BNPB dan PBB Tandatangani Kerja Sama Pengelolaan Risiko Bencana

BNPB dan PBB Tandatangani Kerja Sama Pengelolaan Risiko Bencana

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pendekatan komprehensif pada beberapa aspek dibutuhkan sebagai upaya pengurangan risiko bencana (PRB). Aspek yang saling terkait dalam PRB tersebut yaitu tata ruang, lingkungan hidup dan infrastruktur. Pendekatan komprehensif pada ketiga hal ini akan mampu untuk mengurangi atau mencegah dampak bencana yang lebih besar.

Belajar dari bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi pada 2018 lalu, kesiapsiagaan tidaklah cukup. Aspek tata ruang, lingkungan hidup dan infrastruktur sudah seharusnya saling terjalin dan beririsan satu dengan yang lain. “Bencana dengan dampak yang hebat dapat terjadi manakala ketiga aspek ini gagal melindungi warga dari ancaman bencana,” kata Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada Rabu (29/5) di Graha BNPB, Jakarta Timur.

Menurut Doni, aspek tata ruang, lingkungan hidup, dan infrastruktur dapat memperhebat dampak dari suatu kejadian bencana. “Namun, aspek-aspek tersebut juga dapat mencegah dampak yang lebih parah dari suatu kejadian bencana,” tambah Doni.

Tata ruang menjadi kunci penting dalam pengendalian pembangunan, khususnya yang berada di daerah rawan bencana. Di sisi lain, lingkungan alam yang lestari akan menghindarkan kita dari bencana. “Oleh karena itu, jika kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Adapun aspek infrastruktur yang inklusif dapat menghindarkan masyarakat dari berbagai kejadian bencana,” ujar Doni.

Strategi PRB tidak hanya berfokus pada kesiapsiagaan tetapi aspek lain dengan pendekatan komprehensif. Hal tersebut dapat mengoptimalkan perlindungan warga terhadap keterpaparan terhadap bencana. Doni menyebutkan bahwa hasil akhirnya adalah tercapainya visi bersama yaitu ketangguhan bangsa yang berkelanjutan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Utusan Khusus PBB untuk PRB atau Special Representative of the United Nations Secretary General for Disaster Risk Reduction, Mami Mizutori menyampaikan bahwa Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam penanggulangan bencana. “Pemerintah Indonesia telah mengambil upaya-upaya untuk meminimalkan risiko bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan kesadaran publik,” tambah Mami.

Mami berpesan bahwa sistem peringatan dini juga perlu menjadi perhatian, khususnya pada fase krisis dimana pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat berisiko dapat kemudian ditindaklanjuti oleh mereka secara tepat.

Dalam konteks tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan kerja sama dengan United Nations for Disaster Risk Reduction (UNDRR) untuk menyelenggarakan lokakarya dengan fokus PRB dan sistem peringatan dini di Indonesia. Hadir narasumber dari Kementerian LHK, Kementerian ATR-BPN, Kepala BMKG, Kepala BNPB, LIPI, AHA-Centre, dan UNESCO. Salah satu moderator acara ini yaitu Kepala UNDRR untuk kawasan Asia Pasifik, Loretta Hieber Girardet.

Di samping itu, BNPB dan UNDRR menandatangani Deklarasi Kerja Sama dalam Pengelolaan Risiko Bencana. Kedua pihak sepakat untuk membangun kerja sama yang lebih erat dalam bidang pengelolaan risiko bencana. Selain itu, kerja sama ini dimaksudkan untuk (1) meningkatkan kapasitas dalam membangun strategi di tingkat nasional dan lokal; (2) mendorong penelitian, peningkatan ilmu pengetahuan, dan penerapan teknologi; (3) serta mempromosikan kerja sama di tingkat regional dan internasional dalam pengelolaan risiko bencana.

Sudah menjadi keniscayaan bahwa wilayah Indonesia terletak di daerah yang rawan bencana. Namun, kita tidak boleh berpangku tangan dan pasrah pada nasib. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi bencana. Kendati masih banyak upaya yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan dan mencapai ketangguhan bangsa menghadapi bencana, tetapi pengalaman dari Indonesia dalam menanggulangi bencana juga sangat bermanfaat bagi dunia.

Ancaman bencana akan terus terjadi di seluruh penjuru dunia, diperlukan kerja sama dan berbagi pengetahuan para pelaku penanggulangan bencana agar korban dan kerugian akibat bencana dapat dikurangi dan manusia dapat hidup harmoni dengan bencana. (Agus)

GT Cikampek Utama Operasikan Penuh 28 Gardu Tol, Optimalkan Kapasitas _One Way_

GT Cikampek Utama Operasikan Penuh 28 Gardu Tol, Optimalkan Kapasitas _One Way_

CIKAMPEK, JURNAL IBUKOTA: Rekayasa lalu lintas _one way_ Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek yang diberlakukan atas diskresi Kepolisian sejak pukul 08.00 WIB pagi tadi, hingga saat ini masih berlangsung.

“GT Cikampek Utama sebagai GT pertama yang melayani lalu lintas _one way,_ sejak pukul 17.15 WIB memberlakukan maksimal 28 Gardu Tol Operasi untuk melayani transaksi ke arah Cikampek,” kata Irra Susiyanti,
Corporate Communications Department Head PT Jasa Marga.

Sebelumnya, Jasa Marga mengoperasikan 24 dari jumlah total 28 Gardu Tol Operasi, di mana atas diskresi Kepolisian, 4 Gardu Tol Operasi masih melayani transaksi kendaraan ke arah Jakarta.

Memasuki jam favorit pengguna jalan untuk melakukan perjalan mudik serta untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi. Jasa Marga atas diskresi Kepolisian pun saat ini mengoperasikan total 28 Gardu Tol Operasi untuk dapat melayani transaksi arah Cikampek dengan lebih maksimal).

Pemberlakuan ini diputuskan dengan memastikan lajur sebaliknya (arah Jakarta) telah steril sehingga tidak ada pengguna jalan yang terjebak dalam perjalanan ke Jakarta.

Sementara itu untuk rekayasa lalu lintas contraflow, dua lajur telah beroperasi maksimal hingga titik awal contraflow di Km 34+800 hingga terintegrasi dengan jalur _one way._

Dengan kombinasi dua rekayasa lalu lintas _one way_ dan _contraflow_ yang saat ini beroperasi maksimal, Jasa Marga dan Kepolisian pun menempatkan petugas di titik rawan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Kepolisian akan menindak tegas pengguna jalan yang berhenti di bahu jalan dan/atau di luar rest area karena dapat mengganggu/membahayakan pengguna jalan lainnya dan menimbulkan kepadatan di lajur.

Tetap hati-hati berkendara, perhatikan rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan. Pastikan kecukupan saldo uang elektronik dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman.
(Agus)

Daya Saing Indonesia Naik 11 Peringkat, Ketersediaan Infrastruktur Turut Berkontribusi

Daya Saing Indonesia Naik 11 Peringkat, Ketersediaan Infrastruktur Turut Berkontribusi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Dalam periode 2015-2019, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selesainya sejumlah proyek infrastruktur telah dirasakan dampaknya, salah satunya turut berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia.

Peningkatan daya saing Indonesia tahun 2019 naik dengan signifikan. Berdasarkan rilis peringkat daya saing 2019 yang dikeluarkan oleh lembaga riset yang berbasis di Swiss, IMD World Competitiveness Center, daya saing Indonesia melesat 11 peringkat tahun ini menjadi peringkat 32 dari sebelumnya tahun 2018 berada di peringkat 43. Empat indikator besar yang diukur yaitu kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

Kenaikan peringkat daya saing Indonesia menjadi yang terbesar di regional Asia Pasifik. Dalam rilis tersebut, peningkatan daya saing disebabkan efisiensi di sektor pemerintahan, demikian halnya kemajuan dalam ketersediaan infrastruktur dan iklim bisnis.

“Meskipun demikian masih di bawah Malaysia (peringkat 22) dan Thailand (peringkat 25). Apabila stok infrastruktur kita stagnan maka daya tarik investasi kita akan kalah dibandingkan negara tetangga,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Menteri Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi pilihan logis dan strategis semata-mata untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan. Terlebih Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada penundaan dan penghentian pembangunan dan pemeliharan infrastruktur. Oleh karenanya sejak tahun 2015 pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Namun demikian dampak kebijakan pembangunan infrastruktur tidak serta merta dapat dirasakan dalam jangka pendek. “Untuk itu kita banyak membangun infrastruktur di Papua, Papua Barat, NTT dan kawasan perbatasan,” ujarnya

Daya saing yang baik diperlukan untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan produksi nasional dan membuka lapangan kerja yang akan mengurangi jumlah pengangguran. “Infrastruktur yang kurang memadai akan membuat produk Indonesia sulit bersaing. Rendahnya konektivitas yang mengakibatkan biaya logistik kita lebih mahal daripada Malaysia, Singapura atau bahkan Filipina,” ujarnya.

Menteri Basuki mengatakan dalam membangun konektivitas dilakukan secara sinergi multimoda, sebagai contoh Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan dan bandara, maka Kementerian PUPR akan menyediakan akses jalan bebas hambatannya.

Pembiayaan menjadi tantangan Pemerintah meskipun anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR cukup besar dengan rata-rata diatas Rp 100 triliun, namun belum memenuhi kebutuhan. Dalam lima tahun (2015-2019) total anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 548,4 triliun yang terbagi tahun 2015 sebesar Rp 119,6 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 98,1 triliun, tahun 2017 sebesar Ro 106,3 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 113,7 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 110,7 triliun.

Oleh karenanya untuk infrastruktur yang pembiayaannya dapat melibatkan masyarakat seperti jalan tol, maka pembangunannya melalui investasi badan usaha. Dengan demikian anggaran infrastruktur yang ada dioptimalkan bagi pembangunan di kawasan perbatasan, daerah terpencil maupun infrastruktur kerakyatan seperti air minum, sanitasi, jembatan gantung, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin diperluas cakupan layanannya.(*)

Daya Saing Indonesia Naik 11 Peringkat, Ketersediaan Infrastruktur Turut Berkontribusi

Daya Saing Indonesia Naik 11 Peringkat, Ketersediaan Infrastruktur Turut Berkontribusi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Dalam periode 2015-2019, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selesainya sejumlah proyek infrastruktur telah dirasakan dampaknya, salah satunya turut berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia.

Peningkatan daya saing Indonesia tahun 2019 naik dengan signifikan. Berdasarkan rilis peringkat daya saing 2019 yang dikeluarkan oleh lembaga riset yang berbasis di Swiss, IMD World Competitiveness Center, daya saing Indonesia melesat 11 peringkat tahun ini menjadi peringkat 32 dari sebelumnya tahun 2018 berada di peringkat 43. Empat indikator besar yang diukur yaitu kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

Kenaikan peringkat daya saing Indonesia menjadi yang terbesar di regional Asia Pasifik. Dalam rilis tersebut, peningkatan daya saing disebabkan efisiensi di sektor pemerintahan, demikian halnya kemajuan dalam ketersediaan infrastruktur dan iklim bisnis.

“Meskipun demikian masih di bawah Malaysia (peringkat 22) dan Thailand (peringkat 25). Apabila stok infrastruktur kita stagnan maka daya tarik investasi kita akan kalah dibandingkan negara tetangga,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Menteri Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi pilihan logis dan strategis semata-mata untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan. Terlebih Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada penundaan dan penghentian pembangunan dan pemeliharan infrastruktur. Oleh karenanya sejak tahun 2015 pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Namun demikian dampak kebijakan pembangunan infrastruktur tidak serta merta dapat dirasakan dalam jangka pendek. “Untuk itu kita banyak membangun infrastruktur di Papua, Papua Barat, NTT dan kawasan perbatasan,” ujarnya

Daya saing yang baik diperlukan untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan produksi nasional dan membuka lapangan kerja yang akan mengurangi jumlah pengangguran. “Infrastruktur yang kurang memadai akan membuat produk Indonesia sulit bersaing. Rendahnya konektivitas yang mengakibatkan biaya logistik kita lebih mahal daripada Malaysia, Singapura atau bahkan Filipina,” ujarnya.

Menteri Basuki mengatakan dalam membangun konektivitas dilakukan secara sinergi multimoda, sebagai contoh Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan dan bandara, maka Kementerian PUPR akan menyediakan akses jalan bebas hambatannya.

Pembiayaan menjadi tantangan Pemerintah meskipun anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR cukup besar dengan rata-rata diatas Rp 100 triliun, namun belum memenuhi kebutuhan. Dalam lima tahun (2015-2019) total anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 548,4 triliun yang terbagi tahun 2015 sebesar Rp 119,6 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 98,1 triliun, tahun 2017 sebesar Ro 106,3 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 113,7 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 110,7 triliun.

Oleh karenanya untuk infrastruktur yang pembiayaannya dapat melibatkan masyarakat seperti jalan tol, maka pembangunannya melalui investasi badan usaha. Dengan demikian anggaran infrastruktur yang ada dioptimalkan bagi pembangunan di kawasan perbatasan, daerah terpencil maupun infrastruktur kerakyatan seperti air minum, sanitasi, jembatan gantung, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin diperluas cakupan layanannya.(*)

Total 186 Ribu Kendaraan Meninggalkan Jakarta Pada H-7 Lebaran 2019

Total 186 Ribu Kendaraan Meninggalkan Jakarta Pada H-7 Lebaran 2019

CIKAMPEK, JURNAL IBUKOTA: PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat total 186.602 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah Timur, arah Barat dan arah Selatan pada H-7 Lebaran atau pada hari Rabu (29/05) kemarin. Angka ini naik sebesar 41,69 % dari lalulintas harian (LHR) normal sebesar 131.698 kendaraan.

Jumlah lalu lintas H-7 Lebaran 2019 ini baru memenuhi realisasi 13,5 % dari total prediksi Jasa Marga untuk lalu lintas mudik menuju ketiga arah sebesar 1.383.830 kendaraan sejak H-7 s.d H-1 Lebaran 2019.

*ARAH TIMUR*
Lalin mudik arah timur merupakan kontribusi lalin mudik di dua Gerbang Tol (GT) pengganti GT Cikarang Utama, yaitu GT Cikampek Utama untuk pemudik menuju arah Jalan Tol Cikopo-Palimanan dan GT Kalihurip Utama untuk pemudik menuju arah Jalan Tol Cipularang-Padaleunyi dengan rincian distribusi lalin sebagai berikut:
– GT Cikampek Utama, dengan jumlah 57.405 kendaraan, naik sebesar 144,9% dari LHR normal 23.439 kendaraan
– GT Kalihurip Utama, dengan jumlah 29.932 kendaraan, naik sebesar 15,04% dari LHR normal 26.018 kendaraan

*ARAH BARAT*
Jasa Marga juga mencatat jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju arah Barat via GT Cikupa Jalan Tol Merak-Tangerang adalah sebesar 65.895 kendaraan, naik sebesar 21,68% dari LHR normal 54.154 kendaraan.

*ARAH SELATAN*
Sementara itu, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju arah Selatan/Lokal via GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi adalah sebesar 33.370 kendaraan, naik sebesar 18,81% kendaraan dari LHR normal 28.087 kendaraan.

Pastikan kondisi kendaraan dan pengendara dalam keadaan prima, jaga jarak aman kendaraan serta pastikan kecukupan saldo uang elektronik Anda. Untuk monitor kondisi lalin di jalan tol selama arus mudik dan balik Lebaran 2019, dapat mengakses kanal informasi resmi milik Jasa Marga, yaitu:
– Call Center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080
– Twitter @PTJASAMARGA (khusus informasi lalu lintas) dan @official_JSMR (untuk informasi umum lainnya).
– Instagram @official.jasamarga
– Aplikasi Mobile JMCARe dan Travoy
– Website http://mudik.jasamarga.com.
(Agus)

Meningkat 144% di H-7 Lebaran 2019, Pemudik Meninggalkan Jakarta Melalui GT Cikampek Utama

Meningkat 144% di H-7 Lebaran 2019, Pemudik Meninggalkan Jakarta Melalui GT Cikampek Utama

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 57.405 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada H-7 Lebaran (Rabu, 29/05). Jumlah ini naik sebesar 144,44% dari Lalulintas Harian (LHR) normal sebesar 23.484 kendaraan.

“Jasa Marga mencatat salah satu faktor kenaikan volume lalu lintas pada H-7 Lebaran yaitu kemarin merupakan hari terakhir kendaraan berat melintas di jalan tol sebelum pembatasan kendaraan angkutan barang non BBM dan sembako berlaku sesuai dengan Permenhub No. 37 Tahun 2019,” kata Corporate Communication Department Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Irra Susiyanti.

Jasa Marga memprediksi pada hari ini (H-6 Lebaran 2019) sebanyak 74.496 kendaraan masih akan meninggalkan Jakarta melalui GT Cikampek Utama, atau meningkat 159,7 % dari volume lalin normal, 28.689 kendaraan.

Pemberlakuan _one way_ (satu arah) terencana ke arah Timur yang dimulai hari ini juga menjadi salah satu faktor yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sehingga lalin mudik diprediksi masih tinggi pada hari ini.

Kombinasi dua rekayasa lalu lintas _contraflow_ dan _one way_ yang diberlakukan hari ini pada pukul 05.30 WIB untuk _contraflow_ dan 08.00 WIB untuk _one way_ juga terbukti efektif dalam mencairkan kepadatan. Dalam waktu kurang dari 2 jam sejak pemberlakuan _one way,_ kepadatan selepas GT Cikampek Utama pun terurai hingga saat ini antrean di GT Cikampek Utama terpantau normal sekitar 6-8 kendaraan.

Diimbau kepada pengguna jalan yang menggunakan jalur _one way_ agar terus memperhatikan rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan.

Pastikan kondisi kendaraan dan pengendara dalam keadaan prima, jaga jarak aman kendaraan serta pastikan kecukupan saldo uang elektronik Anda. Untuk monitor kondisi lalin di jalan tol selama arus mudik dan balik Lebaran 2019, dapat mengakses kanal informasi resmi milik Jasa Marga, yaitu:
– Call Center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080
– Twitter @PTJASAMARGA (khusus informasi lalu lintas) dan @official_JSMR (untuk informasi umum lainnya).
– Instagram @official.jasamarga
– Aplikasi Mobile JMCARe dan Travoy
– Website http://mudik.jasamarga.com.(Agus)

Dikonotasikan sebagai Ekonomi Pinggiran, Koperasi  Cermin Ekonomi Pancasila yang Belum Terwujud

Dikonotasikan sebagai Ekonomi Pinggiran, Koperasi Cermin Ekonomi Pancasila yang Belum Terwujud

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara belum banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal mengamalkan nilai nilai bisa diawali dengan hal-hal yang ringan seperti kerja bakti membersihkan lingkungan.

“Pancasila cenderung sebatas dibicarakan di ruangan. Jika hal ini dibiarkan, maka bangsa Indonesia terancam bisa kehilangan identitas diri, ini jauh lebih bahaya dibanding ancaman lainnya,” kata Ketua Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) Prof Dr Hariyono dalam diskusi bertema Aplikasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, di auditorium Kemenkop dan UKM , Rabu (29/5).

Diskusi yang diikuti pejabat eselon I sampai IV di lingkungan Kemenkop dan UKM, juga direksi LPDB KUMKM dan LLP KUKM, itu bertujuan menanamkan jiwa-jiwa Pancasila di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Haryono menjelaskan berbicara soal Pancasila, setidaknya ada lima isu strategis yaitu, isu pemahaman, pelembagaan, keteladanan, inklusi sosial dan keadilan sosial.

Dalam hal isu pemahaman, seharusnya tidak perlu berdebat soal lahirnya koperasi, karena berbagai versi tentang hari lahir koperasi itu merupakan satu kesatuan.

“Contoh lain, kita sering kritik ekonomi kita sangat liberal. Kenyataannya, kita mulai SD sampai S3 banyak belajar ekonomi liberal. Jadi pemahamannya cenderung melihat ekonomi pancasila dari sisi liberal ” kata Hariyono.

Ekonomi Pancasila

Lalu kata Hariyono, apa yang dimaksud sebagai ekonomi Pancasila? Berdasarkan pidato Bung Karno di depan PBB, ekonomi Pancasila itu merupakan pemuliaan dari ekononi liberal, dan mengatasi kelemahan manfesto komunis yang cenderung tak mengakui hak individu.

” Jadi ekonomi Pancasila itu mengakui hak hak individu namun juga membatasi hak individu yang mengancam kepentingan publik,” jelas Hariyono. Dikaitkan dengan pelaku ekonomi di Indonesia, koperasi adalah wadah yang pas bagi ekonomi Pancasila.

Sayangnya, koperasi sebagai pelaku ekonomi, cenderung di konotasikan dengan yang kecil-kecil atau pinggiran.

“Dan jargon koperasi sebagai soko guru perekonomian, hanya sebatas jargon saja, malah cenderung jadi ledekan. Bagi ASN, koperasi adalah soko guru, maksudnya kalau sudah tanggal 25 maka koperasi jadi soko guru untuk cari utang,” candanya.

Hal itu berbeda dengan di luar negeri dimana banyak koperasi besar yang tumbuh. “Ini tugas kita bersama bagaimana agar nilai nilai koperasi itu bisa kita implementasikan dalam tingkah laku maupun sistem perekonomian nasional,” tambah Hariyono. (Agus)

Dikonotasikan sebagai Ekonomi Pinggiran, Koperasi  Cermin Ekonomi Pancasila yang Belum Terwujud

Dikonotasikan sebagai Ekonomi Pinggiran, Koperasi Cermin Ekonomi Pancasila yang Belum Terwujud

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara belum banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal mengamalkan nilai nilai bisa diawali dengan hal-hal yang ringan seperti kerja bakti membersihkan lingkungan.

“Pancasila cenderung sebatas dibicarakan di ruangan. Jika hal ini dibiarkan, maka bangsa Indonesia terancam bisa kehilangan identitas diri, ini jauh lebih bahaya dibanding ancaman lainnya,” kata Ketua Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) Prof Dr Hariyono dalam diskusi bertema Aplikasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, di auditorium Kemenkop dan UKM , Rabu (29/5).

Diskusi yang diikuti pejabat eselon I sampai IV di lingkungan Kemenkop dan UKM, juga direksi LPDB KUMKM dan LLP KUKM, itu bertujuan menanamkan jiwa-jiwa Pancasila di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Haryono menjelaskan berbicara soal Pancasila, setidaknya ada lima isu strategis yaitu, isu pemahaman, pelembagaan, keteladanan, inklusi sosial dan keadilan sosial.

Dalam hal isu pemahaman, seharusnya tidak perlu berdebat soal lahirnya koperasi, karena berbagai versi tentang hari lahir koperasi itu merupakan satu kesatuan.

“Contoh lain, kita sering kritik ekonomi kita sangat liberal. Kenyataannya, kita mulai SD sampai S3 banyak belajar ekonomi liberal. Jadi pemahamannya cenderung melihat ekonomi pancasila dari sisi liberal ” kata Hariyono.

Ekonomi Pancasila

Lalu kata Hariyono, apa yang dimaksud sebagai ekonomi Pancasila? Berdasarkan pidato Bung Karno di depan PBB, ekonomi Pancasila itu merupakan pemuliaan dari ekononi liberal, dan mengatasi kelemahan manfesto komunis yang cenderung tak mengakui hak individu.

” Jadi ekonomi Pancasila itu mengakui hak hak individu namun juga membatasi hak individu yang mengancam kepentingan publik,” jelas Hariyono. Dikaitkan dengan pelaku ekonomi di Indonesia, koperasi adalah wadah yang pas bagi ekonomi Pancasila.

Sayangnya, koperasi sebagai pelaku ekonomi, cenderung di konotasikan dengan yang kecil-kecil atau pinggiran.

“Dan jargon koperasi sebagai soko guru perekonomian, hanya sebatas jargon saja, malah cenderung jadi ledekan. Bagi ASN, koperasi adalah soko guru, maksudnya kalau sudah tanggal 25 maka koperasi jadi soko guru untuk cari utang,” candanya.

Hal itu berbeda dengan di luar negeri dimana banyak koperasi besar yang tumbuh. “Ini tugas kita bersama bagaimana agar nilai nilai koperasi itu bisa kita implementasikan dalam tingkah laku maupun sistem perekonomian nasional,” tambah Hariyono. (Agus)

Terjadi Peningkatan  Volume Lalin pada H-6 Lebaran 2019 di Jalan Tol Jakarta- Cikampek

Terjadi Peningkatan Volume Lalin pada H-6 Lebaran 2019 di Jalan Tol Jakarta- Cikampek

BEKASI, JURNAL IBUKOTA:
Corporate Communications Department Head PT Jasa Marga Irra Susiyanti mengatakan memasuki H-6 Lebaran 2019, terpantau peningkatan volume lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek yang mengakibatkan kepadatan di _spot-spot_ tertentu terutama menjelang titik _rest area._.

“Untuk mengurai kepadatan Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek, Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow mulai pukul 05.30 WIB,” kata Corporate Communications Department Head PT Jasa Marga Irra Susiyanti dalam keterangan persnya, Kamis (30/5/2019).

Menurut dia, titik contraflow dimulai dari Km 29 s.d Km 61 arah Cikampek. Contraflow yang diberlakukan lebih awal dari jadwal yang seharusnya dimulai pukul 06.00, diharapkan dapat mencairkan kepadatan Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek terutama menjelang titik-titik _rest area_ Km 33, Km 39, Km 50 dan Km 57.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan yang melakukan perjalanan jauh agar dapat mengantisipasi lebih dini untuk mengambil lajur contraflow. Sedangkan untuk pengguna jalan dengan jarak perjalanan yang pendek, agar tetap menggunakan lajur normal.

Tetap hati-hati berkendara, perhatikan rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan. Pastikan kecukupan saldo uang elektronik dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman.
(Agus)