Kementerian PUPR Luncurkan Sembilan Aplikasi E-Government

Kementerian PUPR Luncurkan Sembilan Aplikasi E-Government

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan sembilan aplikasi yang diperuntukan untuk pelayanan publik maupun mendukung fungsi manajeme, n di Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Peluncuran aplikasi tersebut merupakan bagian upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, kontrol, akuntabilitas pemerintah dalam rangka penerapan _Good Corporate Governance_.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan agar seluruh insan PUPR terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka menjalankan amanat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Terlebih berdasarkan hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Kementerian PUPR oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan dilakukan penyesuaian besaran tunjangan kinerja bagi pejabat dan pegawai di Kementerian PUPR.

”Kalau tunjangan kinerja menjadi sebesar 80 persen, apakah kita siap untuk berkinerja lebih baik,” tanya Menteri Basuki kepada sekitar 500 PNS Kementerian PUPR yang hadir dalam peluncuran aplikasi E-Government, di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (18/4/2018). Para PNS yang hadir kompak mengatakan siap untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pengerapan, Perwakilan dari Ombudsman RI Alvin Lie, serta para Pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR dan Lembaga Negara.

Menteri Basuki mengingatkan dalam hubungan kerja PNS adalah hubungan antara atasan dengan bawahan bukan antara majikan dan pesuruh. Atasan berkewajiban memperhatikan kesejahteraan bawahannya, tetapi setelah bawahan diberikan haknya, atasan juga berhak meminta untuk berkinerja lebih baik.

Sementara itu Menteri PAN-RB Asman Abnur mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah menerapkan layanan e-Government. Menurutnya, Kementerian PUPR bisa menjadi contoh bagi Kementerian/Lembaga lain yang belum menerapkan layanan berbasis elektronik.

"Saya ucapkan terimakasih kepada kementerian PUPR, karena diundang dalam peluncuran e-Government. Saya ucapkan selamat, dan mudah-mudahan Kementerian PUPR akan semakin transparan sehingga menjadi contoh e-Government bagi lainnya,"tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam laporannya menyebutkan, peluncuran layanan dalam bentuk aplikasi dan website merupakan sesuai dengan tindak lanjut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pendoman sistem informasi pemerintahan yang berbasis elektronik. "Kami merespon apa yang ditugaskan PAN-RB untuk melaksanakan e-Government dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas,"terang Anita.

Dikatakannya, kesembilan aplikasi e-Government dapat diakses melalui website maupun aplikasi android di telepon selular. Aplikasi tersebut yakni e-monitoring sebagai sistem pemantauan secara cepat, tepat, akurat dan terbarukan dalam pelaksanaan program dan anggaran dengan alamat web emonitoring.pu.go.id dan aplikasi android eMonApps.

Kedua, aplikasi E-HRM (human resource government) yang terhubung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Aplikasi ini salah satunya memberi kemudahan proses administrasi PNS dalam kenaikan pangkat dengan alamat http://ehrm.pu.go.id.

Ketiga adalah e-Kinerja, yakni untuk mengukur kinerja PNS. Melalui sistem ini tidak ada lagi PNS yang main-main dengan kehadirannya. http://kinerja.pu.go.id/kinerja. Keempat aplikasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Terpadu (PESAT), merupakan basis data terkait pengelolaan keuangan Satker di lingkungan Kementerian PUPR. http://pesat.pu.go.id. Kelima aplikasi Tata Naskah Dinas (TNDE) dengan alamat http://tnde.pu.go.id. Keenam Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH), yang memberikan kemudahan akses terhadap informasi produk hukum Kementerian PUPR dengan alamat www.jdih.pu.go.id.

Ketujuh e-BMN (Barang Milik Negara) untuk memudahkan pemantauan data, permasalahan dan kendala pengelolaan BMN dengan alamat http://ebmn.pu.go.id. Kedelapan, aplikasi keterbukaan publik (Info Publik), memberikan informasi mengenai rilis berita, potongan berita dari media cetak, dan kunjungan kerja Kementerian PUPR. Aplikasi info publik dapat diunduh di playstore. Kesembilan, adalah Portal SIGI PUPR untuk mendapatkan informasi peta secara online dengan alamat http://sigi.pu.go.id. (***)

Advertisements

Kementerian PUPR Kirim Rangka Baja Pengganti Jembatan Cincin Lama

Kementerian PUPR Kirim Rangka Baja Pengganti Jembatan Cincin Lama

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan perbaikan Jembatan Cincin Lama yang runtuh, Selasa (17/4/2018) selesai sebelum mudik Lebaran 2018. Pada hari Rabu (18/4/2018) Kementerian PUPR mengirimkan rangka baja jembatan pengganti dari Gudang Peralatan di Citereup, Bogor, Jawa Barat.

Dari lima bentang jembatan, bentang jembatan yang runtuh adalah bentang ke-3 dengan panjang 55 meter. Jembatan Cincin Lama merupakan jembatan jenis rangka baja Calendar Hamilton (CH) dengan panjang total sekitar 260 meter.

“Saya berharap pondasi atau abutment jembatan tidak mengalami kerusakan sehingga bentang jembatan yang runtuh dapat segera diganti. Namun bila mengalami kerusakan akan diperbaiki dulu pondasi atau abutmentnya. Sebagai jembatan sementara akan dibangun jembatan bailey sehingga tetap bisa dilalui saat mudik Lebaran,” jelas Menteri Basuki di Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Pasca runtuhnya Jembatan Cincin Lama di jalur pantura Jawa yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan, Kementerian PUPR pada hari yang sama mengirimkan tim dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Surabaya untuk melakukan evaluasi penyebab kejadian dan kondisi jembatan.

Hari berikutnya, Rabu (18/4/2018), Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang juga Ketua Sub Komisi Jembatan Komisi Keselamatan Konstruksi Iwan Zarkasi, tim Pusjatan Balitbang PUPR dan ahli jembatan dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) juga ke lokasi untuk melakukan evaluasi mendalam penyebab runtuhnya jembatan.

Dari hasil evaluasi cepat, penyebabnya diduga karena truk muatan berlebih. Beban truk yang melintas mencapai 120 ton, sementara jembatan didesain untuk beban maksimal 70 ton.

*Pengendalian Truk Muatan Berlebih*

Pemerintah terus berupaya melakukan pengendalian truk dengan muatan berlebih dan truk yang dimodifikasi sehingga tidak sesuai standar atau disebut ODOL (Over Dimension Over Load). Salah satunya dengan mengaktifkan kembali jembatan timbang.

“Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan sebelum kejadian Jembatan Cincin Lama telah berkoordinasi dalam rangka penyiapan regulasi pengendalian truk-truk bermuatan lebih. Kami usulkan sanksinya tidak denda tetapi diturunkan kelebihannya,” jelas Menteri Basuki.

Sementara berkaitan dengan pemeliharaan jembatan, Menteri Basuki menyampaikan dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala baik struktur atas seperti kekencangan baut, lantai jembatan hingga pengecatan. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan struktur bawah jembatan termasuk pencegahan gerusan atau _scouring_ pada pondasi jembatan. Pemeliharaan dilakukan terhadap semua Jembatan dibawah tanggung jawab Kementerian PUPR termasuk jembatan lama seperti Jembatan Cincin Lama.

Jembatan tipe Calendar Hamillton yang ada di jalan nasional berjumlah 179 buah di 26 provinsi. Jembatan tipe tersebut banyak dibangun pada periode tahun 1970 hingga tahun 1990. Panjang jembatan CH bervariasi, namun hanya dua jembatan tipe CH yang memiliki panjang di atas 200 meter yakni Jembatan Cincin Lama dan Jembatan Sungai Lubuk Jambi di Provinsi Riau. (***)

Kualitas SDM Satgas Pengawas Jadi Tolok Ukur Peningkatan Kinerja Koperasi

Kualitas SDM Satgas Pengawas Jadi Tolok Ukur Peningkatan Kinerja Koperasi

MATARAM, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tatacara Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi, Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Peningkatan Kerjasama dengan Pemda serta Gerakan Koperasi.

Deputi Bidang Pengawasan, Kemenkop dan UKM Suparno berharap kegiatan bimtek ini dapat meningkatkan kompetensi sesuai yang dibutuhkan hingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Satgas Pengawas Koperasi di dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi secara komprehensif.

Suparno meyakini dengan meningkatnya kemampuan Satgas Pengawas Koperasi akan berdampak positif terhadap kinerja koperasi baik dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maupun penguatan kelembagaannya.

“Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat,” kata Suparno dalam siaran pers, Kamis (19/4/2018).

Bimtek diadakan di Kota Mataram, NTB sejak 18-20 April 2018, dengan diikuti oleh 130 peserta terdiri dari Pembina Koperasi, Satgas Pengawas Koperasi, Gerakan Koperasi, Pengurus dan Pengawas Koperasi se-Provinsi NTB. Bimtek diadakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan atau pemeriksaan koperasi.

Acara dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno, dengan dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Koperasi dan UKM Teguh Boediyana, Asdep Kepatuhan Suparyono, Asdep Pemeriksaan Kelembagaan Moh Yusuf Choerullah, Asdep Penerapan Sanksi Budi Suharto, dan Plt Bupati Lombok Barat Lalu Saswadi. (Agus)

Koperasi Diminta Terapkan Prinsip Keuangan Bertanggung Jawab

Koperasi Diminta Terapkan Prinsip Keuangan Bertanggung Jawab

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Koperasi diminta untuk patuh menerapkan prinsip keuangan bertanggung jawab sebagai upaya meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi koperasi sekaligus memperbesar kontribusinya pada perekonomian nasional.

Asisten Deputi Urusan Simpan Pinjam Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Husein di Jakarta, Kamis, mengatakan prinsip keuangan bertanggung jawab dipandang sebagai landasan yang tepat untuk mengembalikan fokus usaha simpan pinjam oleh koperasi pada kebutuhan anggota demi pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Dengan menanamkan prinsip-prinsip keuangan yang bertanggung jawab, usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat membuka akses yang luas kepada anggotanya dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan prinsip-prinsip keuangan bertanggung jawab juga akan memberikan nilai lebih kepada anggota dan memastikan keberlangsungan operasional koperasi dalam jangka panjang.

Prinsip tersebut kata dia, semakin relevan dan penting di saat pertumbuhan keuangan mikro khususnya kredit mikro dalam hal ini koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam melaju cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir baik dalam hal portofolio pinjaman dan jumlah anggota.

"Namun demikian, sejujurnya pesatnya pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mengatasi masalah ketimpangan akses keuangan masyarakat khususnya kalangan miskin dan pengusaha mikro," katanya.

Bahkan kata dia, hal yang terjadi justru sebaliknya.

Ia mencontohkan, di Pulau Jawa yang akses keuangannya relatif terbuka luas karena koperasi sangat agresif menawarkan produk pinjaman yang pada gilirannya menimbulkan dampak yang kurang diinginkan.

"Seperti meningkatnya pinjaman macet dan kegagalan anggota dalam membayar kembali pinjaman," katanya.

Sehubungan dengan itu Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pembiayaan pada Selasa, 17 April 2018 melakukan kegiatan advokasi literasi dan Penumbuhan USP Koperasi di Malang, Jawa Timur.

Kegiatan juga diisi dengan acara Advokasi Penataan Manajemen KSP/USP Koperasi sekaligus Integrasi Penguatan Kerja sama Antar Usaha Simpan Pinjam.

Sosialisasi melibatkan lebih dari 100 peserta yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan koperasi simpan pinjam di Jawa Timur.

"Upaya ini bertujuan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip keuangan bertanggungjawab kepada Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi," katanya.

Di samping juga sebagai langkah pendukung dalam rangka penyusunan standar perilaku Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang mengadopsi praktik keuangan bertanggung jawab dan menyusun kerangka penilaian dan pemantauannya.

"Hal ini untuk juga memfasilitasi adopsi dan implementasi prinsip keuangan bertanggung jawab oleh Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kegiatan untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas lembaga dan sumberdaya manusia Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.

Ahmad Husein mengatakan, koperasi harus memahami dan menganut pilar keuangan yang bertanggung jawab meliputi pilar pertama Regulasi Perlindungan Anggota, antara lain perlindungan anggota, kerahasiaan data anggota, dan program penyadaran dan edukasi keuangan.

Pilar kedua yakni Pengaturan Diri Sendiri Sektor KSP, yaitu Standar baku praktek atau Pedoman Perilaku yang bertanggung jawab dalam interaksi dengan anggota, merancang produk dan pelayanan, pengelolaan operasional serta manajemen risiko.

Pilar ketiga yakni Peningkatan Kapasitas Keuangan Anggota, Membangun kapasitas keuangan dari anggota melalui program pendidikan keuangan dan penyadaran. (Agus)

Menkop dan UKM Ajak Masyarakat Berkunjung ke Smesco sebagai Miniatur Produk UKM Indonesia

Menkop dan UKM Ajak Masyarakat Berkunjung ke Smesco sebagai Miniatur Produk UKM Indonesia

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengajak masyarakat untuk berkunjung dan berbelanja ke Paviliun Provinsi di Gedung Smesco Jakarta sebagai miniatur produk UKM dari 34 provinsi seluruh Indonesia.

"Siapapun bisa datang ke Smesco dan bisa melihat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke semua produk UKM unggulan tersedia," kata Menteri AAGN Puspayoga di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Ia mengatakan, Paviliun Provinsi menampung beragam produk unggulan UKM dari seluruh provinsi di Indonesia yang didatangkan langsung dari perajinnya.

Oleh karena itulah, Menteri Puspayoga meyakinkan bahwa Paviliun Provinsi di Gedung Smesco layak disebut sebagai miniatur Indonesia dalam hal produk UKM unggulan.

"Ini sebagai bentuk pemberdayaan bagi UKM sekaligus mempermudah masyarakat jika ingin mendapatkan produk UKM terbaik tanpa harus datang jauh-jauh ke sumbernya, cukup datang ke Smesco," katanya.

Pihaknya menyediakan ruang di Paviliun Provinsi bagi UKM tanpa dipungut biaya namun hanya dibebani pajak 10 persen. Tetapi UKM yang masuk ke jajaran pemasok harus terlebih dahulu melalui proses kurasi sehingga hanya produk terbaik dan unggulan saja yang ada di Paviliun Provinsi.

"Kita tidak mencari keuntungan di sini, semua untuk kepentingan UKM, tapi kualitas produk juga tetap kami kedepankan," katanya.

Belum lama ini pihaknya telah melakukan revitalisasi Paviliun Provinsi untuk menampilkan wajah baru Produk Unggulan Provinsi sekaligus citra baru terhadap identitas daerah dengan menampilkan "local heritage" dan produk unik.

Menurut dia, revitalisasi Paviliun Provinsi yang berlangsung sejak Januari 2018 merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan semua potensi yang ada agar Smesco Indonesia menjadi icon baru atau citra baru dalam pencapaian pengembangan dan pemasaran produk-produk unggulan Koperasi dan UKM.

"Revitalisasi dimaksudkan untuk menghasilkan Smesco Indonesia yang tampil beda, berdaya saing, dan mampu menghasilkan value bagi pengunjung," katanya.

Ia berharap dengan citra baru itu, Smesco Indonesia akan menjadi referensi terbaik untuk mencari dan mendapatkan produk lokal produksi KUKM Indonesia.

Smesco Indonesia juga akan menjadi wadah promosi produk lokal produksi KUKM Indonesia, sekaligus sebagai wadah untuk meningkatkan daya saing KUKM daerah.

Di samping itu, Menteri berharap Smesco dapat menjadi area one stop shopping bagi konsumen lokal maupun internasional yang ingin membeli produk-produk KUKM Indonesia.

"Pendekatan dalam proses revitalisasi dilakukan secara terintegrasi, visitor oriented, dan dedicated to local sme agar berhasil guna," katanya. (Agus)

Pemerintah siap beri kemudahan kepada koperasi syariah

Pemerintah siap beri kemudahan kepada koperasi syariah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: -Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan siap memberikan kemudahan kepada koperasi-koperasi di Indonesia khususnya yang berbasis syariah.

Hal itu disampaikan terkait masih banyak koperasi syariah yang berharap diberi perlakuan adil dalam program dan kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah khususnya dalam hal fasilitas pembiayaan.

Ketua KSPPS BMT Sohibul Umat Rembang Jawa Tengah Sukahar setelah acara Rapat Anggota Tahunan Inkopsyah BMT di Taman Anggrek Indonesia Permai Jakarta, Rabu, mengatakan sampai sejauh ini koperasi khususnya yang berbasiskan bisnis syariah banyak yang merasa belum mendapatkan perlakuan adil untuk program-program pemerintah.

"Kami masih terkendala dalam mengakses program-program pemerintah khususnya pembiayaan seperti KUR yang cenderung syaratnya masih sulit dipenuhi," katanya.

Ia mengaku hanya dana bergulir LPDB-KUMKM yang relatif lebih mudah diakses ketimbang program pemerintah yang lain.

"Selama masih melibatkan perbankan komersial sulit bagi kami untuk bisa mengaksesnya," katanya.

Senada dikatakan Direktur Inkopsyah Arison yang juga sangat berharap ada kemudahan atau distingsi dari pemerintah terhadap para pelaku koperasi syariah.

"Program-program pemerintah untuk para pelaku koperasi sebenarnya sudah cukup bagus hanya saja kemudahan mengakses masih menjadi kendala," katanya.

Sementara Ketua Inkopsyah BMT Abdul Majid mengatakan pihaknya siap mendorong dan mengadvokasi koperasi syariah dan BMT anggotanya agar menjadi koperasi yang sehat dan bermartabat.

"Kami berharap dukungan pemerintah terhadap koperasi syariah BMT agar ke depan benar-benar bisa menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan bermartabat," katanya.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat membuka acara RAT Inkopsyah BMT Tahun Buku 2017 mengatakan siap mengakomodir kebutuhan koperasi dari mulai kelembagaan, penguatan SDM, pembiayaan, pendampingan produksi, hingga pemasarannya.

Ia percaya bahwa koperasi merupakan instrumen yang paling tepat untuk fungsi pemerataan pendapatan dan kesejahteraan di Indonesia.

"Koperasi ini alat paling tepat untuk pemerataan kesejahteraan," katanya.

Namun ia menekankan ke depan pihaknya akan lebih fokus pada penguatan koperasi berkualitas melalui program reformasi total koperasi.

"Koperasi sedikit tapi berkualitas itu lebih baik tapi bukan berarti kami melarang orang berkoperasi, tidak," katanya.

Pihaknya menertibkan dan mencabut badan hukum koperasi-koperasi tak aktif, papan nama, dan mati suri bukan berarti tanpa alasan.

"Ini bukan semangat sekadar membubarkan tetapi membuat database koperasi menjadi semakin baik. Dengan database yang baik berarti semakin mudah merancang program pemberdayaan dan program untuk koperasi," kata Menteri Puspayoga.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga pada kesempatan itu membuka Rapat Anggota Tahunan Inkopsyah BMT didampingi Ketua Inkopsyah BMT Abdul Majid dan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dam UKM Meliadi Sembiring. (Agus)