Kementerian PUPR Bangun Rumah Khusus Bagi Nelayan di NTB

Kementerian PUPR Bangun Rumah Khusus bagi Nelayan di NTB

DOMPU, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan rumah khusus untuk nelayan bertujuan agar nelayan memiliki rumah layak huni dan mengatasi kawasan kumuh di pesisir laut.

“Rumah khusus adalah program Kementerian PUPR yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus, seperti nelayan, pemukiman kembali korban bencana/pengungsi, guru, tenaga medis, TNI/Polri dan petugas di daerah perbatasan dan pulau terpencil,” kata Menteri Basuki.

Sebagai ilustrasi di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian PUPR pada tahun 2017 telah selesai membangun 204 unit rumah khusus nelayan yang tersebar di 3(tiga) lokasi yang seluruhnya sudah dihuni.

Lokasi pertama adalah Rusus nelayan di Desa Tanjung luar, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 52 unit. Kemudian 100 unit untuk nelayan di Desa Labuhan Jambu, Kabupaten Sumbawa dan 52 unit di Desa Hu’u, Kabupaten Dompu. Total biaya pembangunan 204 rusus tersebut sebesar Rp 33,6 miliar.

Suwaidin (21 tahun) salah seorang nelayan di Desa Hu’u mengatakan sebelumnya menempati rumah dengan satu kamar dari bilik bambu dengan atap yang sudah reot. “Kami sangat bersyukur mendapat bantuan rumah khusus ini. Untuk mendapat Rusus ini tidak dikenakan biaya apapun, hanya mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga saja. Jaraknya ke laut juga tidak jauh hanya lima menit berjalan kaki,” kata Suwaidin yang tinggal bersama istri dan seorang anaknya.

Manfaat Rusus juga dirasakan Indah (26 tahun) yang mengatakan kondisi bangunan rusus kokoh serta tersedia fasilitas air minum dan jalan lingkungan. “Sebelumnya keluarga kami tinggal bersama mertua. Rumahnya tidak layak huni, dindingnya sudah rapuh, tidak bisa untuk bersandar karena khawatir rubuh,” kata Indah yang sudah menempati Rusus sejak Januari 2018.

Rusus di Desa Hu’u dibangun sebanyak 52 unit melalui anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan dengan anggaran total Rp 7,45 miliar. Rumah yang dibangun tipe 36 dengan luas tanah 120 m2 dengan pondasi batu kali, dinding bata merah diplester dan cat, atap menggunakan rangka baja ringan dan genteng metal serta lantai keramik.

Masyarakat nelayan Desa Hu’u nyaman tinggal di rusus karena sudah dilengkapi menara air dan jaringan air ke masing-masing rumah, listrik, drainase dan jalan lingkungan berupa paving block.

Direktur Rumah Khusus, Ditjen Penyediaan Perumahan, Christ Robert Marbun, mengatakan bahwa pada tahun 2018, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan rusus di NTB adalah sebesar Rp 17,5 miliar pada tiga lokasi yakni di Kota Bima sebanyak 90 unit yang diperuntukan bagi korban banjir tahun 2016, rusus nelayan di Poto Tano sebanyak 40 unit dan Pulau Kaung sebanyak 50 unit.

Jumlah Rusus yang dibangun di NTB oleh Kementerian PUPR tahun 2016-2018 sebanyak 578 unit dengan total anggaran sebesar Rp 74,4 miliar. (*)

Advertisements

Proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II (Elevated) Peroleh Kredit Sindikasi Rp11,36 Triliun

Proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II (Elevated) Peroleh Kredit Sindikasi Rp11,36 Triliun

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC), anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk., menerima pinjaman sindikasi sejumlah Rp 11.363.386.000.000. Pinjaman sindikasi ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II _(Elevated)_.

Bertindak sebagai Joint Mandated Lead Arrangers and Bookrunners (JMLAB) adalah PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank CIMB Niaga, Tbk, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Kredit sindikasi tersebut terdiri atas pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Fasilitas pembiayaan konvensional diberikan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank CIMB Niaga, Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, PT Bank DKI, dan PT Indonesia Infrastructure Finance, sedangkan fasilitas pembiayaan syariah diberikan oleh PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRISyariah, Tbk, PT Bank BCA Syariah, PT Bank CIMB Niaga, Tbk – Unit Usaha Syariah, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) – Unit Usaha Syariah, dan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk – Unit Usaha Syariah. Penandatanganan perjanjian fasilitas kredit sindikasi berjangka waktu 15 tahun tersebut dilakukan di Four Seasons Hotel, Jakarta, Selasa (31/7).

Penandatanganan perjanjian kredit sindikasi dilakukan oleh Direktur Utama PT JJC Djoko Dwijono beserta dengan perbankan. Turut hadir untuk menyaksikan yaitu Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Herry Trisaputra Zuna, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi Arryani, Direktur Keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Direktur Utama PT Ranggi Sugiron Perkasa Intani Choirina, Komisaris Utama PT JJC Hasanudin, Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Royke Tumilaar, Senior Executive Vice President PT Bank Central Asia, Tbk. Wira Chandra.

Dalam sambutannya, Kepala BPJT Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menyatakan bahwa pembiayaan sindikasi untuk Proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II _(Elevated)_ merupakan pembiayaan terbesar untuk kategori jalan tol. Selain itu, pembiayaan yang memadukan antara lembaga keuangan dan perbankan baik konvensional dan syariah terlaksana pertama di proyek tol. "Banyak sekali terobosan dan inovasi yang dilakukan di proyek jalan tol ini. Baik dari sisi konstruksi dengan teknologi Sosrobahu, dari sisi pembiayaan memiliki nilai terbesar untuk proyek jalan tol. Ini menjadi contoh yang baik untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia."

Direktur Utama PT JJC Djoko Dwijono memberikan apresiasi atas dukungan perbankan dan lembaga keuangan konvensional dan syariah atas pembiayaan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II _(Elevated)_. "Kami berharap bahwa dengan dukungan pembiayaan ini, proyek jalan tol sepanjang 36,40 Km bisa selesai awal tahun depan," ujar Djoko

Royke Tumilaar, Direktur Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku perwakilan perbankan, menyambut baik kepercayaan kepada pihak perbankan untuk mendukung proyek infrastruktur. "Kami berharap kolaborasi pembiayaan ini dapat membangun infrastruktur untuk Indonesia lebih baik," ucapnya.

PT JJC merupakan perusahaan konsorsium antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan PT Ranggi Sugiron Perkasa (RSP). Jasa Marga memiliki kepemilikan saham mayoritas sebesar 80%.

Proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek sendiri memiliki panjang 36,40 Km, membentang dari Ruas Cikunir hingga Karawang Barat (Sta 9+500 s.d. Sta 47+500). Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek diproyesikan untuk beroperasi penuh pada Maret tahun 2019. Memasuki akhir Juli 2018, progres konstruksi jalan tol ini telah mencapai 40,22%. Saat ini hingga Desember 2018, pada proyek tersebut sedang dikerjakan pemasangan _steel box girder_ dengan _launcher gantry_. Pekerjaan teknis ini berlangsung tiap hari saat _window time_, yakni pukul 21.00-05.00 WIB.

Nantinya, jalan tol ini berfungsi untuk mengurangi kepadatan panjang yang berada di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek merupakan jalur alternatif bagi pengguna jalan tol yang akan menuju ke Cikampek maupun Bandung. Jalan tol ini juga dapat menunjang distribusi arus barang dan jasa, baik yang menuju maupun keluar Jakarta dari Jawa Barat dan berlanjut dari atau ke Jawa Tengah hingga Jawa Timur. (Agus)

Presiden Jokowi Berdialog Dengan Petani di Lokasi Padat Karya Tunai Kabupaten Sumbawa

Presiden Jokowi Berdialog Dengan Petani di Lokasi Padat Karya Tunai Kabupaten Sumbawa

SUMBAWA, JURNAL IBUKOTA: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau program Padat Karya Tunai (PKT) irigasi kecil Kementerian PUPR di Desa Pernek, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Senin (30/7/2018). Peninjauan dilakukan usai peresmian Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, NTB.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi yang didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Gubernur NTB Zainul Majdi melakukan dialog dengan petani seputar masalah pertanian dan program Padat Karya Tunai yang tengah dikerjakan.

Melalui program Padat Karya Tunai, para petani setempat membangun saluran irigasi kecil sepanjang 319 meter sehingga bisa mengairi irigasi seluas 80 hektar. Saluran irigasi tersebut berada di DI Batubulan yang memiliki luas 5500 ha dimana Batu Bulan Kiri luasnya 2350 ha dan mendapatkan pasokan air dari Bendungan Batu Bulan yang berkapasitas 48,6 juta m3.

Anggaran yang diberikan sebesar Rp 225 juta dimana didalam nya termasuk upah kepada petani sebesar Rp 102 ribu/hari untuk tukang dan 87 ribu/hari untuk pekerja yang dibayarkan secara mingguan. Lama waktu pekerjaan 60 hari.

Mantaat PKT irigasi kecil disamping menambah income petani, juga meningkatkan efisiensi air irigasi/mengurangi water losses sepanjang saluran tersier dan menambah produktivitas pertanian

Infrastruktur irigasi berupa bendung dan saluran irigasi berperan meningkatkan produktivitas pangan nasional guna mencapai ketahanan pangan sebagaimana Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 1 juta hektar jaringan irigasi baru dan merehabilitasi sekitar 3 juta hektar jaringan irigasi dalam periode 2015-2019, salah satunya melalui program PKT. Turut mendampingi Menteri Basuki yakni Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Agung Djuhartono. (*)

Nuansa Asian Games 2018 di Porseni Kemenkop dan UKM

Nuansa Asian Games 2018 di Porseni Kemenkop dan UKM

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Nuansa Asian Games 2018, akan mewarnai Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) di lingkungan Kemenkop dan UKM dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, di lingkungan Kemenkop dan UKM.

"Untuk bentuk promosi sekaligus dukungan penyelenggaraan Asian Games 2018, Kementerian Koperasi dan UKM menggunakan logo Asian Games 2018 pada setiap kegiatan di lingkup kementerian," kata Hardiyanto Kabiro Umum Kemenkop dan UKM, di Jakarta, Senin (30/7).

Hardiyanto menjelaskan, logo Asian Games ini digunakan pada pekan olahraga dan seni HUT Kemerdekaan RI yang jatuh bulan Agustus mendatang.

"Pada acara tersebut seluruh karyawan Kementerian Koperasi dan UKM akan mengenakan kaos bertemakan Asian Games 2018," katanya.

Porseni di lingkungan Kemenkop dan UKM itu akan berlangsung pada tanggal 3 dan 10 Agustus 2018.

Pada acara yang rencananya dibuka Menkop dan UKM Puspayoga itu, akan ditandai dengan eksebisi tenis meja antara Menkop/Sesmen dengan Bintang Puspyoga, Ketua Dewan Penasehat DWP (Dharma Wanita Persatuan) Kemenkop dan UKM.

Selanjutnya dimeriahkan dengan olahraga bersama dengan menari poco-poco. Adapun cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan meliputi tenis meja, catur, merangkai bunga, karaoke.

Selain itu juga dimeriahkan dengan lomba makan kerupuk, balap karung dan lari bakiak.

Pernak-Pernik Asian Games

Terkait dukungan terhadap penyelenggaraan Asian Games 2018, Hardiyanto menjelaskan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai bagian dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, turut ambil bagian dalam pelaksanaan promosi dan sosialiasi Asian Games 2018, baik di lingkungan internal maupun eksternal kementerian.

Melalui media online dan situs resmi www.depkop.go.id, Kementerian Koperasi dan UKM secara aktif telah melakukan berbagai langkah publikasi untuk mensosialisasikan Asian Games 2018 kepada para pemangku kepentingan dan netizen pengikut setia akun-akun media sosial Kementerian Koperasi dan UKM.

Publikasi ini dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan awareness publik terhadap Asian Games 2018 dan tetap berada di top of mind publik. Tampilan widget Asian Games pada situs resmi Kementerian Koperasi dan UKM yang terkoneksi dengan laman Asian Games 2018.

Publikasi Online/Media Sosial selain melalui situs resmi, Kementerian Koperasi dan UKM juga aktif mempublikasikan Asian Games melalui media sosial dengan menayangkan narasi tunggal Asian Games 2018 di seluruh kanal media sosial yang dimiliki kementerian, yakni: 1. Narasi Tunggal Asian Games2018 (16 Maret 2017) 2. Narasi Tunggal Kesiapan Infrastruktur Asian Games 2018 (28 Juli 2017) 3. Narasi Tunggal Gerakan Ayo Olahraga Sambut Asian Games 2018 (11 April 2018) 4. Narasi Tunggal Rekayasa Lalu Lintas Asian Games 2018 (2 Juli 2018) 5. Narasi Tunggal Dukung Atlet Indonesia di Asian Games 2018 (12 Juli 2018) 6. Narasi Tunggal Peresmian LRT Palembang Asian Games 2018 (13 Juli 2018) 7. Narasi Tunggal Pesona Asian Games 2018 (13 Juli 2018) 8. Narasi Tunggal Torch Relay Asian Games 2018 (18 Juli 2018)

Di samping narasi tunggal yang dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM juga menginisiasi publikasi konten visual Asian Games 2018 baik yang diproduksi sendiri maupun hasil produksi kementerian/lembaga lain. Konten visual ini ditayangkan secara berkala dan terus-menerus di seluruh kanal media sosial Kementerian Koperasi dan UKM, baik Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube.

Media Outdoor

Lebih lanjut Hardiyanto mengatakan, Kemenkop dan UKM, tidak saja mempromosikan dan mensosialisasikan Asian Games 2018 melalui media sosial, Kementerian Koperasi dan UKM juga getol melakukan sosialisasi melalui media luar ruang. Sejumlah spanduk, banner, bendera, umbul-umbul, billboard, dan baliho terkait Asian Games 2018 saat ini telah terpasang di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, sejumlah stiker bertema Asian Games 2018 juga telah dipasang di sejumlah kendaraan dinas milik Kementerian Koperasi dan UKM.

Untuk menambah semarak dan menciptakan demam Asian Games2018, Kementerian Koperasi dan UKM telah menghias interior Gedung Kementerian Koperasi dan UKM dengan berbagai pernak-pernik bertema Asian Games. Sejumlah stiker pada pintu lobby dan lift telah dipasang, termasuk box display akun media sosial Kementerian Koperasi dan UKM, gimmick Asian Games, serta display boneka/patung mascot Asian Games 2018 di lobi utama gedung kementerian.

Untuk menyemarakkan suasana menjelang Asian Games 2018, Kementerian Koperasi dan UKM memutar lagu tema Asian Games 2018 setiap hari pada pukul 08.00 WIB dan 15.00 WIB melalui tv display kementerian. Pemutaran lagu tema ini diharapkan dapat meningkatkan awareness pegawai dan pemangku kepentingan yang tengah berkunjung ke Kementerian Koperasi dan UKM terhadap penyelenggaraan Asian Games 2018. (Agus)

Kementerian PUPR Bangun 5 Bendungan Baru di NTB

Kementerian PUPR Bangun 5 Bendungan Baru di NTB

DOMPU, JURNAL IBUKOTA: Presiden Joko Widodo meresmikan selesainya pembangunan Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Senin (30/7/2018). Bendungan Tanju merupakan satu dari lima bendungan baru yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di NTB tahun 2015-2019.

Presiden Jokowi menekankan bahwa kunci pembangunan di NTB adalah adanya air. “Kalau tidak ada air seperti di Kab. Dompu ini, yang mau ditanam apa?. Di NTB, kita bangun tidak satu tetapi lima bendungan baru. Bendungan Tanju memiliki kapasitas tampung 18 juta m3 untuk mengairi irigasi seluas 2.250 ha sawah, Dengan adanya bendungan ini, komoditas pertanian dapat meningkat. Panen yang semula satu kali bisa menjadi tiga kali,” kata Presiden Jokowi

Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Gubernur Zainul Majdi, dan Bupati Dompu Bambang M. Yasin.

Presiden mengatakan Indonesia masih membutuhkan banyak bendungan. Jumlah bendungan di Indonesia sekarang baru 231 buah, jauh lebih kecil jumlahnya dari negara lain seperti Amerika Serikat sebanyak 6.100 buah, China Tiongkok sebanyak 110.000 buah, dan Jepang 3.000 buah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan empat bendungan baru lainnya adalah Bendungan Bintang Bano dan Mila yang dalam tahap konstruksi. Dua lainnya akan dimulai konstruksinya tahun 2018 yakni Bendungan Beringin Sila dan Meninting.

“Progres Bendungan Mila sudah 82,3% dan ditargetkan rampung Desember 2018,” jelas Menteri Basuki. Di NTB juga sudah ada 9 bendungan eksisting yakni Bendungan Batujai, Mamak, Pengga, Tiu Kulit, Sumi, Gapit, Batu Bulan, Pelaperado dan Pandan Duri.

*Progres 65 Bendungan*
Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi menambahkan selain untuk irigasi, air dari Bendungan Tanju juga dimanfaatkan sebagai air baku bagi warga Kecamatan Manggalewa sebesar 50 liter per detik dan pengendalian banjir.

“Kami perkirakan di Bulan Februari 2019, level air sudah mencapai ketinggian _spill out_ bendungan, sehingga sudah bisa dialirkan mengairi ke sawah petani,” jelasnya. Ditambahkannya dengan luas genangan 325,2 hektar, Bendungan Tanju nantinya bisa dikembangkan wisata air sehingga menjadi destinasi wisata baru di Dompu.

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan pada tahun 2015-2019. Dari 65 bendungan, sebanyak 9 bendungan sudah rampung, 34 bendungan dalam tahap pelaksanaan, 14 bendungan akan dimulai tahun ini dan 8 lainnya akan dikerjakan tahun 2019.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih, Kepala BWS Nusa Tenggara I Asdin Julaidy, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram Budiamin, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

Warga Sultra Deklarasikan Dukungan kepada Jenderal Purn Moeldoko Dampingi Jokowi pada Pilpres 2019

Warga Sultra Deklarasikan Dukungan kepada Jenderal Purn Moeldoko Dampingi Jokowi pada Pilpres 2019

KENDARI, JURNAL IBUKOTA: Dukungan terhadap pencalonan Jokowi dan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2019 -2024 juga dilakukan di Sulawesi Tenggara.

Oleh sekelompok warga yang menamakan dirinya Relawan Masa Depan Kita (MDK) deklarasi tersebut digelar di Aula Hotel Plaza Inn Kendari, Senin (30/7).

Pencetus deklarasi Jokowi – Moeldoko Sulawesi Tengggara Jamaluddin, S.E., kepada wartawan mengatakan acara ini diikuti oleh beberapa perwakilan tokoh dari kabupaten dan Kota se Sultra.

"Ada Tokoh Pemuda, Tokoh perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pergerakan dan Tokoh Agama dari seluruh Sultra," ujar Jamaluddin.

Jamaluddin menambahkan bahwa acara ini merupakan wujud nyata dukungan warga Sultra terhadap pencalonan kembali Jokowi untuk kembali memimpin RI selama lima tahun ke depan.

Beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir di antaranya Anakia Endri Tekaka tokoh majelis kerajaan la iwui Kendari, La Ode Maliki tokoh masyarakat Kendari, Masyur tokoh adat pendiri Konkep, Baharudin tokoh masyarakat Wakatobi, La Ode Abdul Wahid tokoh Masyarakat Wakatobi, H.Ir.Sirajudin tokoh masyarakat Konawe, Anakia Amin Lansiwi tokoh masyarakat Wawoni, Drs. Hajirun Tokoh mayarakat kepulauan dan tokoh masyarakat Kendari Mane Angga.

Mengakhiri wawancaranya Jamaluddin menegaskan,
" kami warga Sultra menitipkan Jenderal TNI Moeldoko (Purn) sebagai pendamping beliau," pungkasnya.(Red)

Kementerian PUPR Identifikasi Dampak Kerusakan Infrastruktur PUPR Pasca Gempa Bumi Lombok

Kementerian PUPR Identifikasi Dampak Kerusakan Infrastruktur PUPR Pasca Gempa Bumi Lombok

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono segera menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk segera bergerak mengidentifikasi kerusakan dan kebutuhan masyarakat yang terkena musibah gempa bumi dengan kekuatan 6,4 SR yang mengguncang wilayah Lombok, Bali dan Sumbawa pada Minggu, 29 Juli 2018 pukul 05.47 WIB.

"Kita harapkan sore atau besok pagi sudah terorganisasi untuk turun semuanya sehingga dari Pusat, dari Provinsi, dan dari Kabupaten bisa bergerak bersama-sama," kata Presiden Jokowi usai menyelenggarakan rapat terbatas mengenai dampak gempa di Lombok Timur, di Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Minggu (29/7).

Instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan penghimpunan data sementara hasil identifikasi lapangan atas kerusakan infrastruktur dan rumah masyarakat sebagai dasar untuk penanganan dan langkah selanjutnya.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Asdin Julaidy menyampaikan kondisi infrastruktur PUPR di bidang sumber daya air, terutama 9 bendungan eksisting yakni Bendungan Batu Jai, Pengga, Pandanduri dan Suwangi di Pulau Lombok dan Bendungan Batu Bulan, Mamak, TIu KUlit, Gapit, Pelaparado dan Sumi di Pulau Sumbawa, semuanya dalam kondisi baik.

Tiga bendungan yang sedang dalam tahap konstruksi yakni Bendungan Bintang Bano, Tanju dan Mila, semuanya juga dalam kondisi aman. Demikian halnya dengan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier dilaporkan dalam kondisi operasional.

Di bidang Bina Marga, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram Budiamin melaporkan bahwa kondisi jalan nasional di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa pasca gempa bumi tidak ada yang terputus. Sementara ini tercatat satu jembatan Kokok Koangan di ruas Jalan Pamenang-Bayan KM 70+700 di Kabupaten Lombok Utara yang opritnya turun 5 cm. Struktur jembatan secara keseluruhan dilaporkan masih aman dan layak dilalui kendaraan roda 4.

Di bidang perumahan, kondisi terparah terjadi di Kabupaten Lombok TImur bagian Utara, terutama di Kecamatan Sambelia dan Sembalun serta di Kabupaten Lombok Utara yakni Kecamatan Bayan, Gangga, Tanjung, Pemenang, dan Kayangan. Diperkirakan sebanyak 360 rumah rusak ringan dan 398 rumah rusak berat.

Kondisi 8 unit Rusun yang sedang dibangun oleh Kementerian PUPR di Pulau Lombok (termasuk 2 unit Rusun di Kabupaten Lombok TImur) dan 6 unit Rusun di Pulau Sumbawa dalam kondisi aman. Rumah khusus yang sedang dibangun pun tidak terdampak gempa bumi, yakni 1 paket Rusus di Pulau Lombok dan 5 paket di Pulau Sumbawa.

Untuk memastikan kebutuhan lainnya terutama air bersih dan sanitasi bagi para pengungsi, tim Ditjen Cipta Karya dan Balitbang PUPR akan diberangkatkan menuju Pulau Lombok, Senin (30/7). (*)

Kementerian PUPR Identifikasi Dampak Kerusakan Infrastruktur PUPR Pasca Gempa Bumi Lombok

Kementerian PUPR Identifikasi Dampak Kerusakan Infrastruktur PUPR Pasca Gempa Bumi Lombok

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono segera menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk segera bergerak mengidentifikasi kerusakan dan kebutuhan masyarakat yang terkena musibah gempa bumi dengan kekuatan 6,4 SR yang mengguncang wilayah Lombok, Bali dan Sumbawa pada Minggu, 29 Juli 2018 pukul 05.47 WIB.

"Kita harapkan sore atau besok pagi sudah terorganisasi untuk turun semuanya sehingga dari Pusat, dari Provinsi, dan dari Kabupaten bisa bergerak bersama-sama," kata Presiden Jokowi usai menyelenggarakan rapat terbatas mengenai dampak gempa di Lombok Timur, di Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Minggu (29/7).

Instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan penghimpunan data sementara hasil identifikasi lapangan atas kerusakan infrastruktur dan rumah masyarakat sebagai dasar untuk penanganan dan langkah selanjutnya.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Asdin Julaidy menyampaikan kondisi infrastruktur PUPR di bidang sumber daya air, terutama 9 bendungan eksisting yakni Bendungan Batu Jai, Pengga, Pandanduri dan Suwangi di Pulau Lombok dan Bendungan Batu Bulan, Mamak, TIu KUlit, Gapit, Pelaparado dan Sumi di Pulau Sumbawa, semuanya dalam kondisi baik.

Tiga bendungan yang sedang dalam tahap konstruksi yakni Bendungan Bintang Bano, Tanju dan Mila, semuanya juga dalam kondisi aman. Demikian halnya dengan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier dilaporkan dalam kondisi operasional.

Di bidang Bina Marga, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram Budiamin melaporkan bahwa kondisi jalan nasional di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa pasca gempa bumi tidak ada yang terputus. Sementara ini tercatat satu jembatan Kokok Koangan di ruas Jalan Pamenang-Bayan KM 70+700 di Kabupaten Lombok Utara yang opritnya turun 5 cm. Struktur jembatan secara keseluruhan dilaporkan masih aman dan layak dilalui kendaraan roda 4.

Di bidang perumahan, kondisi terparah terjadi di Kabupaten Lombok TImur bagian Utara, terutama di Kecamatan Sambelia dan Sembalun serta di Kabupaten Lombok Utara yakni Kecamatan Bayan, Gangga, Tanjung, Pemenang, dan Kayangan. Diperkirakan sebanyak 360 rumah rusak ringan dan 398 rumah rusak berat.

Kondisi 8 unit Rusun yang sedang dibangun oleh Kementerian PUPR di Pulau Lombok (termasuk 2 unit Rusun di Kabupaten Lombok TImur) dan 6 unit Rusun di Pulau Sumbawa dalam kondisi aman. Rumah khusus yang sedang dibangun pun tidak terdampak gempa bumi, yakni 1 paket Rusus di Pulau Lombok dan 5 paket di Pulau Sumbawa.

Untuk memastikan kebutuhan lainnya terutama air bersih dan sanitasi bagi para pengungsi, tim Ditjen Cipta Karya dan Balitbang PUPR akan diberangkatkan menuju Pulau Lombok, Senin (30/7). (*)

Setelah Menunggu 7 Tahun, Batam Pecah Telor dalam Program Bantuan WP

Setelah Menunggu 7 Tahun, Batam Pecah Telor dalam Program Bantuan WP

BATAM, JURNAL IBUKOTA: Setelah menunggu tujuh tahun, akhirnya Kota Batam pecah telor dalam penerimaan bantuan pemerintah untuk pengembangan Wirausaha Pemula (WP) dari Kementerian Koperasi dan UKM. Dari 126 penerima WP tahap ke-10, di sembilan propinsi, 16 di antaranya berasal dari Batam dan sekitarnya.

"Kepada penerima WP, kami menekankan agar benar-benar memanfaatkan dana bantuan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya," pesan Luhur Pradjarto, Asdep Permodalan, Deputi Bidang Pembiayaan, di Batam, Jum’at (27/7) dalam pengarahannya kepada 16 WP penerima yang sebelumnya telah diserahkan secara simbolis oleh Ir. Yuana Sutyowati, MM, Deputi Bidang Pembiayaan.

Luhur menguraikan, Kota Batam sebagai kota yang paling dekat dengan Singapura dan Malaysia, maka UMKM perlu diperkuat dan diharapkan daya saing dapat meningkat pula. "Selain itu, Batam ke depan sebagai tumpuan ekspor Indonesia. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus menangkap peluang tersebut dan memperkuat jaringan usaha, "tambah Luhur.

Sementara itu Suleman Nababan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam, mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM atas perhatiannya untuk membantu UMKM di Kota Batam. Lebih lanjut, dipesankan kepada 16 WP penerima agar benar-benar mengoptimalkan dana bantuan sehingga dapat meningkatkan skala usahanya.

"Untuk itu, kami akan menugaskan kepada tenaga pendamping guna membina sekaligus memantau usaha-usaha yang dilakukan mereka, karena keberhasilan dari 16 WP ini diharapkan dapat mengangkat UMKM di Kota Batam untuk memperoleh bantuan baik dari Pemerintah maupun Lembaga lainnya di masa mendatang, " kata Nababan.

Pada kesempatan tersebut, Iluh Linda, yang mengelola usaha kerajinan rajutan seperti tas dan tempat tisu, merasa senang proposalnya diterima sehingga bisa menerima bantuan dana pengembangan WP.

Menurut Iluh, dana WP tersebut akan dipergunakan untuk modal kerja dan membeli mesin jahit dan etalase tempat benang. "Selama ini kami kesulitan memenuhi pesanan pembeli karena kemampuan produksi kami yang terbatas akibat keterbatasan mesin.," kata Iluh. Selain melalui offline, Iluh dalam memasarkan produknya juga dilakukan melalui medsos (media sosial) dan market place, sehingga pesanan pun terus meningkat.

Iluh juga memiliki keinginan memajang dalam etalase, sekaligus etalase tempat bahan-bahan produksi khususnya benang.

"Dengan semua itu, diharapkan, jumlah produksi dan kualitasnya dapat meningkat. sehingga, pesanan-pesanan yang melalui online di marketplace belanja.com, dapat dipenuhi dengan cepat, " jelas Iluh. (Agus)