Kementerian PUPR Lakukan Upaya Tanggap Darurat Pascabencana Gempa di Maluku Utara

Kementerian PUPR Lakukan Upaya Tanggap Darurat Pascabencana Gempa di Maluku Utara

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan upaya penanganan tanggap darurat pascabencana gempa di Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2019. Gempa yang mengguncang beberapa kali mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan korban jiwa akibat tertimpa runtuhan bangunan.

Bantuan tanggap darurat disalurkan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya berupa layanan air bersih dan sanitasi, termasuk fasilitas MCK darurat ke lokasi-lokasi pengungsian korban bencana gempa di Kabupaten Halmahera Selatan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam masa tanggap darurat, yang paling penting adalah ketersediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan pengungsi.

“Kami sangat concern dengan air bersih terutama di tempat-tempat pengungsian. Kita juga manfaatkan instalasi pengolahan air minum (IPA) terdekat maupun IPA mobile untuk mensuplai air bersih, khususnya ke posko pengungsian”, kata Menteri Basuki.

Bantuan secara bertahap disalurkan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara sejak 15 Juli 2019. Peralatan yang digunakan berupa 1 unit Mobil Tangki Air, 2 unit WC Darurat, 2 unit profil tank, 1 unit genset, dan 5 unit tenda darurat. Seluruh peralatani didistribusikan langsung ke lokasi terdampak bencana.

Dari hasil identifikasi sementara berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan, kerusakan rumah warga tersebar di sejumlah desa di wilayah Gane dan Bacan diantaranya di Desa Ranga-Ranga 300 unit, Desa Gane Dalam 380 unit, Desa Sawat 6 unit, Desa Gaimu 10 unit, Desa Kuo 10 unit, Desa Liaro 20 unit, Desa Tomara 40 unit, dan Desa Tanjung Jere 2 unit. Gempa juga menyebabkan 2 sekolah dan 1 rumah ibadah di Desa Ranga-Ranga rusak berat dan 3 sekolah serta 1 masjid di Desa Gane rusak berat. (*)

Hasil Evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi Atas Peristiwa Runtuhnya Formwork Pierhead Tol BORR

Hasil Evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi Atas Peristiwa Runtuhnya Formwork Pierhead Tol BORR

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) dan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) telah melakukan evaluasi atas insiden keruntuhan sistem Shoring dan Formwork Pierhead P109 pada proyek pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) tahap 2 seksi 3A yang terjadi pada hari Rabu, 10 Juli 2019 pukul 05.15 WIB.

Pembangunan Tol BORR dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Marga Sarana Jabar selaku pemilik proyek, dengan kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Indec KSO PT Eksapindo selaku konsultan Manajemen Konstruksi (MK). Evaluasi pendahuluan dilaksanakan di lapangan segera setelah kejadian dan pembahasan lanjutan secara mendalam pada Jumat, 12 Juli 2019 dan Senin, 15 Juli 2019 di Kantor Kementerian PUPR.

Dirjen Bina Konstruksi selaku Ketua Komite K2 Syarif Burhanuddin mengatakan berdasarkan evaluasi tersebut, penyebab runtuhnya sistem shoring dan formwork pada Pierhead no 109 tersebut adalah karena (a) lemahnya pengendalian/pengawasan atas desain dan konstruksi struktur shoring dan formwork; (b) defisiensi atas desain dan pemasangan struktur sistem shoring dan formwork yang terdiri dari 4 (empat) tipe.

Dari evaluasi yang dilakukan, Komite K2 mengeluarkan rekomendasi yakni ;
Pertama, PT Marga Sarana Jabar selaku pemilik proyek harus melakukan kontrol dengan ketat terhadap Kontaktor Pelaksana dan Konsultan MK agar mereka menjalankan seluruh tugas, tanggung jawab, dan kewenangan setiap pihak sebagaimana diatur dalam standar kontrak yang berlaku.

Kedua, PT Pembangunan Perumahan (persero), Tbk selaku Kontraktor Pelaksana untuk melaksanakan program K3 secara konsisten, dan segera membuat Job Safety Analysis (JSA) yang berdasarkan method statement, serta melakukan sosialisasi kepada pekerja sebelum pekerjaan dilakukan.

Ketiga, PT Pembangunan Perumahan (persero), Tbk selaku Kontraktor Pelaksana untuk segera melakukan pemeriksaan ulang terhadap shoring dan formwork lainnya yang sudah terpasang, dan melakukan perkuatan tambahan yang didukung dengan analisis pembebanan yang komprehensif dan disertai data material yang lengkap untuk memberikan keamanan kepada pengguna jalan dan pekerja.

Keempat, Untuk lokasi pekerjaan pierhead yang belum dipasang shoring dan formwork, agar mengganti metode kerja yang lama dengan metode lain yang lebih stabil sesuai dengan peraturan perencanaan yang berlaku.

Kelima, PT Pembangunan Perumahan (persero), Tbk selaku Kontraktor Pelaksana untuk segera membuat langkah kerja pemasangan shoring dan formwork yang mudah dimengerti dan diaplikasikan di lapangan dan PT Indec KSO PT Eskapindo selaku Konsultan MK memeriksa persiapan pekerjaan sebelum menyetujui proses pelaksanaan pekerjaan dan memastikan bahwa shoring dan formwork yang terpasang sesuai dengan desain yang disetujui.

Keenam, PT Marga Sarana Jabar selaku Pemilik Proyek, PT Pembangunan Perumahan (persero), Tbk selaku Kontraktor Pelaksana, dan PT Indec KSO PT Eskapindo Konsultan MK harus memperbaiki prosedur persetujuan izin kerja (work permit) di mana JSA menjadi bagian dari lampiran dan harus disetujui oleh seluruh pihak.

Ketujuh, Kementerian PUPR selaku Pembina Jasa Konstruksi meminta kepada Pemilik Proyek untuk memberikan sanksi yang tegas kepada petugas yang lalai dan tidak bertanggung jawab sesuai dengan hierarki dan tanggung jawab sampai dengan tingkat general manager untuk Kontraktor Pelaksana dan team leader untuk Konsultan MK.

Kedelapan, Perlu perkuatan pengawasan oleh Biro Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE) untuk pekerjaan dengan risiko tinggi, tidak hanya bersifat administratif dalam bentuk penertiban SOP dan petunjuk teknis pelaksanaan saja, tetapi melakukan pengawasan yang ketat di lapangan.

Syarif Burhanuddin mengatakan kontraktor pelaksana dan konsultan MK akan menyampaikan desain, gambar, langkah kerja, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K), JSA, serta SOP pengendalian dan pengawasan kepada Komite K2 dan KKJTJ untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sebelum mendapat persetujuan pekerjaan dapat dilanjutkan kembali.

“Disiplin dalam pelaksanaan manajemen pengawasan hingga hal-hal yang detail tidak hanya bagi pemilik Proyek Tol BORR, tetapi berlaku bagi seluruh pelaksanaan konstruksi di Indonesia karena keselamatan konstruksi adalah yang utama,” pungkas Syarif Burhanuddin. (*)

Kemenkop dan UKM bersama Dekranas Lestarikan Kerajinan Menjawet & Benang Bintik Kalteng

Kemenkop dan UKM bersama Dekranas Lestarikan Kerajinan Menjawet & Benang Bintik Kalteng

PALANGKA RAYA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Indonesia turut melestarikan kerajinan Menjawet (menganyam bahan dari rotan) dan Benang Bintik, batik khas Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui kegiatan sinergi kedua lembaga tersebut, agar bisa dikenal luas oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dekranas Indonesia sekaligus Istri Wakil Presiden RI Mufidah Jusuf Kalla dalam kegiatan kunjungan kerja program Sinergitas Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dekranas dan Tim Penggerak PKK, yang dirangkai dengan Peresmian Gedung Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah dan Central Borneo Souvenir, di Palangka Raya, Kalteng.

Kegiatan peresmian ini pun dihadiri Ketua Dekranasda Kalteng Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran dan Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas Bintang Puspayoga maupun anggota Dekranas lainnya, serta pejabat daerah Kalteng, anggota Dekranas serta Dekranasda dan ibu-ibu PKK di kawasan Kalteng.

Mufidah mengatakan, di Indonesia, banyak sekali industri kerajinan yang mengembangkannya berasal dari warisan budaya alam. Industri kerajinan bagian dari ekonomi kreatif yang bertumbuh dengan sangat cepat, hampir di seluruh Tanah Air mulai dari usaha skala mikro maupun besar.

"Produk kerajinan bisa menjadi andalan mata pencarian masyarakat, terutama pengangkatan bahan baku lokal. Banyak jenisnya mulai dari anyaman, batik, kerajinan kayu dan logam batu. Termasuk di Kalteng, banyak kerajinan yang mengangkat dari kebudayaan alam dari anyaman rotan, batu kecubung maupun perhiasan manik-manik," sebut Mufidah saat meresmikan Gedung Dekranasda di Palangka Raya, Kalteng, Selasa (15/7).

Mengingat persaingan industri kerajinan yang makin ketat, Mufidah mengingatkan, kehadiran Gedung Dekranasda menjadi galeri sekaligus membantu pemasaran hasil produk UMKM.

"Lokasi yang sangat strategis membantu pemasaran, juga akan menunjang sektor pariwisata. Menyediakan produk UMKM dengan mutu dan desain yang baik, sehingga menjadi incaran turis lokal maupun mancanegara," tuturnya.

Ia berharap, akan selalu ada sinergi dari Dekranasda Kalteng dengan pihak lain, agar pengembangan UMKM menjadi maksimal. Terutama di era teknologi saat ini, pengembangan produk yang mengikuti tren tengah gencar, semoga bisa diikuti oleh UMKM Kalteng. "Dekranasda harus semakin berperan dalam meningkatkan produk UMKM daerahnya," pesan Mufidah.

Turut mendampingi Mufidah, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas Bintang Puspayoga menuturkan, Provinsi Kalteng dipilih dan diputuskan bersama pengurus Dekranas selain dari enam provinsi yang secara rutin setiap tahun diselenggarakan, sebagai program sinergi Kemenkop UKM, Dekranas dan TP-PKK.

Dibentuknya pengurus Dekranasda Kabupaten/Kota, diyakini Bintang, mampu menyusun program dan kegiatan untuk melestarikan hasil karya produk kerajinan yang berbasis kearifan lokal, untuk dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan.

"Dalam hal ini kita berupaya melestarikan kerajinan Manjawet dan Benang Bintik, khas dari Kalteng. Ditambah, kehadiran gedung Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah dan Central Borneo Souvenir yang diresmikan bisa menjadi etalase produk unggulan daerah," imbuh Bintang.

Bukan cuma itu saja, lanjut Bintang, kehadiran gedung Dekranasda ini sekaligus menjadi ‘Hub’ atau penghubung antara pengurus Dekranasda Provinsi dan pengurus Dekranasda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam membina para perajin.

Bintang merinci, dalam rangkaian kegiatan sinergi, terdapat beberapa giatan yang berlangsung selama tiga hari, 14-16 Juli 2019, terdapat delapan jenis kegiatan pelatihan, enam dari Kedeputian Kementerian Koperasi dan UKM dan dua dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng.

Total peserta pelatihan berjumlah 700 orang yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Tengah. Para peserta ini adalah para perajin, UP2K-PKK dan pelaku Koperasi dan UMKM.

Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya Penyuluhan Perkoperasian Kepada Kelompok Usaha Bersama Pra Koperasi, Pelatihan Perkoperasian, Pelatihan Vokasional, Pelatihan Kewirausahaan, Temu Mitra KUKM Produk Unggulan di Daerah, Bimbingan Teknis Ketahanan Usaha KUMKM di Wilayah Bencana, Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Penumbuhan Wirausaha Pemula.

​Selain kegiatan pelatihan, kementerian juga membuka Klinik Konsultasi Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Produk KUMKM dan booth coaching clinic Program Dana Bergulir LPDB-KUMKM. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan citra produk lokal Kalteng, Pengurus Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah juga menggelar pameran produk dari seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalteng yang berada di Gedung Dekranasda ini.

Di dalam Gedung Dekranasda Kalteng ini juga diselenggarakan salah satu kegiatan yaitu Pelatihan Vokasional yang dibutuhkan oleh para perajin anyaman rotan, untuk memberikan sentuhan desain sehingga produk akhir nanti, merupakan kombinasi unik antara kerajinan anyaman rotan dengan tenun/batik khas Kalteng.

Menurut Bintang, ​melihat potensi sumber daya alam yang besar di Kalteng baik yang berasal dari hasil hutan, sungai dan laut, Kemenkop dan UKM dengan semua pihak yang terkait, dapat bahu membahu meningkatkan produktivitas, kreativitas dan citra hasil karya perajin serta ikut mempromosikan dan memasarkan secara lebih luas baik untuk pasar dalam negeri dan luar negeri.

"Semoga komitmen yang tinggi dari Ketua Dekranasda Kalteng dan Pemprov bisa membawa para perajin lokal lebih dikenal luas di masyarakat Indonesia," harapnya.

*Peresmian Gedung Dekranasda*

Berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.21, Gedung Dekranasda berada di pusat kota Palangka Raya yang digadang-gadang menjadi calon Ibukota Republik Indonesia. Area luas ini pun diharapkan mampu menjadi pusat oleh-oleh dan souvenir khas Kalteng, serta kafe yang akan menyajikan panganan lokal daerah.

Ketua Dekranasda Kalteng Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran berjanji, pengurus Dekranasda dapat menggali potensi-potensi kerajinan di antaranya rotan, kayu, batu- batuan lokal yang ada di Kalteng. "Puji syukur Dekranasda Provinsi Kalteng saat ini memiliki gedung baru yang representatif di pusat kota Palangka Raya. Nanti produk ibu-ibu pelaku usaha akan dibantu promosi, dan bagaimana menjual produk melalui digital management," ucapnya.

Salah satu peserta pelatihan, Diah Chandra (42) mengaku, kehadiran Gedung Dekranasda mampu menjadi lokasi promosi produk lokal Kalteng, yang jarang disorot publik. Padahal katanya, beberapa produk unggulan banyak hadir di kota yang dijuluki Bumi Tambun Bungai ini.

"Usaha mikro kami ini banyak mulai dari kerajinan maupun suvenir khas dari rotan, benang bintik batik khas Kalteng, batu-batuan perhiasan yang juga dari batuan lokal, ukir-ukiran dari kayu berbentuk patung maupun budaya Dayak, maupun makanan oleh-oleh khas Kalteng," kata Sekretaris PKK Provinsi Kalteng ini.

Di bawah binaan PKK Kalteng, terdapat ratusan UMKM yang bergerak di berbagai sektor industri. Ia berharap, adanya gedung Dekranasda sebagai ajang promosi, mampu meningkatkan pendapatan dari UMKM.

"Setidaknya harga jual produk UMKM jadi meningkat dan dikenal masyarakat lebih luas," tandasnya. (Agus)

Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Kemenkop dan UKM Gelar Penyuluhan Sadar Berkoperasi di Palangka Raya

Perkuat Ekonomi Kerakyatan,

Kemenkop dan UKM Gelar Penyuluhan Sadar Berkoperasi di Palangka Raya

PALANGKA RAYA, JURNAL IBUKOTA: Masih minimnya pemahaman masyarakat akan berkoperasi, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Untuk itu diperlukan berbagai upaya salah satunya penyuluhan perkoperasian yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM kepada 50 orang Kelompok Usaha Produktif Antar Kelompok Pendapatan (UP2-PKK) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (15/07/2019).

Penyuluhan tersebut, merupakan salah satu acara dari rangkaian peresmian gedung Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) daerah Kalimantan Tengah, yang bakal diresmikan oleh Ketua Umum Dekranas Mufidah Kalla, bersama Ketua Dekranasda Kalteng Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran dan Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas Bintang Puspayoga.

Penyuluhan perkoperasian ini dihadiri Asisten Deputi Penyuluhan Koperasi Kemenkop dan UKM Bagus Rachman beserta Kepala Dinas Kemenkop UKM Kalteng Lies Fahimah.

Dalam sambutannya, Bagus mengatakan, kegiatan penyuluhan perkoperasian sebagaimana mandat yang ada dalam Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian pasal 62 bahwa, kegiatan penyuluhan merupakan salah satu tugas dari pemerintah dalam memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi.

Kegiatan Penyuluhan Perkoperasian Kepada Kelompok Usaha Bersama ini lanjut Bagus, adalah salah satu Program Prioritas Nasional pada Deputi Bidang Kelembagaan. Target grup kelompok strategis yang dilakukan penyuluhan adalah Kelompok Usaha Bersama yang berasal dari Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga-PKK (UP2K-PKK) yang memiliki unit usaha produktif dan perlu diperkuat kelembagaannya melalui Koperasi.

Bagus menegaskan, para Kelompok UP2K-PKK ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksinya melalui sinergi dengan para kelompok UP2K-PKK yang memiliki hasil produk yang bervariasi.

"Sehingga jenis koperasi yang dapat dibentuk adalah Koperasi Produsen atau Koperasi Pemasaran, di mana sumber bahan baku dapat dilakukan pembelian secara bersama dan pemasaran dapat dilakukan oleh koperasinya," katanya.

Tak hanya itu, penyuluhan koperasi di daerah juga erat kaitannya dengan peningkatan kualitas Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di Kementerian Koperasi UKM. Untuk di Kalimantan terdapat 26 orang dan di Palangka Raya ada 4 orang.

"Bagaimana mereka bisa mendampingi masyarakat yang belum berkoperasi, serta membantu masyarakat mendapatkan informasi tentang koperasi. Sehingga harapannya setelah penyuluhan bisa langsung membentuk koperasi dalam kegiatan usahanya," ucap Bagus.

Ia juga berharap, bagi ibu-ibu pelaku UMKM untuk kesadaran berkoperasi, karena berbagai fasilitas sudah disediakan termasuk salah satunya gedung Dekranasda yang akan diresmikan bisa menampung segala produk usaha pelaku UMKM dari koperasi yang ada.

Kepala Dinas Kemenkop UKM Lies Fahimah menuturkan, kegiatan penyuluhan perkoperasian merupakan perwujudkan dari salah satu progran Kementerian Koperasi dan UKM dan rangkaian yang tak terpisahkan yakni Sinergi Kementerian dan Dekranas dan TP-PKK Palangka Raya.

"Bagaimana penguatan pengenalan koperasi bagi masyarakat. Diperuntukkan yang telah memiliki usaha rintisan produktif yang belum bergabung dengan koperasi. Tujuannya, agar masyarakat mengerti dan memahami apa itu koperasi, aspek pengaturan koperasi dan sebagainya," terang Lies.

Selanjutnya, pengelolaan koperasi bagi masyarakat, diharapkan dapat menumbuhkembangkan minat koperasi dan kelembagaan yang baik. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga.

"Kemudian diperkuat dalam bingkai koperasi, perekonomian dilakukan dalam bentuk badan usaha yang sah seperti koperasi. Diharapkan usaha masyarakat kuat, sehingga punya posisi tawar di masyarakat, hal ini penting melihat kekuataan usaha kelompok di lapangan," imbuhnya.

Lies menegaskan, penting bagi para pelaku UMKM terutama di Palangka Raya untuk membentuk dan bergabung di koperasi. Menurutnya, koperasi menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat.

Sebagai informasi, per Desember 2018, untuk provinsi Kalimantan Tengah terdapat 3.062 unit koperasi. Dari jumlah itu, sekitar 80,64 persennya atau 2.469 unit koperasi aktif dan sisanya 593 unit koperasi tidak aktif atau sekitar 19,36 persen.

Untuk jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya 413 unit koperasi atau 16,72 persen dari koperasi yang aktif. Hal itu kebanyakan terjadi lantaran minimnya manajemen data dan pembukuan koperasi yang baik. Sementara data UMKM di Kalteng yang telah dilakukan pemetaan secara by name adress terdapat 36.277 unit. (Agus)

LPDB KUMKM Sudah Salurkan Dana Bergulir Rp332 M di Kaltim

LPDB KUMKM Sudah Salurkan Dana Bergulir Rp332 M di Kaltim

SAMARINDA, JURNAL IBUKOTA: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM mencatat hingga pertengahan tahun 2019 ini telah menggelontorkan dana bergulir sebesar Rp332 miliar untuk penguatan permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) di Provinsi Kalimantan Timur.

"Penyaluran dana bergulir di Kaltim menduduki urutan ke-11 dari 34 provinsi di Indonesia. Sementara ini dana yang digelontorkan sudah Rp332 miliar, semenjak LPDB berdiri. Oleh karena itu, kami hadir dalam kegiatan sosialisasi dana bergulir di Kalimantan Timur ini dan para pelaku usaha koperasi dan UKM diharapkan untuk segera mengajukan dana bergulir kepada LPDB," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo dalam sambutan acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir LPDB-KUMKM di Samarinda, Senin (15/7).

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto, Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, Direktur Utama PT Jamkrida Kaltim Agussohir dan Asisten Deputi Pengembangan Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Hariyanto.

Di depan ratusan UMKM, Braman mengajak para pelaku UMKM untuk mengakses dana bergulir sebagai solusi perkuatan permodalan usahanya. Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan, LPDB-KUMKM memiliki beberapa keunggulan yaitu bunga yang sangat murah. Yakni, 4,5 persen per tahun menurun untuk Program Nawacita, 5 persen untuk sektor riil, dan 7 persen untuk simpan pinjam.

Menurut Braman, untuk mendapatkan dana bergulir dari LPDB-KUMKM, para pelaku koperasi dan UMKM tidak perlu datang jauh-jauh ke Jakarta, namun dapat menghubungi Dinas Koperasi dan UKM maupun Jamkrida setempat untuk memverifikasi kelayakan usahanya.

"Kita melakukan ‘jemput bola’ di sini dengan adanya sosialisasi dan bimtek seperti ini. Kalangan koperasi dan UMKM di Kalimantan Timur Samarinda tidak perlu datang ke Jakarta cukup di sini ketemu disini. Selain itu, kami juga sudah koordinasi intensif dengan lembaga keuangan bukan bank," ujar Braman Setyo.

Keunggulan lainnya, lanjut Braman, selain sebagai akses permodalan, LPDB-KUMKM juga menerapkan pola pendampingan dan penjaminan bagi debiturnya.

Meski demikian, Braman Setyo juga menyinggung salah satu kendala UMKM mengakses kredit biasanya terkait agunan. Bila koperasi dan UMKM tidak memiliki jaminan sebesar 100 persen dari pembiayaan yang diajukan, LPDB-KUMKM dapat menyiapkan agunan sebesar 30 persen dan selebihnya di-cover perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo dan Jamkrida.

"Kalau kita tidak menggunakan agunan menjadi temuan BPK, dengan bunga murah tentunya harus ada agunan dan saya kira sangat menarik. Penyerapan dana bergulir di Kaltim saat ini paling banyak koperasi dan jenis usaha kerajinan sangat besar," ujarnya.

Meski demikian, Braman Setyo mengingatkan kepada calon mitra bahwa pembiayaan LPDB-KUMKM merupakan dana bergulir bukan dana hibah, maka dana tersebut harus kembali lagi ke LPDB-KUMKM untuk digulirkan kepada pelaku Koperasi dan UMKM lainnya yang membutuhkan.

Jemput bola

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto mengatakan, kegiatan sosialisasi dan bimtek yang diselenggarakan LPDB-KUMKM di berbagai wilayah di Tanah Air dalam rangka untuk ‘menjemput bola’.

"Dengan bimtek ini diharapkan bisa learning by doing. Kami persilakan bapak dan ibu pelaku usaha untuk segera mengajukan proposal pembiayaan. Kita tidak punya cabang seperti perbankan, tapi LPDB telah bekerja sama dengan Jamkrida untuk akses penyerahan proposal dengan dua pola. Yaitu pola kesatu proposal diajukan ke Jamkrida lebih dulu, atau ke pola dua yaitu ke LPDB dahulu nanti disampaikan ke Jamkrida masing-masing," kata Krisdianto.

Selain itu, Krisdianto juga menjelaskan fungsi pendamping di LPDB-KUMKM dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap sekitar 3 bulan. "Kita berharap semua orang bisa akses dan mendapatkan pembiayaan dari LPDB sesuai ketentuan, bahkan kita tidak ‘sesaklek’ dari perbankan. Persyaratan kita sudah sangat simpel," ucap Krisdianto.

Selain itu, untuk notaris bapak dan ibu dipersilahkan untuk menunjuk sendiri notaris terdekat dan diajukan ke LPDB untuk diverifikasi serta biayanya bapak dan ibu yang negosiasi langsung.
Sedangkan terkait agunan, LPDB selama ini telah kerjasama dengan lembaga penjaminan. Bila tidak mampu memberikan agunan 100 persen, maka minimum yang harus dipenuhi 30 persen.

Dengan demikian, pihaknya menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp 1,5 triliun dapat terealisasi dengan baik. Saat ini, realisasi penyaluran baru mencapai 56 persen.

"Tersisa sekitar 40 persen yang belum terserap. Kita targetkan minimun ada 30 proposal yang masuk dari kegiatan sosialisasi dan bimtek," kata Krisdianto.

Direktur PT Jamkrida Kalimantan Timur Agussohir menambahkan, kalangan koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil menengah tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta untuk akses dana LPDB, namun cukup datang ke Jamkrida Kalimantan Timur.

"Kalau pelaku usaja mengalami kesulitan, PT Jamkrida Kaltim terbuka dan siap membantu dan kami akan sampaikan ke LPDB. Di samping sebagai penjamin di LPDB itu, kita bisa menjamin anggota yang pinjam dari koperasi juga," ujarnya.

Sementara itu, di luar aspek pembiayaan bagi KUMKM, Asisten Deputi Pengembangan Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Kementerian Koperasi dan UKM Hariyanto mengajak kalangan pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing usahanya.

Untuk itu, pihaknya telah memberikan pembinaan keterampilan dengan mendatangkan ahli-ahli di bidang masing-masing.

"Prinsipnya kami ingin mengembangkan kapasitas SDM di bidang masing-masing. Kita intinya ingin meningkatkan koperasi yang berkualitas dan UKM yang tumbuh maju. Tugas kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bagaimana menjadi calon-calon pengusaha baru. Di kalangan kampus, kalangan mahasiswa tidak diarahkan untuk menjadi pekerja, tapi wirausaha. Kami juga melakukan uji kompetensi bagi manajer koperasi dan lainnya," kata Hariyanto.(Agus)