Pascabanjir dan Longsor Bengkulu, 30 Orang Meninggal Dunia dan 6 Masih Hilang

Pascabanjir dan Longsor Bengkulu, 30 Orang Meninggal Dunia dan 6 Masih Hilang

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan

hingga kini (1/5/2019) pukul 16.00 WIB sejumlah 30 orang dinyatakan meninggal dunia dan 6 lainnya hilang.

"Korban meninggal dunia tertinggi teridentifikasi dari Kabupaten Bengkulu Tengah dengan jumlah 24 orang, sedangkan Kota Bengkulu 3 orang dan Kepahiang 3," kata
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan persnya Rabu (1/5/2019).

Tim SAR gabungan yang dikoordinir oleh Basarnas memfokuskan pencarian korban hilang di Desa Talang Boseng, Susup dan Kelindang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu mengidentifikasi korban hilang sebagai berikut, Tumini (60/p), Heri Hartanto (l), Halidin (45/l), Kanelo (1,6/l), Yananan dan seorang anak. Bencana ini juga menyebabkan 2 orang luka berat dan 2 lainnya luka ringan.

BPBD Provinsi Bengkulu masih melakukan upaya penanganan darurat seperti pelayanan kesehatan dan distribusi logistik, seperti ke Desa Taba Penyengat, Susup dan Kelindang. BPBD provinsi melaporkan pengungsian di Kecamatan Air Napal sejumlah 200 jiwa dan Kecamatan Bang Haji di Desa Genting dengan 417 jiwa. BPBD dan dinas terkait terus memberikan pelayanan pengungsi di kecamatan tersebut.

Banjir dan longsor juga mengakibatkan kerusakan di beberapa sektor seperti pemukiman, pendidikan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan infrastruktur publik. Sementara ini, sejumlah 554 unit rumah rusak berat (RB), 160 rusak sedang (RS) dan 511 rusak ringan (RR). Berikut ini rincian kerusakan pascabanjir dan longsor, Bengkulu Tengah (28 RB, 16 RR, 125 terendam), Seluna (10 RB, 30 RR), Kaur (127 RB, 151 RS, 406 RR), Kepahiang (388 RB, 37 RR), dan Rejang Lebong (1 RB, 9 RS, 22 RR).

Sedangkan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Bengkulu, 7 unit rusak berat dan 1 rusak ringan serta 7 terendam lumpur. Kerusakan fasilitas pendidikan terbanyak berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, 4 RB, 1 RR dan 4 terendam, sedangkan Kaur, 3 RB dan Kota Bengkulu 3 terendam.

Pada sektor peternakan sejumlah ternak mati seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam dan itik dengan jumlah total 857 ekor. Wilayah paling terdampak untuk sektor peternakan berada di Bengkulu Utara dengan total ternak 320 ekor.

Selain itu, sekitar 3.000 hektar lahan pertanian mengalami kerusakan. Rincian kerusakan lahan sebagai berikut sawah 2.648,06 ha, jagung 221,59 ha, kacang hijau tanah 8,25 ha, dan kacang hijau 3,25 ha. Sedangkan sektor perkebunan, sejumlah 775 batang sawit terdampak.

Sementara itu, di sektor infrastruktur, jaringan listrik masih dilakukan perbaikan dengan perkembangan pemulihan mencapai 74,28% pada 30 April lalu. BPBD melaporkan gardu distribusi sejumlah 42 unit masih padam dan 2.496 jaringan listrik pelanggan belum menyala.

Total kerugian sementara hingga hari ini (1/5) senilai Rp 144 milyar. Namun jumlah akan terus bertambah karena perkiraan kerugian tersebut menggunakan data sementara. Mengingat luas banjir dan skala dampak yang ditumbulkan maka jumlah kerugian akan banyak bertambah. BPBD masih melakukan pendataan kerusakan akibat banjir dan longsor yang dipicu hujan deras di seluruh wilayah Bengkulu pada 26/4/2019 sore hingga 27/4/2019 pagi.

BNPB masih terus mengirimkan bantuan ke Bengkulu seperti tenda, makanan siap saji, dan logistik lainnya. Saat ini sebagian besar banjir sudah surut dan daerah dapat dijangkau. Sampah, lumpur dan material yang dihanyutkan banjir banyak menutup jalan dan permukiman sehingga perlu dibersihkan. (Agus)

Advertisements

Menteri Basuki Meninjau Pembangunan Stadion Manahan Solo, Target Selesai September 2019

Menteri Basuki Meninjau Pembangunan Stadion Manahan Solo, Target Selesai September 2019

SOLO, JURNAL IBUKOTA: Memanfaatkan hari libur peringatan Hari Buruh, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimujono mengunjungi lokasi pembangunan Stadion Manahan, Solo, Rabu, 1 Mei 2019. Menteri Basuki mengaku puas dengan progres pembangunan Stadion Manahan yang dibangun bulan Agustus 2018 dan saat ini progresnya sudah 53%.

“Kami targetkan bisa rampung sesuai jadwal yakni bulan September 2019 berbarengan dengan penataan kawasan dan drainase yang dikerjakan dengan APBD Kota Solo,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Selanjutnya Menteri Basuki menugaskan Ditjen Cipta Karya untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Solo.

Stadion Manahan memiliki kapasitas 20.000 penonton dengan kursi tunggal atau _single seat_ yang dibangun agar dapat menjadi venue event olahraga skala nasional dan internasional. Biaya konstruksinya sebesar Rp 301,33 miliar dengan kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk Kerja sama Operasi (KSO) dengan PT Penta Rekayasa.

Pada kunjungan tersebut, Menteri Basuki mencoba Virtual Reality (VR) Building Information Modelling (BIM) Stadion Manahan. Pekerjaan meliputi pembangunan tribun penonton yang akan dihiasi motif batik Kawung sebagai ciri khas budaya Solo.

Keunggulan lain yang akan dimiliki Stadion Manahan adalah kualitas rumput. Lapangan di Stadion Manahan ditanami rumput berjenis Zoysia Matrella atau sama dengan Stadion Gelora Bung Karno yang memiliki keunggulan lebih hijau dan berakar kuat. Selain itu juga didukung drainase lapangan yang baik agar tidak tergenang pada saat pertandingan.

Stadion juga akan memiliki atap yang mengelilingi bangunan atas, yang membuat penonton aman dari hujan maupun cuaca panas. Untuk pencahayaan akan menggunakan kualitaa penerangan hingga 1.500 lux.

Stadion Manahan juga bakal dilengkapi dengan papan skor elektronik dengan ukuran besar. Kemudian di ruang ganti pemain dilengkapi keberadaan jacuzi untuk masing-masing tim.

Diharapkan pembangunan Stadion Manahan yang baru akan menjadi icon baru Kota Solo serta ikut meningkatkan prestasi olahraga di Solo khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA Made Sumiarsih, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Charisal Manu, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, serta Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah dan PT Adhi Karya. (*)

Kemenkop dan UKM Harap Program BDS Ditjen Pajak Tingkatkan Kelas UKM

Kemenkop dan UKM Harap Program BDS Ditjen Pajak Tingkatkan Kelas UKM

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik program Business Development Service (BDS) yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan 32 instansi, termasuk 21 BUMN dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah.

“Kami berharap melalui program ini dapat meningkatkan skala usaha dari pelaku usaha dari skala mikro menjadi kecil, maupun yang kecil meningkat menjadi menengah,” kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Abdul Kadir Damanik di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pembinaan UMKM melalui program BDS Ditjen Pajak dengan Kemenkop dan UKM, Kominfo, 21 BUMN, di Kantor Pajak, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Melalui kerja sama ini, Kemenkop dan UKM diberi tugas untuk membina Kelembagaan dan Usaha KUMKM, Kementerian Keuangan dan membina serta mengawasi UMKM dalam berusaha dan kontribusi pajaknya, sementara BUMN akan membina UMKM melalui program RKB dan PKBL-nya, Market Place di hilir dengan pemasaran onlinenya.

“Sinergi dan kolaborasi ini semoga tepat dan cepat dalam mendorong peningkatan atau pengembangan usahanya UMKM,” tandas Damanik.

Sebelumnya Kemenkop dan UKM telah bekerja sama dengan Rektor UI dan LPEM-UI hingga terwujudkan sebuah Web Portal yang dapat membantu UMKM mengembangkan usahanya, sekaligus sebagai media registrasi dan pendataan UMKM by name by addres yakni melalui www.ukmindonesia.id.

UMKM yang sudah terverifikasi melalui web portal tersebut akan dimasukkan dalam database UMKM Indonesia, sekaligus akan mendapatkan sertifikat. Keuntungan lain UMKM bisa melihat program insentif pemerintah. Di samping itu UMKM akan mudah mendapatkan NPWP tanpa harus ke Ditjen Pajak.

“Laman ada semua program sudah dimasukkan. Selain itu, kami ingin agar pelaku UMKM dapat informasi program pemerintah dengan baik, dan UMKM bisa juga melihat insentif di sana,” katanya.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemberian dan pembinaan kepada pelaku UMKM merupakan bagian dari program BDS yang telah dirintis Ditjen Pajak sejak tahun 2015. Menurut Menkeu, pembinaan UMKM ini perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas UMKM itu sendiri.

“Kunci sukses negara seperti Thailand, Korea Selatan, dan Jepang, itu karena kualitas UMKM sangat baik, kompetitif, efisien, dan sudah masuk dalam sektor formal yang produktif. Jadi kita berharap kualitas UMKM akan terus diperkuat dan diperbaiki,” papar Sri Mulyani.

Sebagai informasi, ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut mencangkup pemberian pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, pencatatan, atau materi lainnya dalam program pembinaan UMKM yang diselenggarakan oleh para instansi. Sementara pemberian layanan, informasi dan materi perpajakan oleh Ditjen Pajak.

“Layanan BDS ini merupakan bagian dari strategi DJP meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sektor UMKM yang merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
(Agus)

Kementerian PUPR Dorong Jasa Konstruksi Indonesia Gunakan Teknologi Konstruksi Berbasis Industri 4.0

Kementerian PUPR Dorong Jasa Konstruksi Indonesia Gunakan Teknologi Konstruksi Berbasis Industri 4.0

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Era industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik termasuk di bidang jasa konstruksi.

“Pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, bukan sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat. Industri 4.0 hanya instrumen, justru di belakangnya harus ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam acara Indonesia Construction Conference on Construction 4.0 (Inacons): The Wake-Up Call In Construction Industry yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Untuk memenangkan kompetisi global, kebijakan di sektor konstruksi nasional harus diarahkan untuk menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan Building Information Modeling (BIM) atau teknologi konstruksi yang berbasis industri 4.0. BIM merupakan sebuah metode baru untuk konstruksi infrastruktur yang mengintegrasikan model virtual beserta data atau informasi teknisnya.

Kelebihan dari aplikasi ini yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui kerja sama antara para pemangku kepentingan, desain dan pembangunannya menjadi lebih ramping dan transparan, berbagai kesalahan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan bisa dihindari, serta penggunaan material, peralatan, dan waktu menjadi lebih optimal.

Kementerian PUPR telah menerapkan teknologi BIM pada proyek percontohan (pilot project) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Morotai, Kepulauan Maluku. Pemanfaatan BIM di KSPN Morotai mencakup pembangunan jalan wisata, infrastruktur penahan abrasi pantai teknologi 3B (Berkait, Berongga, Bertangga), dan toilet wisata.

Kementerian PUPR sendiri sudah mengembangkan sejumlah teknologi informasi yang telah ditampilkan pada PUPR 4.0 Expo beberapa waktu lalu. Diantara aplikasi teknologi informasi yang sudah dikembangkan Kementerian PUPR adalah aplikasi Jalan Kita (Jaki) yaitu aplikasi berbasis ponsel agar masyarakat pengguna jalan dapat memberikan informasi terkait kondisi jalan dan jembatan di Indonesia. “Melalui aplikasi Jaki, masyarakat dapat terlibat untuk ikut mengawasi kondisi jalan agar pemeliharaan jalan bisa direspon secepatnya,” ujar Menteri Basuki.

Selain Jalan Kita, Kementerian PUPR juga telah meluncurkan aplikasi Drought and Flood Early Warning System, SIBAS RIPI yakni sistem informasi dan database online sebagai media koordinasi antar pelaku dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur PUPR yang mendukung pengembangan wilayah, dan aplikasi E-REKOMTEK SDA untuk melayani permohonan rekomendasi teknis melalui media elektronik (online).

Ketua Circle Construction Community sekaligus Ketua Panitia lnacons 2019 Hendrik Gosal mengatakan, konferensi tersebut diprakarsai oleh lkatan Alumni Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan (IATS UNPAR) serta dihadiri oleh para profesional pelaku industri konstruksi nasional dan internasional. Konferensi tersebut merupakan bentuk ’wake up call’ bagi semua pemangku kepentingan di industri konstruksi agar dapat bersama memajukan sektor ini sejalan dengan perkembangan industri 4.0.

Hadir dalam acara tersebut Rektor UNPAR Mangadar Situmorang, Ketua IATS UNPAR Andreas Pramudya, dan Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar, Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto. (*)

Puncak HAD 2019 : Kesadaran Memelihara Lingkungan dan Sumber Air Perlu Terus Ditingkatkan

Puncak HAD 2019 : Kesadaran Memelihara Lingkungan dan Sumber Air Perlu Terus Ditingkatkan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa menjaga alam dan lingkungan akan turut menjaga keberlangsungan sumber air sebagai sumber kehidupan perlu terus dilakukan. Perilaku manusia terhadap air dan lingkungan akan menimbulkan reaksi timbal balik perlakuan air dan lingkungan terhadap manusia.

“Peringatan Hari Air Dunia (HAD) merupakan bagian dari kampanye dari rumah ke rumah untuk meningkatkan kesadaran akan daya rusak air akibat kerusakan lingkungan. Apabila terus terjadi penebangan liar dan kerusakan lingkungan maka akan terjadi kekeringan dan banjir,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi pada Puncak Peringatan HAD XXVII di Situ Lido, Bogor, (30/4/2019).

HAD yang diperingati setiap tanggal 22 Maret, ditetapkan pada Sidang Umum PBB Tahun 1992. Pada tahun ini tema international “Water for All: Leaving No One Behind” yang diadopsi di Indonesia dengan tema “Semua Harus Mendapatkan Akses Air”.

Di Indonesia, akses air pada tahun 2018 baru mencapai 72% dan ditargetkan bisa meningkat menjadi 75% pada akhir tahun 2019 dan terus akan ditingkatkan untuk menjangkau seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan Kementerian PUPR diantaranya meningkatkan tampungan dan suplai air untuk memenuh kebutuhan seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai upaya diantaranya pembangunan 65 bendungan, embung, revitalisasi danau dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Dirjen SDA Hari Suprayogi mengatakan sumber-sumber air perlu dijaga kualitas dan kuantitasnya seperti mencegah tampungan air bebas dari sampah, sedimentasi dan okupasi masyarakat. “Situ-situ seperti Situ Lido ini perlu kita jaga agar tidak menyempit, tidak terjadi okupasi. Penebangan hutan secara ilegal juga akan berdampak pada menurunnya kuantitas air yang bisa disimpan. Bila pengelolaan air tidak seimbang, pada musim hujan air kelebihan pada musim kemarau akan kekurangan air,” jelas Hari.

Untuk meningkatkan penyediaan air, Kementerian PUPR terus meningkatkan tampungan dan suplai air. Pembangunan tampungan air di berbagai daerah akan terus dilanjutkan, untuk mencapai Visium Kementerian PUPR Tahun 2030 yakni rasio tampungan air terhadap jumlah penduduk bisa mencapai sebesar 120 m3/kapita/tahun atau meningkat dari rasio saat ini yang baru mencapai 50 m3/kapita/tahun. “Kita masih membutuhkan banyak tampungan air sebanyak mungkin karena potensi air kita sangat besar. Apabila 65 bendungan pada 2023 selesai akan meningkatkan rasio tampungan air Indonesia menjadi 95 m3/kapita/tahun. Masih jauh dibawah Thailand yang sudah mencapai 1.200 m3/kapita/tahun,” jelasnya.

Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Bogor merupakan bagian dari 49 bendungan baru yang dibangun Kementerian PUPR untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta. Dirjen SDA Hari Suprayogi mengatakan perkembangan pembangunan dua bendungan jenis bendungan kering (dry dam) tersebut sudah mencapai 18 persen untuk konstruksi. Sementara untuk pembebasan lahan sudah 80 persen. Ditargetkan bisa selesai dan digunakan tahun 2020.

"Pembiayaannya semuanya dari APBN. Pemerintah Pusat juga melakukan pengadaan lahan maupun konstruksi. Biaya konstruksi Rp 1,2 triliun dan pembebasan lahan Rp 1,5 triliun," jelas Hari.

Pada Puncak HAD Tahun 2019 yang dipusatkan di Situ Lido, Bogor, dilakukan penebaran 150.000 benih ikan nila dan ikan baung, Penanaman 200 Pohon jenis cemara Norfolk, Glodakan Tiang, Eucalyptus, Jabon dan Mahoni serta sosialisasi Program Cuci Tangan pakai sabun oleh anak-anak TK Pertiwi Cigombong. Sebelumnya juga dilakukan kegiatan bersih-bersih sungai, sosialisasi dan pemberian alat pembuat lubang biopori.

“Melalui aksi nyata bersama ini diharapkan pemahaman masyarakat akan pentingnya sumber daya air semakin meningkat, dimana masyarakat tidak hanya memiliki hak atas air tetapi juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban bersama Pemerintah untuk memelihara lingkungan dan sumber daya air,” jelas Sekretaris Ditjen SDA Muhammad Arsyadi.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ullum, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR Ibu Kartika Basuki, Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR, Mahasiswa, dan Pelajar. (*)