Kementerian PUPR Lakukan Upaya Tanggap Darurat Pascabencana Banjir dan Longsor di Bengkulu

Kementerian PUPR Lakukan Upaya Tanggap Darurat Pascabencana Banjir dan Longsor di Bengkulu

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penanganan tanggap darurat pascabencana banjir dan longsor yang menimpa 9 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu pada Sabtu (27/4/2019). Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tengah dipersiapkan agar kondisi sosial ekonomi dapat berangsur normal.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi dan Direktur Preservasi Jalan, Ditjen Bina Marga Atyanto Busono pada Senin (29/4/2019), tiba Bengkulu dan langsung berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo dan Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah membahas penanganan darurat pascabencana banjir dan tanah longsor serta perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan yang rusak di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu.

Salah satu penanganan darurat yang diprioritaskan adalah pembersihan jalan yang tertimbun lumpur dan perbaikan infrastruktur jembatan rusak. Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi pengungsi, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya telah melakukan mobilisasi mobil tangki air, hidran umum, dan MCK portable.

Turut hadir dalam tinjauan lapangan yakni Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Padang-Bengkulu Aidil Fikri, Kepala Balai Wilayah Sungai VII Abustian dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Mulyani.

Sejumlah infrastruktur yang rusak ditinjau untuk mempersiapkan penanganan selanjutnya, diantaranya dua lokasi longsor di Kabupaten Bengkulu Tengah. Lokasi pertama yakni jalan Desa Taba Terujam KM 19, yang mengalami longsor sedalam 17 meter panjang 35 meter. Lokasi kedua yakni tanah longsor di Desa Taba Penanjung KM 28 dengan ketinggian sekitar 50 meter dan panjang satu kilometer. Di atas lokasi longsor tersebut terdapat satu rumah yang hampir tergerus longsor.

Rombongan kemudian meninjau sejumlah jembatan yang rusak akibat diterjang banjir, diantaranya jembatan air Sungai Musi di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan dua jembatan di Kabupaten Bengkulu Utara, yakni jembatan sungai Lias di KM 47 dan jembatan putus yang berada KM 74 tepatnya di PTPN-7 Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara.

Untuk mendukung penanganan darurat, Kementerian PUPR melalui BPJN III Padang-Bengkulu Ditjen Bina Marga memobilisasi alat berat dan dump truck untuk melakukan pembersihan jalan yang tertimbun lumpur. Bencana banjir dan longsor telah merusak akses jalan dan jembatan di beberapa titik lokasi di Provinsi Bengkulu, sehingga mengakibatkan terisolirnya beberapa daerah sehingga menyulitkan tim evakuasi dan bantuan menuju lokasi terdampak. (*)

Reformasi Birokrasi Penopang Institusi Polri Hadapi Tantangan Keamanan Masa Depan

Reformasi Birokrasi Penopang Institusi Polri Hadapi Tantangan Keamanan Masa Depan

SEMARANG, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan penerapan reformasi birokrasi merupakan cara efektif menghadapi dinamika perubahan global yang tak berujung serta untuk mewujudkan stabilitas keamanan yang berkelanjutan. “Reformasi birokrasi menjadi penopang terwujudnya keamanan masyarakat, konsolidasi demokrasi, kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan,” ujar Menteri Syafruddin saat memberi kuliah umum bertema Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Institusi dan Generasi POLRI yang Tangguh Menghadapi Dinamika Masyarakat di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/04).

Perubahan global yang terjadi saat ini akan memberikan dampak pada dinamika keamanan dengan munculnya berbagai bentuk dan modus baru kejahatan. “Dulu tidak ada bentuk kejahatan bernama hoax, sekarang barang itu sudah ramai bermunculan di media sosial tumbuh subur bagai gurita, mendegradasi ruang literasi publik,” ungkap Mantan Wakapolri ini dihadapan ratusan Taruna dan Taruni AKPOL. Untuk itu institusi POLRI harus siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dan dampaknya.

Pemahaman tentang perubahan global yang sedang terjadi saat ini penting bagi para taruna agar saat menjalani masa kedinasan mampu bertindak, paham menggunakan kewenangan dan kekuatan kepolisian secara tepat. Sehingga saat menjadi pimpinan POLRI dapat menghadirkan kebijakan publik yang konsisten dan dinamis menyangga perubahan peradaban. Dengan begitu POLRI akan terus bertahan sebagai leading sector yang mendorong kemajuan bangsa.

Pada kesempatan itu, Syafruddin berbagi pengalamannya saat menghadiri World Goverment Summit di Dubai beberapa waktu lalu kepada seluruh peserta kuliah umum mengenai cara terbaik menghadapi perubahan global yang sedang terjadi. Ia mengutip teori milik Simon Senek tentang The Finite and Infinite Game (Teori Permainan Terbatas dan Permainan Tidak Terbatas) yang menggambarkan para pemain terbatas memiliki karakter aturan kaku semua pemain memiliki tujuan bersama mengejar kemenangan namun setelah itu bubar. Sementara pemain tidak terbatas memiliki aturan permainan yang selalu berubah dengan tujuan melanggengkan permainan dan berusaha bertahan dalam skema permainan yang tidak pernah berhenti.

“Dalam skema pemerintahan, reformasi birokrasi identik dengan suatu area never ending atau infinite game, karena di dalamnya dialiri nafas perubahan yang terus bergulir mengikuti perkembangan peradaban dan zaman. Reformasi birokrasi tidak berhenti hingga titik kesempurnaan, berbagai generasi akan silih berganti menjalankannya,” ucap Syafruddin. Para taruna AKPOL merupakan generasi POLRI yang akan melanjutkan perjuangan menjalankan roda pemerintahan di bidang keamanan pada pada mendatang.

Mindset anggota POLRI harus berubah, bekerja bukan untuk menang, bukan untuk skor, bukan untuk predikat prestasi. Anggota POLRI harus menjadi pemain tidak terbatas dimana kinerjanya tidak dibatasi waktu, selalu adaptif dengan perubahan aturan. Sejatinya, POLRI bekerja untuk berjuang demi kehidupan, demi peradaban panjang yang lebih baik. “Inilah Intisari leadership dalam pendidikan AKPOL yang harus dipahami secara fundamental oleh para taruna,” tegas Syafruddin

Ia mengatakan, pemerintah telah menetapkan tiga sasaran utama reformasi birokrasi, yakni pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Saat ini kondisi Indonesia sangat baik, ditandai dengan indeks daya saing meningkat, indeks efektivitas pemerintahan juga meningkat serta indeks persepsi korupsi yang stabil.

Berbagai capaian positif dari hasil kinerja pemerintah diraih melalui perubahan strategi penting dalam tata kelola pemerintahan diantaranya dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), melahirkan inovasi pelayanan publik yang tidak meninggalkan ragam kearifan lokal untuk modernisasi negara, mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan juga penerapan Manajemen SDM aparatur yang dirancang sesuai core business pembangunan.

Menteri Syafruddin juga mengingatkan, Indonesia akan menghadapi dua isu besar, yaitu revolusi industri 4.0 dan bonus demografi. Kedua isu strategis ini perlu dikelola dengan baik sebagai jaminan bagi bangsa Indonesia agar mampu meraih keemasannya tahun 2045. Banyak hal yang telah terjadi di dunia saat ini melampaui pemikiran dan aktivitas konvensional. Hal ini akan mengubah lanndscape tantangan keamanan yang akan dihadapi di masa mendatang. Sangat dimungkinkan tantangan yang akan dihadapi para taruna ini adalah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh robot dan kecerdasan buatan.

“Tidak ada jalan untuk mundur yang ada hanyalah jalur untuk menapaki masa depan. Tidak ada pilihan lain selain bekerja keras dan cerdas dengan mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dimulai sejak anda (Taruna AKPOL) berada di lembaga pendidikan AKPOL,” pungkas Syafruddin.

Ia meyakini berdasarkan pengalaman karier pengabdian selama 34 tahun dalam kepolisian, AKPOL memiliki peran penting dan strategis dalam menyiapkan putra-putri terbaik yang dididik dan dilatih sebagai calon pimpinan POLRI masa depan. “Dapurnya disini, saya yakini, sesungguhnya itulah kunci perubahan bagi tata kelola organisasi POLRI dan bangsa di masa mendatang,” tuturnya.

Menteri Syafruddin berpesan kepada seluruh taruna untuk belajar penuh semangat mengembangkan kreativitas untuk menghasilkan karya terbaik demi kemajuan Indonesia, menjadi agen perubahan institusi POLRI dalam menjawab perubahan global dengan menghadirkan keamanan untuk rakyat serta mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Hadir dalam kuliah umum ini Gubernur AKPOL, Irjend Rycko Amelza D, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Direktur Bintarlat, Direktur Akademik AKPOL, para pejabat utama AKPOL serta para tenaga pendidik. (Agus/*)

Bintang Puspayoga

Bintang Puspayoga

Bintang Puspayoga: Kunci Daya Saing Industri Kerajinan, Gali dan Kembangkan Potensi Lokal

Bintang Puspayoga: Kunci Daya Saing Industri Kerajinan, Gali dan Kembangkan Potensi Lokal

BELU, JURNAL IBUKOTA: Industri kerajinan di Tanah Air telah berkembang pesat mengingat bahan baku lokal banyak tersedia seperti berbagai serat alam untuk anyaman, tanah liat untuk keramik, kayu, batuan, logam dan lain-lain. Namun, industri kerajinan khususnya skala mikro, kecil dan menengah masih menghadapi berbagai kendala seperti permodalan, pemasaran, teknik produksi dan lain-lain. Di lain pihak, persaingan di pasar global semakin ketat, sehingga perlu meningkatkan kemampuan SDM untuk mengembangkan produk-produk kerajinan yang berdaya saing agar laku di pasar.

Hal itu disampaikan Ketua bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Bintang Puspayoga membacakan pidato Ketua Umum Dekranas Mufidah Jusuf kalla saat membuka perhelatan Sinergi Program Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dewan Kerajinan Nasional dan TP PKK di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (30/4/2019).

Bintang menyampaikan Dekranas sudah melakukan banyak pembinaan terhadap UMKM di berbagai daerah dan kali ini memandang sangat penting untuk melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Belu. Program dan pelatihan yang diadakan Dekranas tak lain sebagai usaha meningkatkan kemampuan dan keahlian masyarakat untuk berwirausaha.

"Banyak potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Belu seperti Tais atau Tenun merupakan salah satu produk unggulan Belu yang sudah Go Internasional, anyaman pandan dan lontar, ukiran kayu dan kerajinan kayu cendana dan lain-lain," kata Bintang.

Ia mengharapkan agar Pemda dan Dekranas NTT dan Belu terus menggali potensi produk kerajinan yang memiliki nilai dan identitas budaya lokal untuk dapat dikembangkan dan
memotivasi para perajin untuk menghasilkan produk-produk kerajinan yang berdaya saing tinggi secara kualitas dan desain produk.

"Pemda dan Dekranas Provinsi/Kabupaten/Kota agar dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi perajin, dengan menggali motif-motif khas Nusa Tenggara Timur, disamping untuk meningkatkan daya saing juga mempertahankan warisan budaya atau untuk mempertahankan kearifan lokal," kata Bintang.

Program sinergi antara Kemenkop UKM dan Dekranas diselengarakan pada tanggal 29-30 April 2019. Adapun pelaku UMKM Belu yang mengikuti acara sinergi Dekranas sebanyak 440 orang.

Kegiatan utama dalam program sinergi tersebut, yakni: 1. Konsultasi Desain dan Kemasan Serta Pemberkasan Pendaftaran Merek Produk UMKM;
2. Sosialisasi Program/Kegiatan LPDB-KUKM dalam rangka penyaluran Dana Bergulir bagi Koperasi dan UKM;
3. Sosialisasi Kemitraan Rantai Nilai Pasok;
4. Temu Mitra KUKM Produk Unggulan di Daerah;
5. Pelatihan Perkoperasian;
6. Pelatihan Vocational; dan
7. Pelatihan Kewirausahaan.
(Agus)

BNPB Apresiasi Gelar Kesiapsiagaan yang Libatkan Berbagai Pihak di Jatim

BNPB Apresiasi Gelar Kesiapsiagaan yang Libatkan Berbagai Pihak di Jatim

MALANG, JURNAL IBUKOTA: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengapresiasi keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam Gelar Kesiapsiagaan di Lapangan Rampal, Malang, Jawa Timur pada Selasa (30/4). Doni juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif mereka.

Gelar kesiapsiagaan tersebut masih dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang jatuh pada 26 April lalu. Doni menekankan bahwa HKB bukan kegiatan seremoni. “Akan tetapi mengedepankan aksi nyata, berupa pemeriksaan sarana dan prasarana keselamatan, seperti rambu dan jalur evakuasi, serta titik kumpul, ketersediaan alat pemadam api, manajemen keselamatan bangunan bertingkat,” tambah Doni di hadapan 3.500 peserta pada Selasa (30/4).

“Melatih evakuasi dengan tenang dan tidak panik merupakan keberhasilan dalam menghadapi bencana,” ujar Doni pada Gelar Kesiapsiagaan yang dihadiri juga Gubernur Jawa Timur.

Doni juga menyatakan, "Kesiapsiagaan masyarakat terus kita lakukan. Termasuk langkah dalam penanganan bencana. Kenali anncamannya, siapkan strateginya. Siap untuk selamat dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini dan peningkatan kapasitas. Tidak mungkin upaya ini hanya mengandalkan pemerintah. Tapi kita lakukan bersama dengan komponen dunia usaha, masyarakat, media dan para pakar. Kolaborasi dan sinergi ini terbingkai dalam penthahelix penanggulangan bencana."

Di pihak lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa seluruh komitmen terus dikuatkan bersama-sama. “Kita makin kuatkankapasitas dan integritas di antara relawan, dan perkuat desa-desa tangguh yang ada di Jawa Timur,” kata Khofifah.

Di samping itu, Khofifah juga mengingatkan untuk penguatan kampung-kampung siaga bencana dengan mengedepankan upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Berbicara upaya mitigasi sekaligus kesiapsiagaan, Gubernur meminta jajarannya untuk memiliki spesifikasi keterampilan yang sesuai dengan karakteristik bencana di wilayah Jawa Timur, seperti angin puting beliung, kebakaran hutan, mapun banjir.

Selain berbicara mengenai kesiapsiagaan, Khofifah mengingatkan kepada peserta untuk peduli alam dan lingkungan. Sesuai dengan arahan Kepala BNPB, Khofifah mengatakan, “Kita ingin mengajak seluruh warga bangsa, terutama warga Jawa Timur, bagaimana rasa cinta kita kepada alam salah satunya adalah kita wujudkan dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai.”

“Waktu yang lalu kita juga mendengar ada jerapah yang meninggal di kebun binatang Surabaya yang setelah itu, dibedah, ditemukan juga banyak plastik di dalam perut.”

“Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hari ini cinta kita kepada alam akan kita tunjukkan dengan komitmen kita untuk menghentikan menggunakan plastik sekali pakai.”

Gubernur mengajak para ibu di Jawa Timur untuk lebih bijak dalam penggunaan plastik, seperti saat berbelanja di pasar. Khofifah mengimbau untuk menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Pada akhir arahan, Khofifah berpesan kepada seluruh peserta latihan untuk membangun tekad dan komitmen dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman bahaya di wilayahnya.

Gelar Kesiapsiagaan ini merupakan rangkaian HKB yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, seperti simulasi gempa bumi dan kebakaran, ikrar kesiapsiagaan dan gerakan pengurangan sampah plastik. Hadir pada gelar tersebut dari BPBD se-Jatim, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Pacitan, TNI-Polri, dan sukarelawan.

Sementara itu, sebagai refleksi penanggulangan bencana bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana besar masih rendah. Di sisi lain, mitigasi baik struktural dan non struktural masih belum dijadikan prioritas dalam pembangunan di daerah. Upaya penanganan bencana masih banyak menitikberatkan pada darurat bencana. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan masih perlu ditingkatkan.

Kejadian bencana yang terus meningkat hendaknya menjadi pembelajaran agar tidak terulang di masa mendatang. Jikapun terjadi lagi, dampak bencana dapat diminimalkan. Oleh karena itu pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana harus terintegrasi dalam pembangunan. Pengurangan risiko dan mitigasi bencana menjadi investasi dalam pembangunan.

Ditilik catatan BNPB sepanjang Januari hingga April 2019, sebanyak 1.586 bencana terjadi di Indonesia. Dampak bencana yang ditimbulkan 325 orang meninggal dunia, 113 orang hilang, 1.439 orang luka-luka dan 996.143 orang mengungsi dan menderita. Kerusakan fisik meliputi 3.588 rumah rusak berat, 3.289 rumah rusak sedang, 15.376 rumah rusak ringan, 325 bangunan pendidikan rusak, 235 fasilitas peribadatan rusak dan 78 fasilitas kesehatan rusak. (Agus)

1.586 Kejadian Bencana Menyebabkan 438 Jiwa Meninggal dan Hilang Terjadi Selama Tahun 2019

1.586 Kejadian Bencana Menyebabkan 438 Jiwa Meninggal dan Hilang Terjadi Selama Tahun 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan

kejadian bencana terus meningkat di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan bencana juga cukup besar. Bencana bukan saja menimbulkan korban jiwa dan kerusakan bangunan. Namun juga menimbulkan kerugian ekonomi yang memerosotkan capaian pembangunan.

Selama tahun 2019 yaitu 1/1/2019 hingga 30/4/2019 di Indonesia terjadi bencana sebanyak 1.586 kejadian bencana. Dampak bencana yang ditimbulkan 325 orang meninggal dunia, 113 orang hilang, 1.439 orang luka-luka dan 996.143 orang mengungsi dan menderita. Kerusakan fisik meliputi 3.588 rumah rusak berat, 3.289 rumah rusak sedang, 15.376 rumah rusak ringan, 325 bangunan pendidikan rusak, 235 fasilitas peribadatan rusak dan 78 fasilitas kesehatan rusak.

Lebih dari 98 persen bencana yang terjadi adalah bencana hidrometeorologi sedangkan 2 persen bencana geologi. Selama 2019 ini ada tiga kejadian bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang cukup besar yaitu:
1. Banjir dan longsor di Sulawesi Selatan pada 22/1/2019 yang menyebabkan 82 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, dan 47 orang luka. Kerugian dan kerusakan ditaksir Rp 926 milyar.
2. Banjir dan longsor di Sentani Provinsi Papua pada 16/3/2019 yang menyebabkan 112 orang meninggal dunia, 82 orang hilang, dan 965 orang luka. Kerugian dan kerusakan mencapai Rp 668 milyar.
3. Banjir dan longsor di Bengkulu pada 27/4/2019 menyebabkan 29 orang meninggal dunia, 13 orang hilang dan 4 orang luka. Kerugian dan kerusakan sekitar Rp 200 milyar (data sementara).

Secara statistik, dibandingkan tahun 2018 dalam periode yang sama kejadian bencana pada 2019 mengalami kenaikan 7,2 persen. Pada 2018 terjadi 1.480 bencana sedangkan 2019 terjadi 1.586 kejadian bencana. Untuk korban jiwa, juga terjadi kenaikan 192 persen dimana pada tahun 2018 terdapat 150 orang meninggal dunia dan hilang sedangkan pada 2019 korban meninggal dan hilang tercatat 438 orang. Begitu pula korban luka-luka juga mengalami kenaikan 212 persen. Korban luka pada tahun 2018 sebanyak 461 orang sedangkan tahun 2019 sebanyak 1.439 orang.

Berdasarkan sebaran kejadian bencana per provinsi maka bencana paling banyak terjadi di Jawa Tengah (472 kejadian), Jawa Barat (367), Jawa Timur (245), Sulawesi Selatan (70) dan Aceh (51). Sedangkan sebaran bencana per kabupaten/kota, bencana paling banyak terjadi di Kabupaten Sukabumi (50 kejadian), Semarang (43), Bogor (42), Majalengka (38) dan Temanggung (37).

Statistik bencana ini bukan hanya memuat angka-angka, namun memiliki makna bahwa ancaman bencana terus meningkat. Meningkatnya bencana pada tahun 2019 disebabkan adanya pemicu banjir dan longsor yaitu curah hujan yang deras. Kombinasi antara alam dan antropogenik menjadi penyebab utama meningkatnya bencana.

Tingkat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana besar masih rendah. Mitigasi baik struktural dan non struktural masih belum dijadikan prioritas dalam pembangunan di daerah. Upaya penanganan bencana masih banyak menitikberatkan pada darurat bencana. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan masih perlu ditingkatkan.

Kejadian bencana yang terus meningkat hendaknya menjadi pembelajaran agar tidak terulang di masa mendatang. Jikapun terjadi lagi, dampak bencana dapat diminimalkan. Oleh karena itu pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana harus terintegrasi dalam pembangunan. Pengurangan risiko dan mitigasi bencana menjadi investasi dalam pembangunan.

Saat tanggap darurat masih dilakukan di Bengkulu, Sigi, Pesisir Barat dan lainnya. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi bencana di Bengkulu masih terus dilakukan. Dampak bencana di Bengkulu saat ini 29 orang meninggal dunia, 13 orang hilang, 4 orang luka, 12.000 orang mengungsi, 13.000 orang terdampak, 211 ternak mati, 184 rumah rusak, 40 titik infrastruktur rusak dan lainya. Sebagian wilayah banjir sudah surut dan meninggalkan sampah dan material yang banyak. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi terus ditingkatkan terutama kebutuhan dasar seperti pemenuhan makanan siap saji, air bersih, tenda pengungsian dan lainnya.

Begitu juga dengan penanganan banjir lumpur di Sigi Sulawesi Tengah. Banjir lumpur melanda tiga kecamatan yaitu Kecamatan Dolo Selatan, Gumbasa dan Kulawi pada 28/4/2019 siang. Banjir menyebabkan 1 orang meninggal, 2.793 orang mengungsi, 5 rumah hilang, 36 rumah rusak berat dan 528 rumah terendam banjir dan lumpur. Tebal lumpur bervariasi 10 cm hingga 3.5 meter. Perlu penanganan khusus terutama membersihkan lumpur yang tebal. (Agus)

Menkop dan UKM Resmi Melantik Sesmen dan Deputi Kelembagaan Baru

Menkop dan UKM Resmi Melantik Sesmen dan Deputi Kelembagaan Baru

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga secara resmi melantik Prof Rully Indrawan sebagai Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, menggantikan posisi Meliadi Sembiring yang sudah memasuki masa pensiun. Acara pelantikan dilaksanakan di Gedung Auditorium Kemenkop dan UKM, Jakarta, Selasa (30/4). Selain melantik Prof Rully Indrawan sebagai Sekretaris Kemenkop dan UKM, Puspayoga melantik Luhur Pradjarto sebagai Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM, menggantikan posisi Prof Rully Indrawan yang naik menjadi Sekretaris Kemenkop dan UKM.

Usai pelantikan, Prof Rully menyebutkan bahwa posisi barunya tersebut merupakan tantangan dan kepercayaan besar yang harus dijawab. "Saya pikir, langkah Kemenkop dan UKM sudah on the track, terutama dalam pelaksanaan program Reformasi Total Koperasi", tegas Prof Rully.

Oleh karena itu, Prof Rully menekankan pentingnya penyajian informasi program kementerian agar bisa diterima publik secara lebih masif lagi. "Program Reformasi Total Koperasi merupakan momentum untuk mengembalikan koperasi dan UKM di seluruh Indonesia pada jalur sebenarnya", tukas Prof Rully lagi.

Menurut Prof Rully, pihaknya bersama unsur Gerakan Koperasi di Indonesia sudah memiliki modal dasar yang kuat berupa database koperasi untuk pengembangan koperasi. "Tujuannya, agar daya saing koperasi dan UKM yang menjadi anggota koperasi, terus meningkat", kata Prof Rully.

Tak hanya itu, Prof Rully pun akan meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah dalam pengembangan KUMKM di Indonesia. "Dalam Rakornas KUMKM 2019 ini kita akan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, lebih efektif lagi. Pasalnya, mereka juga butuh dukungan kebijakan, terutama menyangkut pembiayaan, perijinan, hingga jaringan pemasaran", jelas Prof Rully.

Oleh karena itu, Prof Rully optimis, ke depan pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional dan koperasi menjadi sokoguru ekonomi bangsa.

Sementara Deputi Kelembagaan Kemenkop dan UKM Luhur Pradjarto menambahkan, dirinya akan konsisten menggulirkan program Reformasi Total Koperasi yang akan ditambah dengan target-target yang jelas dalam hal rehabilitasi koperasi, reorientasi koperasi, dan pengembangan koperasi. "Dalam Rakornas 2019 ini kita akan mencari titik temu antara pusat dan dari. Bisa bottom up atau top down", kata Luhur.

Yang pasti, Luhur akan mendorong koperasi untuk konsisten melakukan pendidikan bagi pelaku usaha koperasi. Sehingga, koperasi akan memiliki SDM yang handal, profesional, dan mumpuni. "Pendidikan anggota koperasi juga harus menjadi prioritas. Usaha koperasinya akan kita genjot, hingga memperkuat komunitas yang ada di masyarakat sehingga berdampak pada jaringan pemasaran koperasi", pungkas Luhur.(Agus)

LPDB-KUMKM Optimalkan Penyaluran Dana Bergulir di Wilayah Perbatasan NKRI

LPDB-KUMKM Optimalkan Penyaluran Dana Bergulir di Wilayah Perbatasan NKRI

BELU, JURNAL IBUKOTA: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalkan penyaluran dana bergulir kepada pelaku usaha di Atambua sebagai salah satu wilayah perbatasan NKRI dengan Timor Leste.

Program optimalisasi penyaluran dana bergulir tersebut menjadi bagian dari strategi LPDB-KUMKM agar bisa mencapai target penyaluran sebesar Rp 1,5 triliun pada tahun ini merata di seluruh pelosok negeri.

Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto berharap pemanfaatan dana bergulir di Kabupaten Belu, NTT dapat meningkat seiring dengan dilaksakannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan kepada pelaku usaha koperasi dan UMKM.

"Akumulasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM sejak 2008 hingga Desember 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, relatif masih sangat kecil, yakni sebesar Rp 112,1 miliar. Sedangkan di Kabupaten Belu sendiri penyaluran dana bergulir hanya sebesar Rp 300 juta," kata Krisdianto dalam sambutannya mewakili Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Inklusif LDPB-KUMKM di Atambua, Kab Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (29/4).

Menurut Krisdianto, sepanjang penyaluran dari tahun 2008 hingga saat ini LPDB-KUMKM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp8,5 triliun kepada 4.304 mitra di seluruh Indonesia. Pada 2019 LPDB-KUMKM ditargetkan menyalurkan Rp1,5 triliun dana bergulir kepada 7.500 mitra baik secara langsung maupun tidak langsung. Yakni dengan pola konvensional 75 persen dan pola syariah 35 persen.

Pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut dihadiri Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Bintang Puspayoga, Deputi Bidang Pemasaran dan Produksi Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit, Bupati Kabupaten Belu Willybrodus Lay, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Provinsi NTT Sisilia Sona dan Kepala Dinas Koperasi UKM Kab Belu Hasan Mukin serta sekitar 200 pelaku usaha koperasi dan UKM se-Provinsi NTT.

Krisdianto meminta agar Bupati Belu dapat mendukung LPDB-KUMKM dalam meningkatkan penyerapan dana bergulir di Provinsi NTT, khususnya di Kabupaten Belu. "Kami juga berharap kepada Bapak Bupati untuk dapat memberikan arahan kepada para pelaku KUMKM terbaik di wilayah ini agar dapat memanfaatkan dan mengakses fasilitas tarif layanan bunga LPDB-KUMKM yang murah mulai dari 4.5 persen sampai 7 persen," ujar Krisdianto.

Pada tahun 2019 ini, kata Krisdianto, diharapkan pemanfaatan dana bergulir di Kabupaten Belu setidaknya bisa mencapai Rp 20 miliar. "Kalau dari 200 peserta, sekitar 10 persen peserta bisa mendapatkan rata-rata Rp 1 miliar, jumlahnya bisa mencapai Rp20 miliar. Hal ini yang menjadi harapan kita," ujar Krisdianto.

Selain itu, Krisdianto juga menjelaskan, para pelaku usaha perorangan atau bukan berbadan hukum nantinya dapat mengajukan fasilitas pembiayaan LPDB-KUMKM melalui lembaga perantara seperti BPD atau BPR, yang tentunya bunga yang dikenakan disesuaikan dengan kebijaksanaan masing-masing lembaga perantara, namun tetap lebih murah dari bunga normal BPD atau BPR.

Di samping itu, Krisdianto menjelaskan bahwa tugas LPDB-KUMKM sangat berbeda dengan tugas lembaga pembiayaan lainnya, LPDB-KUMKM selain memiliki target memberikan penyaluran dana ke Koperasi dan UMKM, LPDB-KUMKM juga wajib melaporkan manfaat dari penyaluran dana yang diberikan. Sebab LPDB-KUMKM merupakan lembaga yang menyalurkan pembiayaan sangat murah yang menggunakan dana APBN.

"Para pelaku Koperasi dan UMKM saat ini kebanyakan berfikir bahwa dana bergulir merupakan dana hibah atau bantuan pemerintah. Dana tersebut dianggap merupakan dana yang tidak perlu dikembalikan. Kami ingin mengingatkan dalam kesempatan ini bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dana bergulir adalah dana bersumber dari dana APBN, dan wajib dikembalikan oleh mitra," katanya.

Ketidakmampuan pengembalian atau penyalahgunaan dana bergulir dapat berakibat pada timbulnya permasalahan hukum, karena sifat dana bergulir yang tidak dapat kembali merupakan salah satu bentuk kerugian negara.

Oleh karenanya, pembiayaan LPDB-KUMKM bukan merupakan dana hibah, maka dana tersebut harus kembali lagi ke LPDB-KUMKM untuk digulirkan kepada pelaku Koperasi dan UMKM lainnya yang membutuhkan.

Program Nyata

Sementara itu, Bupati Belu Willybrodus Lay dalam sambutannya menyambut baik program nyata yang digulirkan pemerintah melalui LPDB-KUMKM di Kabupaten Belu. Program nyata ini sangat membantu UMKM untuk berkembang menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat. "Program pembiayaan ini sangat menjanjikan dengan bunga yang kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sudah undang Ketua Kadin bersama masyarakat mari kita sukseskan program ini," kata Bupati.

Menurut dia, bimbingan teknis yang diberikan kepada pelaku usaha merupakan kegiatan yang sangat berguna agar pelaku usaha lebih memahami dan mengerti dalam mengajukan pembiayaan LPDB-KUMKM.

"Pelaku usaha dan industri pengolahan maupun peternakan dan industri lainnya silakan mengajukan bantuan pembiayaan ini. Dukungan moral sudah sampai kepada mereka, sekarang bagaimana kita memanfaatkannya," ungkap Bupati Belu.(Agus)

Wujudkan Komitmen Peningkatan Kualitas Pelayanan Jalan Tol, ATI Gelar Rapat Koordinasi

Wujudkan Komitmen Peningkatan Kualitas Pelayanan Jalan Tol, ATI Gelar Rapat Koordinasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Setelah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Desember 2018 lalu, Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menggelar Rapat Koordinasi Anggota ATI di Jakarta pada tanggal 29-30 April 2019. Masih selaras dengan hasil FGD, Rapat Koordinasi Anggota ATI fokus pada tantangan bisnis jalan tol, seperti pendanaan pembangunan dan pengoperasian jalan tol di tengah pembangunan jalan tol yang semakin masif.

Rapat Koordinasi Anggota ATI dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dalam sambutannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meyampaikan dengan beroperasinya jalan tol-jalan tol baru, terutama Jalan Tol Trans Jawa di akhir tahun 2018 lalu, masih banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi agar pengguna jalan dapat merasakan manfaat jalan tol secara menyeluruh.

“Sudah banyak sekali pengguna jalan yang menyampaikan rasa terima kasih secara langsung atas tersambungnya Jalan Tol Trans Jawa. Namun, ke depannya kita harus dapat menunjukkan bahwa jalan tol tidak hanya menyambung dari titik satu ke titik lainnya, namun juga dapat terhubung dengan Kawasan Industri dan Pariwisata sehingga kita dapat mengoptimalkan manfaat jalan tol,” ungkap Basuki.

Selaras dengan Menteri PUPR, Ketua Umum ATI Desi Arryani juga menambahkan bahwa dengan adanya pencapaian pengoperasian jalan tol yang luar biasa dalam waktu relatif singkat, maka timbul tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh BUJT.

“Terutama dari sisi finansial, yaitu bagaimana memenuhi pendanaan dalam membangun jalan tol dalam waktu yang cukup pendek. Lalu dari segi teknis, berhubungan dengan pembebasan tanah, pembangunan dan metode konstruksi. Kemudian dari sisi operasi, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jalan serta tantangan-tantangan lainnya yang berhubungan dengan keorganisasian,” jelas Desi.

Rapat Koordinasi Anggota ATI diikuti oleh 9 _holding_ yang terdiri dari 53 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan total lebih dari 100 anggota yang terbagi dalam 6 (enam) Working Group (WG) untuk 4 (empat) bidang dalam bisnis jalan tol. 4 bidang tersebut diantaranya adalah Bidang Investasi (WG Penyusunan model Perjanjian Pengusahaan jalan Tol Generasi ke-5, _Business Plan Review_ dan _Financial Model),_ Bidang Teknik (WG Kinerja PMI, Kualitas Konstruksi dan Mekanisme Tambah Lingkup Konstruksi), Bidang Operasi (WG Persiapan Transaksi Nir Sentuh/ _Multi Lane Free Flow_ dan WG _Traffic Safety_ – _Roadmap to Zero Fatality_ dan Pengendalian Kendaraan _Over Dimension Over Load_ /ODOL) serta Bidang Pendanaan (WG Tarif Tol dan WG Pembiayaan Jalan Tol).

Peran strategis ATI dalam mendukung Kementerian PUPR dalam menyediakan infrastruktur demi terwujudnya konektivitas tergambar dalam setiap WG yang dibentuk dari sinergitas Kementerian PUPR dan BUJT sebagai anggota ATI. Masing-masing WG terdiri dari minimal 2 orang perwakilan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)/Kementerian PUPR, 3 orang perwakilan dari BUJT serta _related parties_ (narasumber terkait atau perwakilan dari holding BUJT). Pembentukan WG dalam Rapat Koordinasi Anggota ATI melewati beberapa tahapan seperti pemetaan kondisi eksisting yang dilanjutkan dengan pemetaan metodologi dan mitigasi. Hasil pemetaan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) WG untuk dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Anggota ATI yang berlangsung selama dua hari berturut-turut.

Selain diskusi yang berjalan di masing-masing WG, untuk memperkaya diskusi yang berjalan dalam Rapat Koordinasi, turut hadir narasumber dari instansi terkait untuk memberikan paparan diantaranya Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, perwakilan Korlantas RI, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, serta Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Bank Indonesia.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Anggota ATI merupakan _kick off_ program sebagai tindak lanjut komitmen ATI dalam memberi kontribusi pada perkembangan industri jalan tol nasional, khususnya pada program kemitraan strategis antara pemerintah dan badan usaha, dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan jalan tol di Indonesia.

Seperti disampaikan dalam sambutannya, Kepala BPJT Danang Parikesit menjelaskan latar belakang dilaksanakannya Rapat Koordinasi ATI adalah banyaknya permasalahan-permasalahan yang sama yang dihadapi oleh masing-masing BUJT.

“Dengan adanya masalah-masalah yang sama seperti ini, maka akan jauh lebih baik jika diadakan pertemuan seluruh BUJT untuk mengumpulkan dan merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk infrastruktur jalan tol kita agar tidak hanya menarik untuk investasi, namun juga lebih dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” jelas Danang.

Sebagai asosiasi profesional yang mewadahi seluruh BUJT di Indonesia, keberadaan ATI juga diharapkan dapat ikut bersinergi dalam upaya meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan usaha jalan tol bagi masyarakat, serta meningkatkan peran serta seluruh anggota menjadi bagian dari stakeholder pembangunan Indonesia. (Agus)

Menteri Basuki : Permintaan Untuk Pembangunan Ruas Tol Baru Bertambah

Menteri Basuki : Permintaan Untuk Pembangunan Ruas Tol Baru Bertambah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan total panjang jalan tol baru yang akan dioperasikan hingga akhir tahun 2019 sepanjang 1.852 Km. Pada kurun 2015-2019, jalan tol yang telah dioperasikan sepanjang 949 Km. Pembangunan jaringan jalan tol di Indonesia terus dilanjutkan, terlebih permintaan pada ruas tol yang merupakan prakarsa badan usaha (unsolicited project) dengan pembiayaan investasi terus bertambah.

“Pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas pada tahun-tahun berikutnya sebagai kelanjutan dari Pemerintahan saat ini, di samping penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Khusus jalan tol, selama lima tahun nanti akan ada tambahan 1.852 km. Sekarang hampir 1.000 km jalan tol baru sudah diresmikan dan dioperasikan. Manfaatnya sudah banyak dirasakan masyarakat dan banyak yang menyampaikan rasa terima kasih atas tersambungnya Jalan Tol Trans Jawa.," kata Menteri Basuki saat membuka Rapat Koordinasi Asosiasi Tol Indonesia di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Beberapa ruas tol yang akan dimulai pembangunannya dalam waktu dekat dan tahun-tahun berikutnya adalah Jalan Tol Semarang-Demak yang sudah proses lelang dan tinggal menetapkan pemenangnya, Jalan Tol Jogja-Solo sudah ditentukan trasenya tinggal menentukan penetapan lokasinya dan akan dilelang, Tol Cigatas (Cileunyi-Garut- Tasikmalaya) dan Probolinggo-Banyuwangi juga akan dimulai tahun ini. Di Pulau Sumatera, ruas tol yang akan dimulai konstruksinya tahun ini adalah ruas tol Bengkulu-Lubuk Linggau-Muara Enim-Sp. Indralaya, Padang-Sicincin-Pekanbaru dan Tebing Tinggi-Parapat.

Menteri Basuki mengatakan Pemerintah Daerah yang dilalui jalan tol harus dapat mengoptimalkan kehadiran jalan tol dengan menghubungkannya dengan Kawasan Industri dan Pariwisata yang ada didaerah, sehingga fungsi jalan tol tidak hanya menyambungkan dari titik satu ke titik lainnya. “Saya banyak menerima masukan dari para kepala daerah dan pelaku usaha yang dilewati jalan tol, untuk menambah pintu keluar tol menuju kawasan-kawasan industri baru seperti di Ngawi, Ungaran, Nganjuk, Probolinggo, Jember, dan Pekalongan. Saya minta setiap usulan harus di desain betul agar tetap efisien,” ujarnya.

Dikatakan Menteri Basuki, untuk terus mendukung pembangunan jalan tol baru ke depan, Kementerian PUPR telah membuat satu Direktorat Jenderal (Ditjen) baru yakni Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang khusus menangani pengembangan penerapan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Untuk itu perlu disesuaikan lagi Permen PU No. 06/PRT/M/2018 tentang wewenang dan tugas Ditjen Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggaraan jalan tol. BPJT dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU akan berfokus pada bidang pembiayaan jalan tol. Sedangkan untuk teknisnya seperti pengawasan kualitas bangunan, dan sistem jaringan jalan tetap berada di Ditjen Bina Marga,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, penambahan pintu keluar tol, peningkatan layanan rest area, dan rencana penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem pembayaran tanpa henti merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan tol. “Terkait MLFF kita perlu waktu untuk menentukan teknologi yang tepat serta menunggu kesiapan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dapat ditetapkan akhir 2019. Kita menyakini ini merupakan suatu kebutuhan bagi peningkatan pelayanan jalan tol kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu yang saya tunggu dari hasil rapat koordinasi ini,” tuturnya.

*6 Agenda Rakor ATI*
Rapat Koordinasi Anggota ATI diikuti oleh 9 holding yang terdiri dari 53 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan total lebih dari 100 anggota yang terbagi dalam 6 (enam) Working Group (WG) untuk 4 (empat) bidang dalam bisnis jalan tol. Empat bidang tersebut di antaranya adalah Bidang Investasi (WG Penyusunan model Perjanjian Pengusahaan jalan Tol (PPJT) Generasi ke-5, Business Plan Review dan Financial Model), Bidang Teknik (WG Kinerja PMI, Kualitas Konstruksi dan Mekanisme Tambah Lingkup Konstruksi), Bidang Operasi (WG Persiapan Transaksi Nir Sentuh/ Multi Lane Free Flow dan WG Traffic Safety – Roadmap to Zero Fatality dan Pengendalian Kendaraan Over Dimension Over Load /ODOL) serta Bidang Pendanaan (WG Tarif Tol dan WG Pembiayaan Jalan Tol).

Ketua Umum ATI Desi Arryani juga menambahkan bahwa dengan adanya pencapaian pengoperasian jalan tol yang luar biasa dalam waktu relatif singkat, maka timbul tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh BUJT. “Terutama dari sisi finansial, yaitu bagaimana memenuhi pendanaan dalam membangun jalan tol dalam waktu yang cukup pendek. Lalu dari segi teknis, berhubungan dengan pembebasan tanah, pembangunan dan metode konstruksi. Kemudian dari sisi operasi, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jalan serta tantangan-tantangan lainnya yang berhubungan dengan keorganisasian,” jelas Desi.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan, dengan terselenggaranya rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi teknis mengenai peningkatan layanan jalan tol ke depan. “Semoga pembangunan jalan tol tidak hanya menarik untuk segi investasi, tetapi lebih jauh lagi dapat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat,” ujar Danang.

Hadir dalam acara tersebut Sekjen ATI yang juga menjabat Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti Kris Ade Sudiyono, Para Direksi BUJT, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto, Kepala BPJT Danang Parikesit, Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Ditjen Bina Marga Hedy Rahadian, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.(*)