Jasa Marga Lakukan Rekonstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek Hingga Lima Hari ke Depan

Jasa Marga Lakukan Rekonstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek Hingga Lima Hari ke Depan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Untuk tetap mengedepankan kondisi jalan dan pelayanan yang prima, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Cikampek rutin melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, salah satunya dengan metode Rekonstruksi Rigid. Hingga lima hari ke depan, pekerjaan rekonstruksi akan dilaksanakan di kedua jalur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, baik arah Cikampek maupun arah Jakarta.

Berikut adalah rincian lokasi dan waktu pekerjaan rekonstruksi dimaksud:
• Arah Cikampek: Km 24+515 s.d Km 24+616 di bahu luar dengan panjang penanganan 72 m, berlangsung pada hari ini Minggu 30 Juni 2019 pukul 08.00 WIB hingga hari Kamis, 4 Juli 2019 pukul 05.00 WIB,
• Arah Jakarta: Km 31+919 s.d Km 31+799 di lajur 2 dengan panjang penanganan 120 m, berlangsung pada hari Senin 1 Juli 2019 pukul 08.00 WIB hingga hari Jumat, 5 Juli 2019 pukul 05.00 WIB,

Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pekerjaan rekonstruksi dimaksud karena akan berdampak pada penutupan sementara sebagian lajur pada lokasi pekerjaan tersebut.

Untuk mengantisipasi kepadatan yang berpotensi terjadi akibat pekerjaan, Jasa Marga bekerjasama dengan Kepolisian telah menyiapkan mitigasi risiko melalui pengaturan lalu lintas berupa:
– Sistem buka tutup lajur 1 di lokasi pekerjaan, baik arah Cikampek maupun arah Jakarta
– Jika kondisi padat, maka dipersiapkan dua titik contraflow di Jalan Tol Jakarta-Cikampek yaitu dari Km 21+000 s.d Km 25+100 arah Cikampek dan Km 35+600 s.d Km 29+500 arah Jakarta untuk mencairkan kepadatan menjelang titik lokasi pekerjaan.

Untuk memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan, Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek telah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan dan Variable Message Sign (VMS) di Jalan Tol Cikampek arah Cikampek dan arah Jakarta. Selain itu, juga berkoordinasi dengan pihak Manajemen Konstruksi (MK) untuk pengaturan jadwal dengan proyek lainnya yang ada di koridor Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan dapat mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. Hindari titik lokasi pekerjaan dengan mengambil jalur alternatif lainnya. (Agus)

RUU Perkoperasian Dinilai Belum Akomodasi Reformasi Total Koperasi

RUU Perkoperasian Dinilai Belum Akomodasi Reformasi Total Koperasi

PURWOKERTO, JURNAL IBUKOTA: Draft RUU Perkoperasian dinilai belum seluruhnya mampu mengakomodasi substansi upaya reformasi total koperasi sebagai organisasi yang mengatur diri sendiri (self-regulate organization) dan organisasi basis orang (people-based organization) sebagai kunci keberhasilan koperasi.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Purwokerto, Minggu (30/6/2019), mengatakan setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya pembahasan RUU mengakomodir substansi mendasar mengenai koperasi sebagai organisasi mengatur diri sendiri (self-regulate organization) dan juga organisasi basis orang ( people-based organization), sebab dua hal ini kunci keberhasilan koperasi.

“Sebagai organisasi self regulate itu fungsi regulasi harusnya fokus untuk memberikan rekognisi atau pengakuan terhadap praktik terbaik koperasi di lapangan. Bukan mengintervensi terlalu mendalam dan bahkan sampai dengan mengatur soal periodesasi kepengurusan secara detil dari Dewan Koperasi Indonesia,” katanya.

Keberhasilan koperasi di seluruh belahan dunia itu kata Suroto karena diberikan hak otonom bagi koperasi untuk lebih banyak mengatur dirinya sendiri selain merekognisi praktik terbaik di lapangan, bukan mengatur atur sampai ke soal manajemen internal koperasi.

Menurut dia, koperasi merupakan organisasi bisnis berwatak sosial yang harusnya tumbuh dan dibentuk secara organik atas dasar kebutuhan masyarakat sendiri.

“Intervensi yang berlebihan yang dilegitimasi dengan UU selama ini telah membuat perkembangan koperasi kita jauh tertinggal dengan negara lain,” katanya.

Suroto menilai, semestinya semangat reformasi total koperasi didukung parlemen dari sisi perancangan regulasi seperti soal pengaturan syarat jumlah pendiri koperasi dan syarat administrasi yang terlalu banyak.

“Harusnya kita mencontoh negara lain yang koperasinya maju yang hanya menyaratkan 3 orang saja cukup untuk mendirikan koperasi,” katanya. (Agus)

Koperasi Sumber Mertha Buana, Lepas Petani Kopi dari Jerat Tengkulak

Koperasi Sumber Mertha Buana, Lepas Petani Kopi dari Jerat Tengkulak

DENPASAR, JURNAL IBUKOTA: Di tengah meningkatnya bisnis kopi beberapa tahun belakangan ini, mungkin kita akan beranggapan seluruh petani kopi sudah sejahtera. Namun, faktanya masih banyak petani kopi yang didalam kemiskinan, apalagi petani dengan luas lahan yang terbatas seperti petani kopi di Banjar Jempanang, Desa Bledok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Para tengkulak menguasai harga panen kopi yang membuat petani tidak berdaya.

Kondisi itu mendorong petani Desa Bledok Sidan membentuk koperasi Sumber Mertha Buana untuk melawan para tengkulak pada tahun 2012. Para petani yang sebelumnya hanya bisa menjual panennya ke tengkulak, kini bisa menjual ke koperasi dengan harga yang lebih tinggi.

“Dulu tengkulak membeli biji kopi merah arabika (red cherry) baru petik hanya seharga Rp 2.500/kg, sedangkan koperasi membeli seharga Rp 8.000-9.000/kg,” kata Ketua Koperasi Sumber Mertha Buana, I Wayan Terima yang ditemui di kantornya, akhir pekan lalu.

Kehadiran koperasi cukup mempersempit ruang gerak para tengkulak untuk terus mempermainkan harga. Sekarang tengkulak jika ingin mendapatkan kopi dari petani harus membeli dengan harga yang relatif sama dengan koperasi.

“Bila tengkulak masih berani menekan harga, petani tidak akan mau menjual ke mereka. Petani lebih memilih menjual ke koperasi meski pembayarannya harus dicicil,” kata Wayan.

Koperasi Sumber Mertha Buana memiliki jumlah anggota 65 orang yang semuanya bekerja sebagai petani kopi. Luas lahan kopi milik petani rata-rata hanya 70 are. Koperasi memiliki tiga unit usaha, yakni penggilingan kopi, warung serba ada dan unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam ini dibentuk untuk membantu memberikan kredit kepada petani. Biasanya para petani meminjam dari koperasi untuk biaya tanam dan kebutuhan lainnya dan akan dibayar jika sudah panen.
“Itu sebabnyak unit simpan pinjam ini tidak diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi koperasi karena lebih banyak yang pinjam dari pada simpanan,” kata Wayan.

Kualitas Premium
Banjar Jempanang, Desa Bledok Sidan adalah salah satu penghasil kopi Arabika berkualitas premium. Berada di desa dataran tinggi, salah satu puncak tertinggi di Bali, para petani kopi di sana sudah turun temurun. Bahkan Badung kini dikenal sebagai penghasil kopi yang biasa disebut kopi plaga.

Koperasi Sumber Mertha Buana yang dibentuk sejak 2012, kini memproduksi kopi arabika 400 -450 kg per bulan dalam bentuk green bean. Adapun kopi arabika bubuk sebanyak 10-15 kg per bulan.
Produksinya sudah memasuki supermarket di Bali, kafe-kafe yang tersebar di Bali, Jakarta dan daerah lainnya dengan merek Mertha Buana Coffee. Selain itu, produksinya juga sudah masuk ke gerai Starbuck.
“Secara kualitas kopi yang kami hasilnya sudah memenuhi standar, karena proses produksinya dilakukan secara teliti mulai dari pemetikan, sortir dan menggunakan sistem fermentasi yang baik,” kata Wayan.

Ia menjelaskan bagi para petani, bertanam kopi adalah bagian dari budaya yang terus dijaga agar kualitasnya tetap terjamin. Secara turun-temurun seluruh proses budidaya kopi di desa tersebut dilakukan secara organik. Petani tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Proses budidaya organik ini, kata Wayan, diharapkan segera mendapat pengakuan dengan terbitnya sertifikat organik.

Koperasi Sumber Mertha Buana tengah mencari peluang pasar baru agar bisa meningkatkan produksi kopi. Wayan mengakui persaingan dalam bisnis kopi kini sangat ketat meski peluang pasar tetap besar. Ini mendorong koperasi harus jeli mencari potensi pasar dan mengharapkan akan dapat melakukan ekspor. (Agus)

Rebranding Koperasi Harus Diikuti dengan Perubahan Manajemen

Rebranding Koperasi Harus Diikuti dengan Perubahan Manajemen

PURWOKERTO – Langkah rebranding sebagai salah satu upaya reformasi koperasi harus diikuti dengan perubahan manajemen dan tata keloka koperasi bukan sekadar mengganti nama koperasi semata.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto dalam acara penyelarasan dan sinergi program pemberdayaan Koperasi dan UKM antara Pusat dan Daerah sekaligus bimbingan teknis kepada pengurus Koperasi dan UMKM di Purwokerto, Jumat, mengingatkan kembali kepada pembina koperasi di kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah bahwa untuk menjadikan koperasi agar transparan dan akuntabel, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan koperasi.

“Rebranding koperasi tidak hanya dilakukan dengan merubah image atau mengganti nama, tetapi juga dibarengi dengan perubahan manajemen dan tatakelola,” kata Luhur.

Dalam rangka mewujudkan reformasi total koperasi, hendaknya pengurus memahami apa fungsi koperasi sebagai organisasi dan apa yang perlu dilakukan pengurus dalam hal koperasi sebagai lembaga.

Ditegaskan Luhur dalam hal koperasi sebagai organisasi, maka pengurus antara lain menyusun visi dan misi, standar operasional manajemen, tugas dan fungsi pengurus, pengawas, manajer dan karyawan, menyusun strategi untuk mencapai visi dan misi koperasi.

“Sedangkan dalam hal koperasi sebagai lembaga, antara lain adalah bagaimana agar koperasi dapat melayani kebutuhan anggota, memberikan pendidikan, memasarkan produk anggota guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota yang pada akhirnya meningkatkan kinerja koperasi,” katanya.

Apabila kedua hal tersebut dapat dipahami oleh pengurus, kata dia, maka akan memudahkan dalam pencapaian Good Cooperative Governance (GCG), yaitu keterbukaan, akuntabel, pertanggungjawaban, kemandirian dan keadilan.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengurus koperasi harus dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku bagi koperasi, termasuk UMKM karena sudah ada standar akutansi untuk UMKM.

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dimintanya agar dioptimalkan dengan baik dalam membantu pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

“Untuk itu, harus dilakukan pemantauan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT),” katanya.

Laporan dari daerah menunjukan bahwa jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dari tahun ke tahun berkisar di angka 50-55%. Oleh karena RAT merupakan tolok ukur aktif tidaknya suatu koperasi, maka tolong Dinaskop dan UKM Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah dapat melaporkan pelaksanaan RAT koperasi.

“Dengan RAT yang rutin dilaksanakan setiap tahun, diharapkan akan terwujud suatu GCG,” tegas Luhur.

Wisnu Hermawanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMK, mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM yang telah memilih Kabupaten Banyumas sebagai tempat pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sekaligus sinkronisasi penyelarasan dan sinergi kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Ia berpesan kepada pengurus koperasi dan UMKM yang mengikuti Bimbingan Teknis, agar benar-benar mengikuti dan menyimak dengan baik terhadap materi materi yang diberikan oleh para pemateri. “Karena tata kelola koperasi yang baik sangat diperlukan guna menguatkan kelembagaan sebuah koperasi,” pungkas Wisnu. (Agus)

1.265 Calon Mahasiswa/Mahasiswi Baru Politeknik PU Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi

1.265 Calon Mahasiswa/Mahasiswi Baru Politeknik PU Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Politeknik Pekerjaan Umum (PU) telah membuka pendaftaran mahasiswa/mahasiswi baru tahun akademik 2019/2020 sejak tanggal 13 Mei 2019 hingga 16 Juni 2019 lalu. Dari hasil seleksi administrasi sebanyak 1.265 Calon Mahasiswa/Mahasiswi Baru Politeknik PU dinyatakan lulus. Pengumuman kelulusan dapat dilihat di https://bpsdm.pu.go.id/.

Para calon mahasiswa/mahasiswi baru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan masuk ke tahap berikutnya yaitu ujian tertulis pada tanggal 4 Juli 2019 di lima lokasi yakni Semarang Provinsi Jawa Tengah, Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan Medan Provinsi Sumatera Utara. Pengumuman kelulusan ujian tertulis akan disampaikan pada 2 Agustus 2019 untuk selanjutnya dilakukan tahap validasi data administrasi dan daftar ulang pada 6 Agustus 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pendirian Politeknik Pekerjaan Umum (PU) bertujuan menjadi Politeknik unggulan yang menghasilkan lulusan spesialis bidang PU yang terbaik. "Kami ingin Kementerian PUPR menjadi institusi yang kredibel dan bisa dibanggakan tidak hanya oleh pegawai PUPR namun juga masyarakat. Oleh karenanya perlu didukung tenaga terampil yang dihasilkan Politeknik. Kami ingin Politeknik ini menjadi unggulan tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga di Indonesia karena ini milik rakyat Indonesia,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Kehadiran Politeknik PU diharapkan akan memenuhi kebutuhan tenaga terampil dalam pembangunan infrastruktur serta menjadi bagian dari fokus Pemerintah mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Dalam penyelenggaraannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bekerja sama dengan Universitas Diponegoro.

Terdapat tiga program studi diploma (D-III) yang dibuka yakni Teknologi Konstruksi Bangunan Air, Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan dan Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung. Jumlah mahasiswa yang diterima untuk setiap program studi berjumlah 50 orang sehingga total menjadi 150 orang. Tempat perkuliahan akan dilaksanakan di Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang.

Politeknik PU memiliki keunggulan dibandingkan dengan Politeknik lainnya di antaranya adalah lulusan akan mendapatkan sertifikasi profesi level terampil, kompetensi lulusan sesuai kebutuhkan di lapangan, terdapat Kurikulum Mata kuliah khusus seperti Green Contruction, Preservasi Jalan dan Jembatan, Pengenalan Teknologi Maju, Mitigasi Keadaan Darurat (bencana), Drainase dan Pengendalian Banjir, Peraturan Perundangan), dan keterlibatan industri konstruksi.

Untuk dapat menghasilkan tenaga ahli konstruksi yang berkompetensi tinggi, maka komposisi pembelajaran di Politeknik PU akan lebih mengedepankan praktik lapangan, yakni 70% praktik lapangan (on-the job training) terutama di proyek-proyek pembangunan infrastruktur PUPR dan 30% materi dalam ruangan. Para pengajar yang berpengalaman dalam proyek infrastruktur, serta bekerja sama dengan Universitas terbaik dunia yakni IHE-Delft, Belanda dan ENTPE, Lyon, Perancis juga disiapkan untuk mencetak SDM yang handal.

Sejumlah fasilitas diberikan pada tahun akademik pertama Politeknik PU ini yakni mahasiswa/mahasiswi yang diterima mendapatkan fasilitas tinggal di asrama pada tahun pertama (selama 1 tahun), fasilitas sarana praktikum di laboratorium, workshop, dan magang/praktik kerja. 

Politeknik PU memberikan Beasiswa bagi 10 mahasiswa/mahasiswi yang diterima pada tiap prodi berdasarkan hasil peringkat Seleksi Kemampuan dasar. Pada semester berikutnya beasiswa akan diberikan berdasarkan indeks prestasi (IP) terbaik. Kementerian PUPR memberikan subsidi dari biaya pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp. 6.000.000,- per semester sebesar 50% sehingga UKT yang dibayarkan mahasiswa sebesar Rp 3.000.000.- (*)

Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur PUPR antara Indonesia dan Korsel Terus Diperkuat

Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur PUPR antara Indonesia dan Korsel Terus Diperkuat

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) dalam bidang infrastruktur terus diperluas dan diperkuat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam pertemuannya dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transport (MoLIT) Korsel Kim Hyun Mee, mengusulkan perluasan lingkup kerja sama yakni perencanaan dan pengelolaan keselamatan publik, pengembangan infrastruktur cerdas untuk kota baru, serta pengembangan intelligent transport system (ITS).

“Kami menyambut baik penawaran dari MoLIT untuk pembaruan MoU mengenai kerja sama pengelolaan keselamatan publik yang berakhir pada 13 April 2019 lalu, khususnya di bidang keselamatan jembatan. Kami juga mengusulkan perluasan kerja sama juga mencakup perencanaan dan implementasi pengembangan infrastruktur kota baru berbasis konsep kota cerdas – berkelanjutan dan pengembangan Intelligent Transport System (ITS)” ujar Menteri Basuki, Jumat (28/6/2019).

Pertemuan dengan Kim Hyun Mee menjadi agenda hari kedua kunjungan Menteri Basuki di Kota Seoul, Korea Selatan setelah kemarin menghadiri Special Bureau Meeting Asia Water Council, penandatanganan MoU antara Perum Jasa Tirta (PJT) 2 dan K-Water, dan pertemuan dengan Presiden Korea International Cooperation Agency (KOICA) Lee Mi Kyung.

Topik bahasan lainnya adalah mengenai perpanjangan nota kesepahaman kerja sama di bidang Sumber Daya Air (SDA), jalan dan kota cerdas yang akan berakhir pada Oktober 2019. Melalui kerja sama ini, Indonesia mendapat kesempatan untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan Korsel dalam pengembangan kota cerdas.

Sementara dalam bidang Sumber Daya Air, kedua negara juga terlibat dalam kerja sama sejumlah proyek infrastruktur di antaranya pembangunan Bendungan Karian di Banten, serta dukungan 2 ahli bendungan Korea Selatan untuk mensupervisi dan memberikan masukan dalam proses pembangunan 49 bendungan baru di Indonesia.

“Kami juga berharap kerja sama ini bisa terus dilanjutkan dan diperluas. Hal lainnya yang dapat kita pelajari yakni langkah-langkah Pemerintah Korsel dalam perencanaan, desain dan implementasi untuk pengembangan infrastruktur Kota baru Sejong yang akan menjadi pusat pemerintahan baru dengan melibatkan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) Korea Land & Housing. Tentunya bisa menjadi referensi bagi Indonesia yang juga sedang merencanakan pemindahan Ibukota,” jelas Menteri Basuki.

Pemerintah Korsel mempersiapkan Sejong sebagai kota cerdas dengan teknologi tinggi. Di samping itu tempat tinggal warga kota juga didesain tidak jauh dari tempat kerja sehingga mobilitas orang dapat dikurangi. Kantor-kantor pemerintahan seperti Kantor Perdana Menteri dan Kementerian telah pindah ke Sejong.

Kementerian PUPR juga menggandeng MoLIT melalui Korean Foundation dalam pengembangan kompetensi SDM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yakni program pengembangan SDM untuk pembangunan kota dan rumah berkelanjutan. Sedangkan kerja sama dalam bidang jalan adalah pengembangan Intelligent Transport System (ITS) di Indonesia untuk mendukung rencana pemerintah menerapkan sistem pembayaran tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada tahun 2020 mendatang.

Turut mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen SDA Hari Suprayogi, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi M. Zainal Fatah, Presiden Network of Asian River Basin Organization (NARBO) Imam Santoso, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(*)

Pekerjaan Fisik Capai 70,38%, Jalan Tol Manado-Bitung Siap Beroperasi Penuh Pertengahan Tahun Depan

Pekerjaan Fisik Capai 70,38%, Jalan Tol Manado-Bitung Siap Beroperasi Penuh Pertengahan Tahun Depan

MANADO, JURNAL IBUKOTA: Pekerjaan fisik (konstruksi) seluruh seksi pada Jalan Tol Manado-Bitung sampai akhir Juni 2019 telah mencapai 70,38%, sedangkan pembebasan lahannya mencapai 86,15%. Jalan tol pertama di Sulawesi Utara ini ditargetkan beroperasi penuh pada pertengahan tahun 2020.

Jalan Tol Manado-Bitung memiliki panjang total 39 Km. Jalan tol ini terbagi atas:
• Seksi 1A Ring Road Manado-Sukur sepanjang 7 Km
• Seksi 1B Sukur-Air Madidi (7 Km)
• Seksi 2A Air Madidi-Danowudu (11,50 Km)
• Seksi 2B Danowudu-Bitung (13,50 Km)

Jalan Tol Manado-Bitung dikelola oleh PT Jasamarga Manado Bitung (JMB), kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Direktur Utama PT JMB George IMP Manurung memaparkan, pekerjaan konstruksi seluruh seksi pada Jalan Tol Manado-Bitung mencapai 70,38%.

“Untuk pembebasan lahannya sebesar 86,15%,” ujarnya belum lama ini.

George meneruskan, pembebasan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. Menurutnya, faktor penghambat pembebasan lahan selama ini adalah persoalan harga tanah dan administrasi, seperti kelengkapan dokumen atau sertifikat tanah.

“Sekarang tinggal masalah administrasi, misalnya dokumennya belum lengkap atau harus melalui ahli waris. Tidak sedikit yang harus dititipkan ke pengadilan, konsinyasi,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, pada area tertentu pembebasan lahannya juga masih _spot-spot_, tidak menyambung. Hal ini turut berdampak pada kurang maksimalnya pembangunan konstruksi Jalan Tol Manado-Bitung.

Dia menargetkan, seluruh proses pembebasan lahan dapat dirampungkan pada TW III 2019. Dengan target tersebut, proses konstruksi juga akan dipercepat untuk mencapai target jalan tol beroperasi seluruhnya pada pertengahan tahun 2020.

Saat libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 serta Lebaran 2019, jalan tol ini beroperasi secara fungsional sepanjang 14 km guna membantu kelancaran arus transportasi. Pengoperasian secara fungsional ini hanya untuk kendaraan kecil. Beroperasinya jalan tol ini secara fungsional juga dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Jalan Tol Manado-Bitung sebagai jalan tol pertama di Sulawesi Utara.

Jalan Tol Manado-Bitung merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas sehingga akan menurunkan biaya logistik. Kehadiran Jalan Tol Manado-Bitung yang menghubungkan Kota Manado ke Pelabuhan Internasional Bitung menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat atas permasalahan arus serta volume lalu lintas yang semakin padat. Keberadaan jalan tol ini nantinya juga dapat memangkas waktu tempuh cukup signifikan antara Manado dan Bitung. Bila waktu tempuh antara kedua kota tersebut melalui jalan arteri berkisar 1,5-2 jam, maka waktu tempuh melalui Jalan Tol Manado-Bitung hanya sekitar 30-45 menit.(Agus)

Kementerian PUPR Bangun IPLT Madurejo Layani 50.000 Jiwa di Kabupaten Sleman

Kementerian PUPR Bangun IPLT Madurejo Layani 50.000 Jiwa di Kabupaten Sleman

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong dan mendukung Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan sanitasi sebagai salah satu pelayanan dasar kepada masyarakat. Hingga tahun 2017, cakupan pelayanan sanitasi secara nasional baru mencapai 67,89% yang akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh masyarakat.

Dukungan Kementerian PUPR kepada Pemda dalam pelayanan sanitasi diantaranya adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala kota yang salah satunya berada di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan limbah tinja yang diangkut truk harus diolah dulu tidak boleh dibuang sembarangan ke sungai karena akan mengakibatkan pencemaran.

“Dengan adanya IPLT, limbah tinja yang dibawa truk tinja secara periodik akan diolah di IPLT ini. Hasil pengolahannya aman dibuang ke saluran air dan diharapkan bisa menanggulangi pencemaran air dan tanah dari bakteri ecoli,” Kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Pembangunan IPLT Madurejo dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya pada April 2017. Target awal selesai akhir 2017, namun terkendala pengiriman unit penerima dan pengolah lumpur tinja maka baru rampung pada 12 Maret 2019.

IPLT Madurejo dibangun melalui dana APBN sebesar Rp 19 miliar. Kapasitas pengolahan IPLT Madurejo sebanyak 25 m3 perhari perhari yang dihasilkan oleh 12.500 Kepala Keluarga (KK) rumah atau 50.000 jiwa dan diprediksi bisa menampung limbah tinja hingga 20 tahun mendatang

Dalam pembangunannya Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sleman yang menyediakan lahan seluas 2 hektare. Lokasi IPLT sendiri dibangun di area yang jauh dari masyarakat sehingga diharapkan masyarakat tidak terdampak polusi udara. (*)

Lingkungan Eksternal Bergerak Cepat, SDM KUMKM Harus Berdaya Saing

Lingkungan Eksternal Bergerak Cepat, SDM KUMKM Harus Berdaya Saing

DENPASAR, JURNAL IBUKOTA: Peningkatan kapasitas SDM satu-satunya cara agar pelaku Koperasi dan UMKM dapat menyesuaikan pada perubahan lingkungan eksternal yang begitu cepat.

"Banyak hal yang terus berkembang, teknologi bergerak sangat cepat, memacu kemampuan SDM KUMKM untuk terus menyesuaikan diri," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi SDM KUMKM, Kamis (27/6) di Bali.

Mengingat pentingnya SDM Kementerian Koperasi dan UKM menempatkan pembangunan SDM KUMKM sebagai prioritas. Hal itu terlihat pada alokasi anggaran Kementerian terbesar diarahkan pada berbagai bentuk pelatihan pada bidang SDM. Membangun SDM KUMKM dilakukan secara simultan dari berbagai aspek mulai dari pelatihan manajemen, pemasaran, teknologi dan lainnya.

Prof. Rully mengatakan secara statistik, jumlah KUMKM di Indonesia sebanyak 99 persen dari seluruh unit usaha secara nasional. Dari sisi angkatan kerja, KUMKM menyumbangkan porsi 97 persen dari total angkatan kerja nasional. Sangat tepat menyebut KUMKM adalah pelaku ekonomi riil yang mengungkit kehidupan ekonomi negara.

"Membicarakan KUMKM sama dengan membicarakan kehidupan bangsa. Karena itu, SDM KUMKM harus dibangun karena SDM kunci kemajuan bangsa," katanya.

Ia menegaskan banyak hal dilakukan pemerintah untuk memacu pertumbuhan KUMKM. Prof. Rully merujuk program pemerintah menurunkan suku KUR, mempermudah perijinan dan membangun infrastruktur adalah bagian memperkuat daya saing KUMKM.Tetapi, tanpa peningkatan kapasitas SDM upaya pemerintah tersebut untuk mempercepat perkembangan KUMKM tidak akan optimal.

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop UKM Rulli Nuryanto mengungkapkan pelatihan senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan pelaku KUMKM agar memberikan dampak signifikan. Pihaknya juga terus berupaya melakukan perbaikan terhadap kurikulum pelatihan sesuai dengan perkembangan zaman.

"Saat ini tengah dirancang penyempurnaan kurikulum pelatihan kewirausahaan dan perkoperasian untuk mendapatkan model pelatihan yang lebih baik," kata Rulli.

Dengan penyempurnaan kurikulum, maka silabus, modul dan bahan ajar juga berubah termasuk kebutuhan fasilitator yang lebih berkualitas.

Ia mengatakan permintaan pelatihan dari masyarakat sangat tinggi, namun kemampuan anggaran terbatas. Adapun, anggaran pelatihan Kemenkop UKM dialokasikan untuk 24.000 orang. Untuk mengatasi keterbatasan itu, Kemenkop UKM terus menjajaki kerja sama pelatihan dengan lain agar dapat menjangkau jumlah yang lebih banyak. Salah satunya kerja sama dengan perusahaan transportasi online Gojek. Disepakati Kemenkop UKM menyediakan peserta pelatihan sedangkan Gojek sebagai memfasilitasi pelatihannya.

"Kerja sama dengan pihak lain terus dijajaki agar keterbatasan anggaran tidak menjadi kendala membangun SDM KUMKM di Tanah Air," kata Rulli. (Agus)

Indonesia Akan Menjadi Tuan Rumah Asia International Water Week Tahun 2020

Indonesia Akan Menjadi Tuan Rumah Asia International Water Week Tahun 2020

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap II, di Seoul, Kamis (27/6/2019). Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Presiden KOICA Lee Mi – Kyung. Dokumen tersebut sebelumnya telah ditandatangani dan diserahkan langsung kepada Menteri Basuki di New York oleh Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda Cora Van Nieuwenhuizen-Wijbenga yang berhalangan hadir di Seoul.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki mengatakan kerja sama ini dibutuhkan oleh Indonesia dan menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Korea dan Belanda dalam mengurangi risiko banjir, banjir rob dan mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta yang mencapai hampir 12 cm per tahun.

“Kerja sama dengan KOICA dan K-Water sebagai sahabat lama dan key partner bagi Kementerian PUPR sangat penting. Indonesia membutuhkan keahlian teknis para ahli dan dukungan dari Korea Selatan,” kata Menteri Basuki.

Presiden KOICA Lee Mi-Kyung mengatakan kerja sama Indonesia dan Korea telah berlangsung lama di antaranya dalam bidang transportasi, air dan lingkungan. Indonesia juga merupakan partner kerja sama dalam pembangunan perkotaan. Penandatanganan MoU NCICD tahap II merupakan langkah penting bagi pembangunan kota Jakarta di masa depan.

NCICD merupakan bentuk enviromental remediation yang bertujuan untuk melindungi Kota Jakarta untuk jangka pendek, menengah hingga jangka panjang dari krisis air baku dan risiko banjir akibat fenomena penurunan permukaan tanah di Utara Jakarta dengan cara yang adaptif dan strategi yang terintegrasi dengan aspek sosio ekonomi, tata kota dan bermanfaat bagi lingkungan.

Pada tahap awal untuk mengurangi risiko banjir, banjir rob dan mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta akan dibangun tanggul laut sepanjang 20,1 Km untuk melindungi area kritis. Pembangunan tanggul fase darurat tersebut dibagi atas pembangunan tanggul sepanjang 4,5 Km oleh Kementerian PUPR yang telah rampung pada tahun 2018 dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut.

Usai acara tersebut, Menteri Basuki menghadiri Special Bureau Meeting Asia Water Council (AWC). Special Bureau Meeting AWC menjadi spesial dengan kehadiran Menteri Basuki yang juga merupakan salah satu pendiri AWC. Di antara agenda yang didiskusikan adalah komitmen dan laporan persiapan Indonesia menjadi tuan rumah event 3 tahunan AWC, yaitu Asia International Water Week (AIWW), adalah yang paling menarik perhatian.

Dalam sambutannya Menteri Basuki memberikan penghargaan kepada para anggota AWC dengan kesadaran akan kesamaan sejarah, budaya, dan permasalahan terkait air berkeinginan bekerja sama. Kepada para delegasi negara dan para ahli yang hadir, Menteri Basuki juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan harapannya terhadap hasil Pemilihan Umum di Indonesia yang berjalan baik dan lancar.

Menteri Basuki menyampaikan persiapan sebagai tuan rumah dan akan menyambut partisipan the 2nd Asia International Water Week yang akan diadakan di Bali pada 3-7 Oktober 2020. Untuk mempersiapkan hal itu, sebagai salah satu milestone nya adalah penyelenggaraan Stakeholders Consultation Meeting di Jakarta pada tanggal 11-12 November 2019.

Masukan yang patut menjadi perhatian untuk suksesnya acara tersebut adalah perlunya keterlibatan aktif pemerintah daerah dan pihak swasta. Adapun dari segi isu bahasan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, harus diberikan perhatian khusus. Dalam kesempatan itu, Menteri Basuki juga mengharap dukungan AWC bagi niat Indonesia untuk menjadi tuan rumah the 10th World Water Forum tahun 2024, yaitu event tiga tahunan dengan skala lebih besar lagi.

*Kerjasama PJT 2 dengan K-Water*

Menteri Basuki juga menyaksikan penandatanganan nota kerja sama antara Jasa Tirta II dan Korea Water Resources Coperation (K-Water) di bidang Pengembangan Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh PJT II di Indonesia. Jasa Tirta II bekerja sama dengan K-Water untuk mengembangkan Smart Water Management dan Information Technology Communication dalam bidang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Jasa Tirta II, U. Saefudin Noer dengan CEO K-Water Lee Hak Soo di Kantor Ministry of Environment, Korea Selatan.

Turut mendampingi Menteri Basuki, yakni Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi, SAM PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi M. Zainal Fatah, Staf Khusus Menteri PUPR Bidang SDA Firdaus Ali, Presiden NARBO Imam Santoso, Direktur Utama PT. Adhi Karya Budi Harto Harjo Sudarmo, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(*)