Tak Hanya Berfungsi Sebagai Irigasi dan Sumber Air, Bendung Kamijoro Menjadi Magnet Wisata di Kulon Progo

Tak Hanya Berfungsi Sebagai Irigasi dan Sumber Air, Bendung Kamijoro Menjadi Magnet Wisata di Kulon Progo

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Keberadaan dan fungsi tampungan air yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini tidak saja untuk irigasi persawahan dan pengedali banjir, tapi juga sebagai objek wisata edukasi. Salah satu bendung yang menjadi magnet baru destinasi wisata adalah Bendung Kamijoro yang berada di aliran Kali Progo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pembangunan Bendung Kamijoro telah dikerjakan mulai tahun 2016 hingga tahun 2018 dan saat ini siap diresmikan.

Fungsi utama bendung yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR itu untuk mengairi lahan persawahan seluar 2.374 hektare (Ha) dan jaringan irigasi primer sepanjang 9,7 kilometer (Km). Bangunan bendung juga menyediakan prasarana pengambilan air baku ke arah Kabupaten Kulon Progo sebesar 500 liter per detik.

Namun keberadaan bendung ini telah mencuri perhatian masyarakat karena dilengkapi dengan taman yang menjadi ruang terbuka publik. Wisatawan yang datang memanfaatkan taman yang ada untuk beragam aktivitas seperti bersantai, berolahraga maupun sekadar swafoto.

Selain itu juga terdapat jembatan di atas aliran Kali Progo yang dimanfaatkan pengunjung untuk menikmati matahari terbit atau terbenam. Lokasi wisata ini juga dilengkapi fasilitas publik seperti mushola dan toilet.

Salah satu warganet dengan akun @Dhiaz_anggie menikmati Bendung Kamijoro bersama keluarga menuliskan “Bendungan Kamijoro ini baru selesai renovasi jadi sekece ini. Tempatnya lagi hits banget di Bantul Jogjakarta, bisa jadi alternatif wisata keluarga piknik tipis-tipis. Gratis enggak ada tiket masuk, ada playground anak juga, banyak jajanan yang murah meriah murtijah markonah,” tulisnya.

Dalam Instagramnya, Dhiaz Anggarefni juga mengunggah foto dan video spot-spot taman Bendung Kamijoro.

Pembangunan Bendung Kamijoro dilakukan dengan kontrak tahun jamak 2016 – 2018 sebesar Rp 229 miliar oleh kontraktor PT. Waskita Karya dan PT. PP (Kerjasama Operasi/KSO). Sementara konsultan supervisinya adalah PT. Yodya Karya dan PT. Catur Bina dengan nilai kotrak Rp 7,8 miliar. Bendung yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini berada di antara perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Masyarakat bisa berkunjung melalui jalur Kulon Progo lewat Jalan Sentolo – Brosot Desa Tuksono Kecamatan Sentolo dan bisa dari jalur Bantul lewat Kamijoro Kecamatan Pajangan. (*)

Advertisements

Tol Trans Jawa 965 Km dan Tol Trans Sumatera 503 Km Siap Digunakan Mudik Lebaran 2019

Tol Trans Jawa 965 Km dan Tol Trans Sumatera 503 Km Siap Digunakan Mudik Lebaran 2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR berupaya seoptimal mungkin, agar mudik Lebaran tahun ini lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya dari sisi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Pada arus mudik tahun 2019, pemudik mayoritas masih menggunakan moda jalan sebagai pilihan.

Di Pulau Jawa, ruas jalan nasional yang siap digunakan sepanjang 4.407 km yang terbagi Lintas Utara Jawa 1.341 km kondisi mantap 97%), Lintas Tengah Jawa 1.197 km kondisi mantap 93%, Lintas Selatan Jawa 888 km kondisi Mantap 98% dan Pantai Selatan Jawa 981 km dari 1.405 Km kondisi Mantap 83%.

Kementerian PUPR dalam beberapa tahun telah meningkatkan kualitas jalan pantai Selatan Jawa untuk mendukung destinasi wisata pantai selatan. Dengan kondisi jalan yang baik dan pemandangan indah, jalur ini bisa menjadi pilihan pemudik.

Pada tahun ini Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 965 km siap digunakan ditambah ruas tol fungsional yaitu Tol Pandaan – Malang seksi 1 – 3 (31 Km) yang menjadi sirip Jalan Tol Trans Jawa.

Untuk kelancaran dan kenyamanan arus mudik, seluruh pekerjaan perbaikan dan pembangunan jalan baik tol maupun non tol akan dihentikan pada H-10 Lebaran hingga H+10 Lebaran. Termasuk pada proyek pembangunan Jalan Tol Layang Cikampek II juga akan dihentikan dan jumlah lajurnya akan difungsikan seperti semula yakni 4 lajur untuk masing-masing arah.

“Pada lokasi pekerjaan Jalan Tol Layang Cikampek II akan dikembalikan 4 lajur dan dibersihkan. Untuk antisipasi kemacetan, kami juga tengah mengkaji dampak dari pemindahan Gerbang Tol Cikarang Utama ke GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama yang bertujuan memecah arus kendaraan yang ke menuju Tol Cikampek-Palimanan dan yang ke Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Tempat Istirahat (TI)/Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) di Jalan Tol Trans Jawa sebanyak 71 unit rest area (55 rest area operasi dan 16 rest area konstruksi) yang ada di setiap jarak 20 Km.

*Tol Trans Sumatera*
Sementara kondisi ruas jalan nasional yang siap digunakan sepanjang 7.918 km terdiri dari Jalan Lintas Barat 2.563 km kondisi mantap 97%, Jalan Lintas Timur 3.017 km kondisi mantap 93%, dan Jalan Lintas Tengah 2.338 km kondisi mantap 94%.

Untuk Jalan Tol Trans Sumatera yang siap digunakan untuk Mudik Lebaran 2019 sepanjang 503 km terdiri dari Tol Operasional sepanjang 278 km yakni TolBakaheuni-Terbanggi Besar (140,9 Km), Palembang-Indralaya (21,93 Km), Medan-Binjai Seksi 2 & 3 (10,46 Km), Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (62,11 Km) dan Belawan-Medan-Tanjung Morawa (42,7 Km).

Kementerian PUPR berencana akan membuka tol Fungsional sepanjang 225 km, yaitu: Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang 189 km, Kayuagung-Palembang-Betung 33 km, dan Medan – Binjai Seksi 1 2,8 km.
Pada Jalan Tol Trans Sumatera terdapat 1 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) di Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar KM 20+700. Untuk melihat kesiapan ruas tol yang fungsional, Kementerian PUPR melakukan pemantauan kesiapan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung sepanjang 185 Km.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan, menjelang arus mudik lebaran 2019, terus dilakukan pemantauan secara rutin jalan tol ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung hingga H-10 perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah.

“Kita terus lihat perkembangannya, guna memastikan kesiapan jalan tol ini dapat di lalui secara fungsional," kata Danang saat meninjau kesiapan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung baru-baru ini.

Danang Parikesit menghimbau pemudik untuk memperhatikan kecepatan kendaraan pada jalan tol fungsional. Pada ruas tol fungsional pemudik juga harus menyiapkan bahan bakar dan kondisi mesin dalam keadaan baik.

Pembangunan jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung dilakukan dengan menggunakan biaya investasi sebesar Rp 21,95 triliun. Progresnya untuk Terbanggi Besar – Pematang Panggang (112 Km) saat ini sudah 91% dan Pematang Panggang – Kayu Agung (77 Km) sudah 95%.

Disamping kesiapan jalan, Kementerian PUPR juga menyiagakan 10 Mobile Toilet Unit (MTU), 11 unit Bis Toilet, 19 unit mobil tinja, dan 42 unit Mobil Tangki Air di lokasi rest area di jalan tol Trans Jawa. Selain itu juga disiagakan Tim tanggap bencana dalam rangka mengantisipasi keadaan darurat (banjir, genangan air, dan tanah longsor) pada titik-titik rawan bencana. Kementerian PUPR akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas, BMKG, dan Kementerian/Lembaga lainnya dalam penyelenggaraan mudik lebaran 2019, termasuk jadwal Buka-Tutup jalan tol fungsional. (*)

Kemenkop dan UKM Harapkan Ada Kesepahaman Pusat dan Daerah

Kemenkop dan UKM Harapkan Ada Kesepahaman Pusat dan Daerah

PANGKALPINANG, JURNAL IBUKOTA: Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menekankan bahwa Rakornas harus mampu melahirkan kesepahaman kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, akan berdampak pada terciptanya kepastian kebijakan di seluruh Indonesia. "Birokrasi yang harus mengikuti kebutuhan di masyarakat di era yang berbeda seperti sekarang ini", kata Prof Rully pada acara Rakornas Bidang Koperasi dan UMKM 2019 di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (3/5).

Di depan ratusan kepala dinas koperasi dan UMKM seluruh Indonesia (provinsi dan kabipaten), Prof Rully menambahkan, ada lima strategi yang diusung Kemenkop dan UKM pada RPJMN 2015-2019 ini. Di antaranya, peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan kemudahan, kepastian, serta perlindungan usaha. "Peningkatan daya saing KUMKM sangat penting agar bisa berkembang lebih besar atau naik kelas",kata Prof Rully.

Yang tak boleh diabaikan, kata Prof Rully, adanya pengembangan environment penerapan Koperasi 4.0 dalam wadah penguatan kelembagaan koperasi. "Harus ada pengembangan regulasi, arsitektur kelembagaan, hingga infrastruktur", tukas dia.

Dari sisi pengawasan, Prof Rully berharap ada regulasi untuk meningkatkan koordinasi dalam bidang pengawasan koperasi. Salah satunya, usulan harmonisasi regulasi khususnya terkait KSP dan fintech antara pemerintah dengan OJK. "Yang tak boleh ketinggalan adalah mekanisme untuk meningkatkan koordinasi Kemenkop dengan instansi terkait dan daerah. Juga, sosialisasi regulasi dan mekanisme pengawasan kepada pemda dan dunia usaha", papar Prof Rully.

Dari sisi pembiayaan, Prof Rully menunjuk peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan KUMKM melalui kredit program dengan subsidi bunga dan penjaminan (KUR). "Kita juga akan meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui LPDB KUMKM. Tujuannya, agar pembiayaan dana bergulir tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat pengembalian", tegas Prof Rully lagi.

Sementara menyangkut peningkatan produktifitas dan daya saing KUMKM, Prof Rully mengatakan perlu adanya strategi kemitraan yang komprehensif. "Pengembangan pola kemitraan ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi koperasi dan UMKM. Termasuk menyelaraskan semua aturan yang berkaitan dengan urusan kemitraan koperasi", ucap Prof Rully seraya menyebutkan bahwa layanan promosi melalui e-Commerce juga harus ditingkatkan.

Sedangkan menyoal peningkatan SDM KUMKM, Prof Rully mengatakan pentingnya pengembangan pelatihan vocational bagi SDM koperasi dan UMKM, termasuk penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan. "Harus ada pemetaan potensi peluang dan pengembangan usaha KUMKM. Di sini, KUMKM sebagai leading sector dan koordinator program Kewirausahaan Nasional", kata Prof Rully.

Untuk itu, Prof Rully berharap Rakornas ini bisa membentul agenda bersama untuk pengembangan koperasi dan UMKM ke depan. "Pertama, kita harus memperkuat kelembagaan koperasi dan UMKM melalui komunikasi dan sinergitas antar koperasi besar mrlalui dialog-dialog dan kerjasama bisnis serta kesehatan organisasi", ujar Prof Rully.

Kedua, lanjut Prof Rully, pusat dan daerah harus mampu membangun jejaring untuk mengatasi persoalan praktis yang dapat mengganggu operasional bisnis dan layanan koperasi dan UMKM. "Ketiga, kita juga harus memperkuat fundamen bagi pengembangan koperasi masa depan dengan menggarap koperasi strategis, yakni kelompok milenial dan wanita, dengan memanfaatkan layanan teknologi informasi", jelas Prof Rully.

Tak hanya itu, kata Prof Rully, harus ada juga agenda bersama menyangkut Harkopnas 2019. "Kita harus mampu memanfaatkan momentum Harkopnas tahun ini sebagai sarana promosi, sosialisasi, penguatan citra, dan eksistensi bisnis koperasi dan UMKM", pungkas Prof Rully. (Agus)

Daerah Ingin Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Diperkuat

Daerah Ingin Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Diperkuat

PANGKALPINANG, JURNAL IBUKOTA: Pekerjaan rumah atau PR bagi Deputi Kelembagaan dan Deputi Pengawasan dari Kementerian Koperasi dan UKM terbilang sangat strategis. Pasalnya, tanpa kelembagaan dan pengawasan yang kuat, maka koperasi bakal tinggal cerita lama alias musnah. Hal itu tergambar dari pernyataan Kepala Dinas Provinsi Jatim Mas Purnomo Sidi, dalam Rakornas Bidang Koperasi dan UKM 2019 di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (3/5).

Di antaranya, terkait nomenklatur dinas koperasi dan UKM yang masih ada digabung dengan sektor lain, belum spesifik menangani koperasi dan UKM. "Saya usul, Menteri Koperasi dan UKM bikin surat untuk para Gubernur dan Bupati di seluruh Indonesia agar membuat nomenklatur dinas tersendiri menangani KUKM yang tidak digabung dengan sektor lain", kata Mas Purnomo.

Selain itu, lanjut Mas Purnomo, menyangkut perijinan koperasi jangan sampai lepas ke kementerian lain. "Karena, ruh koperasi itu sebenarnya ada di bidang kelembagaan Kemenkop dan UKM. Kalau lepas ke kementerian lain, maka daerah bisa acuh tak acuh dalam membina KUKM. Bisa habis Kemenkop dan UKM bila sampai ruhnya dilepas ke kementerian lain", ucap Mas Purnomo.

Mas Purnomo juga menyorot lamanya RUU Perkoperasian yang baru menjadi UU, karena dinilai UU yang berlaku sekarang sudah tidak relevan lagi, terlebih di era Revolusi Industri 4.0. "Bahkan, di UU Pemerintahan Desa ada disebutkan BUMDes. Ada BUMDes yang memiliki unit simpan pinjam tanpa bunga karena dananya dari APBN. Kalau kita diam saja maka koperasi di pedesaan akan habis", ungkap Mas Purnomo.

Selain itu, terkait menjamurnya LKM di daerah, Mas Purnomo menyarankan agar Kemenkop dan UKM intens berkoordinasi dengan OJK. Pasalnya, LKM bukanlah koperasi, namun banyak yang mengaku sebagai koperasi. "Belum lagi RUU Kewirausahaan. Apa bedanya dengan UU UMKM? Kami di daerah akan bingung bila terlalu banyak UU, mana yang harus diikuti. Sementara, yang membina UMKM tak hanya kita, tapi juga banyak kementerian lain", tandas Mas Purnomo.

Mas Purnomo khawatir, para UMKM lebih condong pembinaan ke kementerian lain ketimbang ke Kemenkop dan UKM. Di kementerian lain seperti Kemenperin, mereka mendapat bantuan sarana dan prasana, sementara dari Kemenkop dan UKM hanya dalam bentuk pameran dan pelatihan.

Koperasi Nasional

Hal lain, Mas Purnomo menunjuk keberadaan koperasi berskala nasional yang tidak memperhatikan aturan main di daerah, khususnya dalam pembukaan cabang. "Di Jatim, kami akan menutup koperasi nasional yang tidak ikut aturan main di wilayah kami. Padahal, mereka ambil dana masyarakat Jatim, lalu dananya keluar Jatim", tegas Mas Purnomo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra sepakat dengan Mas Purnomo. Indra mengakui, koperasi skala nasional memang terbilang cenderung bandel dalam beroperasi di daerah. "Saya sudah menutup tujuh koperasi primer nasional yang beroperasi di Bali", ucap Indra.

Indra juga mengusulkan agar keberadaan Satgas Pengawasan Koperasi lebih diperkuat, khususnya dalam hal anggaran. Untuk mengawasi ribuan koperasi di daerah, anggaran dari pusat untuk Satgas Pengawasan hanya untuk empat bulan saja. "Selain itu, jabatan fungsional pengawas koperasi mohon dipercepat", kata Indra.

Indra juga meminta aturan terkait pembubaran koperasi, khususnya di daerah, agar lebih dipermudah. "Tidak perlu rumit-rumit prosesnya, kalau sudah tiga kali tidak melakukan RAT, ya bubarkan saja", pungkas Indra. (Agus)

Surabaya Jadi Rujukan Pengelolaan Sampah ASEAN

Surabaya Jadi Rujukan Pengelolaan Sampah ASEAN

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kota Surabaya menjadi kota terdepan dalam pengelolaan sampah, hal ini terbukti dengan satu-satunya kota di Indonesia yang meraih Adipura Kencana. Dari segi sarana, Surabaya mempunyai salah satu pusat daur ulang sampah yaitu Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan yang layak menjadi panutan. Fasilitas daur ulang sampah yang dibangun pada 2015 ini dapat mengelola 5-6 ton sampah per hari, dengan kapasitas maksimum 20 ton/hari, serta income harian dari sampah yang terolah adalah Rp 6 juta/hari.

Dalam rangkaian kunjungan ekskursi rombongan Sekjen dan perwakilan tetap negara anggota ASEAN terkait pengelolaan sampah di PDU Jambangan (3/5/2019), Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK M.R. Karliansyah mengatakan pengelolaan sampah di Surabaya sungguh luar biasa dan patut menjadi contoh bagi kota lainnya di Indonesia dan bahkan ASEAN. "Kita ingin menunjukkan kepada Sekjen dan Duta Besar Negara ASEAN, bahwa Surabaya adalah leader dalam pengelolaan Sampah. Pengelolaannya bukan hanya digerakkan oleh Pemda, tapi muncul dari inisiatif masyarakat sendiri. Inilah yang ingin kita tunjukkan", kata Karliansyah.

Lokasi daur ulang ini juga menerapkan teknologi Black Soldier Fly (BSF), yang merupakan hasil kerja sama antara KLHK dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya. Teknologi ini memanfaatkan larva lalat untuk memakan sampah organik dari sisa makanan/limbah rumah tangga, yaitu setiap 10 ribu larva, mampu mengurai limbah sebanyak 12 kilogram, dalam 12 hari.

"Di PDU ini adalah proyek KLHK tahun 2015, dan saat ini Pemko Surabaya akan membangun 3 lagi. Kita dengar tadi hasilnya 30% jadi kompos, sebagian menjadi number energi listrik, dan anda bisa lihat proses pengomposannya dengan menggunakan larva", tambah Karliansyah.

Saat ini di Indonesia sudah ada 12 PDU serupa, diantaranya di DAS Citarum, Labuan Bajo, Ponorogo, Bandung, Kota Bandung, Cimahi, dll.

"Kota di Indonesia patut menjadi contoh pengelolaan sampah bagi kota-kota di ASEAN. Saya berharap Indonesia dapat berbagi pengetahuan dan teknologi dengan Negara ASEAN lainnya", imbuh Sekjen ASEAN H.E Dato Lim Jock Hoi usai meninjau PDU Jambangan.

Kemudian masih di Kecamatan Jambangan, rombongan juga melihat keberhasilan bank sampah. Keberadaan bank sampah di kecamatan tersebut berhasil mengajak warga untuk menabung dengan cara menyetorkan sampah, yang kemudian setelah terkumpul, akan dijual dan hasil uangnya dapat diambil lagi oleh masyarakat saat membutuhkan, seperti pada momen hari raya atau pada saat anak masuk sekolah.

Di akhir kunjungan, Sekjen ASEAN mencoba "Suroboyo Bus", yaitu transportasi ramah lingkungan yang mensyaratkan pembayaran ongkos bus dengan sampah plastik. Bagi penumpang yang akan naik dapat memilih untuk membayar ongkos bus, yaitu 5 botol ukuran tanggung atau 3 botol besar, atau 10 gelas air mineral, atau kantong plastik (kresek), dan kemasan plastik. Penumpang bisa berkeliling Surabaya selama 2 jam secara gratis.

Ikut serta dalam kunjungan ini, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Ruandha Agung Sugardiman, Pimpinan Tinggi Pratama, Tenaga Ahli Menteri LHK, Kepala UPT KLHK dan pejabat Pemerintah Kota Surabaya.
(Agus)

Berkomitmen Meningkatkan Kebersihan dan Pelayanan Rest Area, Jasa Marga gelar Jumat Bersih di Rest Area KM 33 Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Berkomitmen Meningkatkan Kebersihan dan Pelayanan Rest Area, Jasa Marga gelar Jumat Bersih di Rest Area KM 33 Jalan Tol Jakarta-Cikampek

BEKASI, JURNAL IBUKOTA: Menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan dan mendekati musim mudik Lebaran, Jasa Marga menggelar kegiatan bersih-bersih Rest Area dan Senam Bersama di Rest Area Km 33 Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Dihadiri oleh Corporate Secretary Jasa Marga Agus Setiawan, General Manager Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Raddy R Lukman, Direktur Teknik PT Jasamarga Properti Tita Paulina Purbasari, dan Direktur Keuangan PT Jasamarga Properti Surta Nababan, kegiatan ini dimulai tepat pukul 06.00 WIB dan dibuka dengan sambutan oleh Raddy R Lukman.

Dalam sambutannya, Raddy menyatakan bahwa salah satu pelayanan di bisnis jalan tol selain _management traffic_ juga ada pelayanan di _rest area_, ia pun menekankan agar pelayanan di _rest area_ dapat berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.

"Pelayanan di _rest area_ ini mendapat perhatian yang sangat besar dari masyarakat, jadi perlu terus kita jaga dan tingkatkan kualitas layanannya," ungkapnya.

Tercatat ada 11 Rest Area dan 5 Parking Bay yang dapat dimanfaatkan pengguna jalan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek selama arus mudik dan balik Lebaran 2019.

Kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama dan bersih-bersih Rest Area KM 33 Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang diikuti oleh lebih dari 100 orang peserta dari Kantor Pusat, Cabang, dan Anak Perusahaan Jasa Marga, serta tenant dan UMKM yang berada di Rest Area tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Corporate Secretary Jasa Marga Agus Setiawan, mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas layanan _rest area_ ini memerlukan sinergi dari seluruh pihak, agar capaian kepuasan dari masyarakat bisa dirasakan secara maksimal.

"Pelayanan _rest area_ ini betul-betul menjadi perhatian jajaran Direksi Jasa Marga. Melalui acara ini, diharapkan kita dapat membangun rasa empati untuk merasakan kebutuhan pengguna jalan dan terus meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan, terutama menjelang musim mudik Lebaran", paparnya.

Di akhir sambutannya, Agus Setiawan bersama Raddy R Lukman secara simbolis menerbitkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan di Tempat Istirahat dan Pelayanan, sebagai awal dari proses rebranding Rest Area di seluruh Jalan Tol Jasa Marga.

Pada acara yang sama, Jasa Marga melalui Departemen Community Development Program juga menyerahkan bantuan dengan total mencapai lebih dari 100 juta rupiah untuk tiga rest area yang berada di bawah pengelolaan Koperasi Jasa Marga Bhakti VIII berupa tempat sampah besar, alat-alat kebersihan, dan perlengkapan Musholla seperti karpet, mukena, sarung dan sajadah.

Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan menikmati kuliner bersama yang disediakan oleh UMKM binaan Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek. (Agus)

Menkop dan UKM Apresiasi Keberhasilan Yogyakarta Majukan KUMKM

Menkop dan UKM Apresiasi Keberhasilan Yogyakarta Majukan KUMKM

PANGKALPINANG, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengapresiasi keberhasilan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam membangun dan mengembangkan kehidupan koperasj dan UMKM di wilayahnya. "Apa yang sudah dilakukan Sri Sultan itu bisa kita jadikan pelajaran berharga dalam memajukan koperasi dan UMKM di daerah lainnya", ungkap Puspayoga saat membuka acara Rakornas Bidang Koperasi dan UMKM, di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Kamis (2/5) malam.

Di acara yang dihadiri Sri Sultan, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, dan seluruh kepala dinas yang membidangi koperasi dan UMKM (provinsi, kabupaten, dan kota) di seluruh Indonesia, Puspayoga menekankan pentingnya pengembangan koperasi dan UMKM, khususnya bagi provinsi Babel yang sedang getol membangun sektor pariwisata. "Pariwisata takkan tumbuh tanpa dukungan sektor koperasi dan UMKM. Begitu juga sebaliknya, koperasi dan UMKM tidak bisa berkembang tanpa hadirnya sektor pariwisata", jelas Puspayoga.

Bagi Puspayoga, sektor pariwisata dengan koperasi dan UMKM merupaka dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. "Keberadaannya sama-sama saling mendukung dan saling menguntungkan", tegas Menkop.

Oleh karena itu, Puspayoga berharap di ajang Rakornas ini seluruh jajarannya harus memahami posisinya sebagai pembuat regulasi dan kebijakan. "Dalam sinergitas antara pusat dan daerah, kita harus membuat kebijakan dan regulasi yang bisa memudahkan implementasi di lapangan, bukan untuk menyulitkan", kata Menkop.

Menkop pun meminta masukan, saran, tentunya kritik dari seluruh daerah, agar bisa melakukan sinergitas program dan kebijakan dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di Indonesia. "Tanpa masukan dan saran dari daerah, Kemenkop dan UKM tidak memiliki arti apa-apa. Terlebih lagi dalam program Reformasi Total Koperasi yang sudah berjalan efektif di daerah-daerah", ujar Puspayoga lagi.

Sementara itu, dalam testimoninya, Sri Sultan menjabarkan, langkah pertama yang dilakukan pemerintahannya dalam adalah verifikasi ulang terhadap koperasi dan mendata ulang UKM di Yogyakarya. "Agar kebijakan tepat sasaran, kita harus memiliki database KUMKM, mana yang orientasi ekspor, pasar regional, dan mana yang pasar lokal. Karena, dari tiga kategori tersebut, memiliki pola pembinaan yang berbeda", papar Sri Sultan.

Sementara bagi koperasi yang sudah tidak aktif, Sri Sultan menyebutkan tak ada pilihan lain selain membubarkannya atau dinyatakan pailit. "Karena, hal itu sangat terkait dengan kebijakan kita dalam mengembangkan sektor pariwisata. Dengan pembubaran koperasi, maka tidak akan ada lagi koperasi yang kita bina atau bantu ada yang mati. Kualitas koperasi yang harus kita kedepankan", tandas Sri Sultan.

Sri Sultan menyebutkan, pengembangan sektor pariwisata dengan koperasi dan UMKM, tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Awalnya, Sultan membangun ketersediaan sarana air bersih dan air minum di desa-desa. "Kita mencoba mengembangkan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, lalu diikuti pengembangan potensi yang dimiliki desa", jelas Sri Sultan.

Menurut Sri Sultan, pihaknya membutuhkan waktu sekitar 5-6 tahun dengan membangun 983 kelompok masyarakat desa, dimana sarana penunjangnya dikelola koperasi atau BUMDes. "Bila di desa tersebut ada potensi wisata, kita akan bantu melalui APBD, sehingga desa bis tumbuh. Kita terus memotivasi masyarakat agar menjadi subjek pembangunan, bukan menjadi objek", kata Sri Sultan.

Sri Sultan mengakui, setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda. Dia mencontohkan pengembangan Desa Gedang Sari, Gunung Kidul, dengan mengembangkan produk khas batik. Di wilayah desa itu juga disiapkan sarana wisata Flying Fox dari Jerman seharga Rp1,5 miliar yang memiliki panjang tak kurang dari 563 meter. "Dampaknya, sektor wisata di Desa Gedang Sari berkembang pesat. Dari Flying Fox saja bisa menghasilkan Rp70 juta perbulan bagi kas desa. Itu jumlah besar bagi level desa", kata Sri Sultan lagi.

KEK Pariwisata

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman menganggap bahwa gelaran Rakornas ini sangat penting dan strategis, terutama dalam mensinergikan program dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan koperasi dan UKM. "Sebagai provinsi baru, kami ingin banyak belajar dari daerah lain yang telah lama berkecimpung dalam pengembangan koperasi dan UMKM", kata Erzaldi.

Selain itu, Erzaldi juga menganggap gelaran akbar Rakornas ini menjadi momentum bagi daerah, khususnya bagi Babel, dalam mengembangkan koperasi dan UMKM. "Terlebih lagi, kami memiliki misi mengembangkan ekonomi lokal berbasis ekonomi bahari", ujar Gubernur Babel.

Untuk itu, lanjut Erzaldi, Provinsi Babel sudah melakukan transformasi dari sektor pertambangan (mining) menuju pengembangan sektor pariwisata (tourism). "Membangun sektor pariwisata takkan lepas dari eksistensi koperasi dan UMKM sebagai unsur strategis dan amat penting", tandas Erzaldi.

Erzaldi pun mengungkapkan, wilayah Babel bakal memiliki tiga Kewasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sebanyak tiga daerah. Salah satunya, Tanjung Gunung di atas lahan seluas 300 hektar yang memiliki keindahan pegunungan, pantai dan pulau-pulau kecil. "Ke depan, kita akan memperbanyak event-event nasional dan internasional di Babel sebagai ajang promosi keindahan wisata di wilayah Babel", papar Erzaldi.

Gubernur Babel menyebutkan, wilayahnya memiliki sekitar 1000 pulau, dimana 500 pulau diantaranya sudah diberi nama, sementara 50 pulau sudah berpenghuni. "Banyaknya pulau tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi kami untuk mengembangkan potensinya. Selain menjadi tantangan, juga menjadi keberkahan bagi kami karena memiliki keindahan alam dari Kepulauan Babel. Tak hanya itu, kita juga memiliki aneka kulinrt khas asal Babel yang bisa dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata", kata Erzaldi.

Oleh karena itu, Erzaldi berharap dari Rakornas Koperasi dan UMKM 2019 ini akan melahirkan kesepakatan dan kebijakan bagi kemajuan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. "Apalagi, ke depan, kami akan fokus dalam mensejahterakan masyarakat koperasi dan UMKM di wilayah Babel", pungkas Gubernur Babel. (Agus)