I Wayan Dipta: RI Sudah Mulai Masuki Era MEA

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Deputi Menkop UKM Bidang Produksi dan Pemasaran I Wayan Dipta mengatakan saat ini Indonesia bukan lagi menghadapi tetapi sudah memasuki era yang disebut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Konsekuensinya, semua negara anggota Asean termasuk Indonesia telah mengalami aliran bebas mulai barang, jasa, investasi dan tenaga kerja berkeahlian dari dan ke masing-masing negara,” kata Deputi Menkop UKM Bidang Produksi dan Pemasaran I Wayan Dipta kepada media di Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Menurut dia, untuk mengantisipasi fakta tersebut para pelaku usaha khususnya kalangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) harus mmpersiapkan diri.

“Tak terkecuali produk-produk barang maupun jasa yang mereka hasilkan, harus pula mempunyai daya saing yang tinggi dan mampu memenangkan persaingan baik di pasar MEA maupun di pasar global,” katanya.

Menurut dia, dengan mencermati tantangan tersebut dan berdasarkan hasil monitoring serta evaluasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM , khususnya terkait pengembangan usaha koperasi yang berbasis energi baru terbarukan, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro alias PLTMH, ada hal penting yaitu ternyata terdapat potensi kopi organik di mana kopinya berasal dari kawasan hutan kopi yang tidak pernah menggunakan pupuk kimia.

“Sangat memungkinkan pula kalau kopi organik itu kemudian diolah dengan menggunakan energi baru terbarukan melalui daya listrik yang berasal dari pemanfaatan sumber daya air atau PLTMH,” katanya.

“Pengolahan seperti ini jelas akan menghasilkan produk kopi yang bukan hanya organik, bahkan sekaligus murni ramah lingkungan (pure green product),” tambahnya.

Menurut dia, dengan proses pengolahan yang lebih baik karena sudah memanfaatkan teknologi modern, apalagi kemudian dikemas secara menarik dan dengan branding yang tepat, maka Indonesia seharusnya mampu menghasilkan Kopi Bermerek (branded coffee) dengan harga yang lebih bersaing.

Itu sebabnya, katanya, dalam konteks meningkatkan kapasitas SDM pengelola koperasi, khususnya diversifikasi usaha KUKM berbasis energi baru terbarukan, belum lama ini Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (AKSI) bersama Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jember, Jawa Timur, berinisiatif menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pengurus/pengelola koperasi produsen kopi dan kakao yang proses pengolahannya menggunakan energi baru dan terbarukan.

Tujuan kegiatan ini tidak lain bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan para pelaku UKM.

“Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 22-24 Februari 2016 bertempat di Hotel Dafam Teraskita jaktim yang diikuti oleh 35 peserta yang berasal dri Pidie (Aceh), Tapanuli Selatan (Sumut), OKU Selatan (Sumsel), Rejang Lebong (Bengkulu), Solok (Sumbar), Pesisir Barat (Lampung), Sumbawa (NTB), Lombok Utara (NTB), Enrekang (Sulsel), Kolaka Timur (Sultra), Mamasa (Sulbar), Manggarai Timur dan Alor (NTT). (Agus)

Advertisements
Gallery

MMS Raih ICCA Award 2016

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA. COM: PT Marga Mandalasakti (MMS) berhasil mendapatkan penghargaan di ajang Indonesia Corporate Secretary & Corporate Comunication Award (ICCA) 2016. MMS bersanding dengan 11 perusahaan besar Indonesia baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), … Continue reading

Koperasi yang Tidak RAT Sulit Dapat Bantuan Pemerintah

BANDUNG, JURNAL IBUKOTA. COM: Koperasi yang tidak menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) terancam kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan program pemerintah. Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari menegaskan bahwa RAT merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam koperasi.

“Cara sederhana menelisik apakah suatu koperasi sehat atau tidak adalah menanyakan kapan terakhir RAT” katanya. Karena itu semua koperasi harus menggelar RAT sebagai kewajiban dan sarana pertanggungjawaban kinerja pengurus kepada anggota.

Menjelaskan mewakili pimpinannya, Asisten Deputi Keanggotaan Salekan, mengatakan bahwa RAT merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat nomor induk koperasi (NIK). Sementara salah satu manfaat NIK adalah rekomendasi untuk mendapatkan usulan program pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Sanksi lainnya, koperasi yang tiga tahun berturut-turut tidak menggelar RAT akan diproses untuk dibubarkan oleh pemerintah. Koperasi yang dua tahun berturut-turut tidak menjalankan usaha juga akan dibubarkan pemerintah,” imbuh Salekan

Saat ini dari 209.488 koperasi di Indonesia baru sekitar 147.249 koperasi yang aktif dan 62.239 koperasi tidak aktif. Dari semua koperasi yang aktif, hanya 80.008 koperasi yang melakukan RAT dan 67.241 lainnya tidak menggelar RAT.

Kementerian KUKM mencatat koperasi aktif yang melaksanakan RAT berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Sisanya, 30 persen berada di Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Papua, Lampung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, dan Maluku.

Sementara sebagian besar koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT, sebanyak 70 %, berada di Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Lampung, Papua, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Riau. Sisanya, berada di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah.

Dalam acara bimbingan teknis dan kaderisasi perkoperasian di hotel Newton Bandung, Salekan menilai, ada sejumlah faktor yang membuat koperasi tidak melakukan RAT. Pertama, karena kurangnya pemahaman pengurus koperasi akan kewajiban menggelar RAT sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi anggota.

Kemungkinan kedua adalah besarnya biaya untuk RAT, sehingga koperasi memilih tidak RAT untuk efisiensi. Ketiga, tidak jarang koperasi yang melakukan RAT tidak melapor kepada dinas dan kementerian. Sementara kemungkinan keempat ada masalah dalam organisasi koperasi terkait.

“Kemungkinan terburuk adalah yang keempat. Mungkin saja ada masalah baik dari sisi pengurus, usaha, maupun keuangan, sehingga pengurus tidak berani menggelar RAT,” ujarnya. (Agus)

Menkop UKM Puspayoga Secara Resmi Luncurkan ‘Gampil’ di Bandung

BANDUNG, JURNAL IBUKOTA. COM: Menkop UKM AAGN Puspayoga meluncurkan program ‘Gampil’ (Gadged Mobile Application for Licence).
“Kami sangat menghargai inisiatif dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang meluncurkan program Gampil yang sangat mempermudah warga untuk memulai usahanya,” kata Menkop UKM AAGN Puspayoga yang didampingi oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di halaman Balai Kota Bandung pada Kamis (25/2/2016).

Peluncuran ini juga disaksikan oleh Deputi bidang Produksi dan Pemasaran I Wayan Dipta serta Deputi bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati Barnas dan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung. Hadir juga Ketua OJK Bandung, Kajari, Dandim, Ketua PN Bandung, serta para pelaku usaha di Kota Bandung.

Menurut Puspayoga, kini warga Kota Bandung sudah bisa memulai usaha dengan cara yang sangat mudah, tidak perlu izin dan cukup memberitahukan. Aplikasi inilah yang disebut Gampil.

“Untuk menjadi pengusaha Mikro tidak perlu lagi izin, cukup memberitahu pemerintah Kota kemudian pemerintah Kota akan merespon dengan mengeluarkan tanda daftar usaha kecil/mikro dan itu langsung bankable untuk skema kredit KUR,” kata Puspayoga.

Menurut Walikota Bandung yang akrab disapa Emil, kota itu tidak mempunyai konglomerat yang raksasa, sumber daya alam yang bagus, namun mempunyai knowledge yang memadai dan Bandung bisa disebut sebagai Kota UKM saking banyaknya pelaku UKM.

“Pahlawan-pahlawan Kota Bandung adalah UKM, jadi wajar saya mendengarkan curhat mereka,” terangnya.

Sementara itu Menteri Puspayoga menyambut gembira program baru di Kota Bandung ini. Apa yang dilakukan Walikota Bandung ini sudah on the track untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Para pelaku UKM ini kita beri fasilitas yang sangat mudah serta bunga yang seringan-ringannya. Bunga KUR saat ini hanya 9% per tahun dari sebelumnya 22%. Tahun depan pun akan diturunkan lagi menjadi hanya 7%,” jelas Puspayoga.

Ia mengucapkan selamat kepada Kota Bandung yang telah sukses meluncurkan program ‘Gampil’ ini. Kepada warga Bandung ia juga mengucapkan selamat karena sudah diberi kemudahan oleh pemerintah daerah.

“Inilah yang disebut negara hadir di tengah-tengah masalah sosial,” ujarnya.

Program dengan online sistem ini merupakan inovasi yang dibuat BPPT Kota Bandung.
Ia pun sudah menginstal program tersebut di smart phone miliknya saat kunjungannya ke Kota Bandung Selasa lalu. Dan ini menjadi pilot projek di Indonesia.

Kelebihan aplikasi ini sudah bisa langsung terhubung ke perbankan. Program Gampil memberikan proteksi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal bagi warga kota Bandung.

Aplikasinya ini sekarang juga sudah siap, publik sudah bisa mendownload di playstore pada smart phone dengan keyword ‘Gampil’ yang berarti gampang, tagline ‘Gampil’, Satu sentuhan untuk UKM Juara’

Fasilitas ini hanya berlaku bagi warga yang ber-KTP Bandung saja. Dengan legalitas tersebut, perbankan sudah siap menyalurkan KUR dan kredit Mikro apabila diperlukan. (Agus)

Gallery

Anies Ajak Para Pemangku Kepentingan Tingkatkan Pelibatan Publik di Level Kolaborasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengajak para pemangku kepentingan di jajaran pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan pelibatan publik pada level kolaborasi. “Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dampak dan manfaat pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat luas,” … Continue reading