Menteri Basuki : Belanja Infrastruktur Harus Berkualitas dan Meningkatkan Perekonomian

Menteri Basuki : Belanja Infrastruktur Harus Berkualitas dan Meningkatkan Perekonomian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan belanja infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi. Infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak ekonomi, yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.

“Tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap perekonomian. Misalnya pembangunan jalan harus terkoneksi dengan kawasan industri, pelabuhan dan pariwisata. Selain itu, kini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, namun juga memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha, “ kata Menteri Basuki dalam pengarahannya kepada ASN Kementerian PUPR pada acara Rapat Kerja dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan 2019 & Persiapan Penganggaran 2020”, di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Menteri Basuki mengatakan pelaksanaan Raker juga menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa realisasi keuangan Kementerian PUPR berada dibawah rata-rata nasional yakni 40%, sementara realisasi keuangan Kementerian PUPR per tanggal 8 Juli 2019 adalah sebesar 26,18% dan realisasi fisik 27,36% dari total anggaran Rp 117,81 triliun. “Kementerian Keuangan juga menyampaikan catatan bahwa Kementerian yang penyerapan tinggi lebih banyak pada belanja bantuan sosial. Bukan ingin membela diri, Kementerian PUPR mengalami reorganisasi, kemudian ada Pemilu, dan libur Hari Raya Idul Fitri, sehingga sebagian pekerjaan harus dihentikan. Dari hasil evaluasi Raker hari ini, prognosis kami bahwa realisasi keuangan akhir tahun 2019 adalah 92,75%,” kata Menteri Basuki.

Untuk mencapai target tersebut dilakukan, pelelangan ditargetkan sudah seluruhnya tuntas pada Juli 2019. Pada tahun ini, pelelangan barang dan jasa dilakukan oleh unit organisasi baru Kementerian PUPR yakni Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang dibentuk setiap provinsi. BP2JK didukung sumber daya manusia yang independen dan proses bisnis lebih baik sehingga diharapkan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian PUPR lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.

Dalam pembangunan infrastruktur, Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa dirinya mengharapkan swasta dapat tumbuh lebih signifikan. Untuk itu Kementerian PUPR membatasi keterlibatan BUMN Karya untuk tidak menangani paket-paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp. 100 Miliar.

*Pencegahan Bahaya Radikalisme dan Terorisme*

Dalam Raker yang dihadiri oleh 1.610 ASN Kementerian PUPR mulai dari Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Kepala Balai Besar/Balai, Kepala Satuan Kerja, Eselon III dan Eselon IV juga mengundang Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius yang menyampaikan mengenai resonansi kebangsaan dan bahaya serta pencegahan paham radikalisme dan terorisme.

Menteri Basuki mengatakan ASN Kementerian PUPR tidak hanya loyal kepada pemimpin dan institusi PUPR, tetapi yang pertama adalah loyalitas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Tugas kita banyak, tidak ada waktu untuk bergunjing dan bersantai," tegas Menteri Basuki pada jajarannya.

Sementara Suhardi mengatakan Kementerian PUPR berkomitmen mencegah penyebaran paham radikalisme di lingkungan PUPR. “Untuk pertama kalinya saya memberikan ceramah di Kementerian dengan jumlah peserta sebanyak ini. Ini kali kedua saya diundang Kementerian PUPR, sebelumnya dihadiri oleh CPNS Kementerian PUPR. Selama ini kami sudah banyak dibantu oleh Kementerian PUPR dalam rangka mengidentifikasi dan memberikan penanganan terorisme di hulu, terutama terkait pembangunan infrastrukturnya. Pencegahan terorisme tidak hanya dilakukan secara hard power tetapi juga soft power,” ucap Suhardi.

Dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR juga mendukung upaya pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kementerian PUPR sebagai anggota tim pelaksana dan tim satuan tugas sinergisitas antar K/L telah melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait dengan pelaksanaan kegiatan sinergisitas antar K/L dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Terorisme. (*)

Penjelasan Jasa Marga Mengenai Sistem Aplikasi FLO dan LinkAja Sebagai Alat Pembayaran di Jalan Tol

Penjelasan Jasa Marga Mengenai Sistem Aplikasi FLO dan LinkAja Sebagai Alat Pembayaran di Jalan Tol

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Untuk memberikan pemahaman yang lebih tepat terkait Sistem Aplikasi FLO dan LinkAja sebagai salah satu alat pembayaran di jalan tol yang dikutip beberapa pemberitaan di media dan percakapan di media sosial, PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) menyampaikan beberapa penjelasan berikut.

*1. Pembayaran Tarif Tol Dengan Sistem SLFF di Jalan Tol*
Direktur Utama PT JMTO, Septerianto Sanaf, mengatakan PT JMTO menginisiasi dan mengembangkan sistem transaksi _Single Lane Free Flow_ (SLFF) di jalan tol yang diberi nama FLO. FLO merupakan Sistem Pembayaran Tol Prabayar berbasis _Mobile Application_ dan _Sticker,_ yang menggunakan teknologi _Radio Frequency Identification_ (RFID), serta menggunakan _source of fund_ berbasis Voucher Elektronik (VE).

“Dengan mengunduh mobile application FLO di _smartphone,_ lalu mengkoneksikannya dengan _Sticker_ FLO maka pengguna jalan tidak perlu lagi berhenti untuk _tapping_ uang elektronik saat melewati gerbang tol. Untuk lebih memudahkan pengguna jalan, dalam waktu dekat menu pembelian VE FLO juga akan tersedia ada di _mobile application_ LinkAja, ” jelas pria yang akrab dipanggil dengan Aan ini.

*2. LinkAja Berperan Sebagai Sumber Dana Pembelian Voucher Elektronik (VE) Aplikasi FLO.*
Peran LinkAja dalam mekanisme kerjasama antara PT JMTO dan LinkAja adalah sebagai sumber dana untuk pembelian Voucher Elektronik (VE) FLO yang dapat digunakan untuk pembayaran tarif tol melalui aplikasi FLO, bukan sebagai alat pembayaran langsung yang dapat digunakan oleh pengguna jalan.
“Nantinya, untuk pengguna LinkAja yang sudah melakukan pembelian voucher elektronik FLO melalui _mobile application_ LinkAja, akan dapat melewati atau mengakses Gardu Tol khusus di Jalan Tol Jasa Marga, dengan menggunakan aplikasi dan sticker FLO di kendaraan yang kami kembangkan,” lanjut Aan.

*3. Saat Ini SLFF dengan Aplikasi FLO Masih Dalam Tahap Uji Coba Terbatas.*
Walaupun hingga saat ini jumlah Gardu Tol khusus pengguna Aplikasi & Sticker FLO telah mencapai 20 gardu yang tersebar di Jabotabek, FLO belum dijual untuk masyarakat umum. PT JMTO masih melakukan uji coba terbatas dengan mengedepankan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diantaranya melalui kerjasama dengan armada operasional Garuda Indonesia dan bus-bus milik DAMRI.

“Kami harap uji coba terbatas untuk memastikan kesiapan teknologi dan produk dapat berjalan lancar, sehingga di akhir tahun 2019 dapat dijual kepada masyarakat dengan target 200 Gardu Tol khusus dapat melayani pengguna FLO,” jelas Aan.

*4. Bayar Tol Tetap Harus Mengurangi Kecepatan*
Aan juga menjelaskan yang dimaksud pembayaran tanpa henti adalah dengan menggunakan Aplikasi dan Sticker FLO, maka pengguna jalan tidak perlu berhenti untuk tapping uang elektronik.
“Ini beda hal dengan tidak perlu mengerem sama sekali. Pengguna FLO tetap harus mengurangi kecepatan saat memasuki Gerbang Tol. Demi keamanan pengguna jalan, kecepatan yang kami sarankan adalah 30Km/jam,” tegas Aan.

Dengan adanya inovasi FLO yang berbasis RFID ini menunjukkan bahwa Jasa Marga konsisten untuk terus melakukan pengembangan pada berbagai aspek, baik dari segi fasilitas maupun layanan kepada pengguna jalan tol.
(Agus)

Jasa Marga Lanjutkan Pemeliharaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Hingga Minggu ini

Jasa Marga Lanjutkan Pemeliharaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Hingga Minggu ini

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Setelah menggelar pekerjaan pemeliharaan di dua titik pada tanggal 30 Juni-4 Juli 2019, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Cikampek melakukan pekerjaan serupa di titik berbeda Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada minggu ini. Hal ini dilakukan guna menjaga dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan pengguna Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Pada minggu ini, pekerjaan pemeliharaan dilakukan di jalur A (arah Cikampek) pada KM 26+205 s.d KM 26+400 dengan penanganan sepanjang 175 m. Pekerjaan pemeliharaan tersebut berlangsung di lajur 2 sepanjang titik tersebut sejak Minggu (7/7) pukul 10.00 WIB hingga Kamis (11/7) pukul 05.00 WIB.

Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pekerjaan rekonstruksi dimaksud yang akan menutup lajur 2 selama pekerjaan berlangsung. Untuk mengantisipasi kepadatan yang berpotensi terjadi akibat pekerjaan yang akan menutup sebagian lajur pada lokasi tersebut, Jasa Marga bekerja sama dengan Kepolisian telah menyiapkan mitigasi risiko melalui pengaturan lalu lintas berupa pelaksanaan buka tutup lajur 1 serta contra flow dari km 25+100 sd km 29+500 saat window time (Pk. 22.00 sd Pk.05.00) jika terjadi kepadatan.

Untuk memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan, Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek telah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan dan Variable Message Sign (VMS) di Jalan Tol Cikampek arah Cikampek, serta melalui media sosial official. Selain itu, juga berkoordinasi dengan pihak Manajemen Konstruksi (MK) untuk pengaturan jadwal dengan proyek lainnya yang ada di koridor Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan dapat mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. Hindari titik lokasi pekerjaan dengan mengambil jalur alternatif lainnya. (Agus)