Dihadiri Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM, KSP TLM GMIT Gelar RAT Online

Dihadiri Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM, KSP TLM GMIT Gelar RAT Online

KUPANG, JURNAL IBUKOTA: KSP Tanaoba Lais Manekat (TLM) Gereja Masehi Injil Timor (GMIT) menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan ke-8 tahun buku 2018. Menariknya koperasi ini menyelenggarakan RAT melalui online di 13 cabang utama yang dihadiri antara 40 sampai 50 anggota perwakilan. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto diundang hadir sekaligus membuka RAT tersebut.

“Koperasi harus terus melakukan perbaikan pengelolaan organisasi dan usahanya,” kata Luhur sekaligus menyinggung RAT online oleh KSP TLM GMIT saat menyampaikan sambutannya.

Luhur mengatakan kebijakan reformasi total koperasi yang dilakukan oleh Kemenkop dan UKM menekankan pada penguatan koperasi berkualitas telah memberikan dampak pada semakin baiknya koperasi yang eksis. Di era persaingan dalam revolusi industri ini kualitas pengelolaan usaha termasuk koperasi sangat diperlukan agar koperasi bisa tumbuh berkembang.

Ketua Harian Dekopin, Agung Sudjatmoko menambahkan koperasi adalah perusahaan yang mempunyai kekuatan konsolidasi sosial dan ekonomi anggotanya. Kesatuan ekonomi anggota dimaksud mempunyai potensi yang harus ditangkap dan dikerjakan oleh koperasi dewasa ini. Menurut dia, koperasi harus mulai menuju pada konglomerasi bisnis demi mencapai perubahan yang sangat mendasar.

“KSB boleh mempunyai saham di perseroan baik yg didirikan sendiri atau bermitra dengan pihak lain, yang tidak boleh bagi KSP adalah mempunyai unit usaha diluar sektor simpan pinjam,” papar Agung.

Tidak hanya itu, Agung juga menjelaskan bahwa koperasi merupakan perusahaan yang harus mampu menyesuaikan perubahan. “Di era revolusi industri 4.0, economic sharing, digital ekonomi, dan era generasi milenial ini maka koperasi harus mampu melakukan transformasi ke modern dan profesional,” katanya.

KSP TLM GMIT menyampaikan RAT dengan kinerja yang luar biasa. Koperasi yang berdiri 15 Februari 2010 dengan BH nomor 04/BH/XXIX/III/2010 dan menjadi koperasi primer nasional Pengesahan dari Kemenkop dan UKM Nomor 176/PAD/M.KUKM.2/XI/2013 itu merupakan salah satu koperasi berkualitas di Provinsi NTT.

Hingga tahun buku 2018, anggota KSP TLM GMIT mencapai 131.134 orang. Terdiri dari perempuan 76.963 orang, dan anggota peminjam sebanyak 77.362 orang. Jumlah anggota yang cukup besar dan partisipasi yang cukup baik karena 50% anggota bertransaksi dengan koperasinya. Kesemua anggota tersebut di layani oleh 33 cabang serta oleh 472 karyawan.

Untuk aset, sampai tahun 2018 koperasi membukukan aset sebesar Rp 135,3 miliar, ekuitas sebesar Rp 27,7 miliar, dengan SHU sebesar Rp 9,6 miliar. Kinerja bisnis koperasi sektor simpan pinjam ini semakin baik karena NPL semua produknya 0.77%. Sedangkan NPL untuk program membantu kaum perempuan miskin agar berdaya hanya 0,02%.

“Keberhasilan koperasi menekan NPL ini karena adanya pendekatan kedisiplinan dari koperasi kepada anggota dan kejujuran yang diberlakukan, apa yg disampaikan pengurus atau karyawan kepada anggota itu yang dilakukan, termasuk memberikan sanksi tegas kepada karyawan yang melakukan kesalahan apalagi melakukan penyimpangan atas keuangan koperasi,” kata Ketua KSP TLM GMIT, Pdt. Semuel V Nitti. (Agus)

Advertisements

Pembangunan TPSS Oleh Kementerian PUPR Dapat Mengurangi Sampah Kota Depok 3 Ton Per Hari

Pembangunan TPSS Oleh Kementerian PUPR Dapat Mengurangi Sampah Kota Depok 3 Ton Per Hari

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Volume sampah yang tinggi di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia menjadi tantangan untuk bisa diatasi secara terpadu, baik oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan layanan pengelolaan sampah di Indonesia.

Dalam kurun 2015-2018, Kementerian PUPR telah membangun tempat pengolahan sampah yang memberi manfaat bagi 9,8 juta orang. Pada tahun 2019 pembangunan infrastruktur persampahan dapat melayani kebutuhan 416.680 kepala keluarga, sehingga total penanganan dari tahun 2015 – 2019 mencapai 10,2 Juta KK.

Sistem pengelolaan sampah terpadu meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pendaurulangan.

“Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala kawasan dinilai efektif untuk volume sampah yang tidak terlalu besar. Sehingga pengurangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumbernya. Dukungan pemerintah kabupaten dan kota juga diperlukan terutama dalam penyediaan lahan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Salah satu kolaborasi pengelolaan sampah dilakukan Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kota Depok adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPSS) Kota Depok yang berlokasi di Jalan Merdeka, Kecamatan Sukmajaya, Depok yang telah diresmikan pada awal Maret 2019. TPSS ini dilengkapi mesin pemilah, mesin pencacah, dan mesin pembuat pelet sebagai bahan bakar energi dengan kemampuan mengolah sampah mencapai 3 ton per hari.

Direktur Pengembangan PLP Ditjen Cipta Karya Dodi Krispratmadi mengatakan, pembangunan TPSS tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi layak termasuk persampahan bagi masyarakat. TPSS tersebut dihibahkan oleh Kementerian PUPR dan selanjutnya untuk operasionalnya dilakukan oleh Pemkot Depok. Menurutnya penyediaan sarana ini merupakan upaya konkrit untuk mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat dalam melihat sampah sebagai sumber daya.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan sangat bersyukur dengan dibangunnya TPSS tersebut yang telah dilengkapi dengan alat pengolah sampah. Setiap sampah yang masuk akan dipilah menjadi dua yakni sampah organik dan non-organik. Untuk sampah organik berupa ranting dan dedaunan akan diolah menjadi bahan bakar berbentuk pelet/briket, Sementara untuk sampah non-organik berupa kantong plastik akan dicacah untuk menjadi bahan campuran aspal plastik. “Akan mengurangi sampah sebanyak 3 ton. Sampah yang diolah pada tahap awal adalah sampah dahan dan ranting pohon yang setiap hari ada yang diolah menjadi energi,” jelasnya.

Pelet yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menghidupkan gasifier yang menghasilkan gas CO dan H2 yang dimurnikan. Hasil pengolahan tersebut dapat menjadi pengganti bahan bakar solar untuk mengoperasikan diesel listrik (genset). Konsumsi solar dapat dikurangi menjadi hanya 30 persen dan sisanya 70 persen dengan memanfaatkan gas tersebut.

Pembangunan TPPS Kota Depok dilaksanakan oleh kontraktor CV. Avardan Serikat sejak September 2018 dan rampung pada Desember 2018 dengan pendanaan APBN sebesar Rp 1,85 miliar. Peralatan pengolahan sampah yang disediakan terdiri dari meja pemilah sampah, peralatan rotary dryer, ayakan getar, pencacah organik, pencacah kayu, penepung, pencetak pelet, reaktor gasifier, diesel generator, mesin pencacah plastik, mesin pencuci plastik, mesin pengering plastik, mesin jahit karung portable, kompor pirolisa 10 unit, dan burner semi gasifier 5 unit. (*)

Kementerian PUPR Rehabilitasi Irigasi dan Bedah Rumah 1.055 Unit di Bangka Belitung

Kementerian PUPR Rehabilitasi Irigasi dan Bedah Rumah 1.055 Unit di Bangka Belitung

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan merehabilitasi irigasi seluas 3 juta hektare pada periode 2015-2019. Target ini untuk mencapai ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

“Banyak saluran irigasi kita yang sudah dibangun pada masa lalu hingga kini belum pernah dilakukan rehabilitasi. Saat ini kita lakukan perbaikan agar pelayanan irigasi tidak menurun,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kementerian PUPR telah menyelesaikan Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Selinsing di Kabupaten Belitung yang telah dikerjakan tahun 2016-2018 dengan anggaran Rp 15,1 miliar. Daerah irigasi ini memiliki luas potensial 3.000 hektare namun yang baru berfungsi 1.455 hektare. DI Selinsing memiliki panjang saluran irigrasi primer 4,6 Km dan saluran sekunder 5,8 Km.

Di Kabupaten Bangka Selatan, Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan rehabilitasi Bendung Metukul di Daerah Irigasi Rias dengan biaya Rp 15,1 miliar.

Disamping memperbaiki jaringan irigasi, Kementerian PUPR juga membangun tampungan-tampungan air salah satunya kolam konservasi Kolong Mempadin di Kabupaten Belitung. Proyek ini telah selesai dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) VIII, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) pada Oktober 2018 dengan anggaran sebesar Rp 2 miliar. Kolam konservasi ini memiliki kapasitas tampung 153.000 m3 dan luas genangan 4 hektare. Kolam konservasi ini memiliki manfaat untuk menyuplai air baku dengan kapasitas 40 liter/detik.

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR juga akan membangun tiga embung terdiri dari Embung Kolong Pumpung di Kabupaten Bangka Selatan, Mempaya dan Kolong Tebat Gadung di Kabupaten Belitung Timur. Biaya pembangunan tiga embung tersebut sebesar Rp 34,3 miliar.

*Penyediaan Hunian Layak bagi MBR di Babel*

Dalam penyediaan rumah layak, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tahun 2018 telah menyelesaikan pembangunan rumah khusus (Rusus) nelayan di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 100 unit Tipe 36 dengan biaya Rp 8,2 miliar. Selain itu juga dibangun Rusus Nelayan sebanyak 50 unit tipe 28 di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur dengan biaya Rp 5,14 miliar.

Pemerintah juga membantu hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal Bedah Rumah sebanyak 1.055 unit pada tahun 2018 yang lokasinya tersebar di 3 Kabupaten. Bedah rumah telah dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 298 unit, di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 390 unit, dan di Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 367 unit.

Tahun 2018 juga dibangun tiga Rusun yakni Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 1 tower dengan jumlah 42 unit kamar tipe 36 dan Rusun nelayan di Kabupaten Bangka sebanyak 1 tower dengan jumlah 42 unit tipe 36 di Kabupaten Bangka. Rusun ketiga yakni Rusun Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Pangkal Pinang berada di Kabupaten Bangka Tengah berupa 1 tower dengan jumlah unit 42 kamar tipe 36 dengan anggaran Rp 13,1 miliar.

Untuk program prioritas di tahun 2019, salah satunya akan melanjutkan program Bedah Rumah bagi 2.000 unit yang tersebar di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, kabupaten Bangka Barat, kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Timur dengan anggaran Rp 35 miliar.

Selain itu juga terdapat Program Pembangunan Prasarana Sarana Umum (PSU) bagi pengembang perumahan MBR dengan target 320 unit yakni di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 220 unit dan Kota Pangkal Pinang sebanyak 100 unit dengan anggaran Rp 2 miliar. (*)

Gunung Sinabung Kembali Erupsi, Tinggi Kolom Erupsi Hingga 2.000 Meter

Gunung Sinabung Kembali Erupsi, Tinggi Kolom Erupsi Hingga 2.000 Meter

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan

Gunungapi Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali mengalami erupsi pada hari ini, Selasa (7/5), pukul 07.48 WIB. Tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 2.000 meter. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat bahwa kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara.

"PVMBG memonitor bahwa erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 120 mm dan durasi sekitar 42 menit 49 detik. Hujan abu cukup tebal saat erupsi dan distribusi abu vulkanik mengarah ke barat daya dari puncak gunung," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan persnya Selasa (7/5/2019).

Hujan abu vulkanik jatuh di beberapa desa sekitar Gunung Sinabung dengan cukup tebal. Masyarakat tidak panik menyikapi erupsi Gunung Sinabung karena telah banyak belajar dengan erupsi-erupsi yang berlangsung sebelumnya. Masyarakat telah memahami daerah yang berbahaya daerah lunncurang awan panas. Apalagi ribuan masyarakat sekitar Gunung Sinabung yang tinggal di zona merah telah direlokasi.

Berdasarkan pantauan distribusi abu vulkanik, PVMBG telah mengeluarkan Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA) atau notifikasi terkait dengan aktivitas penerbangan. Notifikasi yang dikeluarkan berstatus warna oranye (Orange). Ini berarti aktivitas gunung api berpotensi membahayakan penerbangan. VONA yang diperbaharui akan dikeluarkan apabila kondisi telah berubah secara signifikan atau perubahan status warna terjadi.

Saat ini Gunung0api Sinabung berada pada status level IV atau ‘Awas.’ Rekomendasi yang dikeluarkan oleh PVMBG – Badan Geologi yaitu masyarakat atau pengunjung agar tidak melakukan aktivitas di dalam radius 3 km untuk sektor Utara – Barat, 4 km untuk sektor Selatan – Barat, dan dalam jarak 7 km untuk sektor Selatan – Tenggara, di dalam jarak 6km untuk sektor Tenggara – Timur serta di dalam jarak 4 km untuk sektor Utara -Timur.

Di samping itu, Badan Geologi mengimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar mewaspadai potensi banjir lahar terutama pada saat terjadi hujan lebat.
(Agus)