Tiga Instansi Optimistis Kebijakan _One Way_ Mampu Atasi Kepadatan Saat Mudik

Tiga Instansi Optimistis Kebijakan _One Way_ Mampu Atasi Kepadatan Saat Mudik

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kepadatan lalu lintas kerap terjadi saat arus mudik dan balik Lebaran tiap tahunnya. Khusus di jalan tol, suatu terobosan dicetuskan untuk mengatasinya, yakni kebijakan satu arah _(one way)_.

Tiga instansi optimistis kebijakan tersebut dapat mengurai kepadatan lalu lintas di jalur mudik dan balik, khususnya di jalan tol. Hal ini terungkap dalam Diskusi Teras Kita: Mudik Selamat, Guyub Rukun di Hotel Crown Plaza, Jakarta, Kamis (16/5). Diskusi ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Refdi Andri, dan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi Arryani. Turut hadir dalam acara ini antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Mohammad Bakir. Diskusi Teras Kita: Mudik Selamat, Guyub Rukun diinisiasi oleh Harian Kompas yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, dan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) dan didukung oleh Jasa Marga.

Dalam diskusi tersebut, Refdi menyampaikan, sistem _one way_ berlaku dari Km 29 Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 262 Brebes Barat. Penerapannya terhitung pada masa mudik, yaitu 30 Mei – 2 Juni 2019. Saat arus mudik, kedua jalur baik ke arah Jawa (A) maupun ke arah Jakarta (B), hingga _Rest Area_ di kiri dan kanan jalan bisa dimanfaatkan pengendara yang mengarah ke Timur, untuk kendaraan yang menuju Jakarta akan dialihkan melalui jalan arteri Pantura dan dapat masuk kembali pada GT Cikarang Barat.

Lalu, pada masa balik, 8-10 Juni 2019, sistem satu arah kembali diberlakukan, namun sebaliknya ke arah Jakarta. Sistem _one way_ saat arus balik diterapkan dari Km 189 Palimanan hingga Km 29 Cikarang Utama. Kondisi lalu lintas kembali normal setelah GT Cikarang Utama dan untuk pemakai jalan yang akan menuju arah Jawa Tengah diarahkan melalui jalan arteri Cikarang Barat menuju jalur Pantura dan dapat kembali memasuki jalan tol pada GT Plumbon sedangkan yang akan menuju Bandung masuk kembali melalui GT Sadang.

Pada kesempatan sama, Desi Arryani mengharapkan kebijakan itu menjadi solusi utama untuk mengatasi kepadatan yang kerap terjadi di jalan tol saat arus mudik dan balik Lebaran.

"(Kebijakan) _one way_ ini bagi Jasa Marga adalah juga untuk mengatasi kepadatan yang disebabkan oleh _rest area_," ujarnya.

Selama ini, ungkap Desi, Jasa Marga dan petugas bekerja ekstra keras untuk mengatasi kebiasaan masyarakat yang nekat masuk ke _rest area_ meski sudah penuh. Tak sedikit pula, masyarakat nekat berhenti di bahu jalan bila petugas memutuskan untuk menutup _rest area_ saat penuh.

Desi optimistis, kebijakan satu arah akan memberikan dampak nyata untuk mengatasi persoalan kepadatan di jalan tol saat mudik, terutama di sekitar _rest area_.

Optimisme serupa juga dilontarkan oleh Budi Setiyadi. Menurutnya, salah satu kunci mengurai kepadatan di jalan tol adalah manajemen _rest area_ yang baik.

“Kami mendorong masyarakat agar tidak hanya menggunakan _rest area_ di tol. Istirahat pun bisa dilakukan dengan menuju ke gerbang keluar terdekat,” tuturnya.

Titik lainnya yang kerap dijumpai kepadatan adalah gerbang tol. Terkait hal ini, kata Desi Arryani, Jasa Marga telah meniadakan sejumlah GT tertentu. Jadi, ujarnya, GT hanya dijumpai di wilayah Cikampek, Semarang, dan Surabaya pada rangkaian Jalan Tol Trans Jawa yang telah tersambung.

Pada acara ini juga, Jasa Marga meluncurkan buku panduan tol Trans Jawa “Jalan Darat Anti Boring” yang secara langsung diluncurkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di mana buku ini akan menjadi panduan masyarakat yang hendak mudik dengan berbagai informasi yang lengkap, mulai dari ruas-ruas jalan tol, titik GT dan _rest area_, tarif tol, serta destinasi wisata dan kuliner di sepanjang akses keluar jalan tol, yang bisa diunduh di www.jasamarga.com. (Agus)

Advertisements

Kementerian PUPR Bangun Jalan Akses Kawasan Wisata Mandalika Sepanjang 17 Km

Kementerian PUPR Bangun Jalan Akses Kawasan Wisata Mandalika Sepanjang 17 Km

MANDALIKA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melanjutkan dukungan penyediaan infrastruktur bagi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas pemerintah yakni KSPN Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk kelancaran akses dari Bandara International Lombok (BIL) ke kawasan tersebut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga akan membangun jalan bypass sepanjang 17 km dengan lebar 50 meter, 4 lajur dilengkapi trotoar dan median jalan. Jalan Bypass tersebut juga akan mendukung sirkuit MotoGP yang juga akan dibangun di kawasan Mandalika.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan semua fasilitas penyelenggaraan MotoGP tahun 2021 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat akan segera dikerjakan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020, termasuk pembangunan Jalan Bypass BIL menuju Mandalika yang akan dikerjakan Kementerian PUPR.

"Perluasan bandara sudah, selanjutnya pembangunan jalan yang sudah ada penloknya, sehingga kita harapkan konstruksi paling lambat mulai Januari 2020 dan pada tahun 2020, semua fasilitas MotoGP betul-betul sudah siap. Sehingga pada tahun 2021 betul-betul bisa melihat MotoGP diselenggarakan di Mandalika, Lombok, NTB, Indonesia," kata Presiden Jokowi saat meninjau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika pada Jumat (17/5/2019).

Presiden Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Bupati Lombok Tengah Suhaili FT.

Menurut Presiden Jokowi, Jalan Bypass yang dibangun bukan hanya untuk MotoGP saja tetapi memang akses yang paling bagus untuk masuk ke Mandalika. Sehingga perkembangan Mandalika dapat betul-betul bisa segera bisa menjadi Bali baru. “Melebihi tol, gede, lima puluh meter. Tadi gambarnya sudah ditunjukkan ke saya. Proses penetapan lokasi sudah, segera dikerjakan,” kata Presiden Jokowi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penetapan lokasi minggu lalu ditetapkan oleh Bupati Lombok Tengah, setelah itu akan dilanjutkan proses pengukuran, penilaian harga, sosialisasi, musyawarah kemudian pembayaran. “Semua menggunakan APBN baik untuk pembebasan lahan dan konstruksinya. Konstruksi akan segera dimulai setelah pembebasan lahan yakni paling lambat Januari 2020," kata Menteri Basuki.

Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tersebut diperkirakan mencapai 866.512 meter persegi yang akan dibagi menjadi tiga segmen dan dilengkapi underpass/overpass di 10 lokasi. Total biaya pembangunan sekitar Rp 1,45 triliun termasuk biaya pembebasan lahan sebesar Rp 147 miliar.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram Budiamin mengatakan, pembangunan jalan tersebut akan mengurangi waktu tempuh Bandara International Lombok (BIL)-Mandalika dari semula sekitar setengah jam lewat jalan lama, menjadi 15 menit. Menurutnya kondisi jalan yang lama (eksisting) lebarnya hanya 7 meter sehingga dianggap masih kurang cukup.

*Penataan Desa Kuta*
Selain membangun jalan bypass, Kementerian PUPR pada 2018 juga telah memberikan dukungan bagi pengembangan KSPN Mandalika lewat penataan kawasan wisata di Desa Kuta dan sebagian di Dusun Gerupuk, Desa Selong, Lombok Tengah. Pekerjaan di kedua desa tersebut dilakukan secara bertahap yakni sejak 22 Mei 2017 hingga 13 Oktober 2018 dengan anggaran total Rp 43,5 miliar.

Penataan di Desa Kuta yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya diantaranya membangun landmark Desa Kuta dengan desain patung peselancar, akses 6 ruas jalan lingkungan, pedestrian, Ruang Terbuka Publik (RTP) dan saluran drainase yang juga dibenahi.Selain di Desa Kuta, Kementerian PUPR pada tahun 2018 juga telah memperbaiki jalan lingkungan di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol yang juga memiliki pantai indah.

Untuk selanjutnya pada tahun 2019, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan, akan dilakukan penataan kawasan berupa pembangunan gerbang, arena skateboard, bangunan nelayan, arena olahraga dan amphiteather Dusun Gerupuk. "Pada tahun 2019 ini kami sudah punya perencanaan lanjutan penataan kawasan di Dusun Grupuk.
Selain itu pada 2019 juga akan dilakukan penataan daerah kampung nelayan. Anggaran yang dibutuhkan totalnya diperkirakan sekitar Rp 200 miliar. Sehingga diharapkan kawasan ini juga bisa menjadi pendukung yang satu kesatuan dengan kawasan Mandalika secara keseluruhan," ujar Danis.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Kepala (BPJN) IX Mataram Budiamin, Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan A. Gani Ghazali Akman, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram Hendra Ahyadi, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB Ika Sri Rejeki, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(*)