Perlu Kaderisasi SDM Koperasi dan UMKM

Prof. Rulli: Perlu Kaderisasi SDM Koperasi dan UMKM

PANGKALPINANG, JURNAL IBUKOTA: Diperlukan adanya kaderisasi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di sektor koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) di Tanah Air. Sebab, berdasarkan hasil survei, 83 persen SDM sektor UMKM Indonesia berpendidikan SMP ke bawah, sementara di sektor koperasi, anggota dan pengelolanya umumnya orang-orang ‘sepuh’ (tua).

Padahal, tantangan koperasi dan UMKM ke depan khususnya dalam menghadapi era digitalisasi atau era industri 4.0 semakin berat. “Karena itu, perlu adanya kaderisasi SDM di sektor koperasi, serta upaya-upaya pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM di bidang koperasi dan UMKM,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof Rulli Indrawan pada acara Rakornas Bidang Koperasi dan UMKM 2019 di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akhir pekan lalu.

Untuk itu, kata dia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Pengembangan SDM dan deputi terkait lainnya terus berupaya untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya-upaya itu di antaranya dengan melakukan berbagai pelatihan, dan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar di hampir seluruh daerah.

Dalam melakukan pelatihan dan Bimtek, Kemenkop tidak melakukan sendiri, tetapi dibantu Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) melalui Lapenkop (Lembaga Pendidikan Perkoperasian). “Setiap tahun tak kurang 300 pelatihan dilaksanakan di hampir seluruh daerah di Tanah Air,” ungkap Prof Rulli.

Selain itu, lanjut dia, pihak Kemenkop dan UKM sangat menghargai apa yang dilakukan oleh daerah melalui Balatkop (Balai Latihan Tenaga Koperasi) yang turut meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UKM.

Rulli mengakui bahwa memang masih ada sejumlah kendala teknis, baik di pusat maupun daerah terkait peningkatan SDM koperasi dan UKM tersebut. Kendala itu di antaranya, tata kelola lembaganya, dari sisi pendidiknya yang harus perlu melakukan perubahan berfikir, dan isi materi pelatihannya.

“Itu semua perlu diperbarui, dan dievaluasi agar kualitas SDM koperasi dan UMKM ke depan semakin baik dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global,” tandasnya.

Masalah Utama

Dalam kesempatan yang sama, Deputi bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM, Rully Nuryanto mengakui bahwa ada dua masalah utama terkait dengan kualitas SDM koperasi dan UKM. Selama ini, kualitas SDM koperasi dan UKM dinilai masih rendah, apalagi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.

Karena itu, lanjut Rulli, pihaknya akan terus berupaya agar anggota dan pengelola koperasi bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, juga diperlukan rebranding koperasi agar koperasi diminati oleh kaum milenial.

“Kami ingin ciptakan atau mewujudkan SDM koperasi maupun UMKM yang produktif dan mampu berperan dalam perekonomian dan peningkatan daya saing bangsa,” ujar Rulli.

Setidaknya, lanjut dia, ada tiga sasaran yang harus dicapai dalam mencapai hal tersebut, yakni dengan meningkatkan koperasi aktif, peningkatan penyerapan tenaga kerja KUMKM, dan peningkatan jumlah kewirausahaan nasional.

Menurut dia, strategi untuk mencapai hal tersebut, di antaranya peningkatan kualitas dan kuantitas Diklat bagi KUMKM, pengembangan pelatihan vokasional bagi SDM koperasi dan UMKM, penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, peningkatan kapasitas aparatur pembina KUMKM, dan meningkatkan literasi SDM KUMKM di era revolusi industri 4.0.

Terkait dengan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Kemenkop dan UKM, Budi Mustopo mengatakan, saat ini Kemenkop dan UKM telah ditunjuk sebagai koordinator kewirausahaan nasional untuk 7 kementerian dan lembaga (K/L) yang memiliki program kewirausahaan nasional.

Padahal, sejatinya, kata Budi, kementerian dan lembaga yang memiliki program kewirausahaan sebanyak 23 K/L. Ini artinya koordinatornya lebih dipersempit.

Kendati demikian, lanjut Budi, pihaknya telah menyiapkan aplikasi data base tentang kewirausahaan nasional berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian dan Kemenko PMK. “ Tetapi memang masih belum sempurna, masih perlu masukan dan pembahasan lebih lanjut di tingkat Menko,” pungkas Budi. (Agus)

Advertisements

Meski Gandeng Fintech, LPDB Pastikan Tak Seperti Rentenir

Meski Gandeng Fintech, LPDB Pastikan Tak Seperti Rentenir

BANGKA BELITUNG, JURNAL IBUKOTA: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM memastikan tidak akan seperti rentenir yang meminjam dana dengan bunga tinggi. Sebab, tujuan adanya LPDB ialah mempermudah masyarakat mengakses modal untuk mengembangkan usaha dengan bunga murah.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto menanggapi kerja sama LPBD dengan financial technology (fintech), yang biasanya menarifkan pinjaman dengan bunga tinggi.

"Yang pasti jauh (rendah bunganya). Kalau fintech kan bunganya 40-50% ke atas, jauh bagi kita. Kita jauh dari situ jauh banget," tegas Kris usai Rakornas Kemenkop dan UKM di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat (3/5/19).

Kris menjelaskan, tujuan menggandeng fintech, salah satunya untuk menjawab tantangan dan kebutuhan para wirausahawan milenial yang jumlahnya cukup banyak. Karena, wirausahawan muda itu, mereka membutuhkan dana dengan cara cepat.

"(Kita) menjawab kebutuhan para wirausahawan pemula atau wirausaha. Mereka membutuhkan dana tidak begitu besar, tapi butuh kecepatan. Dan, mereka wirausaha muda ini ada di mana-mana," papar Kris.

"Supaya wirausaha tersebut bisa mengakses dan mendapatkan pinjaman dengan tempo yang lebih cepat dengan proses yang lebih mudah," sambungnya.

Lagi pula, kata Kris, pinjaman di LPDB ini tidak terlalu besar. Karena itu, sangat tidak mungkin LPDB menaikkan bunga pinjaman.

"Jadi kita batasi nggak besar-besar dan fleksibel. Dan, pembayarannya bisa 6 bulan maksimum 3 tahun, jadi kita batasi. Beda dengan yang lain kadang persyaratannya lebih detail dan anggarannya juga lebih besar," ungkapnya.

Diketahui, suku bunga yang berlaku di LPDB saat ini, yakni untuk program Nawacita (Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan) 4,5% per tahun menurun atau 0,2 persen per bulan, sektor riil (KUMKM sektor manufaktur, kerajinan, industri kreatif) 5% per tahun menurun atau 0,27% per bulan, simpan pinjam (koperasi simpan pinjam, LKB, LKBB, dan BLUD) 7% per tahun menurun, dan bagi hasil maksimal 60:40 untuk pembiayaan syariah.

Sementara bunga kerja sama LPDB dengan fintech, Kris mengatakan, masih dalam pembahasan. Namun, ia memastikan bunganya murah.

"Kita belum bisa sebutin (bunganya), tapi yang pasti jauh di bawah. Karena, masih kita godok. Kenapa harus kita godok. Karena kan beberapa fintech kan juga ada biaya pendampingan, ada juga platform untuk IT nya. Itu masih kita simulasikan supaya jangan sampai tekor, tapi juga disisi lain tidak melanggar undang-undang kita yang kita dibatasin kan, tidak boleh terlalu mahal," tandasnya. (Agus)