Teknologi Turut Mendukung Industri Jasa Konstruksi Lebih Efisien

Teknologi Turut Mendukung Industri Jasa Konstruksi Lebih Efisien

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dukungan inovasi dan teknologi diperlukan dalam pembangunan infrastruktur menjadi lebih murah. Lebih baik, dan lebih cepat di samping faktor lainnya, yakni kepemimpinan yang kuat, peraturan yang tepat sasaran dan efektif, pendanaan inovatif serta koordinasi yang baik antar lembaga. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna, efektif, murah dan ramah lingkungan juga didorong guna menciptakan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan sehingga manfaat infrastruktur dapat dirasakan generasi mendatang.

"Kebijakan sektor konstruksi nasional tentunya harus mendorong penggunaan teknologi yang memberi solusi pada permasalahan yang dihadapi saat ini sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih mudah dan tentunya lebih baik”, kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat membuka pameran Trenchless Asia 2019 di Jakarta Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Salah satu teknologi konstruksi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada percepatan pembangunan adalah teknologi trenchless. Teknologi ini mengintegrasikan teknologi digital jasa konstruksi yang dipergunakan untuk memasang infrastruktur bawah tanah tanpa mengganggu bangunan atau bentang alam yang ada di atasnya. Keuntungan dari pemanfaatan teknologi ini antara lain lebih ramah lingkungan, meminimalisir dampak sosial terhadap kondisi di sekitar lokasi proyek, meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja konstruksi, durasi pekerjaan proyek lebih singkat, sehingga biaya konstruksinya lebih murah dan menjamin pencapaian kualitas konstruksi.

"Memang saat ini persoalannya masyarakat melihat teknologi ini hanya untuk kontraktor besar karena biayanya mahal. Tetapi pada prinsipnya ini justru lebih murah. Kita bicara investasi jangka panjang dan efektivitas, karena biaya tidak tertulis itu justru lebih besar, misalnya biaya sosial. Makanya kita dorong untuk kontraktor spesialis seperti trenchless lebih banyak," tutur Syarif.

Kementerian PUPR telah menggunakan teknologi ini pada beberapa proyek infrastruktur, seperti sudetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu, serta proyek pembangunan air limbah di beberapa kota besar di Indonesia seperti Denpasar, Yogyakarta dan Medan. Beberapa kajian menyebutkan penggunaan teknologi trenchless dalam pekerjaan infrastruktur bawah tanah hingga kedalaman 1,5 meter hanya membutuhkan biaya sebesar 3,12 dolar Amerika/m3. Besaran biaya tersebut lebih murah dibandingkan dengan metode open trench sebesar 18,46 dolar Amerika/m3.

"Kehadiran teknologi baru ini juga bisa menjadi peluang bagi kontraktor. Untuk itu kita semua perlu berkolaborasi mengambil langkah melalui kerja sama antara Pemerintah dan stakeholders terkait. Perlu penyiapan kompetensi tenaga ahli dan terampil sesuai kebutuhan industri konstruksi saat ini dan pembinaan badan usaha jasa konstruksi melalui adopsi teknologi terkini dan perubahan status menjadi kontraktor spesialis, " ujar Syarif.

Pameran Trenchless berlangsung di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta, pada 17 – 18 Juli 2019 tanpa dikenakan biaya masuk. Acara diikuti sekitar 3.000 exhibitor dengan menghadirkan alat berat dengan teknologi terkini untuk pekerjaan konstruksi bawah tanah. Sebelum pembukaan pameran dilakukan penandatanganan kerja sama yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dengan The International Society for Trenchless Technology (ISTT) yang disaksikan oleh Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin dan Managing Director Trenchless Asia Paul Harwood terkait pembinaan SDM konstruksi nasional.

Turut mendampingi Dirjen Bina Konstruksi, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Ditjen Bina Konstruksi Kimron Manik dan Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Dewi Chomistriana.(*)

Anggaran Kemenkop dan UKM Tahun 2018 Terealisasi 90,89 Persen

Anggaran Kemenkop dan UKM Tahun 2018 Terealisasi 90,89 Persen

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 yang sebesar Rp 944.538.384.000 dengan realisasi per 31 Desember 2018 telah sesuai target yang direncanakan sebesar Rp 858.493.948.940 atau 90,89%.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu ( 17/7/2019).

Mengenai penyebab tidak tercapainya 100% realisasi pagu anggaran Kemenkop dan UKM tahun 2018, Rully Indrawan menjelaskan, ada beberapa hal yang mempengaruhinya. "Yang pertama soal penghematan, beberapa pos yang bisa kita hemat maka kita hemat. Selanjutnya soal tukin (tunjangan kinerja-red) yang belum turun SOP nya.

"Selain itu soal fasilitasi kegiatan yang sebenarnya sudah kita siapkan namun beberapa Pemda juga memiliki program serupa dengan dana yang lebih besar," jelasnya.

Lebih jauh Sekretaris Kemenkop dan UKM menjelaskan, berdasarkan program, realisasi tertinggi dikontribusikan oleh program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenkop dan UKM yang mencapai 97,34%. Selanjutnya program peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro (94,82%), program penguatan kelembagaan koperasi (94,53%), program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenkop dan UKM (91,93%), dan program peningkatan daya saing UMKM DAN koperasi (88,57%).

Sementara berdasarkan unit kerja, realisasi Deputi Bidang Pengawasan tertinggi atau sebesar 99,16%, sementara yang terendah LPDB-KUMKM sebesar 72,12%.

Realisasi unit kerja lainnya adalah, Deputi Bidang Kelembagaan (94,49%), Deputi Bidang Pembiayaan (98,98%), Deputi iBidang Propasar (98,42%), Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha(99,15%), Sekretariat (92,99%), Dekopin (93,24%), dokumentasi (95,15%), tugas pembantuan (92,02%), dan LLP KUKM (90,49%).

Mengenai laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dimana ada temuan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan 2 rekomendasi, dan 4 temuan terkait Kepatuhan terhadap perundang undangan dengan 8 rekomendasi, Sekretaris Kemenkop dan UKM menjelaskan, seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menkop dan UKM dengan menyusun rencana aksi (action plan) penyelesaian tindak lanjut.

"Selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM setiap bulan melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan secara periodik hasilnya kami laporkan ke BPK RI," kata Rully Indrawan.

Sementara terkait dengan perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga (LKKL) 2014-2018, Kementrian Koperasi dan UKM memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak lima kali berturut-turut dari 2014 sampai dengan tahun 2018.
(Agus)

Caption:

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Ketua KPPU Kumia Toha saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta, Rabu (17/07/2019).

Kemenkop dan UKM Dukung Terus Pemberdayaan UKM Perempuan

Kemenkop dan UKM Dukung Terus Pemberdayaan UKM Perempuan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati memberikan apresiasi kepada Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. "Peningkatan kontribusi perempuan dalam perekonomian Indonesia dapat lebih ditingkatkan lagi. Apabila Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 64% maka akan tercipta 20 juta angkatan kerja semi skilled dan skilled baru", kata Yuana pada acara Halal bi Halal PPLIPI dan Pemberian Permodalan Kepada 300 Pelaku UKM, di Jakarta, Senin (15/7).

Yuana menekankan pula pentingnya perubahan mindset untuk meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian dan gender equality dan pentingnya para pelaku UMKM untuk mengikuti perkembangan IT dalam berusaha. "Berdasarkan survey Google Indonesia wirausaha yang menggunakan digital mengalami perkembangan bisnis 80% lebih cepat dibandingkan bisnis yang dilakukan secara manual", kata Yuana.

Yuana juga menyampaikan berbagai program pembiayaan yang diberikan pemerintah untuk membantu pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Indonedia seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 7%, program Wirausaha Pemula untuk Startup Capital dan dana bergulir Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir – KUMKM (LPDB – KUMKM) yang dilengkapi pula dengan bantuan layanan pemasaran oleh Lembaga Layanan Pemasaran – Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP – KUKM). "Saya berharap, PPLIPI untuk ikut serta mendukung pembentukan koperasi karena saat ini Pemerintah telah melakukan reformasi Koperasi", ujar Yuana

Yuana berharap agar pemberdayaan UMKM untuk mewujudkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud melalui sinergi para stakeholders, Pemerintah Pusat dan Daerah, dunia usaha, serta lembaga terkait lainnya seperti PPLIPI termasuk Asosiasi UMKM.

Sementara itu, Ketua Umum PPLIPI Indah Suryadharma Ali mengatakan, 300 UMKM yang hari ini memperoleh tambahan bantuan modal merupakan UMKM pilihan yang dipilih secara selektif dari 3.000 penerima bantuan tahun sebelumnya. "Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terus memberikan dukungan kepada PPLIPI selama ini", kata Indah.(Agus)

Kementerian PUPR Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Rest Area di Seluruh Ruas Jalan Tol

Kementerian PUPR Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Rest Area di Seluruh Ruas Jalan Tol

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Keberadaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area menjadi perhatian luas publik. Peran rest area sebagai bagian dari standar pelayanan jalan tol sangat penting dalam mendukung aspek keselamatan dan kenyamanan berkendara di Tol. Tuntutan pelayanan TIP meningkat terutama pada masa hari libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk dapat memenuhi dan meningkatkan pelayanan di rest area di antaranya kelengkapan fasilitas, kebersihan, kerapian dan komposisi ruang usaha bagi usaha kecil dan menengah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah mengeluarkan Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol. Dalam Permen tersebut telah diatur di antaranya fasilitas yang harus tersedia di TIP yang terbagi menjadi tiga tipe yakni TIP tipe A, tipe B, dan tipe C. Untuk TIP tipe A atau tipe tertinggi, misalnya harus tersedia paling sedikit fasilitas SPBU, ATM, toilet, klinik kesehatan, bengkel, mushola, warung atau kios, minimarket, restoran, ruang terbuka hijau dan tempat parkir. TIP juga harus dilengkapi fasilitas untuk kemudahan penyandang disabilitas.

Menteri Basuki menambahkan kehadiran rest area terutama di jalan tol yang baru, selain berfungsi untuk tempat singgah pengendara, juga didorong untuk dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal, melalui penyediaan kios-kios bagi usaha kecil dan menengah untuk mempromosikan produk dan kuliner lokal.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman mengatakan pada tahun ini Kementerian PUPR melakukan penilaian terhadap kualitas layanan rest area di seluruh ruas jalan tol. "Kita evaluasi masing-masing kinerja BUJT dengan tim pakar independen. Awal Agustus akan mulai disosialisasikan, dan pengumuman hasilnya direncanakan pada 3 Desember 2019 bertepatan dengan Hari Bhakti PU," kata Sudirman saat meninjau sejumlah rest area di Jalan Tol Jagorawi baru-baru ini.

Menurutnya hasil evaluasi akan disampaikan dalam bentuk peringkat. Masing-masing peringkat akan disiapkan penghargaan (reward) dan teguran (punishment). "Hasil evaluasi ini juga akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menilai kelayakan usulan penyesuaian tarif tol. Yang terpenting setelah evaluasi dipublikasi, seluruh BUJT dapat lebih terpacu untuk meningkatkan kualitas layanannya," ujar Sudirman.

Menurut Sudirman, kualitas layanan TIP secara menyeluruh harus mampu memberikan kenyamanan bagi pengguna pada beberapa aspek utama yakni kenyamanan, kerapian/kualitas lingkungan, dan kelengkapan fasilitas untuk kesetaraan gender bagi kaum difabel, orang lanjut usia, wanita, dan anak-anak.

"Dari hasil pengamatan lapangan pada ruas tol Jagorawi, misalnya masih ada beberapa rest area yang tidak menyediakan fasilitas khusus untuk memberikan kemudahan bagi kaum difabel dan lanjut usia, seperti jalur landai untuk akses kursi roda. Toilet khusus difabel dan anak-anak juga belum banyak disediakan," kata Sudirman.

Untuk menambah kenyamanan, Sudirman juga meminta pengelola memperbaiki penataan landscape dengan penghijauan yang rindang sehingga menciptakan suasana sejuk. "Ruang terbuka hijau termasuk tempat bermain anak juga harus disediakan sehingga rest area menjadi tempat yang ramah bagi semua usia," ujarnya.

Hal yang terpenting untuk juga diperhatikan, menurut Sudirman, yakni terkait pengelolaan sampah. Tempat pembuangan sampah harus mencukupi di setiap sudut rest area dilengkapi dengan tempat penampungan sementara yang tertutup serta mobil pengangkut sampah yang memadai.(*)