Rumah MBR

Rumah MBR

Perumahan MBR Berbasis Komunitas Skala Besar Terus Didorong

Perumahan MBR Berbasis Komunitas Skala Besar Terus Didorong

PALEMBANG, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak Pemerintah Daerah, pengembang perumahan dan perbankan untuk meningkatkan kolaborasi membangun perumahan skala besar berbasis komunitas. Pemerintah memberikan dukungan berupa kemudahan perijinan, subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan bantuan prasarana dan utulitas umum (PSU) bagi pengembang.

“Dalam penyediaan rumah, Pemerintah belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan peran pengembang perumahan. Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land menjadi salah satu model perumahan berbasis komunitas yang dibangun dengan pola hunian berimbang antara jumlah rumah mewah, menengah dan sederhana. Pemerintah berharap pengembangan perumahan skala besar yang menerapkan konsep hunian berimbang dapat terus dilaksanakan di daerah-daerah lain,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid pada acara pencanangan pembangunan perumahan BPS Land Asri Griya di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 24/8/2019.

Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus. Peringatan Hapernas menjadi momentum untuk menciptakan iklim properti yang produktif serta momentum percepatan pembangunan Program Sejuta Rumah.

Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi A.H mengatakan dalam mendorong penyediaan perumahan bagi ASN, Prajurit TNI, dan Polri, Pemerintah telah menggulirkan beberapa program bantuan perumahan seperti rumah susun sewa (Rusunawa) dan rumah khusus, terutama bagi aparatur negara yang bekerja di kawasan terluar, terpencil, dan perbatasan.

"Masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp4 juta sudah bisa diberikan subsidi rumah tapak. Saya kira ini akan menarik perhatian masyarakat, karena uang mukanya juga kecil dan ada subsidi bunga," kata Khalawi.

PT. Cipta Arsigriya selaku pengembang BPS Land akan membangun sebanyak 3.000 unit type 36/72 rumah subsidi dari Kementerian PUPR dengan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subisidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang disalurkan melalui Bank Pelaksana salah satunya BTN. Perumahan ini berbasis komunitas ASN, TNI dan Polri yang bertugas di Sumsel.

“BPS Land direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 60 hektar sebanyak 3.000 unit. Untuk tahap pertama kami membangun 2.000 unit. Misi utama kami mendukung pemerintah untuk mewujudkan program Satu Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Chandra Huisanto selaku Direktur Utama PT. Cipta Arsigriya.

Chandra menambahkan bahwa dalam membangun kawasan BPS Land pihaknya sangan concern dengan kualitas bangunan. “Kami membangun rumah murah namun tidak murahan. Semuanya kami pertimbangkan demi menjaga kualitas bangunan agar tetap baik namun dengan harga yang terjangkau. Bahkan kami juga melakukan pengawasan secara langsung untuk menjaga kualitas huniannya,” tutur Chandra.

Sebanyak 300 unit dalam tahap pembangunan dengan progres yang variatif antara 40-80%. Selain itu juga dibangun jalan lingkungan, drainase yang mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR dan penyambungan instalasi listrik dan air.

Terwujudnya pembangunan hunian bagi komunitas masyarakat kota Palembang, Chandra menuturkan hal tersebut berkat dukungan berbagai pihak. “Ini tidak semata-mata hasil kerja kami, namun ini hasil kerja bersama. Kami ingin mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak yang sudah mendukung terwujudnya BPS Land seperti Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, Kementerian PUPR, Kodam II Sriwijaya dan Polda Sumsel serta rekanan dari pihak perbankan,” kata Chandra.

Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Walikota Palembang Harnojoyo, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman, Direktur Rumah Umum dan Komersial Yusuf Hariagung dan Direktur Layanan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) Agusny Gunawan. (*)

Menkop dan UKM Dapat Penghargaan dari ICSB Dunia

Menkop dan UKM Dapat Penghargaan dari ICSB Dunia

DENPASAR, JURNAL IBUKOTA: Untuk kali kedua, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mendapat penghargaan dari International Council for Small Business (ICSB). Penghargaan tersebut langsung diberikan Presiden ICSB Dunia Ahmed Osman kepada Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM Rulli Nuryanto, mewakili Menkop dan UKM RI.

"Menkop dan UKM Puspayoga merupakan satu-satunya orang di dunia yang telah mendapat penghargaan dari ICSB Dunia sebanyak dua kali", ungkap Chairman ICSB Indonesia Hermawan Kertajaya, pada acara penutupan Rakernas Khusus ICSB Indonesia di Kota Denpasar, Sabtu (24/8).

Penghargaan pertama diberikan ICSB kepada Puspayoga di ajang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada saat Deklarasi Hari UMKM Internasional. "Penghargaan kali ini diberikan karena dukungannya yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ICSB di Indonesia dalam memajukan UMKM", ucap Hermawan.

Bahkan, lanjut Hermawan, ICSB mulai aktif di Indonesia sejak 2015, juga atas inisiatif dirinya bersama Puspayoga. "ICSB adalah organisasi non profit global dengan keanggotaan di 85 negara", jelas Hermawan.

Dalam kesempatan yang sama, ICSB Indonesia juga memberikan ICSB Indonesia Presidential Award 2019 kepada 10 daerah (tujuh provinsi dan tiga kabupaten) yang berhasil mengembangkan ICSB di di wilayahnya. Ketujuh provinsi itu adalah Sumut, Bangka Belitung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan Bali. Sedangkan tiga kabupaten adalah Karanganyar, Trenggalek, dan Purwakarta.

Usai acara, Rulli menekankan pentingnya mendorong UKM untuk mampu melakukan ekspor. "Kita akan bersinergi dengan seluruh stakeholder termasuk ICSB Indonesia, dalam membentuk dan membangun kekuatan UKM di Indonesia dengan orientasi pasar ekspor", tandas Rulli.

Selain itu, kata Rulli, bersama ICSB pula pihaknya akan terus membangun jiwa enterpreneurship di Indonesia, khususnya di kalangan generasi milenial. "Berbagai pelatihan kewirausahaan sudah dan akan terus digelar di banyak daerah di Indonesia. Tujuannya, menciptakan lebih banyak lagi wirausaha di Indonesia", ujar Rulli.

Sementara itu, Presiden ICSB Dunia Ahmed Osman menegaskan bahwa UKM bisa menjadi solusi perekonomian sebuah negara. "Terlebih lagi bila semangat wirausaha bisa diterapkan di kalangan anak muda. Karenanya, kita akan terus melakukan pemberdayaan lewat berbagai pihak, terutama dengan pemerintah", tukas Ahmed.

Bagi Ahmed, generasi muda harus belajar bagaimana membuka usaha kecil atau bisnis mikro. "Minimal menjadi penghasilan buat mereka sampai menjadi sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, kuncinya adalah menjadi wirausaha di masa depan. Bisnis dapat menyusut, sehingga masa depan ekonomi dunia amat bergantung pada sektor UKM ini", pungkas Ahmed Osman.
(Agus)

Caption:

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mendapat penghargaan dari International Council for Small Business (ICSB). Penghargaan tersebut langsung diberikan Presiden ICSB Dunia Ahmed Osman kepada Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM Rulli Nuryanto, mewakili Menteri Koperasi dan UKM RI, pada acara penutupan Rakernas Khusus ICSB Indonesia di Kota Denpasar, Sabtu (24/8/2019).