Kementerian PUPR Siapkan Langkah Antisipasi Musim Kemarau

Kementerian PUPR Siapkan Langkah Antisipasi Musim Kemarau

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi mengatakan lahan pertanian yang mengalami dampak kekurangan air pada musim kemarau tahun 2019 umumnya adalah sawah tadah hujan dan sawah yang mengandalkan irigasi teknis dari bendung yang bergantung pada debit air sungai.

“Sementara, untuk irigasi teknis yang mendapat jaminan air bendungan atau irigasi premium masih mendapat pasokan air yang cukup. Dari 16 waduk utama dengan kapasitas minimal 50 juta meter kubik, 10 waduk dalam kondisi di bawah rencana dan 6 waduk lainnya dalam kondisi normal. Waduk dengan kondisi di bawah rencana akan mengalami penyesuaian pola tanam yang pengaturannya di tentukan oleh perkumpulan petani pengguna air atau P3A,” ujar Hari Suprayogi dalam jumpa pers “Evaluasi Tengah Tahun TA 2019 Ditjen SDA dan Kesiapan Infrastruktur SDA Menghadapi Kekeringan” di Media Center Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2019).

Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika puncak musim kering diperkirakan berlangsung pada Agustus 2019 dengan cakupan 52,9 persen wilayah Indonesia terpapar musim kekeringan.

Kementerian PUPR terus melakukan pemantauan terhadap kondisi 16 waduk utama tersebut, yaitu Jatiluhur, Cirata, Saguling, Kedungombo, Batutegi, Wonogiri, Wadaslintang, Sutami, Bili-bili, Wonorejo, Cacaban, Kalola, Solorejo, Way Rarem, Batu Bulan, dan Ponre-ponre.

Terpantau per 30 Juni 2019 volume ketersediaan air dari 16 waduk utama tersebut sebesar 3.858,25 juta meter kubik dari tampungan efektif sebesar 5.931,62 juta meter kubik. Luas area yang bisa dilayani dari ke-16 bendungan tersebut adalah 403.413 hektare dari total 573.367 hektare. Sementara 75 waduk lainnya dengan skala kecil sampai menengah kondisinya 10 normal, 58 di bawah rencana, dan 7 kering.

Antisipasi lainnya yang dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi musim kering tahun ini adalah dengan menyiapkan pompa sentrifugal berkapasitas 16 liter per detik. Pompa yang disiapkan mencapai 1.000 unit yang tersebar di 34 provinsi. Di samping itu, Kementerian PUPR juga membangun sumur bor sebanyak dua titik di setiap balai besar/balai wilayah sungai di daerah.

Hari Suprayogi mengatakan beberapa daerah memang setiap tahun mengalami kekeringan, misalnya Gunung Kidul dan Bulukumba. Di daerah tersebut curah hujannya relatif sedikit sehingga cadangan air tanah terbatas. Untuk daerah-daerah tersebut Kementerian PUPR membuat sumur bor dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian potensi sumber air di sekitar.

“Untuk Gunung Kidul sendiri, Kementerian PUPR telah membangun beberapa telaga untuk mereduksi kekeringan ekstrem. Untuk daerah lain kami siapkan 5 titik pengeboran air tanah untuk setiap balai di mana kita memiliki 34 balai. Artinya akan ada 170 titik baru. Selain itu juga dilakukan distribusi menggunakan mobil tangki air untuk daerah-daerah yang kritis air,” ujar Hari Suprayogi.

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Agung Djuhartono menambahkan sebagai antisipasi kekeringan, petani dihimbau untuk disiplin dalam mengikuti rencana pola tanam yang sudah disepakati. “Untuk waduk di bawah rencana, pola operasinya diubah karena kondisi airnya yang berkurang. Kalau tadinya musim tanam ini menanam padi, maka diubah menanam palawija yang lebih hemat air,” kata Agung Djuhartono.

Dalam jumpa pers ini, Dirjen SDA didampingi oleh Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air Muhammad Arsyadi, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Fauzi Idris, Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Edy Juharsyah, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Agung Djuhartono, Direktur Sungai dan Pantai Jarot Widyoko, Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih dan Kepala Pusat pengendalian Lumpur Sidoarjo Pattiasina Jefry Recky. (*)

Kementerian PUPR Mendorong Badan Usaha dan Tenaga Ahli Tingkatkan Kemampuan di Bidang Konstruksi Bawah Tanah

Kementerian PUPR Mendorong Badan Usaha dan Tenaga Ahli Tingkatkan Kemampuan di Bidang Konstruksi Bawah Tanah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong penggunaan teknologi dalam pembangunan infrastruktur agar lebih cepat, lebih murah dan lebih baik. Kunci utama untuk meningkatkan profesionalisme kontraktor nasional yakni pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terus mengikuti perkembangan teknologi dalam era industri digital.

“Dalam beberapa kesempatan Bapak Menteri PUPR menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut agar Pembangunan Infrastruktur dapat terselesaikan lebih cepat, lebih murah, dan tentunya lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin

Salah satunya adalah teknologi konstruksi bawah tanah atau trenchless yang merupakan teknologi konstruksi terkini yang mampu menggarap pekerjaan di bawah permukaan tanah tanpa galian, sehingga menjadikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi akan lebih efisien, dan memiliki risiko yang lebih rendah terhadap terjadinya kecelakaan kerja konstruksi. Teknologi ini tepat untuk diterapkan di kota-kota besar padat penduduk seperti pada pekerjaan terowongan baik jalan dan bendungan, pipa air bersih dan air limbah

Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Kimron Manik mengatakan
penggunaan teknologi trenchless telah diterapkan di beberapa proyek Kementerian PUPR diantaranya pada Bidang SDA seperti pembangunan Bendungan Jatigede dan pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, Bidang Jalan seperti pembangunan Terowongan Jalan Tol Cisumdawu, Bidang Cipta Karya seperti proyek DSDP (Denpasar Sewerage Development Project) Denpasar, proyek Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MHMHP) Medan, dan proyek Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MHMHP) Jogjakarta.

Semakin berkembangnya teknologi trenchless juga perlu diikuti kontraktor Indonesia untuk menjadi spesialis di bidang ini. “Saat ini lebih banyak kontraktor Indonesia sebagai kontraktor umum (general contractor) dan persaingannya sudah ketat. Sementara industri konstruksi Indonesia juga membutuhkan lebih banyak kontraktor spesialis yang saat ini jumlahnya masih minim, salah satunya spesialisasi dalam bidang konstruksi bawah tanah atau trenchless,” kata Kimron.

Jumlah kontraktor spesialis di Indonesia saat ini sebanyak 5.608 badan usaha, atau masih sedikit dibandingkan dengan jumlah kontraktor umum sebanyak 120.183 badan usaha.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi konstruksi bawah tanah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, The International Society for Trenchless Technology (ISTT), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), dan Westrade Group United Kingdom LTd akan menggelar event Trenchless Asia 2019 pada 17 – 18 Juli 2019, bertempat di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran Jakarta, dengan rangkaian acara Pameran dan Workshop Internasional dan Nasional.

Ketua LPJK Ruslan Rivai berharap kontraktor Indonesia dapat memanfaatkan acara tersebut untuk mengenal peralatan konstruksi dengan teknologi trenchless terbaru. Disamping pameran teknologi, juga diselenggarakan sebanyak 22 workshop dengan berbagai tema terkait konstruksi bawah tanah yang merupakan bagian dari program pengembangan profesi berkelanjutan LPJK.

“Tentu kita tidak ingin mengurangi ketergantuan pada tenaga ahli asing. Oleh karenanya LPJK dan Kementerian PUPR akan mewujudkan badan usaha dan tenaga ahli yang memiliki spesialisasi pekerjaan bawah tanah,” ungkap Ruslan.

LPJK mencatat hingga 30 Juni 2019, jumlah tenaga kerja bidang konstruksi di Indonesia sebanyak 509.035 orang dengan rincian sebanyak 157.545 orang tenaga ahli dan 382.162 orang tenaga terampil.

Pameran Trenchless berlangsung di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta, pada 17 – 18 Juli 2019 tanpa dikenakan biaya masuk. Acara akan diikuti sekitar 3.000 exhibitor dengan menghadirkan peralatan alat berat dengan teknologi terkini untuk pekerjaan konstruksi bawah tanah.

Managing Director Trenchless Asia Paul Harwood mengatakan Pameran Trenchless Asia 2019 akan diikuti 30 negara dari Eropa, Amerika, dan Asia. “Kami harapkan kegiatan ini akan memberi manfaat kepada publik terutama terkait perkembangan teknologi yang berkaitan dengan sektor konstruksi. Jangan sampai terlewatkan, event ini juga akan membahas tentang isu-isu penting lainnya seperti bidang sipil, tata lingkungan, dan K3”, ungkap Paul. (*)

Darmin Dorong Transformasi Ekonomi Melalui Koperasi

Darmin Dorong Transformasi Ekonomi Melalui Koperasi

PURWOKERTO, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah terkait ekonomi kerakyatan bisa diimplementasikan dengan pembentukan kluster ekonomi, terutama koperasi. Seperti kebijakan redistribusi aset, Perhutanan Sosial, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Dengan membentuk kluster ekonomi atau koperasi, maka transformasi ekonomi akan lebih mudah untuk dilaksanakan", kata Darmin pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-72 Tahun 2019 di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (12/7).

Di depan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan para Bupati/Walikota se-Indonesia, Darmin menyebutkan, alokasi KUR dengan bunga murah 7% akan mudah tersalurkan untuk membantu pembiayaan KUMKM. "Dengan membentuk koperasi, kita juga akan lebih mudah mengorganisasikannya. Begitu juga dengan perbaikan di sisi budidaya lewat teknologi", ujar Darmin.

Darmin menambahkan, penerima KUR memang individu-individu. Namun, koperasi bisa memberikan daftar nama siapa-siapa UKM yang menjadi anggota koperasi yang layak mendapatkan KUR. "Saya mencontohkan, dengan transformasi ekonomi, petani tetap melakukan kegiatan menanam. Tapi, dengan perkuatan modal, petani menanam tanaman yang lebih menguntungkan", ucap Darmin.

Lebih jauh, lanjut Darmin, kebijakan redistribusi lahan bisa dilakukan secara maksimal. Dalam kebijakan Perhutanan Sosial, Darmin menjamin pemerintah membuka akses untuk mengusahakan lahan sosial. "Hanya saja, itu bukan untuk menebang, tapi untuk menanam dan beternak di atas lahan tersebut", tandas Darmin.

Selain itu, Darmin juga menyatakan bahwa pihaknya melakukan kebijakan peremajaan kelapa sawit rakyat, karet rakyat, kelapa rakyat, hingga coklat rakyat. "Saat ini, ada sekitar 3,7 juta hektar lahan karet. Itu terlalu besar untuk satu jenis tanaman saja, alias pemborosan lahan. Ke depan, kita lakukan peremajaan dimana separuh dari lahan itu tetap untuk karet, separuhnya lagi bisa ditanami tanaman lain seperti kopi atau coklat", papar Darmin lagi.

Momentum Tepat

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi koperasi untuk memasuki era digital. "Suka tidak suka, koperasi harus sudah masuk ke era digital. Di Jateng, ada beberapa koperasi bagus yang sudah 100% menetapkan sistem digital dalam sistem kerja dan melayani para anggotanya", kata Ganjar.

Ganjar mencontohkan, BMT Sejahtera (Pekalongan), Koperasi Khairul Umah (Rembang), Koperasi Karika (Wonosobo), dan Koperasi Srikandi (Purworejo). "Itu membuktikan bahwa dengan kekuatan penuh dari anggota, koperasi akan mampu mengembangkan kinerjanya, termasuk di era ekonomi digital", ujar Ganjar.

Ganjar berharap koperasi mampu mengangkat kinerja pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. "Sudah banyak produk UKM berkualitas di Jateng yang layak untuk dikembangkan pemasarannya hingga ke pasar global", imbuh Ganjar.

Terkait kualitas koperasi di Jateng, Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam membenahi kinerja perkoperasian di wilayahnya. Saat ini, dari jumlah koperasi di Jateng sebanyak 22.422 unit, 3.817 unit diantaranya terdeteksi tidak aktif dan sudah tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi yang sudah dibubarkan tercatat sebanyak 4.012 unit. "Kalau koperasi seperti itu tidak dibubarkan dan dibiarkan tetap hidup maka dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi koperasi yang lainnya", tukas Ganjar.

Sementara Ketum Dekopin Nurdin Halid menegaskan bahwa koperasi saat ini sudah mampu menjelma menjadi unit usaha moderen dengan menerapkan digitalisasi, terutama dalam hal pelayanan terhadap anggota. "Ada Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) yang sudah masuk ke jajaran 300 koperasi besar dunia di peringkat 94. Begitu juga dengan Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG)", kata Nurdin.

Di era Revolusi Industri 4.0 ini, Nurdin mengajak koperasi sudah menerapkan digitalisasi ekonomi dan sudah melangkah ke pola sharing economy. "Itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, momentum perubahan sangat terasa dan cepat. Dunia sekarang tanpa batas lagi. Koperasi harus siap menghadapinya", pungkas Nurdin.(Agus)

Caption:

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga Bersama Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid, Bupati Banyumas Achmad Husein, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Inas Nasrullah Zubir memukul kentongan menandai Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke- 72 di GOR Satria, Purwokerto, Jumat (12/7/2019).

Selebrasi Baliho Besar Warnai Harkopnas ke – 72 di Kemenkop dan UKM

Selebrasi Baliho Besar Warnai Harkopnas ke – 72 di Kemenkop dan UKM

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Suasana kemeriahan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke – 72 (12/7/2019)
bukan hanya di Purwokerto – Jawa Tengah saja, akan tetapi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM – Jakarta juga tak kalah meriahnya, dengan ditandai adanya selebrasi baliho besar dengan ukuran 10 x 5 meter berlogo Harkopnas ke – 72 yang dibawa oleh para peserta pada upacara Harkopnas di lapangan Kantor Kemenkop dan UKM.

Dalam peringatan Harkopnas ke – 72 tersebut dipimpin oleh inspektur upacara Herustiati (Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktifitas dan Daya Saing Kemenkop dan UKM) selaku mewakili Menteri Koperasi dan UKM.

Dengan adanya aktifitas selebrasi masal tersebut, memberikan makna bahwa disetiap Harkopnas di Kemenkop dan UKM selalu memiliki nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan. Menurut
Herustiati, kegiatan Harkopnas di lingkungan Kemenkop dan UKM bukan hanya dihiasi dengan selebrasi baliho saja dalam apel, tapi juga dihiasi dengan baju dan seragam peserta apel yang menggunakan sarung dan tenun milik pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Sehingga di Harkopnas ini, sekaligus ajang mempromosikan produk milik UKM selain berbagai rangkaian acara kegiatan lomba.

Lebih jauh Herustiati menyampaikan dalam pidato acara, bahwa tantangan baru yang dihadapi oleh dunia perkoperasian saat ini tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi semata, namun menyangkut persoalan mindset dan juga perubahan dalam sistem tata kelola. Dalam konteks itu, maka koperasi harus melakukan reformasi total terhadap sistem kepranataan yang sudah berjalan selama ini.

Reformasi total yang telah dijalankan dalam rentang waktu lima tahun terakhir, kata Staf Ahli Produktifitas dan Daya Saing Kemenkop dan UKM Herustiati, pada dasarnya mendorong koperasi untuk dapat beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi lingkungan yang senantiasa berjalan dinamis. " Untuk itu koperasi disiapkan mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi untuk menata organisasi dan strategi bisnisnya,"ucapnya.

Untuk mengimplementasikan strategi bisnis tersebut, pemerintah berharap kepada koperasi untuk selalu memanfaatkan teknologi digital dengan menggunakan platform e-commerce aplikasi retail online dan pengembangan aplikasi – aplikasi bisnis lainya. Dengan demikian gerakan koperasi mampu merangkul generasi millenial, yang saat ini jumlah mereka telah mencapai sepertiga dari totalitas penduduk Indonesia. (Agus)

Caption:
Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Herustiati sebagai inspektur upacara membacakan pidato Menteri Koperasi dan UKM pada Apel Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-72 yang diadakan di gedung Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta, Jumat (12/07/2019).

Menteri Puspayoga Berikan Penghargaan Bagi Insan Koperasi

Menteri Puspayoga Berikan Penghargaan Bagi Insan Koperasi

PURWOKERTO, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga memberikan penghargaan Koperasi Berprestasi dan Jasa Bakti Koperasi kepada sejumlah kepala daerah, tokoh penggerak koperasi dan pengurus koperasi. Penghargaan diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-72 di Purwokerto, Kamis (11/7).

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apreasiasi pemerintah terhadap insan koperasi di tanah air. Pemerintah menilai koperasi di tanah air telah mengalami banyak perkembangan dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Diharapkan koperasi di Indonesia semakin maju dan setara koperasi dunia.

"Penghargaan ini untuk meningkatkan citra koperasi di masyarakat dan sekaligus memberikan motivasi bagi koperasi untuk berkarya lebih baik," kata Rully.

Secara khusus, Menteri Puspayoga memberikan penghargaan kepada Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) atas capaiannya masuk dalam jajaran koperasi besar dunia. Dalam laporan tahunan yang baru dirilis World Cooperative Monitor tahun 2018, Kisel menduduki peringkat 94 dunia dari 300 koperasi besar dunia dan peringkat pertama untuk kategori Other Services atau Jasa Lainnya.

Penilaian

Pemberian penghargaan bagi Koperasi Berprestasi melalui tiga aspek penilaian yakni aspek kelembagaan, usaha dan keuangan.

Setelah melalui penilaian, koperasi yang masuk Kategori Berprestasi terdiri dari 20 koperasi konsumen, 10 koperasi produsen, 12 koperasi simpan pinjam, dua koperasi pemasaran dan enam koperasi jasa.

Khusus mengenai tanda penghargaan Jasa Bakti Koperasi, diberikan kepada pihak yang berperan aktif dalam mensukseskan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM di wilayah kerjanya sehingga menjadi contoh bagi masyarakat lain. Penghargaan atau Jasa Bakti Koperasi dan UKM diberikan kepada bupati/walikota, kepala dinas, pengurus koperasi dan tokoh masyarakat.

"Para penerima penghargaan adalah orang-orang yang memberikan kontribusi lebih dari seharusnya demi kemajuan koperasi," kata Rully.

Bupati penerima penghargaan adalah Bangka Tengah, Bupati Bulukumba, Lombok Barat, Tana Toraja, Semarang, Purworejo, Penukal Abab Pematang Ilir, Tanjung Jabung Barat, Pekalongan, Grobogan, Luwu Timur dan Subang serta Wakil Bupati Demak.

Adapun walikota penerima penghargaan adalah dari Tanjung Balai, Salatiga, Madiun, Palopo, Demak, dan Wakil Walikota Banjar Baru.

Kemenkop dan UKM juga memberikan penghargaan Jasa Bakti Koperasi bagi pemda yang memiliki nomenklatur tunggal dinas koperasi dan UKM, yakni Kabupaten Bandung, Kota Sorong dan Kota Bogor.

Wakil Bupati Bandung Gungun Gunawan mengatakan pembentukan nomenklatur tunggal agar pengembangan koperasi dan UKM baik dalam pembinaan dan anggaran lebih fokus. Melalui nomenklatur tunggal, Gungun berharap Kabupaten Bandung mempercepat pertumbuhan koperasi dan UKM sehingga ekonomi kerakyatan makin meningkat.

Menanggapi pemberian penghargaan tersebut, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan kunci utama strategi pengembangan koperasi dan UKM adalah dengan kebersamaan dan gotong royong.

Wakil Walikota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Darmawan Jaya Setiawan, menyatakan berterima kasih atas penghargaan ini. Ia menegaskan sudah menjadi komitmennya, memajukan koperasi dan UKM di daerahnya. Menurutnya pimpinan daerah, berkewajiban mendorong dinas-dinas yang ada, khususnya dinas koperasi untuk terus berprestasi. Dalam arti membina koperasi yang terbaik, koperasi yang sehat mampu menyejahterakan anggotanya. (Agus)