Menko Puan: Anak Usia Sekolah Dari Keluarga Kurang Mampu Berhak Terima Bantuan Tunai Pendidikan

Menko Puan: Anak Usia Sekolah Dari Keluarga Kurang Mampu Berhak Terima Bantuan Tunai Pendidikan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen agar anak-anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan dengan baik dan belajar dengan nyaman melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Pemerintah akan terus menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA,” ucap Menko Puan.
Puan menuturkan bahwa pemerintah saat ini telah memberikan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 19,4 juta anak untuk mempermudah akses pendidikan bagi anak usia sekolah, baik melalui sekolah maupun kursus-kursus.
Sebelumnya, KIP ini diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus.
Puan menjelaskan bahwa pada tahun 2018 KIP ini akan ditingkatkan untuk menjangkau 17.927.308 anak. Dia percaya bahwa melalui KIP, anak-anak usia sekolah nantinya bisa memberikan dampak terhadap kemajuan zaman. "Banyak anak nantinya akan bisa bersekolah. Saya harap mereka juga akan memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan, dan ketahanan moral yang memadai," ucapnya.
"Negara yang ditopang dengan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, akan menjadi Negara yang maju, kuat dalam persaingan, dan memiliki karakter," tutur Puan.
Diketahui, pekan ini Puan melakukan kunjungan kerja di Jawa tengah dengan membagikan KIP ke beberapa perwakilan sekolah dan memberikan bantuan berupa komputer dan buku bacaan. Sebanyak 160 komputer dan 800 buku bacaan disalurkan kepada 8 sekolah di Klaten dan Boyolali. Setiap sekolah mendapatkan bantuan 20 komputer dan 100 buku bacaan.
Sekolah-sekolah tersebut adalah SMPN 1 Ngemplak, SMPN 4 Boyolali, SMPN 3 Juwangi, SMPN 4 Ampel, SMPN 1 Ngemplak, SMPN 4 Boyolali dan SMPN 4 Ampel. (***)

Advertisements

Kemenko PMK Siapkan Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia

Kemenko PMK Siapkan Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA : Jelang penghujung tahun 2017, penyusunan usulan rekomendasi kebijakan tengah dipersiapkan. Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK, Ade Rustama, Kamis (14/12/2017) pagi membuka dan memimpin rapat koordinasi untuk membahas persiapan penyusunan usulan rekomendasi kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia. Rakor yang dihadiri oleh K/L terkait ini dimaksudkan untuk menjaring masukan dan saling berbagi pengalaman antarK/L mengenai apa saja hambatan saat menjalankan program/kegiatan yang menyasar kaum disabilitas dan lansia itu serta bagaimana upaya perbaikannya pada tahun depan.

Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK, sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2015, Pasal 160 dan Pasal 161, bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia.

Tugas yang juga merupakan arah kebijakan dan strategi bagi penyandang diabilitas dan lansia dalam kerangkan pembangunan nasional ini menetapkan sasaran yaitu terpenuhinya segala hak penyandang disabilitas dan lansia di setiap aspek kehidupan yang meliputi akses layanan dasar, lingkungan tempat tinggal, perlindungan sosial, kesempatan bekerja dan berusaha, hukum dan politik, dan sebagainya.

Sejumlah isu strategis yang dijalankan oleh Asdep Pemberdayaan disabilitas dan Lansia ini antara lain adalah untuk memastikan ketersediaan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang menyejahterakan; meningkatkan ketersediaan akses lingkungan dan sistem sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, dan kelompok marjinal pada setiap aspek kehidupan; dan meningkatkan jumlah kab/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal.

Tidak lupa, disertakan pula agenda Gerakan Nasional Revolusi Mental yaitu ‘Gerakan Indonesia Mandiri.’ Adapun usulan kebijakan yang tengah disiapkan ini akan memuat berbagi hal baru atau kelanjutan dari tahun sebelumnya, kaitan program/kegiatan dengan RPJM 2015-2019, sinkronisasi atau pembulatan kegiatan K/L terkait, keputusan sidang kabinet/rakor menteri atau arahan Menko PMK, dan pertimbangan isu strategis lainnya.

Menurut agenda pembangunan nasional yang salah satunya yaitu pemerataan antarkelompok pendapatan, rencana kerja dan program di tahun 2017 ini yang dijalankan sesuai tupoksi Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia berupa mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan (KSP) upaya Pemerintah mengurangi beban penduduk miskin dan rentan melalui program bantuan sosial.

Sejauh ini, diketahui telah diberikan bantuan tunai bersyarat begi enam juta keluarga miskin; pemberian asisten sosial kepada 30 ribu lansia terlantar, asistensi sosial bagi penyandang disabilitas berat kepada 22,500 orang, dan perluasan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) serta alat bantu bagi 3.000 penyandang disabilitas.

Selain itu, melalui KSP in juga telah diupayakan perluasan layanan dasar terutama untuk akses layanan kesehatan, layanan kependudukan berupa kartu identitas bagi penyandang disabilitas; Fasilitasi Pembahasan dan Proses Penandatangan MoU Pencegahan Pemasungan PDM/ODGJ; Koordinasi peningkatan akses pemenuhan hak disabilitas terhadap pendidikan; Koordinasi peningkatan akses pemenuhan hak disabilitas terhadap kesehatan; Koordinasi peningkatan akses pemenuhan hak disabilitas terhadap informasi, komunikasi dan teknologi melalui translasi bahasa isyarat di televisi.

Kemudian, Penyiapan bahan sosialisasi KIE Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam bentuk videografis; akses partisipasi politik dalam pemenuhan hak politik terutama bagi mereka penyandang disabilitas; dan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas berupa tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan dan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia juga melakukan Sosmonev kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lansia; Fasilitasi pembahasan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (***)

Choesni: Donor Darah Itu Menyehatkan Tubuh, Lho

Choesni: Donor Darah Itu Menyehatkan Tubuh, Lho

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, mengatakan donor darah ternyata menyehatkan. Kendati tidak selalu mendonorkan darahnya, Choesni mengaku sering menjadi pendonor jika ada kesempatan.

"Seperti sekarang ini, kebetulan pas ada kegiatan donor dan saya pas di kantor. Makanya saya sempatkan ikut," ujar Choesni usai mendonorkan darahnya di Kantor Kemenko PMK, Kamis (14/12).

Palang Merah Indonesia, donor darah adalah orang yang memberikan darah secara sukarela yang bertujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan transfusi darah ini misalnya orang yang sakit atau kecelakaan.

Seperti yang kita tahu, darah yang didonor bermanfaat bagi resipien atau penerima donor untuk bisa bertahan hidup. Namun, bagaimana dengan pendonor? Darah dalam tubuh pendonor, kan, berkurang karena disumbangkan. Apakah mengganggu daya imun tubuh pendonor?

"Enggak, tuh. Malahan badan jadi enakan," ujar Choesni, sambil menambahkan kalau dirinya sering juga mengajak istrinya untuk berdonor darah. "Kegiatan kemanusiaan ini perlu digalakkan dan Kemenko PMK mengapresiasi kegiatan donor darah ini," tambah di

Pakar hematologi di Rumah Sakit Karolinska University di Swedia, Gustaf Edgren, dalam paparannya menyebutkan darah sang pendonor akan kembali normal dalam beberapa minggu.

Edgren menambahkan, bila tubuh membutuhkan lebih banyak antibodi dalam aliran darah, maka ia akan menghasilkan antibodi sendiri dengan sangat cepat.

Dia menjelaskan, kecil kemungkinan pendonor terkena kanker atau meninggal sebelum waktunya daripada non-donor. Bahkan, banyak pendonor merasa bahwa setelah donor darah, tubuh mereka terasa lebih sehat. Ini disebabkan karena bila dengan mendonor darah maka bisa mengurangi kelebihan zat besi dalam tubuh dan melahirkan sel darah merah baru sehingga yang bersirkulasi dalam tubuh adalah darah yang sehat.

Disebutkan pula, perempuan memiliki kemungkinan terkena kanker dan penyakit jantung lebih rendah daripada laki-laki. Ini terjadi setidaknya sampai menopause karena pada saat menstruasi setiap bulan, kadar zat besi berkurang. Ini termasuk perlindungan alami dari penyakit-penyakit di atas.

PMI menyebutkan, semua orang dapat menjadi donor darah asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku. Pendonor harus berusia antara 17 sampai 65 tahun dengan berat minimal 45 kg dan sehat. (***)

Kemenko PMK Gelar Aksi Donor Darah

Kemenko PMK Gelar Aksi Donor Darah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA : Masih dalam rangkaian kegiatan aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental di lingkup Kemenko PMK berupa ‘Gerakan Kemenko PMK Melayani,’ Biro Umum Kemenko PMK menggelar aksi donor darah. Aksi yang digelar Kamis (14/12) tepat pkl.09.00, berlangsung di ruang Heritage, gedung Kemenko PMK, Jakarta dan diikuti oleh para pegawai di lingkungan Kemenko PMK baik dari sekretariat maupun kedeputian.

Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni terlihat antusias menyumbangkan tetes-tetes darahnya dalam putaran kedua aksi donor darah pagi ini. Bahkan, Choesni mengajak istrinya untuk turut menyumbangkan darah.

Menurut Ketua Penyelenggara sekaligus Kepala Biro Umum Kemenko PMK, Indah Suwarni, kegiatan ini memang hanya menyediakan 75 kuota kantong darah. "Tapi melihat antusiasme yang lumayan besar dari para pegawai, tidak menutup kemungkinan kegiatan donor darah ini akan kami selenggarakan lagi dalam waktu dekat," tutur Indah. (***)

Kemenko PMK Kembali Bahas Progress Pengendalian Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan

Kemenko PMK Kembali Bahas Progress Pengendalian Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Achmad Choesni, Kamis (14/12/2017) siang memimpin rapat koordinasi teknis (rakornis) tingkat eselon I guna membahas progress tindak lanjut terkait dengan Defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Rakor ini dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan.

Sebelumnya pada 6 November 2017 lalu, telah dilaksanakan Rakor Tingkat Menteri terkait dengan Defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dipimpin langsung oleh Menko PMK Puan Maharani. Ada beberapa arahan yang disampaikan oleh Menko PMK pada kesempatan itu, diantaranya kebijakan Presiden untuk tidak menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan arahan untuk memperjelas substansi revisi permenkes Nomor 40 tahun 2016.

Sementara pada rakor kali ini akan dibahas beberapa hal, yaitu perkembangan bauran kebijakan seperti Kendali mutu dan kendali biaya; strategic purchaser; Cost sharing, dan sharing Pemda dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu dibahas pula perkembangan perubahan Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, perkembangan perubahan Permenkes Nomor 40/2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, perubahan Permendagri Nomor 33/2017 tentang penyusunan APBD Tahun 2018, dan perkembangan penyusunan payung hukum mekanisme pemotongan/intercept pajak rokok. Hasil rakor pada hari ini nantinya akan menjadi bahan dalam Rakor tingkat Menteri yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. (***)

Inovasi Pembangunan dan Operasi Pemeliharaan Bendungan dan Jembatan Dibutuhkan

Inovasi Pembangunan dan Operasi Pemeliharaan Bendungan dan Jembatan Dibutuhkan

SEMARANG, JURNAL IBUKOTA : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong adanya inovasi dalam pembangunan dan manajemen operasi dan pemeliharaan waduk atau bendungan dan jembatan di Indonesia.

“Saya belum melihat ada inovasi dalam pembangunan bendungan. Program pembangunan 49 bendungan baru sebagai program prioritas nasional menjadi kesempatan bagi kita untuk mengaplikasikan ide inovatif,” kata Menteri Basuki saat membuka seminar internasional tentang bendungan dan jembatan di Balai Ujicoba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman, di kompleks Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu, (13/12/2017).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Rektor Universitas Diponegoro Yos Djohan Utama, Direktur Kerjasama Internasional dan Teknik Infrastruktur Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Jepang Yusuke Amano, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, dan para ahli bendungan dari Kementerian PUPR.

Tujuannya untuk menggugah inovasi dalam rangka pembangunan bendungan baru dan manajemen 231 bendungan yang sudah ada. Bendungan yang sudah ada bila tidak dipelihara akan mati karena proses alami. Demikian juga bendungan alami yaitu danau juga mengalami hal yang sama. Karena itu saat ini Kementerian PUPR juga menangani danau terutama danau kritis.

Dalam manajemen operasi dan pemeliharaan bendungan harus dilakukan secara optimal sehingga bisa memenuhi banyak kebutuhan seperti pengendalian banjir, air minum, irigasi dan listrik. “Di Citarum dengan memperbaiki cara mengoperasikan bendungan, bisa menambah kapasitas air yang selama ini terbuang sebesar 12 m3/detik dan bisa dimanfaatkan untuk air baku Jakarta,” jelas Menter Basuki.

Oleh karena itu, kerjasama antara Kementerian PUPR dengan MLIT Jepang yang sudah terjalin lama juga dilakukan dalam bidang bendungan. “Saya meminta MLIT untuk melakukan survey terhadap bendungan yang sudah ada, mana yang berpotensi untuk ditingkatkan pemeliharaannya,” kata Menteri Basuki.

Dari hasil survey selama 6 bulan sejak pertengahan 2017 tersebut, dikeluarkan rekomendasi bagi peningkatan Bendungan Kedungombo di Jawa Tengah melalui pembuatan terowongan baru sebagai saluran pembuang sedimen. Rekomendasi lainnya adalah pembangunan cascading dam di Daerah Aliran Sungai Citarum.

Dari pengalaman Jepang, bendungan yang sudah ada dapat ditingkatkan kemanfaatannya melalui beberapa cara yakni peninggian bendungan sehingga kapasitasnya bertambah, membuat _outlet_ baru sehingga pemanfaatan kapasitas yang ada lebih efektif dan memperpanjang umur bendungan dengan membuat terowongan untuk mengalirkan sedimen.

Kelebihan melakukan peningkatan bendungan (dam upgrading) dibandingkan membuat bendungan baru yakni tidak diperlukan pembebasan lahan, lebih ramah lingkungan dan waktu lebih cepat.

Sementara untuk jembatan, Menteri Basuki menyampaikan salah satu inovasi adalah pembangunan Jembatan Holtekamp di Provinsi Papua. Dalam pembangunannya, bentang utama jembatan dengan tipe Box Arch Steel ini dikerjakan oleh PT. PAL Indonesia di Surabaya yang memiliki fasilitas peralatan yang lengkap sehingga mempercepat dan menjamin kualitas jembatan.

Namun, sekitar 50.000 meter jembatan di Indonesia juga mengalami tantangan usia sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Dikatakan Menteri Basuki 60 persen jembatan di Indonesia dalam kondisi baik, 30 persen kurang baik dan 10 persen rusak berat.

Pemeliharaan jembatan juga akan ditingkatkan tidak hanya memperhatikan bagian atas jembatan namun juga bagian bawahnya. Pemantauan kondisi dan program pemeliharaan jembatan dimonitor oleh Kementerian PUPR secara konstan melalui Sistem Manajemen Jembatan Indonesia.

Menteri Basuki juga menyampaikan penghargaannya atas hubungan baik Pemerintah dan rakyat Indonesia dengan Jepang, terlebih pada Januari 2018 akan menjadi momen istimewa peringatan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jepang.

*Kerjasama PUPR dan BMKG*
Mitigasi bencana seperti gempa, banjir dan tanah longsor perlu dilakukan karena tidak hanya merusak bangunan infrastruktur, namun dampaknya terhadap aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karenanya informasi klimatologi yang dimiliki oleh BMKG dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan bendungan dan jembatan yang dibangun.

Disamping itu, kata Menteri Basuki, BMKG memiliki alat yang tersebar jaringannya di seluruh Indonesia yang bisa digunakan untuk membantu dan mendukung pengoperasian infrastruktur yang ada, di antaranya bendungan.

"Kami ingin bekerja sama lebih erat. Kami ingin melebarkan peran BMKG agar tidak hanya terkait bencana alam, tetapi juga membantu kami mengelola sumber daya air yang dimiliki," jelasnya.(***)

Kementerian PUPR Menyesalkan Peristiwa Penyerangan atas Pekerja Jalan Trans Papua

Kementerian PUPR Menyesalkan Peristiwa Penyerangan atas
Pekerja Jalan Trans Papua

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA : Seorang pekerja Jalan Trans Papua, ditemukan meninggal dunia di wilayah Distrik Mugi pada Selasa (12/12) setelah sebelumnya dihadang dan diculik oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Diketahui pekerja tersebut bernama Yovicko Sondak atau biasa dipanggil Vicko (34) yang merupakan Pekerja Pembangunan Ruas Jalan Habema-Kenyam sebagai operator excavator di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Sementara itu, korban lainnya adalah Prada Didimus anggota TNI-AD dari Personil POP 1 di Distrik Mugi mengalami patah kaki.

Terkait kejadian tersebut, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra Atmawidjaja, atas nama Kementerian PUPR menyampaikan dukacita dan belasungkawa kepada pihak keluarga. Keduanya merupakan anggota mitra kerja dari Kementerian PUPR, khususnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Ditjen Bina Marga dalam mewujudkan konektivitas di Papua. Kementerian PUPR pun menyesalkan terjadinya peristiwa ini dan berharap tidak terulang kembali.

Berdasarkan informasi kronologis kejadian dari pihak kepolisian bahwa pada 12 Desember 2017 sekitar pukul 08.00 WIT, anggota TNI-AD dari Personil POP 1 di Distrik Mugi (KM 114) berangkat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing, yang mana salah satunya terdiri dari 2 personil yaitu Prada Didimus dan Vicko yang berangkat menuju Kali Mugi (KM 112) dengan menggunakan excavator untuk mengambil BBM. Pada perjalanan kembali, excavator mengalami kerusakan dan akhirnya keduanya memutuskan untuk berjalan kaki. Pada saat itulah korban diculik dan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Sdr. Vicko, sementara Prada Didimus mengalami patah kaki.

Ruas Wamena-Habema-Kenyam-Mumugu merupakan bagian dari segmen 5 Trans Papua dengan panjang 284,3 km yang pada 2016 lalu berhasil ditembus bekerja sama dengan Direktorat Zeni TNI AD. Pada tahun 2017 ini Kementerian PUPR melanjutkan kerja sama dengan TNI AD untuk menurunkan grade permukaan badan jalan yang masih tinggi di lokasi-lokasi tertentu. Penurunan grade yang ditangani oleh TNI pada tahun 2017 ini adalah pada segmen Mugi-Mapenduma-Yuguru.

Kementerian PUPR mengimbau kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif agar pelaksanaan pembangunan jalan Trans Papua yang menjadi salah satu prioritas kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dapat diwujudkan. Jalan Trans Papua ditargetkan secara keseluruhan terhubung pada tahun 2019 yang pada gilirannya akan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua. (***)

Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) Mulai Pemutaran Perdana Konstruksi _Pier Head_ dengan Teknologi Sosrobahu

Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) Mulai Pemutaran Perdana Konstruksi _Pier Head_ dengan Teknologi Sosrobahu

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA : AVP Corporate Communication
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru mengatakan jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) mengulang sejarah 29 tahun lalu, yaitu pemutaran perdana kontruksi _pier head_ dengan Teknologi Sosrobahu di Pier Nomor P.179 KM. 21+600, atau sisi utara (Grand Wisata) arah Cikampek, pada hari Rabu, 13 Desember 2017, mulai pukul 19.00 WIB.

Menurut Heru, Teknologi Sosrobahu atau landasan putar bebas hambatan adalah legenda dunia teknik sipil Indonesia yang pertama kali digunakan pada tanggal 27 Juli 1988 yang lalu.

"Teknologi Sosrobahu yang ditemukan oleh Tjokorda Raka Sukawati lahir sebagai jawaban atas sulitnya membangun kontruksi jalan di atas jalan yang sudah beroperasi dan padat volume kendaraan seperti halnya di Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated)," katanya.

Bila memakai teknik konstruksi konvensional, dipastikan sebagian besar lajur jalan akan ditutup dan membuat kemacetan jalan. Namun dengan Teknologi Sosrobahu semua bisa diatasi karena _Pier Head_ terlebih dulu dicor sejajar garis jalan tanpa memerlukan _space_ ruang bebas yang besar. Setelah itu _Pier Head_ barulah diputar sekitar 90 derajat hingga melintang garis jalan.

Teknologi Sosrobahu banyak diterapkan di sejumlah negara seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Bahkan di Filipina Teknologi Sosrobahu ini digunakan untuk membuat salah satu jalan layang terpanjang di Metro Manila, yakni Metro Manila Skyway dari Buendia ke Alabang.

Teknologi Sosrobahu yang lama menghilang akan kembali ke Indonesia sebagai salah satu solusi dunia konstruksi dalam proses Pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II (Elevated) yang membentang dari Cikunir-Karawang Barat sepanjang 38 Km.

Sesuai jadwal pelaksanaan, maka pemutaran _Pier Head_ dengan Teknologi Sosrobahu secara kontinu akan dimulai Januari 2018, namun karena PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (PT JJC) menekankan adanya inovasi baru pemutaran memakai _"remote control",_ tidak lagi memakai _crane_ sebagaimana yang selama ini dilaksanakan, maka diputuskan untuk melakukan pemutaran perdana lebih awal untuk bahan evaluasi sehingga jadwal pemutaran secara kontinu tetap dapat dilakukan _on schedule_.

Pemutaran perdana _pier head_ menggunakan Teknologi Sosrobahu ini disaksikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, dan Direktur Pengembangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Hasanudin.

Tidak ada penutupan lajur jalan tol selama pemutaran perdana _Pier Head_ dengan Teknologi Sosrobahu tersebut. Meski demikian, Pengguna Jalan tetap diimbau untuk antisipasi perjalanan dan berhati-hati saat melintas di lokasi kegiatan.

Lebih dari 200 _pier head_ akan diputar menggunakan Teknologi Sosrobahu di proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated). Jadwal pemutaran seluruh _pier head_ akan dimulai dari pertengahan bulan Januari 2018 hingga bulan Oktober 2018, yang akan berlangsung selama +- 10 menit pada setiap proses pemutaran _pier head._

Hak pengusahaan dan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) dipegang oleh PT JJC, yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 80% dan PT Ranggi Sugiron Perkasa sebesar 20%.

*PT Jasa Marga (Persero) Tbk.* adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)yang bergerak di bidang penyelenggara jasa jalan tol. Sebagai perusahaan jalan tol pertama di Indonesia, dengan pengalaman dalam membangun dan mengoperasikan jalan tol, saat ini Jasa Marga adalah pemimpin dalam mengelola lebih dari 531 Km jalan tol atau 76% dari total jalan tol di Indonesia.

*PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.* merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang industri konstruksi, rekayasa, investasi infrastruktur, precast, realty dan enegi. Sejak tahun 2014 PT Waskita Karya (Persero) Tbk melakukan transformasi bisnis salah satunya menjadi pengembang jalan tol dan saat ini memiliki hak konsesi atas 18 ruas jalan tol sepanjang 997 KM yang tersebar di pulau Jawa dan Sumatera. (Agus)

Kemendikbud Revisi Buku Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar Kelas VI

Kemendikbud Revisi Buku Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar Kelas VI

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), Balitbang, hari ini melakukan revisi buku sekolah elektronik (BSE) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Sekolah Dasar (SD) Kelas IV yang menyebutkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Negara Israel.

“Kami mengambil keputusan dalam rapat bahwa konten yang ada di laman Kemendikbud kita tarik dahulu. Waktu pengoreksian sudah saya minta hari ini. Dalam waktu dekat Puskurbuk akan menerbitkan revisinya,” demikian dijelaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Mendikbud menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan materi yang terdapat dalam buku tersebut. Kemendikbud akan melakukan penelusuran kembali terhadap kesalahan yang terjadi dari isi buku. “Setelah mengunggah ulang buku dengan edisi yang sudah direvisi, Kemendikbud menelusuri bagaimana dulu ceritanya kok bisa terjadi kesalahan agak fatal, termasuk bagaimana prosesnya. Kemudian siapa yang paling bertanggung jawab. Kita akan lihat kesalahannya di mana dan termasuk ada kesengajaan atau tidak. Intinya Kemendikbud masih akan terus menelusuri,” tutur Mendikbud.

Terkait penerbitan buku, kata Mendikbud, akan dibenahi, termasuk orang yang akan dipilih menjadi tim editing, tim penilai, dan lebih teliti dan korektif terhadap tim pembuat naskah. “Kebijakan Buku Sekolah Elektronik tetap akan digunakan, karena BSE ini digunakan dalam rangka memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan buku murah,” ujar Mendikbud.

Mendikbud berharap kepada para penerbit buku yang masih belum beredar dapat ditarik kembali dan diganti dengan buku yang telah direvisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini buku yang telah direvisi sudah bisa diunggah di laman, sehingga bisa dijadikan rujukan untuk sekolah khususnya, juga penerbit. Saya mohon kepada para penerbit buku yang masih belum beredar itu ditarik kembali dan kemudian diganti yang salah tadi dengan revisi yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud,” pesan Mendikbud. (Agus)

Menteri Basuki Tinjau Progres Bendungan Sukamahi dan Ciawi

Menteri Basuki Tinjau Progres Bendungan Sukamahi dan Ciawi

BOGOR, JURNAL IBUKOTA : Sebagai upaya Pemerintah dalam mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jabodetabek dari bencana banjir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane saat ini tengah membangun dua bendungan kering (dry dam) yakni Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor. Pembangunan kedua bendungan merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta.

Fungsi kedua bendungan ini adalah menahan aliran permukaan yang berasal dari daerah hulu Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung melalui terowongan secara konstan dengan debit rencana Q50. Dengan demikian meskipun terjadi hujan lebat di daerah hulu, debit Sungai Ciliwung yang masuk ke Jakarta dapat ditahan dan dikendalikan.

Pembangunan Bendungan Sukamahi sejatinya sudah direncanakan sejak tahun 1990-an. Namun rencana pembangunannya saat itu terkendala pembebasan lahan. Warga yang rumahnya direncanakan terkena proyek tersebut menolak ganti rugi yang ditawarkan pemerintah.

Rencana tersebut kembali bergulir saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan kini mulai dikerjakan sebagai bagian dari pembangunan 65 bendungan prioritas pada pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pembangunan dua bendungan kering ini merupakan perhatian dan komitmen pemerintah untuk mengendalikan banjir tidak hanya di hilir melainkan sejak dari hulu.

Sebagai bendungan kering maka baru akan digenangi air jika intensitas hujan tinggi. Sementara saat musim kemarau bendungan ini kering.

“Saya datang ke Bendungan Sukamahi karena Pak Presiden akan meninjau dalam waktu dekat. Saya minta pekerjaan dipercepat dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena kontur tanah yang terjal. Pohon-pohon yang ada seperlunya saja ditebang, karena bisa menjadi bagian dari lansekap area bendungan" kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai meninjau pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Bogor, Selasa (12/12/2017).

Menurut Menteri Basuki pengendalian banjir di Jakarta tidak bisa dilakukan melalui upaya struktural atau pembangunan fisik saja seperti kegiatan normalisasi sungai dan membangun bendungan, melainkan juga dengan kegiatan non struktural seperti kampanye penyadaran masyarakat, tata ruang, dan pembuatan berbagai sumur resapan di lingkungan rumah masing-masing.

Kontrak Pembangunan Bendungan Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 antara pihak SNVT PJSA Ciliwung Cisadane dan PT Brantas Abipraya-Sacna KSO sebagai pihak kontraktor dengan nilai pekerjaan konstruksi Rp 757,8 miliar melalui kontrak tahun jamak (multi years). Bendungan Ciawi merupakan bendungan kering (dry dam) memiliki volume tampung 6,45 juta m3 dan luas area genangan 29,22 hektar.

Sementara penandatanganan kontrak pembangunan Bendungan Sukamahi senilai Rp 436,97 miliar dilakukan pada 20 Desember 2016 dengan kotraktor PTWijaya Karya-Basuki KSO. Bendungan Sukamahi memiliki daya tampung 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 ha. Kedua bendungan tersebut ditargetkan selesai konstruksinya pada pertengahan tahun 2019.

Hingga 6 November 2017, lahan Bendungan Sukamahi yang sudah bebas, seluas 10,26 hektar dari kebutuhan 46,56 hektar. Sementara lahan Bendungan Ciawi yang dibutuhkan seluas 78,79 hektar dan sudah dilakukan pembayaran 10,97 hektar. Pembebasan lahan kedua bendungan dilakukan dengan skema dana talangan oleh kontraktor yang nantinya akan dibayarkan melalui anggaran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).(***)