Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Karalloe di Gowa Selesai Tahun 2020

Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Karalloe di Gowa Selesai Tahun 2020

GOWA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung ketahanan pangan dan air. Bendungan Karallloe di Kabupaten Gowa merupakan salah satu dari program pembangunan 65 bendungan yang bertujuan menambah tampungan air sehingga kontinuitas suplai air irigasi ke sawah terjaga.

“Pembangunan bendungan akan meningkatkan kapasitas tampungan air sehingga kontinuitas suplai air irigasi ke sawah terjaga. Saat ini dari 7,3 juta hektar lahan irigasi, hanya 11% yang mendapatkan jaminan air dari bendungan. Melalui program pembangunan 65 bendungan maka akan bertambah menjadi 19-20%,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Progres pembangunan yang berlokasi 137 Km ke arah Tenggara Kota Makassar ini mencapai 50 persen dan ditargetkan selesai pada Mei 2020. Pengerjaan bendungan terbagi dalam dua paket yang konstruksinya mulai dikerjakan pada Desember 2013.

Paket I mencakup pembangunan bendungan utama, bangunan pelimpah, relokasi dan rehabilitasi jalan menuju bendungan, dan terowongan pengelak. Realisasi pengerjaan fisik paket I telah mencapai 79,9 % dengan target selesai akhir tahun ini. Biaya pengerjaan Paket I bersumber dari APBN pada tahun anggaran jamak (2013-2019) sebesar Rp 568 miliar.

Paket II merupakan lanjutan paket I yang dianggarkan sebesar Rp 657 miliar bersumber dari APBN TA 2008 – 2020 (multi years). Pekerjaan paket II meliputi timbunan tubuh bendungan, proteksi galian, intake, instrumentasi, hidromekanikal, serta pembangunan instrumen yang bersifat mekanikal dan elektrik dengan progres konstruksi 25,2 persen. Seluruh paket dikerjakan oleh kontraktor PT Nindya Karya (Persero).

Bendungan Karalloe memiliki kapasitas tampung 40,53 juta m3 dengan luas genangan 145 hektare. Manfaatnya akan dapat mengairi daerah irigasi seluas 7.004 hektare, sumber air baku dengan kapasitas 440 liter per detik, pengendali banjir dengan kapasitas 2.020 m3/detik dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 4,5 megawatt.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi mengatakan pekerjaan bendungan sempat tertunda 3 bulan karena terdampak banjir bandang pada akhir Januari 2019. Pekerjaan konstruksi dialihkan untuk bersih-bersih dan pemulihan bangunan yang rusak pascabanjir selama 3 bulan.

“Tetapi pekerjaan lain terus kita kebut, misalnya pembebasan lahan saat ini sudah 93,88 persen atau 216,48 hektare dari 230, 59 hektare lahan yang dibutuhkan,” ujar Hari Suprayogi. Selain bendungan Karalloe, Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air telah membangun bendungan lain di Sulawesi Selatan, diantaranya Bendungan Paselloreng dan Pamukkulu.

Bendungan Paselloreng memiliki luas genangan 169 hektare dengan kapasitas tampung 138 juta m3 untuk mengairi 7 ribu hektar sawah. Bendungan Pamukkulu dengan luas genangan 126 hektare, kapasitas tampung 97,3 juta m3. Manfaatnya akan mengairi irigasi seluas 6.256 hektare, sumber air baku sebesar 0,13 m3/detik, dan mengurangi banjir 2,5 m3/detik. (*)

Advertisements

Kementerian PUPR Bangun Tempat Pengolahan Sampah RDF di Kabupaten Cilacap

Kementerian PUPR Bangun Tempat Pengolahan Sampah RDF di Kabupaten Cilacap

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mendorong pembangunan tampat pengolahan sampah ramah lingkungan di Indonesia. Selama ini pengolahan sampah masih sangat bergantung pada keberadaan TPA sampah, walaupun kondisi pengelolaan TPA sampah di sebagian besar kota/kabupaten di Indonesia belum memenuhi standar, dan pengoperasian dengan pembuangan terbuka (open dumping).

Salah satunya TPS ramah lingkungan yakni Tempat Pengolahan Sampah dengan Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nilai total investasi dari proyek ini sebesar Rp 90 miliar merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Pemerintah Denmark.

“Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala kawasan dinilai efektif untuk volume sampah yang tidak terlalu besar, sehingga pengurangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumbernya. Dukungan pemerintah Kabupaten kota juga diperlukan terutama dalam penyediaan lahan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dodi Krispratmadi mengatakan, pembangunan TPA berbasis RDF dilatarbelakangi masalah pengelolaan persampahan di Kabupaten Cilacap. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa,Kabupaten Cilacap memiliki 4 TPA dengan kondisi yang hampir penuh. TPA terbesar adalah TPA Tritih Lor yang ada di Kecamatan Jeruk Legi akan segera habis masa layanannya, sehingga perlu dicari metode alternatif pengelolaan sampahnya.

Di Kabupaten Cilacap terdapat pabrik semen PT. Holcim Indonesia yang dalam proses produksinya menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Dengan sistem RDF, sampah dapat diubah menjadi sumber energi yang berfungsi sebagai briket dan dimanfaatkan sebagai subtitusi bahan bakar bagi pabrik PT. Holcim Indonesia di Cilacap.

“Hal ini sesuai dengan konsep RDF sebagai sampah atau produk sampingan tertentu yang dengan nilai kalor dan spesifikasi tertentu dapat dijadikan bahan bakar di kilang semen, sebagai pengganti sebagian dari bahan bakar fosil (seperti batu bara). Selain itu pengolahan sampah berbasis RDF diyakini jauh lebih baik dan efisien, karena tidak lagi memerlukan penambahan lahan sebagai penampungan sampah,” jelas Dodi.

Dodi menambahkan, pengolahan dengan metode RDF hanya sebagian kecil dari solusi penanganan sampah di Indonesia. Perubahan prilaku dari masing-masing individu untuk mengurangi sampah dari sumbernya turut berkontribusi. “Sebab sampah rumah tangga menyumbang sampah terbanyak. Tidak lantas dengan adanya teknologi yang bagus, kontribusi dalam pembuangan sampah semakin banyak, namun dengan adanya teknologi pengolahan sampah yang lebih baik, masyarakat juga dapat mengurangi sampah yang dihasilkan bahkan ikut mengolah sampah yang dihasilkan,”ujar Dodi.

Pengolah sampah sistem RDF di TPA Tritith Lor dibangun pada Juli 2017 dan telah di ujicoba pada November 2018. Memiliki kapasitas pengolahan 120 ton sampah/hari dengan menggunakan Teknologi Mechanical – Biological Treatment (Pemilahan-Pencacahan-Biodrying).

Kementerian PUPR memberikan fasilitas berupa seluruh konstruksi bangunan RDF dengan anggaran sebesar Rp 27 miliar. Pemerintah Denmark memberikan bantuan berupa peratalan mekanikal dan elektrikal. Kementerian LHK dan Bappenas memberikan fasilitas berupa sarana penunjang serta subsidi tipping fee di 5 tahun pertama operasional.

Dengan dukungan pemerintah diharapkan nantinya bisa menurunkan tipping fee yang harus dibayar oleh Pemda, dari Rp 250.000/ton sampah menjadi Rp 120.000/ton sampah. Pemkab Cilacap berkontribusi dalam menyediakan lahan serta pengadaan truk pengangkut sampah dan PT. Holcim Indonesia, selaku konseptor desain teknis dan off taker dari RDF yang akan dihasilkan.(*)