Ramonia irigasi

Irigasi Ramonia

Advertisements

Presiden Tinjau Holtekamp Pastikan Mampu Tumbuhkan Titik Perekonomian Baru di Jayapura

Presiden Tinjau Holtekamp Pastikan Mampu Tumbuhkan Titik Perekonomian Baru di Jayapura

JAYAPURA, JURNAL IBUKOTA: Pembangunan jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua, yang diperkirakan akan selesai pada akhir 2018 diharapkan mampu memicu perekonomian di kawasan setempat. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan jembatan Holtekamp pada Kamis (12/4/2018)

"Saya kira ini menjadi jembatan yang paling panjang yang kita harapkan akan menumbuhkan titik perekonomian baru di Jayapura dan sekitarnya karena dapat memperpendek jarak dari kota Jayapura ke Skouw yang biasanya ditempuh 2,5 jam, dengan jembatan ini bisa ditempuh 1 jam," kata Presiden.

Jembatan sepanjang 1.328 meter termasuk bentang utama 732 meter ini berada di atas Teluk Youtefa yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami di Provinsi Papua. Nantinya waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju perbatasan Skouw lebih cepat dari semula 2,5 jam menjadi 60 menit.

Dibangunnya Jembatan Holtekamp, selain memperlancar konektivitas akan mendorong pengembangan wilayah Kota Jayapura ke Timur yakni ke arah Skouw. Hal ini juga ditunjang dengan pengembangan kawasan perbatasan Skouw sebagai embrio pusat ekonomi baru yang telah selesai bangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan dilanjutkan dengan pembangunan pasar.

"Ini dikerjakan dengan kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri, yang bagus di situ," tuturnya.

Selain mendorong perekonomian daerah, pembangunan selanjutnya adalah untuk kawasan wisata air sehingga menjadi lokasi wisata yang mampu menarik minat wisatawan.

"Kita harapkan juga selain titik pertumbuhan ekonomi baru, kawasan di sekitar jembatan ini juga menjadi tempat wisata yang indah, cantik, dan bagus," ujarnya.

Setelah melihat langsung jembatan tersebut, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pj Gubernur Papua Soedarmo dan Walikota Jayapura Benny Tommy Mano menggunakan _tug boat_ mengitari jembatan tersebut.

*Dua bentang Jembatan Holtekamp*

Jembatan Holtekamp yang memiliki panjang 1328 meter, yang terdiri dari panjang jembatan utama 433 meter, jembatan pendekat sepanjang 895 meter. Selain dibangun 400 meter jalan akses ke jembatan pendekat arah Hamadi dan 7.410 meter arah Holtekamp.

Jembatan ini juga terdiri dari dua bentang utama dengan pelengkung baja. Masing-masing panjang bentang utama 150 meter, tinggi 20 meter dan berat 2.000 ton. Dibuat secara utuh di PT. PAL Indonesia di Surabaya dan pengiriman bentang utama pertama dilakukan pada 3 Desember 2017 dilepas oleh Menteri Basuki dan tiba tanggal 21 Desember 2017 Sedangkan bentang kedua dikirim tanggal 17 Desember 2017 dan tiba tanggal 2 Januari 2018.

Kedua bentang dikirim dengan menggunakan kapal dan menempuh perjalanan sejauh 3.200 km. Tantangan utama dalam lifting kedua bentang, selain beban adalah kondisi cuaca, arus air, dan angin.

Pembangunan jembatan dibiayai oleh APBN melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, sementara Pemerintah Provinsi Papua mendanai pembangunan jalan pendekat dari arah Holtekamp, dan Pemerintah Kota Jayapura membangun jalan pendekat dari arah Hamadi. Ditargetkan keeeluruhan jembatan dan jalan pendekat rampung pada akhir tahun 2018 yang akan datang.

Biaya pembangunan bentang utama jembatan adalah sebesar Rp 943 miliar yang dikerjakan oleh konsorsium kontraktor PT. PP sebagai pimpinan, PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya.

Dalam rangka memenuhi spesifikasi mutu jembatan, material pembangunan jembatan ini sebagian didatangkan dari Bitung seperti batu pecah. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan mutu beton K500 yang membutuhkan keausan (tingkat kehancurannya) tidak boleh lebih dari 20 persen. (***)

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ramonia Deli Serdang Tingkatkan Intensitas Tanam Petani

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ramonia Deli Serdang Tingkatkan Intensitas Tanam Petani

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merehabilitasi Jaringan Irigasi Ramonia sepanjang 3.713 meter di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rehabilitasi jaringan irigasi bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi irigasi sehingga intensitas tanam bisa meningkat dari 130% menjadi 200%.

Jaringan irigasi Ramonia merupakan bagian dari Daerah Irigasi Sei Ular seluas 18.500 hektare. Rehabilitasi diantaranya berupa perbaikan saluran sekunder dengan beton pracetak, satu jembatan dan tiga bangunan sadap.

Rehabilitasi dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kontrak pelaksanaan pekerjaan sudah ditandatangani oleh penyedia jasa pada 12 Januari 2018 sebesar Rp15,159 miliar.

“Ditargetkan proyek tersebut dapat rampung secara menyeluruh pada Oktober 2018,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Di Kabupaten Serdang Bedagai, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Bendung Sei. Padang. Kehadiran bendung ini akan meningkatkan suplai air irigasi secara kontinu bagi tiga Daerah Irigasi yakni Paya Lombang, Langgau dan Bajayu.

Dengan adanya pasokan air maka luas areal tanam padi ikut meningkat dari 8300 hektar per tahun dengan intensitas tanam 110% menjadi 15.116 Ha per tahun dengan intensitas tanam 200 persen.

"Bendung ini untuk irigasi, dimana dari tiga daerah irigasi sederhana, kita jadikan satu hamparan sistem irigasi teknis dengan suplai air melalui Bendung Sei Padang,” jelas Menteri PUPR Basuki. Bendung Sei Padang merupakan tipe bendung gerak yang dibangun sejak tahun 2014 dan selesai November 2017 dengan biaya Rp234,6 miliar

Sementara itu Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA Kementerian PUPR Mochamad Mazid mengatakan program rehabilitasi jaringan irigasi pada tahun 2018, selain menggunakan anggaran dari APBN dan pinjaman bilateral, sumber pendanaan baru yang tengah dijajaki yaitu melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk membiayai 15 paket pekerjaan Daerah Irigasi (DI) dan Rawa termasuk DI Sei Ular.

Hal ini dilakukan agar proses pembangunan infrastruktur irigasi dan rawa bisa semakin cepat dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Selain tantangan membangun jaringan irigasi baru, dikatakan Mazid permasalahan pengelolaan sistem irigasi juga menjadi tantangan tersendiri seiring dengan meningkatnya kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan air bagi masyarakat.

Untuk itu dikatakan Mazid diperlukan kebijakan mengenai modernisasi irigasi yang dikembangkan melalui lima aspek, diantaranya tingkat keandalan suplai air, keandalan jaringan irigasi, manajemen air, sistem kelembagaan dan sumber daya manusia.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air secara nasional, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan satu juta hektar irigasi baru dan merehabilitasi tiga juta hektar jaringan irigasi yang rusak mulai tahun 2015 hingga 2019 mendatang. (***)

Kemenkop dan UKM Sebut Pemberian Nomor Induk Koperasi Kunci Keberhasilan Reformasi

Kemenkop dan UKM Sebut Pemberian Nomor Induk Koperasi Kunci Keberhasilan Reformasi

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa program pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) oleh pemerintah menjadi kunci keberhasilan reformasi total koperasi karena akan mendukung tahap rehabilitasi koperasi di Indonesia.

Kepala Bagian Data, Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM Catur Susanto di Jakarta, Kamis, mengatakan program NIK dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk menyusun sistem pendataan koperasi nasional yang memungkinkan koperasi dapat memiliki lebih dari satu identitas.

"Melalui Program Reformasi Total Koperasi, salah satu tahapannya yaitu Rehabilitasi Koperasi yang pada hakikatnya adalah penataan data koperasi, maka secara operasional telah digulirkan dengan program Pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK)," katanya.

Ia menambahkan, dengan pemberian NIK terhadap koperasi maka hal itu akan memberikan manfaat baik bagi koperasi maupun pemerintah.

Menurut dia, secara substansial dan mendasar penerbitan NIK-Koperasi mempunyai tiga fungsi yakni konfirmasi, klarisifikasi, dan kolaborasi.

"Nomor Induk Koperasi (NIK) merupakan alat konfirmasi status koperasi dalam rangka sinkronisasi data koperasi aktif dari database sebagai indikasi aktif dengan data koperasi yang ada di lapangan," katanya.

Melalui NIK kata dia, akan dapat mempermudah dan mengidentifikasi serta mendeteksi koperasi secara dini apakah status badan hukum dan status koperasi baik sisi kelembagaan maupun sisi usaha masih aktif.

Ia menambahkan, secara implementasi hal ini telah dijabarkan melalui Online Data system (ODS) Koperasi yang melibatkan pengelola data (enumerator danoperator data) pada Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.
"Secara implementasi hal ini telah dijabarkan melalui Program penataan data koperasi dengan pembubaran koperasi, melalui NIK dapat teridentifikasi jumlah koperasi aktif secara data base," katanya.

Melalui NIK pula kemudian dapat diusulkan koperasi yang akan dibubarkan karena teridentifikasi telah lama tidak aktif sehingga didapatkan jumlah koperasi aktif hingga saat ini sebanyak 149.742 unit.

Dari jumlah itu sebanyak 21.842 unit koperasi telah bersertifikat NIK yang di dalamnya memuat profil koperasi, indikator kelembagaan, dan indikator keuangan koperasi.

Di sisi lain, ia menambahkan NIK merupakan alat klarifikasi keberadaaan serta eksistensi koperasi yang telah dinyatakan aktif baik dari sisi database maupun di lapangan.

"Melalui NIK-Koperasi akan membantu memberikan gambaran dan deskripsi koperasi secara lebih detail tentang identitas koperasi, alamat lengkap koperasi, indikator kelembagaan, serta indikator usaha, dan keuangan koperasi," katanya.

Catur menambahkan, NIK juga berfungsi sebagai alat kolaborasi data serta mengintegrasikan data koperasi dengan data lain yang relevan dan terkait melalui sinergi dengan kementerian/lembaga.

"Hal ini akan lebih memudahkan dalam melakukan checking terhadap koperasi sehingga memperoleh tingkat akurasi dan validitas data koperasi secara lebih baik," katanya.

Dengan menggunakan NIK juga dapat diketahui koperasi-koperasi yang aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Hal itu semakin menguntungkan koperasi karena data koperasi aktif dan koperasi yang telah bersertifikat NIK juga telah dikolaborasikan dan disinergikan melalui akses program/kegiatan oleh beberapa kementerian/lembaga terkait termasuk perbankan.

Lebih lanjut ia menghimbau bagi koperasi yang belum mempunyai NIK-Koperasi, belum terdaftar NIK, atau nama koperasi tidak sesuai seperti dalam nik.depkop.go.id agar segera mendaftar atau menghubungi dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di wilayahnya. (Agus)