DPR Siap Kawal Subsidi Koperasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: DPR menyatakan siap mendukung apabila Kementerian Koperasi dan UKM mengajukan usulan tambahan subsidi koperasi kepada pemerintah. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan koperasi saat ini sebesar Rp 1,2 triliun dinilai tidak mencukupi karena situasi ekonomi yang belum tumbuh baik.

“Pada 2016 ini kita harus bersama-bersama mengajukan kepada pemerintah, harus ada alokasi lebih besar untuk koperasi kita kalau hanya Rp 1,2 triliun saja tidak cukup,” ungkap Anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso, dalam acara diskusi di Gedung Smesco UKM, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Bowo mengatakan koperasi belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, padahal cita-cita Bung Hatta ingin menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Maka menurut dia program revitalisasi koperasi menjadi sebuah keharusan yang penting dilakukan.

“Keberpihakan negara di sini diperlukan, ada sekitar 146 ribu koperasi yang aktif, kalau dibagi anggaran itu tidak cukup, bagaimana koperasi itu mau maju,” kata Bowo.

Peran koperasi sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Karena itu, Bowo mengatakan pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada koperasi

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

“Kalau pemerintah ingin koperasi kita bersaing di MEA maka pemerintah harus berpihak pada anggaran dan pendampingan, agar produk koperasi bisa bersaing di pasar,” lanjut dia.

Menghadapi era persaingan saat ini, idealnya anggaran untuk koperasi harus berkisar antara Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun. Pada masa sekarang secara umum koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang menggairahkan. Namun demikian, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha. Hal ini perlu memperoleh perhatian dalam pembangunan usaha koperasi pada masa mendatang.

“Presiden Jokowi harus memerintahkan untuk menambah anggaran dan ini juga tugas kita bersama untuk mengawalnya,” ucap Bowo.

Deputi bidang Kelembagaan, Kemenkop UKM Choirul Djamhari menambahkan koperasi butuh usaha serius untuk berbenah diri dalam menghadapi era MEA, ia menilai koperasi dewasa ini lebih banyak bekerja sendiri.

“Koperasi bagaimana menghadapi kompetisi di Asean, mari kita koperasikan koperasi, artinya saya merasa puluhan tahun menjadi koperasi banyak koperasi abaikan identitasnya sebagai koperasi,” jelas Choirul.

Choirul mendorong koperasi untuk meningkatkan kualitasnya. Menurut dia ada berbagai cara yang bisa dilakukan supaya kualitas kelembagaan koperasi bisa ditingkatkan, yakni koperasi harus memiliki legalitas yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha, koperasi harus memiliki kompetensi serta harus berbasis anggota.

“Saya mendorong koperasi supaya menjadi lembaga yang beda dengan lainnya,” pungkas dia.

Tuntutan koperasi untuk mengubah diri agar bisa mengikuti dinamisasi persaingan global juga datang dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Ketua Harian Dekopin, Agung Sudjatmiko mengatakan koperasi harus bisa menempatkan diri layaknya sebuah perusahaan atau produk di mana apabila tidak mampu berinovasi maka akan ditinggal zaman.

“Sekarang kalau suatu produk atau perusahaan melakukan perubahan maka dia bisa eksis, pertanyaannya apakah koperasi tidak berubah, kalau DPR mendorong dan koperasi tidak berubah jangan salahkan DPR dan pemerintah, kan yang harus berubah adalah koperasi,” jelas Agung.

Menurut Agung upaya revitalisasi koperasi membutuhkan semangat perubahan di koperasi sendiri. Dan itu bisa dilakukan dengan cara koperasi harus melakukan bisnis fokus, konsolidasi bisnis, kerja sama modal, kerja sama koperasi dengan lembaga lain serta melakukan modernisasi.

“Saya yakin pemerintah mendorong melakukan perubahan. Kalau tidak berubah akan tertinggal, kalau mau berubah harus kita memulai, dengan cara lima poin tadi,” tutup Agung. (Agus)