Pembangunan Rusun MBR Terus Dilakukan

Pembangunan Rusun MBR Terus Dilakukan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya melalui pembangunan Rusun di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah yang dimulai konstruksinya (groundbreaking) pada Rabu, 16 Mei 2018. Groundbreaking dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang diwakili oleh Dirjen Penyediaan Perumahan M. Khalawi Abdul Hamid dan dihadiri anggota Komisi V DPR RI Sudjadi.

Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) kepada 18 Camat di Kabupaten Magelang, 3 Camat di Kota Magelang dan 15 Camat di Kabupaten Temanggung. Para Camat tersebut mewakili kepala desa penerima BSPS.

Pada hari yang sama, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan juga melakukan groundbreaking Rusun mahasiswa di STKIP PGRI Tulungagung, Jawa Timur. Rusun 1 twin blok ini memiliki tiga lantai dengan 37 unit yang dapat menampung 148 orang.

Groundbreaking ditandai dengan pemancangan tiang pertama dengan penekanan sirine. Turut hadir Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Ridwan Dibya Sudharta, Anggota Komisi IX DPR RI Budi Yuwono, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Ketua Yayasan STKIP PGRI Tulungagung Djoko Edi Yuwono.

Rusun dengan luas lahan 2944 m2, dibangun oleh kontraktor PT. Mitra Utama, dengan nilai kontrak Rp 10,58 miliyar dengan masa pelaksanaan 240 hari. Rusun nantinya sudah dilengkapi air, listrik, dan meubelair, seperti tempat tidur, lemari, kursi dan meja belajar.

"Keberadaan Rusun akan memberikan manfaat bagi kemajuan kualitas pendidikan di Kabupaten Tulungagung. Semua pihak yang terlibat dalam pembangunan mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik sehingga pembangunan berjalan lancar,” kata Ketua Yayasan STKIP KORPRI Djoko Edi Yuwono.

Selain Rusun mahasiswa, pada hari Selasa, 15 Mei 2018 telah dilakukan groundbreaking Rusun Pondok Pesantren Hidayatullah di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Rusun Ponpes Hidayatullah dibangun dengan tinggi 2 lantai, terdiri dari 4 barak kecil dan 4 barak besar, serta dapat menampung 144 santri. Konstruksi dilakukan PT. Prima Kaltim Mandiri selama 210 hari pelaksanaan dengan nilai kontrak Rp 6,62 miliar.

Pembangunan Rumah Susun (Rusun) sebanyak 13.405 unit yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mahasiswa, santri, pekerja dan ASN/TNI/Polri. Pembangunan Rusun merupakan salah satu upaya Pemerintah meningkatkan penyediaan rumah untuk mencapai target program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, pada 29 April 2015 lalu di Ungaran, Jawa Tengah.

Pembangunan Rusun mahasiswa dan santri di berbagai daerah sebagai dukungan Pemerintah dalam penyediaan hunian layak dan penataan di kawasan lingkungan pendidikan. Diharapkan dengan dibangunnya rusun bisa menambah semangat dan kenyamanan para mahasiswa dalam proses belajar. (***)

Advertisements

Menteri Basuki : Bulan Ramadhan Ibadah Berkualitas

Menteri Basuki : Bulan Ramadhan Ibadah Berkualitas

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1439 H jatuh pada Kamis (17/5). Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak seluruh pegawai Kementerian PUPR membuat perencanaan yang baik dalam bulan Ramadhan sehingga pekerjaan dan ibadah yang dilakukan tahun ini bisa optimal. Untuk menyusunnya disertai ilmu agama yang baik sehingga setiap langkah selama Ramadhan bernilai ibadah.

“Seperti halnya dalam melakukan pekerjaan kita harus melakukan perencanaan, begitu juga ketika akan menghadapi Ramadhan, agar kita tahu target ibadah yang akan dilakukan. Dengan ilmu kita bisa merencanakan kegiatan dalam 10 hari pertama, kedua dan ketiga di bulan Ramadhan. Semoga dalam melaksanakan tugas ke PUPR-an mendapatkan berkah dari Allah SWT,” pesan Menteri Basuki dalam acara Silaturahmi jelang memasuki Bulan Ramadhan (Munggahan) di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Ditambahkan Menteri Basuki, untuk lebih menambah kekhusyukan dan diterimanya ibadah selama Ramadhan, seorang muslim harus saling membuka pintu silaturahim dan memaafkan terhadap kesalahan saudaranya. “Doa kita saat bulan Ramadhan akan dikabulkan, itu garansi dari Allah. Namun ada doa oyang tidak dikabulkan oleh Allah SWT yakni doa orang yang durhaka kepada kedua orang tua, istri yang tidak taat kepada suami, dan muslim yang saling bermusuhan,” katanya.

Hadir memberikan tausiyah pada acara tersebut yakni Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid yang menyampaikan beberapa keutamaan bulan Ramadhan. Dalam memasuki Ramadhan penting untuk meluruskan niat dan diikuti dengan silaturahim, saling memaafkan dan bersedekah. “Ketiga hal tersebut diwujudkan dalam tradisi yang dikenal dengan nama _munggahan_, intinya berkumpul di suatu tempat diimbangi dengan sedekah dan minta maaf.,” pesan Nusron.

Turut hadir dalam acara tersebut Mantan Menteri PU Suyono Sosrodarsono dan Djoko Kirmanto, Ibu Radinal Mochtar, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Rildo Ananda Anwar, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Kepala Balitbang Danis H. Sumadilaga, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief dan segenap Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian PUPR.(***)

Kementerian PUPR Targetkan Tiga PSN Irigasi Selesai Tahun 2018

Kementerian PUPR Targetkan Tiga PSN Irigasi Selesai Tahun 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 1 juta hektar jaringan irigasi baru dan merehabilitasi sekitar 3 juta hektar jaringan irigasi dalam periode 2015-2019. Infrastruktur irigasi berupa bendung dan saluran irigasi berperan meningkatkan produktivitas pangan nasional guna mencapai ketahanan pangan sebagaimana Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah dan selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata dimana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” jelas Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Dari 150 Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR, sebanyak 7 diantaranya merupakan pembangunan jaringan irigasi dan bendung. Ketujuh PSN irigasi tersebut yakni pembangunan jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat dan DI Jambo Aye Kanan di Kabupaten Aceh Utara & Aceh Timur (Prov. Aceh), DI Lematang di Kota Pagaralam(Prov. Sumatera Selatan), DI Leuwigong di Kabupaten Garut (Prov. Jawa Barat) dan DI Gumbasa di Kabupaten Sigi & Kota Palu (Prov. Sulawesi Tengah).

Dua PSN lainnya yakni pembangunan saluran suplesi DI Umpu Sistem (Way Besai) di Kabupaten Way Kanan (Prov. Lampung) dan pembangunan bendung dan jaringan irigasi DI Baliase di Kabupaten Luwu Timur (Prov. Sulawesi Selatan).

Pembangunan jaringan irigasi DI Umpu Sistem yang dilakukan sejak tahun 2013 telah selesai pada tahun 2017 lalu dengan anggaran sebesar Rp 189 miliar. Luas areal pelayanan potensial seluas 7.500 hektar dengan saluran suplesi sepanjang 6,03 km. Manfaatnya akan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 100 persen menjadi 190 persen.

Sebanyak tiga daerah irigasi yang masuk dalam PSN ditargetkan untuk selesai pembangunannya pada akhir tahun 2018, yakni DI Jambo Aye Kanan, DI Lematang dan DI Leuwigoong.

Pembangunan jaringan irigasi DI Jambo Aye Kanan berupa saluran primer sepanjang 42 Km dan saluran sekunder 10 km yang akan mengairi area seluas 3.028 hektar. Progresnya sudah sekitar 44 persen dengan biaya pembangunan sebesar Rp 385,5 miliar.

Sementara pembangunan jaringan irigasi DI Lematang berupa saluran primer sepanjang 10,2 km dan saluran sekunder 30,57 km yang akan mengairi area seluas 3.000 hektar. Saat ini progresnya sudah sekitar 62 persen dengan biaya pembangunan sebesar Rp 273 miliar.

Pembangunan jaringan irigasi DI Leuwigoong berupa saluran irigasi primer sepanjang 86 km yang mengairi area potensial seluas 5.313 hektar. Progresnya saat ini sekitar 68 persen dengan anggaran Rp 952 miliar.

Tiga PSN lainnya yakni pembangunan jaringan irigasi DI Lhok Guci, DI Gumbasa, dan jaringan irigasi dan bendung DI Baliase diharapkan selesai tahun 2019.(***)

Tahun 2018 Kementerian PUPR Bangun 174 Jembatan dan 18 Flyover/Underpass

Tahun 2018 Kementerian PUPR Bangun 174 Jembatan dan 18 Flyover/Underpass

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Dalam periode 2015-2017, Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 356 buah jembatan di berbagai wilayah di Indonesia dengan total panjang 22.809 meter. Tahun 2018, pembangunan jembatan sebanyak 174 buah dengan total panjang 13.639 meter.

Selain jembatan juga dibangun flyover dan underpass, yang tujuan utamanya untuk mengurai kemacetan di kawasan perkotaan. Tahun 2015-2017 telah dibangun 40 underpas/flyover dengan total panjang 11.325 meter. Tahun 2018 akan dibangun 18 buah underpass/flyover dengan total panjang 2.691 meter.

“Kehadiran infrastruktur jembatan, flyover dan underpass di samping memperlancar arus lalu lintas juga perlu dibuat indah dengan memasukkan elemen budaya lokal sehingga bisa menjadi kebanggaan masyarakat dan menambah estetika kota,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Beberapa jembatan bentang panjang telah selesai yakni Jembatan Merah Putih yang kini menjadi ikon baru pariwisata Kota Ambon, Maluku berdiri megah membentang di atas Teluk Dalam Pulau Ambon. Jembatan ini menghubungkan Desa Rumah Tiga, Kecamatan Sirimau di sisi utara dan Desa Hatige Kecil/Galala, Kecamatan Teluk Ambon di sisi selatan. Jembatan yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 4 April 2016 mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari Kota Ambon menuju Bandara Pattimura dan sebaliknya. Biaya pembangunan Jembatan Merah Putih sebesar Rp 772,9 miliar.

Jembatan lainnya yang menjadi ikon dan signifikan meningkatkan konektivitas antar wilayah adalah Jembatan Tayan. Jembatan sepanjang 1.440 meter melintasi Sungai Kapuas di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jembatan ini diresmikan Presiden Jokowi pada 22 Maret 2016 dan menghubungkan ruas jalan lintas selatan Kalimantan yang sebelumnya belum tersambung, dimana warga harus naik kapal untuk menyeberangi Sungai Kapuas dengan tarif sebesar Rp 200 ribu per penyeberangan. Dengan arsitektur yang indah ditambah lampu, jembatan ini menjadi primadona wisata baru di Kalimantan Barat. Biaya pembangunan jembatan sebesar Rp 740 miliar.

Jembatan lainnya yang telah rampung yakni Jembatan Grindulu di Pacitan, Jembatan Petuk di Kupang, Jembatan Soekarno di Manado. Sedangkan ditargetkan rampung tahun 2018 yakni Jembatan Siak 2 di Pekanbaru, Jembatan Musi IV di Palembang, Jembatan Wear Arafura di Pulau Yamdena, Maluku, Jembatan Holtekamp di Jayapura dan Jembatan Landak di Pontianak. Untuk Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur dan Jembatan Teluk Kendari di Sulawesi Tenggara ditargetkan selesai tahun 2019.

Sementara untuk flyover (FO) yang akan diresmikan tahun 2018 yakni FO Simpang Surabaya sepanjang 900 meter di Kota Banda Aceh, serta dua FO di Kota Palembang yakni FO Keramasan sepanjang 650 meter dan FO Simpang Bandara Tanjung Api-Api sepanjang 460 meter ditargetkan bisa diresmikan sebelum Asian Games XVIII sehingga mendukung kelancaran lalu lintas.

Underpass yang tengah dikerjakan Kementerian PUPR adalah Underpas Ngurah Rai di Denpasar sepanjang 543 meter. Pembangunan underpass bertujuan mengurangi kemacetan di Simpang Tugu Ngurah Rai sekaligus mendukung Denpasar sebagai tuan rumah pertemuan IMF-World Bank pada Bulan Oktober 2018. Dalam acara tersebut akan hadir sekitar 15.000 peserta yang membutuhkan kemudahan pergerakan dari satu titik ke titik lainnya. Progres konstruksinya sudah 57,31% dan ditargetkan selesai Agustus 2018 dengan biaya pembangunannya sebesar Rp 168,3 miliar.

Sementara underpass yang telah selesai dibangun di antaranya Underpass Simpang Mandai di Kota Makassar yang dibuka penggunaanya pada 18 Juni 2017. Underpass ini bermanfaat mengurangi kemacetan dengan memisahkan lalu lintas regional Makasar-Maros-Pare-Pare dengan lalu lintas yang keluar masuk Bandara Sultan Hasanuddin. (***)

Persiapan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2018, Jasa Marga Gelar _Workshop Safety Driving_ Khusus Pengemudi Bus

Persiapan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2018, Jasa Marga Gelar _Workshop Safety Driving_ Khusus Pengemudi Bus

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Dalam rangka persiapan arus mudik dan balik Lebaran 2018 (Idul Fitri 1439 H), menggiatkan kegiatan Tertib Berlalu Lintas dan upaya menyukseskan Rencana Nasional Keselamatan Jalan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berinisiatif menggelar pelatihan dan pembekalan bagi pengemudi bus melalui _workshop_ bertajuk _” Safety Driving for Bus Driver”_. Pelatihan tersebut dikhususkan bagi pengemudi bus, karena bus merupakan salah satu transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam arus mudik atau balik pada Lebaran yang jatuh pada bulan Juni mendatang.

Melalui pelatihan dan pembekalan ini, Jasa Marga membantu Pemerintah dalam menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan dan meningkatkan kualitas keselamatan lalu lintas serta membangun budaya tertib berlalu lintas bagi seluruh pengguna kendaraan bermotor, khususnya bagi moda transportasi bus.

_Workshop_ yang digelar pada hari Selasa, 15 Mei 2018 ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan membantu para pengemudi bus untuk selalu waspada dan bersikap tenang ketika mengemudikan kendaraannya. Selain itu, para pengemudi pun akan diberikan pemaparan terkait ilmu tentang kendaraan, persiapan mengemudi dan prosedur mengemudi yang baik untuk mengurangi potensi kecelakaan.

Tidak hanya diberi bekal secara teori, _workshop_ yang terdiri dari 40 pengemudi bus yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) dan 10 pengemudi bis Program "Mudik Bareng BUMN 2018" ini terdapat pula sesi praktik di Buperta Cibubur. Jasa Marga dan IPOMI menyediakan empat bus untuk sesi praktik. Dari hasil di lapangan para peserta akan dievaluasi mengenai sikap dalam mengemudi, kewaspadaan, prosedur mengemudi, kemampuan dan teknik mengemudi.

Metode evaluasi cara mengemudi peserta mengacu pada bagaimana sikap peserta dan tingkat kewaspadaan diaplikasikan pada setiap materi _workshop_. Para peserta harus memahami dengan jelas mengenai maksud materi _workshop_ dan juga kemauan untuk memperbaiki segala kesalahan yang dibuat ketika mengemudi. Ketenangan, kesabaran, kedewasaan, dan kepribadaian peserta juga merupakan faktor penting dalam _workshop_ ini.

Setelah melalui serangkaian pelatihan dan tes, para peserta perserta menerima sertifikat dan _ID Card_ “Defensive & Responsible Driving Training Program for Bus Driver”. Sertifikat yang diberikan kepada peserta dikeluarkan oleh Indonesia Defensive Driving Center (IDDC) dan didukung oleh Safe Drive Training (Australia) Pty, Ltd.

Melalui _workshop_ ini, Jasa Marga berharap angka kecelakaan saat mudik atau arus balik lebaran 2018 dapat ditekan, terutama yang melibatkan kendaraan bus. Oleh karena itu, Jasa Marga selalu mengingatkan kepada seluruh pengemudi untuk selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan bersama.

Selain untuk mengedepankan keselamatan pemudik dan pengguna jalan lainnya, Direktur Operasi II Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan _workshop_ ini digelar oleh Jasa Marga untuk menyukseskan program “Mudik Bareng BUMN 2018”, dimana Jasa Marga menyediakan 26 unit bus dengan berbagai kota tujuan.

"Kami berharap ilmu yang diperoleh tidak berhenti hanya dalam momentum lebaran saja, tapi juga dapat diterapkan dalam jangka panjang sebagai acuan profesi, dan pada akhirnya dapat menjadi kebanggaan akan profesi sebagai pengemudi yang berdedikasi dan selalu mengedepankan keselamatan," pesan Subakti. (Agus)

Mendikbud: Kuatkan Tripusat Pendidikan Untuk Cegah Terorisme

Mendikbud: Kuatkan Tripusat Pendidikan untuk Cegah Terorisme

SURABAYA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menyampaikan keprihatinan dan menyesalkan jatuhnya korban anak-anak akibat aksi terorisme di Surabaya. Tragedi kemanusiaan tersebut, menjadi pelajaran penting bagi semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

“Terutama kepala sekolah untuk mewaspadai agar jangan sampai ada korban dari anak-anak yang masih punya masa depan. Kejadian ini akibat dari doktrin yang menyesatkan, terutama pengaruh dari gerakan radikal dan teror,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy di Surabaya, Senin (14/5/2018).

Menteri Muhadjir juga mengimbau agar sekolah dan orang tua dapat menguatkan hubungan satu sama lain, sebagai bagian dari tripusat pendidikan dan penguatan pendidikan karakter (PPK). “Makanya kami ingin sekolah punya data lengkap hubungan antara siswa dengan orang tua, dan hubungan orang tua dengan sekolah,” ujar Mendikbud.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu berharap dapat terjadi hubungan yang baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan jika ada perilaku menyimpang, baik oleh siswa ataupun orang tua, bisa segera diketahui.

Muhadjir menyatakan mengutuk peristiwa peledakan bom di Surabaya yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. “Apapun alasannya, apapun keyakinannya, mengorbankan anak adalah suatu yang sangat dilarang di dalam ajaran apapun agamanya. Dan saya termasuk mengutuk apa yang telah terjadi itu, dan jangan diteruskan modus-modus yang sangat mengerikan ini,” tegasnya.

Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan, Mendikbud juga menjenguk EH, siswa yang menjadi salah satu korban peledakan bom. “Alhamdulillah kondisinya sudah sangat bagus, sudah bisa tersenyum, sudah bisa diajak ngobrol, mudah-mudahan bisa segera sembuh,” ucapnya.

Terkait kegiatan belajar mengajar di kota Surabaya, Mendikbud mengusulkan agar pemerintah kota Surabaya dapat memperpanjang waktu belajar di rumah bagi siswa mengingat kondisi yang berkembang. “Tadi juga bicara dengan wali kota mengenai masalah hari libur sekolah. Saya usulkan supaya diperpanjang masa liburnya sampai keadaan tenang sehingga suasana belajar juga baik,” tuturnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah mengeluarkan pengumuman bahwa kegiatan belajar mengajar pada Senin, 14 Mei 2018, dilaksanakan di rumah bagi peserta didik jenjang PAUD hingga SMP. Kemudian Dinas Pendidikan Kota Surabaya kembali mengeluarkan pengumuman bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di rumah tersebut diperpanjang hingga Senin, 21 Mei 2018. Pemerintah Kota Surabaya hanya mengeluarkan kebijakan tersebut untuk jenjang PAUD hingga SMP, dan tidak untuk jenjang SMA/SMK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah berada di bawah Pemerintah Provinsi, bukan Pemerintah Kota/Kabupaten. (Agus)

Menteri Basuki Ajak Pemangku Kepentingan Tingkatkan Kontribusi Pengelolaan Irigasi

Menteri Basuki Ajak Pemangku Kepentingan Tingkatkan Kontribusi Pengelolaan Irigasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran ketahanan pangan dan air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 65 bendungan dalam kurun 2015-2019. Pembangunan bendungan menjadi program Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla guna meningkatkan kapasitas tampungan air. Salah satu tujuannya agar kontinuitas suplai air ke sawah terjaga melalui jaringan irigasi di 14 sentra produksi pangan nasional.

“Kita sudah membangun banyak bendungan dan jaringan irigasi, kita juga pikirkan pengelolaannya. Saya ingin mengajak semua pemangku kepentingan, baik Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), untuk bersama mengelola Sumber Daya Air (SDA) dari hulu ke hilir,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara Sarasehan Irigasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan INACID (Indonesian National Committee of International Commission on Irrigation and Drainage).

Sarasehan mengangkat tema "Pengelolaan Irigasi Jatiluhur yang Hemat Air, Adil dan Berkelanjutan" di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Menteri Basuki menambahkan dalam mengelola irigasi tidak cukup dilihat dari segi teknis, melainkan juga butuh pendekatan budaya kebiasaan para petani dalam bercocok tanam. “Jadi harus kita pelajari betul di lapangan, pola perilaku para petani kita. Sehingga kita bisa belajar bagaimana cara membagi air untuk keperluan irigasi,” katanya.

Saat ini masih terdapat beberapa Daerah Irigasi yang sumber airnya masih berasal dari irigasi tadah hujan. Berdasarkan data, dari total luas irigasi permukaan sebesar 7.145.168 Ha, hanya 10,7 persen irigasi yang bersumber dari waduk dan sisanya masih 89,3 persen irigasi dari non waduk/bendungan.

Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya daerah irigasi yang bersumber pada bendungan. “Di Jawa Barat masih terdapat irigasi tadah hujan seluas 22 ribu hektar,” kata Menteri Basuki.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan bendungan sebagai sumber pengairan irigasi, Kementerian PUPR mengambil langkah modernisasi irigasi melalui pengembangan irigasi premium. Irigasi premium adalah irigasi yang mendapatkan jaminan suplai air dari bendungan yang saat ini masif dilakukan pembangunannya.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” jelas Menteri Basuki.

Dalam pembangunan dan perbaikan saluran irigasi kecil melibatkan petani setempat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) lewat Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3TGAI) dengan skema padat karya tunai.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah PKT irigasi kecil se Indonesia yakni 5.000 lokasi dengan anggaran per lokasinya Rp 225 juta. “PKT bertujuan untuk mendistribusikan uang ke desa tetapi dengan cara bekerja (membangun infrastruktur yang akan meningkatkan produktivitas),” jelasnya.

*Kebijakan Satu Peta untuk Sistem Irigasi*

Peningkatan pengelolaan irigasi diikuti penguatan kerjasama antar Kementerian/Lembaga melalui penyusunan peta digital jaringan irigasi yang merupakan bagian dari kebijakan one map policy (Kebijakan Satu Peta) di bawah kordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Melalui kebijakan satu peta (peta digital), merupakan acuan data yang valid untuk digunakan Kementerian termasuk dalam pengelolaan irigasi yang sebagian lingkup tugasnya berada di Kementerian PUPR. Peta digital dengan skala 1:5000 digital ini ditargetkan selesai Agustus 2018, saat ini progresnya hampir 60%,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso.

Ia berharap dengan adanya peta ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengelolaan irigasi baik yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. (***)

Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Indonesia-Jepang Turut Tingkatkan Kemampuan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia

Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Indonesia-Jepang Turut Tingkatkan Kemampuan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kerja sama Indonesia-Jepang telah berlangsung lama termasuk dalam bidang infrastruktur. Dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2018 ini, diselenggarakan Symposium on Indonesia-Japan Development Cooperation dengan tema "Building the Future Based on Trust”, di Jakarta, 14 Mei 2018.

Sebagai salah satu panelis, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang diwakili oleh Kepala Balitbang Danis H. Sumadilaga mengatakan kerja sama Indonesia-Jepang khususnya dengan Kementerian PUPR tidak hanya semakin kuat namun juga semakin luas ke sektor lainnya. Pada periode awal, kerja sama lebih banyak pada pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, namun kini berkembang ke sektor jalan tol, sanitasi dan perumahan. Saat ini nilai kerja sama infrastruktur antara Kementerian PUPR dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar USD 1,1 miliar.

“Kerja sama dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya memberi manfaat pada hadirnya infrastruktur fisik semata namun juga memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, alih teknologi dan lahirnya institusi baru,” kata Kepala Balitbang Danis H. Sumadilaga.

Dicontohkannya, kerja sama pembangunan beberapa bendungan pada tahun 1960-1970 di Jawa Timur, turut meningkatkan kemampuan insinyur Indonesia serta turut berpengaruh pada lahirnya Perum Jasa Tirta 1 yang mengelola Daerah Aliran Sungai Brantas dan berdirinya PT. Indra Karya, BUMN jasa konsultansi bidang sumber daya air. Beberapa bendungan yang dibangun seperti Bendungan Selorejo (1963-1972), Bendungan Lahor (1972-1977), Bendungan Wlingi (1972-1979) dan Bendungan Karangkates (1975-1977).

Kerja sama spesifik lainnya dalam hal pembangunan Sabo Dam untuk menahan aliran banjir lahar erupsi gunung berapi. “Melalui kerja sama tersebut, Indonesia telah memiliki ahli Sabo dan telah dibentuk Balai Sabo di Yogyakarta sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi Sabo,” kata Danis. Hingga kini sudah dibangun 646 bangunan Sabo Dam di Indonesia di antaranya 250 buah di lereng Gunung Merapi, dan 92 buah di lereng Gunung Agung.

Di sektor jalan tol, yakni pembangunan Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok yang telah rampung tahun 2017, Tol Akses Pelabuhan Patimban di Subang, dan Tol Padang-Pekanbaru Seksi II Sicincin-Payakumbuh sepanjang 78 km. Pada ruas tersebut terdapat pembangunan lima terowongan dengan total panjang 8,9 km yang menembus Bukit Barisan. Jepang berpengalaman dalam pembangunan terowongan panjang sehingga diharapkan ada alih pengetahuan dan teknologi.

“Kerja sama dalam pembangunan terowongan dengan Jepang dapat dikembangkan lagi misalnya membentuk _training center_ khusus terowongan. Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan terowongan di masa depan. Saat ini terowongan belum terlalu banyak,” jelas Danis.

Kerja sama lainnya yakni pembangunan Jakarta Sewerage System dengan prioritas pada zona 1 dan zona 6 dari rencana 15 Zona (Zona 0-14). Pada zona 1 di Pluit, IPAL yang dibangun akan memiliki kapasitas 198.000 m3 per hari. Sementara Zona 6 yang berlokasi di Duri Kosambi dengan kapasitas 282.000 m3 per hari. (***)

Gerakan Inovasi Koperasi dan UKM di Kulonprogo Dapat Pengakuan Dunia

Gerakan Inovasi Koperasi dan UKM di Kulonprogo Dapat Pengakuan Dunia

NEW YORK, JURNAL IBUKOTA: Gerakan inovasi untuk koperasi dan bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) di Kulonprogo, DI Yogyakarta telah mendapatkan pengakuan dunia dalam forum PBB.

Pengakuan tersebut diberikan setelah Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dilantik sebagai Special Member of ICSB Indonesia oleh Prof Kim Kichan, Honorary Founding Chairman of ACSB, President of ICSB 2015-2016 di Markas PBB New York, Minggu.

Bupati Hasto Wardoyo mewakili Asia akan berbicara bersama beberapa walikota lain di dunia dalam forum International Council for Small Business (ICSB) yang digelar di Kantor Pusat PBB pada 10-12 Mei 2018 dengan tema Humane Entrepreneurship.

Bupati Kulonprogo sekaligus diminta untuk berbicara terkait gerakan ekonomi kerakyatan dan pelayanan masyarakat yang dilakukan di wilayahnya.

Seiring dengan itu, berpidato pula dalam forum tersebut Walikota Comune Di Morigerati, Cono D’Elia (Italy) dan Walikota Quebec City, Regis Labeaume (Canada).

Hasto menegaskan gerakan inovasi di wilayahnya harus bisa menjadi contoh yang direplikasi di daerah lain karena sudah diakui dunia.

"Bahwa kita harus selalu kreatif dalam memajukan ekonomi kerakyatan dan melayani masyarakat," katanya.

Ia berpendapat jika dalam bidang bisnis ada kemajuan maka tidak sekadar mencari dan memenuhi kebutuhan sebanyak-banyaknya keuntungan material akan tetapi harus mencapai nilai-nilai kemanusiaan secara luas.

"Maka dalam penyelenggaraan pemerintahan juga ada ‘new public management’ yang tidak sekadar bisa mewujudkan kesejahteraan secara material dengan banyaknya program tapi harus bisa membahagiakan masyarakat," katanya.

Menurut dia, para pelaku bisnis tidak cukup dengan kehidupan sejahtera semata tetapi harus diserta dengan indeks kebahagiaan sebagai ukuran.

"Kami membangun di Kulonprogo dengan pola pikir tersebut sehingga pemberdayaan koperasi dan gotong royong menjadi pilar utama dalam membangun daerah," katanya.

Dalam forum yang dihadiri perwakilan dari berbagai negara di dunia ia menyampaikan bahwa koperasi di Kulonprogo bahkan bisa menjalin kerja sama denga toko ritel modern. Bahkan ritel modern tidak mampu bersaing menyesuaikan diri dan diganti toko milik koperasi/rakyat dengan nama Toko Milik Rakyat (TOMIRA).

"Begitu juga saya sampaikan bahwa perusahasn rakyat seperti PDAM di Kulonprogo mampu membuat air minum dalam kemasan sendiri sebagai wujud air rakyat untuk rakyat," katanya.

Selain itu untuk keperluan beras sejak 2014, Bulog tidak lagi memasok rastra ke Kulonprogo melainkan memberikannya dalam bentuk uang kepada petani, UMKM, gabungan kelompok tani, serta koperasi petani sebesar Rp47 miliar pertahun.

Kegiatan lain yakni pengembangan batik sebagai produk unggulan rakyat yang diwajibkan agar dikenakan oleh para siswa dan PNS di Kabupaten Kulonprogo.

"Gotong royong bedah rumah mampu mengatasi masalah tanpa serupiah pun dari APBD dan APBN. Gotong royong memang sakti," katanya.

Pada kesempatan itu, ia menyambut baik dengan disematkan namanya sabagai anggota anggota istimewa ICSB.

"Ini menjadi tanggung jawab baru bagi saya untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan lebih baik lagi di Kulonprogo tentunya, ini menambah motivasi yang tidak kecil bagi saya," katanya.(Agus)