Melalui Pembangunan Infrastruktur Persampahan, Kementerian PUPR Dukung Gerakan Indonesia Bersih

Melalui Pembangunan Infrastruktur Persampahan, Kementerian PUPR Dukung Gerakan Indonesia Bersih

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung pengurangan dan pengelolaan sampah baik melalui upaya struktural dengan membangun infrastruktur persampahan maupun upaya non struktural yakni mendorong perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sangat mendukung Gerakan Indonesia Bersih yang baru dilaunching minggu lalu, karena tidak hanya terkait permasalahan buang sampah pada tempatnya, namun bagian dari gaya hidup bersih dan sehat. Untuk itu disamping edukasi dan himbauan, tetapi juga perlu peraturan dan penegakannya yang tegas mengenai larangan membuang sampah sembarang. Hal ini ia tegaskan pada acara Madania Festival memperingati HUT Madina ke-23 di Bogor baru-baru ini.

Menurut Menteri Basuki, pengaruh lingkungan terhadap derajat kesehatan manusia dipengaruhi empat komponen utama yaitu 40% dari kondisi lingkungan, 30 % dari perilaku hidup, 20% pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika atau keturunan.

Kementerian PUPR turut berperan aktif dalam pengurangan dan pengolahan sampah baik melalui program reguler dan program khusus. Program reguler yang dilakukan seperti Pembangunan infrastruktur berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional, TPS-3R, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan program reguler.

Sementara program khusus diantaranya Program Citarum Harum, pemanfaatan plastik untuk campuran aspal, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Sistem pengelolaan sampah Refuse Derived Fuel (RDF).

Kementerian PUPR memanfaatkan sampah plastik kresek untuk campuran aspal. “Saat ini sudah ada alat pencacah plastik. Tahun 2018, Kementerian PUPR telah memesan sebanyak 187 unit alat tersebu dan tahun 2019 kita tambah 800 unit. Alat ini kita akan berikan di tempat pengumpulan sampah dan pemulung, dan hasilnya dijual kepada kami untuk kami gunakan sebagai campuran aspal. Dengan demikian akan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat,” jelas Menteri Basuki.

Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Sekolah Madania M. Wahyuni Nafis, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Madania Indonesia (YPMI) Komaruddin Hidayat, Ketua YPMI Soetrisno Bachir dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Sementara Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Dodi Krispratmadi mengatakan Kementerian PUPR memberikan dukungan berupa pembangunan infrastruktur persampahan di berbagai daerah dengan dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan yang siap bangun.

Pemerintah telah menetapkan undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu didalam setiap pengelolaan persampahan memiliki acuan sanitary land fill dan control land fill. Dengan metode sanitary landfill, sampah dibuang dan ditumpuk di lokasi cekung, dipadatkan dan kemudian ditimbun dengan tanah sehingga tidak menimbulkan bau busuk, mencegah berkembangnya bibit penyakit serta ramah lingkungan.

Sebagai contoh, Kementerian PUPR telah berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tangerang melalui pengelolaan tempat wisata edukasi tentang pengelolaan sampah oleh para pelajar dan mahasiswa di TPA Rawa Kucing. Disana pelajar dan mahasiswa belajar mengenai pembuatan pupuk kompos, pembuatan gas metana yang dibagi menjadi energi panas maupun energi listrik, dan pembibitan pohon.

TPA Rawa Kucing semakin menarik dikunjungi dengan kehadiran berbagai fasilitas seperti Taman, Kolam Penangkaran Ikan, Green House, Kebun Binatang Mini, hingga Lapangan Sepak Bola. TPA Rawa Kucing menjadi salah satu contoh tempat pemrosesan sampah yang disambut baik kehadirannya oleh warga sekitar.(*)

Advertisements

Menteri Basuki Luncurkan SIMANTU, Aplikasi Manajemen Pengetahuan Bidang PUPR

Menteri Basuki Luncurkan SIMANTU, Aplikasi Manajemen Pengetahuan Bidang PUPR

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meluncurkan secara resmi aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan (SIMANTU) yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR dalam acara PUPR 4.0 Expo hari Kamis (28/2/2019). SIMANTU didesain untuk manajemen pengetahuan (knowledge management) yang berisikan aset intelektual khususnya dalam bidang PUPR yang dapat diakses di http://simantu.pu.go.id atau diunduh melalui ponsel android.

"Sistem ini menjadi alat untuk mengatur seluruh pengetahuan bidang PUPR yang terakumulasi selama ini. Hal ini menandakan organisasi Kementerian PUPR harus menjadi organisasi yang selalu belajar, karena semua akan berubah. Seperti kata pepatah “We have to change. If you don’t change you will die”. Semoga dengan SIMANTU bisa selalu menyajikan informasi-informasi yang baru dalam perkembangan pengetahuan bidang PUPR," kata Menteri Basuki.

Untuk memberikan motivasi kepada generasi muda PUPR, Menteri Basuki mengajak dua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke atas panggung untuk turut serta meresmikan peluncuran sistem tersebut dengan menekan tombol.

Menteri Basuki mengatakan SIMANTU merupakan salah satu inovasi untuk menjawab tantangan era industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik, tidak terkecuali juga memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

"Inovasi-inovasi yang ditampilkan dalam expo ini merupakan langkah awal untuk selanjutnya yang lebih besar. Kita ingin menunjukkan industri konstruksi yang berbasis 4.0, sehingga masyarakat tidak hanya melihat karya infrastruktur bangunan gedung PUPR yang sudah bagus, tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM)-nya semakin handal dalam mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi era industri 4.0," ujar Menteri Basuki. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pengembangan SDM Indonesia menjadi fokus Pemerintah di samping pembangunan infrastruktur.

Sementara Kepala BPSDM Lolly Martina Martief mengatakan ide pembuatan sistem tersebut berawal sejak tahun 2017 bersama dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) yang kala itu masih dijabat oleh Danis H. Sumadilaga yang saat ini menjadi Dirjen Cipta Karya.

"Semuanya berawal dari keinginan untuk membuat sebuah sistem manajemen pengetahuan. Namun untuk penamaannya Pak Menteri berpesan untuk lebih sederhana dengan bahasa Indonesia, akhirnya disepakati aplikasi bernama SIMANTU," tutur Lolly.

Lolly mengatakan, sistem tersebut dibuat sebagai sarana manajemen aset intelektual agar terjaga dan dapat digunakan kembali oleh SDM PUPR dan masyarakat umum. Diharapkan sistem tersebut menjadi portal penghubung antara seluruh pegawai dan para ahli di Kementerian PUPR, untuk saling bertukar informasi pengetahuan bidang PUPR.

Selain itu, SIMANTU didesain sebagai perpustakan dunia maya (library 3.0), sebagai dokumentasi tentang keilmuan yang ada di Kementerian PUPR dan menjadi sumber pengetahuan dan solusi atas berbagai permasalahan teknis dan non-teknis di bidang PUPR.

Salah satu inovator yang mengembangkan sistem tersebut, Kepala Subbag Pengembangan Sistem Sekretariat BPSDM Kementerian PUPR Satya Raharja mengungkapkan, selain terdapat fitur informasi tertulis dan video, fitur ruang diskusi interaktif dengan para tenaga ahli diharapkan berjalan interaktif. Selain itu juga terkoneksi modul-modul pelatihan yang dimiliki di BPSDM.

Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Plt. Kepala Balitbang Lukman Hakim, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman, Kepala BPJT Danang Parikesit dan para pimpinan tinggi pratama Kementerian PUPR. (*)

Puruhito: Perlu Sinergitas dan Soliditas Bersama Potensi SAR

Puruhito: Perlu Sinergitas dan Soliditas Bersama Potensi SAR

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsdya TNI Bagus Puruhito mengatakan pentingnya sinergitas dan soliditas bersama potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR, baik pada kecelakaan, bencana maupun kondisi membahayakan manusia.

"Potensi SAR adalah pilar Utama dalam pelaksanaan operasi SAR. Operasi SAR adalah teamwork. Sebagai leading sector, Basarnas mengkoordinir keterlibatan seluruh potensi SAR, baik dari unsur TNI, Polri, instansi pemerintah, swasta maupun stakeholder bidang SAR lainnya di tingkat pusat maupun daerah," kata Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsdya TNI Bagus Puruhito pada puncak peringatan HUT Basarnas ke-47 di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Menurut dia, Tema HUT tahun ini adalah Dengan Sinergitas dan Soliditas, Basarnas bersama potensi SAR Bertekad Mewujudkan Pelayanan SAR yang Cepat dan Prima.

Untuk itu, kata Kabasarnas, komunikasi, koordinasi dan kerja sama lintas sektoral harus dipelihara dan lebih ditingkatkan lagi.

"Basarnas dan potensi SAR memiliki persepsi yang sama, baik pola pikir maupun pola tindak, sehingga operasi SAR dapat dilaksanakan secara optimal dengan hasil yang optimal," katanya.

Menurut Puruhito, selama ini reputasi Basarnas sudah teruji baik skala Nasional maupun skala Dunia Internasional.

"Ekspektasi Basarnas, akan meningkatkan kinerjanya dengan memperbaiki aspek SDM, modernisasi peralatan, sarana prasarana, serta informasi dan teknologi guna meningkatkan Pelayanan bidang SAR kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, aspek administrasi menjadi hal yang krusial dan menjadi bagian yang tak terpisahkan.

"Tahun 2019 ini, Kami menetapkan sebagai tahun reformasi birokrasi di lingkungan Basarnas," tambahnya.

Kabasarnas juga mengajak seluruh komponen masyarakat membangun budaya SAR dengan dilandasi semangat gotong royong. Kesadaran tersebut sebagai awareness terhadap musibah yang memiliki sifat unpredictable atau tidak dapat diprediksi sebelumnya.

"Musibah dapat terjadi di mana saja, kapan saja dan dapat menimpa siapa saja. Dengan budaya SAR kita berharap peran aktif dari masyarakat untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, sehingga jatuhnya korban jiwa dapat kita minimalisir bersama-sama," tuturnya. (Agus)

Kemenkop dan UKM Lakukan Sinergi Dorong UKM 3 GO

Kemenkop dan UKM Lakukan Sinergi Dorong UKM 3 GO

SOLO, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk mendorong para pelaku UKM di Tanah Air bisa menerapkan 3 Go yakni Go Modern-Go Digital-Go Global.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria br Simanungkalit di Solo, Kamis (28/2/2019), mengatakan Solo menjadi salah satu lokasi untuk menyelenggarakan kegiatan Sinergitas Program dalam Rangka Peningkatan Ekspor dan Internasionaliasi UKM yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Acara yang dilaksanakan pada 26-28 Februari 2019 di The Alana Hotel, Solo ini tidak hanya menjadi bentuk sinergi dari dua kegiatan namun juga kolaborasi dukungan berbagai pihak untuk memaksimalkan layanan bagi UKM ekspor langsung.

"Sinergi pertama antara Training of Mentors AMEN Indonesia dan Bimbingan Teknis Tata Cara Mekanisme Ekspor bagi UKM, kolaborasi kedua yaitu antara Kementerian KUKM – ABDSI – FTA Center Kemdag – Bea Cukai – Rumah Ekspor BNI – PNM," katanya.

Dalam sambutannya Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM, Victoria br. Simanungkalit menyampaikan bahwa Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membina UMKM. "Pemerintah membutuhkan kontribusi dan kolaborasi dari berbagai elemen sosial (stakeholder), seperti sektor swasta, pengusaha, akademisi, asosiasi usaha, maupun komunitas atau lembaga pendampingan UMKM," katanya.

Kegiatan ini merupakan kegiatan kedua setelah sebelumnya dilaksanakan kegiatan serupa yang bertujuan membentuk suatu wadah bagi UKM untuk dapat mengakses 3M (Money, Market, and Mentorship) serta untuk meningkatkan kapasitas, produktivtitas, dan mendorong UKM untuk bisa naik kelas.

Selain itu sebagaimana disampaikan Victoria br Simanungkalit, kualitas ekspor merupakan harga mati karena tidak hanya untuk meningkatkan ekspor, yang terpenting adalah mempertahankan pasar Indonesia yang menjadi incaran produk luar.

“Masih banyak produk UMKM yang belum terpenuhi standar kualitasnya, kemasan produk yang kurang menarik dan UMKM belum memahami tata cara ekspor mandiri," katanya.

Menurut dia, untuk membangun UMKM yang maju dan tangguh dibutuhkan strategi pengembangan melalui edukasi, membina para UKM dan mentor UKM untuk dapat memiliki wawasan dan keterampilan, serta pengetahuan sehingga menciptakan UKM yang mandiri mampu bersaing dalam pasar Global.

"Untuk itu diperlukan pendampingan mentor dan advice untuk UMKM secara langsung sehingga diharapkan UMKM bisa naik kelas dan mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar global," katanya.

Pengembangan model kurikulum mentorship di kawasan ASEAN ini, kata dia, menjadi penting karena untuk mewujudkan ASEAN yang berdaya saing maka dibutuhkan pedoman dan standar pembinaan UKM di tingkat regional ASEAN.

Pelatihan bagi para mentor ini diharapkan dapat mendampingi para UKM ekspor agar mampu bersaing di pasar global dengan strategi 3GO UMKM naik kelas.

3 Go meliputi Go Modern yaitu UMKM memiliki jiwa entrepreneurship dengan mengembangkan inovasi, memiliki orientasi naik kelas, dan mengelola usaha dengan profesional.

Kemudian Go Digital yaitu UMKM memiliki online shop di e-commerce dan bergabung di platform informasi digital dan selanjutnya Go Global yaitu UMKM mengikuti market place global, pameran internasional, dan berkontribusi melalui ekspor produk-produk unggulan.

Pelatihan ini diikuti oleh entrepreneurs, pembina UMKM, dosen, pengelola PKBL/CSR, konsultan/ pendamping UMKM, dan para penggerak komunitas UMKM, pelaku UKM, yang telah mendaftar melalui website umkmnaikkelas.com yang dikelola oleh ABDSI.

Peserta kegiatan pelatihan ini tercatat berjumlah 50 peserta mentor dan 45 UKM yang berasal dari 13 Kabupaten dan 7 Kota, yang tersebar di 5 Provinsi.

Materi dalam kegiatan ini terbagi ke dalam 6 sesi, dengan tema UMKM Go Global melalui 3M AMEN, Peluang Pasar Global UKM dan Cara Menembusnya, Cara mencari Buyer, Kalkulasi Harga Ekspor, Dasar-dasar Mentorship dan Menyusun Rencana Kerja, Implementasi dan Pelaporan Mentorship.

"Melalui kegiatan ini diharapkan adanya keberlanjutan sinergitas yang aktif demi mewujudkan UMKM 3GO Naik Kelas," katanya. (Agus)

Presiden Jokowi Minta KUR Jangan Buat Kebutuhan Konsumtif

Presiden Jokowi Minta KUR Jangan Buat Kebutuhan Konsumtif

TASIKMALAYA, JURNAL IBUKOTA: Presiden RI Joko Widodo mewanti-wanti agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) .yang sudah diterima petani jangan digunakan untuk kebutuhan konsumtif, misalnya untuk beli perhiasan atau kendaraan bermotor.

" KUR harus digunakan untuk hal-hal yang produktif sesuai rencana kredit yang diajukan misalnya bertani atau beternak. Nanti pengembaliannya kan bisa diambil dari penjualan hasil panen atau beternak, sisanya merupakan keuntungan dan bisa diputar lagi," pesan Presiden Joko Widodo, usai penyerahan KUR Ketahanan Pangan dan Aksi Ekonomi untuk Rakyat senilai Rp 34,5 miliar kepada 630 debitur, bertempat di Ponpes Miftahul Huda, Kecamatan Manonjaya Kab. Tasikmalaya, Rabu (27/2/2019).

Turut hadir dalam acara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiyuwono dan Deputi Bidang Kebijakan Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir.

Presiden Jokowi lalu memanggil dua petani dan peternak penerima KUR dan berdialog, untuk memastikan KUR yang mereka terima sudah sesuai dengan rencana saat pengajuan kredit ke bank penyalur KUR.

"Syukurlah, KUR -nya buat beli pupuk, sewa traktor atau beli anak kerbau, tidak ada yang buat beli kalung atau motor," kata Jokowi.

Membentuk Koperasi

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution di acara yang sama, menyarankan para petani untuk membentuk kelompok dalam satu wadah seperti koperasi atau Gapoktan (gabungan kelompok pertanian). Tujuannya agar petani bisa diurus secara bersama-sama, di samping itu juga menumbuhkembangkan budaya tolong- menolong yang selama ini melekat dalam budaya masyarakat Indonesia.

" Misalnya petani peternak, koperasi atau gapoktan adalah wadah yang cocok. Bila ada peternak yang ternaknya sakit, maka akan banyak yang membantunya. Demikian juga untuk penyaluran bantuan pemerintah, akan lebih efektif bisa disalurkan dalam kelompok," kata Menko Perekonomian.

Darmin menekankan, pemerintah akan memberikan bantuan sepanjang rakyat memerlukan. "Berapapun jumlahnya akan kita siapkan karena pemerintah mengalokasikan dana besar untuk membantu perekonomian rakyat. KUR misalnya, tahun lalu pemerintah menyalurkan Rp 120 triliun dan pada tahun ini ditingkatkan menjadi Rp 140 triliun," katanya.

KUR, kata Menko Perekonomian, juga tidak mewajibkan penerima kredit untuk menyerahkan agunan. "Untuk KUR mikro sampai dengan Rp 25 juta itu sebenarnya tidak wajib menyerahkan agunan, kalaupun ada pihak bank yang meminta agunan tolong laporkan ke saya nanti saya panggil dirutnya," tegas Darmin. (Agus)

Kementerian PUPR Manfaatkan Big Data dalam Penyelenggaraan Jalan Jembatan

Kementerian PUPR Manfaatkan Big Data dalam Penyelenggaraan Jalan Jembatan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pesat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan dalam penyelenggaraan infrastruktur salah satunya di bidang jalan dan jembatan.

“Untuk memenangkan kompetisi, kita harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Dalam penyelenggaraan jalan nasional sepanjang 47.017 Km dan jembatan 496.080 meter jembatan, Ditjen Bina Marga menggunakan teknologi pada setiap tahapan penyelenggaraan jaringan jalan. Di antaranya pada tahap perencanaan dan pemrograman digunakan aplikasi SiTIA (Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel) dan IRMS v.3 (Indonesia Road Management System). Tahap konstruksi, akan dikembangkan tahun 2019 Sistem Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.

Dalam tahap operasi dan pemeliharaan, sejumlah sistem informasi digunakan salah satunya informasi dari pengguna jalan yang melaporkan kondisi jalan melalui aplikasi Jalan Kita (Jaki) yang dapat diunduh pengguna ponsel berbasis Android maupun IOS. Aplikasi lainnya yang digunakan yakni Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (Sindila) yang memberikan informasi kondisi lalu lintas (volume, kecepatan, dan okupansi).

Dalam monitoring jembatan digunakan WIM Bridge dengan sensor yang dipasang di Jembatan untuk memantau volume dan beban kendaraan yang melintas, sehingga dapat diketahui volume dan kelebihan beban kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) yang melintas. Banyaknya kendaraan ODOL dengan daya rusak masif tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi jembatan dan penanganannya. Untuk jembatan bentang panjang juga digunakan Structural Health Monitoring System (SHMS) yang mengumpulkan data dari sensor-sensor yang terpasang. Dengan teknologi ini apabila terjadi gempa atau tertabraknya pilar jembatan dapat diketahui kondisi jembatan secara real time yang akan membantu keputusan dalam penanganannya.

Di samping data yang dikumpulkan melalui berbagai aplikasi, Kementerian PUPR juga memanfaatkan data yang tersedia di Kementerian/Lembaga lainnya seperti data curah hujan dari BMKG, data tingkat kecelakaan lalu lintas dari Kepolisian, dan data kepelabuhanan dan kebandaraan dari Kementerian Perhubungan. Data yang dikumpulkan kemudian disimpan dalam _cloud services_ di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR.

“Big data tersebut kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan agar pemeliharaan maupun peningkatan kinerja jalan bisa lebih tepat waktu, tepat penanganan dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna jalan,” jelas Dirjen Bina Marga Sugiyartanto.

Sugiyartanto mengatakan Ditjen Bina Marga terus mengembangkan big data untuk pemeliharaan dan peningkatan kinerja jaringan jalan secara bertahap. Tahapan tersebut yakni dengan mulai melakukan digitalisasi dokumen dan disimpan dalam cloud services di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR, memperbaiki kualitas pengumpulan data dari visual manual dengan otomatisasi , merintis data real time terkait volume dan beban lalu lintas serta kondisi jalan dan jembatan dengan pemasangan sensor hingga nantinya tahap memanfaatkan artificial intelegent untuk mendukung pengambilan keputusan. (*)

Empat Ruas Jalan Tol Trans Sumatera Siap Beroperasi Pertengahan 2019

Empat Ruas Jalan Tol Trans Sumatera Siap Beroperasi Pertengahan 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong penyelesaian ruas-ruas tol baru di berbagai wilayah. Pembangunan jalan tol yang masif dilakukan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sebagai amanat Nawa Cita. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pembangunan jalan tol adalah untuk menurunkan biaya logistik dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

Pemerintah telah memulai pengoperasian ruas-ruas jalan tol sepanjang 782 Km dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018). Tol Trans Jawa telah tersambung dari Merak hingga Grati, Pasuruan sepanjang 913 Km. Secara keseluruhan, pada tahun 2019, ditargetkan pembangunan sepanjang 1.070 Km termasuk beberapa ruas tol Trans Sumatera sehingga total menjadi 1.852 Km. Kehadiran Tol Trans Sumatera bertujuan untuk menurunkan biaya logistik nasional serta menjadi jalan alternatif Jalan Lintas Timur Sumatera yang sudah ada.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan optimistis Jalan Tol Trans Sumatera ruas utama sepanjang 2.000 Km akan dapat tersambung pada tahun 2024. "Jika melihat capaian selama empat tahun terakhir maka Tol Trans Sumatera dari Bakaheuni sampai Banda Aceh dengan panjang sekitar 2.000 Km, akan tersambung secara bertahap hingga tahun 2024," ujar Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Pegatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan terdapat empat ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang dalam waktu dekat secara bertahap siap diresmikan dan beroperasi, yakni ruas Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter) (140,93 Km), Medan – Binjai (Segmen Helvetia – Veteran) (2,75 Km), Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Seksi 7 (9,1 Km), dan Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189,2 Km).

“Dua di antaranya sudah mengantongi Sertifikat Laik Operasi yaitu Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar dan Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Seksi 7. Sedangkan untuk Jalan Tol Medan – Binjai (Segmen Helvetia – Veteran) masih dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Operasi di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung dalam proses penyelesaian konstruksi,” jelas Danang, Rabu, 27/2//2019.

Tol Bakter memiliki 4 (empat) buah seksi yakni Seksi 1 Bakauheni – Sidomulyo (39,4 Km) di mana Segmen Pelabuhan Bakauheni – SS Bakauheni (8,9 Km) sudah beroperasi Januari 2018. Seksi 2 Sidomulyo – Kotabaru (40,6 Km) dengan Segmen SS Kotabaru – SS Lematang (5 Km) juga sudah beroperasi Januari 2018. Seksi 3 Kotabaru-Metro (29 Km) dan Seksi 4 Metro-Terbanggi Besar (31,93 Km).
Kemudian Jalan tol Medan – Binjai (16,73 Km) terdiri atas 3 seksi yakni Seksi 1 ruas Tanjung Mulia – Helvetia (6,27 Km), Seksi 2 ruas Helvetia – Semayang (6,18 Km) dan Seksi 3 ruas Semayang – Binjai (4,28 Km) sudah beroperasi penuh pada Oktober 2017.

Sementara untuk Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi (MKTT) secara keseluruhan memiliki Panjang 61,7 km. Pengusahaannya dilaksanakan oleh PT. Jasamarga Kualanamu Tol dengan investasi sebesar 4,96 Triliun dengan masa konsesi selama 40 tahun. Jalan tol MKTT Seksi 2-6 Parbarakan hingga Sei Rampah (41,65 Km) telah diresmikan Oktober 2017 dan Seksi 1 Tanjung Morawa – Perbarakan termasuk Simpang Susun Kemiri (10,75 Km) telah beroperasi pada Juni 2018.

Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung yang dikerjakan oleh PT. Hutama Karya dengan nilai investasi Rp 21,95 triliun dan ditargetkan akan beroperasi pada Juni 2019. Tol ini terdiri atas 2 (dua) seksi yakni Seksi 1 Terbanggi Besar-Pematang Panggang (112,2 Km) dengan progres konstruksi 89,06 % dan Seksi 2 Pematang Panggang-Kayu Agung (77 Km) dengan progres konstruksi 90,80 %. (*)

Jasa Marga Kembali Raih Penghargaan Best Capital Markets Deal dari IFR Asia 2018

Jasa Marga Kembali Raih Penghargaan Best Capital Markets Deal dari IFR Asia 2018

HONG KONG, JURNAL IBUKOTA: International Financing Review (IFR) Asia menyematkan penghargaan IFR Asia Awards 2018 kepada PT Jasa Marga Tbk. untuk kategori Indonesia Best Capital Markets Deal. Penghargaan ini diberikan karena skema pendanaan Jasa Marga, yakni Komodo Bond, dinilai berhasil menarik investasi untuk menunjang pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya jalan tol.

Penghargaan ini diberikan 26 Februari 2019 di Four Seasons Hotel Hong Kong oleh Steve Garton mewakili IFR Asia kepada Direktur Keuangan Jasa Marga, Donny Arsal.

Menanggapi penghargaan atas Komodo Bond yang diinisiasi Jasa Marga, Donny Arsal menjelaskan “Komodo Bond merupakan sumber pendanaan baru yang dapat dijajagi selain dari domestik, di mana issuer tidak menanggung volatility rupiah. Ke depan kami harapkan produk ini dapat berkembang dan menjadi alternatif pendanaan baru”.

Komodo Bond merupakan sebutan untuk surat utang atau obligasi rupiah terbitan institusi Indonesia. Surat utang ini dijual dan dicatatkan di luar negeri (Global IDR Bond). Lazimnya, korporasi dan Pemerintah menjual obligasi dalam denominasi dolar di luar negeri (Global USD Bond).

Meskipun diterbitkan dalam denominasi rupiah, investor tetap akan menerima bunga dan pelunasan saat jatuh tempo dalam mata uang dollar Amerika (USD Settlement) sesuai kurs rupiah-dolar saat pembayaran.

Komodo Bond merupakan satu dari lima terobosan skema pendanaan yang dilakukan oleh Jasa Marga. Jasa Marga melakukan penawaran global perdana Komodo Bond pada 30 November 2017. Saat itu, Jasa Marga berhasil menyepakati penerbitan obligasi global rupiah pertama itu dengan nilai Rp4 triliun.

Obligasi berdenominasi rupiah tersebut adalah surat utang dengan kupon tetap tanpa jaminan berjangka waktu 3 tahun. Obligasi itu mendapatkan peringkat Baa3 oleh Moody’s dan BB + oleh S&P, dengan menawarkan kupon 7,50% jatuh tempo pada 11 Desember 2020.

Komodo Bond dinilai menciptakan kelas aset baru bagi investor global dan cara baru menyalurkan dana dalam infrastruktur Asia. Selain itu, skema pendanaan ini memungkinkan Jasa Marga mengelola risiko mata uangnya, menyusul upaya Bank Indonesia untuk mendorong perusahaan agar tidak mengambil risiko mata uang asing yang berlebihan dalam pinjaman mereka.

Transaksi Jasa Marga ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pasar modal Indonesia. Obligasi dialokasikan sebesar 26% ke Amerika Serikat, 19% ke Eropa, 40% ke Asia, dan investor Indonesia membeli 15%. Dilihat dari tipe investor, 84% dialokasikan kepada asset management dan 16% kepada bank/institusi public / private banking. (Agus)

Dukung Festival Sarung Indonesia, Kemenkop dan UKM Siapkan 3 Booth Pameran

Dukung Festival Sarung Indonesia, Kemenkop dan UKM Siapkan 3 Booth Pameran

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan mendukung terselenggaranya Festival Sarung Indonesia. Festival ini akan dibuka oleh Presiden Jokowi di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 3 Maret 2019, dengan dihadirkan sedikitnya 1.000 jenis sarung dari berbagai daerah.

“Kita sangat mendukung, dan kita beberapa waktu lalu sudah memulai gerakan pakai sarung ini di mana setiap karyawan kita haruskan pakai sarung setiap hari Jumat,” kata Sekretaris Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Sebagai bentuk dukungannya, Kemenkop dan UKM akan menyiapkan tiga booth untuk UKM binaan, masing-masing UKM dari Rumah Sarung Indonesia (Rusari), KUKM dari 4 provinsi yang terdampak bencana (Sulawasi Tengah, NTB, Banten dan Lampung), serta UKM pilihan dari Provinsi Bali.

“Karena tujuan bangga bersarung untuk meningkatkan usaha para UKM pengrajin sarung. Bagaimana bisa meningkat kalau kita sendiri tidak menggunakan apalagi membeli,” papar Meliadi.

Untuk diketahui, bahwa Festival Sarung Indonesia merupakan gerakan nasional yang didukung oleh 9 Kementerian/ Lembaga di mana Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dipercayakan sebagai Ketua Dewan Pembina.

Kepala Biro Perencanaan Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi menjelaskan festival ini diadakan dalam upaya mendorong UKM pengrajin sarung, dan tenun meningkatkan kapasitas usahanya agar ke depan terus berkembang dan berdaya saing.

“Ini terkait keinginan kita mendorong pengrajin dan kehidupan UKM yang berkelanjutan, karena kita tahu potensi ekonomi sarung ini sangat luar biasa,” ujar Zabadi.

Selain itu, kata Zabadi, dukungan Kemenkop dan UKM terhadap event ini sebagai upaya untuk melindungi UKM pengrajin sarung dan tenun dari gempuran produk dari luar negeri.

“Insya Allah kita mendukung supaya kehadiran ini penting karena di sini ada kepentingan kita untuk memberikan dukungan kepada pengrajin tenun dan sarung. Kita tidak tutup mata banyak produk impor, jadi kalau kita tidak bangga dengan sarung Indonesia maka akan berdampak kepada pengrajin,” tutur Zabadi.

Festival Sarung Indonesia yang baru pertama kali dilakukan ini, bertujuan untuk mempromosikan sarung sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, dan mentransformasikan sarung sebagai trendsetter serta gaya hidup modern bagi generasi milenial.

Puncak acara tersebut ditandai dengan pencanangan Hari Sarung Nasional dan peresmian Rumah Sarung Indonesia (Rusari) yang rencananya akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Rusari yang berada di Smesco Indonesia merupakan sarana edukasi, promosi dan pemasaran sarung-sarung unggulan dari berbagai provinsi di Indonesia dan menjadi pusat koleksi/khasanah dan referensi terbaik untuk mendapatkan sarung-sarung unggulan.

Rangkaian kegiatan Festival Sarung Indonesia meliputi pasar rakyat, pameran sarung, Fashion on the street berbasis sarung, Karnaval sarung Indonesia, seminar dan sarasehan sarung. (Agus)

Progres 36,7%, Bendungan Leuwikeris Akan Mengairi Irigasi 11.216 hektar di Tasikmalaya, Banjar dan Ciamis

Progres 36,7%, Bendungan Leuwikeris Akan Mengairi Irigasi 11.216 Hektar di Tasikmalaya, Banjar dan Ciamis

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendukung Provinsi Jawa Barat untuk terus menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Untuk meningkatkan produktivitas petani, Kementerian PUPR membangun bendungan untuk menjamin suplai air irigasi yang sebelumnya mengandalkan tadah hujan.

“Pembangunan bendungan akan meningkatkan kapasitas tampungan air sehingga kontinuitas suplai air irigasi ke sawah terjaga. Saat ini dari 7,3 juta hektar lahan irigasi, hanya 11% yang mendapatkan jaminan air dari bendungan. Melalui program pembangunan 65 bendungan maka akan bertambah menjadi 19-20%,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Salah satu bendungan yang tengah dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, Ditjen Sumber Daya Air adalah Bendungan Leuwikeris yang terletak di dua kabupaten yakni Ciamis dan Tasikmalaya. Bendungan multifungsi ini memiliki kapasitas tampung 81,44 juta m3.

Bertindak sebagai kontraktor pelaksana yakni untuk Paket I PT. PP dan PT. Bahagia Bangun Nusa (Kerjasama Operasi/KSO), Paket II PT. Waskita Karya – PT. Adhi Karya KSO dan Paket III dikerjakan oleh PT. Hutama Karya.

Manfaatnya yakni mengairi jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI) Lakbok Utara Seluas 6.600 Ha dan DI Manganti seluas 4.616 Ha. Air yang ditampung juga menjadi sumber air baku Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis sebesar 845 Liter/Detik.

Keberadaan Bendungan Leuwikeris juga akan mereduksi banjir periode 25 Tahunan sebesar 11%, dari semula 509 m3/det menjadi 450 m3/det. Selain itu memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 20 MW, konservasi air tanah dan pariwisata.

Pembangunan Bendungan Leuwikeris membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,94 triliun yang pekerjaannya telah dimulai tahun 2016 dan ditargetkan selesai tahun 2021. Progres konstruksinya hingga Februari 2019 sudah mencapai 36,7%.

Kementerian PUPR juga memulai Program Padat Karya Tunai P3TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) di Kelurahan Setiaratu, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya. Melalui program ini, masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) diberdayakan untuk melakukan pembangunan jaringan irigasi tersier sepanjang 402 meter yang dikerjakan oleh 20 orang/hari. Saat ini sudah selesai dikerjakan 139,5 meter atau sekitar 30%. (*)