Kementerian PUPR Lakukan Langkah Antisipasi Banjir pada Musim Hujan 2018-2019

Kementerian PUPR Lakukan Langkah Antisipasi Banjir pada Musim Hujan 2018-2019

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) telah melakukan upaya fisik dan non fisik sebagai antisipasi terhadap potensi bencana banjir pada musim hujan 2018-2019. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim hujan sudah mulai pada bulan Oktober dan puncak musim hujan pada umumnya akan terjadi pada bulan Januari-Februari 2019.

“Kementerian PUPR telah menyiagakan Posko Siaga di 34 Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan 1 Posko Pusat. Seluruh balai/balai besar juga telah melakukan penelusuran _(walkthrough)_ terhadap sungai-sungai utama sepanjang 54,217 km dimana dari hasil penelusuran diketahui sepanjang 42,11 Km dalam kondisi kritis yang kemudian telah ditangani melalui pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan sepanjang 30 km,” jelas Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi dalam jumpa pers mengenai Kesiapan Infrastruktur Menghadapi Musim Hujan dan Antisipasi Banjir di Media Center Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Menurut Hari, banjir yang terjadi di kota akan menimbulkan kerugian lebih besar karena akan menggenangi kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dari data Ditjen SDA terdapat 20 kota rawan banjir di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, Makassar, Ambon, Manado, Gorontalo, Kendari, Palembang, Jayapura, Sorong dan Palu.

“Di kota-kota tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir berupa normalisasi sungai/tanggul banjir/kanal sepanjang 142 km, pembangunan pintu air 16 buah, pembangunan polder/kolam retensi 2 buah, dan pembangunan sistem pompa 2 unit pada tahun 2015-2018 dengan biaya Rp 4,4 triliun,” kata Hari.

Sementara secara nasional, upaya fisik yang telah dilakukan selama 2015-2018 berupa pembangunan pengendalian banjir sepanjang 874 km dengan total biaya Rp 15,928 triliun, rehabilitasi bangunan pengendali banjir sepanjang 196,36 km dengan total biaya Rp 1,276 triliun, pemeliharaan tanggul dan tebing sungai sepanjang 14.280,24 km, pemeliharaan kanal banjir sepanjang 434,88 km dan pemeliharaan badan sungai sebelum masuk musim hujan sepanjang 113,74 km di Balai Besar/Balai wilayah Sungai

Dalam pembangunan infrastruktur fisik, tantangan yang dihadapi adalah masalah sosial dalam pengadaan tanah. Sebagai contoh Kementerian PUPR memiliki program normalisasi Sungai Ciliwung dengan pembangunan tanggul sungai sepanjang 33 km, namun saat ini baru selesai sepanjang 17 km.

“Pada tahun 2019, kami belum menganggarkan untuk normalisasi Sungai Ciliwung karena ketiadaan lahan yang bebas. Namun apabila Pemerintah DKI Jakarta telah memulai pembebasan lahan kembali, maka kami siap untuk menganggarkan untuk konstruksinya,” jelasnya.

Dalam pengelolaan banjir di Jakarta, Kementerian PUPR juga tengah membangun dua bendungan kering yakni Ciawi dan Sukamahi yang dapat mengurangi 30% debit banjir yang masuk ke Jakarta. Kedua bendungan ditargetkan rampung pada tahun 2020.

Mitigasi bencana banjir juga memerlukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain karena dilakukan dari hulu hingga hilir sungai. Di samping itu peran serta masyarakat juga diperlukan seperti merubah cara tanam di lereng bukit melalui penggunaan terasering.

Upaya nonfisik juga dilakukan Kementerian PUPR berupa penggunaan sistem prakiraan banjir serta peringatan dini, pemetaan kawasan beresiko banjir, peningkatan kesadaran masyarakat, penyiapan peralatan untuk keperluan pengelolaan banjir, penyiapan bahan banjiran.

Selain itu, seluruh balai/balai besar wilayah sungai juga telah menyiapkan alat peralatan sebanyak total 657 unit peralatan yang terdiri 122 excavator, 51 amphibious excavator, 96 dumptruck, 23 trailer truck, 75 pick up, 74 mobile pump, 196 perahu karet dan 20 mesin outboard. Untuk bahan banjiran, Ditjen SDA juga menyiapkan 242.633 buah kantong pasir, 5.968 buah geobag dan 41.798 buah kawat bronjong.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Direktur Bina Operasi dan Pemerihaaraan Agung Djuhartono, Direktur Sungai dan Pantai Jarot Widyoko, Direktur Irigasi dan Rawa Mochammad Mazid, Direktur Bina Penatagunaan SDA Fauzi Idris, dan Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih. (*)

Advertisements

Ruas Tol Salatiga-Kartasura Segera Rampung, Arus Mudik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 Lebih Lancar

Ruas Tol Salatiga-Kartasura Segera Rampung, Arus Mudik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 Lebih Lancar

SALATIGA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan konstruksi ruas Tol Salatiga-Kartasura sepanjang 32 km yang merupakan bagian dari Tol Semarang-Solo, ditargetkan rampung pada November 2018 sehingga dapat dilalui arus mudik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Saat ini progresnya sudah mencapai 92%.

"Insya Allah seluruh Tol Trans Jawa akan kita operasikan sebelum akhir Desember 2018, termasuk ruas Salatiga-Kartasura untuk mudik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Semua sudah operasional bukan fungsional lagi. Kemungkinan masih kita gratiskan hingga ditetapkan tarif definitifnya pada Januari 2019," kata Menteri Basuki saat meninjau ruas Tol Salatiga-Kartasura di Jembatan Kali Kenteng, Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (31/10/2018).

Selain ruas Salatiga-Kartasura, Menteri Basuki menyatakan ruas tol Trans Jawa lainnya yang rampung akan mulai dioperasikan secara bertahap hingga akhir Desember 2019. "Jadwal peresmian dan pengoperasiannya tidak serentak. Ruas lainnya yakni ruas Tol Pejagan-Pemalang, Sragen – Ngawi, Batang-Semarang, Salatiga-Kartasura, Pemalang – Batang dan Wilangan-Kertosono," ujar Menteri Basuki.

Terkait pembangunan Jembatan Kali Kenteng yang menjadi titik kritis pada arus mudik Lebaran 2018 lalu, progres konstruksinya kini sudah 95% dan dalam tahap penyelesaian akhir. Pekerjaan yang sedang dilakukan sekarang yakni pengecoran badan jembatan untuk kemudian dapat dilakukan uji beban.

"Sekarang tersisa tiga span sepanjang 120 meter untuk pengecoran mulai tanggal 3 November. Pada minggu berikutnya diperkirakan sudah bisa dilewati mobil kecil, sambil menunggu umur beton cukup. Umur beton yang ideal setelah pengecoran adalah 28 hari untuk kemudian dapat dilakukan uji beban," jelas Menteri Basuki.

Jembatan Kali Kenteng berada di Seksi 3 dan 4 tol Semarang-Solo, dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Jasamarga Solo Ngawi (PT. JSN) memiliki panjang 496 meter dengan jumlah pilar sebanyak 13 buah dimana pilar tertinggi mencapai 40 meter.

Menteri Basuki mengatakan, Jembatan Kali Kenteng yang sempat mengalami perubahan desain dari Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan (KKJTJ), telah didesain dengan masa layanan mencapai 100 tahun. "Masyarakat harus mematuhi aturan beban (dalam penggunaannya) dan turut memelihara dengan baik," pesan Menteri Basuki.

Tol Semarang-Solo memiliki total panjang 72,64 km, dibangun dengan investasi yang cukup besar yakni lebih dari Rp 7 triliun. Pembangunan Seksi 1-3 yakni dari Semarang hingga Salatiga dilakukan oleh PT. Trans Marga Jateng dan sudah beroperasi.

Seksi 4 dan 5 semula akan dibangun oleh Kementerian PUPR sebagai dukungan Viability Gap Fund (VGF), namun dapat dibangun melalui investasi PT. JSN yang sahamnya dimiliki oleh PT. Jasamarga (60%) dan PT. Waskita Toll Road (40%). Meskipun dibangun oleh PT. JSN, namun pengoperasiannya akan dilakukan oleh PT. TMJ.

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Hedy Rahadian, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang Akhmad Cahyadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana Ruhban Ruzziyatno, Dirut PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) David Wijayatno dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

Pengembangan SDM Konstruksi : Kementerian PUPR Percepat Program Sertifikasi

Pengembangan SDM Konstruksi : Kementerian PUPR Percepat Program Sertifikasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan terus melanjutkan percepatan program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang disampaikannya pada kegiatan sertifikasi bagi 10.000 pekerja konstruksi, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu,(31/10/ 2018).

Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan program besar pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan tanpa dukungan para tenaga kerja konstruksi yang bekerja di lapangan. Misalnya para pekerja proyek pembangunan infrastruktur jalan di Papua yang bekerja di tengah hutan dengan kondisi alam pegunungan dan cuaca ekstrem. Hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempersatukan Indonesia dan menghadirkan pembangunan yang berkeadilan.

“Program sertifikasi sangat penting terlebih dalam persaingan global. Sertifikasi yang dilakukan sekarang jumlahnya masih sedikit. Saya minta tahun depan dilakukan 10 kali lipat dari jumlah sekarang. Kita tunjukkan bahwa kita memang terampil, kita tunjukkan skill kita tidak kalah dengan SDM negara lain,” kata Presiden Jokowi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat baru sekitar 500 ribu dari 8,1 juta tenaga kerja konstruksi. “Apa yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan tantangan bagi kami dalam percepatan jumlah tenaga konstruksi bersertifikat. Kami juga menyiapkan para instrukturnya bekerja sama dengan perguruan tinggi. Untuk pendanaan tidak hanya dari APBN, tetapi juga BUMN, LPJK, Pemerintah Daerah dan masyarakat Jasa Konstruksi,” kata Menteri Basuki.

Program sertifikasi tidak hanya meningkatkan kompetensi, namun juga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi. Sertifikasi diberikan untuk tenaga kerja tingkat ahli seperti ahli K3 maupun tingkat terampil seperti tukang kayu dan pembesian.

Program sertifikasi juga akan berpengaruh kepada kesejahteraan tenaga kerja konstruksi karena besaran upah yang diterima mengacu _billing rate_ atau standar upah yang sudah ditetapkan berdasarkan sertifikat yang dimiliki. Demikian pula bila yang bersangkutan bekerja di luar negeri.

“Terlebih dalam pelelangan proyek konstruksi, kepemilikan sertifikat keahlian adalah keharusan karena sudah diatur dalam UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Artinya orang yang punya sertifikat tidak akan menganggur atau lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan,” ujar Menteri Basuki.

Keberhasilan program ini juga membutuhkan dukungan para stakeholder lainnya seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.

Dari 10.000 peserta sertifikasi, sebanyak 5.900 sudah lulus uji dan diberikan sertifikatnya, 1.500 orang akan dilakukan pelatihan dan uji kompetensi secara on site dengan Mobile Training Unit (MTU) dan 2.600 orang akan mengikuti sertifikasi yang dilakukan di berbagai tempat di seluruh provinsi di Indonesia. Sertifikasi terdiri dari penyampaian materi, praktek lapangan dan diakhiri dengan uji kompetensi.

Dari 10.000 orang yang ikut sertifikasi, terdapat 1.300 siswa dari pendidikan vokasi, yaitu siswa SMK dan politeknik, yang merupakan hasil kerja sama Kementerian
PUPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga terdapat 2.030 warga binaan lembaga pemasyarakatan yang telah mengikuti sertifikasi bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu.

Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan sebagai rangkaian acara sertifikasi, juga dilaksanakan kegiatan Konstruksi Indonesia 2018 dan Indonesia Infrastructure Week 2018 yang berlangsung 31 Oktober hingga 2 November 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR bersama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan LPJKN.

Terdapat pameran alat berat dan produk konstruksi, seminar dan workshop, kegiatan Bilateral Meeting antara Indonesia dengan lima negara asing yakni Malaysia, India, Australia, Inggris dan China. Selain itu juga diselenggarakan Forum Global Meeting di mana akan ada 182 pertemuan antara para pengusaha konstruksi nasional dengan negara asing.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua LPJK Ruslan Rivai, dan Ketua Kadin Rosan P. Roeslani. Hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto dan Plt. Kepala Balitbang Lukman Hakim. (*)