Kementerian PUPR dan TNI Kerja Sama Pemeliharaan 11 Situ dan Sungai di Jabodetabek

Kementerian PUPR dan TNI Kerja Sama Pemeliharaan 11 Situ dan Sungai di Jabodetabek

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane kembali bekerja sama dengan Kodam Jaya TNI dalam pemeliharaan rutin situ dan sungai di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek). Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian PUPR yang diwakili Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah dengan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono di Kantor BBWS Ciliwung Cisadane, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam memaksimalkan fungsi sungai dan situ sebagai pengendalian banjir dan tampungan air tidak bisa dilakukan melalui upaya struktural atau pembangunan fisik saja, melainkan juga kegiatan non struktural seperti kampanye penyadaran masyarakat, tata ruang, peraturan zonasi,dan pembuatan berbagai sumur resapan di lingkungan rumah masing-masing.

Kerjasama pemeliharaan sungai dan situ dilakukan terhadap 6 sungai dan 5 situ yakni Sungai Mookervart, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Bekasi, Sungai Blencong, Sungai Cikeas, dan Situ Sidomukti, Situ Rawa Lumbu, Situ Pasir Gadung, Situ Parigi serta Situ Leungsir.

Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah mengatakan dari 11 situ dan sungai tersebut beberapa di antaranya telah mengalami pendangkalan akibat sedimen maupun penumpukan sampah yang dibuang secara liar oleh masyarakat. Selain itu juga terjadi pengurangan daya tampung pada alur sungai akibat penyempitan karena adanya bangunan di bantaran sungai.

“Tantangannya adalah terjadinya alih fungsi Situ menjadi perumahan atau lahan industri. Ini yang harus dicegah dan ditertibkan melalui kerja sama ini. Target kita tentunya sungai dan situ dapat bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Bambang.

Bambang berharap dengan dilakukannya kerja sama ini dapat mengembalikan fungsi situ dan sungai sebagai pengendali banjir, menambah kapasitas tampungan, menjadikan situ sebagai tempat rekreasi serta menambah tingkat resapan air tanah sehingga masyarakat sekitar situ tidak kekurangan air tanah saat musim kering.

“Kita ingin Situ dikembalikan ke semula sesuai dengan fungsinya. Jadi program ini tidak hanya mengedepankan kuantitas tetapi juga kualitas,” ujarnya.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mengatakan kegiatan pemeliharaan situ dan sungai akan dilakukan melalui pendekatan secara persuasif kepada masyarakat serta menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas.

“Nantinya kita tidak saja melakukan perbaikan kualitas, tetapi juga mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke situ dan sungai. Kita berharap bahwa situ selain untuk konservasi air, juga dilakukan penataan lahan untuk tempat rekreasi,” ujar Eko Margiyono.

Ruang lingkup kerjasama yakni penggalian sedimen menggunakan excavator serta pembuatan dan pemasangan papan imbauan dan larangan. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender, dimulai sejak 12 September hingga 10 Desember 2019. (*)

Advertisements

Peningkatan Ekspor Kayu Butuh Dukungan Sektor Jasa Keuangan

Peningkatan Ekspor Kayu Butuh Dukungan Sektor Jasa Keuangan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengharapkan dukungan pembiayaan dari sektor jasa keuangan agar proyeksi tambahan nilai ekspor produk kayu sebesar 1,68 miliar dolar AS bisa tercapai.
Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo di Jakarta, Kamis (12/9/2019) menyatakan, ekspor produk kayu bisa diandalkan untuk menutup defisit neraca perdagangan berjalan. Apalagi, produk kayu memiliki kandungan lokal 100%. “Untuk meningkatkan devisa ekspor bisa mengoptimalkan dengan memanfaatkan hasil hutan kayu dari jenis-jenis komersial yang belum dikenal pasar secara luas,” katanya.
Ekspor produk kayu olahan Indonesia menunjukkan tren peningkatan beberapa tahun belakangan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkap, ekspor produk kayu olahan periode 2016-2018 berturut-turut adalah 9,26 miliar dolar AS, 10,94 miliar dolar AS, dan 12,17 miliar dolar AS. Meski demikian, analisis yang dilakukan APHI pada semester pertama 2019 menemukan tren penurunan nilai ekspor untuk sejumlah produk kayu seperti kayu pertukangan (woodworking) dan kayu lapis (plywood).
Menurut Indroyono, produk kayu yang masih potensial digenjot ekspornya adalah kayu gergajian berbasis kayu alam dari Papua dan Papua Barat, ekspor kayu olahan berbasis kayu alam dengan perluasan penampang, ekspor plywood kayu alam, dan ekspor kayu olahan berbasis hutan tanaman.
Untuk itu diperlukan sejumlah deregulasi kebijakan. Di antaranya adalah untuk ekspor kayu gergajian dari Papua dan Papua Barat dari jenis selain merbau kerangka implementasi UU Otonomi Khusus Papua. Kebijakan perluasan penampang kayu olahan yang boleh diekspor juga diperlukan.
Deregulasi kebijakan lain yang juga diperlukan, sebut Indroyono, adalah revitalisasi industri pengolahan kayu dalam negeri yang dapat memanfaatkan limbah kayu berdiameter kecil dari hutan alam maupun hutan tanaman. Selain itu diperlukan penguatan sektor hulu dan hilir kehutanan melalui insentif kemudahan pembangunan industri on-farm skala kecil untuk pengolahan hasil hutan tanaman.
Indroyono menekankan perlunya dukungan dari sektor jasa keuangan untuk mendongkrak kinerja ekspor produk kayu. Dia menyatakan, APHI dalam waktu dekat akan menerbitkan Roadmap Pembangunan Hutan Produksi yang berisikan data dan informasi usaha sektor kehutanan. “Kami berharap data dan informasi yang ada didalamnya dapat dijadikan sebagai acuan Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan dalam penyaluran pembiayaan untuk usaha kehutanan,” katanya.
Sementara itu, saat diskusi kelompok terfokus antara APHI dan OJK di Jakarta, Kamis (5/9/2019), Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) OJK, Enrico Heryantoro menyatakan ada fenomena pertumbuhan kredit untuk sektor kehutanan. Meski demikian, tidak ada proyek baru yang muncul.
Enrico mengungkapkan, pembiayaan yang disalurkan ke sektor kehutanan per Juni 2019 sudah mencapai Rp 324 Miliar. “Dari nilai tersebut 85% untuk modal kerja, tapi tidak terlihat munculnya proyek baru,” kata Enrico.
OJK melihat beberapa bank besar & BUMN selama ini mengandalkan pada debitur inti yang besar (korporasi). Pengamatan OJK juga melihat tidak ada upaya untuk mencari debitur baru. “Bagaimana kita dapat menciptakan dan memfasilitasi agar dapat membiayai debitur baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Enrico.
Enrico menjelaskan bahwa GKKT- OJK merupakan unit kerja baru di OJK yang ditugasi untuk mencari terobosan-terobosan kebijakan yang diperlukan dalam kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti saat ini, dengan adanya defisit neraca perdagangan. “Kami ditugaskan dan mengupayakan untuk mendorong peningkatan ekspor dan upaya meningkatkan produktivitas untuk mengurangi substitusi impor,” sebut Enrico. (Agus)

Kolaborasi Kemenkop dan UKM dan ASEAN-BAC Dukung UKM Go-Global

Kolaborasi Kemenkop dan UKM dan ASEAN-BAC Dukung UKM Go-Global

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) mengadakan Pilot Launch AMEN, Kamis (12/9) di Gedung Smesco Indonesia, di Jakarta. ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network (AMEN) merupakan program yang diinisiasi ASEAN-BAC dan menjadi salah satu Priority Deliverables Tahun 2019 ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSME).

AMEN digagas oleh Filipina dengan tujuan utama membentuk suatu wadah bagi UKM untuk dapat mengakses 3M (Money, Market, Mentorship), serta untuk meningkatkan kapasitas, produktivtas dan mendorong UKM untuk bisa naik kelas. Tiga elemen penting yang ingin dicapai dalam proyek ini adalah (1) Mencetak mentor tersertifikasi, (2) Menyusun modul mentoring, dan (3) Membentuk akademi bagi mentor.

Pengembangan model kurikulum mentorship di kawasan ASEAN ini menjadi penting dalam merumuskan sebuah pedoman dan standar pembinaan UKM di tingkat regional ASEAN, yang kemudian dapat diadopsi oleh masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Pilot Launch AMEN dilakukan mendiskusikan modul mentorship yang dapat diimplementasikan pada skala regional ASEAN dengan para UKM dan Mentor. Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara ASEAN yaitu Malaysia, Indonesia dan Filipina untuk launching pilot project modul ASEAN mentorship yang dilaksanakan di Gedung Smesco, Kementerian Koperasi dan UKM.

Victoria br Simanungkalit, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan kontribusi PDB UMKM Indonesia mencapai 60,34 persen dan dan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lebih dari 97 persen.

“Kami berharap melalui program AMEN, para pelaku UKM dan Pemerintah bersama Private Sector dapat bersama-sama berkomitmen mengembangangkan UKM hebat yang menguasai pasar nasional dan mampu berbicara di level regional maupun global,” kata Victoria.

Melihat potensi UKM yang begitu besar terhadap perekonomian Indonesia sinergitas antar stakeholder dalam penyusunan modul mentoring sangat krusial untuk dilakukan dalam rangka pembinaan UKM untuk membantu UKM go-Global.

Menurut Anangga Roosdiono selaku Chairman ASEAN-BAC Masukan dari para pelaku usaha terutama UKM akan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan modul untuk fondasi pelaksanaan AMEN kedepan.

Pengembangan model kurikulum mentorship di kawasan ASEAN ini menjadi penting dalam merumuskan sebuah pedoman dan standar pembinaan UKM di tingkat regional ASEAN, yang kemudian dapat diadopsi oleh masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Saat ini keberadaan program inisiasi AMEN sudah membuat 10 modul mentoring yang terdiri dari: Mindset Entrepreneur, Pemasaran, Bisnis Model Canvas, Manajemen Operasi, Digitalisasi, Akuntansi dan Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Inovasi Pasar, Internasionalisasi, dan modul tentang Good Governance. Ke 10 modul yang sudah dibangun nantinya akan diujikan dan dikomentari oleh seluruh stakeholder yang hadir pada pelaksanaan pliot launch AMEN.

Tercatat lebih dari 100 orang hadir dalam Pilot Launch AMEN yang terdiri dari 10 mentor; 30 mentees/UKM komoditas makanan dan minuman, kriya, dan fesyen dari 6 provinsi (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta), 5 Big Brothers yang berasal dari Astra International melalui Yayasan Dharma Bakti Astra, Martha Tilaar, Sido Muncul, Indofood, dan Indomobil, perwakilan ASEAN-BAC dan ACCSMSE dari 6 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura dan Laos) serta observer yang berasal dari Kementerian dan Lembaga terkait.

*Tentang ASEAN BAC

ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) merupakan badan tertinggi sektor swasta di ASEAN yang dibentuk pada tahun 2003 oleh KTT ASEAN sebagai penasihat kepala-kepala negara ASEAN terkait Bisnis di ASEAN. Setiap tahun, ASEAN-BAC mendapat kerhormatan untuk berdialog dengan dengan kepala-kepala negara secara langsung dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat membuat bisnis di ASEAN menjadi lebih baik dan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

*Tentang ACCMSME

ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSME) adalah salah satu working grup di ASEAN yang bertugas untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam pengembangan UKM di Regional ASEAN.(Agus)

BJ Habibie di Mata Menteri Basuki

BJ Habibie di Mata Menteri Basuki

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Segenap pimpinan dan jajaran aparatur sipil negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berduka cita atas wafatnya Presiden Republik Indonesia ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie pada Rabu, 11 September 2019 dalam usia 83 tahun. Jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Kamis, 12 September 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengenang mendiang BJ Habibie sebagai pribadi yang penuh semangat. Sekitar sebulan sebelum tutup usia, Menteri Basuki berkisah sempat bertemu dengan BJ Habibie di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. “Saat itu, adik saya tengah dirawat di rumah sakit yang sama. Kebetulan, ruang rawat inapnya bersebelahan dengan tempat Pak Habibie dirawat. Awalnya saya mendatangi Pak Habibie namun sedang di kamar kecil, namun setelahnya justru Pak Habibie yang datang menghampiri saya dan kami berbincang panjang di depan teras ruang rawat adik saya,” kenang Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, BJ Habibie menilai pemerataan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan saat ini sudah tepat. Konsep "Membangun dari Pinggiran" perlu dilakukan agar pembangunan tidak hanya fokus pada wilayah tertentu saja. “Beliau bercerita bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depan dan menurutnya pembangunan dengan konsep Indonesia Sentris sudah tepat. Semangat beliau untuk membangun Indonesia itu yang harus kita contoh," kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan sebenarnya berencana menemui BJ Habibie untuk melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke negara Republik Demokratik Timor Leste pada 29-31 Agustus 2019 lalu dalam rangka peringatan 20 tahun Jajak Pendapat. Di Timor Leste, Menteri Basuki juga menghadiri peresmian jembatan yang dibangun Pemerintah Timor Leste dengan nama Jembatan BJ Habibie karena masyarakat Timor Leste menghormati sosok Presiden ke-3 Indonesia itu.

Namun karena mendengar kabar bahwa kondisi BJ Habibie kian menurun, rencana tersebut diurungkan menunggu kondisi kesehatan beliau membaik. Namun takdir berkata lain hingga BJ Habibie tutup usia di RSPAD Gatot Soebroto.

Kiprah BJ Habibie tidak hanya dalam bidang teknologi pesawat terbang namun juga turut menorehkan karya di bidang infrastruktur PUPR. Salah satunya adalah Jembatan Barelang di Provinsi Kepulauan Riau.

Jembatan Barelang yang merupakan singkatan dari Batam, Rempang dan Galang dibangun pada era kepemimpinan BJ Habibie menjabat sebagai Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam pada dekade 90-an. Jembatan yang saat ini menjadi ikon pariwisata Kota Batam tersebut merupakan proyek besar yang melibatkan ratusan insinyur. Selaku pemrakarsa, BJ Habibie sama sekali tak mempekerjakan tenaga ahli asing pada saat itu sehingga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Jembatan Barelang terdiri dari enam buah jembatan dengan nama yang berbeda yang menghubungkan Batam dengan enam pulau lainnya, yakni Pulau Tonton, Nipah, Setokok, Rempang, Galang dan Galang Baru. Diketahui, satu yang terbesar dan terpanjang adalah Jembatan Tengku Fisabilillah atau yang dikenal juga sebagai Jembatan I yang pada tahun 2017 telah dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan berkala oleh Kementerian PUPR. (*)

130 Kendaraan Terjaring Operasi ODOL dalam Tiga Hari Penertiban Di Jalan Tol Cipularang

130 Kendaraan Terjaring Operasi ODOL dalam Tiga Hari Penertiban Di Jalan Tol Cipularang

BANDUNG, JURNAL IBUKOTA: Guna menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi kembali menggelar operasi penertiban kendaraan _Over Dimension dan Over Load_ (ODOL) di Jalan Tol Cipularang.

Seperti diketahui, menurut Kepolisian, faktor penyebab dua kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Cipularang adalah kendaraan yang tidak layak beroperasi, salah satunya yaitu kendaraan berat yang melebihi muatan.

Atas hal tersebut, Jasa Marga Cabang Purbaleunyi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Jabar mengadakan operasi ODOL di Km 120 Jalan Tol Cipularang arah Jakarta.

Operasi ini dilakukan selama satu bulan pada hari kerja yang dimulai pada Senin kemarin, 9 September 2019, mulai pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB.

Selama tiga hari pertama operasi penertiban ODOL (sejak Senin s.d Rabu), terjaring 130 kendaraan dengan pelanggaran. Jumlah ini mencapai 40% dari total seluruh kendaraan yang diperiksa selama tiga hari.

Jenis pelanggarannya antara lain 36 kendaraan _over load,_ 39 kendaraan _over dimension,_ 6 (enam) kendaraan _over load & over dimension,_ 31 pelanggaran dokumen kendaraan dan 18 pelanggaran Tata Cara Penarikan (TCP).

Pada operasi ini juga ditemukan kendaraan yang sangat membahayakan dengan _over load_ hampir 300% yaitu 35 ton dari batas maksimal sebesar 12 ton serta pelanggaran _over dimension_ setinggi 1,6 m dari batas maksimal 1 m.

"Sanksi yang dijatuhkan kepada pengemudi yang melakukan _over load dan over dimension,_ kita lakukan penindakan tilang. Ke depannya akan disediakan lahan untuk dilakukan tindakan penurunan muatan berlebih atau dikeluarkan di gerbang tol terdekat di mana saat ini untuk pengemudi yang ditilang akibat ODOL, kami arahkan untuk keluar di Gerbang Tol (GT) Cikamuning dan tidak dapat melanjutkan perjalanan”, ujar Kanit I PJR Polda Jabar Otong Rustandi.

Selain operasi penindakan ODOL, General Manager Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Dwi Winarsa juga menjelaskan bahwa pihaknya juga telah melakukan penambahan sarana prasarana keselamatan terutama yang masuk ke dalam titik rawan kecelakaan _(black spot)._

"Rambu-rambu tambahan sudah terpasang mulai dari Km 100 jauh sebelum titik krusial. Ke depannya, kami akan menambah delapan rambu kembali, melakukan pengecatan ulang pada MCB, menambah _Rumble Strips_, memasang 40 titik Penerangan Jalan Umum (PJU), serta penambahan tinggi dan lebar _Guard Rail_. Untuk keadaan darurat, kami juga akan membuat tambahan _emergency escape lane_ atau lajur darurat di Km 92 dan Km 91,” jelas Dwi.

Selain jalan yang berkeselamatan, Dwi juga mengharapkan kerja sama dari berbagai pihak untuk mewujudkan keselamatan berkendara. Karena menurut Dwi, dalam pelaksanaanya ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi yaitu jalan berkeselamatan, kendaraan berkeselamatan, dan pengguna jalan berkeselamatan.(Agus)

58 Kendaraan Terjaring Operasi Patuh Jaya yang Dilaksanakan oleh Jasa Marga Regional Jabodetabek Jabar

58 Kendaraan Terjaring Operasi Patuh Jaya yang Dilaksanakan oleh Jasa Marga Regional Jabodetabek Jabar

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: PT Jasa Marga Regional Jabodetabek Jabar telah melaksanakan Operasi Patuh Jaya 2019 selama 4 hari kerja (Rabu, Kamis, Jumat dan Senin) dari tanggal 4 September 2019 sd 9 September 2019 di beberapa titik ruas Jalan Tol Dalam Kota.

"Target operasi penertiban kali ini berfokus pada pelanggaran ketertiban seperti kegiatan naik turun penumpang di jalan tol serta penggunaan strobo dan sirene pada kendaraan pribadi yang tidak pada peruntukannya," kata Irra Susiyanti, Marketing and Communication Department Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Regional Jabodetabek Jabar.

Lokasi kegiatan yang menjadi sasaran penertiban antara lain GT Tomang, GT Slipi 1, Ramp RS Dharmais, GT Semanggi 1, dan GT Kuningan 2. Operasi penertiban ini dilakukan pada pagi dan sore hari yaitu pukul 08.30-11.00 WIB dan 17.00-19.00 WIB atau di jam-jam sibuk yang berpotensi terjadi pelanggaran seperti naik turun penumpang atau penggunaan sirene dan strobo.

Pada Operasi Patuh Jaya ini, dari 58 kendaraan yang terjaring ditemukan 8 kendaraan yang melakukan Operasi Naik Turun Penumpang, 16 kendaraan yang melanggar karena penggunaan strobo dan sirene, serta sisanya 34 kendaraan dilakukan penempelan stiker pelarangan naik turun penumpang sebagai bentuk sosialisasi dan imbauan kepada pengguna jalan. Para pengguna jalan yang melanggar diberi penindakan berupa pemberian surat tilang dan teguran lisan.

Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti POM Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan PJR Jaya 1 dan BRIMOB, operasi ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta mempertimbangkan kelancaran lalulintas di jalan tol.

Untuk mengetahui kondisi lalu lintas jalan tol yang dikelola Jasa Marga, pengguna jalan tol dapat mengakses kanal informasi resmi milik Jasa Marga, yaitu:
– Call Center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080
– Twitter @PTJASAMARGA (khusus informasi lalu lintas) dan @official_JSMR (untuk informasi umum lainnya).
– Instagram @official.jasamarga
– Aplikasi Mobile JMCARe
– Website http://www.jasamarga.com. (Agus)

_