Penganugerahan GTK

Penganugerahan GTK

Advertisements

D.I. Yogyakarta Raih Juara Umum Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi dan Berdedikasi

D.I. Yogyakarta Raih Juara Umum Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi dan Berdedikasi

PONTIANAK, JURNAL IBUKOTA: Prestasi gemilang kembali diraih para Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan DIKMAS) Provinsi D.I. Yogyakarta yang berhasil meraih juara umum pada ajang Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi dan Berdedikasi tingkat Nasional tahun 2018. Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud), Didik Suhardi, pada acara puncak penganugerahan yang diselenggarakan, di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (13/07/2018).

“Alhamdulillah sore ini kita sudah sampai pada puncak acara Penganugerahan GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi dan Berdedikasi yang terbaik. Saya mengucapkan selamat kepada pemenang,” demikian disampaikan Sesjen Kemendikbud, Didik Suhardi, pada acara penganugerahan tersebut.

Provinsi D.I. Yogyakarta berhasil meraih juara pertama pada 5 kategori perorangan terbaik, yakni Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Sudijarto; Instruktur Kursus Tata Busana, Firmanila Tyastuti; Instruktur Kursus Tata Kecantikan Rambut, Nyudi Dwijo Susilo; Instruktur Kursus Otomotif Roda Dua, Suparno; dan Tutor Kesetaraan Paket A, Ratri Widati.

Sedangkan untuk 17 sub kategori lainnya pada kategori perorangan peraih juara pertama terdiri dari Guru KB/TPA/SPS, Vebby Julianti Permata, dari Provinsi Jawa Barat; Pengelola KB/TPA/SPS, Ros Ermawati, dari Provinsi Kalimantan Tengah; Pamong Belajar SKB, Susarah Labo, dari Provinsi DKI Jakarta; Penilik, Dwi Anita Setyaningrum, dari Provinsi Jawa Tengah; Pamong Belajar UPT Pusat, Sri Rahayuningtyas, dari Provinsi Jawa Tengah; Pengelola PKBM, Dimas Ramdani Triputra, dari Provinsi Banten; Pengelola TBM, Seiken Romadhan, dari Provinsi Banten.

Selanjutnya, Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kusmanto, dari Provinsi Jawa Tengah; Instruktur Kursus Tata Rias Pengantin Tradisional, Harcungcung, dari Provinsi Kalimantan Utara; Instruktur Kursus Komputer, Erwin Dwi Nurpermadi, dari Provinsi Jawa Tengah; Tutor Kesetaraan Paket B, Umi Salamah, dari Provinsi Bangka Belitung; Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket C, Katrina Permassari, dari Provinsi Banten; Tutor Pendidikan Keaksaraan, Umi Kulsum, dari Provinsi Jawa Timur; Best Practise Pendidik PAUD daerah 3T, Florens Ludia De Fretes, dari Provinsi Papua Barat; Best Practise Tenaga Kependidikan PAUD daerah 3T, Fachruddin, dari Provinsi Banten; Best Practise Pendidik Dikmas daerah 3T, Neli Purwanti Resmiati, dari Provinsi Kalimantan Tengah; dan Best Practise Tenaga Kependidikan Dikmas di daerah 3T, Aksi, dari Provinsi Aceh.

Kemudian pada kategori kelompok, Provinsi Papua meraih juara satu pada dua sub kategori, yakni Paduan Suara dan Defile. Sedangkan pada sub kategori Senam Kreasi Daerah diraih oleh Provinsi Kalimantan Barat.

“Saya mohon betul bapak dan ibu peroleh juara dapat menularkan praktik terbaiknya itu ditempatnya masing-masing sehingga harapannya PAUD dan Dikmas semakin lama semakin berkualitas,” pesan Didik.

Sementara itu, Pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Dodi Riyadmadji, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kemendikbud yang telah memberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi dan Berdedikasi Nasional Tahun 2018. “Atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi dan Berdedikasi tingkat nasional,” ucap Pj. Gubernur.

Dengan adanya kegiatan apresiasi ini, kata Pj.Gubernur, dapat memberikan semangat baru bagi seluruh pengelola dan pelaksana PAUD dan DIKMAS untuk lebih memberikan perhatian dan dukungan dalam memberikan layanan pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. “Semoga penyelenggaraan apresiasi di Pontianak Kalimantan Barat ini tetap menjadi kenangan tersendiri bagi Bapak dan Ibu, terutama persaudaraan dan silaturahmi yang terjalin selama kegiatan ini,” tutur Pj. Gubernur, yang pada kesempatan ini juga menutup acara Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi dan Berdedikasi Nasional Tahun 2018.

Provinsi D.I. Yogyakarta telah lima kali meraih juara umum pada ajang Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi dan Berdedikasi Nasional yang dilaksanakan sejak tahun 2007. Prestasi tersebut diraih pada tahun 2008 saat penyelenggaraan di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2009 saat menjadi tuan rumah, tahun 2015 di Provinsi Sumatera Utara, tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Tengah, dan tahun ini diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Barat. (Agus)

Kemendikbud: Sistem Zonasi Sangat Tepat untuk Pemerataan Pendidikan

Kemendikbud: Sistem Zonasi Sangat Tepat untuk Pemerataan Pendidikan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai upaya mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.

Sistem zonasi, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem sebelumnya, yakni sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, yang lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan adalah calon siswa yang rumahnya paling dekat dengan sekolah.

Akan tetapi, mengingat kondisi geografis setiap daerah yang berbeda, Mendikbud menyampaikan bahwa penetapan zonasi tidak dapat dibuat dengan standar nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. “Pemerintah daerah dapat menyusun penetapan zonasi sesuai kondisi yang ada, dengan prinsip mendekatkan jarak rumah siswa ke sekolah tanpa menggunakan nilai sebagai indikator seleksi,” disampaikan Mendikbud dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (25/6/2018).

Namun di awal penerapannya, tidak sedikit keluhan dari para orang tua siswa mengenai hitungan nilai oleh pihak sekolah yang dianggap merugikan calon siswa berprestasi. Selain itu, ada masukan masyarakat agar pemerintah mengevaluasi sistem zonasi yang mulai diterapkan sejak tahun ajaran 2017/2018.

Menanggapi hal tersebut, Mendikbud, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa pada prinsipnya sistem zonasi adalah untuk lebih mendekatkan tempat tinggal siswa dengan sekolah, sehingga mekanismenya hanya menggunakan jarak bukan nilai.

Ditambahkan Mendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB merupakan pelaksanaan dari Pasal 53A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

“Peraturan ini bukan peraturan baru, karena Permendikbud itu tidak boleh bertentangan dengan PP,” ujarnya.

Dalam penerapannya, sistem zonasi mendapat apresiasi dari masyarakat, selain sebagai upaya pemerintah untuk memeratakan pendidikan, ternyata juga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.
(Agus)

Menteri Basuki Minta Perbaikan Jalan Nasional pada Jalur LRT Palembang Rampung Akhir Juli 2018

Menteri Basuki Minta Perbaikan Jalan Nasional pada Jalur LRT Palembang Rampung Akhir Juli 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa perbaikan jalan dari Bandara SM Badaruddin II menuju Jakabaring Sport City yang terimbas pembangunan proyek Light Rail Transil (LRT) Palembang akan rampung pada akhir Juli 2018 untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games ke-18 yang akan dimulai pada 18-8-2018 di Kota Palembang.

"Tadi pagi saya sudah ketemu Direktur Utama PT Waskita Karya yang membangun LRT. Beliau akan memperbaiki jalan nasional yang rusak akibat pekerjaan pembangunan LRT dan menjanjikan akan selesai akhir Juli dengan kondisi satu lapis aspal (layer). Nanti setelah tuntas pelaksanaan Asian Games akan dilanjutkan kembali hingga mulus" ujar Menteri Basuki di Palembang, Jumat (13/7/2018).

Dikatakan Menteri Basuki, meski hanya satu layer, dipastikan jalan akan kembali rapih untuk dilewati. “Total panjang jalan yang harus diperbaiki 50 kilometer dua-arah (PP). Sama seperti halnya di Jalan Sudirman di Jakarta, perbaikan jalan belum selesai seluruhnya tapi sudah rapi. Akhir Juli 2018 pekerjaan sudah harus selesai dan dihentikan” tegas Menteri Basuki.

Di Palembang, Sumatera Selatan, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V Palembang juga telah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan kelancaran selama pelaksanaan Asian Games 18, yakni Jalan Tol Palembang-Indralaya (Palindra), Flyover Keramasan dan Simpang Bandara-Tanjung Api-Api, Jembatan Musi IV, dan preservasi jalan nasional di kota Palembang dan sekitarnya.

Tol Palindra dengan nilai investasi sebesar Rp 3,3 triliun merupakan salah satu ruas tol penugasan Pemerintah kepada PT. Hutama Karya melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2015. Menteri Basuki mengatakan, pembangunan Tol Palindra tentunya akan mendukung pelaksanaan Asian Games 2018.

Total panjangnya 22 km terdiri dari tiga seksi, yakni seksi I ruas Palembang – Pamulutan (7,8 km) telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017 lalu, seksi II Pamulutan – KTM (4,9 km) dan seksi III KTM – Simpang Indralaya (9,3 km). Pembangunannya telah dimulai sejak tahun 2015 dan saat ini progres konstruksi untuk seksi II dan seksi III secara keseluruhan sudah 98 persen dan ditargetkan selesai pada minggu ke-4 Juli 2018.

Sementara itu, dua flyover dibangun di Kota Palembang untuk mengurai kemacetan di persimpangan sebidang akibat volume kendaraan yang tinggi. Flyover Keramasan terletak di Simpang Keramasan sebagai persimpangan Jalan Mayjend. Yusuf Singadekane menuju Jalan Lingkar Selatan (Jakabaring / Tol Palindra) maupun sebaliknya, serta Jalan Ki Merogan menuju Jalan Srijaya Raya juga sebaliknya. Sedangkan flyover Simpang Bandara Tanjung Api – Api terletak diantara persimpangan Jalan Nasional yang menghubungkan arah Jambi dan arah Kota Jalan Kolonel H. Burlian.

Pembangunan flyover Keramasan sepanjang 650 meter dilakukan dengan kontrak tahun jamak dari 2016-2018. Biaya konstruksi sebesar Rp 234 miliar dengan Kontraktor pelaksana adalah PT. Wijaya Karya. Untuk flyover Simpang Bandara-Tanjung Api Api sepanjang 460 meter dikerjakan oleh kontraktor PT Modern Widya Tehnical dengan anggaran tahun jamak 2016-2018 sebesar Rp159,5 miliar.

Selain membangun infrastruktur baru, Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 289,97 miliar untuk preservasi/pemeliharaan jalan nasional di Kota Palembang dan sekitarnya sepanjang 279,31 km. Preservasi jalan bertujuan untuk menjamin kondisi prasarana jalan perkotaan yang mantap. (*)

Menteri Basuki Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi Untuk Renovasi Rumah Zohri

Menteri Basuki Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi Untuk Renovasi Rumah Zohri

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan renovasi rumah Lalu Muhammad Zohri di Dusun Karang Pangsor, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis malam (12/7). Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa bangga seluruh rakyat Indonesia atas prestasi Zohri menjuarai Kejuaraan Dunia Atletik IAAF U-20 di Tampere, Finlandia.

Menindaklanjuti perintah tersebut, Menteri Basuki langsung menugaskan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Danis H. Sumadilaga dan Direktur Rumah Khusus, Ditjen Penyediaan Perumahan Chris Robert Marbun untuk berangkat ke Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menemui keluarga dan melihat langsung kondisi rumah Zohri sebagai persiapan pelaksanaan renovasi menyeluruh atas rumah tersebut.

“Sesuai perintah Bapak Presiden, tadi pagi Menteri PUPR meminta kami untuk segera mengecek kondisi rumah keluarga Zohri untuk dapat menentukan renovasi yang akan dilakukan,” kata Kepala Balitbang Danis H. Sumadilaga di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sebelum terbang menuju NTB pagi ini, (13/7).

Menteri Basuki sendiri sejak Kamis hingga Sabtu (12-14/7/2018) melakukan kunjungan kerja di Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam rangka mendampingi Presiden Jokowi meninjau kesiapan infrastruktur Asian Games ke-18 yang akan dibuka pada 18-8-2018 dan membuka Kejuaraan Perahu Naga Piala Presiden 2018 yang merupakan test event Venue Dayung dimana pembangunan embungnya dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air, sedangkan pembangunan tribun venue dayung dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya. (*)

Lulung Harap Ahok Menjaga Mulut dan Sikapnya

Lulung Harap Ahok Menjaga Mulut dan Sikapnya

JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terkena kasus penistaan agama, dikabarkan bakal bebas pada bulan depan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung berdoa dan berharap Ahok dapat berubah saat keluar dari penjara nanti.

"Ya supaya bisa mengubah mulut dan bicaranya. P‎ersoalan itu dari sikap dan perilaku bicara dia (Ahok)," kata Lulung di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Lulung tidak ambil pusing mengenai waktu Ahok akan bebas. Tokoh masyarakat Tanah Abang itu menyerahkan kepada yang berwenang.

"Terserah pemerintah ngitungnya kaya apa. Mungkin dia juga bikin permohonan apa gitu, grasi ya supaya dia cepat bebas kan bisa juga," tambahnya.

"Oh saya enggak punya kompetensi itu. Kalau hitungan saya November, kalau emang dia kena remisi, ya itungannya November, Desember," pungkasnya.‎ (Beby Hendry)

Gunung Anak Krakatau Meletus 56 Kali, Status Tetap Waspada

Gunung Anak Krakatau Meletus 56 Kali, Status Tetap Waspada

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda Provinsi Lampung untuk sekian kali meletus. PVMBG melaporkan Gunung Anak Krakatau meletus sebanyak 56 kali dengan tinggi kolom abu bervariasi 200 meter hingga 1.000 meter di atas puncak kawah pada Rabu (11/7/2018).

Selama 24 jam dari pukul 00.00 – 24.00 WIB pada 11/7/2018, Gunung Anak Krakatau meletus 56 kali kejadian dengan amplitudo 25-53 mm, dan durasi letusan 20-100 detik. Letusan disertai lontaran abu vulkanik, pasir dan suara dentuman. Secara visual pada malam hari teramati sinar api dan guguran lava pijar. Hembusan 141 kejadian dengan durasi 20-172 detik.

Sebelumnya, pada Selasa (10/7/2018) Gunung Anak Krakatau meletus sebanyak 99 kali kejadian dengan amplitudo 18-54 mm dan durasi letusan 20-102 detik. Hembusan tercatat 197 kali dengan durasi 16-93 detik. Letusan disertai suara dentuman sebanyak 10 kali yang menyebabkan kaca pos pengamatan gunung bergetar.

Banyaknya letusan ini sesungguhnya sudah berlangsung sejak tanggal 18 Juni 2018, dimana Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Ada pergerakan magma ke luar permukaan sehingga terjadi letusan. Namun demikian status Gunung Anak Krakatau tetap Waspada (level 2). Tidak ada peningkatan status gunung.

Bahkan status Waspada ditetapkan sejak 26/1/2012 hingga sekarang. Status Waspada artinya aktivitas vulkanik di atas normal sehingga terjadinya letusan dapat terjadi kapan saja. Tidak membahayakan selama masyarakat tidak melakukan aktivitasnya di dalam radius 1 km.

Letusan Gunung Anak Krakatau yang melontarkan abu vulkanik dan pasir, tidak membahayakan penerbangan pesawat terbang. VONA (Volcano Observatory Notice For Aviation) orange. Jalur pelayaran di Selat Sunda pun tetap aman. Letusan juga tidak berbahaya selama berada di luar radius 1 km dari puncak kawah.

Letusan Gunung Anak Krakatau adalah hal yang biasa. Gunung ini masih aktif untuk tumbuh besar dan tinggi dengan melakukan erupsi. Gunung Anak Krakatau baru muncul dari permukaan laut tahun 1927. Rata-rata tambah tinggi 4-6 meter per tahun. Energi erupsi yang dikeluarkan juga tidak besar. Sangat kecil sekali peluang terjadi letusan besar seperti letusan Gunung Krakatau pada 1883. Bahkan beberapa ahli mengatakan tidak mungkin untuk saat ini. Jadi tidak perlu dikhawatirkan.

Masyarakat dihimbau tetap tenang. BPBD Provinsi Banten, BPBD Provinsi Lampung, PVMBG dan BKSDA telah melakukan langkah antisipasi. Yang penting masyarakat mematuhi rekomendasi tidak melakukan aktivitas di dalam radius 1 km dari puncak kawah. Di luar itu aman. Justru dapat menikmati fenomena erupsi Gunung Anak Krakatau dari tempat aman. (Agus)

Sutopo Purwo Nugroho

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

Pasca Divestasi Saham, KLHK Harap Freeport Lebih Perhatikan Lingkungan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:
Penandatanganan pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berlangsung hari ini, di Kementerian Keuangan, Kamis, 12 Juli 2018. Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM, Freeport McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.

Harapan pemerintah serta masyarakat pasca penguasaan saham mayoritas PT. Freeport Indonesia (PTFI) oleh PT. Indonesia Asahan Alumunium Persero (Inalum) salah satunya adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan.

Menteri LHK, Siti Nurbaya yang hadir dalam acara penandatanganan tersebut menyatakan bahwa PTFI merupakan pengelola tambang terbesar di dunia. Menteri Siti percaya bahwa PTFI akan mampu menjaga keberlanjutan penanganan lingkungan terdampak. Sejak bulan September tahun 2017, KLHK telah mengikuti perkembangan masalah penanganan lingkungan di PTFI, dan secara bersama-sama dengan pihak terkait telah mengambil langkah-langkah perbaikan dalam penanganan lingkungan.

“Jadi, kita akan mendorong terus PTFI apalagi INALUM sudah di dalamnya untuk pengembangan lingkungan yang lebih baik dan untuk keberlanjutannya.”, ujar Menteri Siti.

Salah satu hal yang krusial menurut Menteri Siti adalah masalah pengendalian limbah tailing. Menurutnya, dengan berbagai kebijakan yang didampingi oleh pemerintah, ditambah juga PTFI memiliki teknologi, pengalaman, best practices berkelas dunia, diharapkan dapat menangani limbah dan memanfaatkan tailing menjadi bahan baku industri.

“Jadi nanti kita akan dorong terus kita lihat kita ikuti perkembangannya dan bila perlu nanti ada kabijakan-kebijakan untuk selanjutnya, misalnya kebijakan industri, kebijakan di dalam konstruksi jalan dan sebagainya”, jelas Menteri Siti.

Satu catatan penting dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, bahwa untuk perpanjangan izin 2 kali 10 tahun harus ada rekomendasi tertulis dari Menteri LHK sebagaimana disyaratkan di Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Perpanjangan itu bisa diberikan dengan rekomendasi atau tidak ada masalah yang serius untuk masalah lingkungan hidup ini”, terang Menteri Jonan.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Heads of Agreement yang ditandatangani tersebut merupakan suatu langkah maju dan strategis di dalam rangka mewujudkan kesepakatan antara pemerintah RI dengan PTFI dan FCX tanggal 27 Agustus 2017 lalu. Kesepakatan ini memuat pokok-pokok sebagai berikut:
1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PTFI akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) dan bukan dalam bentuk kontrak karya.
2. Divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia.
3. PTFI membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (Smelter) di dalam negeri.
4. Penerimaan negara secara agregat atau total lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara melalui kontrak karya selama ini.
5. Perpanjangan masa operasi maksimal 2 (dua) kali 10 (sepuluh) tahun hingga 2041 akan diberikan setelah PTFI memenuhi kewajiban yang diatur dalam IUPK OP.

Mendukung divestasi saham ini, telah dilakukan juga penandatanganan perjanjian dengan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Mimika, pada tanggal 12 Januari 2018. Nantinya, Pemerintah Provinsi Papua, dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiiki hak atas saham PTFI sebesar 10%.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan bahwa pemerintah mengharapkan PTFI dapat dikelola sebaik-baiknya mengedepankan good corporate governance. Dirinya juga mengharapkan hal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh, khususnya bagi masyarakat Papua.(Agus)