Foto Dirjen Bina Marga

Foto Dirjen Bina Marga

Advertisements

Satgas Daerah Diminta Perketat Pengawasan Terhadap Koperasi

Satgas Daerah Diminta Perketat Pengawasan Terhadap Koperasi

SOLO, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM mendorong Satuan Tugas (Satgas) pengawasan koperasi memperkuat tugas dan fungsinya di daerah. Penguatan pengawasan sangat penting agar koperasi di daerah tumbuh sehat dan berkualitas.

Hal itu dtegaskan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno saat Sosialisasi Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi yang dihadiri perwakilan kepala dinas Pemprov, Pemkab/Pemkota di Solo dan sekitarnya, Kamis (19/10).

"Dengan adanya pengawasan tehadap kinerja koperasi secara menyeluruh koperasi di daerah dapat tumbuh sehat, memiliki jatidiri sesuai prinsip perkoperasian serta berdaya saing tinggi," kata Suparno.

Faktor lain dari pentingnya pengawasan, lanjut Suparno, untuk mendeteksi kemungkinan koperasi dimanfaatkan oknum tertentu melakukan kegiatan yang merusak keberadaan koperasi dan merugikan anggota. Dia mencontohkan, koperasi dijadikan sebagai tempat pencucian uang atau pembiayaan buat kegiatan terorisme.

"Penyimpangan itu harus dicegah," kata Suparno.

Dia mengemukakan, Tim Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencurigai ada 48 lembaga, 12 di antaranya koperasi, melakukan kegiatan ekonomi tak benar alias bodong. Kini, pengawasan terhadap 48 lembaga tersebut dilakukan lebih dalam.

"Di antara koperasi yang masuk daftar OJK tersebut, ada yang mau memperbaiki setelah kami lakukan pembinaan terhadap koperasi bersangkutan," terang Suparno.

Dengan pengawasan berjenjang sesuai kewenangan masing-masing, ia berharap ke depan tidak ada lagi kasus yang merusak nama koperasi.

Suparno menambahkan Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya melakukan perbaikan regulasi agar tidak ada celah bagi oknum tertentu yang ingin merusak keberadaan koperasi. Selain itu, Kementerian juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait lain, termasuk dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). (Agus)

Kopindo Diharapkan Jadi Pelopor Generasi Milenial Berkoperasi

Kopindo Diharapkan Jadi Pelopor Generasi Milenial Berkoperasi

PURWOKERTO, JURNAL IBUKOTA: Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo) diharapkan menjadi pelopor bagi generasi milenial untuk berkoperasi sekaligus mewujudkan upaya rebranding koperasi yang digalakkan pemerintah.

Asisten Deputi Urusan Keanggotaan Kementerian Koperasi dan UKM Untung Tri Basuki dalam acara Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Kopindo periode 2017-2020 yang digelar di Pendopo Kantor Bupati Banyumas di Purwokerto, Selasa, mengatakan Kopindo dituntut untuk berperan serta dalam upaya reformasi dan rebranding koperasi sebagai wadah generasi milenial dalam koperasi.

"Untuk itu Kopindo harus berkonsolidasi dengan koperasi-koperasi yang menampung generasi muda lain seperti Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pramuka, Koperasi Siswa, dan lain-lain," katanya.

Secara organisasi, menurut Untung, Kopindo yang memiliki jaringan luas seluruh Indonesia itu harus mulai memperkuat sisi organisasinya secara internal sekaligus memperkuat hubungan eksternal serta usaha primer dan sekundernya.

Telusur bisnis kata dia, harus saling mendukung dan saling bersinergi terutama ke jaringan pengusaha-pengusaha di setiap daerah. "Selain itu yang terkait dengan bisnis anggota juga harus disusun secara lebih konkret dan spesifik," katanya.

Ia menegaskan, untuk membuat generasi milenial tertarik pada koperasi, Kopindo memang memiliki pekerjaan rumah yang berat khususnya untuk membenahi internal organisasi, konsolidasi, menentukan dukungan bisnis baik secara vertikal maupun horisontal, serta membuat format bisnis yang konkret dan jelas.

Untung mencontohkan sampai saat ini belum banyak koperasi mengembangkan bisnis waralaba padahal potensi untuk menjadi bisnis yang menggurita layak dilakukan dengan menggunakan sistem tersebut. "Misal sekarang tren bisnis franchise, kenapa koperasi jarang menjadi franchisor lebih banyak koperasi menjadi franchisee," katanya.

Ia mencontohkan koperasi bisa mengangkat produk spesifik lokal yang ada di setiap daerah dengan kemasan yang representatif, misalnya mendoan banyumas atau sroto sokaraja yang bisa dikemas dan dibisniskan secara waralaba.

Di samping itu, Untung juga fokus pada struktur permodalan Kopindo yang selayaknya semakin besar seiring waktu dari hasil simpanan wajib dan simpanan pokok anggotanya. Oleh karena itu, Kopindo diharapkan mampu berinovasi dalam menciptakan modal-modal keuangannya termasuk memanajemen utang, mengembangkan modal dari utang, obligasi koperasi, hingga modal penyertaan koperasi yang belum banyak digarap.

"Anak-anak muda inilah yang bisa mengubah dunia dengan kreasi dan inovasi mereka. Mereka jugalah yang akan menjadi penerus koperasi Indonesia," katanya.

Siap Berkontribusi

Pada kesempatan itu dilakukan pelantikan jajaran pengurus Kopindo periode 2017-2020 yang juga dihadiri Wakil Bupati Banyumas Budi Setiawan, Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia Agung Sujatmoko, dan Ketua Dekopinda Banyumas Arsad Dalimunte.

Ketua Umum Kopindo Pendi Yusup M. Efendi mengatakan KOPINDO sebagai Koperasi Sekunder satu-satunya yang terbesar dan tertua di Indonesia dan berbasis pemuda siap untuk berkontribusi dalam memberikan sumbangsihnya demi kemajuan perkoperasian di Indonesia.

"Pelantikan dan rapat kerja nasional periode 2017-2020 ini merupakan momentum awal Kopindo dalam menyusun langkah strategis tiga tahun ke depan untuk memberikan karya dan kerja nyata kepada bangsa ini khususnya bagi gerakan koperasi di Indonesia," katanya.

Pihaknya berencana mengembangkan langkah strategis yakni bersinergi dengan semua stakeholder baik akademisi, entitas bisnis, komunitas, hingga pemerintah untuk mengembangkan kerja sama, menyusun portofolio, dan menjalin kerja sama di tingkat nasional maupun internasional.

"Secara aspek usaha Kopindo memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dan bisa terintegrasi dengan primer anggotanya," kata Pendi.

Ia mencontohkan sebagai koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer pemuda di seluruh Indonesia, Kopindo memiliki kuantitas anggota generasi muda yang besar dan melek teknologi.

"Ke depan kami akan menempatkan diri pada posisi sebagai entitas bisnis yang besar, independen, dan berwibawa untuk menunjukkan karakter koperasi yang lepas dari minornya persepsi tentang koperasi yang berlangsung selama ini," katanya.

Oleh karena itu, Kopindo kata dia, akan diarahkan untuk mengikuti koridor bisnis dengan menjunjung tinggi kejujuran, komitmen tinggi, profesionalisme, dan integritas tinggi demi menunjukkan kekuatan koperasi di hadapan entitas bisnis yang lain. (Agus)

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto Menjadi Penerima Penghargaan IHE Delft Alumni Award Pertama dari Asia

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto Menjadi Penerima Penghargaan IHE Delft Alumni Award Pertama dari Asia

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto menerima penghargaan dari IHE Delft, sebuah universitas terkemuka di Belanda tempatnya menyelesaikan pendidikan S2 yakni penghargaan IHE Delft Alumni Award 2017. Penghargaan tersebut diberikan kepada alumnus yang berprestasi dalam karier dan menjadi teladan di bidang sumber daya air.

Penghargaan diserahkan kepada Arie pada 19 Oktober 2017 di acara pembukaan tahun akademik dan penghargaan tahunan alumni IHE Delft dan akan memberikan pemaparan
mengenai pengalamannya pada sebuah seminar di IHE Delft.

Arie Setiadi yang mulai berkarier di Kementerian PUPR sejak 1986, telah menjabat berbagai posisi strategis. Sebelum menjadi Dirjen Bina Marga, Arie menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR.

Selain karier yang cemerlang, Arie juga melakukan aktualisasi diri dan menyelesaikan program Teknik Hidrologi di IHE Delft pada 1990 dan menjadi yang pertama menerima penghargaan IHE Delft Alumni Award, yang berasal dari Asia. Arie telah terbukti secara konsisten dan profesional serta memiliki integritas dalam bekerja dan membangun infrastruktur di Indonesia.

Beberapa proyek penting yang pernah dilakukan Arie di Indonesia antara lain:

1. Memimpin program penelitian terpadu, yang mencakup aspek teknis dan sosial yang terkait dengan pembangunan daerah perkotaan di Indonesia, seperti Semarang dan kota lainnya;

2. Arie pernah berkolaborasi dalam penulisan panduan Pengembangan Polder Perkotaan di Indonesia. Panduan tersebut berisi dampak penurunan tanah dan kenaikan muka air laut, sehingga konstruksi polder menjadi salah satu solusi yang patut dipertimbangkan dalam menghadapi banjir di kota-kota pesisir. Panduan ini kini digunakan oleh praktisi di Indonesia.

3. Kontribusi Arie yang lain adalah menciptakan desain sistem manajemen lalu lintas di sepanjang jalan utara Jawa, sehingga mengurangi angka kecelakaan selama periode tersebut dibandingkan dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Di samping itu juga mendorong penerapan Teknologi Corrugated Mortar Busa Pusjatan (CMP) yang menghemat biaya sampai 70% dan waktu pengerjaan sampai 50%. Teknologi tersebut diterapkan saat membangun Flyover Dermoleng, Klonengan, Kesambi, dan Kretek yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 4 bulan. Hadirnya keempat flyover tersebut membantu kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2017 lalu.

4. Untuk IHE Delft, Arie menjadi duta besar yang menginisiasi kerja sama antara IHE Delft dengan Kementerian PUPR di bidang penelitian dan pengembangan kapasitas Air. Di bawah kepemimpinan Arie, banyak staf di Kementerian PUPR didorong meneruskan pendidikan baik magister atau doktoral serta kursus singkat yang berkaitan dengan sumber daya air di IHE Delft. (***)

2018, LPDB Siapkan Rp 100M Untuk Bisnis Start Up

2018, LPDB Siapkan Rp 100M Untuk Bisnis Start Up

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan bahwa mulai tahun 2018 Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM akan menyiapkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk permodalan wirausaha pemula (WP) dan bisnis start up. "Dengan bunga yang sangat murah, yaitu 4,5% pertahun", tandas Agus pada acara Temu Mitra Nasional Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, di Jakarta, Kamis (19/10).

Dalam acara yang dihadiri sekitar 1.000 orang yang terdiri dari para Kepala Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia dan pelaku koperasi dan UKM, Plt Direktur Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Syahrir serta anggota Komisi VI DPR RI Rike Diah Pitaloka, Direktur Umum dan Hukum LPDB KUMKM Fitri Rinaldi, Direktur Bisnis LPDB KUMKM Iman Pribadi, Direktur Keuangan LPDB KUMKM Ahmad Nizar, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB KUMKM Jaenal Aripin, Agus mengatakan, penyaluran kredit dari LPDB KUMKM kepada WP dan bisnis start up semakin membuktikan keseriusan pemerintah untuk membuka akses pembiayaan bagi kalangan wirausaha di Indonesia. "Sebelumnya kita sudah memiliki kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 9%, yang akan turun menjadi 7%. Juga sudah ada kredit KITE, yaitu kemudahan impor tujuan ekspor. Sinergi dengan Kemenkeu melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) , sudah disiapkan juga sebesar Rp1,5 triliun untuk kredit ultra mikro", terang Agus.

Agus juga berharap agar LPDB KUMKM dan para mitra seluruh Indonesia agar memperhatikan 5 Sukses. Yaitu, sukses dalam penyaluran (memenuhi peraturan), sukses pemanfaatan (sesuai business plan), sukses pengembalian (membayar kewajiban tepat waktu), sukses peningkatan usaha (aset dan omset meningkat sehingga bisa naik kelas), dan sukses pengembangan usaha. "Yang lebih penting lagi, lima sukses tadi bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar", imbuh Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut LPDB KUMKM Braman Setyo menambahkan, dana sebesar Rp 100 miliar itu merupakan kredit untuk pengembangan usaha bagi WP dan bisnis start up. "Mereka butuh dukungan LPDB KUMKM untuk pengembangan usahanya dan kita hadir memfasilitasi. Dan ini sifatnya bukan dana bergulir, melainkan kredit", ucap Braman.

Braman menjelaskan, dengan plafon kredit maksimal Rp 25 juta tanpa agunan maka akan ada sekitar 4.000 WP atau bisnis start up yang akan bisa menikmati layanan kredit dari LPDB KUMKM. Bunganya pun terbilang rendah, hanya 4,5% pertahun. "Saya yakin, kredit ini akan banyak direspon kalangan WP dan bisnis start up di seluruh Indonesia. Selain cara konvensional, kita juga membuka pengajuan proposal business plan dari para WP dan bisnis start up secara paperless atau online", tandas Braman lagi.

Untuk itu, kata Braman, pihaknya akan secara ketat memverifikasi pemohon kredit WP dan bisnis start up. "Yang jelas, para WP dan bisnis start up harus sudah punya rintisan usaha yang akan kita verifikasi melalui sistem online yang ada di LPDB KUMKM. Kita akan bisa melihat jelas bagaimana karakter dari para WP dan bisnis start up tersebut", jelas dia.

Di samping itu, lanjut Braman, mulai 2018, dalam menyalurkan dana bergulir pihaknya akan menerapkan teknologi digital dalam penyaluran dan memonitor pemanfaatannya. "Kita bisa melihat dan monitor semuanya melalui sistem online. Yang pasti, saat ini tidak akan sulit lagi untuk mengakses dana bergulir di LPDB KUMKM", tegas Braman.

Selama periode 2008-2017, kata Braman, pihaknya sudah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp8,49 triliun kepada 4.000 lebih mitra, dan mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja lebih dari 1,5 juta orang. "Selain itu, hasil monitoring pasca penyaluran 2008-2017, terdapat 892 mitra yang memberikan laporan perkembangan pembiayaan. Berdasarkan data tersebut, 17 mitra mengalami perubahan status dari usaha kecil menjadi usaha menengah. Sementara yang 866 mitra, juga mengalami perubahan namun belum mencapai perubahan kategori yang lebih tinggi", papar Braman.

Braman juga berharap, Temu Nasional ini bisa memberikan kesempatan kepada mitra untuk saling mengenal dan bersinergi satu sama lain. Ini juga sebagai sarana sosialisasi guna meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan yang murah, efisien, dan tepat guna melalui dana bergulir yang dikelola LPDB KUMKM. "Tujuan lainnya adalah melakukan sinergi antara LPDB KUMKM dengan mitra guna melakukan upaya-upaya preventif untuk memecahkan segala permasalahan terkait penyaluran dana bergulir di daerah", pungkas Braman.

Dalam kesempatan kegiatan Temu Mitra Nasional dilakukan penandatanganan secara simbolis Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LPDB-KUMKM dengan Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia, di antaranya Dinaskop UKM Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan secara simbolis dana bergulir LPDB-KUMKM dan kredit usaha rakyat (KUR), penyerahan penghargaan terhadap mitra-mitra terbaik LPDB-KUMKM baik mitra penerima dana bergulir maupun mitra bank dalam sesi "LPDB Award Tahun 2017". (Agus)

Sertifikasi Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Konstruksi

Sertifikasi Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Konstruksi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keberhasilan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu kunci untuk memenangkan kompetisi global membutuhkan tenaga kerja konstruksi dalam jumlah besar yang handal, terampil, terlatih dan bersertifikat.

“Dengan tenaga kerja konstruksi yang terampil, terlatih dan bersertifikat, saya yakin kita bisa mengejar ketertinggalan infrastruktur terutama kita ingin meningkatkan kualitas. Tadi saya tanya Menteri PUPR berapa jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia baik yang bekerja di Pemerintah, BUMN dan swasta. Ada sekitar 7 juta tenaga kerja. Dari jumlah tersebut baru 9 persen atau sekitar 600 ribu yang bersertifikat, artinya masih sedikit sekali,” kata Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan sertifikasi serentak di 7 kota di Indonesia dengan jumlah peserta 9.700 orang tenaga kerja konstruksi di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2017. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soedjono.

Sambutan Presiden Jokowi juga disaksikan melalui layar teleconfrence oleh para tenaga kerja konstruksi yang mengikuti sertifikasi di 6 kota lainnya yakni di Banda Aceh sebanyak 1.088 orang, Palembang sebanyak 402 orang, Makasar sebanyak 838, Surabaya 621 orang, Banjarmasin sebanyak 406 orang, Jayapura sebanyak 1.017 orang.

Di Jakarta sendiri sertifikasi diikuti oleh tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada proyek renovasi komplek Gelora Bung Karno, proyek pembangunan kereta cepat (MRT), proyek pembangunan kereta ringan cepat (LRT), dan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5.328 orang.

“Saya mengingatkan agar jangan berhenti pada selembar sertifikat. Sertifikat sangat perlu. Saya minta mutunya, kualitasnya, standar-standarnya, betul-betul kita jaga bersama. Penjaminan mutu tenaga kerja konstruksi dilakukan dengan terus menerus melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengadaptasi perkembangan teknologi terbaru, karena setiap saat teknologi berubah, mengingat kemajuan teknologi sangat cepat berubahnya termasuk konstruksi,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengingatkan agar program percepataran sertifikasi ini jangan dijadikan ajang jual beli lembar sertifikasi. Sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi tidak tercapai. Para tenaga kerja konstruksi Indonesia harus memiliki kepercayaan diri dapat menghasilkan kualitas konstruksi yang tidak kalah dengan yang dikerjakan oleh tenaga kerja konstruksi negara maju seperti Jepang dan Jerman.

“Kita harus merasa yakin kita bisa melakukan seperti yang mereka kerjakan. Jangan merasa inferior, jangan merasa minder, tetapi kita memang harus meningkatkan lagi kualitas keterampilan kita agar kita terlatih sehingga barang-barang, konstruksi-konstruksi betul-betul memiliki kualitas,” tegasnya.

Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai acara menyampaikan para peserta sertifikasi akan mengikuti ujian kompetensi setelah sebelumnya mendapatkan pelatihan selama dua hari. Setelah bersertifikat, para tenaga kerja konstruksi ini mendapatkan manfaatnya antara lain pengakuan dan perlindungan hukum atas profesinya, besaran gaji atau upah yang lebih besar dari mereka yang belum bersertifikat serta mendapatkan jaminan asuransi kesehatan. "Dalam kerangka acuan kerja, tenaga kerja yang bekerja di PUPR harus bersertifikat dan tenaga kerja bersertifikat akan digaji sesuai standar upah (billing rate) termasuk mendapatkan asuransi. Kalau tidak ada sertifikat, biasanya asuransi tidak mau," kata Menteri Basuki.
Adapun biaya sertifikasi tersebut besarannya mencapai Rp 3 juta per orang salah satu di antaranya untuk jasa asesor. Kementerian PUPR menargetkan tambahan tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebanyak 30 ribu orang pada akhir tahun 2017, dimana hingga awal Oktober ini sudah mencapai 24 ribu orang. Sedangkan target tahun 2018 sebanyak 20 ribu tenaga kerja konstruksi akan bersertifikat.

Sementara itu Kepala Balitbang yang juga Plt. Dirjen Bina Konstruksi Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa kegiatan sertifikasi dilakukan untuk menjalankan amanat Undang-Undang No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dimana pasal 70 mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja. Para pengguna jasa dan/atau penyedia jasa juga wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki pada kesempatan tersebut yakni Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Rildo Ananda Anwar, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Khalawi AH. (***)

Gallery

Kementerian PUPR Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir di Garut

This gallery contains 1 photo.

Kementerian PUPR Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir di Garut GARUT, JURNAL IBUKOTA: Sebelum mengakhiri kunjungan kerja di Garut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung Bob Arthur Lambogia sempat … Continue reading