Pembangunan Infrastruktur PUPR Berorientasi Kebutuhan Masyarakat

Pembangunan Infrastruktur PUPR Berorientasi Kebutuhan Masyarakat

SEMARANG, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

"Apapun infrastruktur yang dibangun pasti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejak dari tahap perencanaan sampai program, orientasinya adalah manfaat pembangunan bagi masyarakat," kata Menteri Basuki dalam Seminar Nasional Publikisme 2018 dengan tema Pembangunan Infrastruktur: Pemerataan vs Pertumbuhan Ekonomi, di Auditorium FISIP Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Kamis (1/10/2018).

Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, diharapkan pembangunan infrastruktur dirasakan langsung manfaat ekonomi dan sosial secara merata di seluruh Indonesia. Menteri Basuki memberikan contoh, di samping merenovasi bangunan inti di 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Kementerian PUPR juga akan melengkapi setiap PLBN, dengan bangunan pasar yang saat ini dalam tahap konstruksi.

"Pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya untuk gagah-gagahan tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan dengan menciptakan embrio pusat pertumbuhan baru. Seperti di Skouw, transaksi yang dilakukan dengan warga Papua Nugini tidak hanya sekadar makanan kecil namun juga emas," terang Menteri Basuki.

Untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan, Kementerian PUPR juga terus menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan. Di Provinsi NTT yang menjadi wilayah perbatasan RI-Timor Leste, telah dirampungkan jalan perbatasan sepanjang 176,2 km. Sementara, Jalan perbatasan di Kalimantan dari panjang 1.906 km telah tembus 1.692 km. Di Papua, jalan perbatasan sudah tembus 909 km dari total 1.098 km.

Menteri Basuki mengatakan, semua pembangunan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memenuhi kebutuhan masyarakat hingga pulau terluar. "Keputusan membangun infrastruktur oleh Negara tidak hanya memperhatikan nilai ekonomis, tetapi juga harus juga bisa mempersatukan dan menciptakan keadilan sosial. Sehingga pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa dan Sumatera," ujarnya.

Kementerian PUPR juga membangun jembatan gantung yang menghubungkan antardesa. Tahun 2015 sebanyak 10 unit jembatan gantung, tahun 2016 sebanyak 7 unit dan tahun 2017 sebanyak 13 unit dan tahun 2018 sebanyak 134 unit di beberapa wilayah di Indonesia

Untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, Kementerian PUPR membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah khusus, bantuan stimulan rumah swadaya, rumah susun, dan PSU yang tersebar hingga ke wilayah terluar Indonesia. Sebagai contoh, pembangunan rumah khusus yang dibangun bagi penduduk di Asmat, para pengungsi ex Timor Timur (Timtim) di Belu dan rumah nelayan di berbagai wilayah.

Hadir juga sebagai pembicara dalam acara tersebut Wakil Ketua III DPD RI Akhmad Muqowam, Vice Executive Director CSIS Medelina K Hendytio, Guru Besar FEB UNDIP Sugiyanto, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono.

Nampak hadir pula dalam acara Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Bisnis UNDIP Semarang Budi Setiyono, Dekan Fisip Undip Sunarto, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Hedy Rahadian, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Semarang Akhmad Cahyadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana Ruhban Ruzziyatno, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

Advertisements

Tingkatkan Akses Air Bersih, Tahun 2019 Kementerian PUPR Alokasikan Rp 850 Miliar untuk Program Hibah Air Minum

Tingkatkan Akses Air Bersih, Tahun 2019 Kementerian PUPR Alokasikan Rp 850 Miliar untuk Program Hibah Air Minum

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang menjadi bagian Nawa Cita, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Daerah terus meningkatkan akses air bersih dan sanitasi kepada masyarakat.

Dalam APBN tahun 2019, Kementerian PUPR kembali melanjutkan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan dengan anggaran sebesar Rp 850 miliar.
Anggaran terbagi untuk di perkotaan senilai Rp 700 miliar dengan target 230.000 Sambungan Rumah (SR) dan perdesaan senilai Rp 150 miliar dengan target 75.000 SR.

“Pertambahan jumlah penduduk terutama di perkotaan, mengakibatkan kebutuhan prasarana air bersih dan sanitasi juga meningkat. Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses aman air bersih di Indonesia yang saat ini baru mencapai 72%,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Program Hibah Air Minum yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010-2018 telah menambah akses air bersih sebanyak 1,2 juta SR dengan jumlah penerima manfaat 6,1 juta jiwa tersebar di 232 Kota/Kabupaten di 32 Provinsi. Pendanaan program ini sejak tahun 2010-2016 berasal dari pinjaman Pemerintah Australia sebesar Rp 1,07 triliun. Kemudian dilanjutkan tahun 2015-2018 dengan pendanaan berasal dari APBN Murni senilai Rp 2,34 triliun.

“Kita tidak hanya melihat target sebagai angka saja. Ketersediaan air bersih dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar adalah tanggung jawab kita bersama agar generasi muda kita mendapat kebutuhan dasar tersebut,” kata Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga pada acara Lokakarya Peminatan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019 yang dihadiri sejumlah Wali Kota dan Bupati baru-baru ini.

Program Hibah Air minum diberikan melalui mekanisme di mana Pemerintah Daerah membiayai terlebih dahulu investasi jaringan perpipaan hingga ke sambungan rumah (SR) MBR. Setelah dilakukan verifikasi, maka Pemerintah Pusat akan mengganti biaya yang dikeluarkan Pemda.

Besaran nilai hibah yang akan diterima Pemda adalah sekitar Rp 2 juta per SR untuk pemasangan 1-1.000 SR pertama dan akan meningkat Rp 3 juta untuk sambungan ke 1.001 dan seterusnya. Melalui hibah tersebut, masyarakat akan menikmati keuntungan membayar biaya sambungan baru yang lebih murah dari biaya pemasangan SR regular bahkan bebas biaya.

Mengenai kriteria penerima program hibah air minum perkotaan di antaranya, (1) Memiliki Perda Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), (2) Kesiapan anggaran APBD tahun berjalan untuk alokasi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada DPA tahun di mana program berjalan, (3) PDAM masih memiliki Idle Capacity, (4) Mempunyai daftar calon penerima hibah sesuai dengan kriteria MBR yang telah ditentukan, (5) Telah memiliki Unit Produksi dan Jaringan Distribusi untuk melayani Sambungan Rumah bagi MBR yang diusulkan dan (6) Kesiapan dalam menyelesaikan pemasangan SR.

*Penandatanganan Kontrak Jaringan Perpipaan Air Limbah dan Istora PON*

Usai membuka acara lokakarya, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga menyaksikan penandatanganan kontrak dua pekerjaan yakni Kontrak Paket Pekerjaan Jaringan Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru dan Pekerjaan Pembangunan Istora Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Proyek Jaringan Perpipaan Limbah Kota Pekanbaru terbagi atas dua paket. Paket pertama adalah Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru Area Selatan (SC1) sepanjang 19,7 Km yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya dan PT. Karaga Indonusa Pratama Kerjasama Operasi (KSO) dengan nilai kontrak Rp 203,7 miliar.

Paket kedua adalah Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru Area Selatan (SC2) sepanjang 17,8 Km dengan PT. Hutama Karya dan PT. Rosa Lisca senilai Rp 141,4 miliar. Pekerjaan ditargetkan selesai pada tahun 2023 dengan cakupan pelayanan untuk 55.000 jiwa .

Untuk pembangunan Istora PON 2020, bertindak selaku kontraktor yakni PT. PP dengan nilai kontrak Rp 257,5 miliar dengan konsultan manajemen konstruksi PT. Virama Karya dengan nilai kontrak Rp 4,8 miliar.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan (PPLP) Dodi Krispratmadi, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Edward Abdurahman, Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Agus Ahyar, dan Direktur Bina Penataan Bangunan (BPB) Iwan Suprijanto. (*)

PLUT Dorong Dinamika Pengembangan Usaha KUMKM Di Daerah

PLUT Dorong Dinamika Pengembangan Usaha KUMKM Di Daerah

BENGKULU, JURNAL IBUKOTA: Meningkatkan kinerja usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Indonesia seperti halnya di Bengkulu, melalui Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Bengkulu meresmikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), di Kawasan Pekan Sabtu Kota Bengkulu, Kamis (01/11).

PLUT ini diresmikan secara langsung oleh Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI Abdul Kadir Damanik, ditandai Penandatanganan Prasasti.

Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, keberadaan PLUT ini memberikan dampak positif terhadap dinamika pengembangan usaha KUMKM di Bengkulu dan menjadi pusat fasilitasi, pusat pendampingan sekaligus pusat pembelajaran bagi semua pelaku usaha, sehingga KUMKM kedepan akan semakin tumbuh dan berkembang.

Selain itu lanjut Rohidin Mersyah, di PLUT ini juga telah disiapkan tenaga konsultan pendamping, mulai dari bidang IT, pemasaran, produk dan kelembagaan. Termasuk dengan melakukan kerjasama (MoU) dengan PT. Telkom, PT. Garuda Indonesia dan pihak perbankan.

“Dengan model seperti ini sudah terintegrasi, saya kira ini betul-betul bisa menjadi pusat yang sangat produktif dalam rangka pengembangan koperasi dan UKM di Bengkulu. Namun catatannya, memang kita butuh tenaga-tenaga yang handal agar betul-betul bisa mendampingi masyarakat, sehingga bisa berkembang dan menjadi badan usaha,” terang Rohidin Mersyah.

Dikatakan Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI Abdul Kadir Damanik, selain memberikan dorongan terhadap pengembangan usaha koperasi dan UKM, adanya PLUT ini juga memperkuat pemerintah daerah dalam hal pembinaan.

“Jadi kalau ada UKM punya pertanyaan atau kemudian dia ingin konsultasi, mereka bisa datang ke sini. Kita juga mengharapkan kalau UKM belum mengenal, konsultan juga bisa datang atau beranjangsana ke UKM-UKM yang ada di Bengkulu ini,” jelasnya.

Sementara itu menurut Kadis Kop-UKM Provinsi Bengkulu Muslih Z, dengan struktur UPTD PLUT termasuk type A dengan 7 cakupan pelayanan, mulai dari pelayanan konsultasi hingga pelayanan pustaka interpreneur.

“Jadi kita persilahkan masyarakat pelaku usaha untuk berkonsultasi ke PLUT ini. Jika ada kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha bisa langsung bertanya kepada para konsultan yang berkompeten dibidangnya masing-masing,” ungkap Muslih.

Diharapkan PLUT ini bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi KUMKM saat ini, seperti rendahnya kualitas produksi, packing produk yang tidak menarik serta kemitraan usaha, pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran yang terbatas.(Agus)