Kementerian PUPR Selesaikan Preservasi Jalan Lubuk Selasih-Surian Sumbar Sepanjang 62,8 Km

Kementerian PUPR Selesaikan Preservasi Jalan Lubuk Selasih-Surian Sumbar Sepanjang 62,8 Km

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Selain membangun jalan-jalan baru, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setiap tahun melakukan preservasi jalan nasional. Pada tahun 2018 anggaran preservasi jalan sepanjang 47 ribu Km dengan anggaran sebesar Rp 19,98 triliun atau 43% dari total anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga Rp 45,77 triliun.

Preservasi berupa pemeliharaan rutin, rekonstruksi jalan dan pelebaran jalan menuju standar. Salah satu kegiatan preservasi jalan dilakukan pada ruas Jalan Lubuk Selasih-Surian sepanjang 62,58 km yang merupakan Jalan Lintas Tengah Sumatera menghubungkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan Jambi.

Preservasi dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Pekerjaan dengan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 35,72 miliar meliputi pengaspalan jalan, penanganan longsoran, dan pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 78,5 meter di ruas tersebut. Konstruksi dilakukan oleh kontraktor swasta nasional PT. Tri Jaya Putra dan konsultan pengawas PT. Wahana Mitra Amerta, PT. HI-WAY Indotek Konsultan, KSO.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas melalui APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara utuh, oleh karena itu diperlukan berbagai inovasi pembiayaan. “Kementerian PUPR memanfaatkan secara optimal potensi alternatif pembiayaan seperti SBSN untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dengan kemampuan pembiayaan APBN dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,” jelas Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan pendanaan kegiatan preservasi Jalan Lubuk Selasih-Surian menggunakan dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk sebagai salah satu inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pemanfaatan dana SBSN difokuskan bagi peningkatan kemantapan jalan lintas utama dalam rangka penguatan daya saing bangsa dan mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

“SBSN diprioritaskan pada ruas yang sudah berfungsi dan bisa memacu percepatan konektivitas jalan yang sudah ada sekaligus juga mempercepat atau mengurangi waktu tempuh pada jalan lintas utama, yakni pada sebagian lintas timur Jambi, lintas selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi dan lintas utara Jawa non-tol,” ujar Sugiyartanto.

Keunggulan SBSN sebagai sumber pendanaan dari dalam negeri berdampak pada kemandirian pembangunan infrastruktur di mana kontraktor dan konsultan yang terlibat sepenuhnya merupakan orang Indonesia. Hal ini berbeda dengan pinjaman bilateral maupun multilateral yang umumnya mensyaratkan keterlibatan kontraktor dan konsultan dari negara donor.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga pada tahun 2018 lalu juga menerima penghargaan sebagai Pengelola SBSN Terbaik Tahun Anggaran (TA) 2017 dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan menetapkan Ditjen Bina Marga sebagai unit kerja setingkat Eselon I terbaik dari enam unit kerja setingkat Eselon I lainnya yang menerima pembiayaan SBSN Tahun 2017. (*)

Lakukan Pemasangan Balok Girder, Jasa Marga Atur Lalin di Ruas Tol Pondok Aren-Serpong

Lakukan Pemasangan Balok Girder, Jasa Marga Atur Lalin di Ruas Tol Pondok Aren-Serpong

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: AVP Corporate Communications
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti mengatakan setelah pihaknya melaksanakan pemasangan balok ( _steel box_ ) girder di Jembatan Kunciran Junction yang melintas di ruas tol Tangerang pada tanggal 27 Januari sampai dengan 30 Januari 2019 pada Km 15+100, PT Marga Trans Nusantara (MTN) juga akan melakukan pemasangan balok ( _steel box_) girder sebanyak 13 buah yang melintas di atas ruas tol Pondok Aren-Serpong tepatnya pada Km 9+000 sampai dengan Km 10+000 (Kelurahan Jombang) di kedua arahnya.

"Pemasangan _steel box girder_ ini merupakan pekerjaan teknis dari paket II (Parigi-Serpong) PT Marga Trans Nusantara (MTN), kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengelola Jalan Tol JORR II Ruas Kunciran-Serpong," kata AVP Corporate Communications
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti dalam keterangan persnya Kamis, (31/01/2019).

Menurut dia, adanya pekerjaan teknis tersebut mengharuskan PT MTN mengalihkan arus lalu lintas (lalin) di sekitar lokasi.

Panjang bentang ketiga belas _steel box girder_ tersebut bervariasi, mulai dari 45 meter hingga 60 meter. Ada tiga titik lokasi pemasangan _steel box girder_ yang melintas di atas Jalan Tol Pondok Aren-Serpong ini. Empat buah _steel box_ dengan panjang 46 meter terletak di Ramp 3 (Km 9+000), enam buah steel box dengan panjang 60 meter pada Main Road di Jembatan Serpong Junction (KM 9+500), dan tiga buah _steel box_ dengan panjang 45 meter pada Ramp 2 (Km10+000).

Selama pekerjaan berlangsung, ketiga titik lokasi tersebut akan ditutup sementara, baik untuk arah Jakarta maupun arah Serpong. Pemasangan _steel box girder_ di Jembatan Serpong Junction sudah dimulai sejak kemarin sampai dengan tanggal 16 Februari 2019, mulai pukul 00.00-04.00 WIB setiap harinya.

Unsur keselamatan ( _safety_ ) menjadi prioritas dalam pekerjaan ini. Oleh karena itu, Jasa Marga dan PT BSD akan melakukan pengaturan lalin di sekitar lokasi, tepatnya di Sta. 50+924 (Km 9+000) sampai dengan Km 10+000 pada Jalan Tol Pondok Aren-Serpong arah Jakarta (Pondok Ranji) dan arah Tangerang (BSD). Pengaturan lalin itu berupa rekayasa _contra flow_ melalui diskresi Kepolisian dan pengalihan lalin jalan memutar (detour) melalui bahu jalan tol di sisi kedua arah tersebut.

Adapun titik bukaan jalan memutar yang melalui bahu jalan tol ini untuk arah Jakarta (Pondok Ranji) dimulai pada Km 9+000 sampai dengan Km 10+000. Sementara itu, untuk arah Serpong (BSD) dimulai pada Km 10+000 sampai dengan Km 9+000. Masing-masing jalan memutar tersebut terdiri dari dua lajur selebar 4 meter untuk arah Jakarta dan 8 meter untuk arah Serpong.

Pekerjaan pemasangan _steel box girder_ tersebut dilaksanakan dengan menggunakan satu buah crane untuk Ramp 2 dan Ramp 3 serta dua buah crane untuk _Main Road_ yang ditempatkan di sisi lajur arah Jakarta dan Serpong. Nantinya, Jembatan Serpong Junction ini akan menghubungkan Serpong dengan Cinere.

Pekerjaan pemasangan steel box girder ini merupakan bagian dari Paket II Jalan Tol Kunciran-Serpong, yaitu Parigi-Serpong. Sampai saat ini, progress pembebasan lahan untuk Paket II telah mencapai 98,70% dan progres konstruksi telah mencapai 86,049%. Diharapkan pada triwulan (TW) III 2019 ini, Jalan Tol Kunciran-Serpong sudah dapat dioperasikan.

Jasa Marga mohon maaf atas ketidaknyamanan akibat pekerjaan ini. Jasa Marga juga mengimbau pengendara tetap berhati-hati, menaati arahan petugas di lapangan, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada serta mengatur waktu perjalanan anda.

Untuk mengetahui kondisi lalu lintas jalan tol yang dikelola Jasa Marga, pengguna jalan tol dapat mengakses kanal informasi resmi milik Jasa Marga, yaitu:
– Call Center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080
– Twitter @PTJASAMARGA (khusus informasi lalu lintas) dan @official_JSMR (untuk informasi umum lainnya).
– Instagram @official.jasamarga
– Aplikasi Mobile JMCARe
– Website http://www.jasamarga.com
(Agus)

Kemenkop dan UKM Dorong Mahasiswa Banyuwangi Berwirausaha

Kemenkop dan UKM Dorong Mahasiswa Banyuwangi Berwirausaha

BANYUWANGI, JURNAL IBUKOTA: Deputi Bidang SDM Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto mendorong mahasiswa/i Banyuwangi untuk berwirausaha usai menuntaskan kuliahnya, terlebih potensi Banyuwangi saat ini sangat besar sebagai destinasi pariwisata maupun kegiatan ekonomi kreatif.

"Saya melihat potensi Banyuwangi sangat bagus, apalagi di sini Pemkab sudah membangun infrastruktur fiber optic yang menjangkau sampai ke pelosok desa. Ini sangat mendukung dalam memasuki revolusi industri 4.0 di mana teknologi akan berperan besar dalam memacu kegiatan perekonomian," ujar Rulli Nuryanto, saat membuka
kegiatan Pemasyarakatan Kewirausahaan kepada 100 mahasiswa/i dari beberapa Perguruan Tinggi dan pemuda di Banyuwangi, Minggu (27/1/2019).

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE). OASE Kabinet Kerja merupakan gagasan Ibu Negara dan Ibu Wakil Presiden serta disepakati oleh para pendamping Menteri Kabinet Kerja untuk turut mendukung dan berperan dalam mensukseskan program Kabinet Kerja.

Acara tersebut sempat dikunjungi ibu-ibu pendamping Menteri yang tergabung dalam OASE Kabinet Kerja di antaranya Istri Menteri Koperasi dan UKM Bintang Puspayoga, Istri Menteri Perhubungan Sri Endang Haryatie, dan Istri Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Sri Mega Dami.

Rulli berharap kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan melalui kegiatan ini juga ia berharap dapat memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya bagi para pemuda dan mahasiswa terutama dalam rangka penumbuhan dan pengembangan usahanya.

"Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang edukasi dan inspirasi, yang diharapkan dapat lahir para calon wirausaha sukses," lanjut Rulli.

Lebih lanjut Rulli memaparkan
Kabupaten Banyuwangi memiliki segudang potensi yang layak untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya adalah potensi di sektor pariwisata yang didukung dengan kekayaan budayanya yang unik dan menarik, sehingga bisa dikemas menjadi sajian wisata budaya Banyuwangi sebagai kearifan lokal.

Selanjutnya sajian wisata budaya itu dapat “dijual” sebagai objek wisata bagi para wisatawan baik domestik maupun internasional.

Hal tersebut merupakan potensi yang dapat memberikan pendapatan dan kontribusi bagi pembangunan di Banyuwangi yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional.

Seiring dengan pengembangan wisata Banyuwangi tentunya harus didukung dengan pengembangan di sektor UKM eperti misalnya penyediaan , souvenir, kuliner makanan khas hingga penyediaan homestay/ penginapan.

" Peluang peluang inilah yang harus ditangkap secara cepat oleh para calon wirausaha," katanya.

Mau dan Berani

Sementara itu Asdep Bidang Pengembangan Kewirausahaan Kemenkop dan UKM, Budi Mustopo mengatakan tujuan Pemasyarakatan Kewirausahaan antara lain untuk menambah pengetahuan/wawasan tentang Kewirausahaan khususnya bagi pemuda dan mahasiswa di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu juga menumbuhkan jiwa dan semangat wirausaha di kalangan pemuda dan mahasiswa sehingga dapat memotivasi mereka untuk mau dan berani berwirausaha.

Selanjutnya bisa memicu ide ide yang kreatif dan inovatif bagi pemuda dan mahasiswa dalam berwirausaha maupun mengembangkan usahanya.

Selain materi seputar kebijakan pengembangan kewirausahaan dan program bantuan pemerintah bagi Wirausaha Pemula, juga ada materi motivasi kewirausahaan dan Success Story oleh dr. Made Windu Segara Senet, mantan dokter yang lebih memilih menjadi wirausaha dan saat ini sukses dengan usaha Restoran dan Coffee Mangsi di wilayah Bali. (Agus)

Foto Jasa Marga

Foto Jasa Marga

Jasa Marga Berkomitmen Menyelesaikan Kewajiban Perjanjian Dana Bergulir yang Diterima dari BLU BPJT

Jasa Marga Berkomitmen

Menyelesaikan Kewajiban Perjanjian Dana Bergulir yang Diterima dari BLU BPJT

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk. M. Agus Setiawan mengatakan Kelompok Usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang masih memiliki kewajiban perjanjian dana bergulir untuk pembebasan lahan kepada Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BPJT) adalah Ruas Jalan Tol Semarang-Solo (PT Trans Marga Jateng), Jalan Tol Gempol-Pasuruan (PT Jasamarga Gempol Pasuruan), Jalan Tol Kunciran-Serpong (PT Marga Trans Nusantara), Jalan Tol Kunciran- Cengkareng (PT Jasamarga Kunciran Cengkareng), dan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (PT Jasamarga Surabaya Mojokerto).

Jasa Marga dan Kelompok Usahanya berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban perjanjian dana bergulir yang diterima dari BLU BPJT tersebut. Untuk penyelesaiannya Jasa Marga mengusulkan agar perjanjian pinjaman diakhiri atas kesepakatan dalam sebuah perjanjian pengakhiran. Agar secara natural berhenti kewajiban nilai tambah dan denda BLU.
Dalam perjanjian pengakhiran tersebut Jasa Marga mengusulkan agar mengakomodir hal-hal seperti :
1. Nilai tambah dan denda diperhitungkan sebagai komponen financial cost pada biaya investasi yang ditetapkan dalam amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
2. Skema pembayaran pokok BLU dilakukan 6 bulan setelah perjanjian pelunasan utang (bagi BUJT yang sudah beroperasi), atau enam bulan setelah satu ruas beroperasi (bagi BUJT yang belum beroperasi).
3. Skema pembayaran nilai tambah dan denda BLU dilakukan satu tahun setelah adendum PPJT terkait pengakuan nilai tambah dan denda sebagai komponen _financial cost investasi_ dengan jadwal angsuran (bagi BUJT yang sudah operasi) atau satu tahun setelah beroperasi dan adendum PPJT terkait pengakuan nilai tambah dan denda sebagai komponen _financial cost investasi_ (bagi BUJT yang belum operasi).

Untuk membahas usulan Jasa Marga tersebut, saat ini sedang dilakukan pembahasan intensif antara Jasa Marga dengan BPJT.
(Agus)

Selain Membangun Infrastruktur Fisik, Kementerian PUPR Juga Intensifkan Upaya Non Fisik dalam Pengurangan Risiko Banjir

Selain Membangun Infrastruktur Fisik, Kementerian PUPR Juga Intensifkan Upaya Non Fisik dalam Pengurangan Risiko Banjir

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan upaya fisik dan non fisik untuk mengurangi risiko bencana banjir di Indonesia. Pembangunan infrastruktur fisik seperti bendungan, bendung, embung, normalisasi sungai, banjir kanal dan lainnya, tidak akan bisa menyelesaikan masalah banjir sehingga harus diikuti dengan pendekatan non fisik seperti sinergi antar Kementerian/Lembaga dan komunitas peduli sungai, penghijauan kawasan hulu sungai serta edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai.

“Banjir tidak bisa dihilangkan sama sekali. Infrastruktur yang dibangun seperti bendungan dibangun untuk mengurangi banjir misalnya periode ulangan 50 tahun. Apabila hujan yang turun lebih besar dari itu tentu akan mengakibatkan banjir,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi pada acara jumpa pers mengenai Update Penanganan Banjir Tahun 2019 di Media Center Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Menurut Hari, Kementerian PUPR bekerja sepanjang tahun dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Pada saat terjadi bencana banjir, Kementerian PUPR juga turut membantu dalam penanggulangan banjir di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam periode 2015-2018, Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA telah membangun pengendali banjir seperti pembangunan tanggul sungai dan kanal banjir yang tersebar di seluruh Indonesia sepanjang 869 km dengan total biaya Rp 15,928 triliun.
Pada tahun 2019, pembangunan akan dilanjutkan sepanjang 131 km dengan anggaran sebesar Rp3,894 triliun. Di antaranya adalah pembangunan sistem pompa Sungai Bendung di Palembang dan Sentiong di Jakarta.

“Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pengendali banjir adalah masalah sosial dalam pengadaan tanah. Salah satunya program normalisasi Sungai Ciliwung berupa pembangunan tanggul sungai sepanjang 33 km masih menunggu pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari 33 Km, telah diselesaikan 17 km atau setengahnya,” jelas Hari.

Pemeliharan terhadap tanggul/tebing sungai dan kanal banjir yang sudah dibangun juga dilakukan agar tetap berfungsi optimal. Pemeliharaan tanggul dan tebing sungai pada 2015-2019 ditargetkan sepanjang 18.050 km dan kanal banjir yang dipelihara sepanjang 599 km. Untuk memastikan kondisi infrastruktur pengendali banjir, dilakukan penelusuran atau _walkthrough_ sungai utama oleh 34 Balai Besar/Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR di seluruh Indonesia.

Alat berat dan bahan banjiran juga disiapkan di seluruh Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dengan total 657 unit peralatan yang terdiri 122 excavator, 51 amphibious excavator, 96 dumptruck, 23 trailer truck, 75 pick up, 74 mobile pump, 196 perahu karet dan 20 mesin outboard. Untuk bahan banjiran, Ditjen SDA juga menyiapkan 242.633 buah kantong pasir, 5.968 buah geobag dan 41.798 buah kawat bronjong.

Untuk pengendalian banjir di Ibukota Jakarta, Kementerian PUPR tengah membangun dua bendungan kering yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Kedua bendungan akan berkontribusi mengurangi debit puncak banjir Sungai Ciliwung yang masuk Jakarta. Kedua bendungan ditargetkan rampung pada tahun 2020.

“Progres Bendungan Ciawi dan Sukamahi yakni proses pembayaran lahan terus dilakukan. Berita bagus kalau tanah sudah bisa dibayar karena progres fisik akan lebih cepat. Awal Februari juga akan dilakukan proses pembayaran lahan di Ciawi dan Sukamahi,” ,” kata Hari. Progres fisik Bendungan Ciawi saat ini 9,24% dan Sukamahi sebesar 13,76%, dengan progres pembebasan lahan masing-masing sebesar 49,70% dan 36,52%.

Mitigasi bencana banjir juga memerlukan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) lain karena dilakukan dari hulu hingga hilir sungai salah satunya melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA). GNKPA didukung oleh delapan K/L yakni Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melalui GNKPA, setiap K/L memiliki tanggung jawab dalam mencegah kerusakan lingkungan dan pengendalian bencana banjir.

Pemahaman dan peran serta masyarakat untuk menjaga kawasan hulu juga diperlukan seperti perbaikan cara bertanam di lereng bukit melalui penggunaan terasering. “Pertanian tanaman cabut seperti bawang, kentang, dan wortel di lereng bukit tanpa menggunakan terasering mengakibatkan tingginya sedimentasi di sungai serta rawan longsor,” kata Hari.

Turut hadir Sekretaris Ditjen SDA Muhammad Arsyadi, Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih, dan Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Amir Hamzah. (*)

Sinergi Kementerian PUPR dan TNI Memperkuat Persatuan Melalui Pembangunan Infrastruktur

Sinergi Kementerian PUPR dan TNI Memperkuat Persatuan Melalui Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan infrastruktur yang bernilai strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nawa Cita terutama untuk pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa. Bagi Kementerian PUPR, payung kerja sama pelaksanaan TMMD adalah Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dengan TNI No. 22/PKS/M/2015 tentang Pembangunan Infrastruktur yang Bernilai Strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa TMMD masih relevan dalam konteks kekinian karena dua hal, yakni dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI, di mana kemanunggalan TNI dengan rakyat adalah kunci. Kedua, dalam rangka membantu kabupaten/kota dan masyarakat untuk menyediakan infrastruktur yang baik, termasuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.

“TNI lahir dari rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat. TMMD ini adalah sarana untuk lebih mendekatkan TNI dengan rakyat. Kerja sama Kementerian PUPR dengan TNI sudah lama dilakukan, meliputi 4 bidang utama, yakni sumberdaya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman (air bersih dan sanitasi) dan perumahan rakyat” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (30/1/2018) Kepala Badan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam membangun infrastruktur Kementerian PUPR terus bersinergi bersama dengan TNI. Pada Rapim TNI tersebut turut hadir sebagai pembicara yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

”Keterpaduan pembangunan telah dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik yang dilakukan oleh Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan serta melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga, TNI dan Polri,” kata Hadi.

Menurut Hadi, dalam bidang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR dan TNI bekerja sama mencegah kerusakan daerah aliran sungai akibat pencemaran maupun alih fungsi lahan seperti di Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane dan Sungai Citarum. Kerja sama juga dilakukan dalam kegiatan rehabilitasi Situ Rawa Gede dan Situ Kandang Babi, serta kegiatan tanggap darurat bencana.

Di bidang Bina Marga, TNI membantu pembangunan Jalan Perbatasan di Kalimantan dan Papua serta Jalan Trans Papua. TNI melakukan pembukaan lahan dan pembangunan badan jalan yang kemudian dilanjutkan oleh Kementerian PUPR untuk konstruksi jalannya. Ketersediaan jalan di kawasan perbatasan dan daerah terisolir, di samping meningkatkan konektivitas, juga menjadi pertahanan negara.

TNI juga membantu pembangunan Dermaga Tawiri beserta penataan lansekap kawasannya di Provinsi Maluku yang akan menjadi dermaga singgah Kapal Perang TNI AL.

“Di bidang perumahan, Kementerian PUPR sejak tahun 2015 – 2018 membangun sebanyak 1.994 unit Rumah Khusus TNI di 34 Provinsi serta membangun sebanyak 114 tower (4.267 unit) Rumah Susun TNI di 24 Provinsi,” terangnya. TNI juga membantu dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana gempa di NTB dengan menjadi fasilitator pembangunan rumah tahan gempa bersama para ahli dan CPNS Kementerian PUPR.

Pembangunan infrastruktur permukiman juga ada yang melibatkan TNI salah satunya adalah Ekspedisi Bhakti Kesra Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2015 di Pulau Muna Kabupaten Muna, Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut, Pulau Wawonii Kabupaten Wawonii, Pulau Togean Kabupaten Tojo Una Una.

Kemudian dilanjutkan pada tahun 2016 yakni pembangunan infrastruktur permukiman di Pulau Bajo Kabupaten Bima, Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya, Pulau Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pulau Kaimana Kabupaten Kaimana. Selain itu pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan fasilitas pendukungnya. (*)

Damanik: Hingga Saat Ini Sudah Ada 61 PLUT KUKM

Damanik: Hingga Saat Ini Sudah Ada 61 PLUT KUKM

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik mengatakan hingga saat ini telah terdapat 61 PLUT KUKM yang tersebar di 31 provinsi/DI terdiri dari 26 PLUT – KUKM tingkat provinsi dan 35 PLUT KUKM tingkat kabupaten/kota.

"Rencana tahun 2019 akan dibangun sebanyak 12 plut KUKM," kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/01/2019)/

Menurut Damanik, PLUT KUKM bertujuan memberikan layanan jasa non finansial dan berbagai solusi atas permasalahan Koperasi dan UKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing Koperasi dan UMKM.
"Hal itu dilakukan melalui pendampingan di bidang Kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, pemasaran, pengembangan teknologi informasi (IT), dan pengembangan jaringan kerja sama, ” katanya.

Menurut Damanik, layanan pendampingan PLUT KUKM di tingkat kabupaten/kota meliputi lima bidang layanan yaitu Kelembagaan, SDM, produksi, pembiayaan, pemasaran, sedangkan di tingkat provinsi ditambah dua bidang layanan yaitu pengembangan IT dan pengembangan jaringan kerja sama.

"Jumlah konsultan pendamping PLUT KUKM yang ada saat ini sebanyak 330 orang," katanya.

Menurut dia, untuk meningkatkan kompetensi pendamping telah disetujui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pendamping UMKM melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 181 Tahun 2017.

"Sebagai penjabarannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 04 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia bidang pendamping UMKM," ujarnya.
Menurut Damanik, pihaknya juga menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

"Dasar pelaksanaan penerbitan IUMK adalah Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Mikro Kecil.

Menurut dia, IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil.

"IUMK dikeluarkan oleh camat setelah mendapat pendelegasian wewenang dari bupati/walikota melalui Peraturan yang diterbitkannya," tambahnya. (Agus)

Raih Pendanaan Lahan Rp2,52 Triliun, Jasa Marga Siap Percepat Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi

Raih Pendanaan Lahan Rp2,52 Triliun, Jasa Marga Siap Percepat Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: PT Jasa Marga (Persero) Tbk., melalui anak usahanya PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB), mendapatkan kredit sindikasi dana talangan tanah senilai Rp 2,52 triliun. Pendanaan ini akan digunakan untuk pembebasan lahan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 172 km dan akan menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia.

Perjanjian kredit sindikasi dana talangan tanah proyek pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi ini sendiri ditandatangani di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta, Selasa (29/1). Turut hadir dalam penandatanganan ini antara lain Direktur Utama PT JPB D. Hari Pratama, A.A.G. Agung Dharmawan selaku Pemimpin Divisi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Yusak L. S. Silalahi selaku Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., I Made Suka selaku Kepala Divisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Yayi Mustika Pudyanti selaku Vice President dan Dhejani Surjadi selaku Senior Vice President PT Bank Central Asia Tbk.

Pendanaan untuk pembebasan lahan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi ini berasal dari empat bank, yakni BNI, BRI, BCA, dan Bank Mandiri. Masing-masing institusi perbankan tersebut mengucurkan Rp630 miliar.

Menurut Direktur Utama PT JPB, D. Hari Pratama, pihaknya memiliki tanggungjawab untuk menyiapkan dana talangan tanah dalam perjanjian pengusahaan jalan tol. Sebagai langkah awal pembebasan lahan, pihaknya telah mengajukan pinjaman sebesar Rp2,52 triliun yang juga sudah disetujui oleh pihak sindikasi.

“Dana talangan tanah ini akan dipakai untuk pembayaran ganti rugi tanah Seksi Probolinggo dan sebagian Situbondo” ujarnya.

Lebih jauh Hari mengatakan bahwa kredit sindikasi dana talangan tanah ini merupakan kredit tahap awal dari total 4,7 triliun yang direncanakan untuk proses pembebasan lahan Ruas Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi.

Hari Juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan bantuan seluruh pihak yang sudah terlibat dalam suksesnya proses pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi yang akan menjadi kesatuan dalam Tol Trans Jawa demi menciptakan konektivitas Indonesia yang lebih baik.

Jalan Tol Probowangi akan terbagi menjadi tiga seksi, yaitu Seksi I di Wilayah Probolinggo (31,2 kilometer), Seksi II di Wilayah Situbondo (109 kilometer), dan Seksi III di Wilayah Banyuwangi (31,8 kilometer).

Ruas Tol Probolinggo – Banyuwangi akan menjadi titik akhir jaringan jalan tol Trans-Jawa. Di mana masa konsesi untuk pembangunan Tol Probowangi adalah 35 tahun dengan dana investasi mencapai Rp 23,3 triliun. (Agus)

Transportasi Terpadu Tak Hanya Urai Kemacetan, Namun Juga Meningkatkan Kualitas Hunian di Jabodetabek

Transportasi Terpadu Tak Hanya Urai Kemacetan, Namun Juga Meningkatkan Kualitas Hunian di Jabodetabek

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penanganan kemacetan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) melalui sejumlah kebijakan, mulai dari sistem transportasi terpadu, pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), pembangunan jalan tol dan non tol. Hal tersebut untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo terkait percepatan penanganan kemacetan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)Tahun 2018-2029.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan penanganan kemacetan lalu lintas secara terpadu akan mendukung pengembangan kawasan metropolitan Jabodetabek yang lebih tertata dan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa tinggal dekat dengan tempatnya bekerja. Saat ini Pemerintah tengah menyelesaikan sejumlah infrastruktur untuk mendukung transportasi massal seperti MRT (Moda Raya Terpadu) Ratangga, LRT (Light Rapid Transportation) dan Jalan Tol.

“Sebenarnya tidak hanya pada integrasi transportasi. Tetapi nanti arahnya juga ke pengembangan kota (urban development) sekaligus untuk pengurangan kawasan kumuh. Saat ini sedang dirumuskan oleh Bappenas, mulai dari rencana transportasinya, hingga pembangunan rumah susun berkonsep TOD (transit oriented development),” kata Menteri Basuki di Jakarta, Selasa, (29/1/2019).

Kementerian PUPR bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memulai pembangunan proyek Rusunami TOD sejak April 2017 di Tanjung Barat dan Depok yang diperuntukan bagi MBR dan Non MBR. Animo masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal tersebut juga tinggi, sehingga diluncurkan proyek TOD lainnya yakni di TOD Juanda, Tanah Abang, Rawa Buntu, Jurang Mangu dan Cisauk.

Menteri Basuki menyatakan konsep hunian TOD diharapkan mampu meningkatkan pasokan rumah khususnya di perkotaan dengan harga yang relatif terjangkau dan dekat dengan moda transportasi publik. “Disamping mengurai kemacetan akan mengurangi kekumuhan, kedepannya pembangunan hunian TOD dimungkinkan tidak hanya di stasiun, tetapi juga di kawasan permukiman yang terintergrasi dengan moda transportasi,” jelasnya

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk mengatasi kemacetan Jabodetabek saat ini diantaranya adalah penyelesaian pembangunan jalan tol Jabodetabek secara bertahap meskipun menghadapi tantangan pembebasan lahan. Total panjang ruas jalan tol Jabodetabek dalam konstruksi/pembangunan pada kurun 2015-2019 sepanjang 401 Km, dengan rincian dalam tahap konstruksi sepanjang 346 Km & operasi sepanjang 55 Km termasuk Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok (11,4 Km) dan Ciawi – Cigombong (15 Km).

Pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 10 ruas tol dapat beroperasi sepanjang 167 Km, yakni Tol Kunciran – Serpong (11,1 Km) dengan progres 84%, Bekasi – Cawang – Kp. Melayu (Becakayu) (10,7 Km dari 21 Km) dengan progres 72%, Bogor Ring Road (4,5 Km dari 13 Km) dengan progres 71%, Cinere – Jagorawi (11 Km dari 14,7 Km) dengan progres 61%, Jakarta – Cikampek II Elevated (36,4 Km) dengan progres 63,5%, Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran (14,2 Km) dengan progres 44%, Serpong – Cinere (10,1 Km) dengan progres 30%, Cibitung – Cilincing (34 Km) dengan progres 45%, Cimanggis – Cibitung (26,5 Km) dengan progres 32%, Sunter – Pulo Gebang (9,4 Km), bagian dari 6 ruas Jalan Tol DKI dengan progres 17,4%.

Pembangunan 6 ruas jalan tol Jakarta sepanjang 69,8 Km, ditargetkan untuk beroperasi penuh pada tahun 2022. Sementara untuk mengurangai kemacetan di ruas tol Cikampek, pada pekerjaan pembangunan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated dilakukan pengaturan windows
time kontraktor, penerapan sistem ganjil genap hingga Tambun, pengaturan truk, dan pelarangan angkutan over dimensi/overload, serta sinkronisasi dengan pekerjaan LRT dan Tol Cibitung-Cilincing.

Kementerian PUPR juga membangun flyover Pasir Gombong (selesai 2018), FO Martadinata Bogor (selesai 2019) dan FO Martadinata Pamulang (tahap lelang). Sedangkan untuk penanganan jalan nasional, juga dilaksanakan penanganan kerusakan jalan nasional di Jalan Kalimalang dan pelebaran jalur Ciawi – Puncak Bogor (5 km) termasuk pembangunan rest area Gunung Mas 5 Ha dan perkuatan tebing (penanganan longsor) yang ditargetkan selesai tahun 2019.

Terkait wacana agar sepeda motor dapat menggunakan jalan tol, Menteri Basuki menyatakan tengah membahas secara teknis bersama instansi terkait. "Ada wacana untuk memberikan fasilitas pada pengendara motor. Secara regulasi sudah dimungkinkan, seperti di Jembatan Suramadu sudah ada jalur kendaraan bermotor roda dua dan Jalan Tol Bali Mandara. Kalau untuk sepeda motor lewat jalan tol kita harus menyiapkan fasilitasnya agar aman. Terutama jarak maksimum untuk sepeda motor untuk istirahat. Harus kita pikirkan jalur dan tempat istirahatnya. Hal ini yang sedang dikaji secara teknis,” ujarnya. (*)