Menteri Basuki soal Ambruknya Girder Paspro

Menteri Basuki soal Ambruknya Girder Paspro

Advertisements

Menteri Basuki Minta Seluruh BUJT dan Kontraktor Lakukan Prosedur K3 Sungguh-Sungguh

Menteri Basuki Minta Seluruh BUJT dan Kontraktor Lakukan Prosedur K3 Sungguh-Sungguh

JAKARTA JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta kepada seluruh badan usaha jalan tol (BUJT) dan kontraktor pelaksana untuk menyusun langkah-langkah pengendalian dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan metode kerja dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilakukan secara ketat dalam kegiatan konstruksi.

Hal tersebut disampaikannya pasca kejadian jatuhnya 4 girder pada proyek pembangunan jalan tol Pasuruan- Probolinggo (Paspro) pada hari Minggu, 29 Oktober 2017. Akibat kejadian tersebut mengakibatkan 1 orang pekerja meninggal dunia dan 2 orang pekerja lainnya mengalami luka-luka.

Menteri Basuki juga mengatakan telah menurunkan tim teknis dari Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR yang dipimpin oleh Direktur Jembatan Iwan Zarkasih untuk melakukan evaluasi desain, metode kerja, dan tahapan pelaksanaannya.

“Dari sisi pidana akan menjadi kewenangan pihak Kepolisian. Dari sisi teknis, Kementerian PUPR sudah menurunkan tim. Ini kedua kalinya yaitu pertama di Tol Bocimi dan sekarang Tol Paspro di mana keduanya dengan kontraktor PT. Waskita Karya. Kita juga akan mencari informasi tentang kegiatan proyek yang dilakukan oleh sub kontraktor,” kata Menteri Basuki, Senin (30/10/2017).

Sementara Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto menyatakan, dari hasil evaluasi sejauh ini ditemukan bahwa jatuhnya girder pada pembangunan Tol Pasuruan-Probolinggo akibat kecerobohan dalam pelaksanaan di lapangan. “Hal ini kami simpulkan setelah melihat jatuhnya girder yang panjangnya hampir sama dengan yang di Bocimi yaitu lebih dari 50 meter. Kita evaluasi dari desain dan mutu girder tersebut memenuhi persyaratan,” ungkapnya, Selasa (31/10/2017).

Menurutnya, proses pemasangan girder dengan panjang lebih dari 50 meter dan tinggi mencapai 2,6 meter membutuhkan ketelitian yang tinggi dalam pemasangannya, karena membutuhkan dua crane untuk mengangkatnya. Ditambah kondisi cuaca dan kekuatan angin di sekitarnya juga berpengaruh ketika girder diangkat dan akan dipasang.

Untuk itu langkah antisipasi mencegah kejadian serupa terulang, Kementerian PUPR mempersiapkan langkah alternatif terkait pengaturan pemasangan girder. Pertama, pemasangan girder dengan panjang lebih dari 50 meter akan tetap bisa dilakukan dengan syarat disiplin pelaksanaan di lapangan yang sangat ketat. Pada saat pelaksanaan wilayah kerja harus steril karena risiko menimpa pekerja di bawahnya cukup tinggi.

Kementerian PUPR juga akan terus melakukan kegiatan peningkatan kemampuan para operator crane, khususnya dalam hal pemasangan girder untuk memastikan tidak terulang kejadian yang serupa.

“Kedua, jika dari hasil evaluasi tidak ada operator yang mampu memasang girder dengan panjang lebih dari 50 meter dengan sempurna, maka bisa saja kita kurangi panjang girder misalnya dari 60 meter untuk satu girder menjadi 30 meter masing-masing girder," kata Ari.

Ia menyesalkan, kecerobohan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan telah merenggut jiwa pekerja yang berada di bawahnya saat pemasangan girder, dengan alasan untuk mengarahkan pemasangan girder. Padahal menurutnya hal ini bisa diantisipasi dengan pemasangan kamera pada ujung-ujung girder tersebut. “Selain itu juga ada mobil dan peralatan lainnya di bawahnya, hal ini tidak dapat dibenarkan,” tambahnya.

Terkait sanksi, Ari mengaku sudah mengirimkan teguran tertulis kepada PT. Waskita Karya selaku kontraktor sejak kejadian kecelakaan jatuhnya jembatan di pembangunan Tol Bocimi pada September 2017 lalu. “Paling fatalnya nanti kita berikan sanksi tidak boleh mengerjakan lagi dalam waktu tertentu, kalau sanksi hukum nanti dari kepolisian. Tetapi nanti pemberian sanksi akan melewati mekanisme yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Darda Daraba mengatakan secara umum kecelakaan kerja terjadi karena dua faktor yakni perilaku yang tidak aman dan berbahaya bagi pekerja itu sendiri dan faktor kondisi yang tidak aman.

Dari sisi regulasi Kementerian PUPR telah mengatur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Permen PUPR NO 31/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang mensyaratkan penyedia jasa sebelum melaksanakan pekerjaan harus membuat _job safety analysis_, yakni terkait bahaya-bahaya apa saja yang mungkin terjadi pada saat pekerjaan dilaksanakan.

Selain itu dalam Peraturan Menteri PU Nomor 5/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mewajibkan penyelenggara pekerjaan konstruksi memenuhi syarat-syarat tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang PU dilakukan pada semua tahapan mulai pra konstruksi (studi kelayakan, survei investigasi, detailed engineering design, dan penyusunan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa), tahapan pelelangan, tahapan pelaksanaan konstruksi hingga tahapan penyerahan hasil akhir pekerjaan.

"Penyedia jasa harus membuat Rencana K3 di mana pelaksanaannya harus melakukan 3 hal yaitu mengidentifikasi bahayanya, menilai risiko dan melakukan pengendaliannya," jelasnya.

Peraturan tersebut didukung dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Surat edaran ini memuat secara rinci kegiatan dan perlengkapan dan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan SMK3 menjadi bagian yang disepakati dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Sosialisasi terhadap budaya K3 dalam bidang konstruksi terus dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi dengan melakukan bimbingan teknis SMK3 di berbagai provinsi yang dihadiri baik oleh unsur pemerintah daerah, badan usaha dan para ahli. Pembinaan dan pengawasan penerapan K3 juga dilakukan bersama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melibatkan para asosiasi bidang K3 termasuk Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4). (***)

MBR Kota Pontianak Nikmati Rumah Subsidi Berkualitas

MBR Kota Pontianak Nikmati Rumah Subsidi Berkualitas

PONTIANAK, JURNAL IBUKOTA: Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau di perkotaan menjadi tantangan yang dihadapi kota-kota di Indonesia. Semakin sempitnya lahan di perkotaan mengakibatkan tingginya harga tanah, mengakibatkan kaum urban tak punya banyak pilihan sehingga memilih tinggal di pinggir kota yang letaknya jauh dari lokasi tempatnya bekerja. Mewujudkan Rumah yang Terjangkau menjadi tema Hari Habitat Dunia Tahun 2017, merefleksikan pentingnya peningkatan kepedulian seluruh stakeholder terhadap permasalahan permukiman. Setiap tahunnya Hari Habitat Dunia diperingati pada Senin pertama di bulan Oktober serta Hari Kota Dunia pada 31 Oktober.

“Dari tiga kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan), baru sandang yang terpenuhi dengan baik. Sementara untuk pangan dan papan, belum bisa terpenuhi kebutuhannya secara maksimal. Dalam penyediaan rumah, Pemerintah telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah yang bertujuan mempercepat pembangunan perumahan melalui deregulasi berupa penyederhanaan proses perizinan, pembangunan rumah dan dukungan pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Upaya tersebut sejalan dengan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan permukiman layak huni. Melalui Program Satu Juta Rumah, Pemerintah menargetkan 70%-nya merupakan rumah yang diperuntukkan bagi MBR dan 30% untuk Non MBR. Data per 23 Oktober 2017, capaian Pogram Satu Juta Rumah mencapai 663.314 unit atau bertambah 39.970 unit dibandingkan dengan capaian bulan September sebanyak 623.344 unit. Dari jumlah tersebut, mayoritas rumah yang terbangun diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 544.870 unit, sementara rumah non MBR sebanyak 118.444 unit.

Rumah MBR yang dibangun maupun direhabilitasi dengan anggaran Kementerian PUPR sebanyak 182.549 unit melalui program pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa), rumah khusus, bantuan stimulan rumah swadaya dan dana alokasi khusus bidang perumahan.

Ditambah rumah MBR yang dibangun Pemerintah Daerah sebanyak 148.180 unit, aksi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebanyak 118 unit, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 40.038 unit, masyarakat sebanyak 75.451 unit, dan yang dibangun oleh para pengembang sebanyak 96.968 unit.

Pada umumnya para pengembang membangun rumah subsidi di pinggir kota bagi kaum urban, tak terkecuali di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Salah satunya dilakukan oleh pengembang perumahan Mega Asri 2 yang membangun 200 unit rumah subsidi tipe 36.

Perumahan tersebut dibangun di Kelurahan Kapur, Kabupaten Kubu Raya atau 7 km dari Kota Pontianak. "Tidak sulit menjual rumah subsidi. Pembelinya MBR umum, namun banyak juga PNS, anggota TNI dan Polri. Kebanyakan bekerja di Kota Pontianak," kata Hermawan selaku pengembang perumahan tersebut, Kamis (26/10).

Rumah tipe 36 tersebut sudah dilengkapi listrik 1.300 watt, air PDAM, jalan rabat beton lebar 5 meter, pagar, pos penjaga, lampu penerang jalan dan taman bermain. Meski diakuinya dalam pembangunan hunian tersebut proses perizinan IMB sudah lebih cepat, namun masih menghadapi kendala pemecahan sertifikat dan sebelumnya untuk penyambungan listrik yang membutuhkan waktu lama.

Terkait kualitas bangunan rumah, dia sudah mengacu pada Kepmen Kimpraswil No. 403 tahun 2002 tentang pedoman pembangunan rumah sederhana sehat yang ditetapkan Pemerintah. Menurut Hermawan, spesifikasi teknis perumahan tersebut antara lain beton bertulang dan dinding bata, pondasi tapak beton bertulang cerucuk, atap baja ringan, plafond besi hollow dan gipsum serta kusen kayu jendela kaca dan sanitasi.

Sejak mulai dibangun tahun 2016, sudah 95 persen rumah subsidi KPR FLPP terjual. Menurutnya dengan melihat antusiasnya pembeli, maka pada tahun 2018 akan kembali dibangun rumah subsidi sebanyak 200 unit. Sementara itu menurut Hijazi, Pimpinan Cabang BRI Syariah Kota Pontianak Gusti Sulung, harga rumah yang dijual sesuai dengan ketentuan Pemerintah yakni Rp 135 juta di Kalimantan Barat.

Para pemiliknya harus memenuhi syarat yakni belum memiliki hunian, belum pernah menerima subsidi rumah, dan berpenghasilan tidak lebih dari Rp 4 juta per bulannya. Uang muka dan angsuran bulanan tergolong cukup ringan. Hijazi mengatakan dengan plafond kredit maksimum Rp 128 juta dan tenor 15 tahun maka MBR akan membayar per bulannya sebesar Rp 1 juta. Mereka juga memperoleh bantuan subsidi bantuan uang muka sekitar Rp 4 juta. (***)

Mencari Solusi atas Carut Marutnya Dana UMKM, Ini Langkah yang Dilakukan Kemenkop dan UKM

Mencari Solusi atas Carut Marutnya Dana UMKM, Ini Langkah yang Dilakukan Kemenkop dan UKM

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengembangan Pusat Informasi Bisnis dan Basis Data Umum Berbasis Portal.

PKS ini ditandatangani bersama di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Selasa (31/10/2017), sebagai tindaklanjut nota kesepahaman bersama (MoU) yang sebelumnya telah ditandatangani Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Abdul Kadir Damanik dan Riatu Qibthiyyah sebagai pemilik hak cipta dan pengelola platform digital http:/ukmindonesia.org menandatangani PKS tersebut disaksikan peserta FGD dari berbagai kementerian/lembaga pemerintah.

Abdul Kadir mengatakan Kemenkop dan UKM akan mengoptimalkan perannya dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program pengembangan UMKM dengan dukungan sistem web portal yang telah dikembangkan oleh UI, yakni http:/ukmindonesia.org.

"Melalui portai ini kita akan mendapatkan data yang lengkap bukan, atas kita cari, tapi atas dasar dia (UMKM) datang," ungkap Abdul Kadir.

http:/ukmindonesia.org saat ini sduah hadir sebagai pusat informasi perizinan usaha UMKM pertama dan satu-satunya di Indonesia, serta akan terus dikembangkan sebagai pusat informasi bisnis dan basis data UMKM di Indonesia.

"Nanti ke depan itu kita tidak perlu lakukan survei tapi dia (UMKM) sendiri yang mendata dengan cara di situ di portal kita masukan informasi yang mereka butuhkan," jelas Kadir.

Ia menekankan bahwa dengan terbangunnya platform digital http:/ukmindonesia.org maka kualitas dan validasi informasi, data, atau konten yang disediakan pada platform digital tersebut akan lebih terjaga karena dikelola oleh para akademisi secara profesional.

"Ada dua yang paling mendasar, pertama tentang bagimana UMKM berusaha (izin). Kedua ada 24 K/L yang punya program pembinaan UKM. Atas dasar itu mereka mengklaim punya data. Oleh sebab itu, kita akan gandeng mereka, jadi menambah jumlah UKM yang akan mengakses ke UKM Indonesia itu," tandas dia.

Riatu Qibthiyyah mengharapkan kerja sama dan FGD ini dapat menghasilkan program sinergi dalam pembangunan pusat informasi bisnis dan basis data (by name by address) UMKM yang berkelanjutan dan terbarukan secara otomatis melalui http:/ukmindonesia.org.

"Oleh sebab itu, perlu dibahas bentuk sinergi yang dilakukan antar stakeholders, khususnya ABG+C-academics, business, and government, civil society untuk mengoptimalkan peng pengembangan database UMKM," katanya.

Kahadiran portal http:/ukmindonesia.org ini juga sebagai jawaban atas carut marutnya data UMKM di Tanah Air. Jumlah data tentang UMKM masih tersebar di 24 K/L yang masing-masing memiliki data yang berbeda. Ke depan data tentang UMKM diminta disinergikan antara K/L.

"Dengan data yang valid akan memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat," tutur Ketua http:/ukmindonesia.org Dewi Meisari Haryanti.

Penyatuan data UMKM ini penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khusus terkait dengan penyediaan anggaran. Dengan tidak disatukan data UMKM seperti yang terjadi selama ini akibatnya sangat tidak efisien dan menjadi ekonomi biaya tinggi.

Data BPS menyebutkan jumlah UMK 2006 sebanyak 22,7 juta, dan meningkat menjadi 26,7 juta pada akhir 2016. UMK tersebut mayoritas masih berada di Pulau Jawa (16,22 juta) atau 60,74 persen. Disusul Sumatera 4,97 juta (18,61 persen), Bali dan Nusa Tenggara 1,52 juta (5,68 persen). (Agus)

Pada 31 Oktober 2017, Jasa Marga Berhasil Terapkan 100% Elektronifikasi di Semua Ruas Jalan Tol Miliknya

Pada 31 Oktober 2017, Jasa Marga Berhasil Terapkan 100% Elektronifikasi di Semua Ruas Jalan Tol Miliknya

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: AVP Corporate Communication
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru mengatakan mulai 31 Oktober 2017, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sudah menerapkan 100% pembayaran non-tunai di seluruh ruas jalan tol operasi miliknya. 7 Gerbang Tol (GT) yang terakhir menerapkan 100% pembayaran non tunai adalah GT Surabaya dan GT Madura di Ruas Jalan Tol Surabaya-Madura, serta GT Kriyan, GT Penompo, GT Driyorejo 1, GT Driyorejo 2, dan GT Warugunung di Ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto.

Di hari pertama implementasi sistem pembayaran tol tanpa uang tunai di seluruh jalan tol di Indonesia, sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017, arus lalu lintas di Gerbang Tol Jabotabek dan di luar Jabotabek masih terpantau ramai lancar seperti biasa. Oleh karena itu, Jasa Marga selalu menjalankan _Standard Operating Procedure_ (SOP) sebagai upaya untuk mengurangi antrean dan penumpukan kendaraan di setiap gerbang tolnya.

"Upaya lainnya yang dilakukan oleh Jasa Marga adalah dengan menyiagakan petugas operasional untuk membantu kelancaran di setiap gerbang tol. Para petugas juga dikerahkan guna melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna jalan tol terkait sistem pembayaran non-tunai," kata Heru.

Menurut dia, selain memberikan edukasi kepada para pengguna jalan terkait elektronifikasi di gerbang tol, pada masa transisi ini, para petugas pengumpul tol berperan untuk memberikan bantuan kepada pengguna jalan tol yang mengalami kendala saat melakukan _tapping_ uang elektronik.

"Pada sisi SDM, hal ini juga membuktikan bahwa penerapan pembayaran non tunai di jalan tol tidak berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan," katanya.

Direktur SDM dan Umum Jasa Marga Kushartanto Koeswiranto sekali lagi menegaskan tidak adanya PHK terhadap karyawan Jasa Marga ataupun anak usahanya terkait elektronifikasi ini. Selain mengadakan program alih profesi, ia menyatakan selama masa peralihan sistem pembayaran ini, para petugas operasional di gerbang tol tetap dikerahkan untuk membantu kelancaran transaksi.

“Para petugas operasional masih bekerja seperti biasa di gerbang-gerbang tol untuk membantu kelancaran transaksi. Selain itu, selama masa transisi ini, Gardu Semi Otomatis (GSO) masih dioperasikan oleh petugas pengumpul tol,” ujarnya.

Jasa Marga juga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk selalu menyiapkan dan memastikan kecukupan jumlah saldo uang elektronik sebelum memasuki jalan tol, demi kelancaran saat melakukan transaksi. (Agus)

Jasa Marga Tunda Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi _Erection Steel Box Girder_ Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated

Jasa Marga Tunda Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi _Erection Steel Box Girder_ Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: AVP Corporate Communication
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru mengatakan​ mengacu pada Press Release No. 111/2017 Tanggal 27 Oktober 2017 mengenai pekerjaan Konstruksi _Erection Steel Box Girder_ untuk proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) di KM 46+200 arah Cikampek, Jasa Marga melalui Anak Usahanya, PT Jalanlayang Jakarta Cikampek (JJC) menunda waktu pelaksanaan pekerjaannya yang seharusnya terjadwal pada hari Senin, 30 Oktober 2017 pukul 22.00-04.00 WIB.

“Dengan adanya penundaan pekerjaan, maka lalu lintas Jalan Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek kembali normal dan *TIDAK DIBERLAKUKAN Penutupan Satu Lajur arah Cikampek di Kilometer Terkait,” kata Dwimawan Heru.

Menurut dia, Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan melalui informasi terkini yang dapat diakses melalui:
– Call Center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080
– Twitter @PTJASAMARGA (khusus informasi lalu lintas) dan @official_JSMR (untuk informasi umum lainnya)
– Instagram @official.jasamarga
– Aplikasi Mobile JMCARe yang dilengkapi fitur push notifications.
– Website http://www.jasamarga.com (Agus)

Jelang Pemberlakuan 100% Non Tunai di Jalan Tol, Jasa Marga Pastikan Kesiapan Gardu dan Petugas

Jelang Pemberlakuan 100% Non Tunai di Jalan Tol, Jasa Marga Pastikan Kesiapan Gardu dan Petugas

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:
Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero)Tbk. M. Agus Setiawan mengatakan menjelang satu hari pelaksanaan 100% pembayaran non tunai di jalan tol seluruh Indonesia, atau yang jatuh pada tanggal 31 Oktober 2017, Jasa Marga pastikan kesiapan gardu dan petugas di lapangan. Jasa Marga bekerja sama dengan Perbankan terus meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan guna memberikan solusi terhadap permasalahan mesin/_reader, _top up_ Uang Elektronik, hingga melakukan sosialisasi masif bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lainnya di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), agar pengguna jalan dapat terinfo secara merata.

Menurut dia, hingga hari ini, 99% Gerbang Tol milik Jasa Marga telah menerapkan pembayaran non tunai, dan menjadi 100% tepat pada tanggal 31 Oktober 2017, salah satu upayanya dengan mengubah Gardu Tol Hybrid menjadi Gardu Semi Otomatis (GSO).

Pada masa transisi perubahan sistem pembayaran ini, Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk menggunakan tol seperti biasanya. Selain itu, pengguna jalan tol diharapkan untuk menyiapkan Uang Elektronik dengan jumlah saldo yang cukup sebelum memasuki jalan tol, meletakkan Uang Elektronik tidak jauh dari jangkauan, serta memberikan ciri/tanda yang khas pada Uang Elektronik sebagai identitas kepemilikan.

Guna mendukung kelancaran penerapan 100% pembayaran non tunai, Jasa Marga juga memastikan infrastruktur yang laik fungsi serta dukungan petugas di lapangan melalui _Standard Operating Procedure_ (SOP) untuk mengantisipasi apabila terjadi kepadatan di gerbang tol, yang dapat diakibatkan karena saldo Uang Elektronik yang habis/kurang atau Uang Elektronik yang tidak terbaca/rusak/hilang.

Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) menjelang pemberlakuan 100% non tunai di jalan tol, sama seperti BUJT lainnya, Jasa Marga menegaskan TIDAK ADA Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan yang selalu dianggap sebagai dampak diberlakukannya program Pemerintah tersebut.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap pengurangan SDM yang terdampak elektronifikasi, Jasa Marga telah menyiapkan program Alih Profesi (A-Life). Program A-Life menyediakan lebih dari 900 formasi di Kantor Pusat Jasa Marga, Cabang, Anak Perusahaan, atau menjadi _entrepreneur_ yang dapat dipilih oleh para karyawan yang ingin mengubah haluan karirnya.

Antisipasi perjalanan melalui informasi terkini yang dapat diakses melalui :
– _Call Center_ Jasa Marga 24 Jam di Nomor Telepon 14080
– Twitter @PTJASAMARGA (khusus informasi lalu lintas) & @official_JSMR (untuk informasi umum lainnya)
– Instragram @official.jasamarga
– Aplikasi Mobile JMCARe yang dilengkapi dengan fitur _push notifications_
– Website http://www.jasamarga.com. (Agus)

Menteri Basuki : Perlu Kesabaran dalam Menata Kota Kita

Menteri Basuki : Perlu Kesabaran dalam Menata Kota Kita

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Seperti terjadi di kota-kota dunia lainnya, fenomena urbanisasi pun terjadi dengan laju yang cukup tinggi di Indonesia dengan kecenderungan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini urbanisasi tidak hanya dilihat sebagai permasalahan, namun dapat menjadi peluang sebagai mesin pertumbuhan (engine of growth) untuk mengurangi kesenjangan sosial dan spasial, mempromosikan keberlanjutan lingkungan, dan mendorong tanggung jawab sosial.

Menurutnya, kita perlu menjawab tantangan urbanisasi dengan memiliki rencana tata kota dan program pembiayaan perkotaan yang baik. Kita pun perlu terus mengikuti perkembangan teknologi dan budaya. Menteri Basuki mencontohkan, jika dahulu budaya belanja masyarakat melalui toko-toko di supermarket, namun sekarang telah bergeser menjadi budaya belanja online. Ke depannya, urbanisasi perlu kita jawab dengan tepat dan bijak. “Misal, apakah rencana tata kota masih membutuhkan pembangunan supermarket besar.,” terangnya.

“Setiap tahunnya permasalahan perkotaan selalu berkembang salah satunya karena perkembangan budaya dan teknologi yang terus berubah. Perkembangan itu harus selalu diikuti melalui intellectual exercises yang tidak pernah berhenti, salah satunya melalui diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga didapatkan berbagai masukan untuk formulasi kebijakan dan program penataan perkotaan. Perlu kesabaran dalam upaya kita menata kota,” ujar Menteri Basuki pada acara Diskusi Panel Hari Habitat dan Hari Kota Dunia 2017 di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Ia mengatakan, tanpa perencanaan yang baik untuk menghadapi tingkat urbanisasi masyarakat yang tinggi akan mengakibatkan pelayanan prasarana dan sarana tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Permasalahan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan kumuh di perkotaan. Untuk menangani permukiman kumuh di wilayah perkotaan, Kementerian PUPR sendiri telah melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 269 Kabupaten/Kota melalui pendanaan PLN (World Bank dan Islamic Development Bank), APBN, APBD dan pelibatan masyarakat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dari target pengentasan kawasan kumuh seluas 38.431 hektar di wilayah perkotaan, dari tahun 2015 hingga tahun 2017 progres kawasan kumuh yang ditangani sudah mencapai 6.763 hektar dan diperkirakan akan mencapai 9.974 hektar pada akhir tahun 2019. Menurutnya, pengentasan kawasan kumuh menjadi salah satu dari target Kementerian PUPR yang kemungkinan belum bisa tercapai pada 2019. Dari beberapa kota yang terlihat signifikan perubahannya di antaranya Jogjakarta, Surabaya, Balikpapan, Pontianak dan Semarang.

“Memang tidak mudah untuk menangani permasalahan kawasan kumuh perkotaan, karena tidak hanya masalah ke-Cipta Karya-an, tetapi perbaikan kawasan juga harus diikuti dengan penyediaan rumah bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah, contohnya di Kampung Nelayan Tambak Lorok Semarang kita perbaiki dengan teknologi rumah apung. Selain itu, dalam rangka mengurangi kekumuhan kita juga menormalisasi Banjir Kanal Timur Semarang, mengadakan perbaikan drainase dan sanitasi sehingga kawasan kumuh berubah menjadi lebih layak huni,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Sri Hartoyo, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti dan Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin dan Kepala Badan Pengembangan Badan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan.

Usai membuka acara diskusi tersebut yang ditandai dengan pemukulan gong, Menteri Basuki mengikuti dengan serius diskusi panel sesi pertama yang disampaikan oleh Pemimpin Program World Bank Indonesia Taimur Samad dan Advisor Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Tito Murbiantoro dengan tema Kebijakan Hunian Layak dan Terjangkau. Tito mengatakan, berdasarkan aturan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. “Salah satu upaya pengembangan sistem pembiayaan yakni dengan melihat perbandingannya dari negara lain yang sudah dianggap maju dalam pengembangan sistem pembiayaan perumahan,” ujar Tito.

Turut hadir sebagai pembicara pada acara tersebut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Ahli Ekonomi Emil Salim, Meitya Rose dari UCLG-Aspac, Risnawati Utami dari Ohana Indonesia, Ahli Kebijakan Perumahan Encep R. Marsadi, Habitat for Humanity Herbert Barimbing, dan Ummu Azizah Mukarnawati dari Holcim Indonesia.

*PPDPP Peroleh Sertifikasi ISO 9001 : 2015*

Dalam kesempatan tersebut, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) juga memperoleh sertifikat ISO 9001 dari Badan Sertifikasi ACM Indonesia yang berakreditasi dari The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) di Inggris. PPDPP merupakan unit organisasi non eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri PUPR melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Melalui implementasi ISO 9001:2015, PPDPP berkomitmen untuk menjadi unit kerja yang lebih profesional agar meningkatkan kualitas pelayanan, mampu mengidentifikasi risiko dan peluang dalam mencapai sasaran strategis, serta membuktikan bahwa SMM yang diterapkan memenuhi standar internasional.

Menteri Basuki mengingatkan PPDPP tidak cukup hanya puas dengan prestasi yang telah dicapai tersebut dengan memperoleh sertifikat ISO. Menurutnya hal tersebut harus dibuktikan dengan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.Pelayanan itu meliputi pemberian informasi yang lebih transparan, termasuk perilaku staf yang melayani masyarakat.

"Saya harap ISO ini tidak membebani manajemen dengan hanya sibuk mengurusi administrasi untuk mempertahankan sertifikat ISO. Kalau sudah dapat ISO harus mencerminkan pelayanan yang kredibel, akuntabel dan transparan," ujarnya. (***)

Kementerian PUPR Lakukan Penataan Kawasan Permukiman Tepian Sungai Kapuas

Kementerian PUPR Lakukan Penataan Kawasan Permukiman Tepian Sungai Kapuas

PONTIANAK, JURNAL IBUKOTA: Pertambahan populasi yang tinggi serta urbanisasi adalah fenomena yang harus dihadapi kota-kota di Indonesia. Hal itu berdampak pada meningkatnya kebutuhan atas rumah layak huni yang terjangkau, air bersih, dan sanitasi. Ketidaksiapan pengelola kota akan berdampak pada tumbuhnya kawasan kumuh dan hunian liar.

Setiap bulan Oktober, dunia memperingati Hari Habitat Dunia (HHD) pada Senin pertama bulan Oktober dan Hari Kota Dunia (HKD) setiap tanggal 31 Oktober. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perhatian komunitas internasional dan lokal tentang respon atas tantangan urbanisasi, mendorong kerja sama antarnegara, dan mengupayakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan urbanisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Urbanisasi juga jangan dianggap sebagai tantangan namun tantangan yang harus diubah menjadi peluang, sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

“Menghadapi urbanisasi, perencanaan pembangunan perkotaan perlu dilakukan sebaik-baiknya,”kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu. Beberapa kota tampak cukup baik dalam merespon tuntutan urbanisasi seperti Surabaya, Balikpapan, Semarang, Yogyakarta dan Pontianak.

Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk juga dihadapi Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Kota yang tahun ini berusia 246 tahun, juga memiliki lokasi permukiman kumuh perkotaan, salah satunya di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur yang saat ini sedang dilakukan penataan oleh Kementerian PUPR bersama dengan Pemerintah Kota Pontianak.

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Rina Agustin Indriani mengatakan penataan kawasan kumuh tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya saja namun juga kualitas hidup masyarakat. "Tidak hanya membangun infrastruktur fisik namun juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan kualitas lingkungannya," kata Rina dalam kunjungannya bersama beberapa media nasional dalam rangka HHD dan HKD Tahun 2017.

Dia menambahkan, perencanaan penataan kawasan permukiman di tepian sungai ini dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat sehingga semua pihak memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus menjaga kualitas Sungai Kapuas yang menjadi kebanggaan kota dan sumber kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun lalu.

Pada tahun 2017-2018, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya melakukan kegiatan pembangunan kawasan permukiman nelayan/tepi air di Kampung Beting. Melalui kegiatan tersebut dilakukan penataan dengan membangun jalan gertak tapak sepanjang 3,2 km, 13 jetty sampan dan perbaikan 27 jembatan kecil. Pelaksanaannya dilakukan dalam dua tahun anggaran 2017-2018, di mana saat ini progresnya sudah 30 persen.

Penataan permukiman kumuh Kampung Beting juga terintegrasi dengan penataan tepian Sungai Kapuas di Tambelan Sampit yang lokasinya tak jauh dari Kampung Beting. Penataan berupa pembangunan jalan gertak di tepian sungai yang dilengkapi dengan pagar besi sepanjang 1,2 km dilengkapi lampu penerangan jalan yang memadai sehingga akan menjadi ruang terbuka yang indah. Pemasangan pagar juga dimaksudkan untuk mencegah munculnya kembali hunian liar di tepi sungai sekaligus mengurangi angka kriminalitas.
Di samping itu juga dibangun gazebo dan jembatan penghubung antar anak sungai. Penataan tepi Sungai Kapuas di Tambelan Sampit dikerjakan sejak tahun 2016 dan saat ini progresnya sudah 90 persen, dengan target selesai Desember 2017. (***)