beroperasi di tahun 2018 antara lain Medan Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi VII (Sei Rampah-Tebing Tinggi) sepanjang 9,26 Km, dan Pandaan Malang Seksi Pandaan-Singosari sepanjang 30,6 Km, serta akses Jalan Tol Gempol-Pandaan sepanjang 1,6 Km.

Beberapa proyek jalan tol yang sedang dalam tahap pembangunan dan ditargetkan akan selesai pada tahun ini yaitu Proyek Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi Singosari-Malang, Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, dan Proyek Jalan Tol Serpong-Kunciran.

Selain pembangunan jalan tol, Jasa Marga juga terus berupaya untuk meningkatkan kinerja operasional. Pada layanan transaksi, Jasa Marga kembali menjadi pioneer pembayaran elektronik Nir Henti Single Lane Free Flow (SLFF) with barrier yang berbasis RFID melalui aplikasi FLO. Saat ini uji coba terbatas tengah dilakukan oleh Perseroan dengan menyediakan hingga 41 gardu tol SLFF yang tersebar di Jalan Tol Jabodetabek dan Jalan Tol Bali-Mandara.

Selain itu, beberapa pencapaian Perseroan juga tercatat dalam melayani arus mudik dan balik Lebaran 2019 lalu. Jasa Marga berhasil merelokasi titik transaksi di Gerbang Tol (GT) Cikarang Utama ke GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama. Didukung oleh penyelenggaraan rekayasa lalu lintas one way terpanjang dan terlama di Indonesia (413 Km selama 42 jam), Jasa Marga juga mencatat rekor tertinggi melayani volume lalu lintas saat arus balik Lebaran 2019 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang melintasi Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama dan Gerbang Tol (GT) Kalihurip Utama dan menjadi volume lalu lintas tertinggi di sepanjang sejarah jalan tol di Indonesia, yaitu sebanyak 166.574 kendaraan atau meningkat hampir tiga kali lipat dari volume lalulintas harian rata-rata (LHR) normal Gerbang Tol (GT) Cikarang Utama sebanyak 67.345 kendaraan.

Keseharian pelayanan operasional juga terus ditingkatkan dengan menerapkan teknologi dalam bidang pelayanan, pengendalian serta penertiban lalu lintas. _Weigh in Motion (WIM),_ yaitu sistem deteksi yang dipasang pada gelagar jembatan ini dikembangkan untuk mengendalikan dimensi dan beban tonase muatan yang kerap dilanggar oleh angkutan truk. Saat ini telah dipasang di GT Muktiharjo yang merupakan satu-satunya di jalan tol Indonesia.

Jasa Marga juga memiliki total 22 unit CCTV Analytic (Smart CCTV) yang merupakan jumlah terbanyak di Indonesia. Smart CCTV ini membantu petugas dalam menjalani keseharian operasional yang memiliki fungsi dapat mendeteksi kecepatan dan plat nomor kendaraan.

Dengan adanya inovasi seperti WIM dan Smart CCTV ini, Jasa Marga (sebagai anggota ATI) berencana akan bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas dalam bentuk MoU terkait penanganan Kendaraan ODOL dan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di jalan tol.

Jasa Marga terus menjaga komitmen dalam melakukan percepatan pembangunan jalan tol guna mendukung rencana Pemerintah agar mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Untuk itu, Jasa Marga senantiasa melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi, baik dalam bidang pendanaan, pengembangan usaha maupun operasional sehingga dapat melayani seluruh masyarakat, khususnya pengguna jalan tol, agar semakin optimal. (Agus)

Penjelasan PT JPM Mengenai Video Water Barrier yang Bergerak Sendiri di Jalan Tol Pandaan – Malang

Penjelasan PT JPM Mengenai Video Water Barrier yang Bergerak Sendiri di Jalan Tol Pandaan – Malang

PASURUAN, JURNAL IBUKOTA: (30/10) Menanggapi viralnya video water barrier yang bergerak dengan sendirinya di Jalan Tol Pandaan – Malang, anak usaha Jasa Marga PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) selaku pengelola jalan tol tersebut menjelaskan bahwa faktor penyebab kejadian tersebut adalah bocornya water barrier yang sebelumnya telah diisi air sesuai aturan.

"Kejadian tersebut terjadi di proyek pembangunan rest area Km 65-66 Jalan Tol Pandaan-Malang pada hari Senin (28/10) pukul 18.00 WIB," kata AgusPurnomo, Direktur Utama
PT Jasamarga Pandaan Malang.

Menurut dia, water barrier yang bocor mengakibatkan water barrier tersebut kosong sehingga saat terjadi hembusan angin yang cukup kuat dikarenakan lokasi Rest Area tersebut merupakan daerah bukit yang digali serta di sisi selatan terdapat lembah yang terbuka, water barrier kosong tersebut terdorong ke arah tengah.

PT JPM memastikan water barrier yang bocor tersebut saat ini telah diganti dengan yang baru serta memastikan seluruh water barrier yang ada di sepanjang Jalan Tol Pandaan-Malang juga terisi air. Langkah ini dilakukan agar water barrier tidak bergerak sehingga dapat menghalangi kendaraan yang melintas dan menimbulkan bahaya untuk pengguna jalan. Selain di lajur, water barrier yang terpasang di lokasi Proyek Pembangunan Rest Area juga dimaksudkan untuk mengamankan pengguna jalan dan pekerja proyek agar tidak terjadi kecelakaan.

Kami imbau agar masyarakat dapat melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum mempercayai hal-hal yang sebenarnya dapat dijelaskan secara ilmiah dan bahkan menghubungkan kejadian tersebut dengan ruas jalan tol lainnya di luar Jalan Tol Pandaan-Malang. PT JPM juga mengimbau pengguna jalan untuk dapat berkendara dengan mematuhi aturan lalu lintas, memperhatikan rambu dan arahan petugas di lapangan untuk agar keselamatan pengguna jalan.

Untuk monitor kondisi lalin jalan tol terkini, pengguna jalan dapat mengakses kanal informasi resmi milik JTT, yaitu:
– Call Center 24 jam: 14080
– Instagram @official.jasamargatransjawatol..(Agus)

Kopma Diharapkan Jadi Pelaku Utama Rebranding Koperasi

Kopma Diharapkan Jadi Pelaku Utama Rebranding Koperasi

MALANG, JURNAL IBUKOTA: Koperasi Mahasiswa (Kopma) diharapkan bisa menjadi pelaku terdepan dalam upaya Rebranding Koperasi. Karena selain mempunyai modal SDM yang mempunyai pendidikan tinggi, anggota dan pengurus Kopma yang notabene kaum milenial muda memiliki semangat dan idealisme yang tinggi.

Generasi milenial Kopma juga akrab dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga diharapkan bisa membantu mengembangkan koperasi menjadi perusahaan modern yang dimiliki oleh anak-anak muda yang ingin mengembangkan potensi ekonomi, sosial dan budaya yang mereka miliki.

Pernyataan itu disampaikan Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto saat menjadi pembicara dalam acara Launching Koperasi Mahasiswa dan Alumni Universitas Brawijaya yang bertempat di aula UBTV, Malang, Senin (28/10/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri pula antara lain Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Rektor Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani beserta civitas akademika UB, perwakilan Dinas KUKM Kota Malang, maupun perwakilan Dekopinwil Jawa Timur.

“Saya berharap Kopma Universitas Brawijaya Malang bisa memenuhi harapan tersebut, apalagi keberadaan Kopma telah mendapat dukungan dari rektor, beserta jajarannya,” ujar Rulli.

Sementara itu, Fadel Muhammad mengatakan kampus harus mempu menjadi embrio bagi lahirnya pengusaha-pengusaha muda. Sebab dikatakan kampus bisa membentuk karakter seseorang untuk menjadi pengusaha yang tangguh.

“Untuk itulah kehadiran Kopma sangat dibutuhkan. Karena di Kopma kita dapat pembelajaran untuk menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri,” kata Fadel.

Rektor Nuhfil Hanani memberikan dukungannya terhadap Kegiatan Launching Kopma dan Alumni UB ini yang mana sejalan dengan target Universitas Brawijaya masuk dalam 500 perguruan tinggi terbaik dunia dalam 5 tahun kedepan.

“Untuk itu, salah satu langkah utama yang dilakukan UB adalah dengan merubah mindset mahasiswa dan dosen untuk bersaing di level dunia. Besar harapan saya, dengan kebangkitan kembali Kopma UB dengan menggandeng alumni, dapat mempercepat capaian UB tersebut,” katanya. (Agus)

Huntap bagi Korban Bencana Palu Akan Selesai pada Desember 2020

Huntap bagi Korban Bencana Palu Akan Selesai pada Desember 2020

PALU, JURNAL IBUKOTA: Presiden Joko Widodo bersama Ibu negara didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (29/10/2019).

Dalam kunjungan kerja tersebut rombongan mengunjungi dua lokasi hunian tetap (huntap) bagi penyintas korban bencana 28 September 2018 lalu yaitu di Kelurahan Duyu dan Tondo.

Presiden Joko Widodo mengatakan, memang dalam setahun belakangan ini
berjalan tersendat karena ada masalah perizinan dan pembersihan lahan terutama dalam pembangunan Huntap.

"Tapi Alhamdulillah lahan sudah rampung, dan sekarang yang akan kita kerjakan adalah proses lelang. Di sini selesai, kemudian yang di Sigi juga akan segera diselesaikan, baru masuk tahap konstruksi," tegas Presiden.

Menurut Presiden Jokowi pembangunan pasca bencana bukan pekerjaan mudah karena terdapat sekitar 11.000 hunian yang harus disiapkan di sini. Target semua bisa dimulai awal Januari 2020.

"Kita harapkan pertengahan sampai akhir tahun 2020 bisa selesai semuanya." jelas Presiden.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, sebagai pengganti Hunian Sementara (Huntara) yang telah dibangun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprogramkan untuk membangun 8.465 unit Hunian Tetap (Huntap) dari target keseluruhan sebanyak 11.465 Unit," katanya saat di Palu, Senin (28/10/2019).

Arie mengatakan, kebutuhan lahan untuk membangun Huntap tersebut adalah seluas 427,4 hektar dan pembangunannya tersebar di beberapa tempat yakni di Duyu sebanyak 450 unit, di Tondo – Talise 4.878 unit, di Pombewe sebanyak 3.000 unit, serta Huntap Satelit sebanyak 3.460 unit. Pembangunan hunian tetap ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang akan membangun sebanyak 3.000 unit rumah di daerah Tondo.

Dari 8.465 unit yang akan disediakan, Arie mengatakan bahwa 1.600 unit di antaranya akan masuk ke pembangunan tahap pertama dan akan dibangun mulai akhir tahun 2019 ini dan diperkirakan bisa selesai pada April 2020. Sementara sebanyak 6.400 unit sisanya akan dibangun sampai akhir 2020," jelas Arie.

"Pada tahap awal akan dibangun sebanyak 1.600 unit menggunakan teknologi rumah tahan gempa Risha tipe 36 dengan biaya pembangunan Rp 50 juta per unit,” tambah Arie.

"Konsep Huntap adalah rumah tumbuh. Untuk itu kami juga tengah membahas usulan warga yang membutuhkan luasan rumah lebih besar, karena jumlah anggota keluarganya banyak, sehingga diharapkan bisa dikerjakan dari awal pembangunan Huntap,” ujar Arie.

Arie menambahkan, selain itu dibangun Huntap Satelit 100 unit di Desa Loru Kabupaten Sigi, 40 unit di Desa Sibalaya Utara, Kabupaten Sigi, 100 unit di Desa Lambara Kabupaten Sigi, 400 unit di Desa Bangga Kabupaten Sigi, 200 unit Desa Salua Kabupaten Sigi, 125 unit di Kelurahan Ganti Kabupaten Nelayan dan 230 unit Huntap di Desa Lompio Kabupaten Donggala.

Selain hunian untuk masyarakat, Kementerian PUPR juga melaksanakan rehabilitasi beberapa fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Undata Kota Palu, Rumah Sakit Anutapura Kota Palu, Rehabilitasi Rumah Sakit Tora Belo Kabupaten Sigi, Puskesmas Tipo Kota Palu, dan Instalasi Farmasi Provinsi Sulteng, Kota Palu.

Selain itu juga melaksanakan rekonstruksi sekolah dan madrasah seperti di Kabupaten Donggala sebanyak 22 sekolah dan 14 madrasah, Kota Palu sebanyak 7 sekolah dan 2 madrasah, Kabupaten Sigi sebanyak 11 sekolah dan 19 madrasah, serta di Kabupaten Parimo sebanyak 2 sekolah dan 6 madrasah.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Juliari Batubara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dan Wali Kota Palu Hidayat. (*)