Kemenkop dan UKM Akan Bangun Pasar Tematik di Daerah

Kemenkop dan UKM Akan Bangun Pasar Tematik di Daerah

PANGKALPINANG, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM merencanakan program pembangunan pasar tematik mulai tahun 2020. Konsep pasar tematik tersebut untuk mendukung tumbuhnya koperasi dan UKM di daerah.

Konsep pembangunan pasar tematik rencananya masuk dalam RPJMN Koperasi dan UKM 2020 – 2024. Program ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah yang dinilai bisa mendukung pertumbuhan produk unggulan daerah.

Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam Rakornas Kemenkop dan UKM, dihadiri oleh para Kepala Dinas Koperasi dan UKM tingkat provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia yang berlangsung di Bangka Belitung, Jumat (3/5).

"Pasar tematik adalah pasar rakyat yang akan memperdagangkan produk-produk UKM yang merupakan keunggulan daerah setempat," kata staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kemenkop UKM Herustiati pada sidang komisi pembahasan RPJMN.

Ia mengemukakan alokasi anggaran pembangunan pasar tematik diperkirakan Rp 1 miliar – 1,5 miliar untuk tiap pasar. Daerah dapat mengajukan pembangunan pasar tematik ke Kementerian namun dengan syarat lokasinya harus "clear and clean" atau tidak sedang dalam sengketa atau berpotensi sengketa. Dikemukakan, pasar tematik bisa dilakukan dengan merevitalisasi pasar yang sudah ada di daerah, tergantung pada pengajuan oleh pemerintah daerah.

Saat ini, Kemenkop dan UKM memiliki program revitalisasi pasar rakyat. Program revitalisasi pasar rakyat akan tetap dilaksanakan untuk RPJMN 2020 – 2024 dan konsep pembangunan pasar tematik menjadi bagian dari program revitalisasi pasar rakyat.

"Produk yang masuk dalam pasar tematik harus yang merupakan icon daerah tersebut," kata Herustiati.

Para kepala dinas koperasi dan UKM menyambut program pasar tematik. Mereka menilai pembangunan pasar tematik bisa mendukung pengembangan pariwisata daerah. (Agus)

Advertisements

Inkubator Bisnis Jadi Fokus Pemerintah Ciptakan Wirausaha Baru

Inkubator Bisnis Jadi Fokus Pemerintah Ciptakan Wirausaha Baru

PANGKALPINANG, JURNAL IBUKOTA: Hanung Harimba Rachman, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro, dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Koperasi dan UKM di Bangka-Belitung, Jumat (3/5/2019), mengungkapkan bahwa isu strategis ekonomi makro 2020-2024 mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan, dan defisit transaksi berjalan relatif masih tinggi.

Menurut Hanung, isu tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. "Pertama, regulasi yang tumpang tindih, rendahnya kualitas SDM, rendahnya kualitas infrastrutur, rendahnya pendalaman sektor keuangan, sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, sistem Inovasi yang tidak efektif, dan keterkaitan hulu hilir yang lemah," jelas Hanung.

Untuk itu, Johnny W. Situmorang, Peneliti Ahli Utama Kementerian Koperasi dan UKM, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa dalam mengidentifikasi Arah Strategi Pembangunan KUMKM Tahun 2020-2024, pengembangan SDM dan program inkubator bisnis harus menjadi fokus utama untuk menciptakan wirausahawan baru. Hal ini guna meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor kewirausahaan.

Untuk dapat meningkatkan jumlah wirausahawan baru, Johnny menilai perlu adanya implementasi dari konsep arah kebijakan KUKM RPJMN 2020-2024.

Adapun, konsep arah kebijakan pertama yaitu Konsep Arah Kebijakan Pengembangan Koperasi dan kewirausahawanan. Konsep arah kebijakan ini ialah meningkatkan kapasitas usaha dan pelaku usaha hingga mampu tumbuh menjadi usaha berkelanjutan dengan skala lebih besar, melaui strategi kolaborasi inovasi dan kreativitas, penguatan kelembagaan pengembangan bisnis dan pusat pengembangan usaha.

"Kemudian pengembangan kemitraan usaha termasuk melalui temu bisnis antara investor, UMKM serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan platform teknologi untuk pemasaran, logistik, pembiayaan dan akses informasi," papar Johnny.

Kemudian konsep arah kebijakan kedua yaitu kebijakan pengembangan koperasi diarahkan untuk meningkatkan inovasi koperasi agar adaptif dan responsif terhadap perubahan. Ketiga, kebijakan pengembangan kewirausahawanan diarahkan kepada pengembangan dan penguatan ekosistem usaha yang kondusif, agar jumlah dan kemampuan wirausaha yang berorientasi untuk tumbuh dapat meningkat.

Hal ini dinilai mampu direalisasikan melalui salah satu upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas wirausahawan seperti program inkubator bisnis. Inkubator bisnis merupakan tempat mempercepat pertumbuhan dan pengembangan bisnis para wirausahawan melalui pelatihan, pendampingan, mempertemukan wirausahawan dengan investor, dan sebagainya.

Dalam kesempatan yang sama pula, beberapa usulan disampaikan oleh para peserta terkait peningkatan kewirausahaan, diantaranya yaitu Pemerintah diminta untuk mempermudah perizinan usaha bagi KUMKM, pembangunan fasilitas inkubator bisnis di daerah, dan perlu adanya Deputi khusus Pendampingan, yang bertugas mendampingi Koperasi dan UKM. (Agus)

Usai Rakornas, Diharapkan Kucuran Dana LPDB ke Luar Jawa Meningkat

Usai Rakornas, Diharapkan Kucuran Dana LPDB ke Luar Jawa Meningkat

PANGKALPINANG, JURNAL IBUKOTA: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM mendorong dinas koperasi baik di provinsi maupun kabupaten/kota proaktif untuk mengetahui cara mengakses dana LPDB. Sebab, kucuran dana LPDB di luar pulau Jawa itu baru sekitar 30 persen.

"Rakornas ini merupakan kesempatan bagi pejabat baik provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk mendorong supaya koperasi dan UKM yang masing-masing di daerah itu untuk mengakses dana melalui LPDB," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo dalam acara Rakornas Bidang Koperasi dan UKM tahun 2019 di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat (3/5/19).

Menurut Bram, banyak daerah yang belum mengetahui cara untuk mengakses LPDB. Padahal, cara mengakses tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) Nomor 8 Tahun 2018. Diterbitkannya Permenkop itu, dalam rangka mempermudah prosedur dan persyaratan pengajuan pinjaman ke LPDB.

"Saya kira ini sudah kita sampaikan informasi seperti ini. Apalagi, kita sudah berikan semacam booklet, modul-modul ajaran untuk mendapatkan dana bergulir," papar Bram.

Bram berharap, usai Rakornas, penyaluran dana LPDB ke koperasi di luar pulau Jawa meningkat. Apalagi, kata Bram, koperasi di luar Jawa itu bergerak di sektor-sektor produktif, seperti perkebunan dan perikanan.

"Koperasi-koperasi di luar Jawa kan bagus-bagus, tapi enggak pernah sampai ke kami. Kalau memang itu bisa disampaikan ke LPDB mereka akan kami datangi," tegasnya.

"Ketika saya dan teman-teman datang ke Ternate ada koperasi perikanan, perkebunan di Sumatera ada sawit. Itu nanti akan kita datangi kita tawari disitu bagaimana bisa akses ke LPDB, cukup gitu aja nggak perlu datang," sambungnya.

LPDB menargetkan, sebaran dana LPDB ke luar pulau Jawa pada 2019 ini meningkat sekitar 40 sampai 50 persen.

"Targetnya paling tidak untuk tahun ini sekitar 40-45 persen, syukur-syukur bisa 50 persen di luar Jawa, jadi imbang lah. Saya berharap seperti itu. Dan tentunya koperasi-koperasi yang didorong itu adalah koperasi di sektor produktif, tidak konsumtif,” tandasnya.
(Agus)