Bangun Rumah Bagi Nelayan, Presiden: Agar Kehidupan Mereka Lebih Baik

Bangun Rumah Bagi Nelayan, Presiden: Agar Kehidupan Mereka Lebih Baik

PANGANDARAN, JURNAL IBUKOTA: Sebelum meninggalkan Kabupaten Pangandaran untuk kembali ke Jakarta, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Prapat, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah membangun sebanyak 204 unit rumah yang disediakan bagi para nelayan yang berada di Kabupaten Pangandaran.

"Ingin memperbanyak tapi lahannya belum ada. Ini tugasnya Pak Bupati dan Pak Gubernur (mencari). Kalau ada kita akan bangun perumahan untuk nelayan yang seperti ini yang kita harapkan lingkungannya baik, ke tempat kerja hanya sekitar 2 kilometer," ujar Presiden di lokasi pada Selasa, 24 April 2018.

Presiden sekaligus memastikan bahwa pembangunan perumahan khusus nelayan serupa itu tidak hanya dilakukan di Pangandaran saja. Ke depannya, nelayan di daerah-daerah lainnya juga akan berkesempatan untuk memperoleh akses kepada perumahan.

"Saya kira hal-hal seperti ini yang ingin kita dekati agar kehidupan nelayan lebih baik," tuturnya.

Untuk diketahui, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat telah memulai pembangunan perumahan khusus nelayan di Pangandaran sejak tahun 2015 lalu. Pada tahun 2015 hingga 2016, pemerintah telah membangun sebanyak 104 unit rumah yang berada di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak. Setahun setelahnya, sebanyak 50 unit rumah khusus nelayan dibangun di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran.

Adapun pada tahun ini, pemerintah membangun sebanyak 50 unit rumah khusus bagi para nelayan yang berlokasi di Desa Pangandaran.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata. (Agus)

Advertisements

Kementerian PUPR Resmikan Rumah Susun Sewa Khusus Lansia di Cibubur

Kementerian PUPR Resmikan Rumah Susun Sewa Khusus Lansia di Cibubur

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Yayasan Ria Pembangunan yang diperuntukkan bagi para orang tua lanjut usia (lansia) di Cibubur, Jakarta Timur. Rusunawa khusus untuk orang tua lanjut usia (lansia) ini merupakan yang pertama dibangun oleh Kementerian PUPR.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH mengatakan, tujuan pembangunan rusunawa ini untuk memberikan fasilitas bagi para lansia agar dapat beristirahat dengan layak dan bersosialisasi dengan lansia lain di masa tua. Pembangunan rumah susun juga merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi backlog perumahan sebesar 11,4 juta unit pada tahun 2015.

"Karena Rusun ini untuk lansia, disamping kita sediakan fasilitas standar seperti furnitur, kita juga lengkapi dengan fasilitas sosial lain di tiap lantai, seperti kursi santai di ruang terbuka. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi mereka berinteraksi," ujar Khalawi usai meresmikan rusun tersebut, Selasa (24/4/2018).

Turut hadir dalam acara tersebut Ibu Kartika Basuki, istri Mantan Wakil Presiden Tuti Sutiawati Try Sutrisno, mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Haryono Suyono yang juga sebagai ketua pembina Yayasan Ria Pembangunan.

Khalawi menyatakan, rusunawa khusus lansia ini akan menjadi percontohan untuk pembangunan rusunawa lansia berikutnya. Diharapkan program seperti ini dapat membantu yayasan yang mengurus lansia agar dapat memberikan tempat yang nyaman.

"Selanjutnya akan kami koordinasikan terus dengan Kementerian Sosial untuk mengetahui yayasan mana saja yang patut untuk diberikan bantuan. Tentunya banyak yayasan yang menampung lansia mengalami kesulitan dari segi finansial," kata Khalawi.

Rusunawa lansia ini juga telah dilengkapi jalur landai untuk kursi roda (ramp) dan pegangan tangan di sepanjang jalan (hand rail). Adanya lift serta fasilitas penunjang seperti prasarana, sarana dan utilitas serta meubelair diharapkan Khalawi juga dapat membuat para lansia yang tinggal merasa betah, aman dan nyaman.

Rusunawa yang berada di Jalan Karya Bhakti ini memiliki 1 tower yang terdiri 3 lantai dengan tipe 24. Jumlah unit rusunawa tersebut sebanyak 90 hunian dengan dilengkapi ruang pengelola, ruang usaha, mushola, dan ruang serba guna.

Dari total 90 unit, lantai 1 terdiri dari 22 unit, sementara lantai 2 dan 3 masing-masing terdiri 34 unit. Setiap unitnya akan dihuni oleh seorang lansia. Masing-masing unitnya dilengkapi tempat tidur, lemari, sofa, meja tamu, kursi makan, dan meja makan. Biaya pembangunan rusun yang dibangun oleh Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR mencapai Rp 16,19 miliar.

Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan Cibubur Haryono Suyono mengatakan rusun ini untuk lansia ini sangat dibutuhkan. Untuk itu, Ia mengucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang telah merespon dengan positif usulan pembangunan rusunawa lansia tersebut.

"Selama ini rusun untuk lansia ini kondisinya sudah tidak layak. Untuk itu saya mengajukan usulan pembangunan kepada Pak Menteri PUPR untuk membuatkan rusun baru dan Alhamdulillah disetujui," ujar Haryono.(***)

Bisnis Bank Sampah Capai Rp18 Miliar

Bisnis Bank Sampah Capai Rp18 Miliar

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Bisnis daur ulang sampah melalui bank sampah dinilai cukup potensial. Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang Ekonomi Makro Hasan Djauhari. Ia juga mengatakan bahwa ada sekitar 4.000 bank sampah yang sudah beroperasi dengan mengumpulkan sampah rumah tangga, untuk kemudian dipisahkan berdasarkan jenisnya dan didaur ulang menjadi produk craft atau pupuk siap jual.

"Itu nilainya sekitar Rp18 miliar," ungkap Hasan usai membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ‘Bank Sampah Sebagai Entity Bisnis Koperasi’ yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Selasa (24/4/2018) di Bogor.

Hasan mengatakan bahwa potensi bisnis bank sampah tersebut dapat dikembangkan menjadi bisnis yang bernilai jual tinggi, mengingat banyaknya manfaat yang bisa didapatkan dari sampah yang telah diolah menjadi produk kerajinan ataupun pupuk. Namun untuk mengembangkan bisnis bank sampah, menurutnya masih perlu dioptimalkan dan dibuat kelembagaan formal dalam bentuk koperasi yang mampu mewadahi bank sampah sebagai entitas bisnis untuk menambah pendapatan masyarakat.

"Jika selama ini bank sampah hanya mengelola sampah anorganik yang jumlahnya hanya sebesar 30% dari total sampah yang ada, untuk diolah menjadi berbagai bentuk kerajinan, cindera mata dan sebagainya. Maka setelah menjadi Koperasi Bank Sampah, terbuka peluang usaha yang lebih menarik dengan manajemen pengelolaan yang semakin baik," jelasnya.

Selain itu Hasan menambahkan, "Mungkin kelompok-kelompok yang bergerak di bidang ini bisa diberi akses permodalan, mungkin istrinya bisa usaha lain, bisa dikasih pendidikan, dan sebagainya," katanya.
Pembangunan bank sampah, menurutnya, juga dapat menjadi momentum untuk membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah, karena sampah ternyata mempunyai nilai jual yang cukup baik. Maka bank sampah yang telah terintegrasi dalam wadah koperasi sudah seharusnya melembagakan dirinya sebagai badan usaha yang dikelola secara profesional layaknya lembaga bisnis berprinsip koperasi.

Sementara itu, Agus Saefudin Dirjen PSBL3 KLHK menjelaskan bahwa peluang bisnis bank sampah dilihat berdasarkan jumlah sampah. "Tergantung dari kuantitas sampah kita. Karena kita harus mempunyai perhitungan harga-harga sampah itu. Jadi kalau kita mendirikan bank sampah, nasabah itu komposisinya seperti apa. Misalnya organiknya 50%, non organiknya 50%. Yang akan diolah sampah non organik, seperti kertas, plastik, kaleng," jelasnya. Namun bukan berarti sampah organik tidak berpeluang bisnis, tambahnya, sampah organik juga bisa diolah menjadi pupuk.

Ketua Koperasi Warga Mandiri Delima, Prakoso dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan bahwa anggota bank sampah belum tentu anggota koperasi bank sampah. Kecuali dana yang dikumpulkan sudah memenuhi persyaratan iuran anggota koperasi, maka anggota bank sampah dapat dinyatakan sebagai anggota koperasi bank sampah.

Saat mendirikan Koperasi Warga Mamdiri Delima, Prakoso mengungkapkan bahwa seringkali pihak kelurahan menegur kegiatan bank sampah, lantaran dicurigai menggunakan anggaran Pemerintah. Sementara modal awal yang digunakan untuk membangun bank sampah adalah berasal dari iuran anggota. "Tetapi kita bertahan, berhasil dan menjadi bank sampah terbaik di 6 kota," ungkapnya. (Agus)

Kemenkop dan UKM Dengan BNPP Sinergi Bangun Perbatasan

Kemenkop dan UKM Dengan BNPP Sinergi Bangun Perbatasan

BADAU, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menginisiasi sinergi kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM melalui bantuan pemerintah dalam rangka pengembangan wirausaha pemula (WP) perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Asisten Deputi Permodalan pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kemenkop UKM Luhur Pradjarto mengatakan sinergi peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM ini sebagai upaya untuk mewujudkan agenda Nawacita ke-3 Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Luhur menambahkan bahwa untuk membangun daerah perbatasan tidak hanya membangun infrastruktur fisik dan bangunan semata, tetapi juga perlu membangun dari sisi ekonomi. Maka para pelaku usaha mikro dan kecil harus ditingkatkan kemampuannya termasuk dalam dukungan permodalan.

“Kementerian Koperasi dan UKM akan memberikan dukungan permodalan melalui program prioritas nasional yaitu penumbuhan wirausaha baru melalui bantuan pemerintah dalam pengembangan wirausaha pemula,” kata Luhur dalam sambutannya, Senin (23/4-2018)

Program bantuan dari Kemenkop dan UKM imbuhnya harus dikawal dengan pendampingan. Dengan demikian perekonomian akan tumbuh, dan masyarakat akan dapat menikmati peningkatan pendapatan, yang pada akhirnya menjadikan wilayah perbatasan negara sebagai beranda Indonesia dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Sinergi kegiatan diadakan dalam bimbingan teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula Perbatasan. Bimtek difasilitasi oleh BNPP dalam hal ini Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, sedangkan Kemenkop dan UKM akan memberikan dukungan permodalan melalui program prioritas nasional.

Agar program sinergi ini bisa menghasilkan dampak yang lebih bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat memfasilitasi pendampingan kepada UMKM dan khususnya WP yang nantinya akan menerima bantuan.

“Peserta bimtek yang memiliki usaha antara lain kerajinan, peternakan, kuliner/tataboga, pertanian dan perkebunan, perlu didampingi dalam memaksimalkan pemanfaatan dana bantuan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas,” papar Luhur.

Bimtek yang diselenggarakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para UMKM yang mayoritas mengelola usaha di sektor ekonomi kreatif, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka.

“Disamping itu juga, akan memunculkan pengusaha-pengusaha yang handal dengan produk khas Kabupaten Kapuas Hulu berbasis sumber daya lokal,” ujar Yusuf, Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum yang mewakili Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP Boytenjuri mengakui banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan K/L belum dilakukan secara terintegrasi dan sinergi. Kegiatan bimtek yang melibatkan Kemenkop dan UKM, serta Kementerian Pertanian yang merupakan anggota BNPP ini dapat dijadikan sebagai piloting sinergi K/L. (Agus)

Bangun Rumah Bagi Nelayan, Presiden: Agar Kehidupan Mereka Lebih Baik

Bangun Rumah Bagi Nelayan, Presiden: Agar Kehidupan Mereka Lebih Baik

PANGANDARAN, JURNAL IBUKOTA: Sebelum meninggalkan Kabupaten Pangandaran untuk kembali ke Jakarta, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Prapat, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah membangun sebanyak 204 unit rumah yang disediakan bagi para nelayan yang berada di Kabupaten Pangandaran.

"Ingin memperbanyak tapi lahannya belum ada. Ini tugasnya Pak Bupati dan Pak Gubernur (mencari). Kalau ada kita akan bangun perumahan untuk nelayan yang seperti ini yang kita harapkan lingkungannya baik, ke tempat kerja hanya sekitar 2 kilometer," ujar Presiden di lokasi pada Selasa, 24 April 2018.

Presiden sekaligus memastikan bahwa pembangunan perumahan khusus nelayan serupa itu tidak hanya dilakukan di Pangandaran saja. Ke depannya, nelayan di daerah-daerah lainnya juga akan berkesempatan untuk memperoleh akses kepada perumahan.

"Saya kira hal-hal seperti ini yang ingin kita dekati agar kehidupan nelayan lebih baik," tuturnya.

Untuk diketahui, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat telah memulai pembangunan perumahan khusus nelayan di Pangandaran sejak tahun 2015 lalu. Pada tahun 2015 hingga 2016, pemerintah telah membangun sebanyak 104 unit rumah yang berada di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak. Setahun setelahnya, sebanyak 50 unit rumah khusus nelayan dibangun di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran.

Adapun pada tahun ini, pemerintah membangun sebanyak 50 unit rumah khusus bagi para nelayan yang berlokasi di Desa Pangandaran.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata. (Agus)

Pelatihan Berjenjang Dianggap Jadi Kunci Sukses Berkoperasi

Pelatihan Berjenjang Dianggap Jadi Kunci Sukses Berkoperasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pendidikan dan pelatihan berjenjang bagi anggota koperasi dianggap menjadi kunci sukses berkoperasi karena keberhasilan atau kegagalan koperasi banyak bergantung pada tingkat pendidikan yang dampaknya akan meningkatkan partisipasi anggota.

Kepala Bagian Data Kementerian Koperasi dan UKM Catur Susanto di Jakarta, Selasa, mengatakan pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan untuk memberikan bekal yang memadai kepada anggota koperasi, agar mereka dapat berperan secara aktif dan dinamis.

"Dalam praktik koperasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik bagi pengurus, pengawas, anggota, maupun manajemen (manajer dan karyawan) minimal terdapat tiga tiga jenjang, yaitu pendidikan dan pelatihan dasar, menengah, dan lanjut," katanya.

Secara empiris, kata dia, hal ini telah dipraktikan oleh banyak koperasi, antara lain: Koperasi Kredit (Credit Union), Koperasi Wanita dan Koppontren) dan gerakan koperasi lainnya melalui pengembangan kurikulum dan silabisnya yang diperuntukkan bagi pengurus, pengawas maupun anggota koperasi.

Catur mengatakan, jenjang yang dimulai dari Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam koperasi, serta mempersiapkan anggota, pengurus, pengawas dan manajemen untuk mengikuti pendidikan menengah.

"Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk berorganisasi dalam koperasi berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar," katanya.

Pendidikan dan Pelatihan Dasar diberikan bagi pengurus, pengawas dan anggota maupun manajemen (manajer dan karyawan) yang memberikan pembekalan dan pemahaman yang bersifat dasar, seperti jati diri koperasi (definisi, nilai dan prinsip koperasi), dasar-dasar manajemen koperasi, akuntansi dan keuangan dasar koperasi, serta hal- hal mendasar tentang organisasi dan manajemen (keuangan dan usaha) koperasi yang merupakan tahap awal atau dasar.

Sementara pendidikan dan pelatihan menengah lebih banyak memberikan pembekalan dan pemahaman yang bersifat menengah, seperti organisasi dan manajemen koperasi, akuntansi dan keuangan menengah koperasi, serta hal-hal tentang organisasi dan manajemen (keuangan dan usaha) koperasi yang merupakan tahap kedua atau menengah.

"Kemudian pendidikan lebih untuk mempersiapkan anggota, pengurus, pengawas, serta manajemen menjadi internal ekosistem koperasi yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan stakeholder koperasi, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam upaya diversifikasi dan ekspansi usaha koperasi," katanya.

Menurut dia, upaya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara massif, tersistem, terstruktur atau berjenjang tersebut, akan mendorong proses internalisasi dan transformasi ilmu pengetahuan bagi pelaku internal koperasi semakin baik.

"Dengan begitu kekuatan koperasi dalam menyikapi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang sangat dinamis juga semakin baik," katanya.

Komitmen Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya mendorong gerakan koperasi untuk membudayakan dan selalu aktif menyelenggarakan pelatihan diwujudkan melalui pemberian apresiasi dalam event Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2018 yang dilaksanakan 4-6 April di Yogyakarta.

Adapun apresiasi Koperasi Penyelenggara Pelatihan Bagi Anggota Tahun 2017 dengan Indikator Umum dan Kriteria Dasar (IUKD), antara lain Alokasi dana Diklat bagi anggota anggota melalui SHU; Adanya Jenjang Diklat; Pelaksanaan Diklat Secara Periodikdan, dan Pedoman dan Panduan Diklat (Kursil, Modul) yang terkodifikasi.

Apresiasi tersebut diberikan kepada tiga gerakan koperasi primer yang pada 2017 dinilai cukup aktif dan fokus dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas dan manajemen koperasinya, yaitu KSP Rias, Provinsi Sumatera Selatan, KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, Prov. Lampung, dan KSP CU Dharma Prima Kita, D.I. Yogyakarta.

"Pada akhirnya dengan pendidikan anggota yang tersistem, terstruktur dan berkelanjutan akan mewujudkan soliditas koperasi. Memang harus disadari bahwa pada dasarnya maju mundurnya koperasi ada di tangan pengurus dan pengawas, sedangkan jatuh bangunnya koperasi ada di tangan anggota," kata Catur Susanto yang juga Aktivis Koperasi Mahasiswa dan Pemuda serta Instruktur Perkoperasian itu.(Agus)

Kementerian PUPR Resmikan Rumah Susun Sewa Khusus Lansia di Cibubur

Kementerian PUPR Resmikan Rumah Susun Sewa Khusus Lansia di Cibubur

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Yayasan Ria Pembangunan yang diperuntukkan bagi para orang tua lanjut usia (lansia) di Cibubur, Jakarta Timur. Rusunawa khusus untuk orang tua lanjut usia (lansia) ini merupakan yang pertama dibangun oleh Kementerian PUPR.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH mengatakan, tujuan pembangunan rusunawa ini untuk memberikan fasilitas bagi para lansia agar dapat beristirahat dengan layak dan bersosialisasi dengan lansia lain di masa tua. Pembangunan rumah susun juga merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi backlog perumahan sebesar 11,4 juta unit pada tahun 2015.

"Karena Rusun ini untuk lansia, disamping kita sediakan fasilitas standar seperti furnitur, kita juga lengkapi dengan fasilitas sosial lain di tiap lantai, seperti kursi santai di ruang terbuka. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi mereka berinteraksi," ujar Khalawi usai meresmikan rusun tersebut, Selasa (24/4/2018).

Turut hadir dalam acara tersebut Ibu Kartika Basuki, istri Mantan Wakil Presiden Tuti Sutiawati Try Sutrisno, mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Haryono Suyono yang juga sebagai ketua pembina Yayasan Ria Pembangunan.

Khalawi menyatakan, rusunawa khusus lansia ini akan menjadi percontohan untuk pembangunan rusunawa lansia berikutnya. Diharapkan program seperti ini dapat membantu yayasan yang mengurus lansia agar dapat memberikan tempat yang nyaman.

"Selanjutnya akan kami koordinasikan terus dengan Kementerian Sosial untuk mengetahui yayasan mana saja yang patut untuk diberikan bantuan. Tentunya banyak yayasan yang menampung lansia mengalami kesulitan dari segi finansial," kata Khalawi.

Rusunawa lansia ini juga telah dilengkapi jalur landai untuk kursi roda (ramp) dan pegangan tangan di sepanjang jalan (hand rail). Adanya lift serta fasilitas penunjang seperti prasarana, sarana dan utilitas serta meubelair diharapkan Khalawi juga dapat membuat para lansia yang tinggal merasa betah, aman dan nyaman.

Rusunawa yang berada di Jalan Karya Bhakti ini memiliki 1 tower yang terdiri 3 lantai dengan tipe 24. Jumlah unit rusunawa tersebut sebanyak 90 hunian dengan dilengkapi ruang pengelola, ruang usaha, mushola, dan ruang serba guna.

Dari total 90 unit, lantai 1 terdiri dari 22 unit, sementara lantai 2 dan 3 masing-masing terdiri 34 unit. Setiap unitnya akan dihuni oleh seorang lansia. Masing-masing unitnya dilengkapi tempat tidur, lemari, sofa, meja tamu, kursi makan, dan meja makan. Biaya pembangunan rusun yang dibangun oleh Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR mencapai Rp 16,19 miliar.

Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan Cibubur Haryono Suyono mengatakan rusun ini untuk lansia ini sangat dibutuhkan. Untuk itu, Ia mengucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang telah merespon dengan positif usulan pembangunan rusunawa lansia tersebut.

"Selama ini rusun untuk lansia ini kondisinya sudah tidak layak. Untuk itu saya mengajukan usulan pembangunan kepada Pak Menteri PUPR untuk membuatkan rusun baru dan Alhamdulillah disetujui," ujar Haryono.(***)

Kemenkop dan UKM Dengan BNPP Sinergi Bangun Perbatasan

Kemenkop dan UKM Dengan BNPP Sinergi Bangun Perbatasan

BADAU, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menginisiasi sinergi kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM melalui bantuan pemerintah dalam rangka pengembangan wirausaha pemula (WP) perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Asisten Deputi Permodalan pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kemenkop UKM Luhur Pradjarto mengatakan sinergi peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM ini sebagai upaya untuk mewujudkan agenda Nawacita ke-3 Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Luhur menambahkan bahwa untuk membangun daerah perbatasan tidak hanya membangun infrastruktur fisik dan bangunan semata, tetapi juga perlu membangun dari sisi ekonomi. Maka para pelaku usaha mikro dan kecil harus ditingkatkan kemampuannya termasuk dalam dukungan permodalan.

“Kementerian Koperasi dan UKM akan memberikan dukungan permodalan melalui program prioritas nasional yaitu penumbuhan wirausaha baru melalui bantuan pemerintah dalam pengembangan wirausaha pemula,” kata Luhur dalam sambutannya, Senin (23/4-2018)

Program bantuan dari Kemenkop dan UKM imbuhnya harus dikawal dengan pendampingan. Dengan demikian perekonomian akan tumbuh, dan masyarakat akan dapat menikmati peningkatan pendapatan, yang pada akhirnya menjadikan wilayah perbatasan negara sebagai beranda Indonesia dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Sinergi kegiatan diadakan dalam bimbingan teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula Perbatasan. Bimtek difasilitasi oleh BNPP dalam hal ini Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, sedangkan Kemenkop dan UKM akan memberikan dukungan permodalan melalui program prioritas nasional.

Agar program sinergi ini bisa menghasilkan dampak yang lebih bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat memfasilitasi pendampingan kepada UMKM dan khususnya WP yang nantinya akan menerima bantuan.

“Peserta bimtek yang memiliki usaha antara lain kerajinan, peternakan, kuliner/tataboga, pertanian dan perkebunan, perlu didampingi dalam memaksimalkan pemanfaatan dana bantuan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas,” papar Luhur.

Bimtek yang diselenggarakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para UMKM yang mayoritas mengelola usaha di sektor ekonomi kreatif, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka.

“Disamping itu juga, akan memunculkan pengusaha-pengusaha yang handal dengan produk khas Kabupaten Kapuas Hulu berbasis sumber daya lokal,” ujar Yusuf, Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum yang mewakili Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP Boytenjuri mengakui banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan K/L belum dilakukan secara terintegrasi dan sinergi. Kegiatan bimtek yang melibatkan Kemenkop dan UKM, serta Kementerian Pertanian yang merupakan anggota BNPP ini dapat dijadikan sebagai piloting sinergi K/L. (Agus)

Pelatihan Berjenjang Dianggap Jadi Kunci Sukses Berkoperasi

Pelatihan Berjenjang Dianggap Jadi Kunci Sukses Berkoperasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Pendidikan dan pelatihan berjenjang bagi anggota koperasi dianggap menjadi kunci sukses berkoperasi karena keberhasilan atau kegagalan koperasi banyak bergantung pada tingkat pendidikan yang dampaknya akan meningkatkan partisipasi anggota.

Kepala Bagian Data Kementerian Koperasi dan UKM Catur Susanto di Jakarta, Selasa, mengatakan pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan untuk memberikan bekal yang memadai kepada anggota koperasi, agar mereka dapat berperan secara aktif dan dinamis.

"Dalam praktik koperasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik bagi pengurus, pengawas, anggota, maupun manajemen (manajer dan karyawan) minimal terdapat tiga tiga jenjang, yaitu pendidikan dan pelatihan dasar, menengah, dan lanjut," katanya.

Secara empiris, kata dia, hal ini telah dipraktikan oleh banyak koperasi, antara lain: Koperasi Kredit (Credit Union), Koperasi Wanita dan Koppontren) dan gerakan koperasi lainnya melalui pengembangan kurikulum dan silabisnya yang diperuntukkan bagi pengurus, pengawas maupun anggota koperasi.

Catur mengatakan, jenjang yang dimulai dari Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam koperasi, serta mempersiapkan anggota, pengurus, pengawas dan manajemen untuk mengikuti pendidikan menengah.

"Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk berorganisasi dalam koperasi berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar," katanya.

Pendidikan dan Pelatihan Dasar diberikan bagi pengurus, pengawas dan anggota maupun manajemen (manajer dan karyawan) yang memberikan pembekalan dan pemahaman yang bersifat dasar, seperti jati diri koperasi (definisi, nilai dan prinsip koperasi), dasar-dasar manajemen koperasi, akuntansi dan keuangan dasar koperasi, serta hal- hal mendasar tentang organisasi dan manajemen (keuangan dan usaha) koperasi yang merupakan tahap awal atau dasar.

Sementara pendidikan dan pelatihan menengah lebih banyak memberikan pembekalan dan pemahaman yang bersifat menengah, seperti organisasi dan manajemen koperasi, akuntansi dan keuangan menengah koperasi, serta hal-hal tentang organisasi dan manajemen (keuangan dan usaha) koperasi yang merupakan tahap kedua atau menengah.

"Kemudian pendidikan lebih untuk mempersiapkan anggota, pengurus, pengawas, serta manajemen menjadi internal ekosistem koperasi yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan stakeholder koperasi, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam upaya diversifikasi dan ekspansi usaha koperasi," katanya.

Menurut dia, upaya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara massif, tersistem, terstruktur atau berjenjang tersebut, akan mendorong proses internalisasi dan transformasi ilmu pengetahuan bagi pelaku internal koperasi semakin baik.

"Dengan begitu kekuatan koperasi dalam menyikapi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang sangat dinamis juga semakin baik," katanya.

Komitmen Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya mendorong gerakan koperasi untuk membudayakan dan selalu aktif menyelenggarakan pelatihan diwujudkan melalui pemberian apresiasi dalam event Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2018 yang dilaksanakan 4-6 April di Yogyakarta.

Adapun apresiasi Koperasi Penyelenggara Pelatihan Bagi Anggota Tahun 2017 dengan Indikator Umum dan Kriteria Dasar (IUKD), antara lain Alokasi dana Diklat bagi anggota anggota melalui SHU; Adanya Jenjang Diklat; Pelaksanaan Diklat Secara Periodikdan, dan Pedoman dan Panduan Diklat (Kursil, Modul) yang terkodifikasi.

Apresiasi tersebut diberikan kepada tiga gerakan koperasi primer yang pada 2017 dinilai cukup aktif dan fokus dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas dan manajemen koperasinya, yaitu KSP Rias, Provinsi Sumatera Selatan, KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, Prov. Lampung, dan KSP CU Dharma Prima Kita, D.I. Yogyakarta.

"Pada akhirnya dengan pendidikan anggota yang tersistem, terstruktur dan berkelanjutan akan mewujudkan soliditas koperasi. Memang harus disadari bahwa pada dasarnya maju mundurnya koperasi ada di tangan pengurus dan pengawas, sedangkan jatuh bangunnya koperasi ada di tangan anggota," kata Catur Susanto yang juga Aktivis Koperasi Mahasiswa dan Pemuda serta Instruktur Perkoperasian itu.(Agus)

Bisnis Bank Sampah Capai Rp18 Miliar

Bisnis Bank Sampah Capai Rp18 Miliar

BOGOR, JURNAL IBUKOTA: Bisnis daur ulang sampah melalui bank sampah dinilai cukup potensial. Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang Ekonomi Makro Hasan Djauhari. Ia juga mengatakan bahwa ada sekitar 4.000 bank sampah yang sudah beroperasi dengan mengumpulkan sampah rumah tangga, untuk kemudian dipisahkan berdasarkan jenisnya dan didaur ulang menjadi produk craft atau pupuk siap jual.

"Itu nilainya sekitar Rp18 miliar," ungkap Hasan usai membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ‘Bank Sampah Sebagai Entity Bisnis Koperasi’ yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Selasa (24/4/2018) di Bogor.

Hasan mengatakan bahwa potensi bisnis bank sampah tersebut dapat dikembangkan menjadi bisnis yang bernilai jual tinggi, mengingat banyaknya manfaat yang bisa didapatkan dari sampah yang telah diolah menjadi produk kerajinan ataupun pupuk. Namun untuk mengembangkan bisnis bank sampah, menurutnya masih perlu dioptimalkan dan dibuat kelembagaan formal dalam bentuk koperasi yang mampu mewadahi bank sampah sebagai entitas bisnis untuk menambah pendapatan masyarakat.

"Jika selama ini bank sampah hanya mengelola sampah anorganik yang jumlahnya hanya sebesar 30% dari total sampah yang ada, untuk diolah menjadi berbagai bentuk kerajinan, cindera mata dan sebagainya. Maka setelah menjadi Koperasi Bank Sampah, terbuka peluang usaha yang lebih menarik dengan manajemen pengelolaan yang semakin baik," jelasnya.

Selain itu Hasan menambahkan, "Mungkin kelompok-kelompok yang bergerak di bidang ini bisa diberi akses permodalan, mungkin istrinya bisa usaha lain, bisa dikasih pendidikan, dan sebagainya," katanya.
Pembangunan bank sampah, menurutnya, juga dapat menjadi momentum untuk membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah, karena sampah ternyata mempunyai nilai jual yang cukup baik. Maka bank sampah yang telah terintegrasi dalam wadah koperasi sudah seharusnya melembagakan dirinya sebagai badan usaha yang dikelola secara profesional layaknya lembaga bisnis berprinsip koperasi.

Sementara itu, Agus Saefudin Dirjen PSBL3 KLHK menjelaskan bahwa peluang bisnis bank sampah dilihat berdasarkan jumlah sampah. "Tergantung dari kuantitas sampah kita. Karena kita harus mempunyai perhitungan harga-harga sampah itu. Jadi kalau kita mendirikan bank sampah, nasabah itu komposisinya seperti apa. Misalnya organiknya 50%, non organiknya 50%. Yang akan diolah sampah non organik, seperti kertas, plastik, kaleng," jelasnya. Namun bukan berarti sampah organik tidak berpeluang bisnis, tambahnya, sampah organik juga bisa diolah menjadi pupuk.

Ketua Koperasi Warga Mandiri Delima, Prakoso dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan bahwa anggota bank sampah belum tentu anggota koperasi bank sampah. Kecuali dana yang dikumpulkan sudah memenuhi persyaratan iuran anggota koperasi, maka anggota bank sampah dapat dinyatakan sebagai anggota koperasi bank sampah.

Saat mendirikan Koperasi Warga Mamdiri Delima, Prakoso mengungkapkan bahwa seringkali pihak kelurahan menegur kegiatan bank sampah, lantaran dicurigai menggunakan anggaran Pemerintah. Sementara modal awal yang digunakan untuk membangun bank sampah adalah berasal dari iuran anggota. "Tetapi kita bertahan, berhasil dan menjadi bank sampah terbaik di 6 kota," ungkapnya. (Agus)