Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Rumah untuk Zohri

Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Rumah untuk Zohri

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan renovasi rumah lama dan pembangunan rumah baru untuk Lalu Muhammad Zohri di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Zohri merupakan atlet yang menjuarai Kejuaraan Dunia Atletik IAAF U-20 di Tampere, Finlandia. Pembangunan rumah baru Zohri merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Juli 2018 lalu sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas prestasinya.

Menteri Basuki mengatakan, dalam melakukan renovasi rumah asli Zohri tetap memperhatikan desain awal rumah tersebut sesuai permintaan pihak keluarga. “Pihak keluarga Zohri ingin desain rumah tetap dipertahankan karena rumah tersebut memiliki banyak memori,” ujar Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Renovasi rumah asli Zohri dilakukan bersama-sama dengan TNI dan Polri dengan total biaya sebesar Rp 30 juta. Renovasi dilakukan dengan pengggantian dinding, atap, lantai dengan tetap mempertahankan nuansa sebelumnya. Rumah tersebut telah dilengkapi dengan meubelair berupa lemari, kursi, dan tempat tidur yang merupakan sumbangan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI).

Konsep renovasinya sendiri mengikuti desain awal rumah orang tua Zohri yakni pondasi batu kali menerus dengan sloof untuk konstruksi tahan gempa dan konstruksi kayu kelas I finishing plitur Kalimantan.Rumah juga dilengkapi lantai homogenus dan plafond triplek setebal 6 mm dengan genteng Pejaten, serta tanki septik biofilter.

Rumah Zohri yang telah selesai direnovasi tersebut kini terlihat dengan tampilan dinding kayu yang dibubuhi cat kilau kecoklatan, sehingga tampak Indah dipandang. Rumah berukuran 5×7 meter tersebut dilengkapi dengan satu kamar tidur, dapur kecil, kamar mandi dan ruang tamu di depan. Bentuknya hampir sama persis dengan rumah lama Zohri yang belum direnovasi.

*Rumah Baru Zohri*
Sementara untuk pembangunan rumah baru Zohri dilakukan Kementerian PUPR bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara yang menyediakan lahannya. Rumah baru Zohri tersebut dibangun di atas lahan seluas 500 meter persegi di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat,Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Lokasinya hanya berjarak sekitar 1,5 km dari rumah lama Zohri yang direnovasi.

Rumah tersebut dibangun dengan tipe bangunan seluas 60 meter persegi terdiri dari halaman depan dan samping, ruang tamu, dapur, toilet, dan tiga kamar tidur. Pembangunannya menggunakan dana APBN tahun 2018 sebesar Rp. 591 juta yang dilaksanakan oleh kontraktor CV. Rekan Utama pada bulan Oktober hingga selesai pada Desember 2018.

Lingkup pekerjaannya terdiri dari pembangunan rumah utama tipe 60, pematangan lahan, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)/landscape, pagar keliling serta pembangunan bangunan pelengkap. Selain bangunan utama, juga dibangun bangunan pelengkap yang merupakan fasilitas mushala dan tempat olahraga (gym). (*)

Advertisements

Kementerian PUPR Bangun JPO Ramah Lingkungan di Solo

Kementerian PUPR Bangun JPO Ramah Lingkungan di Solo

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan _pilot project_ Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) ramah lingkungan atau disebut Eco JPO. Salah satu Eco JPO yang telah selesai dibangun dan diresmikan awal Mei 2019 adalah Eco JPO yang menghubungkan sisi jalan Kolonel Sutarto dengan area RSUD Moewardi yang diberi nama Eco JPO Gladhag Panti Husada Surakarta.

Pembangunan ECO JPO ini merupakan kerjasama Kementerian PUPR melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dengan Pemerintah Kota Surakarta.

Kepala Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Deded P Sjamsudin mengatakan Eco JPO mengusung konsep berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. “Konsep keberlanjutan dari ketiga aspek tersebut terlihat dari desain yang menarik dengan memperhatikan kearifan lokal, fasilitas yang memperhatikan isu gender (perbedaan jenis kelamin, usia, dan penyandang disabilitas) serta penyediaan fasilitas untuk interaksi sosial,” kata Deded P Sjamsudin.

Aspek ekonomi yakni diharapkan JPO menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengakomodir ruang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berjualan. Aspek sosial, bisa menjadi media atau tempat berinteraksi sosial. Selain itu, juga menjawab kebutuhan kaum difabel.

Aspek ramah lingkungan dengan adanya lampu solar, pemanfaatan air hujan yang disimpan pada ground water tank untuk menyiram tanaman, dan penggunaan ornamen-ornamen dengan mengusung kearifan lokal.

Nilai tambah Eco JPO lainnya diantaranya adalah ramah lingkungan (environmental friendly) berupa pemanfaatan air hujan yang disimpan pada ground water tank untuk menyiram tanaman, energi yang mandiri (energy self sufficient) dengan penggunaan solar panel untuk catu daya penerangan lampu pada bentang utama JPO, aman (safety) dengan menerapkan perangkat keamanan di area bentang utama dan area tangga serta lift.

“Selain itu juga artistik dengan penggunaan ornamen-ornamen wayang, ukiran batik dan aksen bangunan arsitektural yang mengusung budaya lokal,” ujar Deded.

Eco JPO Gladhag Panti Husada memiliki total panjang bentang 29 meter dengan bentang utama 18 meter, lebar 10 meter serta clearance 5,1 meter. Konstruksi JPO menggunakan fondasi bored pile berdiameter 40 centimeter dan kedalaman sekitar 7 meter. Dengan hadirnya Eco JPO ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat lebih aman dan nyaman menyeberang khususnya yang menuju rumah sakit dan halte. (*)

Prospek Berkarir di Industri Syariah Cukup Bagus

Prospek Berkarir di Industri Syariah Cukup Bagus

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar. Karenanya, Indonesia punya potensi sangat besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah termasuk didalamnya bank dan asuransi syariah. Namun faktanya, pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia relatif kecil, yaitu hanya 5,3 persen terhadap indsutri perbankan nasional.

“Hal ini jauh dibandingkan dengan pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di sejumlah negara Islam lainnya seperti Malaysia yang 23,8 persen, Uni Emirat Arab yang 19,6 persen, dan Saudi Arabia yang mencapai 51,1 persen,’ jelas Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Agus Muharram, dalam diskusi bertema “Human Capital Professional Career at Insurance and Sharia Bank Industries”, di Universitas Mercu Buana, Jakarta, Jumat (16/5/2019)

Agus Muharram optimistis jika potensi ekonomi Islam bisa digarap optimal, maka semua akan memiliki peluang bagus termasuk berkarir pada industri bank syariah dan asuransi syariah di Indonesia yang dinilainya masih sangat besar. Karir di sejumlah institusi syariah yang mencakup Bank syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) di Bank umum, Lemaga Keunagan Mikro Syariah (LKMS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), pembiayaan syariah, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

“Sebaiknya Perguruan Tinggi memberikan kuliah mata kuliah terkait bank syariah dan asuransi syariah, dan menawarkan kurikulum yang bisa link and macth dengan dunia kerja khususnya tenaga tenaga profesional di bank syariah dan asuransi syariah,” katanya.

Lebih lanjut Agus menguraikan, meski belum tergarap optimal, namun Indonesia bukannya tanpa prestasi di industri keuangan syariah. Prestasi itu antara lain, Indonesia menjadi negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia dengan lebih dari 5,000 unit, yang mencakup 34 bank syariah, 58 operator takaful atau asuransi syariah,7 modal ventura syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 4.500 – 5.500 koperasi syariah atau baitul maal wat tamwil

Indonesia juga telah mencetak nasabah ritel terbesar dalam suatu pasar tunggal dengan total lebih dari 23 juta rekening (Mei 2017), menerbitkan SUKUK ritel dan menciptakan shariah online Trading System

Staf khusus Menkop dan UKM, Agus Muharram mengatakan, Indonesia masih menempati posisi 10 dalam Global Islamic Economic Index. Menurut laporan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2017/2018. Untuk peringkat pertama diduduki oleh Malaysia dengan skor 193, disusul Bahrain dan Uni Emirat Arab dengan skor 88, Arab Saudi dengan skor 84, Oman dengan skor 59, Kuwait dengan skor 57, Pakistan dengan skor 56, Qatar dengan skor 55, Iran dengan skor 43, dan Indonesia dengan skor 42.

Indonesia juga menempati peringkat 9 negara dengan asset keuangan syariah terbesar di dunia. Peringkat 1-8, masing-masing diduduki Arab Saudia, Iran,Malaysia, UEA (Uni Emirat Arab), Qatar, Kuwait, Bahrain, Turki, Indonesia, Bangladesh. (Agus)

Tim Satgas JM Siaga Siap Kawal Kesuksesan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019

Tim Satgas JM Siaga Siap Kawal Kesuksesan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Tim Satuan Tugas (Satgas) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Siaga Operasional Lebaran Tahun 2019 siap mengawal kesuksesan pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2019. Tim ini mengemban tugas untuk memberikan berbagai layanan optimal, khususnya kepada pengguna jalan tol.

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani yang bertindak sebagai Pembina Program mengukuhkan Tim Satgas Jasa Marga Siaga Operasional Lebaran Tahun 2019 dalam sebuah upacara peresmian _(kick off)_ yang digelar di Kantor Pusat, Jakarta, Jumat (17/5).

Pengukuhan Tim Satgas ini juga dihadiri oleh Direktur Operasi Jasa Marga Subakti Syukur sebagai Kepala Koordinator dan jajaran Direksi Jasa Marga lainnya seperti Direktur Bisnis Mohammad Sofyan, Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal, serta Direktur Human Capital & Transformasi Alex Denni yang bertindak sebagai Anggota Pengarah.

Dalam kesempatan tersebut, Desi yang juga menjadi pembina dalam upacara peresmian tersebut mengungkapkan, sejak beberapa tahun terakhir Tim Satgas Jasa Marga telah berhasil membantu kelancaran lalu lintas, menurunkan angka kecelakaan, dan meningkatkan sinergitas antar sektoral.

Namun, Desi mengingatkan kondisi berbeda berpotensi terjadi pada arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Salah satunya adalah survei Balitbang Kementerian Perhubungan yang memprediksi peningkatan penggunaan kendaraan pribadi sebanyak 17% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Dan hampir 40% memilih menggunakan Tol Trans Jawa sehingga upaya yang sudah kita lakukan saat ini adalah mengantisipasi kepadatan tersebut di gerbang-gerbang tol utama seperti Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, GT Kalikangkung, GT Banyumanik, dan GT Kejapanan Utama. Kita harus memastikan kapasitas transaksinya mampu melayani arus lalu lintas Lebaran,” ungkapnya.

Desi juga menekankan pentingnya aspek keselamatan. Oleh sebab itu, Jasa Marga senantiasa berkordinasi dengan memasang rambu-rambu tambahan. “Bukan rambu-rambu standar, tapi rambu-rambu tambahan (berdasarkan) atas evaluasi selama Tol Trans Jawa beroperasi yang antara lain berupa _rubber strip,_ _warning light,_ dan CCTV,” jelasnya.

Tak lupa, Desi menyampaikan selamat bertugas kepada Tim Satgas Program Jasa Marga Siaga Operasional Lebaran Tahun 2019. “Semoga tugas ini mendapat ridho Allah SWT dan kelancaran sehingga Lebaran tahun 2019 berjalan dengan selamat, guyub, dan rukun,” katanya.

Jasa Marga membagi Koordinator Operasional berdasarkan 4 wilayah area yaitu Area 1 Ruas Jakarta-Cikampek-Padaleunyi, Area 2 Ruas Jabodetabekjabar, Area 3 : Trans Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) serta Area 4: Nusantara yang mencakup ruas jalan tol Jasa Marga di pulau Jawa seperti Belmera, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Bali Mandara, Balikpapan-Samarinda dan Manado-Bitung.

Tim JM Siaga Operasional Lebaran 2019 antara lain melakukan koordinasi dalam menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi Program Jasa Marga Siaga Operasional Lebaran Tahun 2019.

Tugas dan tanggung jawab lainnya ialah memastikan kesiapan operasional di masing ruas-ruas tol yang mencakup bidang pelayanan transaksi, lalu lintas, konstruksi, _rest area,_ _human capital,_ pengelolaan risiko, kehumasan, legal, dan umum. Tak hanya itu, berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Polri, Pertamina, dan PLN juga termasuk menjadi tugas dan tanggung jawab Tim JM Siaga Lebaran Tahun 2019.

Masa penugasan Tim Satgas Program Jasa Marga Siaga Operasional Lebaran Tahun 2019 berlaku sampai dengan berakhirnya periode arus mudik dan balik Lebaran 2019.
(Agus)