Koperasi Didorong Rangkul Usaha Mikro

Koperasi Didorong Rangkul Usaha Mikro

TANGERANG, JURNAL IBUKOTA: Koperasi diharapkan dapat mewadahi dan merangkul usaha mikro untuk menjadi anggotanya.

"Koperasi berperan strategis untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dengan cara mewadahi dan merangkul para usaha mikro kecil untuk menjadi anggotanya," kata Luhur Pradjarto, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM dalam sambutannya pada acara penutupan peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-72 daerah Kota Tangerang Selatan, Minggu (8/9).

Luhur mengatakan koperasi mempunyai tanggungjawab sosial terutama dalam mendukung perkembangan usaha koperasi maupun anggotanya serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Di usia yang ke 72 tahun, telah cukup banyak perubahan yang dialami oleh koperasi di Tanah Air. Hal ini telah ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya kontribusi koperasi terhadap PDB nasional yaitu dari 1,71% pada tahun 2014, meningkat menjadi 5,1% pada tahun 2018.

Capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan koperasi.

Untuk itu, upaya penguatan secara internal perlu dilakukan melalui berbagai faktor, yakni Edukasi/Pendidikan anggota.

Ia menegaskan pendidikan anggota sangat diperlukan karena anggota sebagai pemilik dan pengguna harus pintar. Dengan basis anggota yang kuat maka akan memperkuat keberadaan koperasi.

Selain itu, faktor Kepemimpinan di koperasi. Pengurus dan pengawas dipilih dari dan oleh anggota.

Apabila koperasi memiliki anggota yang mempunyai keterampilan dan wawasan yang luas, maka pengelolaan koperasi akan lebih mudah.

Luhur mengemukakan Kewirausahaan menjadi modal besar untuk memperkuat koperasi agar menjadi badan usaha yang mengakar di masyarakat.

"Oleh karena itu, para pengelola dan anggota hendaknya mempunyai jiwa wirausaha, sehingga koperasi dapat dikelola secara profesional," kata Luhur.

Selain sebagai badan usaha, koperasi juga berwatak sosial. Agar koperasi dapat mengakar di masyarakat, maka koperasi hendaknya ada kepedulian sosial.

Luhur juga meminta koperasi melakukan Kolaborasi untuk mengembangkan dan memperkuat usaha. Kolaborasi antar koperasi maupun dengan pemangku kepentingan lainnya.

"Terakhir, faktor yang harus diperhatikan adalah Inovasi. Koperasi harus selalu kreatif untuk mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perkembangan zaman," katanya.

Ia mengatakan di era industri 4.0, koperasi hendaknya tidak alergi dengan kemajuan teknologi. Untuk itu, inovasi dengan memanfaatkan teknologi sangat diperlukan apabila koperasi tidak ingin dikatakan “jadul”.

Koperasi agar menggandeng kaum milenial yang mayoritas melek teknologi dan informasi, serta diharapkan ada kaderisasi di tubuh kepengurusan Koperasi.

Benyamin Davnie, Wakil Walikota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa 7,2% pertumbuhan PDB Kota Tangerang Selatan (Tangsel) didukung oleh Koperasi dan UMKM. Jumlah koperasi aktif di Tangsel berjumlah 350 unit. Kedepan, ditargetkan koperasi sebagai motor penggerak utama ekonomi Tangsel dengan menitikberatkan di sektor perdagangan dan jasa.

Kedua sektor tersebut sebagai trigger untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, dalam upaya mendukung pengembangan koperasi dan UMKM, dalam waktu dekat akan segera diselesaikan pembangunan gedung inovasi center.

Melalui inovasi center, diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM sekaligus sebagai jawaban untuk membina koperasi dan UMKM diera digitalisasi, pungkas Benyamin. (Agus)

Advertisements

Tingkatkan Dampak Pembangunan Jalan Tol, Kementerian PUPR Siapkan 4 Konsep Pengembangan Rest Area

Tingkatkan Dampak Pembangunan Jalan Tol, Kementerian PUPR Siapkan 4 Konsep Pengembangan Rest Area

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengkaji pengembangan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area Jalan Tol dengan fungsi yang lebih luas. Pengembangan ini bertujuan untuk mengoptimalkan dampak positif dari pembangunan jalan tol, tidak hanya memperlancar konektivitas namun juga membangkitkan kawasan ekonomi baru dan potensi brand lokal.

“Rest area saat ini secara umum fungsinya melayani pengguna jalan tol untuk beristirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan. Kedepan akan kita perluas lagi fungsinya menjadi yang dinamakan fasilitas publik di koridor jalan tol,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit baru-baru ini.

Menurut Danang perluasan fungsi rest area tersebut akan diatur melalui revisi Peraturan Menteri PUPR No.10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol. Terdapat 4 konsep pengembangan rest area yang tengah dikaji BPJT dengan melibatkan stakeholder terkait.

“Harapan kami bisa selesai tahun ini dan kami juga berharap tahun depan sudah memulai perencanaannya serta menarik minat investor untuk mengembangkan,” kata Danang.

Pertama rest area destinasi wisata. Kehadiran rest area dengan konsep ini untuk ruas tol yang memiliki pemandangan indah (scenic road). “Kebutuhan lahannya tentu lebih dari 6 hektar. Sudah ada permintaan dari Pemprov Jawa Tengah yakni dari Tol di Ambarawa disudetkan (ditambahkan akses) menuju destinasi Rawa Pening,” ujar Danang.

Kedua, rest area yang juga menjadi kawasan transit antar moda. Konsep ini untuk mendukung kebutuhan bus-bus Trans Jawa bisa menurunkan penumpang di rest area dan kemudian penumpang akan melanjutkan perjalanan dengan kendaraan lain yang akan mendistribusikan ke tujuan sekitar.

“Beberapa waktu lalu ada usulan agar ada terminal di ruas jalan tol, namun kami tidak bisa mengakomodir, yang bisa adalah sebagai transit antar moda. Misalnya kemarin diluncurkan bus Trans Jawa tujuan Jakarta-Probolinggo. Penumpang dengan tujuan tidak sampai Probolinggo bisa turun di rest area ini dan melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi lain,” jelas Danang.

Ketiga, rest area sebagai logistik hub. Saat ini investor banyak membangun kawasan pergudangan disepanjang jalan nasional dan berminat untuk juga mengembangkan kawasan pergudangan yang terkoneksi jalan tol sebagaimana yang telah dilakukan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman.

“Terakhir kita akan kembangkan jalan tol yang terintegrasi dengan kawasan industri yang akan memberikan bangkitan ekonomi yang lebih besar. Kami menerima usulan dari PT. Hutama Karya yang membangun jalan tol Trans Sumatera agar investasi jalan tol satu paket tidak hanya jaringan jalan tol tetapi juga dengan pengembangan kawasan-kawasan sekitar,” kata Danang.

Menurut Danang, untuk mematangkan keempat konsep tersebut dibutuhkan koordinasi dengan seluruh stakeholder, sehingga konsep yang diterapkan benar-benar memiliki dampak perekonomian bagi masyarakat sekitar jalan tol. BPJT telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menerima masukan terkait rest area hub logistik dan transit antar moda, Kementerian Pariwisata soal rest area destinasi dan Kementerian Perindustrian terkait rest area kawasan industri.

Berdasarkan data BPJT pada pertengahan tahun 2019, dari total Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 1.000,7 km, dengan ruas yang sudah operasional sepanjang 996 km terdapat sebanyak 78 unit TIP atau rest area. Sementara untuk di Jalan Tol Trans Sumatera, dari total 503 km jalan tol yang operasional dan fungsional, tersedia 18 rest area di ruas yang operasional sepanjang 281 km, sisanya tengah dalam proses pembangunan. (*)

Jalan Tol Pertama Ibu Kota Negara Baru Ditargetkan Beroperasi Akhir Oktober 2019

Jalan Tol Pertama Ibu Kota Negara Baru Ditargetkan Beroperasi Akhir Oktober 2019

BALIKPAPAN, JURNAL IBUKOTA: PT Jasa Marga (Persero) Tbk mendukung penuh rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke wilayah dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Salah satu jalan tol yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, akan melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara yang hingga awal September 2019 ini hampir rampung 100%.

Dalam kunjungannya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit menyatakan bahwa jalan tol ini dapat segera digunakan oleh masyarakat pada akhir Oktober 2019.

“Saat ini progres konstruksi seluruhnya telah mencapai 97%. Kami optimis untuk Seksi II hingga Seksi IV Palaran dapat dioperasikan secara fungsional akhir Oktober ini. Sementara itu, Seksi V dan I yang merupakan dukungan konstruksi Pemerintah masih ada beberapa yang harus dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2019,” jelas Danang.

Jalan tol Balikpapan-Samarinda memiliki total panjang 99,350 Km terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi V ruas Balikpapan (Km 13) – Sepinggan (11,500 Km), Seksi I ruas Balikpapan (Km 13) – Samboja (22,025 Km), Seksi II ruas Samboja – Muara Jawa (30,975 Km), Seksi III Muara Jawa – Palaran (17,300 Km) dan Seksi IV Palaran – Samarinda (17,550 Km).

Jalan tol dengan investasi sebesar Rp9,97 Triliun ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), di mana dari lima seksi jalan tol, Pemerintah memberikan dukungan konstruksi di Seksi V dan Seksi I dengan total panjang 33,115 Km yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut. Sementara untuk Seksi II hingga seksi IV sepanjang 66,235 Km, pembangunannya menggunakan dana dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS).

Turut mendampingi Danang, Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani juga menyoroti percepatan penyelesaian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda mengingat jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini pasti menjadi cikal bakal pembangunan infrastruktur lainnya untuk mengembangkan suatu kawasan ekonomi terpadu.

“Salah satunya, jalan tol ini akan terhubung langsung Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, 11 Km dari Balikpapan. Dapat diproyeksikan juga jalan tol ini akan mendapatkan bangkitan lalu lintas karena berperan sebagai penghubung ibu kota negara dengan dua daerah utama lainnya, yaitu Balikpapan dan Samarinda,” ujar Desi.

Direktur Utama PT JBS STH Saragi optimis dapat memenuhi target jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda per harinya.

“Saat ini kami menargetkan sekitar 10.000 kendaraan dapat melewati jalan tol ini setiap harinya. Kami optimis angka tersebut dapat tercapai, bahkan lebih dari itu, karena Samboja sebagai daerah yang dilewati jalan tol ini telah resmi wilayahnya menjadi bagian dari ibu kota negara yang baru,” jelas Saragi.

Diharapkan rampungnya pengerjaan Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini dapat menjadi sarana dasar pengembangan ibu kota negara baru, serta turut mendukung percepatan distribusi barang dan jasa antara dua kota tersebut yang dapat memangkas waktu perjalanan non jalan tol yang sebelumnya mencapai 3-4jam, menjadi hanya 1 jam. (Agus)