Kemenkop dan UKM Targetkan Semua Konsultan PLUT-KUMKM Miliki Sertifikat

Kemenkop dan UKM Targetkan Semua Konsultan PLUT-KUMKM Miliki Sertifikat

DENPASAR, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM menggelar uji kompetensi pendamping UMKM di Denpasar, Provinsi Bali, Kamis (16/5/2019). Uji kompetensi ini diikuti oleh kurang lebih 30 konsultan PLUT-KUMKM dari 5 daerah berbeda yakni Provinsi Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kabupaten Gianyar, dan Kota Bima.

Asisten Deputi Pendampingan Usaha Kedeputian Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Eviyanti Nasution menegaskan uji kompetensi ini penting dilakukan. Sebab, kata dia, ke depan konsultan pendamping UMKM harus lebih kompeten dan profesional.

“Pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan batch ketiga, setelah Banda Aceh dan Surakarta,” kata Eviyanti dalam sambutan pembukaannya.

Tahun ini Kemenkop menargetkan akan memfasilitasi uji kompetensi 330 orang di 11 lokasi, yang tujuan akhirnya untuk memastikan semua konsultan PLUT-KUMKM memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional.

Eviyanti menjelaskan, pada tahun 2018 lalu, Kemenkop dan UKM telah memfasilitasi uji kompetensi bagi 200 orang konsultan pendamping UMKM di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jawa Timur.

Payung hukum pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada Permenkop UKM nomor 02/2016 tentang Pendampingan Usaha Mikro, dan Kecil, Kepmennaker nomor 181/2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Pendamping UMKM, dan Permenkop UKM nomor 04/2018 tentang Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia bidang pendamping UMKM.

Di bagian akhir sambutannya, Eviyanti Nasution menjelaskan tentang rencana penerbitan direktori pendamping UMKM edisi II sebagai dukungan Kemenkop dan UKM dalam mempromosikan keberadaan para pendamping UMKM profesional di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Semua konsultan PLUT-KUMKM dan pendamping UMKM di berbagai program diharapkan mendaftar agar bisa dipromosikan secara luas jasa pendampingannya bagi mendukung terwujudnya KUMKM Naik Kelas. (Agus)

Advertisements

Seleksi Terbuka 4 JPT di Kementerian PANRB

Seleksi Terbuka 4 JPT di Kementerian PANRB

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membuka peluang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PANRB. Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih mengatakan, seleksi ini untuk mengisi empat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama.

Empat jabatan yang dibuka pada seleksi terbuka kali ini, antara lain Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur, Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur, dan Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik.

Sri Rejeki mengatakan ASN yang telah memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri sebelum pendaftaran ditutup. “ASN yang berminat dan sesuai syarat yang ditentukan, dapat langsung mendaftar,” ujar Sri Rejeki di Jakarta, Rabu (15/05).

Berdasarkan Pengumuman Nomor: B/65/S.KP.12.00/2019 tentang Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PANRB Tahun 2019 yang ditandatangani Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, pendaftaran online ditutup tanggal 21 Mei 2019 melalui situs https://daftar.menpan.go.id.

Sri Rejeki mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada beberapa ASN yang mendaftarkan diri, namun ia berharap lebih banyak lagi ASN yang mengikuti seleksi terbuka ini. Untuk ASN yang sudah mendaftar, ia mengingatkan agar berkas administrasi segera diserahkan kepada Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PANRB.

Dokumen kelengkapan administrasi dapat diunggah dalam bentuk _soft copy_ melalui situs pendaftaran. Sedangkan berkas administrasi _hard copy_ diserahkan kepada Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka untuk Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PANRB. Berkas dokumen tersebut diterima paling lambat 23 Mei 2019 sebelum pukul 16.00 WIB.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ASN untuk dapat mengikuti seleksi terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PANRB. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengikuti seleksi terbuka JPT Madya, harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma IV, diutamakan pascasarjana (S-2) atau magister, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama tujuh tahun, sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau jabatan fungsional jenjang ahli utama paling singkat dua tahun.

Selain itu, pelamar juga harus berusia paling tinggi 58 tahun per tanggal 1 Agustus 2019, telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diutamakan telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I kecuali bagi pelamar yang berasal dari pemangku jabatan fungsional jenjang ahli utama, serta sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c).

Untuk pelamar JPT Pratama, persyaratan yang harus dipenuhi, yakni memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma IV, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling sedikit selama lima tahun, sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun, usia paling tinggi 56 tahun per tanggal 1 Agustus 2019.

Di samping itu, pelamar juga telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, diutamakan telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II kecuali bagi pelamar yang berasal dari pemangku jabatan fungsional jenjang ahli madya, serta pelamar sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b).

Syarat lain, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Pelamar juga telah mendapatkan surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi. Pelamar tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sri Rejeki menjelaskan seluruh pengumuman dan perkembangan tahapan seleksi akan disampaikan melalui situs Kementerian PANRB, yakni https://menpan.go.id. “Peserta seleksi diharapkan untuk aktif mengakses situs tersebut,” ujarnya. (rr/Agus)

Kementerian PUPR Selenggarakan Program Sertifikasi Bagi 1.173 Prajurit Zeni AD

Kementerian PUPR Selenggarakan Program Sertifikasi bagi 1.173 Prajurit Zeni AD

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang konstruksi melalui program percepatan sertifikasi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Oktober 2018 lalu, yang meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan kompetensi SDM konstruksi hingga 10 kali lipat dari sebelumnya.

Sebagai upaya nyata mewujudkan hal tersebut, Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan jumlah SDM konstruksi dengan cara menggandeng seluruh stakeholders konstruksi termasuk Kementerian/Lembaga untuk bersama mewujudkan tenaga kerja konstruksi Indonesia berkompetensi yang dijamin melalui sertifikat.

Setelah sebelumnya menjalin kerja sama diantaranya dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Nasional, perguruan tinggi, dan sekolah menengah, kali ini Kementerian PUPR menggandeng TNI Angkatan Darat (AD) untuk turut menjamin kompetensi para prajurit TNI AD dalam membangun infrastruktur terutama di daerah perbatasan atau rawan konflik yang perlu penanganan khusus.

Menteri Basuki menyadari bahwa pembangunan Infrastruktur memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk militer. Dan hal ini sudah terbukti di mana tidak sedikit proyek infrastruktur terutama di daerah rawan yang mendapat penjagaan militer, bahkan mereka pun terjun langsung dalam pelaksanaan konstruksi.

“Apresiasi setinggi-tingginya kepada Zeni TNI AD yang turut menjalankan peraturan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada pembangunan konstruksi harus memiliki kompetensi dan kualitas yang terjamin melalui sertifikat. Untuk itu kini saatnya TNI AD pun mendapat sertifikasi kompetensi tenaga kerja,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka kegiatan Sertifikasi Kompetensi Prajurit Zeni TNI AD, Kamis (16/05/2019).

Menteri Basuki menambahkan selama ini keterlibatan TNI di bidang infrastruktur tidak hanya jalan dan jembatan saja seperti Jalan Trans Wamena-Mumugu dan Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan dan Papua, akan tetapi juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur pascabencana seperti di Pidie Aceh, Garut Jawa Barat, Lombok NTB, Palu Sulawesi tengah, serta erupsi Gunung Sinabung.

"Untuk itu ke depannya kalau diijinkan, para prajurit yang sudah disertifikasi ini bisa dilibatkan dalam proyek pembangunan Bendungan agar memperoleh pengalaman," tambahnya.

Kegiatan sertifikasi kompetensi bidang konstruksi ini merupakan usulan dari Direktorat Zeni Angkatan Darat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mensertifikasi sebanyak 1.173 Prajurit Zeni Angkatan Darat di wilayah DKI Jakarta.

Permintaan ini akan terus ditindaklanjuti oleh Ditjen Bina Konstruksi dengan menginstruksikan ke semua Balai Jasa Konstruksi Wilayah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi bidang konstruksi bagi Prajurit Zeni AD tidak hanya di Jakarta tetapi juga di seluruh Indonesia.

Para prajurit Zeni TNI AD akan mendapatkan pembekalan dengan materi regulasi peraturan jasa konstruksi dan materi keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi (K3). Selanjutnya para peserta akan melaksanakan proses sertifikasi menggunakan metode wawancara yang dilakukan oleh tim assesor dari LPJKP DKI Jakarta.

“Dengan semangat dan sinergi yang kuat kita dapat meningkatkan daya saing Infrastruktur, menciptakan infrastruktur yang handal, serta menciptakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berdaya saing”, ungkap Basuki.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman, Direktur Korps Zeni TNI AD Brigadir Jenderal TNI M. Munib, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, dan Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai. (*)

Kementerian PUPR Mulai Renovasi Masjid Istiqlal

Kementerian PUPR Mulai Renovasi Masjid Istiqlal

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyaksikan penandatanganan kontrak pekerjaan kegiatan renovasi Masjid Istiqlal. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Senior Vice President Building Division PT Waskita Karya Septiawan Andri dan PPK Penataan Bangunan Strategis 2 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kusworo Dapito di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan, renovasi Masjid Istiqlal dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo yang disampaikan sesudah menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Masjid Istiqlal pada tanggal 30 Mei 2018 yang bertepatan bulan Ramadhan setahun silam.

“Perintah Bapak Presiden Joko Widodo sangat jelas. Renovasi Masjid Istiqlal dengan _terms of reference_ (TOR) bahwa kondisi masjid harus menjadi lebih baik dari kondisi saat ini, seperti sebelumnya (Kementerian PUPR) melakukan renovasi GBK. Saya ucapkan selamat bekerja kepada PT. Waskita Karya dan PT. Virama Karya, supaya bersungguh-sungguh, mengutamakan kualitas pekerjaan, dan menyelesaikan tugas ini tepat waktu.
Ditargetkan sebelum Hari Raya Lebaran tahun 2020 sudah selesai,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan sangat bersyukur bahwa renovasi yang bersifat menyeluruh dari Masjid Istiqlal bisa dilakukan setelah 41 tahun sejak pertama kali digunakan tahun 1978. Pembangunan Masjid Istiqlal diawali oleh Presiden Sukarno pada Agustus 1961 dan memerlukan waktu 17 tahun untuk penyelesaiannya dan kemudian diresmikan oleh Presiden Suharto pada tahun 1978.

“Renovasi Masjid Istiqlal sesungguhnya sudah menjadi kehendak kita bersama sejak lama. Alhamdulillah Presiden Jokowi memiliki komitmen luar biasa sehingga tahun ini bisa kita laksanakan dan mudah-mudahan akan berlangsung tanpa kendala,” kata Menteri Lukman.

Dalam sambutanya, Menteri Lukman juga menyampaikan kutipan pidato Presiden Sukarno pada saat pemancangan tiang pertama Masjid Istiqlal yakni “Kita bangsa Indonesia harus belajar menjadi satu bangsa yang besar. Membuat masjid janganlah kecil-kecil. Buat kota besar Jakarta yang di pusat Tanah Air Indonesia, buatlah semegah-megahnya dan bisa memberi tempat sembahyang kepada 50 ribu, 60 ribu, 70 ribu manusia. Kita ini adalah satu bangsa yang berukuran tiga saudara-saudara sekalian, tiga dimensional. Panjang, lebar, dan tinggi."

Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga menuturkan dalam proses renovasi, fungsi masjid sebagai tempat sholat tetap berjalan, sehingga ibadah masyarakat di Bulan Ramadhan dan Sholat Ied mendatang tetap dapat berlangsung. “Renovasi ini tidak mengubah struktur, bahkan kita berusaha meningkatkan fungsi landmark-nya agar lebih baik. Pada tahap awal pekerjaan banyak dilakukan di basement yang merupakan kawasan perkantoran sehingga tidak mengganggu ibadah sholat,” jelas Danis H. Sumadilaga.

Nilai kontrak pelaksanaan renovasi Masjid Istiqlal sebesar Rp 465,3 miliar dengan masa pekerjaan 300 hari kalender melalui APBN Tahun Jamak (2019-­2020). Kontraktor pelaksana adalah PT. Waskita Karya (Persero) dan konsultan Manajemen Konstruksi oleh PT. Virama Karya.

Pekerjaan renovasi meliputi tiga zona, yakni pertama zona utama di area kegiatan masjid seperti lantai utama masjid, mihrab, dan interior. Zona kedua adalah zona pendukung seperti gerbang, koridor, ruang wudhu, toilet, basement, renovasi sistem signage dan perbaikan sistem mekanikal elektrical serta plumbing bangunan masjid. Zona ketiga yakni zona publik seperti penataan ulang kawasan plaza, pedestrian, dan taman.

Selain itu juga akan dilakukan perluasan parkir masjid yang berada di basement menjadi 2 lantai sehingga mampu menampung kendaraan roda empat sebanyak 2.000 unit dari sebelumnya 800 unit. Pada saat bersamaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sedang mengerjakan perbaikan sistem penyaluran dan pengolahan limbah di kawasan Masjid Istiqlal.

Desain renovasi arsitektur Masjid Istiqlal akan menerapkan prinsip minimalis dengan mempertimbangkan keberadaannya di kawasan beriklim tropis. Kapasitas Masjid Istiqlal mampu menampung 200.000 jamaah. Arsitek yang mendesain renovasi adalah Munichy Bachron Edrees.

Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) Asep Saepudin mengatakan pada saat Sholat Ied nanti kapasitas masjid tetap bisa menampung 200.000 jamaah. “Saya mengikuti dari awal proses ini, ibadah di Masjid Istiqlal tidak terganggu. Seluruh Perizinan yang menyangkut cagar budaya sudah ada dengan lengkap. Saya yakin ciri khas arsitektur gaya F. Silaban tidak akan berubah,” kata Asep.

Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Direktur Bina Penataan Bangunan Diana Kusumastuti, Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Iwan Suprijanto, Kepala Biro Umum Sriyanto dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

Mulai 23 Mei 2019 Pukul 00.00 WIB, Transaksi di GT Cikarang Utama Dipindahkan

Mulai 23 Mei 2019 Pukul 00.00 WIB, Transaksi di GT Cikarang Utama Dipindahkan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: PT Jasa Marga (Persero) Tbk. akan merelokasi Gerbang Tol (GT) Cikarang Utama yang terletak di Km 29 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk mengurangi kepadatan/antrean di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Dalam waktu dekat, GT Cikarang Utama akan ditiadakan, sebagai gantinya, Jasa Marga membangun GT Cikampek Utama di Km 70 untuk pengguna jalan dari/menuju timur (Jalan Tol Cikopo-Palimanan) dan GT Kalihurip Utama di Km 67 untuk pengguna jalan dari/menuju selatan (Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang dan Padalarang-Cileunyi).

Latar belakang relokasi GT Cikarang Utama didasari oleh berbagai faktor, antara lain :
1. Tidak memadainya lagi kapasitas transaksi di GT Cikarang Utama akibat adanya pembangunan pier Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) di GT Cikarang Utama yang berdampak pada berkurangnya kapasitas transaksi (menutup enam gardu operasi).
2. Keberadaan pier Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) di sekitar GT Cikarang Utama menyebabkan terjadinya bottleneck dan antrean kendaraan.
3. Tersambungnya Jalan Tol Trans Jawa menyebabkan arus lalu lintas saat periode mudik dan balik Lebaran 2019 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek diprediksi meningkat 15% dibandingkan periode sama tahun lalu sehingga kapasitas GT Cikarang Utama saat ini tidak mampu menampung volume kendaraan tersebut.
4. Membagi beban lalu lintas transaksi pada GT Cikarang Utama yang saat ini menerima beban transaksi kendaraan dari/menuju timur (Jalan Tol Cikopo-Palimanan) dan dari/menuju selatan (Jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi) sekaligus memisahkan cluster Trans Jawa jalur utara dan selatan.
5. Adanya pergeseran pola perjalanan lalu lintas komuter yang semula hanya sampai di Cikarang, kini melebar ke arah Karawang.
6. Untuk mengakomodir rencana Jakarta Greater Extension dengan pengembangan jaringan jalan tol JORR 3 yang menghubungkan Jalan Tol Bogor Ring Road (BORR) dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek di Karawang Barat.

Dengan dilakukannya relokasi GT Cikarang Utama yang merupakan GT Barrier, maka perlu dilakukan:
1. Perubahan sistem pengumpulan tol dari sistem transaksi terbuka dengan pentarifan merata Jakarta IC – Pondok Gede Barat/Timur, Jakarta IC – Cikarang Barat dan sistem transaksi tertutup dengan pentarifan proporsional Cikarang Barat – Cikampek menjadi sistem transaksi terbuka pada Jakarta IC – Cikampek.
2. Perubahan Sistem Pentarifan pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dengan pembagian 4 (empat) wilayah pentarifan merata yaitu Jakarta IC – Ramp Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur, Jakarta IC – Cikarang Barat, Jakarta IC – Karawang Timur, dan Jakarta IC – Cikampek

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 481/KPTS/M/2019 Tanggal 15 Mei 2019 Perihal Penetapan Tarif dan Perubahan Sistem Pengumpulan Tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, perubahan sistem transaksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 00.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke Cikampek akan melakukan transaksi di akses keluar (off ramp pay) dengan membayar tarif tol merata sesuai dengan wilayah pentarifannya;
2. Kendaraan dari arah Cikampek yang menuju Jakarta akan melakukan transaksi di akses masuk (on ramp pay) dengan membayar tarif tol merata sesuai dengan wilayah pentarifannya;
3. Wilayah pentarifan menjadi sistem transaksi terbuka dengan pentarifan merata yang terdiri dari:
a. Wilayah 1 dengan tarif Rp. 1.500,- (Jakarta IC – Pondok Gede Barat/Timur);
b. Wilayah 2 dengan tarif Rp. 4.500,- (Jakarta IC – Cikarang Barat);
c. Wilayah 3 dengan tarif Rp. 12.000,- (Jakarta IC – Karawang Timur);
d. Wilayah 4 dengan tarif Rp. 15.000,- (Jakarta IC-Cikampek)

Dalam rangka meningkatkan daya saing nasional sektor logistik melalui kebijakan multi axel, serta untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam bentuk pengurangan besaran tarif tol, maka dilakukan penataan terhadap golongan jenis kendaraan; dari semula 5 kelompok tarif untuk 5 golongan kendaraan menjadi 3 kelompok tarif untuk 5 golongan kendaraan.

“Untuk akses gerbang tol di sebelah barat GT Cikarang Utama/sebelum GT Cikarang Utama, Kendaraan Golongan I tidak terdampak penyesuaian tarif tol akibat perubahan sistem transaksi,” jelas General Manager Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Raddy R. Lukman dalam konferensi pers yang digelar di Media Center Kementerian PUPR pada hari ini (16/05).

Untuk penyesuaian tarif yang dilakukan pasca perubahan sistem transaksi juga tidak berdampak signifikan di Wilayah 2 (Jakarta IC – Cikarang Barat). Tidak hanya itu, terjadi penurunan tarif signifikan untuk Angkutan Logistik di Wilayah 2 yang mencapai Rp. 2.500 untuk kendaraan Gol. III, Rp. 2.000 untuk kendaraan Gol. IV dan Rp. 4.000 untuk kendaraan Gol. V.

Namun demikian, penyesuaian tarif berdampak pada akses gerbang tol di Wilayah 3 (setelah GT Cikarang Utama) yaitu wilayah Cikarang Barat hingga Karawang Timur yang setelah perubahan sistem transaksi menjadi sistem transaksi terbuka, berlaku tarif merata sebesar Rp. 12.000 untuk Gol I. Sementara itu, untuk tarif yang berlaku di Wilayah 4 masih sama dengan tarif tol jarak terjauh (Jakarta IC – Cikampek/Kalihurip) yaitu tarif merata sebesar Rp. 15.000 untuk Gol I.

“Proporsi kendaraan setelah Jalan Tol Jakarta-Cikampek mengalami perubahan sistem transaksi dan penyesuaian tarif, sebanyak 70% kendaraan tidak terdampak (tidak membayar lebih mahal) dan 30% yang terdampak membayar lebih mahal maupun lebih murah,” jelas Direktur Operasi Jasa Marga Subakti Syukur.

Perubahan sistem transaksi tersebut diharapkan dapat membawa sejumlah manfaat antara lain:
1. Berkurangnya frekuensi berhenti kendaraan untuk melakukan transaksi yang semula 2 kali untuk jarak jauh menjadi 1 kali untuk seluruh asal tujuan
2. Peningkatan kecepatan tempuh rata-rata di beberapa segmen khususnya di lokasi GT Cikarang Utama
3. Peningkatan kinerja GT Cikarang Utama yang direlokasi ke GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama
4. Adanya perubahan perbaikan kinerja transaksi di gerbang – gerbang tol mulai dari Cikarang Barat s.d Kalihurip berupa penurunan V/C ratio gerbang tol

“Dengan perubahan sistem ini, untuk pengguna jalan dengan jarak terjauh diuntungkan dengan hanya melakukan transaksi satu kali, yang sebelumnya harus dua kali transaksi. Pengguna jalan dengan jarak terjauh hanya transaksi satu kali di pintu keluar,” jelas Subakti.

Selain berbagai manfaat di atas, perubahan sistem transaksi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek juga membawa perbaikan kinerja pelayanan transaksi di gerbang tol yang dilihat dari V/C (Vehicle/Capacity) Ratio.

“Setelah perubahan sistem transaksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek, V/C Ratio sudah cukup rendah. Yang tadinya rata-rata di atas 0,7 sekarang paling tinggi 0,64, jadi sudah cukup bagus sekali sehingga diharapkan kondisi lalu lintas dapat menjadi lebih lancar,” tambah Subakti.

Perubahan V/C Ratio yang tadinya di atas 0,75 menjadi di bawah 0,75 disebabkan adanya pengurangan beban transaksi akibat perubahan mekanisme transaksi serta penambahan gardu operasi di beberapa gerbang tol. (Agus)

Tekad dari Ujung Barat Indonesia

Tekad Nelayan dari Ujung Barat Indonesia

BANDA ACEH, JURNAL IBUKOTA: Angin dari Samudra Hindia berhembus hangat ke sela-sela kapal yang sedang menggantungkan nasibnya pada laut. Pagi itu sudah bersandar kapal-kapal berisi harapan untuk keluarga di rumah. Indonesia memang kaya akan hasil laut, terbukti pada tahun 2018 hasil laut Indonesia menyumbang 30% pada pendapatan nasional. Sebagai negara maritim, setidaknya tahun ini, Indonesia kini telah dilabeli negara eksportir tuna terbesar di dunia. Tercatat hingga tahun 2017, Indonesia menghasilkan 198.132 ton ikan tuna senilai 659,9 juta dolar AS.

Provinsi Aceh menjadi salah satu penghasil tuna berkualitas ekspor di Indonesia. Terutama untuk tuna jenis sirip kuning hasil tangkapan nelayan lokal ini, menjadi idola untuk pasar mancanegara. Salah satu pengusaha lokal yang telah mengekspor hingga ke jepang dilakukan oleh Muslim, pemilik UD Nagata Tuna di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Usaha yang dirintisnya sejak pasca bencana tsunami Aceh tersebut berkembang pesat, inilah penggalan tekad dari ujung barat Indonesia.

Nagata Tuna awalnya hanya mengolah lobster yang dipasarkan ke Kota Medan. Beriring dengan permintaan pasar, ikan tuna menjadi komoditas utamanya, apalagi pada saat itu ada kesempatan untuk memasarkannya ke Singapura dan Malaysia.

"Jadi awalnya ditawarkan, mau tidak dikirim ke singapura, karena kualitasnya yang bagus, Aceh ini kaya dengan hasil lautnya," kata Muslim saat tim dari LPDB berkunjung melihat operasional usahanya.

Muslim mengakui bahwa memang sebagai provinsi yang dikelilingi laut dari bibir pantai barat hingga timur memberikan potensi maritim yang tinggi, bahkan kini Nagata Tuna pun merabah ke ikan-ikan kecil seperti ikan cakalang, ikan layang, dan ikan karang lainnya. Kendala yang dihadapi saat itu adalah sulitnya modal, apalagi lembaga bank juga sulit diakses karena memang perikanan menjadi sektor yang berisiko besar.

"Pada saat itu kami butuh dana, dan bank tidak mempercayai kita, karena bank disini belum percaya dengan perikanan" seloroh Muslim.

Di tengah sulitnya akses modal tersebut, ditawarkanlah Muslim untuk mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM. Ketertarikannya karena imbal jasa yang murah, yakni hanya lima persen per tahun menurun."Jadi saya dengar, ada dana bergulir LPDB, bunganya ringan, jadilah saya ajukan proposal usaha ini ke Jakarta," ucap Muslim.

Dalam prosesnya pengajuannya, Muslim merasakan LPDB tidak hanya sekadar memberikan permodalan saja namun juga pembinaan, terbukti kini administrasi yang dilakukan sudah lebih rapi dan lengkap dibandingkan sebelumnya.

"LPDB buat saya sangat profesional, tadinya kami tulis pembelian ikan di sobekan kardus rokok, sekarang sudah tertib administrasi, semua diketik menggunakan komputer," jelas Muslim sambil tertawa menceritakan awal pengajuan dana bergulir LPDB.

Kini Nagata Tuna tidak lagi dijauhi oleh perbankan, justru kini bank turun gunung menawarkan modal ke kantornya yang terletak di Desa Punge Blang Cut. "Berkat dulu berbagi pengalaman dengan LPDB, kini orang bank kaget melihat administrasi kami yang sudah rapi dan lengkap, padahal dulu bank menolak kami" kata ayah beranak lima ini.

Pemanfaatan Dana Bergulir

Nagata Tuna mendapatkan dana bergulir LPDB sebesar Rp 1 miliar dan memanfaatkannya untuk pembuatan Air Blast Freezer (pembekuan ikan) kapasitas 4 ton dan Cold Storage (penyimpanan ikan) kapasitas 50 ton. Bulan Maret ini Nagata Tuna telah mengolah ikan tuna mencapai lebih dari 200kg dan ikan lainnya berkisar 40-60 ton.

Produktivitas yang meningkat ini pula yang memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dari awal hanya 3 pegawai termasuk Muslim, kini memiliki 10 pegawai ditambah tenaga kerja lepas harian yang mencapai 30 orang.

"Sejak adanya Cold Storage itu, semakin berani kami terima ikan lebih banyak, hingga akhirnya tenaga kerja pun kita tambah, supaya dapat memproses lebih cepat, bahkan bisa mencapai 30 orang totalnya jika ikan yang diterima banyak agar tetap terjaga kesegarannya," jelas Muslim.

Kualitas ikan pun menjadi perhatian Muslim, karena untuk ekspor terutama ke Jepang, Nagata Tuna menyeleksi ikannya yang berkualitas grade A. Pengolahan dari ikan hingga pemotongan dan packing pun dilakukan secara profesional dengan quality control yang ketat. Sehingga sampai saat ini membuat Nagata Tuna tetap dipercaya oleh pembelinya di luar negeri.

"Kami harus menjaga kualitas ikan ini, karena ekspor maka harus Grade A. Makanya kami lakukan kontrol yang ketat," kata Muslim sambil memperlihatkan sertifikat dan penghargaan yang telah diraihnya.

Muslim merasakan dengan adanya dana bergulir ini dapat membantu meningkatkan produktivitasnya. Karena produktivitas yang didorong tentu akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan aset serta omzet dari usahanya ini. Tahun 2018 diakuinya bahwa Nagata Tuna memiliki omzet menembus angka Rp 5 miliar dengan pasar domestik dan juga luar negeri atau ekspor.

Merangkul Nelayan

Hubungan Muslim dengan nelayan tidak hanya sekadar bisnis ikan, namun juga hubungan-hubungan sosial dibangun dengan pendekatan kekeluargaan. Misalnya saja jika ada nelayan yang sakit, Muslim selalu menyempatkan dirinya menjenguk. Menurut Muslim dengan menjalin hubungan tersebut akan memberikan kedekatan secara psikologi sosial yang tidak hanya sekadar bicara uang dan bisnis. Selain itu Nagata Tuna juga turut memberikan pelatihan bagi rekan nelayan baik yang memasok ikan ataupun tidak, agar dapat menjaga ikan tetap segar selama di kapal menuju tempat pengolahan.

"Kami lakukan pendekatan sosial, jika ada yang sakit kami tengok, lalu ada anaknya di rumah kami belikan buah, dan seperti tahun lalu kami berikan pelatihan gratis tentang pengolahan ikan selama di kapal sampai tiga kali dari teori sampai praktek di atas kapal," cerita Muslim.

Ia berharap dengan adanya pendekatan ini akan menguatkan kebersamaan, terutama sesama orang Aceh, karena era globalisasi ini jika tidak bersama-sama akan kalah dengan pendatang yang memiliki modal lebih besar dan juga sumber daya manusia lebih modern.

"Jadi kita orang Aceh harus bersatu, semoga cara itu bisa menguatkan ekonomi orang Aceh," harap Muslim.

Bapak berusia 50 tahun itu berharap LPDB agar dapat memberikan fasilitas permodalan kepada pelaku usaha lain di Aceh dan Indonesia, khususnya mereka yang membutuhkan dan layak diberikan. LPDB juga perlu lakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang tidak hanya di kota besar saja, terutama di Aceh untuk memberikan informasi ke tiap kepala desa.

"Saya harap LPDB kedepan dapat semakin maju, dan membantu pelaku usaha di Indonesia, khususnya di Aceh," tutup Muslim

Untuk informasi, LPDB-KUMKM merupakan satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM yang sampai saat ini telah menyalurkan Rp 8,5 triliun kepada satu juta lebih pelaku usaha di Indonesia. Tahun 2019 target penyaluran LPDB sebesar Rp 1,5 triliun yang akan disalurkan menggunakan skim konvensional Rp 975 miliar dan skim syariah Rp 525 miliar. Tarif yang dikenakan untuk program Nawacita (Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan) 4,5 persen per tahun menurun, Sektor Riil 5 persen dan Simpan Pinjam 7 persen. (Agus)

Koperasi Siap Belajar Sistem Pengawasan dari Bank Dunia dan OJK

Koperasi Siap Belajar Sistem Pengawasan dari Bank Dunia dan OJK

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengakui keberadaan Deputi Pengawasan yang baru tiga tahun membuatnya harus banyak belajar dari lembaga sejenis yang melakukan pengawasan.

"Dalam hal ini kami melihat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sudah terbukti berhasil melakukan pengawasan sektor jasa keuangan sehingga stabilitas terjaga. Demikian juga dengan Bank Dunia /World Bank dalam skala global. Karena itu kami tak segan menimba pengalaman dari mereka dan memilah-milah pengawasan apa dan bagaimana yang bisa diimplementasikan untuk mengawasi koperasi yang jumlahnya sangat banyak, tercatat ada 138.140 koperasi aktif," kata Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno, usai membuka seminar nasional bertema "Strategi Membangun Sistem Pengawasan Koperasi yang Berkesinambungan" di Jakarta, Kamis (16/5).

Seminar tersebut menampilkan narasumber Roberto Akyuwen (analisis eksekutif senior Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK), Ahmad Subagyo (konsultan Bank Dunia) dan Video Call dengan Senior Financial Sector Specialist World Bank Juan Buchenau yang berkedudukan di Meksiko.

Suparno menegaskan Deputi Bidang Pengawasan selaku Unit Pelaksana pengawasan Koperasi-Koperasi di Indonesia, terus berupaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu menjangkau jumlah koperasi yang relatif bertambah di Indonesia. Data jumlah koperasi di Indonesia, saat ini mencapai 138.140 unit, dengan jumlah koperasi non KSP sebanyak 117.288 unit (84,91%) dan jumlah KSP 20.852 unit (15.09%), dimana di dalam Koperasi Non KSP itu sendiri terdapat unit-unit simpan pinjam sekitar 51.081 unit (36,98%), sehingga jumlah total usaha simpan pinjam koperasi sebesar 71.933 unit (52,07%).

"Permasalahan-permasalahan selama melakukan pengawasan, dan laporan pengaduan masyarakat terhadap koperasi bermasalah, terutama di sektor simpan pinjam, melatarbelakangi Deputi Bidang Pengawasan untuk semakin menyempurnakan diri dengan menimba success story dari lembaga seperi OJK dan Bank Dunia," kata Suparno.

Ia mengakui, indikasi semakin marak terjadinya praktek-praktek ilegal yang dilakukan koperasi, dan telah menjadi isu nasional yang tersebar luas melalui media massa terutama dengan modus penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, pengelolaan investasi yang menawarkan bunga tinggi, dan lain-lain yang berakibat pada tindakan melawan hukum.

Seminar Nasional Pengawasan Koperasi ini, merupakan forum yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menambah wawasan mengenai sistem pengawasan koperasi di Indonesia. Seminar nasional ini diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank Dunia di Indonesia, dihadiri oleh Perwakilan OPD Pembina Koperasi di Indonesia, Perwakilan DEKOPIN, Perwakilan Koperasi Induk, dan Pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Skema dan Proses Pengawasan Lemah

Sementara itu Ahmad Subagyo (konsultan Bank Dunia) mengatakan kasus koperasi bermasalah di Indonesia banyak disebabkan kelemahan skema dan proses pengawasan saat ini.

Dalam pengamatannya, setidaknya ada empat hal yang membuat pengawasan koperasi menjadi tidak efektif alias sia-sia.

Pertama, tidak ada skala prioritas yang berdasar pada tingkat urgensi pengawasan berbasis pada risiko.

Kedua, tidak ada klasifikasi kelompok usaha koperasi, sehingga semua koperasi diperlakukan sama baik skala mikro sampai ke skala besar.

Ketiga, tidak ada deteksi awal yang menginformasikan tentang kelemahan obyek (koperasi), sehingga semua ASDEP melakukan pemeriksaan pada koperasi yang sama.

Keempat, tahapan pengawasan belum ada gradasi sehingga seluruh sumber daya terpusat hanya pada beberapa koperasi saja.

Sedangkan Senior Financial Sector Specialist World Bank Juan Buchenau melihat belum adanya data lengkap dan akurat terkait koperasi membuat pengawasan menjadi lemah. Untuk kasus pengawasan koperasi di Indonesia, Ia menyarankan pengawasan koperasi bisa bekerjasama dengan otoritas jasa keuangan seperti yang terjadi di Thailand. (Agus)