Kementerian PUPR Kembangkan Perumahan Berbasis Komunitas bagi ASN dan TNI/Polri di Palembang

Kementerian PUPR Kembangkan Perumahan Berbasis Komunitas bagi ASN dan TNI/Polri di Palembang

PALEMBANG, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong peningkatan kepemilikan rumah bagi semua kalangan terutama khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan perumahan berbasis komunitas yang diperuntukan bagi komunitas profesi tertentu, salah satunya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH mengatakan pembangunan perumahan berbasis komunitas diperuntukan bagi komunitas profesi tertentu yang belum pernah mendapatkan program subsidi pembiayaan perumahan dari Pemerintah. Salah satu perumahan yang akan dibangun dan disiapkan untuk ASN, TNI dan Polri adalah Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land di Kota Palembang.

Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Yusuf Hariagung mengatakan perumahan BPS Land merupakan salah satu lokasi perumahan yang dipersiapkan oleh Pemerintah sebagai lokasi pembangunan rumah berbasis komunitas diantaranya ASN, dan anggota TNI/ Polri.

Dukungan Kementerian PUPR berupa fasilitasi bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan.

"Skema pembangunan perumahan berbasis komunitas merupakan kolaborasi Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah dan pengembang lokal serta perbankan," kata Yusuf.

Yusuf menambahkan pembangunan rumah ini merupakan salah satu upaya mencapai target program Satu Juta Rumah sebanyak 1.250.000 di tahun 2019. Menurutnya berdasarkan data yang masuk, usulan bantuan pembangunan rumah berbasis komunitas di berbagai daerah seluruh Indonesia tahun 2020 yakni sebanyak 10.000 rumah.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan Basyaruddin Akhmad mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel siap berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di Palembang.

"Kita sudah siapkan empat rumah contoh. Insya Allah, pada tahun 2020 akan kita buat drainase, serta jalan lingkungannya dibantu Kementerian PUPR. Pemerintah Daerah dan Kementerian PUPR bersemangat untuk membangun rumah layak huni dan terjangkau melalui di 3 skema, yakni skema FLPP, BP2BT, dan perumahan berbasis komunitas,” tutur Basyaruddin Akhmad (*)

SIBIMA Kementerian PUPR Masuk dalam TOP 99 SINOVIK 2019

SIBIMA Kementerian PUPR Masuk dalam TOP 99 SINOVIK 2019

SEMARANG, JURNAL IBUKOTA: Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Siap Gapai Pekerjaan (SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan penghargaan TOP 99 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) untuk Kategori Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dengan keberhasilan tersebut, SIBIMA masuk tahapan penilaian selanjutnya yakni TOP 45 SINOVIK.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dalam penilaian TOP 99 Sinovik, jumlah proposal yang didaftarkan sebanyak 3.156 proposal melalui sistem online Sinovik. Jumlah ini lebih banyak jika di bandingkan dengan tahun sebelum 2018 yaitu sebanyak 2.824. Sementara di tahun 2019 total pendaftar sebanyak 13.214 inovasi publik.

“Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan menjadi pemacu bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan yang diberikan melalui SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP. Kelebihan dari SIBIMA yakni Pertama SIBIMA menjawab persoalan dari sisi kesempatan kerja, kedua mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dan ketiga mendukung program pemerintah Kartu Pra-Kerja. Ketiganya sangat sinergi dengan SIBIMA sehingga kami optimis dapat masuk TOP 45,”kata Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin beberapa waktu lalu.

SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP merupakan inovasi Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi dalam mengembangkan sistem pelatihan jarak jauh / distance learning keahlian bidang konstruksi bagi masyarakat dan mahasiswa fakultas teknik tingkat akhir. Hanya dengan menggunakan jaringan internet mahasiswa tingkat akhir maupun masyarakat dapat mengikuti pelatihan dimanapun dan kapanpun, tanpa tatap muka.

Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Dewi Chomistriana menjelaskan ada tiga target kelompok SIBIMA yakni mahasiswa yang akan lulus, baru lulus dan tenaga ahli. “Bagi mahasiswa yang akan lulus, kita telah melakukan program link and match dengan perguruan tinggi yang memadukan antara modul-modul SIBIMA dengan kurikulum mereka. Target kedua yakni fresh graduate menjadi sasaran karena belum memiliki pekerjaan dan mereka butuh sertifikat kompetensi untuk bekerja. Dan ketiga adalah tenaga ahli yang harus kita dorong untuk tetap memiliki kompetensi sesuai perkembangan zaman,” ucap Dewi.

Saat ini SIBIMA memiliki empat bundling program SIGAP. Pertama adalah SIBIMA-SKPI yang mendorong mahasiswa untuk memiliki kompetensi bidang jasa konstruksi yang terstandardisasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dengan manfaat mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Kedua SIBIMA-SKA yang mendorong fresh graduate untuk memiliki sertifikat Ahli Muda. Sertifikat SIBIMA bermanfaat sebagai “tiket” memperoleh Sertifikat keahlian (SKA).

Ketiga adalah SIBIMA-Rekrutmen yang mendorong badan usaha jasa konstruksi (BUJK) bersinergi menggunakan SIBIMA sebagai salah satu alat seleksi calon pegawai. Keempat adalah SIBIMA-CPD yang mendorong tenaga ahli pemilik SKA untuk melaksanakan program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan guna memelihara kompetensi.

Bagi mahasiswa, setelah mengikuti pelatihan para peserta akan mendapatkan sertifikat Distance Learning SIBIMA (DL-SIBIMA) yang dapat dijadikan masukan untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) maupun untuk mendapatkan sertifikat kompetensi SKA. Sementara bagi tenaga ahli, sertifikat tersebut akan memudahkan dalam mengumpulkan nilai angka kredit. Bagi badan usaha jasa konstruksi (BUJK), adanya sertifikat tersebut dapat menjadi alat uji komplementer rekrutmen pegawai BUJK yang berkulitas dan siap kerja.

Jumlah sertifikat DL-SIBIMA yang diterbitkan terus bertambah, pada periode 2015 sebanyak 1.789 orang, tahun 2016 sebanyak 1.907 orang, tahun 2017 sebanyak 14.214 orang, dan tahun 2018 sebanyak 20.137 orang. (*)

Kemenkop dan UKM Sukses Pertahankan Opini WTP Lima Tahun Berturut-turut

Kemenkop dan UKM Sukses Pertahankan Opini WTP Lima Tahun Berturut-turut

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:
"Kami menyampaikan ucapan terima kasih dari Pak Menteri kepada seluruh Pengelola Anggaran yang telah mensupport selama hampir lima tahun ini, sehingga Kemenkop dan UKM berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK lima tahun berturut-turut, dari tahun 2014 sampai dengan 2018" kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan saat membuka Rakor Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Semester I TA 2019, di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Ia berharap semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ini tetap mempertahankan opini WTP tersebut.

"Di era keterbukaan saat ini semuanya serba transparan, sehingga tugas kita tidak ringan, kalau kita tidak sungguh-sungguh maka akan terlihat dengan jelas sekali dan sebagai aparat pemerintah akan terpantau oleh publik kinerjanya," jelasnya.

Sebelumnya Kepala Biro Keuangan Kemenkop dan UKM Elly Muchtoria dalam sambutannya menyatakan harapannya bahwa dengan pelaksanaan Rakor SAI ini, laporan Keuangan Kemenkop dan UKM yg merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan dari 347 satuan kerja dapat tersaji secara akurat, akuntabel dan tepat waktu".

Rakor ini mengundang Inspektur Kemenkop dan UKM Adi Trisnojuwono sebagai nara sumber yang menyampaikan materi dengan tema ‘Langkah-langkah pencegahan terjadinya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan’.

Sebagai rangkaian acara ini, kemarin juga telah digelar Bimbingan teknis untuk memperkenalkan berbagai aplikasi sistem dalam penyusunan laporan keuangan, yang diikuti oleh para petugas penyusun laporan keuangan dari 86 Satker Tugas Pembantuan yang baru terbentuk tahun 2019.

Tujuannya peserta mampu secara mandiri melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Agus)

Tak Pengaruh Rentenir, KSP Senyum Lestari Berkembang Berkat Modal Anggota

Tak Pengaruh Rentenir, KSP Senyum Lestari Berkembang Berkat Modal Anggota

AMBON, JURNAL IBUKOTA: Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menyempatkan diri mengunjungi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Senyum Lestari yang beralamat di Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Maluku. Kunjungan dilakukan usai menghadiri acara Temu Kader Koperasi Dalam Rangka Hari Koperasi Nasional ke-72 di Kota Ambon, Jumat (19/7/2019) siang.

Rully didampingi Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi Kemenkop dan UKM Siti Dharma Wasita, serta Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku A. G Mainake, maupun Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon J Tohata. Kedatangan Rully dan rombongan disambut oleh Jacob Waas Ketua KSP Senyum Lestari, beserta jajarannya.

“Kita ingin mengunjungi koperasi yang membantu masyarakat supaya mereka tidak terjebak rentenir. Saya harapkan koperasi ini berkembang supaya bisa membantu masyarakat setempat,” kata Rully dalam dialognya bersama pengurus KSP Senyum Lestari.

Praktik rentenir ikut menjalar di Negeri Hutumuri. Rully mewanti-wati rentenir yang berkedok KSP. Hal ini pun menjadi perhatian pihaknya. Apalagi kebanyakan korban renternir tersebut adalah warga kelas menengah ke bawah yang membutuhkan dana cepat untuk meningkatkan usahanya. Ia mengatakan praktik rentenir tersebut harus diberantas.

“Praktik rentenir harus dilawan dengan pelayanan yang prima oleh koperasi. Ke depan UU Perkoperasian baru yang akan disahkan DPR kalau ada yang mengatasnamakan koperasi bisa dikenai sanksi pidana,” ujar Rully.

Negeri Hutumuri berlokasi jauh dari keramaian kota. Untuk menuju desa ini dari kota Ambon kita dapat melewati jalan darat yang berkelok-kelok mengikuti lekukan pantai dan bukit yang dihiasi berbagai macam tanaman. Terbatasnya akses pembiayaan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat setempat khususnya petani, dan nelayan. Sehingga, keberadaan KSP Senyum Lestari dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami punya semangat yang sama untuk memajukan koperasi ini sehingga sampai saat ini kami masih eksis untuk membantu masyarakat,” ucap Manager KSP Senyum Lestari Janes Souhuwat.

Filosofi kebersamaan yang terbangun dalam koperasi menjadi faktor yang mempermudah para pengelola untuk tetap dapat menjalankan koperasi ini hingga kokoh sampai saat ini, meski harus bersaing dengan rentenir. Kebersamaan keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama menjadi ke­kuatan koperasi.

“Bunga mereka (rentenir) tinggi bisa sampai 30 persen. Tapi kami tidak punya payung hukum untuk membatasi mereka,” katanya.

KSP Senyum Lestari memiliki jumlah anggota sebanyak 324 anggota dengan asset Rp 5 miliar. Tahun 2010 lalu koperasi ini mengajukan pinjaman dana bergulir ke LPDB-KUMKM sebesar Rp 300 juta. Dalam perjalannya koperasi mampu melunasi pinjaman tersebut hanya dalam kurun waktu 3 tahun.

“Tapi kami belum punya keinginan untuk mengajukan pinjaman lagi ke LPDB. Kami mengandalkan modal sendiri dari anggota dan itu lumayan membantu,” pungkas dia.

Upaya koperasi yang terus berusaha menja­lankan kegiatan usaha simpan pinjam meru­pakan salah satu sumbangsih untuk terus membangkitkan roda ekonomi masyarakat di Negeri Hutumuri. Oleh karena itu, eksistensi KSP Senyum Lestari ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.(Agus)

Kemenkop dan UKM Dorong Standardisasi Produk UKM Ambon Melalui S-PIRT

Kemenkop dan UKM Dorong Standardisasi Produk UKM Ambon Melalui S-PIRT

AMBON, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya meningkatkan daya saing produk UMKM khususnya yang bergerak di sektor makanan dan minuman (mamin) berskala pangan rumah tangga. Namun disadari produk mamin yang dihasilkan UKM belum banyak yang memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Sekretaris Kemenkop dan UKM Prof Rully Indrawan mengatakan apabila proses produksi pengelolaan pangan dilakukan secara berkesinambungan, maka perlu diupayakan standardisasi melalui sertifikasi pangan industri rumah tangga (S-PIRT) bagi UKM. Dengan adanya sertifikasi tersebut dapat mempengaruhi nilai jual atau daya saing.

“Legalitasnya juga tidak diragukan lagi. Kualitas produk atau olahan pangannya pun juga terjamin sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi, serta menjamin keselamatan konsumen,” kata Rully saat membuka Konsultasi dan Pemberkasan Dalam Rangka Standarisasi S-PIRT Produk KUMKM di Kota Ambon, Maluku, Jumat (19/7/2019).

Tidak hanya itu lanjut Rully, dengan adanya standarisasi S-PIRT produk UMKM dapat memperluas jangkauan pemasarannya. Tidak lagi skala rumahan tetapi juga bisa merambah toko ritel, super market bahkan ekspor. Manfaat lain, yakni dengan standardisasi pangan sesuai kaidah yang berlaku, dapat memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen.

“Setiap manusia memiliki hak asasi dalam pemenuhan pangan yang aman dan bermutu. Tentunya bahan atau olahan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan harus sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara masif sesuai UU Pangan,” papar Rully.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon, Marthen Keiluhu mengatakan keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus ada pada pangan yang dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, pihak penyedia pangan dari industri rumah tangga pada umumnya dilakukan secara sederhana dan terkadang kurang menperhatikan aspek higienis dan sanitasi.

“Oleh karena itu, pangan industri rumah tangga sangat membutuhkan pembinaan agar produk pangan yang dihasilkan berkualitas karena telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan,” ujar Keiluhu.

S-PIRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota – melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Sertifikat pangan industri rumah tangga memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan.

Di mana setelah memiliki sertifikat produk tersebut dapat secara legal dipasarkan dan pemiliknya dapat memasarkan produknya dengan jalur distribusi yang lebih luas, khususnya jika ingin menitipkan produknya di toko-toko modern yang sudah terkenal dan memiliki basis konsumen tetap yang besar.

“Sertifikat pangan industri rumah tangga hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha yang masih berskala rumah tangga dan menghasilkan produk yang diperbolehkan untuk diproduksi oleh pangan industri rumah tangga,” ucap dia.

Kegiatan Konsultasi dan Pemberkasan Dalam Rangka Standarisasi S-PIRT Produk KUMKM diadakan selama tiga hari sejak 17-19 Juli 2019 dengan melibatkan 50 peserta asal Kota Ambon yang mengusulkan S-PIRT produk KUMKM. Yang tujuannya memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada pemilik IRTP agar mengetahui tentang tata cara mendapatkan perizinan usaha, pengemasan, maupun bahan tambahan pangan.

“Dengan kegiatan ini diharapkan dapat tersosialisasinya pengetahuan tentang tata cara pendaftaran sertifikasi PIRT secara sistematis dalam peningkatan kapasitas kualitas produk pangan sesuai standar yang higienis dan sanitasi bagi KUMKM Kota Ambon,” terang Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi Kemenkop UKM Siti Dharma Wasita.

Kegiatan Konsultasi dan Pemberkasan Dalam Rangka Standarisasi S-PIRT Produk KUMKM diharapkan pula memberikan dampak positif bagi peningkatan omset usaha KUMKM, meningkatkan saya saing usahanya untuk mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala usaha lebih besar (naik kelas) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

La Yapi, salah seorang peserta pelatihan dari Dusun Keranjang, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon merasa terbantu mengikuti kegiatan Konsultasi dan Pemberkasan Dalam Rangka Standarisasi S-PIRT Produk KUMKM. Ia menjadi peserta pelatihan ini setelah difalitasi oleh dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon.

“Itu sangat bermanfaat dalam rangka standarisasi, karena saya belum punya. Dengan sosialisasi ini kita akan dimudahkan dalam hal pengurusan sertifikasi pangan industri rumah tangga,” ungkap La Yapi.

La Yapi merupakan pelaku UKM dengan jenis usaha penyulingan minyak Atsiri (minyak kayu putih, sariwangi dan nilam). Usaha yang digelutinya itu sudah dimulai sejak 3 tahun lalu, namun ia belum memiliki sertifikasi pangan industri rumah tangga (S-PIRT). Ketidaktahuan akan hal itu, mendorong La Yapi mengikuti kegiatan Konsultasi dan Pemberkasan Dalam Rangka Standarisasi S-PIRT Produk KUMKM.

“Sebelum ikut kegiatan ini kami koordinasi dengan balai industri namun ternyata alatnya belum ada di Ambon. Setelah dikonfirmasi kami harus ke Dinas Kesehatan, baru ke Balai Pom. Karena saya ini terkait minyak tradisional sehingga perlu ada penelitian lebih dahulu,” tuturnya. (Agus)

SISMINBHKOP Telah Sahkan Badan Hukum 12.675 Koperasi Secara Online

SISMINBHKOP Telah Sahkan Badan Hukum 12.675 Koperasi Secara Online

SEMARANG, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang pertama kali di tahun 2019 dan sudah kali kedua menyelenggarakan “Pembekalan Perkoperasian bagi Mahasiswa Program Studi (Prodi) Magister Kenotariatan sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama 21 Prodi Bidang Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2017 di Medan.

"Pembekalan ini sangat penting bagi notaris maupun para mahasiswa yang sedang mengambil Prodi Kenotariatan, yang nantinya akan melaksanakan tugas sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi," ujar Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Luhur Pradjarto di Semarang, Sabtu (20/7/19).

Menurut Luhur, banyak kelompok-kelompok usaha yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dalam upaya mengembangkan usahanya, mereka memerlukan wadah atau lembaga yang legal, bisa berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya. Apabila kelompok-kelompok usaha akan melegalkan kelompoknya sebagai koperasi, maka sebagai notaris tentunya harus mengerti dan memahami tentang perkoperasian.

Untuk itu, pemberian materi ilmu pengetahuan perkoperasian bagi calon notaris kiranya dapat dipertimbangkan masuk dalam kurikulum Prodi Magister Kenotariatan," jelasnya.

Luhur memaparkan, saat ini jumlah notaris sekitar 17.000 an. Dari jumlah tersebut, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 12.705 notaris sudah terdaftar sebagai NPAK, dan yang sudah melakukan registrasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP) per Juni 2019 mencapai 3.700 (29,1%).

Untuk itu kepada peserta yang mengikuti pembekalan perkoperasian, setelah lulus untuk pengesahannya segera mendaftar ke instansi yang berwenang dan selanjutnya segera mendaftar ke Kementerian Koperasi dan UKM serta segera melakukan registrasi ke SISMINBHKOP.
"Hal ini sangat beralasan karena potensi masyarakat untuk membangun ekonomi rakyat melalui wadah koperasi sangat potensial," tegasnya.

Sejak penerapan SISMINBHKOP tahun 2016, hingga saat ini Kementerian Koperasi dan UKM telah mengesahkan badan hukum koperasi secara online sebanyak 12.675 koperasi baru dan 1.122 koperasi melakukan perubahan anggaran dasar.
Dengan diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, maka permohonan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi dapat diakses melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, kepada NPAK diminta untuk melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi setempat, karena pemberdayaan koperasi tetap menjadi kewajiban Dinas yang membidangi Koperasi di kabupaten/kota, pungkas Luhur.

Pahami Kaidah Koperasi

Sementara itu Lapon Tukan Leonard, Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang telah berkenan menyelenggarakan kegiatan sinergi dalam rangka pembekalan perkoperasian kepada calon notaris.

Ditegaskan, bahwa pembuatan akta merupakan bukti otentik yang wajar untuk dimiliki oleh suatu lembaga atau badan hukum maupun usaha yang legal, maka dalam penyusunannya, harus hati-hati dan teliti.

Untuk itu, dalam membuat dan menyusun Akta Koperasi agar memahami kaidah-kaidah perkoperasian. Hal-hal pokok yang harus dituangkan dalam sebuah akta koperasi harus jelas, karena koperasi berbeda dengan badan hukum lainnya.

Oleh karena itu, dalam penyusunan akta koperasi agar berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, jangan sampai nantinya akta koperasi yang sudah dikeluarkan oleh notaris ada kesalahan dalam pelaksanaan dan berakibat adanya teguran dari Majelis Pengawas Notaris," jelas Lapon. (Agus)