Menteri Basuki Sampaikan Peluang Investasi Infrastruktur di Indonesia pada Forum Bank Dunia di Singapura (ralat)

Menteri Basuki Sampaikan Peluang Investasi Infrastruktur di Indonesia pada Forum Bank Dunia di Singapura

Jakarta—Stok infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga lainnya di ASEAN. Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas nasional dalam rangka meningkatkan daya saing global dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur juga berperan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas sehingga tidak bisa membiayai seluruhnya karena itu keterlibatan investasi swasta sangat terbuka dalam pembangunan infrastruktur. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, belanja infrastruktur yang dibutuhkan sebesar Rp 5.519 triliun. Dari jumlah tersebut kontribusi swasta diharapkan sebesar 37%.

“Peluang investasi tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi serta perumahan,” kata Menteri Basuki dalam 8th World Bank – Singapore Infrastructure Finance Summit yang diselenggarakan di Singapura, (5/4/2018). Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Singapura Swee Keat Heng, dan Managing Director and Chief Financial Officer, World Bank Group Joaquim Levy.

Investasi jalan tol merupakan investasi padat modal dan jangka panjang karena masa pengembalian modal (break even point) baru tercapai umumnya diatas tahun ke-20. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan investor dan perbankan menanamkan modalnya.

Saat ini sebanyak 39 ruas tol telah dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan nilai Rp 328 triliun dan ditargetkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2018. Kepastian penyelesaian jalan tol sangat penting karena sebelumnya sempat terhenti karena proses pembebasan lahan yang berlarut.

Pemerintah telah memperbaiki regulasi terkait pengadaan lahan bagi kepentingan umum dengan mengeluarkan Perpres No.30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No.71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dan pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara dibawah Kementerian Keuangan yang menyediakan dana talangan pengadaan tanah.

Disamping itu pemerintah juga memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.

Peluang di sektor air minum, dari sisi permintaan akan terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat. Kebutuhan air minum untuk kebutuhan domestik perkotaan pada tahun 2015 sebesar 160 ribu liter/detik yang akan meningkat menjadi 260 ribu liter/detik pada tahun 2030. Untuk kebutuhan industri diperkirakan permintaannya akan meningkat dua kali lipat dari 14.000 liter/detik tahun 2013 menjadi 29.000 liter/detik pada tahun 2030.

Salah satu proyek KPBU sektor air minum yang berhasil yakni SPAM Umbulan yang akan mensuplai air bersih bagi sekitar 2 juta penduduk di Provinsi Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 2,05 triliun. Pemerintah memberikan VGF sebesar Rp 818 miliar yang bertujuan untuk meningkatkan kelayakan finansial sehingga diperoleh tarif yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dukungan konstruksi juga dilakukan Kementerian PUPR berupa pembangunan pipa dari titik offtake sampai ke distribusi utama.

Pemerintah memberikan masa konsesi 25 tahun untuk mensuplai air bersih melalui PDAB Provinsi Jawa Timur kepada 5 PDAM yang ada di Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki dalam acara tersebut Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Hery Trisaputra Zuna, dan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Rina Farida. (***)

Advertisements

Menteri Basuki Sampaikan Peluang Investasi Infrastruktur di Indonesia Pada Forum Bank Dunia di Singapura

Menteri Basuki Sampaikan Peluang Investasi Infrastruktur di Indonesia Pada Forum Bank Dunia di Singapura

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Stok infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya di ASEAN. Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas nasional dalam rangka meningkatkan daya saing global dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur juga berperan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas sehingga tidak bisa membiayai seluruhnya karena itu keterlibatan investasi swasta sangat terbuka dalam pembangunan infrastruktur. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, belanja infrastruktur yang dibutuhkan sebesar Rp 5.519 triliun. Dari jumlah tersebut kontribusi swasta diharapkan sebesar 37%.

“Peluang investasi tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi serta perumahan,” kata Menteri Basuki dalam 8th World Bank – Singapore Infrastructure Finance Summit yang diselenggarakan di Singapura, (4/2018). Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Singapura Swee Keat Heng, dan Managing Director and Chief Financial Officer, World Bank Group Joaquim Levy.

Investasi jalan tol merupakan investasi padat modal dan jangka panjang karena masa pengembalian modal (break even point) baru tercapai umumnya di atas tahun ke-20. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan investor dan perbankan menanamkan modalnya.

Saat ini sebanyak 39 ruas tol telah dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan nilai Rp 328 triliun dan ditargetkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2018. Kepastian penyelesaian jalan tol sangat penting karena sebelumnya sempat terhenti karena proses pembebasan lahan yang berlarut.

Pemerintah telah memperbaiki regulasi terkait pengadaan lahan bagi kepentingan umum dengan mengeluarkan Perpres No.30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No.71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dan pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara di bawah Kementerian Keuangan yang menyediakan dana talangan pengadaan tanah.

Di samping itu pemerintah juga memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.

Peluang di sektor air minum, dari sisi permintaan akan terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat. Kebutuhan air minum untuk kebutuhan domestik perkotaan pada tahun 2015 sebesar 160 ribu liter/detik yang akan meningkat menjadi 260 ribu liter/detik pada tahun 2030. Untuk kebutuhan industri diperkirakan permintaannya akan meningkat dua kali lipat dari 14.000 liter/detik tahun 2013 menjadi 29.000 liter/detik pada tahun 2030.

Salah satu proyek KPBU sektor air minum yang berhasil yakni SPAM Umbulan yang akan mensuplai air bersih bagi sekitar 2 juta penduduk di Provinsi Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 2,05 triliun. Pemerintah memberikan VGF sebesar Rp 818 miliar yang bertujuan untuk meningkatkan kelayakan finansial sehingga diperoleh tarif yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dukungan konstruksi juga dilakukan Kementerian PUPR berupa pembangunan pipa dari titik offtake sampai ke distribusi utama.

Pemerintah memberikan masa konsesi 25 tahun untuk mensuplai air bersih melalui PDAB Provinsi Jawa Timur kepada 5 PDAM yang ada di Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki dalam acara tersebut Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Hery Trisaputra Zuna, dan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Rina Farida. (***)

Kemenkop dan UKM Fasilitasi 30 UKM Ikuti MIHAS,Jendela Pasar Dunia

Kemenkop dan UKM Fasilitasi 30 UKM Ikuti MIHAS, Jendela Pasar Dunia

KUALA LUMPUR, JURNAL IBUKOTA: Kemenkop dan UKM memfasilitasi 30 UKM dalam 15 booth untuk mengikuti Malaysia international Halal Showcase (MIHAS) ke-15 dari tgl 4-7 April 2018 di Gedung Malaysian International Trade and Exhibition Centre (MITEC) Kuala Lumpur, Malaysia.

Penyelenggara acara ini adalah the Ministry of International Trade and Industry (MITI) Malaysia dan organisasi pelaksananya Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE).

"MIHAS selama ini dikenal sebagai titik masuk pasar dunia bagi negara-negara ASEAN," jelas Devi Rimayanti, Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan Deputi Propasar Kemenkop dan UKM, dalam siaran persnya, Kamis (5/4).

Hal ini karena MIHAS diikuti juga oleh negara-negara lain di luar ASEAN, seperti Taiwan, China, Palestina, dll. Ada 23 Negara (termasuk ASEAN) yang berpartisipasi dalam pameran ini.

Karena nilai strategis itulah, Kementerian Koperasi dan UKM c.q. Dep. Bidang Produksi dan Pemasaran ikut berpartisipasi dengan memfasilitasi 15 booth untuk 30 UKM, yang menampilkan produk antara lain : cemilan, aneka sambel, makanan, minuman, dll yg berlabel Halal.

Pavilion Indonesia tak hanya diisi booth dari Kemenkop dan UKM tapi juga dari Kementerian Perdagangan RI (termasuk atase perdagangan di Malaysia) sebanyak : 30 UKM, Perusahaan Swasta sebanyak : 6 UKM dan dari Pemerintah Kota/Kabupaten sebanyak : 12 UKM (Kota Batam : 6 UKM, Kota Payahkumbuh : 1 UKM, Kota Padang : 1 UKM, Kota Bandung : 3 UKM dan Kab. Cilacap : 1 UKM). Jadi keseluruhan ada 48 booth yang diisi 82 UKM yang ikut berpartisipasi dalam pameran MIHAS.

Hal ini semua berkat koordinasi pihak penyelenggara dari Indonesia PT. Deka Adiguna dengan para Kementerian/Lembaga terkait termasuk Perusahaan Swasta. (Agus)

Bendungan Jatibarang Menjadi Percontohan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Bendungan Jatibarang Menjadi Percontohan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian PUPR telah melakukan pemasangan sebanyak 936 panel surya berukuran 1,6 meter x 1 meter pada lereng utara Bendungan Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2017. Kapasitas listrik terpasang yang dihasilkan sebesar 304,2 kilowatt-peak (kWp) atau setara 291.000 kilowatt-jam (kWh) per tahun.

“Dengan demikian sumber listrik untuk operasional bendungan dapat disediakan secara mandiri. Pembangunan panel surya di Bendungan Jatibarang ini merupakan proyek percontohan dalam rangka mengoptimalkan aset bendungan,”kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Pembangunan panel surya akan direplikasi penerapannya di bendungan lainnya sehingga memenuhi kebutuhan listriknya sendiri untuk operasi bendungan.

Keunggulan PLTS di Bendungan adalah tidak memerlukan pembebasan lahan sehingga bisa dibangun dengan cepat, mudah dalam pemeliharaan, dan bisa diintegrasikan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH). Listrik yang dihasilkan dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional waduk dan kelebihan daya yang ada akan diserahkan kepada PLN.

Bendungan Jatibarang memiliki kapasitas tampung 20,4 juta m3. Pemasangan panel surya pada bendungan yang lebih besar seperti Bendungan Jatigede dengan kapasitas tampung 979 juta m3 akan berpotensi untuk menghasilkan listrik yang lebih besar pula.

Selain untuk operasional bendungan, ketersediaan listrik juga dapat menunjang pengembangan potensi wisata misalnya dengan pembuatan lampu dan air mancur hias yang membutuhkan sumber daya listrik relatif besar.

Seperti di Bendungan Jatibarang, selain memberikan manfaat suplai air irgasi dan air baku, pemandaan sekitar bendungan sangat bagus sehingga kini menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Semarang. Daya tarik lainnya adalah adanya obyek wisata Goa Kreo yang dihuni oleh satwa terutama kera.

Untuk pengembangan lebih lanjut, Kementerian PUPR akan menggandeng Kementerian ESDM sebagai dukungan terhadap program pengembangan Energi Baru & Terbarukan dan Kementerian BUMN yang membawahi perusahaan listrik PT. PLN untuk kerjasama pengoperasian PLTS.

Beberapa Bendungan lain di Jawa Tengah yang memiliki potensi untuk pemasangan panel surya yakni, Bendungan Lalung dan Bendungan Delingan di Karanganyar dengan potensi masing-masing 1000 kWp.(***)

Kembangkan Jiwa Entrepreneurship, Citi Foundation Gelar Award 2017 -2018

Kembangkan Jiwa Entrepreneurship, Citi Foundation Gelar Award 2017 -2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA:
Citi Microentrepreneurship Awards (CMA) 2017-2018 Pengumuman Pemenang Wirausaha Mikro Terbaik Indonesia.

Citi Indonesia (Citibank) hari ini mengumumkan pemenang wirausaha mikro terbaik di ajang kompetisi dan penghargaan Citi Microentrepreneurship Awards (CMA) untuk periode 2017-2018. Penyerahan penghargaan kepada 8 (delapan) wirausaha mikro terbaik serta 1 (satu) penghargaan apresiasi bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terbaik, diberikan oleh CEO Citi Indonesia Batara Sianturi dan Director, Country Head of Corporate Affairs Elvera N. Makki, disaksikan oleh Representative Mercy Corps Indonesia, Jennifer Bielman, Direktur Akses Perbankan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Restog K. Kusuma, dan Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Christina Agustin.

Acara yang telah memasuki tahun ke-13 ini merupakan inisiatif dan program unggulan Citibank yang didanai oleh Citi Foundation serta dilaksanakan di 30 negara, termasuk Indonesia. Selama periode penyelenggaraan CMA di Indonesia sejak pertama kali diadakan pada tahun 2005, ajang ini telah menerima pendaftaran hingga 13.000 pengusaha mikro Indonesia serta telah memberikan penghargaan kepada lebih dari 240 pengusaha mikro.

CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan, “Citibank percaya bahwa kemandirian wirausahawan selalu berawal dari hal-hal kecil terlebih dahulu, kemudian dengan kegigihan untuk maju, akan berkembang menjadi lebih besar. Kami yakin bahwa semakin banyak masyarakat yang berani dan siap berwirausaha yang dimulai dari skala mikro, maka semakin besar peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun Citi Microentrepreneurship Awards bertujuan untuk meningkatkan wawasan mengenai pentingnya kewirausahaan dan akses keuangan bagi pengusaha mikro.”

Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Christina Agustin menyatakan, “Acara ini bisa menggali potensi para entrepreneur dan mengembangkan para pengusaha yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Saya berharap lebih banyak lagi peserta yang terjaring dengan berbagai kategori agar elemen dari pada pengusaha atau UKM yang memiliki potensi, baik itu anggota koperasi maupun pemilik usaha, dapat terekspose dengan baik."

Pada penyelenggaraan CMA kali ini, selama periode pendaftaran yang dibuka pada Oktober hingga Desember 2017 lalu, terdapat lebih dari 800 pengusaha mikro dari berbagai provinsi di Indonesia yang mendaftarkan usahanya dalam ajang Citi Microentrepreneurship Awards.

Director, Country Head of Corporate Affairs Citi Indonesia Elvera N. Makki menyatakan, “Dari jumlah tersebut, 50 peserta terbaik dipilih sebagai semifinalis, dan kemudian diseleksi hingga terpilih 20 finalis yang berkesempatan mengikuti pembekalan selama 3 hari. Ke-20 finalis ini kemudian mengikuti penjurian oleh para penilai yang kompeten serta dari berbagai latar belakang antara lain akademisi, sektor finansial, jurnalisme, pelaku bisnis, dan institusi pemerintah terkait. Dengan

keseluruhan proses ini, kami berharap para peserta dapat memetik pengalaman berharga yang bermanfaat bagi pengembangan usaha di masa mendatang.”

Data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pelaku usaha mikro memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, dapat dilihat dari jumlahnya yang terus mengalami peningkatan. Disebutkan bahwa pada tahun 2013, terdapat 2.887.015 usaha mikro yang tersebar di seluruh Indonesia, jumlah tersebut terus meningkat dimana pada tahun 2015 telah mencapai angka 3.385.851 unit usaha mikro atau naik sekitar 17.3%.

Restog K. Kusuma, Direktur Akses Perbankan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengatakan bahwa, “Citi Microentrepreneurship Awards adalah program pemberdayaan pengusaha mikro yang sangat progresif dan signifikan dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro dalam perannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal.”

“Program Citi Microentrepreneurship Awards 2017-2018 bertujuan tidak hanya sekedar memilih pemenang namun lebih penting lagi adalah memberikan kesempatan bagi usaha mikro untuk berinteraksi dan berjejaring dengan para praktisi yang datang dari berbagai latar belakang seperti akademisi, pengusaha, wartawan bidang ekonomi, hingga lembaga pemerintah yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan UMKM dan koperasi. Interaksi ini diharapkan akan memberikan informasi dan pengetahuan tambahan untuk pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan usaha mikro di Indonesia,” ungkap Andi Ikhwan, Indonesia Agriculture and Financial Services Director Mercy Corps Indonesia.

Penghargaan CMA 2017-2018 diberikan kepada para pemenang yang terbagi ke dalam 5 (lima) kategori kompetisi, yakni (1) Agriculture, (2) Arts and Creative Design, (3) Fishery, (4) Green , dan (5) Service and Culinary. Selain itu terdapat pula 3 (tiga) penghargaan khusus yang akan diberikan, yakni (1) Young Microentrepreneur, (2) Best Woman Microentrepreneur, dan (3) Microentrepreneur of the Year. CMA 2017-2018 juga memberikan penghargaan untuk Lembaga Keuangan Mikro, yaitu Microfinance Institution of the Year sebagai bentuk apresiasi terhadap lembaga pendamping terbaik. Penghargaan utama bagi pengusaha mikro dalam Citi Microentrepreneurship Awards (CMA) 2017-2018 adalah Microentrepreneur of the Year.

Pemenang Citi Microentrepreneurship Awards (CMA) 2017-2018:
Agriculture : Mario Devys
Arts and Creative Design : Nuri Ningsih Hidayati
Fishery : Nienik Rakhmawati Zauharoh
Green : Stefanus Indri Sujatmiko
Service and Culinary : Siswanto
Young Microentrepreneur : Hafidh Rifky Adiyatna
Best Woman Microentrepreneur : Susi Sukaesih
Microentrepreneur of the Year : Nuri Ningsih Hidayati
Microfinance Institution of the Year : Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

(Monty Montana)

Ujian Nasional SMK Hingga Hari Terakhir Berjalan Lancar

Ujian Nasional SMK Hingga Hari Terakhir Berjalan Lancar

DEPOK, JURNAL IBUKOTA: Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2018 jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga hari terakhir berjalan dengan lancar. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno, saat memantau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Negeri 1 Depok dan SMK Taruna Bhakti Depok, Jawa Barat, Kamis (4/4/2018).

“Kami datang ke SMK di Depok ini bersama dengan Ketua BSNP dan Sekretaris Ditjen Dikdasmen untuk melihat pelaksanaan UN. Alhamdulillah tiga hari yang sudah dilalui berjalan dengan lancar,” tutur Totok saat memantau pelaksanaan UN di SMK Negeri 1 Depok, Jawa Barat.

Ia menerangkan hanya sedikit kendala yang terjadi dalam pelaksanaan UNBK, yakni listrik padam. “Tetapi Alhamdullillah dengan kerja sama yang baik antara kepala dinas, kepala sekolah, dan PLN, kendala tersebut cepat teratasi, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan UNBK,” terangnya.

Sedangkan terkait isu kebocoran soal UNBK, Totok menegaskan hal tersebut tidak ditemukan di lapangan. “Untuk itu saya berharap para siswa tidak terpengaruh dengan isu-isu kebocoran soal ini, karena dalam pelaksanaan UNBK prinsipnya setiap siswa akan mengerjakan soal yang berbeda-beda,” jelasnya.

Pada kesempatan ini juga, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi, menjelaskan bahwa pelaksanaan UN SMK tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun lalu pelaksanaan UN SMK terdapat uji kompetensi dan ujian teori. Sedangkan pada tahun ini, pelaksanaan ujian hanya menguji teori kejuruannya saja, sehingga seratus persen teori diukur dari UN.

“Untuk kompetensi keahliannya diukur melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh satuan pendidikan bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) maupun Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI),” terangnya.

Ia mencontohkan pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Depok. Sekolah tersebut telah bekerjasama dengan DUDI dari PT. Astra Internasional Tbk dan Mitsubishi. “Seperti yang dilakukan oleh SMK ini telah melakukan kerjasama dengan Astra dan Mitsubishi, sehingga uji kompetensi dilakukan oleh mereka sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja,” jelasnya,

Bambang berharap pelaksanaan UN SMK yang berkualitas dan berintegritas dapat memberikan pengakuan terhadap kualitas dari siswa SMK dalam dunia usaha dan dunia industri. “Jika pelaksanaan sudah berintegritas dan hasil yang berkualitas, maka pihak dunia usaha dan dunia industri akan mengakui kompetensi lulusan SMK,” pungkasnya.

Pelaksanaan UN SMK di Kota Depok sudah seratus persen berbasis komputer (UNBK), dengan jumlah peserta sebanyak 10.761 siswa dari 124 sekolah. (Agus)

Kemenkop dan UKM Perkuat Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Program

Kemenkop dan UKM Perkuat Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Program

YOGYAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dan integrasi perencanaan, serta sinkronisasi program. "Koordinasi kebijakan kita lakukan melalui arahan dari Kemenko Perekonomian, integrasi perencanaan melalui Bappenas. Sedangkan sinkronisasi program kita lakukan bersama pemerintah daerah agar program yang kita gulirkan tidak tumpang tindih, efektif dan efisien", kata Agus saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2018 Bidang Koperasi dan UKM, di Yogyakarta, Kamis (5/4).

Menurut Agus, beberapa program strategis Kemenkop dan UKM merupakan hasil dari koordinasi kebijakan dengan kementerian dan lembaga lain. Sebut saja, kredit usaha rakyat (KUR) hasil koordinasi melalui Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, OJK, dan kalangan lembaga keuangan bank dan nonbank. Ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) hasil koordinasi dengan Kemendagri, Hak cipta dengan Kemenhukham, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan Kemendag, hingga kredit Ultra Mikro Indonesia (UMI) dengan Kemenkeu.

Dan setelah melakukan sinkronisasi program dengan daerah, Agus berharap agar hasil dari Rakornas ini disosialisasikan secara efektif di daerahnya masing-masing. "Karena, selama ini banyak program Kemenkop dan UKM yang tidak terinformasikan dengan baik di daerah. Sehingga, misalnya, masih ada masyarakat yang belum tahu mengenai kredit usaha rakyat atau KUR, pengurusan hak cipta bagi produk UKM di daerah, izin usaha mikro dan kecil atau IUMK, dan sebagainya. Sosialisasi harus terus diperkuat dan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi", tandas Agus.

Selain itu, Agus juga mengungkapkan bahwa Gerakan Koperasi di Indonesia mengharapkan agar Kemenkop dan UKM tidak hanya berwenang dalam hal merumuskan regulasi, melainkan juga masuk dalam tahap pelaksana teknis kebijakan. "Sayangnya, seperti kita ketahui semua, status Kemenkop dan UKM dalam UU Kementerian masuk ke dalam kategori 3. Jadi, bila ingin Kemenkop dan UKM menjadi kementerian teknis, UU Kementerian harus diamandemen terlebih dahulu. Seperti perintah dan hasil rekomendasi Kongres Koperasi di Makassar beberapa waktu lalu. Agus mempertanyakan, " Kapan Dekopin akan melakukan uji materi terhadap UU Kementerian, sebagaimana amanat Kongres Koperasi di Makasar?", Agus menambahkan, "Kita semua sedang menanti itu", jelas Agus.

Agus menambahkan, selama ini pihaknya hanya berwenang dalam menerbitkan badan hukum koperasi dan unit usaha simpan pinjam. Ketika koperasi akan membuka usaha seperti toko, perdagangan, pertanian, dan perkebunan, maka perijinannya harus dikeluarkan kementerian teknis terkait. "Kondisi seperti itu banyak membuat kalangan pegiat koperasi "frustasi" . Bila Kemenkop dan UKM masuk kategori 2 atau kementerian teknis, maka segala perizinan usaha bagi koperasi menjadi wewenang dan tugas dari Kemenkop dan UKM", tukas Agus.

Dalam kesempatan itu pula, Agus berharap Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM agar mampu membangun sistem informasi bagi Usaha Simpan Pinjam (USP) seperti layaknya Sistem Informasi Debitur (SID) di perbankan. Sehingga, data anggota koperasi di USP tercatat secara akuntabel. "Kalau ini tidak segera dilakukan, maka pengawasannya bisa bisa diambil alih OJK melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Bagi Kita, koperasi dengan bank itu berbeda. Karena simpan pinjam itu sifatnya eksklusif dari anggota untuk anggota bukan inklusif", tegas Agus.

Agus juga berharap, pemda khususnya dinas koperasi dan UKM mampu mengantisipasi segala perubahan zaman, dimana sekarang ini sudah masuk ke dalam era digital. Perdagangan sudah marak dilakukan melalui jaringan marketplace atau e-Commerce. "Untuk itu, koperasi di Indonesia harus meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing. Ingat, koperasi berkualitas adalah Tiada Koperasi Tanpa Transaksi, Tiada Koperasi Tanpa Pelatihan, dan Tiada Koperasi Tanpa IT", pungkasnya. (Agus).

Indonesia Pimpin Dialog Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro di ASEAN

Indonesia Pimpin Dialog Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro di ASEAN

LAOS, JURNAL IBUKOTA: Indonesia melalui Kemenkop dan UKM dipercaya memimpin dialog bisnis terkait kebijakan pengembangan usaha mikro di negara anggota ASEAN.

Dialog kebijakan antar negara anggota ASEAN yang kedua ini (sebelumnya di Trengganu, Malaysia-red), digelar di Luang Prabang, Laos, 2-3 April 2018.

"Dengan tema Registration for Micro Enterprises and Family Business, pertemuan membahas sejumlah isu utama dan permasalahan dalam hal pendaftaran usaha di negara anggota ASEAN," jelas Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, I Wayan Dipta, dalam siaran persnya, Kamis (5/4).

Hasil policy dialogue tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi dalam penyusunan strategi kebijakan pendaftaran usaha, khususnya bagi usaha mikro di ASEAN.

Pertemuan 2nd ASEAN Policy Dialogue dibuka dan dipimpin oleh Bapak I Wayan Dipta selaku Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM, yang juga bertindak sebagai Chairman dalam ASEAN Task Force on Starting a Business.

Sebanyak 80 peserta turut hadir dalam pertemuan policy dialogue tersebut, di antaranya perwakilan ACCMSME dari 10 negara ASEAN, pelaku usaha mikro, asosiasi usaha, akademisi, perwakilan lembaga perpajakan, dan mitra organisasi.

"Usaha mikro masih mendominasi sektor usaha di kawasan ASEAN, di mana jenis usaha ini berkontribusi besar dalam perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja," ujar Wayan Dipta, usai membuka dialog tersebut.

"Namun sebagian besar usaha mikro belum berstatus sebagai usaha formal,"kata Wayan.

Ia menambahkan, salah satu tantangan terbesar dalam mengurangi jumlah usaha informal adalah mencari solusi yang paling tepat untuk memfasilitasi transisi formalisasi UMKM dari sektor informal menuju formal.

Lebih jauh lagi, ia berharap, hadirnya sejumlah perwakilan tersebut, forum ini menjadi momentum yang tepat untuk saling berbagi pengalaman dan bertukar pikiran antar lembaga pemerintah dalam mendorong formalisasi usaha-usaha mikro di negara masing-masing.

Delegasi Indonesia

Dalam kesempatan ini, delegasi Indonesia turut menyampaikan paparannya, diantaranya, Rizal Fahreza sebagai pelaku usaha mikro.

Rizal sebagai pendiri usaha agrowisata EPTILU di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rizal Fahreza menyampaikan perspektifnya mengenai hambatan yang dirasakan dari pelaku usaha mikro dalam pendaftaran usaha, yakni kurangnya kesadaran dari pelaku akan pentingnya formalisasi usaha dan prosedur pendaftaran yang dirasa kompleks, serta adanya kekhawatiran akan pungutan pajak yang tinggi dari pemerintah.

Perwakilan dari Dirjen Pajak, Sulistiyo Wibowo juga memaparkan presentasi mengenai kebijakan perpajakan di Indonesia, di mana akan mulai dilakukan pengurangan nilai pajak bagi UMKM menjadi sebesar 0.5% dari besaran awal 1% yang dirasa terlalu tinggi bagi sebagian pelaku usaha.

Di akhir pertemuan, policy dialogue menyepakati penyusunan 10 guidelines sebagai strategi dalam pendaftaran khusus usaha mikro, mengingat harus adanya perlakuan khusus yang diberikan bagi usaha mikro dari pemerintah.

Hal ini diharapkan akan menjadi langkah konkrit keberpihakan pemerintah pada usaha mikro agar dapat terus berkembang demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN.

Di hari berikutnya, dilaksanakan pertemuan 3rd ASEAN Task Force on Starting a Business.

Agenda utama dalam pertemuan task force ini adalah pembahasan mengenai sistem monitoring terhadap implementasi program kerja task force.

"Sebagai satuan tugas yang dibentuk dalam penyederhanaan pendaftaran usaha, anggota task force diharapkan mampu mengawasi dan memantau implementasi work program, melalui pengembangan self-assessment monitoring tool, di samping menjalankan work program sebelumnya," ujar Wayan.

Selain itu dilakukan pembahasan mengenai sistem monitoring terhadap implementasi program kerja satuan tugas di masing-masing Negara ASEAN melalui self-assesment monitoring tool tersebut.

Masing-masing negara juga berbagi, sharing best practices dan penyampaian update terkini mengenai kebijakan maupun inisiatif baru yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha di masing-masing negara anggota ASEAN.

Delegasi Indonesia diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan mengenai "Single Submission in Indonesia" yang disampaikan oleh Ibu Rosdiana Veronica Sipayung, selaku Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran.

Rosdiana menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia serta berbagai langkah dan upaya yang tengah dilakukan dalam rangka menuju target "Single Identification Number 2025" sebagai capaian work program.

Selain itu, terdapat Good Regulatory "Practice on Starting a Business" yang juga dapat mendukung work program task force, sehingga diharapkan strategi pendaftaran usaha dapat dilakukan dengan lebih masif dan berdampak nyata terhadap UKM di kawasan ASEAN, khususnya di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dituangkan melalui Peraturan Presiden No. 91/2017 tentang Percepatan Proses Pelaksanaan Berusaha, yang bertujuan untuk mempercepat proses perizinan usaha. (Agus)

Menkop dan UKM Beri Penghargaan Pemda dan Koperasi Terbaik 2017

Menkop dan UKM Beri Penghargaan Pemda dan Koperasi Terbaik 2017

YOGYAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM memberikan beberapa penghargaan kepada para Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) atas kinerjanya dalam pemberdayaan koperasi dan UKM di wilayahnya masing-masing. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada koperasi-koperasi yang dinilai berkinerja terbaik sepanjang tahun 2017. Penghargaan tersebut langsung disematkan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2018 Bidang Koperasi dan UMKM yang diselenggarakan di kawasan Candi Prambanan, DI Yogyakarta, Rabu (4/4).

Penghargaan bagi daerah yang menjadikan dinas yang membidangi koperasi dan UKM tidak dicampur dengan sektor lain, plus dukungan alokasi APBD untuk pemberdayaan KUMKM, diberikan kepada Provinsi DI Yogyakarta, Maluku Utara, Jatim, NTT, Bangka Belitung, dan Sulsel. Sementara untuk kabupaten/kota diberikan kepada Kota Padang, Kabupaten Minahasa Selatan (Sulut), Kota Sungai Penuh (Jambi), Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Deli Serdang, dan, Kabupaten Tabanan (Bali).

Penghargaan bagi Pemda dengan pengelolaan data koperasi terbaik 2017 diberikan kepada DI Yogyakarta, Babel, Sumbar, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gianyar (Bali), dan Kota Kupang (NTT). Sementara penghargaan pengelolaan dana dekonsentrasi terbaik 2017 diberikan kepada Jatim, Bali, dan Sumsel.

Berikutnya adalah penghargaan bagi koperasi sebagai penyelenggara pelatihan terbaik 2017 diberikan kepada KSP Rias (Sumsel), KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional (Lampung), dan KSP CU Dharma Prima Kita (Yogyakarta). Sedangkan koperasi produksi penerima penghargaan dengan nilai transaksi tertinggi 2017 diberikan kepada Koperasi Agro Niaga KAN Jabung (Kabupaten Malang), KUD Mukti Jaya (Kabupaten Musi Banyuasin), dan KUD Tani Makmur (Yogyakarta).

Selanjutnya, koperasi penerima penghargaan penerima pinjaman dana bergulir LPDB KUMKM terbaik 2017 diberikan kepada Inkopsyah (DKI Jakarta), BMT Beringharjo (Yogyakarta), dan Koperasi Giri Mitra (Bali).

Sementara itu, dalam sambutannya, Menkop Puspayoga kembali mengajak Pemprov, Pemkab, dan Pemkot di seluruh Indonesia untuk meningkatkan program-program yang sudah berjalan, yang tercakup dalam program Reformasi Total Koperasi. "Dengan sinergi antara pusat dan daerah beserta seluruh stakeholder kita bisa mencapai target PDB Koperasi dari 1,7% pada 2014 menjadi 4% pada 2016. Begitu juga dengan rasio kewirausahaan kita yang sudah meningkat dari 1,65% menjadi 3,10%. Itu semua berkat kerjasama dan kerja keras kita semua", ungkap Puspayoga di hadapan para kepala daerah dan kepala dinas koperasi dan UKM seluruh Indonesia.

Menkop menambahkan, program pembiayaan seperti KUR, dana bergulir, kredit Ultra Mikro Indonesia, dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) bagi UKM berorientasi ekspor, akan terus ditingkatkan. "Suku bunga KUR terus menurun dari 22% menjadi 9% dan kini sudah 7%. NPL KUR juga terus menurun setiap tahunnya. Itu artinya, bila NPL KUR turun maka kualitas UKM terus meningkat. Tanpa pemda, kami tidak bisa apa-apa. Karena Pemd merupakan ujung tombak dalam memberdayakan koperasi dan UKM", papar Puspayoga.

Begitu juga dengan dana bergulir. Menurut Puspayoga, suku bunga dana bergulir dari LPDB KUMKM sebesar 0,3% perbulan untuk koperasi dan 0,2% untuk UKM. "Itu sudah kecil. Jadi, kalau ada yang macet itu dipastikan moral hazzard dan akan diserahkan ke pihak berwajib. Karena tidak mungkin macet kecuali sengaja dimacetkan", tegas Menkop.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meyakini bahwa program Reformasi Total Koperasi dapat menghasilkan unit usaha Koperasi yang efisien, efektif, dan produktif. "Sudah saatnya kita membangun koperasi dari kuantitas menuju kualitas. Selain itu, harus ada pula reorientasi pola pikir dari struktur hirarki ke partisipatif", tegas Sri Sultan.

Dalam ketatnya persaingan global, Sri Sultan meyakini bahwa koperasi dan UMKM Indonesia mampu berdaya saing. Caranya, dengan melakukan diferensiasi pasar sesuai karakter daerah masing-masing dengan menghasilkan produk yang berkualitas global. "Dengan kerjasama horisontal dan integrasi vertikal antar koperasi dan UKM seluruh Indonesia, serta fokus kepada bisnis inti, saya yakin kita mampu dalam persaingan global. Itu semua bisa diwujudkan dengan adanya sinergi antara pusat dan daerah dan seluruh stakeholder", pungkas Sri Sultan. (Agus)