Siklon Lili Akibatkan Banjir dan Cuaca Ekstrem di Maluku Barat Daya

Siklon Lili Akibatkan Banjir dan Cuaca Ekstrem di Maluku Barat Daya

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan

dampak Siklon Tropis Lili yang berada di sebelah utara Laut Timor terus bergerak ke arah barat daya telah menyebabkan cuaca ekstrem di sekitarnya. Banjir dan cuaca ekstrem berupa angin kencang telah melanda Desa Laitutun di Kecamatan Pulau Letti, Desa Tounwawan di Kecamatan Moa Lakor, dan Desa Luang Timur Kecamatan Mdona Hiera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada 8/5/2019 pukul 19.00 WIT.

Tidak ada korban jiwa dalam bencana yang melanda Maluku Barat Daya. Di Desa Laitutun banjir setinggi satu meter menggenangu rumah-rumah warga. Beberapa warga di Desa Laitutun mengungsi. Jumlah pengungsi masih dalam pendataan. Di Desa Tounwawan angin kencang menyebabkan beberapa rumah rusak. Sedangkan di Desa Luang Timur angin kencang mengakibatkan 10 unit rumah rusak berat, 1 unit kantor desa rusak berat dan 1 buah kapal tenggelam akibat gelombang tinggi.

Sementara itu di Desa Pulau Letti terdapat satu unit bendungan jebol sehingga beberapa rumah yang rusak. Di Dusun Poliwu terjadi banjir mengakibatkan gedung Sekolah Dasar Kristen Poliwu rusak karena terendam air dengan setinggi 1,5 meter.

Dampak Siklon Tropis sudah dirasakan oleh masyarakat di Pulau Letti sejak 6/5/2019 dan puncaknya 8/5/2019 pukul 21.00 WIT. Gelombang juga tinggi sehingga masyarakat tidak ada yang berani berlayar.

Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan kaji cepat dan melaporkan kejadian bencana alam ini ke Bupati Maluku Barat Daya. BPBD Kab. Maluku Barat Daya bersama Bupati dan OPD/lembaga terkait telah melakukan kunjungan ke lokasi kejadian. Penanganan darurat dilakukan bersama oleh BPBD, TNI, Polri, SKPD, relawan dan masyarakat.

Kendala penanganan darurat adalah jumlah personil yang minim di BPBD Kabupaten Maluku Barat Daya. Jaringan telekomunikasi yang masih buruk sehingga informasi kejadian bencana terlambat disampaikan. Akses lokasi yang sulit dijangkau dari kota Kabupaten (pulau) sehingga pendataan tidak bisa cepat. Daerah dengan pulau-pulau kecil yang infrastruktur komunikasi dan transportasi terbatas menjadi kendala dalam penanganan bencana.

Hingga siang ini banjir telah surut, yang semula setinggi hingga 1,5 meter, saat ini 30-50 cm. (Agus)

Advertisements

Kemenkop dan UKM Gandeng 3 Perguruan Tinggi Susun Strategi Nasional Pengembangan UMKM Indonesia

Kemenkop dan UKM Gandeng 3 Perguruan Tinggi Susun Strategi Nasional Pengembangan UMKM Indonesia

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng tiga perguruan tinggi untuk menyusun strategi nasional untuk pengembangan UMKM Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Dr. H. Rully Indrawan, M.Si di Jakarta, Kamis (9/5/2019), mengatakan Strategi Nasional tersebut dibutuhkan mengingat banyaknya Kementerian/Lembaga yang menangani UMKM di Indonesia mulai dari aspek pajak, akses keuangan, akses pembiayaan, inklusif gender, produktivitas, data, dan banyak hal lainnya namun belum ada pedoman utama agar semua dapat berkesinambungan.

Rully mengatakan, dalam rapat yang berlangsung pada Selasa, 7 Mei 2019 pukul 09.00 WIB di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, tiga perguruan tinggi yakni SBM ITB, IPB, dan UI, bersama jajaran internal Kementerian Koperasi dan UKM sepakat diperlukan Strategi Nasional pengembangan UMKM Indonesia yang dapat dipedomani oleh semua lini stakeholders agar regulasi yang dikeluarkan dan program yang dijalankan dapat bersinergi dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM secara komprehensif tanpa saling tumpang tindih.

"UMKM selama ini berjalan auto pilot, dan pemerintah perlu hadir dalam hal-hal strategis", katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa penyusunan Strategi Nasional ini adalah pekerjaan penting dan besar, dan menargetkan pemerintah sudah memiliki Strategi Nasional pada 2020.

Beberapa masukan dari pihak akademisi untuk penyusunan Strategi Nasional pengembangan UMKM Indonesia di antaranya perlunya mapping program, regulasi, dan tupoksi Kementerian/Lembaga yang menangani UMKM dan perlunya leader kebijakan UMKM di Indonesia.

“Mereka menyampaikan perlu adanya entrepreneurship education yang mencakup monitoring, evaluasi, dan mentoring untuk membentuk ekosistem dan perlu adanya treatment yang berbeda untuk masing-masing skala pelaku UMKM mengingat mayoritas pelaku UMKM 98% adalah usaha mikro, bahkan mayoritas berada pada tingkat ultra mikro,” katanya.

Selain itu, perlu adanya leader kebijakan UMKM yang kuat baik menyempurnakan yang sudah ada saat ini, atau membentuk komite maupun pokja lintas stakeholders untuk kebijakan UMKM di Indonesia.

Para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, kata Rully, juga telah sepakat untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Strategi Nasional pengembangan UMKM sebagai guidelines arah kebijakan UMKM nasional yang terpadu dan inklusif.

Penyusunan Strategi Nasional pengembangan UMKM menjadi sangat krusial dan perlu menitikberatkan pada proses identifikasi kebijakan yang terpadu melalui koordinasi dan sinergi yang optimal antar stakeholder dan K/L yang terlibat sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku.

Selanjutnya penyusunan Strategi Nasional Pengembangan UMKM Indonesia akan diinisiasi dan dikoordinasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM selaku lead kementerian terkait kebijakan UMKM, di mana akan dilakukan pelibatan pihak-pihak internal untuk perumusan draft Strategi Nasional. (Agus)

Pelayanan Meningkat, Tol Sedyatmo Poros Untuk Mendukung Kawasan Bandara

Pelayanan Meningkat, Tol Sedyatmo Poros untuk Mendukung Kawasan Bandara

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pemerintah melakukan Penyesuaian tarif tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo sepanjang 14,3 Km yang berlaku mulai tanggal 12 Mei 2019 pukul 00.00 WIB. Penyesuaian tarif juga telah mengakomodir rasionalisasi tarif tol dari semula 5 kelompok tarif untuk 5 golongan kendaraan menjadi 3 kelompok tarif untuk 5 golongan kendaraan. Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 121/KPTS/M/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Penyesuaian Tarif Tol Sedyatmo.

Akibat penyesuaian tarif, terdapat tarif yang tetap, naik dan turun. Besaran tarif Ruas Jalan Tol Sedyatmo per 12 Mei 2019, pukul 00.00 WIB ditetapkan sebagai berikut:

Gol I: Rp7.500,- dari sebelumnya Rp7.000,- (Rp 500)
Gol II: Rp10.000,- dari sebelumnya Rp8.500,- (Rp 1.500)
Gol III: Rp10.000,- dari sebelumnya Rp10.000,- (sama)
Gol IV: Rp11.000,- dari sebelumnya Rp 12.500,-(-Rp 1.500)
Gol V: Rp11.000,- dari sebelumnya Rp15.000,-(-Rp 4.000)

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan evaluasi penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali oleh BPJT disesuaikan dengan kenaikan angka inflasi berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik). Penyesuaian tarif Tol Sedyatmo terakhir dilakukan tahun 2016. “Untuk mendukung angkutan logistik nasional, dengan penyesuaian dan rasionalisasi tarif maka tarif untuk golongan IV dan V mengalami penurunan tarif,” kata Danang Parikesit pada acara jumpa pers, di Media Center Kementerian PUPR, Jakarta (9/5/2019). Turut hadir Direktur Operasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Subakti Syukur dan Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna.

Menurut Danang, jalan tol Sedyatmo memiliki peran strategis tidak hanya melayani akses ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) seperti fungsi awal dioperasikannya. Kini telah terjadi perubahan pemanfaatan lahan di sekitarnya di mana sepanjang koridornya tumbuh kegiatan-kegiatan ekonomi baru seperti perkantoran, pertokoan, kuliner, hotel dan terdapat kawasan pergudangan yang akan memunculkan lalu lintas baru berupa truk-truk kontainer. Tol Sedyatmo kini menjadi poros pertumbuhan ekonomi kawasan sekitar Bandara Soetta.

Perubahan fungsi Tol Sedyatmo menurut Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna akibat tumbuhnya kegiatan ekonomi baru menjadikan bandara sebagai Aerocity. “Paradigma dalam melihat jalan tol Sedyatmo berbeda antara dulu dengan sekarang. Kalau dulu memang direncanakan khusus untuk Bandara, tapi sekarang dengan dinamika tata ruang dan ekonomi, fungsi jalan tol ini melayani kawasan produktif seperti pergudangan/kargo,” jelas Yayat.

Menurutnya penurunan signifikan pada tarif angkutan logistik antara Rp 1.500-4.000 merupakan keuntungan bagi masyarakat. Ini menjadi insentif bagi kegiatan produktif di Kawasan Bandara yang sudah tumbuh berkembang menjadi simpul ekonomi wilayah bahkan menjadi kawasan sentra primer bagi Tangerang yang sangat membutuhkan efisiensi waktu, biaya dan jarak.

Direktur Operasi PT. Jasa Marga Tbk. Subakti Syukur mengatakan untuk melayani kawasan Bandara Soetta maka pelayanan jalan tol Sedyatmo tidak bisa hanya sekadar mengejar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan jol. PT. Jasa Marga Tbk. terus melakukan peningkatan pelayanan dari sisi layanan transaksi, lalu lintas, dan konstruksi. “Untuk layanan transaksi di Gerbang Tol (GT) Cengkareng yang tadinya hanya 13 Gardu Tol OAB (Oblique Approach Booth), ditambah 7 gardu sehingga total menjadi 20 gardu. Untuk meningkatkan kapasitas transaksi juga telah dilakukan penambahan pengoperasian 18 Mobile Reader,” katanya.

Untuk layanan konstruksi, PT. Jasa Marga juga telah melakukan re-allignment Km 29-30, pelebaran Km 28, pelebaran GT Cengkareng, dan penambahan lajur transaksi di Simpang Susun Penjaringan. Perbaikan saluran drainase juga dilakukan sebagai upaya penanganan banjir serta peningkatan kualitas visual dengan lansekap yang lebih baik.

“PT. Jasa Marga juga telah menyiagakan lebih dari 50 pompa untuk mengantisipasi genangan akibat hujan maupun pasang air laut. Selain itu juga terdapat 66 CCTV yang juga digunakan untuk memantau lokasi-lokasi genangan serta adanya 3 Variable Message Sign,” katanya.

Dari sisi layanan lalu lintas, Subakti mengatakan telah melakukan pengecatan marka jalan tol, penyesuaian rambu petunjuk arah jurusan, pengadaan dan pemasangan pagar rumija, pengadaan dan pemasangan Guard Rail serta Reflektor, penertiban kendaraan Beban Berlebih (Over Load) secara berkala, dan beautifikasi di Gerbang Tol.

Transaksi Tol Sedyatmo juga telah terintegrasi dengan Tol Dalam Kota dan Jakarta Outer Ring Road (JORR) sehingga tarif berlaku pada Gerbang Tol Ruas Jalan Tol Sedyatmo yang terintegrasi yakni :

1. Gerbang Tol Kapuk (terintegrasi dengan Tarif Jalan Tol Dalam Kota Jakarta)
Gol I: Rp17.000,- dari sebelumnya Rp16.500,-
Gol II: Rp21.500,- dari sebelumnya Rp20.000,-
Gol III: Rp25.500,- dari sebelumnya Rp25.500,-
Gol IV: Rp30.000,- dari sebelumnya Rp 31.500,-
Gol V: Rp34.000,- dari sebelumnya Rp38.000,-

2. Gerbang Tol Kamal 1 Integrasi dan Kamal 3 Integrasi (terintegrasi dengan Tarif Jalan Tol JORR)
Gol I: Rp22.500,- dari sebelumnya Rp22.000,-
Gol II: Rp32.500,- dari sebelumnya Rp31.000,-
Gol III: Rp32.500,- dari sebelumnya Rp32.500,-
Gol IV: Rp41.000,- dari sebelumnya Rp 42.500,-
Gol V: Rp41.000,- dari sebelumnya Rp45.000,-
(*)

Musrenbangnas 2019, Presiden Jokowi: Percepat Layanan Perizinan

Musrenbangnas 2019, Presiden Jokowi: Percepat Layanan Perizinan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengimbau agar para Menteri Kabinet Kerja serta para Kepala Daerah dapat menjalankan reformasi birokrasi dengan baik. Salah satunya pada sektor pelayanan publik, dimana diperlukan penyederhanaan perizinan. Hal tersebut dilakukan agar para investor merasakan kemudahan berinvestasi di Indonesia.

“Saya menyadari lima tahun lalu, investasi berbondong-bondong datang tapi yang berhasil berinvestasi hanya sedikit, karena kita tidak bisa eksekusi dan merealisasikan. Perizinan masih bertele-tele, baik di pusat dan daerah sehingga membuat para investor itu balik badan,” ujar Presiden Jokowi pada acara pembukaan Musrenbangnas 2019, di Shangri-La Hotel Jakarta, Kamis (09/05).

Selain dalam pelayanan publik, reformasi birokrasi harus dilaksanakan dalam sektor kelembagaan dan organisasi. Menurutnya, tidak sedikit lembaga negara yang sudah tidak relevan tugas dan fungsinya dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, penataan kelembagaan perlu dilakukan. "Dengan organisasi yang sederhana, instansi dapat berlari dengan cepat juga fleksibel dalam memutuskan sebuah kebijakan," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mendorong pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur yang menghubungkan ke pusat-pusat ekonomi daerahnya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Jika ekonomi daerah dan negara terus tumbuh bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor empat dunia pada 2045.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa ke depan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama. Pengembangan SDM dilakukan melalui pelatihan keterampilan bagi para tenaga kerja. Sementara pada sektor kesehatan, ia meminta agar permasalahan gizi buruk, dan kasus kematian ibu dan anak dapat ditangani secara optimal. Dalam hal pendidikan, SMK diminta agar dapat menjalin kerjasama dengan pihak industri, sehingga ketersediaan dan kebutuhan lapangan pekerjaan dapat terpenuhi.

Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, penyelenggaraan Musrembangnas kali ini ditujukan untuk menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045.

“Momentum ini juga menjadi ajang untuk meluncurkan visi Indonesia 2045. Visi tersebut telah disusun Bappenas atas dasar gagasan Presiden Jokowi yang dikenal dengan nama Impian Indonesia 2045,” jelasnya.

Disampaikan bahwa dalam visi tersebut, pada 2045 Indonesia akan menjadi negara maju dengan Produk Domestik Bruto atau PDB peringkat kelima terbesar di dunia. Dengan ditopang pertumbuhan ekonomi 2020-2045 yang rata-rata mencapai 5,4 persen sampai 6 persen setiap tahunnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk merealisasikan fokus utama pembangunan bangsa adalah pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, penguatan infrastruktur, pengembangan nilai tambah industri, ketahanan pangan, energi, air, dan lingkungan hidup, serta stabilitas dan ketahanan politik maupun sosial.

"Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, sehat, dan produktif. Serta inovasi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci pembangunan Indonesia ke depan," pungkasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PANRB Syafruddin, Kepala KSP Moeldoko, para Menteri Kabinet Kerja, serta Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia. (Agus)

Kementerian PUPR Dorong Pengembangan Hunian Terintegrasi Simpul Transportasi Publik

Kementerian PUPR Dorong Pengembangan Hunian Terintegrasi Simpul Transportasi Publik

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pengembang swasta untuk berperan aktif melakukan pembangunan kawasan mix-use (permukiman, jasa, dan komersial) yang diintegrasikan dengan simpul transportasi publik atau dikenal dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) sebagai salah satu solusi terhadap isu penyediaan perumahan dan kemacetan di kota besar. Konsep TOD juga sejalan dengan Program Satu Juta Rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Sebenarnya tidak hanya pada integrasi moda transportasi, tetapi nanti arahnya juga ke pengembangan kawasan dan kota (urban development) sekaligus untuk pengurangan kawasan kumuh perkotaan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Kementerian PUPR bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memulai penerapan konsep TOD sejak April 2017 dengan ditandai dengan pembangunan hunian vertikal Rusunami di Stasiun Kereta Tanjung Barat dan Pondok Cina di Depok, Jawa Barat. Akibat animo masyarakat yang sangat baik, sinergi BUMN kembali meluncurkan tiga proyek TOD yang didukung penuh oleh Kementerian PUPR, yakni TOD Stasiun Senen, Juanda, dan Tanah Abang.

Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial di kawasan perkotaan yang lahannya mahal, pembangunan rumah susun berkonsep TOD yang dekat dengan lokasi stasiun kereta menjadi pilihan. “TOD merupakan salah satu pendekatan yang akan terus kita dorong dalam menyediakan perumahan khususnya untuk MBR & kaum milenial,” kata Dadang dalam acara Diskusi Hunian Terintegrasi untuk Milenial di Jakarta, Rabu sore (8/5/2019).

Dadang Rukmana mengatakan pembangunan rusun terintegrasi stasiun kereta merupakan langkah awal dari pembangunan hunian berkonsep TOD . Untuk selanjutnya pembangunan hunian berkonsep TOD juga akan dilakukan pada kawasan terminal bus. “Karena jika kita melihat definisi TOD adalah pembangunan kawasan mix-use yang beriorientasi pada simpul-simpul transportasi, khususnya stasiun kereta, namun bisa juga terminal bus seperti di Baranangsiang, Bogor,” ujarnya.

Dikatakan Dadang, pembangunan TOD sejauh ini baru dilakukan melalui skema sinergi BUMN, misal antara Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun menurutnya tidak menutup kemungkinan pihak pengembang swasta untuk turut berperan dalam pembangunan hunian terintegrasi simpul transportasi publik.

“Idealnya pembangunan TOD dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), karena simpul transportasi merupakan wujud pelayanan publik yang biasanya dimiliki BUMN berupa terminal atau stasiun. Mudah-mudahan pembangunan TOD yang sudah berjalan menjadi stimulus lahirnya inisiatif pengembang swasta untuk dapat memanfaatkan simpul transportasi yang titiknya banyak tersebut,” ujar Dadang.

Kementerian PUPR sendiri juga berencana akan mengembangkan hunian dengan konsep TOD di lahan milik Kementerian PUPR di Lebak Bulus. “Pemerintah dalam hal ini berfungsi untuk memfasilitasi. Contoh Kementerian PUPR punya lahan di lokasi strategis yakni di Pasar Jumat, Lebak Bulus tepat di inner circle stasiun MRT Lebak Bulus,” tutur Dadang.

Dadang menambahkan, peluang pembangunan hunian berkonsep TOD sangat besar. Untuk itu ia mendorong pihak pengembang swasta untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, mengingat jaringan transportasi perkotaan akan terus berkembang. “Kebutuhan simpul tansportasi Jabodetabek ini sangat luar biasa. Cepat atau lambat sistem jaringan bawah tanah atau LRT semakin lengkap sehingga semakin terbuka peluang membangun hunian berbasis transit untuk memenuhi kebutuhan hunian di perkotaan,” katanya.

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Hari Gani yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan pihaknya sangat siap mengembangkan hunian berkonsep TOD. Hadir pula dalam acara tersebut sebagai narasumber yakni Pemimpin Divisi Bisnis Consumer BNI Syariah Samson dan Manager Konten Rumah.com Leonard Pasaribu.(*)