Mulai Minggu, Jasa Marga Lakukan Rekonstruksi SS Cikunir Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selama Lima Hari ke Depan

Mulai Minggu, Jasa Marga Lakukan Rekonstruksi SS Cikunir Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selama Lima Hari ke Depan

BEKASI, JURNAL IBUKOTA: (29/02) Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek akan mengadakan pekerjaan pemeliharaan berupa rekonstruksi _rigid pavement_ Simpang Susun (SS) Cikunir Jalan Tol Jakarta-Cikampek selama lima hari ke depan.

"Pekerjaan rekonstruksi _rigid pavement_ Simpang Susun (SS) Cikunir akan dilakukan di lajur 1 dan 2 _On Ramp_ Kanalisasi Cikunir. Tepatnya, lajur yang ditangani terletak di Km 10+600 dengan panjang penanganan 310 m di masing-masing lajur," kata Bagus Cahya A.B, Pgs. General Manager
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jakarta-Cikampek.

Area pekerjaan ini merupakan area pertemuan dua arah dari Jalan Tol JORR (dari Jatiasih dan Rorotan) menuju Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek.

Pekerjaan pemeliharaan tersebut berlangsung selama lima hari yang dimulai besok subuh, Minggu (01/03) pukul 05.00 WIB hingga Kamis (05/03) pukul 05.00 WIB.

Untuk mengantisipasi kepadatan yang berpotensi terjadi, Jasa Marga bekerja sama dengan Kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem buka tutup lajur 3 _On Ramp_ di lokasi pekerjaan dan _contraflow_ secara situasional dengan titik awal Km 08+000 s.d Km 11+000 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek.

Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pekerjaan pemeliharaan ini. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mentaati rambu-rambu, serta khusus untuk pengguna jalan arah Cikampek di waktu akhir pekan agar memantau kondisi lalu lintas secara aktif, merencanakan perjalanan serta menggunakan jalur alternatif lainnya jika kepadatan terjadi di lokasi pekerjaan.

Untuk memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan, Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek telah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan dan _Variable Message Sign_ (VMS) di Jalan Tol Cikampek arah Cikampek dan arah Jakarta. Selain itu, juga berkoordinasi dengan pihak Manajemen Konstruksi (MK) untuk pengaturan jadwal dengan proyek lainnya yang ada di koridor Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Untuk mengetahui informasi terkait jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga, pengguna jalan tol dapat mengakses kanal informasi resmi milik Jasa Marga, yaitu:
– Call Center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080
– Twitter @PTJASAMARGA (khusus informasi lalu lintas) dan @official_JSMR (untuk informasi umum lainnya)
– Instagram @official.jasamarga
– Aplikasi Mobile JMCARe dan Travoy
– Website http://www.jasamarga.com. (Agus)

Program Kotaku Kementerian PUPR Beri Manfaat 43.593 Jiwa Warga Kabupaten Gorontalo

Program Kotaku Kementerian PUPR Beri Manfaat 43.593 Jiwa Warga Kabupaten Gorontalo

GORONTALO (Realita) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kelompok Masyarakat melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan infrastruktur dasar di permukiman kumuh kawasan perkotaan dan perdesaan.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan program Kotaku merupakan salah satu program Kementerian PUPR dalam rangka mewujudkan Kota Tanpa Kumuh. Keberhasilan penataan kawasan kumuh melalui Program Kotaku Kementerian PUPR merupakan hasil dari kolaborasi dan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah, serta lembaga terkait lainnya.

"Mudah-mudahan program ini bisa menjadi inspirasi Pemerintah Daerah untuk terus bekerja sama bergandeng tangan dengen Pemerintah Pusat dalam memperluas cakupan dengan melanjutkan mewujudkan kota tanpa kumuh," kata Wamen Wempi saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Salah satu lokasi Kotaku di Kabupaten Gorontalo yang dikunjungi Wamen adalah di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto. Penataan kawasan yang sebelumnya kumuh dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya sejak tahun 2017 tersebar di 23 kelurahan di Kabupaten Gorontalo dengan luas cakupan 186,3 hektar. Pada 2019, anggaran Kotaku di Gorontalo sebesar Rp 8,5 miliar meliputi pekerjaan pembangunan MCK di Kelurahan Tilihuwu dengan penerima manfaat 8 KK dan jembatan gantung sepanjang 40 meter, pembangunan jalan paving blok di 2 lokasi Kelurahan Bolihianhga dengan masing-masing sepanjang 646 meter, jalan paving blok sepanjang 740 meter di Kelurahan Tenilo, jalan rabat beton di Kelurahan Biyonga dan Bongohulawa.

Di sepanjang jalan lingkungan juga telah dilengkapi dengan tanaman, perbaikan drainase dan sejumlah tempat sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Keberhasilan penataan kawasan tersebut juga terlihat dari peningkatan usaha ekonomi warga dengan berdirinya beberapa warung kopi. Setelah dilakukan penataan, selain mengurangi kawasan kumuh, kini masyarakat juga memiliki ruang terbuka hijau baru sebagai tempat berinteraksi warga.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengapresiasi Program Kotaku Kementerian PUPR yang telah mengurangi jumlah kelurahan/desa yang masuk kawasan kumuh dari 23 kelurahan menjadi 17 kelurahan atau dari seluas 186,3 hektar menjadi 141,95 hektar.
"Dua tahun terakhir saya menjabat Bupati Program Kota Kementerian PUPR ini sangat luar biasa, bukan hanya memberikan fasilitas yang ada tetapi juga memberikan peluang dan semangat kepada masyarakat untuk menata lingkungannya dengan baik," ujar Nelson.

Program Kotaku merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Di Kabupaten Gorontalo selama 2017-2019 telah berhasil memberikan manfaat kepada 43.593 jiwa, sebanyak 17.946 orang merupakan perempuan serta menarik 1.142 tenaga kerja. (Agus)

Komunitas Petugas Kebersihan Kota Prabumulih Mendapat Bantuan Program Perumahan

Komunitas Petugas Kebersihan Kota Prabumulih Mendapat Bantuan Program Perumahan

PRABUMULIH (Realita) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa menikmati subsidi rumah seperti program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Subsidi perumahan tidak hanya dinikmati oleh pekerja formal namun juga pekerja non formal melalui pembangunan perumahan berbasis komunitas.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan terus mendorong subsidi bagi perumahan berbasis komunitas. Setelah sebelumnya dimulai dengan komunitas pemangkas rambut yang tergabung dalam Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG), kali ini sebanyak 223 orang yang tergabung dalam komunitas petugas kebersihan di Kota Prabumulih mendapatkan bantuan program perumahan dari Kementerian PUPR.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) perumahan berbasis komunitas untuk petugas kebersihan Kota Prabumulih tersebut menjadi salah satu bagian dari Program Sejuta Rumah dan pilot project perumahan di Provinsi Sumatera Selatan.

"Program perumahan komunitas masyarakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk masyarakat. Untuk di Kota Prabumulih, kami akan membantu para petugas kebersihan yang belum memiliki rumah melalui pembangunan rumah baru dengan bantuan senilai Rp 35 juta per unit rumah. Selain itu, jalan lingkungannya juga akan kami bantu. Kami harap program seperti ini bisa ditiru oleh daerah lainnya,” kata Khalawi saat melakukan Groundbreaking Rumah Berbasis Komunitas Petugas Kebersihan Kota Prabumulih di Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (27/2/2020).

Khalawi menjelaskan, pemerintah memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi masalah perumahan khususnya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Untuk itu, melalui program perumahan berbasis komunitas pemerintah ingin memberdayakan masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak. Ia juga mengapresiasi perhatian dari Pemerintah Kota Prabumulih yang fokus pada program pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Banyak bantuan perumahan yang ada di Kementerian PUPR seperti Rumah Susun, Rumah Swadaya, Rumah Khusus dan Fasilitasi Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas. Pemda dapat mengusulkan kebutuhannya, tetapi juga harus ikut aktif dalam pendataan dan pengadaan lahan dan kemudahan perijinan," terang Khalawi.

Berdasarkan data site plan yang ada, komplek perumahan komunitas petugas kebersihan tersebut terdiri dari 14 blok dengan jumlah unit rumah sebanyak 223 unit. Fasilitas umum yang akan tersedia di dalamnya antara lain taman penghijauan, masjid, sarana olahraga, tempat pengelolaan sampah terpadu dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah, Jalan Lingkungan dan Drainase, Penyediaan Jaringan Air Minum.

Sebanyak 223 unit tersebut dibangun di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih. Pemkot Prabumulih sudah melakukan pendataan pemilik dan menyediakan fasilitas listrik, air bersih, jaringan gas, serta sertifikat lahan. Pembangunan rumah komunitas dilaksanakan di atas lahan seluas empat hektar. Spesifikasi rumah yang dibangunan adalah tipe 36 dengan ukuran 6 x 6 meter serta luas tanah 10 x 12 meter.

Sementara itu, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengungkapkan, selain rumah untuk komunitas untuk petugas kebersihan, katanya, pemerintah Kota Prabumulih juga telah menyiapkan rencana lahan untuk sejumlah komunitas lainnya yakni komunitas pemulung sebanyak 60 unit dan tukang becak sebanyak 65 unit. "Kami harap Kementerian PUPR bisa membantu merealisasikan kebutuhan rumah untuk komunitas di Prabumulih ini," harapnya.

Salah seorang penerima bantuan perumahan komunitas, Tauri yang berprofesi sebagai supir truk dinas kebersihan Kota Prabumulih menyatakan dirinya sangat bersyukur mendapatkan bantuan tersebut. Menurutnya dirinya dan keluarga sebelumnya merasa sulit untuk memiliki rumah karena penghasilannya hanya Rp 1.350.000 per bulan. "Alhamdulillah akhirnya saya dan keluraga bisa punya rumah lewat program Kementerian PUPR. Dulu kami tidak pernah bermimpi punya rumah sendiri. Selama ini kami masih tinggal di rumah mertua. Semoga program ini bisa dilanjutkan dan bisa dirasakan oleh para petugas kebersihan di daerah lainnya," terangnya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Walikota Prabumulih Ridho Yahya, serta Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Mochammad Yusuf Hariagung. (Agus)

Menkop dan UKM Teten Kembangkan Buah Naga Menjadi Produk Unggulan Raja Ampat

Menkop dan UKM Teten Kembangkan Buah Naga Menjadi Produk Unggulan Raja Ampat

RAJA AMPAT (Realita) – Selain dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia, Raja Ampat juga dikenal memiliki tekstur tanah yang sangat subur. Maka tak heran, bila wilayah tersebut juga dikenal sebagai daerah penghasil buah naga berkualitas baik. "Presiden Joko Widodo selain meminta pengembangan 10 destinasi wisata prioritas, juga meminta lima produk UMKM yang bisa dikembangkan pada masing-masing destinasi wisata tersebut. Salah satunya, buah naga ini sebagai produk UMKM unggulan dari Raja Ampat", ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, usai meninjau usaha tani buah naga di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Jumat (28/02).

Di depan para petani buah naga, Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, dan Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, Teten menyebut langkah tadi tentunya ini untuk mengangkat perekonomian masyarakat disana.

"Contohnya seperti produk kuliner itu bisa berupa kafe, hingga restoran. Begitu juga dengan komoditas kopi, serta wisata alam dan budaya harus bisa menjadi produk unggulan daerah. Tak ketinggalan adalah olahraga wisata", papar Teten.

Bagi Teten, bila wisata alam tumbuh, maka akan membutuhkan pemandu wisata. Lebih dari itu, akan tercipta suplai kebutuhan para turis seperti oleh-oleh atau souvenir. "Oleh karena itu, Kemenkop dan UKM akan memberikan program di Raja Ampat terkait pendampingan-pendampingan hospitality, sekolah barista, dan desain, agar produk yang dihasilkan bisa lebih artistik, hingga tercipta branding produk", jelas Teten.

Untuk Green Investment, menurut Teten, akan masuk di beberapa komoditi seperti kakao, pala, dan kopi. Dan itu cocok untuk pengembangan UMKM di Papua. "Di Raja Ampat perlu didorong terbentuknya sentra-sentra bisnis, seperti sentra buah segar, sampai sentra produk laut untuk go internasional. Konsepnya adalah kemitraan skala besar dengan yang kecil", ucap Teten.

Dalam kesempatan yang sama, seorang pelaku usaha tani bernama Keis Burdam bercerita kesuksesannya dalam bercocok tanam buah naga di wilayah Waisai, Raja Ampat, Papua Barat.

Keis bercerita, awalnya menanam buah naga karena terinspirasi saudaranya yang sudah lebih dulu menanamnya di Kalimantan. "Pada 2014, saudara saya itu mengatakan kalau tanaman buah ini tidak kenal musim. Maka, sejak itu, saya pun mulai menekuni buah naga dengan serius", kata Keis.

Tak pelak, langkah Keis tersebut cukup menarik perhatian warga Waisai lainnya untuk melakukan hal yang sama. "Ternyata, dengan cara tekun, rajin, dan sabar, kami Orang Papua pun bisa bertani buah naga", ucap Keis.

Di tahap awal itu, Keis berharap warga Papua tidak menjual lahannya, melainkan memanfaatkannya dengan bercocok tanam apa saja, termasuk buah naga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Saya dan teman-teman sudah melakukan ini, dan bisa menarik warga Papua lainnya untuk melakukan hal yang sama", kata Keis.

Keis mengaku, banyak orang Papua yang sudah datang ke perkebunannya, melihat langsung kebun buah naga hasil anak Papua. "Saya tidak belajar kemana-mana. Saya di Raja Ampat belajar sendiri dan saya berhasil. Tidak ada orang Jawa yang datang yang ajari saya bertani disini. Saya menyebutnya bertani versi orang Papua, berbeda dengan yang dilakukan di daerah lain", ucap Keis lagi.

Terkait bibit buah naga, Keis menjelaskan bahwa bibit berasal dari Kalimantan, kemudian ditanam di daerah Sorong. Berhasil di Sorong, Keis membawanya dan menanamnya di Raja Ampat. "Apalagi, tanah di Raja Ampat itu sangat subur. Pohon buah naga tumbuh luar biasa dengan hasil buah naga berkualitas", tutur Keis.

Menurut Keis, yang menyebut kualitas buah naga asal Raja Ampat bagus adalah orang-orang yang datang dari Jayapura, Manokwari, Sorong, dan dari Pulau Jawa. "Oleh karena itu, kami akan terus menjaga mutu buah naga asal Raja Ampat, sehingga bisa memanjakan kepuasan para pembeli", jelas Keis.

Seiring waktu berjalan, lanjut Keis, jumlah petani buah naga di Raja Ampat sudah lebih dari 100 orang dengan memiliki tak kurang dari 2.500 pohon buah naga. "Saya berharap mendapat dukungan dari pemerintah, sehingga buah naga memiliki nilai keberlanjutan. Walau belum terlalu fokus, kami mensuplai buah naga ke homestay-homestay di destinasi wisata di Papua", pungkas Keis. (Agus)

Jelang Berakhirnya Dukungan Indonesia Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan Australia

Jelang Berakhirnya Dukungan Indonesia Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan Australia

JAKARTA (Realita) – Personel gabungan TNI dan Australian Defence Force (ADF) telah memasuki hari ke-28 dalam penyelenggaraan operasi _Bushfire Assist_ di Australia. Mereka yang bertugas di kawasan Blue Mountain itu akan mengakhiri dukungan pada awal Maret 2020 nanti. Hal tesebut disampaikan Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya di Sydney, Australia pada Kamis (28/2).

Pencapaian para personel tersebut telah sesuai dengan perencanaan operasi yang disepakati bersama antara BNPB dan ADF. Tim gabungan ADF dan TNI – BNPB akan ditarik dari lapangan tepatnya pada 1 Maret 2020 nanti. Personel TNI yang dikirimkan untuk misi dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini berjumlah 41 orang dan BNPB 2 orang.

Selama melakukan operasi _Bushfire Assist_, mereka bermukim di barak Pangkalan Angkatan udara Richmond dan barak pelatihan angkatan darat di Marrangaroo. Hingga hari ini, tim gabungan TNI dan ADF masih melaksanakan operasi untuk membuka dan membersihkan akses jalan dan lahan dari sisa-sisa kebakaran wilayah Lithgow dan Colo Height yang berada di negara bagian New South Wales.

Pembersihan tersebut dilakukan untuk menjamin akses jalan di wilayah itu aman bagi masyarakat setempat. Di samping itu, pembersihan ini sangat penting untuk menghindari bahaya lanjutan apabila pengendara atau penduduk setempat melintasi sepanjang jalan yang pepohonannya sudah terbakar. Wilayah-wilayah yang menjadi target tersebut telah disepakati oleh pemerintah lokal bersama tim gabungan TNI dan ADF.

Tim gabungan yang terdiri dari Grup Sakti dan Ubique mendapatkan apresiasi dari Dewan Masyarakat Lithgow atas kontribusi dalam penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut.

“Dewan masyarakat Lithgow pada kesempatan tersebut mengundang tim gabungan ADF dan TNI-BNPB untuk makan siang bersama dan sekaligus menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia yang sudah membantu dalam penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan,” ucap Afrial.

“Mereka (dewan masyarakat) menyampaikan bahwa ini merupakan pengalaman berharga dan langka di Australia, dimana masyarakat bersama militer bekerja sama dalam penanggulangan dampak bencana,” tambah Afrial.

Kebakaran hutan di Australia pada periode 2019 – 2020, tepatnya pertengahan Januari 2020 ini, berdampak pada berbagai aspek. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), total hutan terbakar seluas 18 juta hektar. Kebakaran hebat itu menghancurkan 5.900 bangunan termasuk 2.800 rumah warga. (Agus)

Jasa Marga Lanjutkan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II _(Elevated)_ Akhir Pekan Ini

Jasa Marga Lanjutkan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II _(Elevated)_ Akhir Pekan Ini

BEKASI, (Realita) – PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang mengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek II _(Elevated)_ , melanjutkan pekerjaan penyempurnaan _Expansion Joint_ dan perataan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II _(Elevated)_.

"Pekerjaan tersebut berlangsung di kedua jalur, baik arah Cikampek maupun arah Jakarta," kata Dwimawan Heru, Corporate Communication & Community Development Group Head
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Pekerjaan tersebut akan berlangsung Jumat s.d Minggu, 28 Februari 2020 – 1 Maret 2020 pada _window time_ pukul 22.00 s.d 05.00 WIB.
Adapun rincian lokasi pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

*Jumat, 28 Februari 2020*
Arah Cikampek: 3 Titik Pekerjaan.
Arah Jakarta: 5 Titik Pekerjaan.

*Sabtu, 29 Februari 2020*
Arah Cikampek: 3 Titik Pekerjaan.
Arah Jakarta: 4 Titik Pekerjaan.

*Minggu, 1 Maret 2020*
Arah Cikampek: 2 Titik Pekerjaan.
Arah Jakarta: 4 Titik Pekerjaan.

Bekerja sama dengan Kepolisian, PT JJC menyiapkan mitigasi risiko untuk mengantisipasi kepadatan yang berpotensi terjadi akibat pekerjaan tersebut. Mitigasi risiko yang dimaksud berupa pengaturan akses masuk jalan tol, baik dari arah Jakarta maupun arah Cikampek secara situasional tergantung kondisi lalu lintas.

Untuk memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan, PT JJC juga telah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan dan _Variable Message Sign (VMS)_ di Jalan Tol Jakarta-Cikampek II _(Elevated)_ arah Cikampek dan arah Jakarta.

Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pekerjaan penyempurnaan _Expansion Joint_ dan permukaan perkerasan. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mentaati rambu-rambu, serta untuk pengguna jalan arah Cikampek (jarak jauh) di waktu akhir pekan agar memantau kondisi lalu lintas secara aktif, merencanakan perjalanan serta menggunakan jalur alternatif lainnya jika kepadatan terjadi di lokasi proyek.

Untuk mengetahui informasi terkait jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga, pengguna jalan tol dapat mengakses kanal informasi resmi milik Jasa Marga, yaitu:
– Call Center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080
– Twitter @PTJASAMARGA (khusus informasi lalu lintas) dan @official_JSMR (untuk informasi umum lainnya)
– Instagram @official.jasamarga
– Aplikasi Mobile JMCARe dan Travoy
– Website http://www.jasamarga.com. (Agus)

Langkah Menkop dan UKM Teten Menjaga Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan di Papua

Langkah Menkop dan UKM Teten Menjaga Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan di Papua

SORONG (Realita) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong ekonomi kerakyatan terutama di sektor kelautan dan perikanan, dan juga ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat dan Papua. "Selain pengembangan sagu sebagai komoditas utama dalam ketahanan pangan di Papua, saya berharap sagu yang merupakan aqua culture itu menarik untuk tetap terjaga", kata Menkop dan UKM saat berdikusi bersama pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sairei Sorong serta para penggerak koperasi dan UMKM, di Sorong, Papua Barat, beberapa hari lalu.

Memang, pasca acara High Level Meeting on Green Investment untuk Papua dan Papua Barat, Teten menyebutkan, pelaku koperasi dan UKM akan diprioritaskan untuk mengelola beberapa komoditi seperti kopi, kakao, rumput laut, pala, dan sagu.

"Kita mengajukan proposal di dalam Focus Group Disscussion (FGD) antar Kementerian dan Investor dari luar itu justru adalah model bisnis yang melibatkan pelaku UKM yang sekarang sudah existing", jelas Teten.

Kemudian, lanjut Teten, mereka akan dimitrakan dengan investor atau offtaker dari luar. "Dengan begitu, sebenarnya ini lebih tepat untuk menjawab masalah di Papua ini. Karena di papua ini, selain persoalan lingkungan, ada juga persoalan kesenjangan dan juga masalah tanah atau lahan", tegas Teten.

Hal itu perlu dilakukan untuk mendorong investasi di Papua. Namun, hal itu jangan sampai menyingkirkan para petani dan para pengusaha kecil yang kebanyakan masyarakat lokal. Dan juga, jangan sampai terjadi pelepasan lahan dari masyarakat ke investor.

"Kami sekarang sedang berusaha disini untuk membicarakan bersama-sama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan para pelaku UKM di sektor komoditi tadi, yaitu di sektor agribisnis aqua culture untuk kita bawa di tempat FGD antar Kementerian", kata Menkop dan UKM.

Di samping itu, jika ingin scalling up atas ekonomi masyarakat Papua, harus dipikirkan juga adalah pengolahan dan pasarnya. "Jangan sampai mereka kemudian terbebani lagi atau perekonomiannya tidak berkembang, karena marketnya tidak kita kembangkan juga", tandas Teten.

Begitu juga dengan potensi ekonomi dari rumput laut di Raja Ampat. Karena, disana memiliki beberapa kawasan memiliki daerah Karang Cincin yang luas.

Sementara itu, pendiri KSU Tunas Sairei Sorong Charles Tawaru menjelaskan, tingginya kualitas produk Rumput Laut disana karena pasang surut air laut terbilang stabil dan tidak pernah kering. Jadi, kawasan Papua amat cocok untuk menanam rumput laut. "Kita pernah ikut pameran dan menjadi juara, karena rumput lautnya sehat dan memiliki kualitas yang bagus", kata dia.

Menurut Charles, fokus di beberapa wilayah seperti Raja Ampat dan beberapa kabupaten lainnya adalah mendorong pengembangan koperasi dengan komoditi-komoditi unggulan di wilayahnya masing-masing. Selain sagu, perikanan, dan kelautan, akan dikembangkan juga sektor Ekowisata.

"Kebetulan, di wilayah Teluk Cendrawasih ini ada beragam jenis anggrek, itu tempat dimana ditemukannya anggrek hitam, salah satu yang menjadi endemik Papua sempat ikut juara dan juara juga di tingkat nasional", papar Charles.

Selain itu, lanjut Charles, Papua juga memiliki potensi ikan segar seperti kerapu, ikan asin, dan sebagainya, yang dipasarkan hingga ke Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. "Bahkan, ada kelompok di pesisir di Raja Ampat ada yang memproduksi cumi kering", kata Charles.

Meski begitu, di depan Menkop dan UKM Teten, Charles mengakui, pemasaran komoditas kelautan dan perikanan di Papua masih menghadapi kendala. Diantaranya, antar wilayah yang berjauhan dan kendala di sektor transportasi.

Peran KSU

Dalam kesempatan ini, Charles juga menyebutkan, peran Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sairei Sorong dalam mensuplai kebutuhan ikan segar hingga ke daerah pedalaman dan juga wilayah Nabire. Dimana ikan di daerah-daerah itu sangat jarang ikannya karena pengaruh cuaca laut dan angin. Dan ketika sampai di kota, harga ikan terbilang mahal.

"Kita juga sedang berpikir, bagaimana selain ikan segar dan ikan asin, kita mau bikin ikan asap seperti tuna atau cakalang. Rencana itu tinggal dibangun wadahny saja", papar Charles.

Sedangkan untuk pengolahan ikan pindang, KSU Tunas Sairei Sorong sudah memiliki alat produksinya. "Dengan KSU ini kita mau mendorong koperasi-koperasi komoditas di Papua Barat dan Papua agar memiliki produk unggulan di wilayahnya masing-masing. "Kita mau menjadi motor penggerak untuk menghidupkan koperasi di wilayah Papua Barat dan Papua", ujar Charles.

Di samping itu, KSU Tunas Sairei Sorong juga memiliki unit simpan pinjam untuk permodalan anggota di sektor pertanian dan tanaman anggrek. Sektor usaha sagu di Sorong Selatan juga menjadi sasaran dari KSU Tunas Sairei.

Ada juga komoditi kacang hijau di Kabupaten Biak. "Itu memang sudah tradisi dari dulu. Mereka produksi kacang hijau, tapi hasilnya hanya untuk lokal saja. Padahal, hasil kacang hijaunya sudah bagus", tandas Charles. Begitu juga dengan potensi kacang tanah di Kabupaten Maybrat dan Donggi sangat bagus karena bijinya besar-besar.

Disebutkan pula potensi komoditi pala yang ada di selatan Fakfak dan Kalimana. "Itu sudah dari dulu, itu mengapa Fakfak dibilang sebagai Kota Pala karena masyarakatnya hidup dari komoditi pala, mulai dari biji kulit sampai bunga", kata Charles seraya menyebutkan, kendala selama ini di Fakfak, harga pala dimainkan dan ditekan para tengkulak.

Charles menyatakan perlu dikoneksikan antara produk yang dihasilkan dengan pasar. "Kami memerlukan jejaring pemasaran yang lebih kuat untuk pasar nasional dan internasional", tukas Charles.

Oleh karena itu, Charles berharap kehadiran seluruh stakeholder yang mewakili kabupaten-kabupaten untuk menghadiri Focus Group Discussion (FGD) membahas pengembangan komoditi unggulan di Papua dan Papua Barat. "Dalam pertemuan bulan depan itu, semua bisa hadir membawa koperasi yang sudah dibentuk. Itu harapan kita semua", kata Charles.

Charles juga berharap dengan pemerintahan lima tahun ini, masyarakat koperasi dan UKM di Papua bisa mendapatkan dasar yang kuat. Sehingga, bila terjadi penggantian pemerintahan tetap bisa berjalan secara kontinyu. (Agus)

Menteri Basuki Ajak KKJTJ Ikut Awasi Kualitas Pembangunan Jembatan Gantung

Menteri Basuki Ajak KKJTJ Ikut Awasi Kualitas Pembangunan Jembatan Gantung

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak hanya membangun infrastruktur skala masif seperti bendungan, irigasi, jalan tol dan jembatan bentang panjang, tetapi juga infrastruktur kerakyatan seperti jembatan gantung. Selain menjadi akses penghubung antar desa, jembatan gantung juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal antara lain sebagai objek wisata.

Jembatan gantung merupakan salah satu wujud kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur daerah perdesaan terutama yang sulit dijangkau sehingga lebih terbuka. Kehadiran jembatan gantung sangat dibutuhkan masyarakat karena kondisi geografi wilayah Indonesia yang memiliki banyak gunung, lembah dan sungai. Secara fisik, kondisi ini kerap menjadi pemisah antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan berbagai fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2020 Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga akan membangun 148 jembatan gantung di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 710 miliar. Sebelumnya, pada tahun anggaran 2019 Kementerian PUPR berhasil membangun 166 jembatan gantung di seluruh tanah air.

Untuk mengurangi risiko kecelakaan konstruksi selama pengerjaan jembatan gantung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) turut serta mengawasi kualitas pembangunan.

“Saya harap pembangunan jembatan gantung tidak lepas dari pengawasan KKJTJ, terutama untuk bisa membantu kontraktor karena biasanya yang mengerjakan adalah kontraktor kecil. Hal ini juga jadi tanggung jawab kita untuk bisa membina para kontraktor kecil, saya harap KKJTJ bisa membantu,” kata Menteri Basuki saat memberi arahan di acara Sosialisasi Permen PUPR No 41/PRT/M/2015 dan Kepmen PUPR No 1003/KPTS/M/2019, Kamis (27/2/2020).

Menteri Basuki mengatakan selain memberi Standar Operasional Prosedur (SOP), para kontraktor yang membangun jembatan gantung juga dapat didampingi pada saat pembangunan sehingga bisa mencapai zero accident. Di samping itu, diharapkan dengan adanya pengawasan dari KKJTJ pembangunan jembatan gantung dapat dilaksanakan secara profesional.

Selama ini KKJTJ bertugas untuk memberikan rekomendasi terkait keamanan bangunan jembatan bentang panjang dan terowongan kepada Menteri PUPR. Rekomendasi ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi sehingga Menteri dapat mengambil keputusan guna menjaga keamanan konstruksi. KKJTJ terdiri dari 33 anggota yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No 485/KPTS/M/2015. (*)

Menteri Basuki Dorong AAIPI Tingkatkan Peran. dalam Peningkatan Kompetensi Auditor Internal

Menteri Basuki Dorong AAIPI Tingkatkan Peran. dalam Peningkatan Kompetensi Auditor Internal

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan transparan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa peran lembaga pengawasan sangat penting dalam memberikan pendampingan secara intensif agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR berjalan sesuai aturan yang berlaku. Peran APIP yang efektif sebagaimana diatur pada PP 60 Tahun 2008, diantaranya adalah harus mampu memberikan peringatan dini dengan prinsip mengedepankan pencegahan terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

"Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) mempunyai peranan penting dalam memperkuat kompetensi aparatur internal. APIP selain bertugas melakukan review laporan keuangan, juga harus menguasai sistem perencanaan anggaran (programming), sehingga dapat mengetahui apakah laporan yang disajikan sudah mencapai target-target yang ada di program," kata Menteri Basuki dalam acara Rapat Bulanan Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAIPI di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Untuk itu Menteri Basuki meminta AAIPI tidak hanya berfokus mengadakan pelatihan audit laporan keuangan, namun juga dapat menyiapkan pelatihan agar para APIP juga memahami proses penyusunan program agar anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien.

"Koordinasi APIP dengan APH juga merupakan keharusan, this is a must. Tanpa komunikasi yang baik apakah dengan Kepolisian, Kejaksaan atau KPK, khususnya di bidang pengawasan dan pencegahan, maka akan sulit untuk melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan termasuk tindak pidana korupsi," ujar Menteri Basuki.

Sinergi Positif APIP dengan APH diharapkan dapat menjadi penunjang untuk peningkatan Good Governance and Clean Government, Transparansi Keuangan Negara, Percepatan Pembangunan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Bangsa dan pada akhirnya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan internal di Kementerian PUPR, Menteri Basuki mengungkapkan pada tahun 2020 ini akan menbentuk direktorat kepatuhan internal di masing-masing Ditjen yang ada di Kementerian PUPR. Unit tersebut bertanggung jawab untuk lebih fokus mengawasi, selain fungsi pengawasan yang dijalankan Inspektorat Jenderal.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional AAIPI yang sekaligus Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati mengatakan, auditor internal harus lebih solid dalam mengawal penyusunan hingga evaluasi program agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) bagi pembangunan Indonesia.

"Terlebih pada tahun 2021 direncanakan ada redesign sistem program penganggaran dan para auditor internal harus mengetahui hal tersebut. Untuk itu peningkatan kompetensi review program anggaran (RKAKL) menjadi salah satu program prioritas kami," ujar Sumiyati.

Dalam acara tersebut juga diisi dengan diskusi yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto dan paparan materi pencegahan penyimpangan yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah VI Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis di Jaksa Agung Muda (Jamintel) Kejaksaan Agung M. Roskanedi, dan Kasubdit Tipidkor Bareskrim dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal POLRI Gatot Agus Budi Utomo.(*)

Persiapan Pulau Sebaru untuk Observasi WNI Capai 85 Persen

Persiapan Pulau Sebaru untuk Observasi WNI Capai 85 Persen

KEPULAUAN SERIBU (Telusur) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Panglima TNI dan Kapolri bersama-sama melakukan peninjauan Pulau Sebaru untuk memastikan persiapan fasilitas observasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kapal pesiar World Dream, Kamis (27/2).

"Hasil dari peninjauan lokasi tersebut, persiapan lokasi penempatan WNI telah mencapai 85 persen," kata Agus Wibowo, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Melihat perkembangan persiapan yang dilakukan tim gabungan di lapangan, Panglima TNI meminta agar proses persiapan rampung pada hari Jumat (28/2) sebelum pukul 08.00 WIB, sebagaimana waktu tersebut adalah perkiraaan KRI dr. Soeharso yang membawa WNI dari titik temu (rendesvouz) kapal pesiar World Dream di Kepulauan Riau akan tiba di Pulau Sebaru.

“Kesiapan sudah 85 persen. Tinggal melengkapi fasilitas pendukung yang lain” kata Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Proses persiapan kelengkapan baik dari fasilitas, personel serta alutsista untuk menyambut peserta observasi tersebut tergolong cepat. Seluruh kelengkapan tersebut dikirim dari Jakarta pada Rabu (26/2) sore menggunakan KRI Banda Aceh dan dibongkar di perairan Sebaru pada Kamis (27/2) dini hari. Kemudian setelah mendarat di Pulau Sebaru, tim segera melakukan pengerjaan persiapan kelengkapan fasilitas tersebut.

Sebelumnya, BNPB melalui Direktur Pengelolaan Logistik, Rustian memastikan bahwa fasilitas disiapkan untuk observasi WNI “jilid 2” ini lebih bagus dari yang sudah pernah dilakukan di Natuna pada akhir Januari 2020 lalu.

"Pulau Sebaru ini adalah rumah. Jadi ada kamar-kamarmya bagus, fasilitasnya sudah lengkap dan jauh lebih bagus dari Natuna sebelumnya. Diestimasikan dapat menampung sekitar 200 orang,” ungkap Rustian di Jakarta (27/2).

Selain itu, untuk melancarkan proses observasi selama 14 hari sesuai ketentuan Badan Kesehatan Dunia (WHO), sebanyak 760 lebih sumber daya manusia dari Tentara Nasional Indonesia, BNPB, dan tim tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan disiagakan di Pulau Sebaru. TNI juga membuat helipad khusus untuk menyiagakan helikopter sebagai salah satu penunjang kebutuhan observasi.

Sebagai informasi, Pulau Sebaru menjadi lokasi yang dipilih Pemerintah Indonesia untuk observasi sebanyak 188 WNI yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kapal pesiar World Dream terkait virus corona (COVID-19).

Pulau Sebaru merupakan pulau kecil tak berpenghuni yang pernah digunakan untuk rehabilitasi pecandu narkoba pada 2003-2007 dan berlanjut pada 2012.

Di dalam pulau yang berada di gugusan Kepulauan Seribu tersebut terdapat delapan bangunan yang dapat digunakan dengan kondisi terawat.

Dalam hal ini, tiga bangunan akan dipakai untuk tempat tinggal sementara bagi WNI laki-laki selama observasi, satu bangunan untuk WNI wanita dan satu bangunan akan digunakan untuk ruangan isolasi.

Kemudian, satu bangunan akan disiagakan untuk posko kesehatan, satu bangunan untuk ruang karantina dan satu bangunan untuk ruangan ring satu.

(Agus)